Beranda blog Halaman 4392

120 Tahun Makin Eksis, Pegadaian Raih 2 Penghargaan di Bidang Komunikasi dan Inovasi

Penulis
Rahmat HM
-
Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani

SuaraPemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) memperoleh dua penghargaan bergengsi. Dalam bidang komunikasi, Pegadaian mendapat penghargaan Indonesia TOP Digital Public Relations Award 2021, Special Achievement for BUMN & BUMD yang diselenggarakan oleh SuaraPemerintah.id dan lembaga riset TRAS N CO Indonesia. Sementara dari sisi inovasi, Pegadaian mendapatkan penghargaan The Best Innovation in Marketing, Product, and Services dari salah satu media tv swasta nasional.

Indonesia TOP Digital Public Relations Award 2021 didedikasikan khusus untuk perusahaan BUMN dan BUMD yang berhasil memanfaatkan digital public relations mereka dalam berkomunikasi untuk menciptakan persepsi positif dan membangun reputasi terhadap perusahaan di mata publik.

Pemimpin Umum SuaraPemerintah.ID Arief Munajad, S.E., M.M. mengatakan bahwa SuaraPemerintah.ID bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia menggelar Indonesia TOP Digital PR Award 2021 untuk mengapresiasi kegiatan PR Digital di BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia.

“Apresiasi ini sebagai bentuk dukungan kami agar PR BUMN dan BUMD semakin terpacu untuk mengoptimalkan penggunaan media digital dalam membangun reputasi perusahaan,” tambah Arief.

CEO TRAS N CO Indonesia Tri Raharjo, S.E., M.M., mengatakan bahwa para peraih TOP Digital PR Award 2021, Special Achievement for BUMN & BUMD merupakan perusahan yang dinilai telah berhasil menjalankan public relations untuk meningkatkan reputasi perusahaan di ranah digital.

“Melihat pentingnya peran PR di BUMN dan BUMD, maka kami perlu memberikan apresiasi untuk memacu kinerja PR dalam upaya membangun reputasi positif BUMN dan BUMD di era digital saat ini,” kata Tri.

Tri menjelaskan bahwa para pemenang dinilai berdasarkan survei TOP DIGITAL PR INDEX. Survei dilakukan mulai dari bulan Desember 2020 hingga Februari 2021 dengan menggunakan metode Desk Survey terhadap lebih dari 100 perusahaan BUMN dan 800 perusahaan BUMD. Indonesia TOP Digital PR Award 2021 menggunakan tiga parameter penilaian digital, yaitu: Digital Media Aspect, Digital Sentiment Aspect dan Digital Awareness Aspect.

Berdasarkan riset survey TRAS N CO, Pegadaian dinilai sebagai salah satu BUMN yang paling adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dengan lebih dari 26 ribu ulasan tentang Pegadaian di mesin pencarian. PT Pegadaian telah diberitakan sebanyak 7.800 kali lebih di berbagai media online dengan 96 persennya merupakan berita yang positif.

Inovasi dan Tranformasi Pegadaian di Era Digital

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani mengatakan komunikasi digital saat ini merupakan salah satu elemen penting sejalan dengan program transformasi yang dijalankan perusahaan.

“Saat ini Pegadaian terus menjalankan transformasi yang meliputi transformasi digital, kultural dan transformasi bisnis agar perusahaan terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sejak tahun 2018 perusahaan telah meluncurkan aplikasi Pegadaian Digital sebagai media komunikasi sekaligus transaksi yang cepat, akurat, mudah, dan aman,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4/2021).

Sampai dengan akhir 2020, lanjutnya, aplikasi Pegadaian Digital telah digunakan oleh 2,7 juta nasabah dengan 3,4 juta transaksi senilai Rp 5,1 triliun. Menurutnya, hal ini menunjukkan transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Soal penghargaan The Best Innovation in Marketing, Product, and Services, Basuki mengatakan penghargaan ini diperoleh atas keberhasilan Pegadaian dalam meningkatkan citra dan penjualan produk perusahaan melalui The Gade Coffee & Gold. Saat ini, imbuhnya, kedai yang dikelola anak perusahaan ini telah berdiri di 34 lokasi strategis kota-kota besar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain memberikan manfaat bagi internal perusahaan dalam meningkatkan citra dan kinerja, The Gade Coffee & Gold juga membuka lapangan pekerjaan bagi 250 karyawan. Kedai kopi yang mengusung tagline ‘True Coffee Pure Gold’ ini sepanjang 2020 telah menyerap 9,6 ton kopi lokal dari 100-an petani di berbagai daerah.

“Kami ingin The Gade Coffee dapat mengangkat brand kopi lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di samping itu juga sekaligus meningkatkan inklusi keuangan khususnya kesadaran melakukan investasi dan menabung emas untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga,” jelas Basuki.

Tiga Strategi KKP Genjot Subsektor Perikanan Budidaya

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot nilai ekonomi perikanan budidaya. Khusus subsektor ini setidaknya KKP telah menyiapkan tiga terobosan yang diyakini akan memberikan daya ungkit bagi peningkatan nilai ekspor dan ekonomi masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Perikanan Budidaya Tahun 2021 di Bandung beberapa waktu lalu.

Slamet menegaskan bahwa sesuai arahan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, subsektor perikanan budidaya mesti menjadi tumpuan ekonomi nasional. Slamet merinci ketiga terobosan tersebut yakni : transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai salah satu pusat bisnis yang memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih besar bagi negara dan penggerak ekonomi masyarakat; pengembangan shrimp estate; dan pengembangan kampung-kampung budidaya ikan.

“Mulai saat ini UPT Ditjen Perikanan Budidaya harus bertransformasi bukan hanya fokus pada kegiatan perekayasaan tapi harus menjadi bagian dalam pengembangan bisnis sehingga memberikan kontribusi pemasukan lebih besar bagi kas negara dan tentu bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegas Slamet.

Mengenai terobosan pengembangan shrimp estate, Slamet menjelaskan bahwa konsep ini akan menjamin ekosistem bisnis yang efisien dari hulu hingga hilir. Kita berdayakan peran Badan Layanan Umum (BLU)/UPT untuk mendorong siklus bisnis yang dilakukan masyarakat bisa berjalan efektif.

“Shrimp estate ini kita fokuskan untuk komoditas udang dengan target optimalisasi lahan mencapai 10.000 hektare hingga tahun 2024 dengan perkiraan target kapasitas produksi bisa mencapai 400.000 ton. Konsepnya nanti kami menunjuk BLU/UPT untuk memfasilitasi akses kemudahan berusaha bagi masyarakat. Intinya nanti kita kolaborasi dengan stakeholders terkait. Tentu ini penting mengingat Pemerintah punya keterbatasan anggaran.

Kaitannya dengan pengembangan kampung budidaya ikan, Slamet menjelaskan bahwa konsep ini selain difokuskan pada komoditas ekspor juga didorong untuk pengembangan komoditas bagi kebutuhan konsumsi dalam negeri, diantaranya untuk tahap awal akan dibangun kampung lobster, kampung rumput laut, kampung kakap putih, kampung nila salin, dan kampung lele bioflok. Menurutnya, kampung budidaya ikan sangat relevan untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pengembangan ekonomi berbasis unggulan lokal/daerah.

Khusus untuk konsep kampung lobster, tahun ini KKP akan memulai pengembangan di Kabupaten Lombok Timur. Mengenai konsep bisnisnya, menurut Slamet nanti akan diterapkan pola segmentasi. Mengingat kalau pembudidaya langsung pelihara dari benih bening lobster (BBL) tingkat risikonya tinggi. Nanti kami akan tunjuk UPT sebagai buffer yakni beli BBL dari nelayan dan didederkan sampai ukuran yang memiliki tingkat risiko rendah. Pola ini menurutnya akan menekan risiko kematian saat pemeliharaan benih oleh pembudidaya dan dari sisi waktu pemeliharaan lebih efisien.

“Saya kira tiga terobosan utama di atas cukup untuk mengaktualisasikan keinginan pak Menteri ya. Beliau sangat ingin ekonomi subsektor perikanan budidaya ini dapat berkontribusi besar terhadap devisa ekspor dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Slamet.

Sebagaimana diketahui, sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Trenggono langsung menekankan kebijakan optimalisasi kontribusi sektor perikanan bagi pemasukan negara melalui PNBP. Menteri Trenggono menargetkan ada pemasukan PNBP pada tahun 2024 dari subsektor perikanan tangkap menjadi Rp12 triliun. Sementara dari subsektor perikanan budidaya senilai lebih kurang Rp139,39 miliar.

Torehkan Kinerja Positif Ditengah Krisis, BRI Raih 5 Penghargaan di Malam Anugerah BUMN 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Berbagai inovasi, adaptasi dan transformasi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam menjalani peran sebagai BUMN di tengah pandemi Covid-19 mendapat pengakuan para ahli. Kemampuan BRI menjaga kinerja positif di tengah masa sulit sepanjang 2020 mendapat apresiasi dengan diberikannya sejumlah penghargaan kepada perusahaan.

Pada tahun 2021 ini, BRI kembali mendapat penghargaan atas torehan kinerja positifnya. Total ada 5 penghargaan yang diterima BRI dalam acara Malam Anugerah BUMN 2021 tahun ke-10, Kamis malam (8/4) di Jakarta.

Dalam acara yang diadakan BUMN Track tersebut turut hadir menerima penghargaan yakni Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto dan Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN BRI Agus Noorsanto.

BRI dinobatkan sebagai perusahaan kategori The Best Corporate. Perusahaan juga meraih penghargaan kategori Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik 1, dan kategori Transformasi Bisnis & Organisasi Terbaik 1. Sementara itu Direktur Utama BRI Sunarso diganjar dua penghargaan sekaligus yaitu sebagai The Best CEO dan juga sebagai CEO Strategic Orientation Terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan kepada BRI berdasarkan hasil penilaian independen para dewan juri yang menjadi pakar di bidangnya, diantaranya Menteri BUMN Pertama dan Dewan Pakar BUMN Track Tanri Abeng, Pengamat Ekonomi Senior INDEF Enny Sri Hartati, Pemimpin Umum BUMN Track Ahmed Kurnia, serta CEO Nielsen Indonesia 2014-2020 & Chairman BUMN Track Consulting Agus Nurudin.

Menurut Tanri Abeng yang menjadi salah satu Dewan Juri pada ajang tersebut, Pandemi Covid-19 telah menguji ketahanan perekonomian Indonesia. Namun demikian, BRI dianggap berhasil menerapkan langkah-langkah strategis sehingga dapat tetap mencatatkan kinerja positif di tengah krisis.

Strategi BRI yang dapat menjaga keseimbangan antara economic value dan social value untuk menciptakan kinerja perusahaan yang sustain juga menjadi keunggulan tersendiri yang tidak banyak dimiliki oleh perusahaan lain. “Pencapaian luar biasa perusahaan tidak terlepas dari pemimpinnya yang memiliki leadership yang excellence, dan dalam hal ini kapabilitas leadership CEO BRI tidak diragukan lagi”, tambah Tanri Abeng.

Direktur Utama BRI Sunarso yang dinobatkan sebagai Best CEO oleh BUMN Track mengungkapkan bahwa tugas seorang CEO adalah meng-create value, dan men-deliver value.

“Maka value yang di-create melalui penciptaan laba itu memang penting, tapi jauh lebih penting dari itu adalah kita bisa men-deliver value yang lain secara simultan dan optimal. Kalau profit itu bagian dari economic value, tetapi jangan lupa BRI ini bank milik negara dan lebih dari 80% nasabahnya adalah UMKM, maka men-deliver value selain economic value, juga social value itu jauh lebih penting. Dengan adanya keseimbangan antara economic value dan social value maka akan tercipta kinerja perusahaan yang sustain,” tambah Sunarso.

“Penghargaan yang diterima ini terus mendorong BRI untuk terus memberikan layanan dan produk terbaik bagi masyarakat. Ini juga menjadi pembuktian bahwa selama ini BRI telah menjalani tugas dan perannya sebagai BUMN dengan pengelolaan yang baik, transparan, dan terpercaya. Kami pastikan, ke depannya BRI akan terus berkontribusi untuk kebangkitan perekonomian nasional,” ujar Sunarso.

Sebagai informasi, sepanjang 2020 lalu BRI berhasil mencatatkan kinerja positif yang tumbuh di atas industri perbankan nasional dengan total aset mencapai Rp1.511,8 triliun atau tumbuh 6,7% year-on-year (yoy). Pertumbuhan Kredit mencapai 3,9% (yoy) atau menjadi Rp938,4 triliun dengan komposisi Kredit segmen UMKM mencapai 82,1%.

Sementara itu NPL Gross BRI terjaga dibawah 3%, tepatnya 2,99 persen. NPL yang terjaga merupakan bentuk keberhasilan Perseroan dalam pengelolaan Aset yang baik pada kondisi krisis. Ditengah situasi penuh tantangan, perseroan juga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp18,66 triliun.

Periode krisis kali ini semakin membuktikan konsistensi Perseroan dalam menyelamatkan UMKM, sehingga mampu ”Mengubah Kesulitan menjadi Ketangguhan”. Beberapa strategi yang diimplementasikan Perseroan antara lain: penyelamatan UMKM melalui program restrukturisasi Kredit dan ”Business Follow Stimulus” untuk menumbuhkan bisnis dan loan demand dengan menjadi mitra Pemerintah pada program PEN.

BRI setidaknya berkontribusi terhadap lebih dari 60% dalam setiap program PEN. Di mana, memberi dampak positif tidak hanya bagi nasabah namun juga bagi perekonomian Indonesia.

Menag: Syarat Umrah Harus Disuntik Vaksin Covid-19 Tersertifikasi WHO

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa vaksin Covid-19 menjadi salah satu syarat yang ditetapkan oleh Arab Saudi bagi jemaah yang akan. beribadah umrah.

Namun, Arab Saudi meminta vaksin yang disuntikkan harus sudah tersertifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Kalau umrah itu syaratnya sudah divaksin. Ini sudah dibuka. Mulai ramadan besok sudah mulai boleh umrah, tapi harus sudah divaksin,” tegas Yaqut dikutip dari siaran persnya, Sabtu (10/4/2021).

“Vaksinnya itu harus sudah certified atau disertifikasi oleh WHO,” sambung Menag.

Terkait vaksin Covid-19 Sinovac yang belum tersertifikasi, dia menyebut bisa jadi ada proses yang sedang dilakukan agar vaksin asal China itu bisa teregister oleh WHO.

”Soal Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui pak, tidak begitu. Jadi persyaratan yang diberikan Pemerintah Saudi untuk bisa menerima jemaah umroh, itu syaratnya adalah sudah divaksin,” kata Yaqut memberi penjelasan kepada Anggota DPR RI Komisi VIII dalam rapat, Kamis (8/4).

“Sementara Sinovac belum. Kalau belum, itu bukan berarti tidak,” lanjunya.

Yaqut meyakini saat ini proses sertifikasi itu tengah dilakukan WHO terhadap vaksin Sinovac.

Sementara itu, terkait Haji, Yaqut mengaku terus menjalin korespondensi dengan pihak Arab Saudi. Dia tengah mengupayakan agar bisa berkomunikasi langsung dengan pengganti Saleh Benten selaku menteri haji Arab Saudi.

“Kita belum komunikasi langsung dengan Arab Saudi, karena sejak Pak Saleh Benten direshuffle, kita belum mendapat akses ke menteri yang baru. Tapi kita sedang berusaha terus agar dapat akses komunikasi langsung. Selama ini kita komunikasi hanya korespondensi saja, surat menyurat,” jelasnya.

Sebelumnya, Arab Saudi mengizinkan 50 ribu orang untuk menunaikan umrah selama Ramadan 2021.

Izin itu diberikan tiap harinya, sehingga banyak orang berkesempatan untuk umrah meski ada pandemi COVID-19. Tentunya, Arab Saudi akan menerapkan protokol kesehatan yang optimal.

Berdasarkan laporan Arab News, Rabu (7/4/2021), Presidensi Umum Dua Masjid Suci berkata sebanyak 100 ribu orang juga boleh beribadah di Masjidil Haram setiap hari di bulan Ramadan. Ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas.

Lansia berusia 65 tahun ke atas juga dibolehkan untuk umrah dengan syarat sudah mendapatkan vaksin COVID-19.Arab Saudi menggunakan vaksin Pfizer. Raja Salman juga mendapatkan vaksin tersebut.

Vaksinasi juga menjadi syarat untuk masuk Masjidil Haram, serta Masjid Nabawi di Madinah. Untuk salat tarawih, pemerintah Saudi saat ini belum memberikan aturan.

Tingkatkan Kualitas Tridharma Perguruan Tinggi, LSPR Institute Jalin Kerja Sama Dengan Universitas Esa Unggul

Penulis
Rahmat HM
-
Penandatanganan MOU Kerjasama antara LSPR Institute dan Universitas Esa Unggul, Pada Rabu (7/4)

SuaraPemerintah.id – Peningkatan kualitas dan perkembangan institusi Perguruan Tinggi yang memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademika, saat ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk itu, LSPR Communication & Business Institute berkolaborasi dengan Universitas Esa Unggul dalam ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi. Kerjasama ini merupakan bentuk silaturahmi kedua institusi dalam meningkatkan kualitas masing-masing, khususnya dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi.

Ruang lingkup kerjasama dari kedua Perguruan Tinggi ini meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Diinisiasikan oleh Bagian Kerjasama masing-masing pihak pada hari Rabu, 7 April 2021, dilakukan Penandatanganan MOU Kerjasama antara LSPR Institute dan Universitas Esa Unggul. Penandatanganan para pihak diwakili oleh Dr. Andre Ikhsano Rektor LSPR Institute, dan Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., IPU Rektor Universitas Esa Unggul.

Kolaborasi LSPR Institute dan Universitas Esa Unggul bertujuan memberikan hasil yang terbaik dalam pencapaian poin-poin penting Tridharma Perguruan Tinggi. Era kolaborasi ini dirasa memberikan manfaat kepada berbagai pihak, juga mempermudah aktivitas yang kerap menghadapi hambatan di masa pandemi. Dengan jalinan kerjasama ini diharapkan dapat membuka potensi-potensi kerjasama lainnya di kemudian hari.

“Tidak hanya karena pandemi, namun berbagai macam tantangan perguruan tinggi saat ini dan ke depan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Butuh kerjasama, bahu membahu, dan membutuhkan kolaborasi antar perguruan tinggi untuk sama-sama berkembang, sama-sama maju bersama,” ujar Dr. Andre Ikhsano.

Sementara itu, Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA., IPU, berharap dengan adanya kolaborasi tersebut bisa meningkatkan value dan memberikan manfaat khususnya bagi peserta didik.

Ia juga menyatakan bahwa LSPR merupakan lembaga yang sudah tidak asing lagi, bahkan menjadi benchmark Universitas Esa Unggul , khususnya sebagai sekolah komunikasi. Kolaborasi dibutuhkan sebagai langkah untuk menghadapi revolusi industri.

“Semoga kita bisa saling mengisi kekurangan dan saling belajar. Memberikan pendidikan yang relevan bagi para peserta didik kita, itu yang paling utama. Dengan kolaborasi ini, kita dapat meningkatkan value, dan memberikan manfaat bagi orang banyak.”

Peresmian ini dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh seluruh sivitas akademika dari kedua perguruan tinggi. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua Perguruan Tinggi dan juga dapat saling menginspirasi satu sama lain dalam berbagai bidang yang mewakili Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu dengan tujuan yang sama, pada akhirnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi swasta yang baik di Indonesia.

Prabowo Hadir Langsung Peluncuran Pesawat Tempur KF-21 Boramae di Korea

Penulis
Andik Irwanto
-
Prabowo Hadir Langsung Peluncuran Pesawat Tempur KF-21 Boramae di Korea

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menghadiri langsung peluncuran pesawat tempur Korean Fighter Experimental/Indonesian Fighter Experimental (KFX/IFX) di Korea Selatan. Pesawat KFX/IFX dengan nama KF-21 Boramae ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto dalam akun pribadinya di Instagram yang terpantau, Jumat, 9 April 2021.

“Bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Y M Suh Wook. Menghadiri undangan Roll-Out Fighter Jet KF-X/ IF-X,” kata Prabowo.

Pesawat KFX/IFX yang diberi nama KF-21 Boramae itu merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan.

Dalam pertemuannya dengan Menhan Korsel Suh Wook pada Kamis (8/4), Prabowo mengatakan Kementerian Pertahanan RI siap membangun hubungan kerja sama pertahanan yang lebih kuat dengan Korea Selatan.

Prabowo berharap hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan di bidang pertahanan dapat memberikan kontribusi yang positif, tidak hanya untuk kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga untuk menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan.

Ia juga melihat masih banyak peluang kerja sama pertahanan yang perlu dijajaki bersama, terutama dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kerja sama industri pertahanan.

Seperti diketahui, proyek pengembangan pesawat tempur KFX/IFX sempat tertunda sekitar tahun 2009. Kemudian pada 7 Januari 2016 Indonesia dan Korea Selatan menandatangani cost share agreement.

Terdapat tiga fase pembuatan KF-X/IF-X. Pertama, yakni pengembangan teknologi atau pengembangan konsep, pengembangan rekayasa manufaktur atau pengembangan prototipe, dan proses produksi massal. Targetnya, pada tahun 2020 pesawat tempur sudah bisa diproduksi dan pada 2025 diharapkan sudah bisa beroperasi.

KFX/IFX merupakan proyek jangka panjang Indonesia dan Korsel. Total investasi kedua negara mencapai 8 miliar dolar AS. Proyek ini akan melibatkan APBN masing-masing negara.

Dalam kerja sama ini, pemerintah Korea menanggung 60 persen biaya pengembangan pesawat, sisanya ditanggung KAI (perusahaan pembuat pesawat Korea) 20 persen, sementara pemerintah Indonesia hanya 20 persen.

Kedua negara menargetkan produksi 168 unit pesawat KFX/IFX dengan pembagian yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing yakni 120 unit untuk Korea Selatan dan 48 unit untuk Indonesia. (red/pen)

Pemkab Probolinggo Lakukan Pelatihan Manajemen Bisnis Pelaku UMKM di 8 Kecamatan

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Probolinggo Lakukan Pelatihan Manajemen Bisnis Pelaku UMKM di 8 Kecamatan

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan pelatihan manajemen bisnis kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pelatihan ini diikuti oleh UMKM dari delapan kecamatan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia pelaku usaha setempat.

Hal ini diutarakan oleh Kasi Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Supami, Jumat, 9 April 2021.

“Pelatihan yang dihadiri narasumber Ketua Forum UKM Jawa Timur Nico Trisno Prahoro diikuti oleh UMKM dari delapan kecamatan yakni Kecamatan Tongas, Lumbang, Sukapura, Wonomerto, Sumberasih, Sumber, Kuripan dan Bantaran,” katanya.

Menurutnya kegiatan itu bertujuan untuk membekali pelaku usaha tentang sumber daya manusia (SDM) dalam mengembangkan usahanya, memberikan informasi-informasi terkait dengan informasi bisnis dan manajemen kewirausahaan, menghadapi persaingan bisnis dengan kompetitor serta pemasaran.

“Selain itu membangun merek atau branding. Secara sederhana konsumen akan lebih memilih merk produk yang sudah mereka ketahui atau dipercayai sebelumnya,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, membangun hubungan yang harmonis dengan konsumen dan mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen, serta salah satu ilmu pemasaran yaitu riset pemasaran yang berperan untuk mengetahui keinginan konsumen serta perilaku konsumen serta menjaga pertumbuhan usaha dalam jangka waktu panjang.

Sementara itu Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Zulkarnain mengatakan branding merupakan pemberian nama, merek logo, slogan atau hal lainnya pada identitas produk yang dijual sehingga menjadi berbeda dengan produk lainnya karena dengan adanya brand maka konsumen akan dapat memilih produk mana yang akan mereka konsumsi.

“Branding merupakan suatu hal yang penting yang harus dibangun oleh UMKM atau oleh sebuah bisnis di era globalisasi atau milenial pada saat ini,” katanya.

Menurutnya branding sendiri bukan hanya sekadar merek atau produk yang dikenal tetapi image perusahaan secara keseluruhan atau bagaimana masyarakat merasa bahwa perusahaan merupakan yang terbaik.

“Di samping branding tersebut, yang lebih penting lagi pelaku usaha harus memikirkan bagaimana caranya memasarkan produk, apalagi pada masa pandemi, sehingga harus pintar memilih memasarkan produk secara daring maupun luring,” ujarnya.

Ia menjelaskan UMKM akan sulit berkembang jika pelaku usaha tidak mengetahui bagaimana caranya memasarkan suatu produk, sehingga strategi pemasaran bagi bisnis sangat penting karena bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang informasi produk yang dihasilkan kepada konsumen, mulai dari kelebihannya, fitur serta berbagai informasi detail tentang produk.

“Pemasaran juga bermanfaat untuk menghadapi persaingan bisnis. Misalnya saja strategi harga, strategi produk dan strategi promosi yang akan menjadi senjata ampuh demi memenangkan persaingan,” katanya. (red/pen)

OJK Ingatkan Para Investor Lebih Rasional dan Bijak saat Investasi di Pasar Saham

Penulis
Andik Irwanto
-
OJK Ingatkan Para Investor Lebih Rasional dan Bijak saat Investasi di Pasar Saham

SuaraPemerintah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan para investor dan calon investor lebih rasional dan bijak saat berinvestasi di pasar saham yang memang memiliki volatilitas tinggi. Pergerakan harga di pasar saham domestik saat ini memang masih banyak dipengaruhi oleh berita-berita yang beredar di pasar, bukan berdasarkan fundamental.

Hal ini dikatakan oleh Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Yunita Linda Sari di Badung, Bali, Jumat, 9 April 2021.

“Kita akan terus galakkan sosialisasi terhadap investor dan calon investor bahwa melihat pasar itu jangan tertumpu pada emosi. Lebih banyak mungkin ada rasionalisme terhadap fundamental, laporan dan sebagainya,” katanya.

Yunita mengakui pergerakan harga di pasar saham domestik saat ini memang masih banyak dipengaruhi oleh berita-berita yang beredar di pasar, bukan berdasarkan fundamental.

“Tapi kalau dilihat secara benar analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang listing di bursa itu sebetulnya secara fundamental mereka masih tetap ada,” ujar Yunita.

Yunita mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus infeksi COVID-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, tekanan pada pasar saham terjadi cukup signifikan pada triwulan I 2020.

IHSG mulai masuk tren naik atau bullish pada periode 2-11 November 2020 pasca hasil pilpres AS yang dimenangkan oleh Joe Biden mampu mendorong sentimen positif ke bursa global dan regional.

Kondisi IHSG saat ini per 8 April 2021, ditutup di level 6.071,72 dengan tren year to date 2021 sebesar 1,55 persen, menguji kenaikan di atas level 6.000.

Sementara kapitalisasi pasar saham per 8 April 2021 mencapai Rp7.173,15 triliun sehingga secara year to date telah meningkat 2,93 persen dibandingkan posisi pada 30 Desember 2020 Rp6.968,94 triliun.

Meskipun menguat, lanjut Yunita, belum melandainya kasus baru COVID-19 di Indonesia masih dapat berpotensi menimbulkan shock bagi pergerakan pasar ke depan meskipun koreksi yang akan terjadi di pasar saham masih wajar.

Ia menambahkan, IHSG dalam dua pekan terakhir memang sempat mengalami koreksi tapi kini sudah “menghijau” kembali.

“Ada beberapa berita yang memengaruhi IHSG yaitu ada investor institusi yang mengekspresikan niatnya untuk mengurangi investasi di pasar modal,” kata Yunita.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) menyatakan akan mengurangi porsi saham dan reksadana dalam portofolio investasinya guna meminimalisir risiko fluktuasi pasar yang kini menyebabkan kerugian yang belum terealisasi atau unrealized loss pada dana kelolaannya.

Dari sisi aset, BPJS TK akan melakukan perubahan dari saham dan reksadana ke obligasi dan investasi langsung sehingga bobot instrumen saham dan reksadana di portfolio BPJS TK akan semakin mengecil. (red/pen)

Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI, Masa Tugas hingga 31 Desember 2023

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Bentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI, Masa Tugas hingga 31 Desember 2023

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021. Satgas ini ditargetkan akan bertugas sampai 31 Desember 2023.

Dalam pasal 3 keppres tersebut disebutkan bahwa satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

Satgas tersebut terdiri atas pengarah dan pelaksana.

Pengarah memiliki tugas:
a. Menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI
b. Mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI
c. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan dan pemulihanhak tagih negara dan aset BLBI; dan
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Sedangkan pelaksana memiliki tugas:
a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan aset properti BLBI;
b. Melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI;
c. Dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI,menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada Pengarah;
d. Melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI
e. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian / lembaga; dan
f. Melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengarah terdiri atas:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Jaksa Agung; dan
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pelaksana terdiri dari:
Ketua Satgas: Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua Satgas: Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung
Sekretaris: Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Anggota:
1. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Deputi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu
5. Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur Badan Intelijen Negara; dan
7. Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

“Ketua Satgas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah sesuai dengan kebutuhan dan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selaku pengarah paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan,” demikian disebutkan dalam beleid tersebut. (red/pen)

Kemnaker Dukung Reformasi Birokrasi dengan Perampingan Struktur Jabatan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung fokus agenda Presiden Joko Widodo di periode kedua yakni reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi yang digadang Presiden Jokowi menitikberatkan pada perampingan struktur jabatan di lingkungan Kementerian kabinet termasuk Kemnaker.

“Hal ini menjadikan kita lebih fokus dalam mengelola dan membina SDM ASN Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi di BBPLK Medan, Sumatera Utara, hari Jumat (9/4/2021).

Anwar mengatakan, reformasi birokrasi dilakukan dengan restrukturisasi organisasi. Hal ini dilakukan dengan merombak sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional, baik yang berada di kantor pusat maupun UPTP di daerah.

Dengan adanya reformasi birokrasi ini, Kemnaker lebih fokus dalam mengelola dan membina SDM ASN Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah.

Empat jabatan fungsional yang pembinaannya ada di Kemnaker adalah instruktur, pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja. Keempat jabatan fungsional tersebut adalah jabatan SDM yang dibutuhkan oleh dunia ketenagakerjaan.

“Jabatan-jabatan ini adalah SDM yang dibutuhkan di dunia ketenagakerjaan. Mereka ini tidak hanya bertempat di Kemnaker, namun juga di kementerian/lembaga lain, serta di Pemda,” jelasnya.

Anwar menambahkan, selain reformasi birokrasi, pihaknya juga telah menerapkan reformasi BLK. Reformasi ini bertujuan untuk menjadikan pelatihan vokasi melalui BLK sebagai icon Kemnaker.

Dalam reformasi BLK, Kemnaker menerapkan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

Ia berharap, kedua reformasi ini meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan untuk mendukung menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik.

“Saya ingin kita semakin bangga, semakin senang, untuk bekerja di tempat ini, sehingga kita semakin memberikan yang terbaik bagi BLK, utamanya Kemnaker,” ujarnya

1...4,3914,3924,393...4,878Halaman 4,392 dari 4,878