Beranda blog Halaman 4394

Program Agro Solution Pupuk Indonesia, Tingkatkan Keuntungan Petani 91 Persen

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Program Agro Solution PT Pupuk Indonesia (Persero) dinobatkan sebagai The Best Innovation in Social Business Model. Program ini dinilai paling banyak memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi, khususnya petani, di tengah wabah Covid-19 oleh juri di ajang yang bertema “Outsmart The Pandemic: Fostering Innovation and Agility To Survive The Uncertainty”.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Bakir Pasaman, menjelaskan bahwa Agro Solution merupakan upaya perusahaan menjawab kebutuhan petani.

Melalui program ini pula, Pupuk Indonesia berusaha meningkatkan produktivitas pertanian, menambah penghasilan petani serta mengedukasi petani meskipun menggunakan pupuk non-subsidi, tetap bisa memperoleh keuntungan.

“Kami memberikan pendampingan secara komprehensif dalam budidaya tanaman padi oleh petani, baik melalui kegiatan off farm maupun on farm, dan melibatkan multi stakeholder,” ujar Bakir, Kamis (8/4/2021).

Pada kegiatan off farm, lanjut Bakir, program Agro Solution memberikan akses permodalan kepada petani melalui perbankan, jaminan atas risiko gagal panen oleh perusahaan asuransi, serta kepastian pembelian hasil panen oleh trader atau offtaker.

Sedangkan di on farm, Pupuk Indonesia menyediakan produk input pertanian non-subsidi berkualitas, baik itu pupuk, benih, pestisida dan lain sebagainya. Disamping itu juga memberikan kawalan teknologi dan bimbingan teknis budidaya pertanian.

Bakir mengungkapkan, telah banyak success story yang dicatat dari program ini. Sejauh ini, pilot project program Agro Solution telah membukukan hasil positif di Banyuwangi, Jember, Bima, Dompu, Ponorogo, Magetan, Madiun, dan Tuban. Di wilayah-wilayah tersebut, program Agro Solution telah dilaksanakan di 2.815 hektare lahan dan melibatkan 2.078 orang petani.

Tercatat, terjadi peningkatan rerata panen gabah kering sebesar 55,8 persen dan jagung kering sebesar 45 persen pada wilayah-wilayah tersebut. Keuntungan petani pun turut meningkat. Dimana peningkatan keuntungan petani dari panen gabah kering sebesar 91 persen dan dari jagung kering sebesar 60 persen.

“Program ini merupakan langkah nyata perusahaan mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tandas Bakir.

Sementara itu, Agro Solution resmi diluncurkan Pupuk Indonesia di Kabupaten Jember pada 5 November 2020 lalu. Melihat hasil positif dari program ini, Pupuk Indonesia menargetkan Agro Solution bisa dilaksanakan di lahan seluas 50 ribu hektar pada tahun 2021.

Target tersebut dilaksanakan oleh lima anggota holding, yaitu Petrokimia Gresik dengan target lahan 16.000 hektar, kemudian Pupuk Kalimantan Timur (12.000 hektar), Pupuk Kujang (10.000 hektar), Sriwidjaja Palembang (8.000 hektar), dan Pupuk Iskandar Muda (4.000 hektar). Saat ini, Agro Solution telah dilaksanakan pada 10.861 hektar lahan di berbagai wilayah Indonesia.

“Faktor utama keberhasilan program ini adalah pendampingan atau kawalan teknologi. Dengan adanya peningkatan produktivitas secara signifikan, serta akses permodalan dan pasar yang dipermudah, maka pendapatan petani meningkat sehingga petani tidak lagi tergantung pada pupuk bersubsidi,” tandasnya.

Dorong Edukasi Perdagangan Berjangka Kopi, Kemdag Dukung Kolaborasi JFX dan AEKI

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perdagangan (Kemdag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyambut baik kolaborasi antara PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange/JFX) dan Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI).

Kolaborasi JFX dan AEKI diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka sosialisasi dan edukasi tentang perdagangan pasar fisik dan kontrak berjangka komoditi kopi yang disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama Stephanus Paulus Lumintang dan Ketua Umum AEKI Irfan Anwar, Kamis (8/4/2021) di Kantor AEKI Sumatra Utara, Medan, Sumatra Utara.

“Pemerintah menyambut terbuka dan mendukung berbagai pihak yang berniat baik dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani kopi. Diharapkan penandatanganan MoU antara JFX dan AEKI dapat diimplementasikan dengan baik dan memberi manfaat yang besar bagi para pemangku kepentingan, yaitu eksportir dan industri kopi Indonesia,“ ujar Wamendag Jerry.

Kepala Bappebti Sidharta Utama yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan, tingkat pertumbuhan transaksi kopi cukup signifikan.

Berdasarkan data transaksi di BBJ, hingga kuartal-III 2020, volume transaksi kopi naik 63,06% (YoY) dengan kontribusi kopi terhadap total volume transaksi mencapai 33,4%.

Total transaksi kontrak komoditi di kuartal III-2020 lalu tercatat sebesar 1,24 juta lot, dengan kontrak size kopi jenis Robusta sebesar 5 ton dan Arabika sebesar 2 ton.

Dengan tingkat harga saat ini yaitu Robusta di kisaran harga Rp19.700-Rp20.800/kg dan Arabica Rp68.000-Rp71.000/kg, kopi akan tetap menarik untuk diperjualbelikan di JFX.

“Majunya industri ini akan mendorong berkembangnya sektor pendukung seperti perkebunan kopi, baik perkebunan kopi rakyat maupun perkebunan skala besar milik BUMN dan swasta nasional,” imbuhnya.

Dirut JFX Stephanus menjelaskan, penandatangan MoU dengan AEKI ini merupakan terobosan baru JFX sebagai perwujudan kolaborasi antara institusi dan asosiasi dalam rangka meningkatkan sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan pemahaman, fungsi dan peran dari perdagangan berjangka khususnya kontrak komoditi kopi.

Sementara itu, Ketua AEKI Irfan menegaskan, kopi dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk menjaga ketersediaan kopi, memanfaatkan sarana lindung nilai (hedging), dan pembentukan harga. Selain itu juga dalam bidang edukasi untuk menciptakan pelatihan profesi kopi seperti barista.

Kempupera Implementasikan Program Kotaku di Malang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) mengimplementasikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Kauman, Kota Malang, Jawa Timur.

Kotaku merupakan program untuk mendukung Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) pemerintah yakni 100-0-100 mencakup target 100% air bersih, nol persen permukiman kumuh serta 100 % penyediaan sanitasi yang layak.

Berbagai wilayah di kota-kota besar didorong untuk melanjutkan program tersebut meski di tengah pandemi Covid-19. Termasuk di Kota Malang, Jawa Timur.

Di Malang program tersebut masih terus berjalan khususnya untuk target nol persen kota tanpa kumuh (Kotaku). Terdapat dua wilayah yang saat ini sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan proyek tersebut yaitu di Kelurahan Polehan dan Kauman.

Pada April 2021 ini program Kotaku di dua wilayah ini sudah selesai dan siap untuk diserahterimakan kepada pemerintah kota (Pemkot) Malang.

Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Muhammad Reva Sastrodiningrat, menjelaskan mengerjakan proyek Kotaku dilakukan salah satunya untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan.

Pasalnya dua wilayah yang digarap ini merupakan kawasan heritage yang perlu ditata ulang dengan tetap mempertahankan bangunan bersejarah peninggalan jaman belanda.

“Kami dapat tugas peningkatan kawasan kumuh untuk menuju nol persen di Malang. Memang di sini kawasan heritage, ini potensi dalam rangka mendorong pariwisata di kota Malang,” ungkap Reva, saat kunjungan langsung bersama media, Kamis (8/4/2021).

Reva menjelaskan proyek Kotaku di dua wilayah tersebut menelan biaya hingga Rp23 miliar yang bersumber dari pinjaman ADB (Asian Development Bank).

Proyek Kotaku ini menuntaskan pembangunan dan penataan di kawasan permukiman RW 01, RW 09 dan RW 10 di Kayutangan termasuk menyelesaikan infrastruktur dasar berupa jalan lingkungan, saluran dan biofill di RW 04 Kelurahan Polehan. Total luasan wilayah yang dikerjakan ini sekitar 23 hektar.

“Bulan April ini selesai 100 % yang kita bangun dengan skema multiyear contract sejak 2020. Kalau perencanaan kita mulai dari 2008, kita harap setelah masa perawatan selama 6 bulan bisa kita segera serah terimakan ke Pemkot,” ujarnya.

Menkop Teten Sebut UMKM Kemasan Produk Berkembang dan Permintaan Meningkat Selama Pandemi

Penulis
Andik Irwanto
-
Menkop Teten Sebut UMKM Kemasan Produk Berkembang dan Permintaan Meningkat Selama Pandemi

SuaraPemerintah.id – Bisnis pelaku UMKM yang bergerak di bidang kemasan produk berkembang dengan semakin banyaknya permintaan selama pandemi COVID-19. Tercatat saat ini banyak perusahaan yang mulai melakukan produksinya kembali mendorong kebutuhan akan produk kemasan berkualitas meningkat tajam.

Hal ini dikatakan oleh Menteri koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya, Kamis, 8 April 2021. Pihaknya mengatakan meskipun pandemi berdampak signifikan terhadap pelaku UMKM namun banyak di antaranya yang bisnisnya mampu bertahan bahkan tumbuh.

“Umumnya mereka yang bertahan adalah UMKM yang kreatif dan inovatif serta terkoneksi dengan dunia digital,” katanya.

Salah satu yang berkembang di antaranya UMKM kemasan sebagai bagian dari produk industri kreatif terlebih di kala pandemi ketika banyak produk yang dikirim dengan kemasan eksklusif justru diminati.

Tercatat saat ini banyak perusahaan yang mulai melakukan produksinya kembali mendorong kebutuhan akan produk kemasan berkualitas meningkat tajam.

Salah satu pelaku dan produsen kemasan Riant Adiputra (Founder dan CEO Intiboks Artha Gemilang) menilai saat ini merupakan saat yang tepat untuk memasarkan produk-produk eksklusif berkelas karena peluang pangsa pasar yang lebih pasti dan progresif.

Menurut dia, setiap produk berkualitas membutuhkan kemasan yang baik untuk meningkatkan citra produk serta menjaga agar produk tidak mudah rusak.

Riant misalnya memproduksi kemasan hardbox (rigid) ekslusif strata atas dengan berbagai tipe desain untuk produk-produk berkelas kosmetik, perhiasan, jam tangan, multilevel, fashion, perbankan, dari konsumen dalam dan luar negeri dengan kapasitas mencapai 150.000 boks per bulan.

“Peningkatan pesanan dan permintaan akan suplai boks kemasan eksklusif semakin besar saat pandemi sehingga perlu pengembangan kapasitas sampai menjadi tak terbatas dan menuntut kelengkapan permesinan modern,” katanya.

Kemasan hardboks eksklusif memiliki berbagai keunggulan dibandingkan kemasan karton biasa pada umumnya.

Kemasan Premium Hardbox (Rigidbox) Eksklusif selain lebih kuat dalam melindungi produk di dalamnya, juga menampilkan citra produk agar lebih elegan sesuai dengan kemewahan produk yang ditawarkan di dalamnya.

Dan pada umumnya juga lebih kuat melindungi produk dari guncangan, tekanan, dan suhu udara yang berubah-ubah di dalam suatu ruangan terutama pada masa adaptasi kebiasaan baru ini.

Dari sisi marketing, kemasan hardboks eksklusif juga lebih menarik perhatian konsumen, bisa disimpan lebih lama, dan bahkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. (red/pen)

Kementerian KKP dan DPLK BRI Wujudkan Program JHT untuk Nelayan

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementerian KKP dan DPLK BRI Wujudkan Program JHT untuk Nelayan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) untuk mewujudkan program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk nelayan. Program JHT juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap KKP Yuliadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 8 April 2021. Pihaknya menjelaskan program JHT merupakan salah satu terobosan KKP sebagai bentuk perlindungan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Menurut Yuliadi, program tersebut menjadi salah satu prioritas KKP untuk memberi kepastian pendapatan bagi nelayan maupun awak kapal perikanan di masa hari tuanya.

“Kami gandeng DPLK BRI untuk mendukung program prioritas KKP melalui pelayanan program JHT. Ke depannya nelayan juga kita wujudkan mendapat dana pensiun, selain jaminan kecelakaan kerja ataupun jaminan kematian,” ujarnya.

Ia mengatakan, program JHT juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Selain itu, program JHT ini dinilai sejalan pula dengan arahan yang dicanangkan Menteri Trenggono.

“Program JHT merupakan terobosan baik dalam perluasan cakupan kegiatan perlindungan nelayan dan mekanismenya tentu akan kita bahas mendetail, hal ini mengingat sebelumnya program KKP yang simultan berjalan untuk bantuan premi asuransi nelayan, fasilitasi asuransi nelayan mandiri maupun asuransi untuk awak kapal perikanan seperti tertuang dalam perjanjian kerja laut,” katanya.

Sementara itu, perwakilan DPLK BRI I Dewa Putu Adi Wijaya Murti menyambut baik adanya kerja sama ini. Pihaknya siap mendukung program pemerintah untuk memberikan fasilitasi program JHT bagi nelayan maupun awak kapal perikanan.

“Kita menyadari bekerja di laut itu memiliki risiko yang sangat besar. Untuk itu perlu fasilitasi asuransi dan juga jaminan hari tua agar nelayan merasa tenang dan nyaman saat bekerja karena sudah ada payung perlindungannya,” katanya.

Menurut dia, perlindungan nelayan melalui program asuransi dan JHT ini menjadi langkah strategis dan penting bagi pemerintah, serta menjadi wujud kehadiran negara di tengah situasi sosial yang dihadapi masyarakat nelayan. (red/pen)

KTT ke-10 D-8, Retno Marsudi Sebut Presiden Sampaikan 3 Hal Utama Terkait Pandemi

Penulis
Andik Irwanto
-
KTT ke-10 D-8, Retno Marsudi Sebut Presiden Sampaikan 3 Hal Utama Terkait Pandemi

SuaraPemerintah.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan j RI Joko Widodo menyampaikan tiga hal utama saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 Developing Eight (D-8). Presiden mengharapkan negara-negara D-8 dapat menjadi bagian penting agar dunia dapat segera keluar dari pandemi.

Hal ini disampaikan oleh Menlu saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Kamis, 8 April 2021.

“Presiden mengharapkan negara-negara D-8 dapat menjadi bagian penting agar dunia dapat segera keluar dari pandemi. Presiden menegaskan tiga hal utama di mana negara-negara D-8 dapat berkontribusi,” ujarnya.

Pertama, Presiden menyampaikan negara-negara D-8 harus dapat mendorong akses keadilan terhadap vaksin. Ketersediaan dan keterjangkauan vaksin adalah kunci keluar dari krisis.

Presiden mengajak pimpinan negara-negara D-8 menolak nasionalisme vaksin dan mendorong vaksin multilateral.

“Ditegaskan oleh Presiden vaksin COVID-19 adalah barang publik global, oleh sebab itu dunia perlu bersatu memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua,” jelas Menlu.

Artinya, kata Retno, dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi yakni tidak boleh ada restriksi terhadap produksi dan distribusi vaksin.

Menurut Retno, Presiden menegaskan negara-negara D-8 dapat menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi serta mendorong akses yang sama terhadap vaksin dan mendorong transfer teknologi.

“Beberapa negara D-8 termasuk Indonesia tengah mengembangkan vaksin mandiri, atau vaksin Merah Putih dalam hal di Indonesia. D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan,” ujarnya.

Poin kedua yang disampaikan Presiden, negara-negara D-8 harus berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi 1,5 triliun dolar AS, negara-negara D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

Presiden mendorong fasilitasi perdagangan intranegara D-8 dan meminta hambatan perdagangan diminimalkan. Intensifikasi intraperdagangan antarnegara D-8 juga perlu terus didorong.

Poin ketiga yang diutarakan Presiden, negara-negara D-8 harus mengembangkan teknologi digital.

Presiden menekankan digitalisasi, artificial intelligence, computing power, biga data dan data analytic telah melahirkan terobosan-terobosan baru.

Menurut Presiden, sektor-sektor tersebut merupakan ekonomi masa depan. Negara-negara D-8 harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyejahterakan rakyat.

“Negara-negara D-8 memiliki potensi besar dan demografi penduduk muda 323 juta orang atau 27,3 persen. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk muda negara-negara G7 yang sebesar 135 juta orang atau 17,3 persen dari total populasi,” kata dia.

Menurut Retno, Presiden juga menyampaikan investasi kaum muda adalah investasi masa depan. Presiden menggarisbawahi agar investasi dapat terus ditumbuhkan.

Selain itu industri start-up harus terus didorong dan negara-negara D-8 sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dapat terus mengembangkan industri syariah. (red/pen)

Satgas Covid-19 Berlakukan Pengecualian Terkait Larangan Mudik Lebaran dengan Surat Izin Perjalanan

Penulis
Andik Irwanto
-
Satgas Covid-19 Berlakukan Pengecualian Terkait Larangan Mudik Lebaran dengan Surat Izin Perjalanan

SuaraPemerintah.id – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 memberlakukan beberapa pengecualian terkait larangan mudik selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai formal dan pekerja informal serta masyarakat yang memerlukan surat izin perjalanan. Surat ini berlaku secara perseorangan untuk satu kali perjalanan pergi atau pulang.

Hal ini dijelaskan oleh Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Graha BNPB dipantau dari Jakarta pada Kamis, 8 April 2021.

“Pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berusaha merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat oleh karena itu ditetapkan adanya peniadaan mobilitas mudik sementara yang berlaku 6-17 Mei 2021,” katanya.

Ketentuan larangan mudik itu telah ditetapkan lewat Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Pengecualian diberikan untuk layanan distribusi logistik dan keperluan mendesak seperti untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, dan pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal satu orang serta pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal dua orang.

Namun, terdapat persyaratan agar pihak yang dikecualikan bisa melakukan perjalanan yaitu surat izin dari pimpinan instansi pekerjaan dengan khusus untuk ASN, pegawai BUMN dan BUMD, TNI dan Polri memerlukan tanda tangan dari pejabat setingkat eselon II.

Sementara pekerja sektor informal maupun masyarakat yang memiliki keperluan mendesak perlu memiliki surat izin perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai dengan domisili masing-masing. Surat ini berlaku secara perseorangan untuk satu kali perjalanan pergi atau pulang .

“Saya perlu menekankan bahwa surat ini berlaku secara perseorangan untuk satu kali perjalanan pergi atau pulang dan diwajibkan untuk masyarakat berusia sama atau lebih dari 17 tahun ke atas,” kata Wiku.

Selain keperluan yang sudah ditentukan di atas, tegas Wiku, maka tidak dapat melakukan mudik dan harus memiliki surat-surat yang diperlukan tersebut.
​​​​​
Dia juga memastikan selama rentang waktu 6-17 Mei 2021 akan diadakan operasi oleh Polri dan TNI serta aparat pemerintah daerah untuk memeriksa surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif. (red/pen)

Bio Farma Sudah Dapatkan Komitmen 35 Juta Vaksin Gotong Royong dari 3 Merk

Penulis
Andik Irwanto
-
Bio Farma Sudah Dapatkan Komitmen 35 Juta Vaksin Gotong Royong dari 3 Merk

SuaraPemerintah.id – Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendapatkan komitmen sekitar 35 juta vaksin untuk program vaksinasi mandiri atau gotong royong dari tiga merek vaksin COVID-19. Pemerintah akan menggunakan tiga merek vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi gotong royong, yakni Sinopharm, CanSino, dan Sputnik V.

Hal ini disampaikan oleh Honesti Basyir dalam rapat kerja bersama DPR dipantau secara daring di Jakarta, Kamis, 8 April 2021.

“Sampai hari ini kita sudah ada lebih kurang 35 juta dosis untuk kepentingan vaksin gotong-royong,” ujarnya.

Disampaikan bahwa pemerintah akan menggunakan tiga merek vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi gotong royong, yakni Sinopharm, CanSino, dan Sputnik V.

“Untuk vaksin gotong royong ini kita mengacu pada Permenkes nomor 10 tahun 2021, mekanismenya nanti kita akan kerja sama dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk proses registrasinya,” paparnya.

Ia mengatakan semua korporasi yang terlibat dalam vaksin gotong royong ini akan meregistrasikan jumlah karyawan dan jumlah anggota keluarganya, yang selanjutnya diserahkan ke Kemenkes untuk menentukan kebijakan harga hingga layanan vaksinasinya.

“Kami di Bio Farma juga akan melakukan registrasi tapi hanya khusus untuk BUMN,” ucapnya.

Honesti memaparkan bahwa, Sinopharm akan mengirimkan vaksin sebanyak 15 juta dosis secara bertahap.

“Pada minggu keempat April ini dijadwalkan kita akan mendapatkan vaksin Sinopharm sebanyak 500.000 dosis vaksin,” paparnya.

Kemudian, lanjut dia, pada periode April – Juli 2021 akan ada tambahan tujuh juta dosis. Dan pada kuartal ketiga sampai kuartal keempat ada tambahan 7,5 juta dosis vaksin yang bersal dari China itu.

Untuk vaksin merek Sputnik V, Honesti menyampaikan, rencananya akan datang sekitar 20 juta dosis vaksin asal Rusia itu ke Indonesia.

“Akan dimulai pengiriman secepatnya setelah emergency use authorization (EuA) vaksin Sputnik V dari Badan POM keluar,” ucapnya.

Ia mengatakan, jika EuA itu sudah keluar pada April atau awal Mei ini, sebanyak 5 juta dosis per bulannya akan dikirimkan hingga bulan Juli.

Sedangkan vaksin CanSino, Honesti mengatakan, saat ini masih dalam proses dan sudah ada komitmen sebanyak lima juta dosis vaksin.

“Di mana mereka akan mengirimkan antara bulan Juli – September 2021 sebanyak tiga juta dosis. Kemudian dua juta dosis lagi pada kuartal keempat 2021,” katanya.

Ia menambahkan bahwa vaksin CanSino asal China itu hanya memerlukan satu kali suntikan. (red/pen)

Erick Thohir Inginkan Pertamina Jadi Global Energy Champion Tahun 2024 dengan Market Value 100 Miliar Dolar AS

Penulis
Andik Irwanto
-
Erick Thohir Inginkan Pertamina Jadi Global Energy Champion Tahun 2024 dengan Market Value 100 Miliar Dolar AS

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir ingin nilai pasar atau market value PT Pertamina (Persero) dapat mencapai 100 miliar dolar AS pada tahun 2024. Agenda utama transisi energi agar bisa menjadi perusahaan energi global terdepan dengan market value 100 miliar dolar AS pada 2024, antara dengan transformasi melalui restrukturisasi holding dan subholding berjalan sejak pertengahan Juli 2020.

Hal ini disampaikan oleh Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 8 April 2021.

“Semoga Pertamina dapat mewujudkan aspirasi sebagai Global Energy Champion pada tahun 2024 dengan market value sebesar 100 miliar dolar AS,” katanya.

Karena itu Erick Thohir mengajak para inovator berkontribusi memberikan sumbangsih terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara, antara lain dengan bangga memakai produk lokal guna mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sebagai produk Indonesia yang merupakan hasil inovasi anak bangsa.

“Saya mengajak para inovator memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara, berkontribusi bagi kemanusiaan dan kehidupan yang lebih baik. Kita harus bangga dengan produk Indonesia yang merupakan hasil inovasi anak bangsa,” kata Erick Thohir.

Saat ini Pertamina telah melakukan sejumlah langkah untuk mencapai target tersebut dengan melanjutkan agenda utama transisi energi agar bisa menjadi perusahaan energi global terdepan dengan market value 100 miliar dolar AS pada 2024, antara dengan transformasi melalui restrukturisasi holding dan subholding berjalan sejak pertengahan Juli 2020.

Pertamina juga baru saja menyelenggarakan Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2021 guna memberi penghargaan kepada para pekerja di Pertamina Group yang telah melahirkan karya inovatif dan menciptakan value creation senilai Rp 33,36 triliun.

Erick Thohir mengapresiasi program tersebut karena selaras dengan lima prioritas BUMN, yaitu nilai ekonomi dan sosial untuk masyarakat, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi dan peningkatan investasi, serta pengembangan talenta.

Direktur SDM Pertamina Erry Sugiharto mengatakan APQ 2021 dan Digital Expo merupakan salah satu kesuksesan perseroan dalam menghasilkan inovasi, serta bentuk pengakuan kekayaan intelektual dan membangun ekosistem yang kondusif dengan cara melakukan kerja sama antar-stakeholder dan memfasilitasi kolaborasi antara Pertamina dengan industri, pemerintah dan masyarakat. (red/pen)

Mensetneg Pratikno Sebut Pengelolaan TMII Akan Diserahkan ke BUMN Pariwisata

Penulis
Andik Irwanto
-
Mensetneg Pratikno Sebut Pengelolaan TMII Akan Diserahkan ke BUMN Pariwisata

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berencana untuk menyerahkan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pariwisata. Pengambilalihan TMII oleh Kemensetneg dilakukan setelah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Pratikno di Jakarta, Kamis, 8 April 2021.

“Nantinya kita akan meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMII ini, jadi dikelola oleh orang-orang yang profesional, lembaga yang profesional dan harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara,” katanya.

Seperti diketahui pengambilalihan TMII oleh Kemensetneg dilakukan setelah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII.

Selama 44 tahun, TMII yang merupakan aset negara di bawah Kemensetneg dikelola oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977.

“Sesuai dengan perpres yang baru terbit, pengelolaan TMII itu sekarang ditarik dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg tapi itu tak berarti selamanya akan dikelola oleh Kemensetneg,” tambah Pratikno.

Saat ini Kemensetneg, menurut Pratikno, membuat tim transisi untuk memindahkan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg.

Pratikno juga membantah bahwa nantinya TMII akan dikelola oleh yayasan yang dibentuk oleh Presiden Jokowi.

“Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membuat yayasan keluarga untuk mengelola, sama sekali tidak,” ungkap Pratikno.

Menurut Pratikno, Kemensetneg sedang merumuskan kriteria siapa yang akan secara tepat profesional memperbaiki TMII.

“Kemudian memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan. Jadi tidak bener itu ada yayasan akan dibentuk apalagi dihubungkan dengan yayasan Pak Jokowi dan lain-lain,” tegas Pratikno.

Pelimpahan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita kepada Kemensetneg itu diketahui juga didampingi oleh Kedeputian Pencegahan KPK.

“Kemensetneg menjadi salah satu fokus yang menjadi perhatian KPK terkait pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN) untuk kontribusi kepada negara, salah satunya karena besarnya nilai aset milik Kemensetneg yaitu senilai Rp571 triliun, yang meliputi antara lain aset Taman Mini Indonesia Indah, PPK Kemayoran, dan aset Gelora Bung Karno (GBK),” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding.

Terkait aset TMII, menurut Ipi, pada 2020 melalui pelaksanaan tugas koordinasi, KPK telah mengkoordinasikan dan memfasilitasi para pihak terkait, agar pengelolaan TMII dapat diberikan kepada pemerintah dalam hal ini ke Kemensetneg agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas.

“Sesuai Akta Persembahan TMII tertanggal 17 Juni 1987 di hadapan Notaris, Yayasan Harapan Kita menyerahkan kepemilikan TMII kepada pemerintah Republik Indonesia yang terdiri atas lahan tanah dan seluruh bangunan yang ada di atasnya,” tambah Ipi.

Berdasarkan pasal 1 Perpres No 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII yang ditetapkan pada 31 Maret 2021 disebutkan pengelolaan TMII pada 6 bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.467.704 meter persegi dilakukan Kemensetneg sehingga tanah di dalam kawasan tersebut bersertifikat “Hak Pakai” atas nama Setneg Republik Indonesia.

Sedangkan bangunan dan aset lain di atas tanah tersebut pengelolaanya dilakukan Kemensetneg, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 beleid tersebut disebutkan Kemensetneg dalam pengelolaan TMII dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (red/pen)

1...4,3934,3944,395...4,877Halaman 4,394 dari 4,877