Beranda blog Halaman 4397

Menaker Dorong Gerakan Nasional Nondiskriminasi di Tempat Kerja

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memaparkan bermacam kondisi ketimpangan gender yang masih ditemukan di kalangan pekerja Indonesia, mulai dari ketimpangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), kesenjangan upah, hingga perlakuan diskriminatif berbasis gender.

Ida juga menyoroti bagaimana pandemi Covid-19 membawa tambahan beban tersendiri bagi pekerja perempuan.

“Bagi perempuan, adanya pandemi memberikan beban tambahan, mulai dari hilangnya pekerjaan atau pendapatan, meningkatnya beban pengurusan rumah tangga akibat work from home, school from home, sehingga kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangan meningkat seperti yang ditemukan dalam studi tingkat global,” ujar Ida Fauziyah di acara Women Lead Forum 2021, sebuah ajang untuk mendukung perempuan pekerja dan mendorong terciptanya kesetaraan gender di tempat kerja, pada 7 dan 8 April 2021.

Dalam hal kepemimpinan perempuan, Ida menyatakan bahwa ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan bersama.

Ia mencontohkan, dari 4,1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), 52% adalah perempuan, namun perempuan yang menduduki jabatan struktural relatif sedikit.

Di jabatan tinggi madya, hanya ada 96 orang perempuan, jauh lebih sedikit dari laki-laki yang berjumlah 483 orang.

“Hambatan (yang dihadapi pekerja perempuan) ini disebabkan oleh beban ganda, seksisme, dan stereotip dalam masyarakat, diskriminasi berbasis gender, hingga pelecehan seksual. Hambatan ini tidak hanya berdampak pada mereka secara individu dan keluarganya, tetapi juga pada potensi ekonomi negara dan Indeks Kesetaraan Gender Indonesia dalam peringkat dunia,” ujar Menaker Ida.

Menyikapi berbagai hambatan ini, Kementerian Ketenagakerjaan dikatakan Menaker Ida berkomitmen untuk terus melakukan gerakan nasional non-diskriminasi di tempat kerja.

Dengan komitmen ini, diharapkan akan dapat menghentikan praktik-praktik ketidaksetaraan dan diskriminasi di tempat kerja.

Ditambahkan Pemimpin Redaksi Magdalene, Devi Asmarani, hambatan-hambatan yang dihadapi pekerja perempuan telah membatasi kesempatan mereka dalam memaksimalkan potensinya. Kendati sudah ada kebijakan-kebijakan yang mendukung pekerja perempuan, dalam realitasnya implementasi kebijakan tersebut belum optimal.

“Perusahaan memiliki andil besar untuk mengubah situasi ini. Karena itu Women Lead Forum 2021 ini kami tujukan untuk menyatukan para pembuat kebijakan di pemerintahan, lembaga legislasi, maupun di perusahaan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, agar ada pembelajaran dan tercipta sinergi yang kuat untuk mencapai kesetaraan gender di tempat kerja,” ujar Devi.

Lebih lanjut Executive Director IBCWE, Maya Juwita mengatakan, banyak riset yang menunjukkan adanya korelasi positif antara keragaman gender dan performa bisnis.

Salah satunya adalah studi Organisasi Buruh Indonesia (ILO) pada 2020 yang menunjukkan bahwa 77% dari 416 perusahaan yang disurvei setuju bahwa keragaman gender meningkatkan kinerja bisnis mereka.

“Maka sudah saatnya perusahaan menerapkan budaya inklusif gender. Acara WLF memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan dan juga pelaku bisnis untuk berbagi harapan dan best practices dalam penerapan budaya inklusif gender di tempat kerja,” ujar Maya.

Kemenperin Sebut Ada 4,4 juta IKM Berpotensi Untapped Market Bagi Para Startup Nasional

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenperin Sebut Ada 4,4 juta IKM Berpotensi Untapped Market Bagi Para Startup Nasional

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) saat ini mencapai 4,4 juta unit usaha, yang berpotensi untuk tersentuh para startup nasional. Kemenperin menjalankan program-program penguatan IKM dengan dukungan teknologi, antara lain Startup4industry.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih pada Pra-Konferensi Indonesia Partner Country Hannover Messe 2021 secara virtual di Jakarta, Rabu, 7 April 2021.

“Ini menunjukkan sektor IKM dapat menjadi untapped market bagi para startup,” katanya.

Untuk itu, Kemenperin menjalankan program-program penguatan IKM dengan dukungan teknologi, antara lain Startup4industry.

“Kami juga mengusung lima sasaran transformasi teknologi bagi IKM, yaitu e-Smart IKM, Smart Sentra, Smart Material Center, Smart Packaging Center, dan Smart IKM,” papar Gati.

Ia menambahkan tema pra-konferensi “Tech Startup for Making Indonesia 4.0” bertujuan untuk menampilkan berbagai kebijakan dan capaian dalam perjalanan mengimplementasikan Industri 4.0 dengan solusi teknologi dari tech startup Indonesia.

“Ini sejalan dengan momentum pelaksanaan Hannover Messe 2021 yang diharapkan dapat mendorong IKM bergegas mengadopsi teknologi agar terus bertumbuh,” katanya.

Perusahaan startup yang hadir sebagai pembicara dalam pra-konferensi HM 2021 adalah Machine Vision, MSMB, dan Neurabot.

Muhammad Ali Fikri selaku CEO PT Machine Vision Indonesia memaparkan perusahaannya merupakan peserta dari program Startup4Industry angkatan pertama. Perusahaan tersebut memanfaatkan IoT dan AR/VR menuju Industri 4.0 dan membantu perusahaan, khususnya manufaktur, untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan proses produksi.

Sementara itu Co-Founder PT MSMB, Bayu Dwi Apri Nugroho mengatakan pihaknya mengembangkan machine learning untuk menerjemahkan data kondisi lahan secara real time yang terhubung dengan aplikasi yang bisa diunduh melalui perangkat telepon pintar.

Indarto Neura selaku CEO PT Neurabot menjelaskan teknologi Industri 4.0 juga telah diimplementasikan di bidang kesehatan. Teknologi laboratorium digital merupakan solusi untuk bisa screening penyakit dengan cepat. “Neurabot menjadi salah satu konsorsium untuk penanganan COVID-19 dengan menggunakan data CR-Scan untuk mendeteksi adanya virus sebagai screening awal,” kata Indarto.

Kemudian, Huda Nurul Laily selaku Vice President Marketing dan Sales PT Dua Empat Tujuh (Solusi 247) menyampaikan perusahaan tersebut berupaya membangun talent bangsa dengan cara memperkenalkan teknologi pengolahan data ke perguruan tinggi di Indonesia.

“Harapannya, supaya lebih banyak talent yang memiliki kompetensi dalam mengolah big data,” jelas Nurul. (red/pen)

Telkom Pastikan Layanan di NTT Kembali Terhubung dan Beroperasi Normal

Penulis
Andik Irwanto
-
Telkom Pastikan Layanan di NTT Kembali Terhubung dan Beroperasi Normal

SuaraPemerintah.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mengungkapkan layanannya di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah kembali normal. Layanan Telkom di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti Atambua, Soe, Larantuka, dan Kalabahi yang sempat mengalami gangguan telah kembali berangsur normal kembali.

Hal ini diungkapkan oleh Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 7 April 2021.

“Alhamdulillah beberapa daerah yang sempat terdampak gangguan layanan khususnya di wilayah Soe, Atambua, Kalabahi, dan Larantuka telah berangsur pulih. Sementara itu, untuk perbaikan jaringan di ruas Kupang – Soe masih terus diupayakan. Meski demikian, layanan TelkomGroup di seluruh NTT sudah beroperasi seperti semula,” ujarnya.

Menurut Pujo, jaringan serat optik ruas Maumere – Larantuka yang sebelumnya terputus, tepatnya di titik Maumere – Iliwengot sudah berhasil terhubung kembali dan beroperasi normal.

Setibanya tim teknisi Telkom di lokasi, langsung melakukan perbaikan dengan penggelaran kabel sepanjang 500 meter untuk dilakukan proses penyambungan.

Layanan Telkom di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti Atambua, Soe, Larantuka, dan Kalabahi yang sempat mengalami gangguan telah kembali berangsur normal kembali pada pukul 13.20 WIB.

Selanjutnya Pujo juga mengatakan bahwa Telkom masih mengupayakan jalur alternatif sementara demi mengamankan layanan. Di anaranya menyiagakan tim teknisi untuk mengamankan dan mengantisipasi adanya dampak yang muncul.

“Kami terus menyiagakan tim teknisi untuk mengamankan dan mengantisipasi adanya dampak yang muncul dikarenakan cuaca ekstrem di NTT. Semoga kondisi ini segera berlalu,” kata Pujo.

Sebelumnya, Telkom menyatakan layanan telekomunikasi dan internet di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami gangguan pada Rabu (7/4) mulai pukul 05.09 WIB akibat cuaca ekstrem.

Gangguan terjadi akibat putusnya jaringan serat optik ruas Maumere – Larantuka, menyusul sebelumnya hal yang sama terjadi pada ruas Kupang – Soe akibat bencana longsor dan jembatan putus sehubungan dengan kondisi cuaca ekstrem.

Daerah yang terdampak gangguan layanan, di antaranya Atambua, Soe, Larantuka, dan Kalabahi. Sementara untuk layanan TelkomGroup di wilayah Kupang terpantau aman dan berjalan normal. (red/pen)

HUT Askrindo ke-50, Komit Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk UMKM

Penulis
Andik Irwanto
-
HUT Askrindo ke-50, Komit Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk UMKM

SuaraPemerintah.id – PT Asuransi Kredit Indonesia, anggota Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG), berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Menginjak usia 50 tahun, momentum bagi perseroan untuk bangkit dan memberikan sumbangsih nyata bagi Indonesia saat perekonomian membutuhkan dorongan dari berbagai pihak dan sektor.

Hal ini dipaparkan oleh Direktur Utama Askrindo Dedi Sunardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 7 April 2021. Pihaknya menjelaskan selama perjalanan 50 tahun, perusahaan telah melalui perjalanan yang tidak mudah, dengan berbagai tantangan dan dinamika persaingan yang dijalankan secara sehat.

“Manajemen terus berupaya melakukan transformasi budaya dan bisnis sebagai komitmen penerapan core values AKHLAK dalam aktivitas sehari-hari, dengan bekerja cerdas, fokus dan terarah sehingga Askrindo menjadi perusahaan terkemuka dan terpercaya dalam industri perasuransian di Indonesia,” katanya dalam acara HUT Askrindo ke-50 yang dirayakan secara virtual beserta seluruh pegawai pada Selasa (6/4).

Askrindo menilai tahun ini adalah momentum bagi perseroan untuk bangkit dan memberikan sumbangsih nyata bagi Indonesia saat perekonomian membutuhkan dorongan dari berbagai pihak dan sektor.

Manajemen menilai dengan aktivitas perekonomian yang beranjak pulih, pada tahun ini Askrindo akan mampu membukukan laba sebelum pajak sekitar Rp912 miliar, dengan pendapatan underwriting diperkirakan sebesar Rp4,1 triliun.

Sementara itu, Asisten Deputi bidang Asuransi dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN Anindita Eka Wibisono menyatakan sejarah mencatat komitmen dan kontribusi Askrindo dalam pengembangan ekonomi Indonesia.

Kontribusi tersebut antara lain melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah dimulai sejak 2007 hingga saat ini, asuransi umum dan juga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dimulai sejak pertengahan tahun 2020 hingga saat ini.

‘”Tahun lalu telah disetujui penyertaan modal negara (PMN), kami sangat berharap dengan suntikan modal ini mampu mendorong kinerja Askrindo ke depannya dan kami berharap solidaritas komisaris dan manajemen untuk mengembangkan portfolio bisnis yang sehat, pada akhirnya memberi kontribusi positip bagi negara melalui dividen, pajak dan multiplier effect lainnya bagi perekonomian,” kata Anindita.

Di ulang tahun emasnya, Askrindo telah menjembatani 300 UMKM di seluruh Indonesia dengan pelaku marketplace untuk mendorong pemasaran produk melalui e-commerce, sedangkan milenial Askrindo merilis E-book AKHLAK sebagai bentuk nilai internalisasi nilai budaya AKHLAK.

Komisaris Utama Askrindo Widodo Ekatjahjana menyampaikan tema HUT ke 50 “Nyata Bagi Negeri” sejalan dengan penugasan perusahaan untuk menjalankan penjaminan PEN dan KUR serta mendorong UMKM di sekuruh Indonesia semakin maju.

Melalui produk nonprogram, Askrindo diharapkan mampu menjadi asuransi kredit terbesar di Indonesia.

“Dengan komando direksi saat ini, diharapkan semakin dan selalu solid sehingga bisa meningkatkan underwriting dan core system dengan kualitas data yang lebih baik serta penguatan tata kelola perusahaan,” pungkas Widodo. (red/pen)

HUT ke-120, Pegadaian Luncurkan Ragam Fitur Produk Baru

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dalam rangkaian perayaan HUT ke-120, PT Pegadaian (Persero) yang pioner di bidang bisnis gadai ini meluncurkan beberapa fitur produk baru, yaitu Gadai Harian, Cicil Perhiasan, dan Gadai Efek sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sesuai kebutuhan nasabah.

Direktur Utama PT Pegadaian, Kuswiyoto menyadari bahwa kebutuhan masyarakat terus mengalami perkembangan, maka manajemen pun merespon hal ini dengan inovasi yang dilakukan.

“Mulai April ini masyarakat yang memerlukan dana jangka pendek seperti pedagang pasar, ibu rumah tangga, maupun pelaku usaha ultra mikro lainnya dapat mengakses produk gadai dengan bunga harian. Tarifnya sangat murah, untuk pin jaman Rp1 juta cukup membayar bunga Rp900 per hari. Diharapkan ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang selama ini tergantung pada pembiayaan dengan bunga tinggi,” ujarnya.

Diharapkan inovasi diatas tersebut ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang selama ini tergantung pada pembiayaan dengan bunga tinggi.

Dia mengajak masyarakat yang ingin mempunyai perhiasan emas juga dapat mengakses produk Cicil Perhiasan. Sebelumnya Pegadaian melayani pembiayaan emas batangan, kini dikembangkan untuk pembiayaan cicil perhiasan.

Sedangkan bagi para investor saham atau efek lainnya, jika memerlukan dana dapat pula mengakses produk Gadai Efek sebagai solusi dana segar.

Pada kesempatan yang sama Pegadaian juga mengkampanyekan program Generasi Pandai #PunyaRencana.

Melalui program ini Pegadaian melakukan literasi agar masyarakat, khususnya kalangan milenial, menjadi generasi pandai yang punya rencana dalam mengelola keuangan mereka secara baik dan benar. Dan hal tersebut yang diwujudkan melalui sikap gemar menabung melalui Tabungan Emas untuk investasi di masa depan.

“Selama 120 tahun kami melihat nasabah pegadaian adalah orang yang istimewa. Tidak hanya gadai, tapi kini masyarakat juga mulai memiliki kebiasaan dan sikap yang gemar menabung. Oleh karena itu, kami mengampanyekan program Generasi Pandai #PunyaRencana untuk menunjukkan bahwa nasabah Pegadaian adalah generasi yang pandai dalam mengelola keuangannya,” kata Kuswiyoto.

Dalam menyemarakkan HUT ke 120, melalui program Happy Anniversary Pegadaian, nasabah yang melakukan transaksi di seluruh cabang Pegadaian di Indonesia bisa mendapatkan hadiah menarik.

Yaitu berupa berupa saldo Tabungan Emas atau potongan pembayaran jasa online sebesar Rp 21.000 seperti tagihan air, pembelian pulsa, pembayaran listrik, dan berbagai hal lainnya, dengan minimal uang pinjaman sebesar Rp 2.100.000.

Transaksi yang termasuk dalam promo ini adalah Gadai Reguler, Gadai Angsuran, Gadai Tabungan Emas, Cicil Emas, Pinjaman Usaha, Pembiayaan Porsi Haji, dan Cicil Kendaraan, dengan periode dari 1-10 April 2021.

IKIP Malang Siapkan Beasiswa Bagi Calon Mahasiswa Baru Asal NTT Terdampak Bencana

Penulis
Andik Irwanto
-
IKIP Malang Siapkan Beasiswa Bagi Calon Mahasiswa Baru Asal NTT Terdampak Bencana

SuaraPemerintah.id – Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Budi Utomo Malang merespons cepat terjadinya bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menyiapkan beasiswa bagi calon mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 yang menjadi korban bencana tersebut. Selain beasiswa bagi calon mahasiswa baru, IKIP Malang juga memberikan keringanan hingga pembebasan biaya kuliah.

Hal ini diungkapkan oleh kata Rektor IKIP Budi Utomo Malang Dr Nurcholis Sunuyeko dalam keterangan tertulis yang diterima di Malang, Jawa Timur, Rabu, 7 April 2021.

“Kami mengajak adik-adik yang sudah mendaftar di IKIP Budi Utomo tahun ini untuk tidak risau. Kami sudah siapkan beragam beasiswa bagi keluarga yang terdampak bencana,” katanya.

Menurut Nurcholis, selain beasiswa bagi calon mahasiswa baru, IKIP satu-satunya di Malang itu juga memberikan keringanan hingga pembebasan biaya kuliah, bahkan bisa saja kebutuhan mahasiswa yang terdampak akan dipenuhi pihak kampus, selama orang tuanya masih belum bisa mengirim dana untuk biaya hidup di Malang.

“Yang kami lakukan ini adalah wujud kepedulian kami terhadap sesama. Terlebih, NTT bagi kami adalah keluarga sendiri. Alumni IKIP Budi Utomo banyak tersebar di NTT, baik dari Sumba, Flores, Kupang dan sekitarnya, sehingga sudah seyogyanya kami memberikan perhatian lebih agar jalinan persaudaraan ini terus dijalin,” katanya.

Pada kesempatan itu, rektor dan segenap keluarga besar IKIP Budi Utomo Malang menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah bencana alam yang melanda NTT dan sekitarnya.

Lebih lanjut, Nurcholis mengatakan selain menyiapkan beasiswa bagi calon mahasiswa baru maupun keringanan bagi mahasiswa yang telah menjalani perkuliahan di kampus tersebut, IBU Malang juga akan memberikan bantuan kepada korban melalui Program IBU Peduli.

Bantuan yang akan diberikan berupa sembako dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.

IKIP Budi Utomo sebagai salah satu lembaga pendidikan, yang juga memiliki mahasiswa dari kawasan Timur Indonesia tersebut, langsung menghubungi berbagai pihak, termasuk alumni yang berasal dari NTT untuk mengumpulkan bantuan.

“Apapun bentuknya akan kami salurkan kepada korban,” ucap Nurcholis.

Doktor sosiologi itu juga langsung meminta dilakukan pendataan terkait mahasiswa atau keluarga mahasiswa IKIP Budi Utomo, yang kemungkinan terkena dampak. Jika ada yang terkena musibah, pihaknya sudah menyiapkan bantuan secara khusus.

Bahkan, untuk mendapatkan data yang valid, rektor juga sudah meminta bagian kemahasiswaan, untuk berangkat ke NTT guna menginventarisasi kemungkinan bantuan yang bisa diberikan.

‘’Yang jelas kami sangat prihatin dan berharap seluruh korban diberi kesabaran dan kekuatan. Kami sebagai anak bangsa akan terus peduli agar bisa meringankan beban penderitaan korban bencana tersebut,” pungkasnya.

Kedekatan IKIP Budi Utomo dengan mahasiswa dan pemangku kepentingan di NTT tersebut, diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT. Selain itu, IBU juga melakukan berbagai kajian kebudayaan di provinsi itu.

Bencana alam angin kencang, tanah longsor dan banjir bandang yang melanda wilayah NTT pada 4 April 2021 disebabkan Siklon Tropis Seroja. Sejumlah wilayah yang dilanda bencana alam tersebut, yakni Kota Kupang serta Kabupaten Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Alor, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, dan Ende.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per pukul 14.00 WIB hari ini (Rabu, 7/4), korban jiwa akibat bencana alam yang terjadi di wilayah NTT mencapai 124 orang, 74 orang dilaporkan hilang, 129 orang terluka, dan memaksa 13.230 warga mengungsi.

Selain merenggut puluhan korban jiwa, bencana alam yang melanda Nusa Tenggara Timur juga menyebabkan kerusakan permukiman warga dan berbagai fasilitas umum. (red/pen)

Disparekraf DKI Jakarta Gandeng Hotel GranDhika Iskandarsyah Gelar Bazar untuk UMKM

Penulis
Andik Irwanto
-
Disparekraf DKI Jakarta Gandeng Hotel GranDhika Iskandarsyah Gelar Bazar untuk UMKM

SuaraPemerintah.id – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menggandeng salah satu Hotel yaitu Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta untuk memberikan ruang bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di antaranya dengan mempromosikan busana batik dalam gelaran acara “Batik dan Generasi Kartini Kini”.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Helma Dahlia saat dijumpai di Hotel GranDhika Iskandarsyah, Rabu, 7 April 2021. Ini merupakan bazar yang dilangsungkan secara langsung atau offline pertama selama pandemi COVID-19 berlangsung di Ibu Kota Jakarta.

“Harapannya dengan kolaborasi Hotel GranDhika dan Disparekraf DKI Jakarta ini dapat men-trigger hotel- hotel lainnya yang ada di Jakarta memberikan ruang atau kegiatan serupa bagi para UMKM. Karena ini kan bagian dari pemulihan ekonomi, membantu para binaan Disparekraf ini kembali meningkatkan pendapatannya,” katanya.

Bentuk kolaborasi yang diberikan Hotel GranDhika Iskandarsyah bagi para pelaku UMKM itu dengan memberikan ruang lobinya secara gratis untuk pameran dan promosi batik- batik hasil UMKM di DKI Jakarta.

Bertepatan dengan momen perayaan Hari Kartini, untuk itu UMKM yang mengikuti baZar difokuskan pada busana yang dirintis dan dirancang oleh para wanita.

Bazar ini pun sangat mematuhi protokol kesehatan sehingga pesertanya pun tidak banyak untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan.

Sementara General Manager Hotel GranDhika Iskandarsyah Jakarta Adi Sampurno mengatakan kehadiran bazar “Batik dan Generasi Kartini Kini” diprakarsai sebagai rasa apresiasi kepada para wanita pelaku UMKM di masa yang penuh adaptasi ini.

Ke depannya ia berharap kegiatan yang melibatkan UMKM dapat kembali dilakukan untuk mendukung pemulihan perekonomian di Provinsi DKI Jakarta.

“Ini event pertama kami yang bekerjasama dengan UMKM, ke depannya kami juga menyiapkan beberapa event lagi, yang tentunya tetap bekerjasama dengan UMKM,” ujar Adi.

Kesempatan bazar langsung itu pun disambut dengan sangat baik oleh para pelaku UMKM yang terlibat. Salah satu pelaku UMKM yang terlibat dan memberikan respon positif dalam bazar itu adalah Amalia Rachmadhani pemilik usaha kriya “Pinkapicca Craft”.

“Kami sangat senang sekali, apa lagi acara bazar seperti ini dalam satu tahun terakhir kan tidak ada. Bisa dibilang kami dalam kondisi ‘mati suri’ jadi acara ini sangat membantu kami lagi untuk bangkit dan mulai memasarkan produk kami,” kata Amalia.

“Pinkapicca Craft” menyediakan aksesoris pendukung busana seperti tas, topi, masker, hingga sandal berbahan batik yang unik.

Selain Amalia, dua UMKM lainnya yang terlibat dalam bazar “Batik dan Generasi Kartini Kini” adalah Selvia Lie dengan “Tiba” dan Noviatry Metri Mudita dari “Klambi Abite”.

“Tiba” berfokus pada produk pakaian batik yang didesain mengikuti tren milenial.

Sementara “Klambi Abite” berfokus pada produk pakaian batik lurik dan bertema etnik. Bazar itu akan berlangsung mulai Rabu (7/4) hingga Jumat (30/4). (red/pen)

Menhub Budi Sebut Pemerintah Tegaskan Larangan Mudik Lebaran Jika Tidak 81 Juta Orang Berpotensi Tularkan Covid-19

Penulis
Andik Irwanto
-
Menhub Budi Sebut Pemerintah Tegaskan Larangan Mudik Lebaran Jika Tidak 81 Juta Orang Berpotensi Tularkan Covid-19

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut bila pemerintah tidak mengeluarkan larangan mudik maka akan ada 81 juta orang yang akan pulang ke kampung halaman pada libur panjang Lebaran 2021. Larangan mudik Lebaran 2021 berlangsung selama 12 hari yaitu 6-17 Mei 2021.

Hal ini disampaikan oleh Menhub Budi Karya di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, 7 April 2021.

“Kami sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan melakukan suatu survei terhadap sejumlah responden yang banyak, hasilnya bila tidak ada larangan mudik maka 33 persen orang masih mudik. Artinya ada 81 juita orang akan mudik,” katanya.

Larangan mudik Lebaran 2021 berlangsung selama 12 hari yaitu 6-17 Mei 2021 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN, TNI-Polri, karyawan swasta maupun pekerja mandiri. Masyarakat diimbau tidak melakukan kegiatan yang disinyalir bakal berpotensi menularkan COVID-19.

“Tetapi kalau ada larangan mudik, orang yang ingin mudik 11 persen dengan angka 27 juta. Itu jumlah yang banyak dan kami mengidentifikasi tujuan mudik yang paling banyak dari Jabodetabek ke Jawa Tengah sebanyak 37 persen atau kurang lebih 12 juta, Jawa Barat 23 persen atau 6 juta dan Jawa Timur,” ungkapnya.

Budi Karya pun memaparkan sejumlah strategi yang akan diterapkan dalam pelarangan tersebut.

“Berkaitan dengan darat, kita kami berkoordinasi dengan polisi dan Kakorlantas bahwa kita secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi, sehingga kami menyarankan agar bapak dan ibu tidak meneruskan rencana mudik dan tinggal di rumah,” ujarnya.

Mereka yang akan disekat, kata dia, termasuk pengguna mobil pribadi maupun truk pelat hitam.

“Di laut memang terjadi suatu pergerakan, kita hanya memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan oleh Menko PMK, oleh karenanya kita berikan layanan secara terbatas,” tambahnya.

Bagi daerah yang memang secara khusus banyak melakukan mudik seperti di Riau, dari Kalimantan ke Jawa dan di Jawa Timur, Menhub mengimbau tidak melakukan mudik.

“Di kereta api, kita akan melakukan pengurangan suplai dengan hanya memberikan kereta luar biasa dan secara khusus bagi aglomerasi katakanlah Jabodetabek lalu di Gerbang Kertosusila yaitu aglomerasi dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya Sidoarjo, Lamongan dan juga Bandung kita juga akan menurunkan suplai,” ungkapnya.

Walaupun larangan mudik berlaku bagi siapapun, namun ada kebijakan bagi orang tertentu yang diperkenankan untuk tetap melakukan perjalanan. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu bagi ASN atau BUMN yang sedang melakukan perjalanan dinas, dengan syarat surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat minimal eselon 2 bagi ASN dan BUMN.

Selain itu bagi masyarakat yang memiliki keperluan mendesak diperbolehkan melakukan perjalanan dengan syarat harus disertai keterangan dari kepala desa bahwa mereka ada keperluan mendesak. (red/pen)

Pemkab Madiun Alokasikan Dana 2 Miliar Subsidi Pupuk untuk 18 Ribu Petani Kecil

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Madiun Alokasikan Dana 2 Miliar Subsidi Pupuk untuk 18 Ribu Petani Kecil

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp2 miliar untuk subsidi pupuk bagi petani kategori kecil pada 2021. Selain itu, Kabupaten Madiun juga mendapat jatah pupuk subsidi organik cair dari APBN sebanyak 14.053 liter.

Hal ini dikatakan oleh Plt Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Sumanto di Madiun, Rabu, 7 April 2021.

“Adapun jumlah petani kecil yang mendapat bantuan tersebut mencapai 18 ribu petani dari total jumlah petani yang mencapai 83.849 orang,” ujarnya.

Menurut dia, ada kriteria tertentu bagi petani yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk, salah satunya  luas lahan. Yang akan dibantu pupuk subsidi dari pemkab, adalah petani dengan kepemilikan lahan di bawah 0,175 hektare.

Ia menjelaskan, bantuan pupuk bersubsidi bagi petani kategori kecil tersebut mendasar dari jatah pupuk bersubsidi yang ditetapkan berkurang oleh pemerintah pusat. Di mana alokasi pupuk subsidi terus menurun sejak dua tahun terakhir.

Sesuai data, jatah pupuk subsidi Kabupaten Madiun di tahun 2021 untuk jenis urea sebanyak 17.975 ton dari kebutuhan 18.064 ton. Jenis ZA dijatah 6.400 ton dari kebutuhan 12.253 ton, SP-36 hanya dijatah sebanyak 1 ton dari kebutuhan 2.137 ton, phonska sebanyak 12.351 ton dari kebutuhan 30.204 ton, dan organik sebanyak 7.350 ton dari kebutuhan 28.614 ton.

“Alokasi pupuk subsidi terus menurun sejak dua tahun terakhir. Tahun lalu penurunan mencapai 50 persen lebih,” katanya.

Selain itu, Kabupaten Madiun juga mendapat jatah pupuk subsidi organik cair dari APBN sebanyak 14.053 liter.

Selain memberikan subsidi untuk petani kategori kecil, Pemkab Madiun juga terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kemungkinan adanya realokasi jika ada daerah lain yang kelebihan atau tidak terserap alokasi pupuknya.

Sumanto menambahkan, pengurangan jatah pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan petani akan pupuk bersubsidi.

Karena itu, Pemkab Madiun juga terus mendorong petani menggunakan pupuk organik yang bisa diproduksi sendiri dari limbah ternak.

Pihaknya berharap dengan penggunaan pupuk organik diharapkan mampu mengembalikan tingkat kesuburan tanah yang berkurang akibat residu dari penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus dan berlebih. (red/pen)

OJK Wajibkan LJKNB Terapkan Manajemen Risiko Efektif Penggunaan TI Sesuai POJK

Penulis
Andik Irwanto
-
OJK Wajibkan LJKNB Terapkan Manajemen Risiko Efektif Penggunaan TI Sesuai POJK

SuaraPemerintah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.05/2021. Pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki potensi risiko yang dapat merugikan LJKNB dan konsumen sehingga LJKNB dituntut untuk melakukan pengendalian atas kemunculan risiko tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK Dewi Astuti dalam media briefing secara daring di Jakarta, Rabu, 7 April 2021.

“POJK ini melengkapi semua POJK yang akan dikeluarkan dan mengarahkan bagaimana LJKNB menjadi lebih baik lagi ke depannya,” katanya.

Dewi mengatakan hal itu dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan disruptif sehingga LJKNB harus melalukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.

Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki potensi risiko yang dapat merugikan LJKNB dan konsumen sehingga LJKNB dituntut untuk melakukan pengendalian atas kemunculan risiko tersebut.

Kemudian peraturan ini dirilis sebagai bentuk harmonisasi dan integrasi ketentuan mengingat di sektor IKNB belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan informasi teknologi.

Dewi menyebutkan LJKNB yang merupakan subjek dari peraturan ini adalah perusahaan peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian, dan lembaga penjamin.

Berikutnya adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis TI, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta PT PNM (Persero).

“Ini LJKNB yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan usahanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan ruang lingkup manajemen risiko teknologi informasi oleh LJKNB adalah pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan TI, dan sistem pengendalian internal atas penggunaan TI.

Ruang lingkup berikutnya termasuk mengenai sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi.

POJK ini mengatur di antaranya mengenai LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun wajib memiliki komite pengarah teknologi informasi, LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur TI, serta LJKNB wajib menyampaikan rencana pengembangan TI.

Selanjutnya, LJKNB wajib memiliki rencana pemulihan bencana, LJKNB dengan total aset sampai Rp500 miliar wajib melakukan rekam cadang data, serta LJKNB dengan total aset lebih dari Rp500 miliar sampai Rp1 triliun wajib memiliki pusat data dan melakukan rekam cadang data.

Sedangkan LJKNB dengan total aset lebih dari Rp1 triliun wajib memiliki pusat data dan pemulihan bencana.

Ketentuan dalam POJK tersebut mulai berlaku satu tahun sejak peraturan ini diundangkan pada 17 Maret 2021 khususnya bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp1 triliun.

Sementara itu POJK ini mulai berlaku dua tahun sejak peraturan diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset lebih dari Rp500 miliar sampai Rp1 triliun.

POJK ini juga akan berlaku mulai tiga tahun sejak peraturan diundangkan bagi LJKNB yang memiliki total aset sampai Rp500 miliar.

Di sisi lain, ketentuan mengenai penempatan sistem elektronik pada pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia berlaku pada tanggal diundangkan. (red/pen)

1...4,3964,3974,398...4,877Halaman 4,397 dari 4,877