Beranda blog Halaman 4398

Erick Thohir Sebut Eranya Benchmarking, CEO BUMN Harus Mampu Bersaing dengan CEO Global

Penulis
Andik Irwanto
-
Erick Thohir Sebut Eranya Benchmarking, CEO BUMN Harus Mampu Bersaing dengan CEO Global

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan CEO perusahaan BUMN harus bisa bersaing dengan CEO perusahaan global.
Sekarang sudah eranya benchmarking, CEO BUMN harus bisa bersaing dengan CEO global. Harus ada benchmarking model bisnis.

Hal ini dikatakan Erick Thohir dalam konferensi pers virtual Forum Human Capital Indonesia (FHCI) di Jakarta, Rabu 7 April 2021. Pihaknya menekankan pentingnya transformasi BUMN agar dapat memenangkan persaingan di pasar terbuka yang dinamis.

“Sekarang kita sudah eranya benchmarking, CEO BUMN harus bisa bersaing dengan CEO global. Harus ada benchmarking model bisnis,” ujarnya.

Erick mencontohkan bagaimana ketika dalam industri perbankan dengan persaingan sangat terbuka dan terdapat bank swasta dan asing, tetapi bank-bank Himbara bisa menjadi pemain luar biasa bahkan dua bank Himbara masuk sebagai perusahaan besar di dunia.

Belum lagi penugasan yang sangat signifikan dari pemerintah di mana bantuan kepada UMKM secara keuangan, dengan empat bank Himbara sudah mencakup 60 persen dari total pinjaman UMKM di Indonesia yang tentunya jauh lebih besar daripada bank swasta maupun internasional.

“Itu merupakan contoh bagaimana klaster-klaster yang ada di BUMN, kita tantang ke depan harus bisa bersaing dengan sehat dan menjadi global. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak terjadi transformasi pada sumber daya manusia atau human capital-nya,” katanya.

Erick juga menambahkan, seperti disampaikan oleh Ketua FHCI Alexandra Askandar, hubungan yang sangat erat antara Kementerian BUMN dan komunitas atau insan BUMN menjadi sesuatu keharusan namun memiliki peta yang jelas dan ekosistem yang dibangun secara baik dan transparan.

Sebelumnya Erick Thohir bertemu dengan Vice Chairman State-Owned Asset Supervision and Administration (SASAC) RRC yakni Ren Hongbin untuk mempelajari bagaimana China berhasil mereformasi dan mentransformasi BUMN-nya untuk menjadi lebih efisien, memberikan kontribusi yang maksimal untuk masyarakat, dan menjadi pemain kelas dunia.

Menurut Erick, BUMN Indonesia dan BUMN China mempunyai misi dan visi yang sama untuk negaranya. Di samping itu BUMN Indonesia, BUMN China juga memberikan kontribusi ke masyarakat selain membantu peningkatan penerimaan negara. SASAC sendiri merupakan instansi pemerintah China yang mengelola 97 BUMN China.

“Inilah yang sangat dikhawatirkan saya secara pribadi ketika BUMN-nya tidak siap bertransformasi sehingga BUMN-nya punah karena kalah di persaingan,” ujar Erick Thohir.

Menurut Erick Thohir, itulah alasannya Kementerian BUMN saat ini membahas perihal human capital. Di era perubahan seperti ini sekarang, kata dia, sudah adanya bank yang sangat digital dan juga melihat bagaimana pabrik-pabrik manufaktur akan menuju ke arah teknologi kecerdasan buatan. (red/pen)

Buka Rakernas Pordasi, Kemenpora Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Final FEI Jumping World Challenge 2021

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Sesmenpora Gatot S Dewa Broto mewakili Menpora RI membuka Rapat Kerja Nasional Online 2021 Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi), Rabu (7/4) pagi. Kemenpora mendukung penuh atas terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Final FEI Jumping World Challenge (JWC) 2021.

Agenda tersebut rencananya akan dilaksanakan 16-22 Agustus 2021 yang akan diikuti 25 negara. dan akan digelar Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP). “Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah FEI Jumping World Challenge sesuatu yang perlu disyukuri dan dibanggakan,” kata Sesmenpora.

“Sebagaimana pesan Pak Menpora, Kemenpora akan terus berada dan bersama-sama Pordasi dalam menyukseskan kejuaraan internasional yang digelar Agustus mendatang dimana banyak even seperti FIBA, penutupan Olimpiade Tokyo, Kemenpora tetap memberikan dukungan kepada semuanya,” tambahnya.

Pordasi dibawah kepemimpinan Triwatty Marciano diyakini akan mampu menjalankan berbagai agenda organisasi, namun dalam kondisi Pandemi Covid-19 seperti ini tetap diingatkan penerapan protokol kesehatan dan memberikan informasi yang lengkap kepada seluruh peserta jika ada kejuaraan.

“Kami yakin Pordasi mampu menjadi tuan rumah yang baik dan sukses, bercermin dari peristiwa All England, pesan Pak Menpora tidak hanya urusan pengiriman atlet tetapi sebagai penyelenggara atau tuan rumah harus memberikan informasi lengkap kepada peserta, sehingga apa yang boleh dan tidak boleh diketahui peserta secara utuh,” pesannya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Pordasi 2020-2024, Triwatty Marciano menyampaikan terima kasih atas program vaksinasi oleh pemerintah dan khususnya Kemenpora yang memprioritaskan para stakeholder.

“Terima kasih kepada Kemenpora atas vaksinasi kepada stakeholder termasuk Pordasi, ini angin segar bagi dunia olahraga untuk dapat latihan dan pertandingan, tentunya terus dengan protokol kesehatan,” katanya.

Sebagai informasi, Rakernas Online kali ini, mengangkat tema “Terus Berlatih dan Berkompetisi dengan Menjalankan Protokol Kesehatan yang Ketat Guna Meraih Prestasi Nasional dan Internasional”, diselenggarakan dua hari, 7-8 April 2021, diikuti seluruh Pimpinan Pusat Pordasi, perwakilan 21 Pengprov, dan 1 calon Pengprov sebagai peninjau.

Konsistensi BRI Terapkan Konsep Pro People, Pro Planet dan Pro Profit Demi Keberlanjutan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Komitmen pelaku bisnis dan seluruh pihak untuk mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) harus semakin ditingkatkan, terlebih pada saat pandemi covid-19 merebak. Sebagai perusahaan BUMN, BRI berkomitmen untuk terus mengutamakan prinsip-prinsip sustainable development dalam menjalankan praktik usahanya.

Salah satu upaya BRI menjalankan prinsip tersebut yakni melalui penyaluran CSR BRI Peduli dengan mengusung konsep 3P yaitu Pro People, Pro Planet dan Pro Profit. Pro People merupakan kepedulian BRI kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Pro Planet merupakan kepedulian BRI kepada lingkungan hidup.

Adapun Pro Profit merupakan keuntungan Finansial dan/atau Non Finansial yang diharapkan didapat oleh penerima bantuan yang nantinya dapat berdampak kepada bisnis perusahaan secara berkelanjutan.

Konsep pembangunan pro people, planet, dan profit membuat BRI sebagai entitas bisnis tidak hanya fokus mengejar keuntungan material semata dalam beroperasi. BRI turut memperhatikan persoalan kesejahteraan masyarakat, dan berupaya membantu kesulitan-kesulitan yang dialami banyak orang.

Salah satu program unggulan BRI Peduli yakni “Bersih-bersih Kali” yang dikemas dalam tema “Jaga Sungai Jaga Kehidupan” yang dilaksanakan di 19 sungai pada 19 Kantor Wilayah BRI di seluruh Indonesia. Melalui program ini BRI mendorong perubahan cara pandang masyarakat akan fungsi dan peran sungai dalam kehidupan dan masa depannya.

Inisiasi program bersih-bersih kali mulai dilakukan BRI sejak November 2019. Program ini menyasar 19 sungai di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Jayapura.

Mengusung semangat Pro Planet dan Pro People, BRI tidak hanya melakukan normalisasi, pembersihan, pengerukan sungai, melainkan juga membangun sejumlah sarana dan prasarana seperti taman, ruang terbuka hijau, dan area ramah anak, serta juga mengedukasi masyarakat mengenai pemeliharaan aliran sungai yang sehat dan bermanfaat bagi kehidupan.

Program ini diharapkan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Sampah yang terkumpul dari pembenahan sungai tersebut dipilih dan dipilah, dipisahkan sampah organik dan anorganik/plastik.

Sampah organik yang sudah dipilah bisa dimanfaatkan untuk keperluan masayarakat seperti bahan pupuk kompos, tambahan pakan ternak, urban farming, bahkan bisa diolah menjadi biogas. Sedangkan sampah anorganik akan dicacah menggunakan alat pencacah sampah yang BRI sediakan bagi masyarakat. Setelah sampah dicacah lalu dijual kepada pengumpul sampah dan masyarakat pun memperoleh uang.

“Secara bertahap, setelah Pro Planet dan Pro People terwujud, maka manfaat dari pembersihan sungai dan pengelolaan sampah yang benar akan memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat sekitar, sehingga Pro Profit dapat direalisasikan. Uang dihasilkan dari penjualan sampah kedepan akan ditabung melalui rekening BRI dan bisa ditarik lewat AgenBRILink, Unit Kerja BRI, maupun jaringan e-channel milik BRI lainnya,” ujar Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto.

Kemenperin Ajak Pelaku Industri Agro Bertransformasi Menuju Industri 4.0

Penulis
Sopyan
-
Kemenperin Ajak Pelaku Industri Agro Bertransformasi Menuju Industri 4.0

SuaraPemerintah.id – Industri agro di Tanah Air turut menunjukkan kesiapannya dalam menerapkan teknologi Industri 4.0 dalam ajang Hannover Messe 2021 Digital Edition pada 12-16 April 2021. Sejumlah perusahaan dari sektor tersebut akan hadir untuk menampilkan perjalanan transformasi Industri 4.0 yang telah dijalankan dan capaian yang diperoleh.

“Partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country akan membuka peluang untuk mendorong transformasi dan pemulihan ekonomi Indonesia melalui kesepakatan bisnis, kerjasama industri, dan investasi,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim dalam pra-konferensi Hannover Messe 2021 dengan tema “Agro-Based Industry Journey to Industry 4.0” di Jakarta, Selasa (6/4).

Pada HM 2021, sektor industri agro yang akan tampil antara lain PT Pertamina dan BPBD-Kelapa Sawit dengan mengangkat konsep energy solution berbahan baku energi ramah lingkungan dari biodiesel sawit.

Selain itu, juga hadir PT Indolakto, PT Laukita Bersama Indonesia, dan PT Kalbe Morinaga Indonesia sebagai co-exhibitor industri makanan dan minuman. “PT Indolakto sendiri terpilih sebagai salah satu National Lighthouse,” jelas Rochim.

Hannover Messe 2021 menjadi istimewa karena Indonesia menjadi Official Partner Country dengan tema: Making Indonesia 4.0 dan tagline yang diusung yaitu “Connect to Accelerate”. Dirjen Industri Agro Kemenperin mengajak para pelaku di sektor tersebut untuk melakukan transformasi teknologi industri sesuai dengan semangat Making Indonesia 4.0.

Pra-konferensi hari ini mengambil tema “Agro-based Industry Journey to Industry 4.0” dengan tujuan menampilkan berbagai kebijakan dan capaian dalam perjalanan transformasi Industri 4.0 di sektor industri agro.

Dalam kegiatan pra-konferensi tersebut, sejumlah perusahaan di sektor industri agro memberikan pengalaman penerapan Industri 4.0, yaitu PT. Mayora Indah, PT. Amerta Indah Otsuka, dan VIVERE Group.

“Pengalaman perusahaan-perusahaan tersebut dalam menerapkan Industri 4.0 diharapkan dapat memberikan motivasi kepada perusahaan lain untuk turut menerapkan teknologi industri 4.0 di perusahaannya masing-masing,” kata Dirjen IA Kemenperin.

Dalam acara tersebut, Nurdin Lesman selaku manufacturing Group Head M1& M4 PT. Mayora Indah Tbk. mengatakan, Industri 4.0 merupakan trend baru, dan sebagai bagian budaya inovasi Mayora, perusahaan mempelajari transformasi 4.0 mulai tahun 2017. Transformasi tersebut berhasil meningkatkan produktivitas kinerja di pabrik.

Contohnya pada mesin coding yang terhubung dengan 14 mesin bungkus. “Sebelumnya, satu proses coding membutuhkan waktu sekitar 2 menit. Saat ini hanya butuh satu supervisor yang menarik data dari 14 mesin untuk kemudian mengubah kode dari 14 mesin tersebut sekaligus, sehingga mempersingkat idle time,” Kata Nurdin.

Sementara itu, Plant Manager PT. Amerta Otsuka Indah, Wheny Utoyo mengungkapkan, dalam melakukan transformasi industri 4.0, perusahaan tersebut berfokus pada simplifikasi proses pekerjaan.

“Industri 4.0 itu tidak melulu harus canggih, namun bagaimana kita bisa membantu memudahkan pekerjaan setiap hari di tempat kerja kita masing-masing. Kami mengesampingkan image bahwa Industri 4.0 itu mahal dan rumit,” jelas Wheny.

Dalam proses transformasi menuju smart factory, PT Amerta Indah Otsuka telah menerapkan beberapa teknologi yang diimplementasikan dalam proses bisnisnya, salah satunya utility alarm notifier yang mengusung konsep Internet of Things, machine analyzing dengan AR, remote assistance application, dan eDistributor, serta Delivery Arrangement.

Keseluruhan implementasi yang dilakukan telah memberikan manfaat dari segi produktivitas kinerja, memudahkan dan membantu pengambilan keputusan, juga efisiensi dari segi waktu maupun biaya.

Sejalan dengan dua perusahaan sebelumnya, VIVERE Group mengimplementasikan industri 4.0 sejak tahun 2019. Perusahaan tersebut menggeluti bisnis furnitur yang berbasis pada kebutuhan konsumen atau custom. Dengan tagline “one stop interior solution for your interior & furnishing needs”, VIVERE Group menawarkan konsep penjualan furnitur secara digital, sehingga lahir konsep IDEMU.

Head of Information System VIVERE Group Donny Fernando menekankan, VIVERE selalu mengikuti perubahan, baik dari cara berpikir maupun proses kerja agar bisa bertahan di pasaran.

“Dengan design software yang kami miliki, konsumen bisa memilih produk yang mereka inginkan dan mencoba mengganti warna dan panel secara cepat dan langsung, sehingga bisa mempercepat proses pengambilan keputusan”, ujar Donny.

Selain itu, adanya teknologi virtual reality dapat menentukan material dan warna di showroom ide yang dibuat oleh pelanggan. “Seluruh mesin pabrik juga menggunakan teknologi 4.0 sehingga proses produksi cepat dan akurat,” papar Donny.

Program SIPETAK Permudah Pengelolaan Tambak Tingkatkan Produksi Perikanan 

Penulis
Sopyan
-
Program SIPETAK Permudah Pengelolaan Tambak Tingkatkan Produksi Perikanan 

SuaraPemerintah.id – Salah satu program tetobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada  2021-2024, yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya yang berpotensi ekspor diantaranya, udang, lobster dan rumput laut.  Keberadaan kelayakan tambak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut yaitu kelayakan lahan tambak untuk budidaya.

Sebagai dukungan terhadap program KKP tersebut, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Tambak (SIPETAK) yang dapat mempermudah pembudidaya untuk mendapatkan informasi petakan tambak dan informasi jaringan saluran tambak serta sungai dalam mengelola revitalisasi saluran dan manajemen kualitas air.

Tentunya, pemanfaatan WebGis SIPETAK oleh pengguna harus disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat.  Untuk kepentingan tersebut, maka pada 6 April 2021, BRPBAPPP menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan diseminasi hasil riset ‘Pemanfaatan WebGIS SIPETAK’ yang saat ini sudah berbasis Android, kepada 90 Penyuluh Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) serta Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep, di Kantor Bupati Pangkep.

Dalam sambutannya secara daring, Sekretaris BRSDM, Kusdiantoro, mewakili Kepala BRSDM, mengapresiasi hasil inovasi tersebut dan berharap SIPETAK dapat menjadi  ‘jurus andalan’ dalam membenahi subsektor budidaya perikanan nasional.

“Melalui SIPETAK, kami berharap dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan. Inovasi ini tentunya sejalan dengan program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan,” tegas Kusdiantoro.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah setempat. Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, merespon positif  pemanfaatan WebGIS SIPETAK, mengingat fungsi dan manfaat dengan keberadaan WebGIS SIPETAK sangat membantu pengelolaan kegiatan budidaya pada skala petakan dan hamparan dan juga sangat bermanfaat baik untuk para penyuluh maupun para petambak.

“Inovasi ini  tentu bermanfaat bila diterapkan di Kabupaten Pangkep dan tentunya saya sebagai bupati akan mendukung sepenuhnya, mengingat potensi perikanan di Kabupaten Pangkep cukup besar dan belum maksimal dalam pengelolaannya,” terang Yusran.

Atas dukungannya, Kepala BRPBAPPP Maros, Indra Jaya, berharap kerja sama yang terjalin dengan Kabupaten Pangkep dapat terus terlaksana dengan baik. “Kami ingin hasil riset ini dapat dimanfaatkan oleh Pemda Pangkep, sehingga implikasinya dapat langsung melihat data eksisting tambak yang ada di Kabupaten Pangkep dan manfaatnya  juga bisa dirasakan lebih besar lagi bagi pemerintah daerah dan stakeholder.

Lebih lanjut disampaikan Indra, selain untuk meningkatkan kemampuan operasional aplikasi SIPETAK bagi para peserta, bimbingan teknis juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan konstribusi calon surveyor dalam memperkaya data sekaligus meningkatkan akurasi informasi dari WebGIS SIPETAK yang bersifat spasio-temporal.

SIPETAK merupakan sebuah sistem informasi pengelolaan tambak dalam bentuk aplikasi Prototipe Teknologi WebGIS yang merupakan pengembangan sistem informasi geografis (SIG atau GIS) yang berbasis internet. Inovasi ini tercipta sejak 2018, oleh Peneliti Sumber Daya Lahan dan Lingkungan Budidaya BRPBAPPP Maros, Tarunamulia dan tim.

Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah visualisasi dan interpretasi untuk menjamin efektivitas penetapan kebijakan pengelolaan dan pengembangan budidaya tambak.

PPKM Mikro Banten Diperpanjang, Gubernur Perketat Kriteria dan Batasi Kegiatan di Tempat Kerja

Penulis
admin sp
-
PPKM Mikro Banten Diperpanjang, Gubernur Perketat Kriteria dan Batasi Kegiatan di Tempat Kerja

SuaraPemerintah.id – Gubernur Banten Wahidin Halimkembali memperpanjang Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro terhitung sejak 6 April 2021 sampai dengan 19 April 2021.

Perpanjangan PPKM dibuat dalam bentuk Instruksi Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Dalam Instruksi Gubernur tersebut disebutkan, Bupati/Walikota diminta untuk mengatur PPKM yang berbasis mikro hingga tingkat RT dan RW yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19. Dalam PPKM kali ini, Gubernur Banten memperketat kriterianya. Kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :

Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.

Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) hingga 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Sebelumnya, Zona kuning dengan kriteria jika terdapat  1 (satu) hingga 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir.

Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.

Sebelumnya, Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) hingga 10 (sepuluh)  rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir.

Sementara, Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir.  Sebelumnya, Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari sepuluh (10) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh (7) hari terakhir.

Adapun skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang; membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/ RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Adapun Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Dan, untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Adapun pelaksanaannya, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Adapun lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu pencegahan; penanganan; pembinaan; dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan hal tersebut, Posko tingkat Desa atau Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Provinsi Banten, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam Ingub tersebut juga disebutkan, kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan.

Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;  kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam instruksinya, Gubernur juga memerintahkan bahwa, posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa Iainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

PPKM Mikro tersebut, dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, yaitu membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work from Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat; melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online; untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selain itu, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Dalam PPKM ini, Gubernur mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;  kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada); kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota memenuhi unsur tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional; tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen); dan  positivity rate (proporsi tes positif) di atas 5 % (lima persen).

Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam Instruksi Gubernur tersebut juga disebutkan, bahwa penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dukung Pelaku Usaha Perikanan Tumbuh di Pasar Global, Trenggono Minta Jajarannya Entaskan Persoalan yang Menghambat Ekspor Perikanan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya mendukung penuh pelaku usaha perikanan Indonesia untuk bisa tumbuh di pasar domestik maupun global. Salah satu hambatan yang harus segera dientaskan yaitu masalah tarif bea masuk produk perikanan Indonesia ke Uni Eropa.

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat memberi arahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) KKP di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

“Arahan saya jelas, bagaimana kita memfasilitasi, berkoordinasi dengan pelaku usaha agar mereka bisa keluar. Apa yang menjadi hambatan, salah satunya adalah hambatan tarif bea masuk. Ini harus kita bantu,” ujar Menteri Trenggono.

Tarif bea masuk perikanan Indonesia ke Uni Eropa terbilang tinggi di atas 15 persen. Sedangkan di sisi lain, negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam tidak dikenakan tarif. Kondisi tersebut membuat produk perikanan Indonesia sulit bersaing di pasar global, khususnya dari sisi harga.

Selain masalah bea masuk, Menteri Trenggono meminta jajarannya yang melakukan profil terhadap pasar perikanan dunia, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk dan pengembangan pasar.

Menteri Trenggono juga menarik dalam arahannya dan menarik jaminan mutu dan kualitas produk perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan di Indonesia. Jaminan yang dibutuhkan untuk menambah nilai dan daya saing produk perikanan di pasar domestik maupun global.

Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem ketertelusuran (traceability) bahan baku serta gencar mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi produk yang mereka hasilkan. Langkah-langkah tersebut sebagai upaya upaya agar produk Indonesia terserap dengan baik, sekaligus memastikan bahwa bahan baku yang digunakan bukan hasil ilegal atau penangkapan ikan yang merusak.

“Jika kita mampu melakukan hal itu, berarti jaminan kualitas sudah kita mulai sejak hulu. Kalau ini kita sampaikan (ke pasar), maka tidak akan terjadi lagi pada 17,5 ton ikan karena diduga terkontaminasi Covid-19,” tegasnya.

Menteri Trenggono optimistis bila skema tersebut dijalankan dengan baik, industri perikanan dalam negeri akan tumbuh dan berkembang sehingga ekonomi nasional ikut bangkit. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa dari sektor perikanan juga meningkat.   

Di akhir arahannya, Menteri Trenggono meminta semua pihak memegang prinsip-prinsip keberlanjutan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan lingkungan ekosistem tetap lestari. Dia berorientasi ke depan sektor perikanan tidak lagi bertumpu pada perikanan tangkap, budidaya perikanan.

“Dalam 25 tahun yang akan datang, saya berharap dan harusnya perikanan tangkap itu harus menurun, tapi perikanan budidaya harus meningkat tajam. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan semua yang di sini sudah mulai nonton film Seaspiracy, itu agak menggelitik hati dan pikiran saya , “pungkasnya. 

Sementara itu, Direktur Jenderal PDSPKP Artati Widiarti dalam laporannya mengatakan, ekspor perikanan pada tahun 2020 mencapai angka USD5,20 Miliar. Komoditas ekspor utama berupa udang, tuna-cakalang-tongkol, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting, dan rumput laut.

Selain itu, sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang telah teruji ketahanannya pada masa pandemi Covid-19. Bahkan saat ini, tumbuh aneka ragam produk olahan ikan yang siap masak, siap konsumsi menyesuaikan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menginginkan produk pangan yang lebih cepat saji, higienis, aman, dan memudahkan konsumen.

“Produksi olahan hasil perikanan pada tahun 2020 tercapai 6,9 juta ton. Hal ini menunjukan bahwa Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh besar pada produksi olahan hasil perikanan, ”ujar Artati.

Artati juga melaporkan bahwa realisasi nilai investasi kelautan dan perikanan tahun 2020 mencapai Rp6,29 triliun dari target Rp5,49. Menurutnya, hal ini menunjukan kepercayaan investor yang tinggi dalam berusaha di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

“Upaya mendorong peningkatan ekspor perikanan akan tetap menjadi fokus utama sebagai penopang peningkatan devisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” aku Artati.

Eksotisme Air Terjun Batu Tilam, Destinasi Wisata Tersembunyi di Riau

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Air Terjun Batu Tilam berada di mulut gua di punggung Bukit Barisan yang melintasi provinsi Riau. Para peminat objek wisata alam liar bisa menguji nyali sambil disuguhi hutan alam yang masih asri.

Di objek wisata ini terdapat 27 air terjun. Diantaranya air terjun 2 tingkat setinggi sekitar 110 m. Sampai saat ini baru 2 air terjun yang terkelola. Hutan di sekitar Batu Tilam sangat terawat karena dilindungi oleh Perdes yang didukung oleh Ninik Mamak di Desa Kebun Tinggi. Masyarakat juga komitmen mematuhinya.

Saat datang ke sana, pemandangan hutan yang asri dan udara sejuk langsung menyapa. Ketika Air Terjun mengalir deras membasahi dinding batu, butiran halus seperti halimun menyelimuti area itu.

Di kawasan Air Terjun Batu Tilam masih terdengar suara siamang dan bermacam-macam jenis burung yang saling bersahutan. Berbagai macam kayu hutan yang sudah langka juga masih bisa dijumpai di tempat ini, dengan ukuran diameter kayunya besar-besar sehingga perlu 2-3 pelukan orang dewasa untuk menggapainya.

Amenitas objek wisata air terjun ini sudah dilengkapi fasilitas tiga pondok peristirahatan yang cukup luas dan MCK untuk pengunjung yang datang.

Sementara, aksesibilitas menuju air terjun Batu Tilam bisa dijangkau dari Pekanbaru melalui Desa Lipat Kain. Dari sana perjalanan dapat dilanjutkan menuju ke Desa Kebun Tinggi.

Lama perjalanan sangat bergantung musim. Dari Lipat Kain, ketika musim kemarau untuk bisa mencapainya dibutuhkan waktu selama empat jam perjalanan. Namun bila kondisi hujan, perjalanan bisa memakan waktu yang lebih lama, yakni 8 jam bahkan lebih.

Buka Munas LDII, Jokowi: Organisasi Keagamaan Harus Patuh Pancasila

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Jokowi membuka Musyawaran Nasional ke-IX Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), secara daring. Dalam pidato pembukanya, Jokowi menitipkan empat pesan kepada organisasi keagaaman di Indonesia yang harus dipegang sebagai pedoman.

“Pertama organisasi keagaamaan harus mengedapankan prinsip yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,” pesan Jokowi kepada LDII, Rabu (7/4/2021).

Jokowi melanjutkan, organisasi keagamaan juga wajib menjunjung tinggi toleransi terhadap sesama. Menurut Jokowi, organisasi keagaaman justru harus membuka ruang terhadap kepercayaan lain untuk saling menghargai.

“Organisasi keagaam juga harus menjunjug tinggi toleransi terhadap sesama dan memberi ruang terhadap orang lain dan menghargai kesetaraan dan bersedia bekerjasama,” kata Jokowi.

Ketiga, sambung Jokowi, organisasi harus juga memiliki prinsip anti kekerasan menolak kekerasan fisik dan verbal. Terkahir, Jokowi meminta kepada organisasi keagamaan harus bjsa menghargai tradisi dan budaya lokal yang ada di masyarakat Indonesia.

“Kita ini bhineka, merupakan warisan leluhur kita sebagai bangsa Indonesia yang harus dihargai tradisi dan budayanya,” Jokowi menandasi.

Presiden Jokowi juga menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan mentoleransi setiap bentuk kekerasan berbasis organisasi keagamaan. Menurut Jokowi, bentuk kekerasan oleh organisaai agama, baik itu berbentuk verbal dan fisik, dapat menimbulkan perpecahan.

“Sikap yang tidak toleran, apalagi disertai dengan kekerasan fisik dan verbal harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia, sikap keras dalam beragama dan menimbulkan perpecahan,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, saat ini pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong moderasi beragama yang saling menghargai. Sebab, dengan saling menghargai, sikap toleransi akan bisa terwujud.

“Adalah sebuah keharusan saling menghargai segala perbedaan, termasuk perbedaan keyakinan, saling menghormati dan belajar dari orang lain sehingga tercapai kesamaan sikap yang saling menghormati dalam perbedaan-perbedaan,” yakin Jokowi.

Jokowi berharap, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai organisasi dapat terus menjunjung tinggi moderasi dan toleransi, sebagai komitmen serta menjauhkan pandangan eksklusif terhadap kelompok lainnya.

Usai memberikan pesan tersebut, Jokowi pun membuka dengan resmi acara musyawarah nasional yang bertemakan Penguatan SDM Profesional Religius Untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju.

“Bismilah saya buka musyawarah nasional ke-IX LDII pagi ini,” Jokowi menandasi.

Bawa Nama BUMN Indonesia ke Kancah Global, WIKA Dorong Ekspor Produk Industri Masuki Pasar Mancanegara

Penulis
Rudi Sukmana
-
WIKA Dorong Ekspor Produk Industri Masuki Pasar Mancanegara

SuaraPemerintah.id – PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. [WIKA] menjadi BUMN Karya yang terus dipercaya oleh para pemberi kerja luar negeri. Selain dipercaya untuk membangun infrastruktur di berbagai negara yang tersebar di Asia, Pasifik, Timur Tengah hingga Afrika, WIKA juga mendorong ekspor produk-produk industrinya.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito, menyampaikan bahwa ekspor luar negeri WIKA turut membawa nama Indonesia khususnya BUMN ke kancah global, sehingga membuktikan bahwa BUMN Karya Indonesia mempunyai daya saing yang tidak kalah dengan perusahaan multi nasional lainnya, disamping turut menjaga kinerja Perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan 2020 (audited), Perseroan membukukan laba kotor dari kinerja operasi sebesar Rp1,52 Triliun meskipun mengalami tekanan pandemi Covid-19. Rasio utang berbunga pun masih berada pada angka 1,58x dari covenant 2,5x. Kepercayaan publik juga tercermin pada tingginya permintaan terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk WIKA tahap 2 pada Maret 2021 yang mengalami oversubscribed 2,3 kali.

Agung Budi Waskito, Direktur Utama, mengungkapkan bahwa WIKA Group gencar mendorong ekspor produk-produk industrinya memasuki pasar mancanegara selain proyek yang saat ini tengah berjalan di dalm negeri. Belum lama ini, anak usaha WIKA yaitu WIKA Beton (WTON) jresmi melakukan ekspansi global pertama dengan mengekspor tiang pancang ke Taiwan. Produk tiang pancang atau spun pile dengan panjang 8 meter itu diekspor untuk dapat digunakan dalam proyek infrastruktur yang tengah digalakkan Pemerintah Taiwan.

Diraihnya tender ekspansi global ini didasarkan pada besaran kapasitas produksi yang dapat dijamin WTON dibandingkan beberapa eksportir negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Malaysia. Kegiatan ekspor WTON ini juga mengukuhkan visi WTON sebagai perusahaan terkemuka di bidang Engineering, Production, Installation (EPI) industri beton di Asia Tenggara.

Langkah WTON ini meneruskan kesuksesan dari entitas anak WIKA yang lain, WIKA Industri Konstruksi (Wikon) yang juga telah melakukan ekspor struktur girder baja untuk jembatan yang digunakan pada proyek di Filipina bekerjasama dengan Matiere dari Perancis. Saat ini, Wikon juga berpotensi untuk melanjutkan ekspor produk tersebut.

Agung Budi Waskito mengungkapkan bahwa langkah keberhasilan produk industri WIKA Group masuk ke pasar ekspor ditopang oleh kapasitas produksi, kualitas yang unggul, dengan harga yang kompetitif dibandingkan para pesaing sejenis.

Istana Presiden Niger Segera Selesai
Catatan impresif Perseroan di Luar Negeri ditunjukkan melalui Proyek Istana Presiden Niger yang menjadi proyek prestisius di Afrika. WIKA telah berhasil mengerjakan proyek ini hingga mencapai 91% dan dijadwalkan selesai pada pertenganan 2021 ini.

Menjadi proyek pertama di Republik Niger, WIKA bertanggung jawab sepenunya menyelesaikan empat bangunan meliputi ballroom, head of state (bangunan pendukung di sekitar ballroom), service building (pusat kontrol) dan pavillion of president (tempat tinggal presiden beserta keluarga)

“Proyek ini akan menjadi buah karya anak Indonesia dan cerminan kepercayaan dari benua Afrika untuk BUMN Indonesia,” jelas Direktur Utama Perseroan, Agung Budi Waskito.

Karya Pertama di Pulau Pasifik
Salah satu proyek WIKA di luar negeri lainnya adalah Multi Purpose Sport Complex di Kepulauan Solomon. Kelak, bangunan ini akan menjadi venue untuk kejuaraan internasional Pacific Games 2023 yang mengikutsertakan berbagai negara di sekitar pulau Pasifik. Proyek dengan lingkup rancang bangun ini berdiri dengan luas 5.800 meter persegi dengan fleksibilitas fungsi untuk dijadikan sebagai venue Futsal, Basket maupun Voli.

Selain mengerjakan proyek, WIKA juga mendorong penggunaan material dari Indonesia untuk digunakan di proyek tersebut, selain tetap memperhatikan kandungan material lokal.

“Progress sampai saat ini mencapai 27% dengan target selesai pada Desember 2022. WIKA sedang fokus pada pekerjaan sub structure sambil menunggu kedatangan struktur baja sehingga bisa dilakukan erection baja pada Mei 2021,” jelas Agung Budi Waskito

Selain dua proyek di atas, WIKA juga tengah menggarap Proyek Indonesia Pavillion di Dubai Expo yang saat ini progressnya telah mencapai 60% di mana pavillion tersebut akan siap digunakan pada bulan Oktober 2021. Dubai Expo sendiri akan berlangsung selama 6 bulan sampai Maret 2022.

1...4,3974,3984,399...4,877Halaman 4,398 dari 4,877