Beranda blog Halaman 4399

Tinjau Pasar Induk Kramat Jati, Mendag Pastikan Harga Bawang dan Cabai Stabil

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pada Rabu (7/4/2021) pagi ini melakukan peninjauan secara langsung di lapangan dengan mengunjungi Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengecek ketersediaan bahan pangan seperti cabai dan bawang jelang puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2021.

Pada kesempatan tersebut, Mendag Lutfi memastikan bahwa harga bahan pangan terpantau sudah stabil dan turun.

“Saya sengaja ke Pasar Induk Kramat Jati untuk memeriksa dari hulunya. Jadi kalau kita bisa lihat, bahwa semua barang hampir bisa dibilang stabil, bahkan menurun,” kata Lutfi, Rabu (7/4/2021).

Sebagai contoh, ia menyoroti harga bawang merah yang stabil di kisaran Rp 18-20 ribu per kg, atau Rp 1.000 di bawah harga eceran tertinggi (HET).

“Harga bawang putih juga stabil, di Rp 18-21 ribu. Kemudian kita juga bisa melihat harga cabai keriting Rp 100 ribu, hari ini sudah mendekati Rp 70 ribu. Bahkan ketika nanti panen akan menurun lagi. Begitu juga dengan cabai merah dan cabai merah keriting,” paparnya.

Oleh karenanya, Mendag Lutfi memastikan jika harga bahan pangan seperti bawang dan cabai pada puasa Ramadhan tahun ini stabil, terjangkau, bahkan kemungkinan akan lanjut turun dengan adanya musim panen raya.

“Dengan ini mudah-mudahan puasa kita tahun ini bisa lebih tenang, bisa lebih baik. Mudah-mudahan suplai saya jamin, saya pastikan barangnya ada dan tersedia,” ujar Mendag Lutfi.

Harga cabai rawit diprediksi turun jelang bulan puasa atau Ramadan 2021. Proyeksi itu seiring berlangsungnya panen raya yang diperkirakan berlangsung mulai April hingga Mei di sentra produksi cabai seperti di Tuban, Kediri, dan Mojokerto.

“Saya melihat harga cabai rawit justru cenderung akan turun di Ramadhan ini ya. Karena di beberapa daerah panennya belum raya, contoh di Tuban, Kediri, Mojokerto itu aja akan baru panen raya saat ini hingga Mei,” ujar Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid, Minggu (4/4/2021).

Saat ini harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional mulai menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Contohnya, harga cabai di sejumlah pasar tradisional Jakarta saat ini dibanderol Rp 70.000 per kilogram.

“Bahkan, di pasar lokal tiga sentra itu sudah Rp50 ribuan per kilogram nya,” ucapnya.

Abdul Hamid meyakini harga jual cabai rawit di sejumlah daerah saat bulan puasa bisa turun. Menyusul melimpahnya stok dari musim panen raya di sejumlah sentra produksi cabai.

“Jadi sekali lagi, kita prediksikan memang cabai rawit turun bisa di bawah Rp 40 sampai Rp 50 ribuan,” tegasnya.

Kendati demikian, di berharap, harga cabai rawit bisa cenderung stabil saat bulan puasa mendatang. Hal ini dimaksudkan agar petani tidak mengalami kerugian dan tidak membebani daya beli konsumen di tengah pandemi Covid-19.

“Artinya, perlu koordinasi lebih baik antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk bagaimana bisa mengatur distribusi cabai secara merata. Agar gejolak harga bi terhindarkan,” paparnya.

Indonesia Amankan Slot Orbit SATRIA-1 Setelah Proposal Perpanjang Filing Satelit Disetujui RBB ITU

Penulis
Andik Irwanto
-
Indonesia Amankan Slot Orbit SATRIA-1 Setelah Proposal Perpanjang Filing Satelit Disetujui RBB ITU

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan slot orbit 146 Bujur Timur untuk Satelit Republik Indonesia Satu atau SATRIA-1, setelah proposal permohonan perpanjangan masa laku penggunaan filing PSN-146E disetujui oleh Radio Regulations Board (RBB) International Telecommunication Union (ITU). Permohonan tersebut dipublikasikan di website ITU tanggal 31 Maret 2021 dan disampaikan melalui surat dari Director of the Radiocommunication Bureau kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia pada 1 April.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam jumpa pers virtual, Selasa, 7 April 2021.

“Atas kerja sama dan tentu dukungan dan doa serta ikhtiar kita sekalian, permohonan perpanjangan masa laku filing satelit ini telah disetujui oleh Radio Regulations Board (RBB) International Telecommunication Union (ITU),” ujarnya.

“Hasil permohonan tersebut juga dipublikasikan di website ITU tanggal 31 Maret 2021 dan disampaikan melalui surat dari Director of the Radiocommunication Bureau kepada Administrasi Telekomunikasi Indonesia pada 1 April yang lalu,” sambung dia.

Johnny menuturkan, sidang RBB ITU digelar secara daring pada 22 hingga 26 Maret 2021. Dalam sidang tersebut, delegasi Indonesia mengajukan proposal permohonan perpanjangan masa waktu penggunaan filing PSN-146E yang digunakan oleh SATRIA-1.

Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang sebelumnya yang diadakan pada Oktober 2020 lalu.

Johnny mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan intensif sejak Januari lalu dengan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, BLU BAKTI, dan PT PSN selaku operator pengguna filing satelit, guna mematangkan proposal serta dokumen pendukung permohonan yang akan disampaikan pada sidang tersebut.

Proposal permohonan perpanjangan masa laku penggunaan filing PSN-146E yang digunakan untuk satelit SATRIA-1 tersebut akhirnya disetujui oleh RBB ITU.

“Indonesia diberikan jangka waktu tujuh bulan untuk perpanjangan izin filing orbit ini, yaitu sampai dengan 31 Oktober 2023. Hal ini sejalan atau sama dengan dukungan dari pabrik pembuat satelit SATRIA-1 yaitu Thales Alenia Space,” ucap Johnny.

Menteri Johnny menegaskan perpanjangan ini tidak akan mengubah jadwal peluncuran dan commercial operation date satelit SATRIA-1 pada kuartal keempat tahun 2023 mendatang.

Perpanjangan masa laku filing orbit ini, kata dia, juga membuat Indonesia terhindar dari biaya tambahan sekitar 9 juta dollar AS.

“Perpanjangan filing selama tujuh bulan ini dapat atau berguna untuk menghindari biaya tambahan sebesar kurang lebih 9 juta dollar AS untuk penempatan floater, untuk menghindari penempatan floater,” ujar Johnny.

Diketahui, proyek SATRIA-1 merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas satelit Indonesia guna menyediakan akses internet pada 150 ribu titik layanan publik.

“Karenanya penting untuk dilakukan berbagai upaya demi suksesnya peluncuran satelit Satria satu ini,” kata Menteri Johnny. (red/pen)

Pemkab Kepulauan Seribu Berhasil Tekan Penyebaran Covid-19 Hingga Nol atau Nihil Kasus Aktif

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Kepulauan Seribu Berhasil Tekan Penyebaran Covid-19 Hingga Nol atau Nihil Kasus Aktif

SuaraPemerintah.id – Kepulauan Seribu sukses menekan penyebaran COVID-19, sehingga dinyatakan nihil kasus aktif berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta. Di Kepulauan Seribu Utara terdapat tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Harapan, dan Kelurahan Pulau Kelapa yang semuanya nihil kasus positif COVID-19.

Hal ini dipaparkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Junaedi, di Jakarta, Selasa, 6 April 2021. Pihaknya meminta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjaga prestasi membanggakan tersebut, sehingga geliat pariwisata kembali meningkat dan ekonomi warga kembali pulih.

“Pada hari ini, Kepulauan Seribu telah 0 (nol) kasus aktif dari penyebaran COVID-19, dan telah kembali menjadi zona Hijau atau ‘Green Zone Area’. Mari pertahankan status ini, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan melakukan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas,” ujarnya.

Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki dua Kecamatan yakni Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan.

Di Kepulauan Seribu Utara terdapat tiga kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Harapan, dan Kelurahan Pulau Kelapa yang semuanya nihil kasus positif COVID-19.

Kendati, masih ada kasus suspek dan kasus kontak erat seperti di Kelurahan Pulau Panggang (7 kasus suspek dan 15 kasus kontak erat), Kelurahan Pulau Harapan (2 kasus suspek dan 7 kasus kontak erat), dan Kelurahan Pulau Kelapa (1 kasus suspek dan 36 kasus kontak erat).

Sementara Kepulauan Seribu Selatan terdapat tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, dan Kelurahan Pulau Untung Jawa yang semuanya nihil kasus positif COVID-19.

Kendati masih ada kasus suspek dan kontak erat seperti di Kelurahan Pulau Tidung (2 kasus suspek dan 2 kasus kontak erat), dan Kelurahan Untung Jawa (0 kasus suspek dan 2 kasus kontak erat). Hanya Kelurahan Pulau Pari yang betul-betul nihil.

Pandemi COVID-19 pertama kali terjadi pada bulan Desember 2019 yang dilaporkan oleh pemerintah Wuhan kepada WHO.

Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 pertama dilaporkan pada bulan Maret minggu pertama Tahun 2020.

Sejak itu, COVID-19 menjadi kendala semua pihak, termasuk wilayah Kepulauan Seribu yang memiliki 11 Pulau Permukiman dan jumlah penduduk mencapai 29 ribu Jiwa.

Kepulauan Seribu sempat menjadi wilayah zona Kuning penyebaran Covid-19 di wilayah DKI Jakarta bersama lima wilayah kota lainnya.

“Kondisi itu semakin sulit, mengingat Kepulauan Seribu juga menjadi destinasi wisata, sehingga kerap dikunjungi wisatawan nusantara maupun mancanegara,” kata Junaedi.

Namun, berbagai upaya pencegahan penularan pandemi COVID-19 di kepulauan seribu telah dilakukan seperti pembentukan Gugus Tugas Pulau Aman yang tugasnya untuk membuat Standar Prosedur Operasional untuk mengendalikan mobilitas warga yang akan masuk dan keluar pulau sejak masa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga saat ini.

Gugus Tugas Pulau Aman juga melibatkan warga, tokoh agama, tokoh masyarakat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Seribu untuk melakukan berbagai kegiatan pencegahan penularan, mulai dari penerapan protokol kesehatan dan tes cepat (rapid test) antigen di berbagai dermaga kedatangan atau keberangkatan, penyediaan sarana cuci tangan, pembagian masker gratis serta penerapan menjaga jarak.

Selain itu, ada juga tindakan penanggulangan dan pengendalian Covid-19 dengan melakukan 3T yaitu ‘Tracing, Testing dan Treatment’ yang sesuai dengan tata laksana penyakit oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat pusat.

Selanjutnya Gugus Tugas berganti nama menjadi Satgas Covid-19 mulai dari tingkat nasional, provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan sampai ke tingkat RW dan RT.

Tugasnya melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah kelurahan sehingga setiap Pulau dibentuk Kampung Tangguh Jaya yang di inisiasi oleh Kapolda Metro Jaya.

Tercatat semua kerja keras dan kerja sama ini membuahkan hasil, dengan ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi zona hijau.

Berdasarkan data terakhir oleh Satgas COVID-19 DKI, ada 525 orang yang terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Kepulauan Seribu, dimana 514 orang dinyatakan sembuh dan 11 orang meninggal dunia.

“Wilayah Kepulauan Seribu yang menjadi zona hijau COVID-19 merupakan hal yang membanggakan dan harus terus dipertahankan, sehingga geliat pariwisata kembali meningkat dan perekonomian warga kembali pulih,” kata Junaedi menandaskan.

Ia menambahkan, saat ini Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta memang kembali diperpanjang mulai 6 April 2021 sampai 19 April 2021 untuk menjaga masyarakat tetap sehat, aman dan produktif.

Bupati Kepulauan Seribu mengimbau masyarakat tetap bersabar dan menjaga kedisiplinan dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Meskipun vaksin sudah ada, tapi menjaga 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) serta disiplin menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih merupakan vaksin terbaik saat ini,” kata Junaedi. (red/pen)

Tinjau Program Food Estate, Luhut Minta Agar Terlaksana dengan Baik Sesuai Pesan Presiden

Penulis
Andik Irwanto
-
Tinjau Program Food Estate, Luhut Minta Agar Terlaksana dengan Baik Sesuai Pesan Presiden

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan program food estate yang dikembangkan di Kapuas bisa terlaksana dengan baik. Pengembangan kawasan food estate akan menjadi kawasan pertanian yang dikelola mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari tanam hingga penjualan, yang dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan.

Hal ini diungkapkan oleh Luhut saat meninjau program food estate di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa, 6 April 2021.

“Tadi siang bapak Presiden Joko Widodo berpesan agar program ini bisa berjalan dengan baik,” kata Luhut.

Selain Luhut, hadir pada acara tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan sejumlah pejabat daerah.

Luhut mengungkapkan pengembangan kawasan food estate akan menjadi kawasan pertanian yang dikelola mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari tanam hingga penjualan, yang dilakukan secara sinergi dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan kawasan yang berada di wilayah eks pengembangan gambut tersebut melibatkan beberapa kementerian, bukan hanya pertanian, tetapi juga PUPR dan lainnya.

Seluruh kementerian tersebut serta seluruh pihak terkait diharapkan bisa bersinergi untuk memastikan bahwa pengembangan food estate berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Luhut juga mewanti-wanti, selain pemerintah, perguruan tinggi seperti Universitas Palangkaraya juga harus terlibat langsung dalam pengembangan tersebut melalui program merdeka belajar.

“Universitas Palangkaraya harus berperan dan ikut bertanggung jawab dalam program ini, karena ini dibangun untuk generasi mereka. Saya akan mengoordinasikan masalah ini dengan Mendikbud, Bapak Nadiem Makarim,” katanya

Secara teknis, kata dia, kunci dari pengembangan kawasan gambut adalah penataan air atau irigasi dan pengembangan teknologi.

“Rekayasa pengelolaan air dan pemanfaatan teknologi pertanian sangat penting untuk keberhasilan program ini,” katanya.

Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, terdapat 21.000 hektare lahan sudah siap digarap untuk dijadikan kawasan pengembangan food estate.

Lahan tersebut siap untuk digarap dan dijadikan daerah food estate ataupun pertanian secara luas termasuk hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Pengembangan kawasan food estate Kalteng dilaksanakan di Kapuas dan Pulang Pisau pada lahan seluas 30 ribu hektare.

Sebelumnya saat meninjau pelaksanaan di lapangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan dan lainnya dalam suatu kawasan.

Food estate diharapkan dapat menjadi lahan produksi pangan nasional, cadangan pangan maupun distribusi pangan. Selain itu memberi manfaat melalui peningkatan pendapatan masyarakat maupun petani. (red/pen)

Mendag Tinjau Pembangunan Wahana Baru Marawa Restaurant Beach Resort di Pantai Air Manis sebagai Potensi Wisata Kota Padang

Penulis
Andik Irwanto
-
Mendag Tinjau Pembangunan Wahana Baru Marawa Restaurant Beach Resort di Pantai Air Manis sebagai Potensi Wisata Kota Padang

SuaraPemerintah.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meninjau pembangunan wahana baru yang sedang dibangun di Pantai Air Manis Padang yaitu Marawa Restaurant Beach Resort di tengah lawatannya ke Sumatera Barat. Kunjungan  ini bertujuan melihat destinasi wisata bukan saja skala nasional namun internasional sebagai perbandingan untuk mengembangkan potensi wisata pantai di Kota Padang.

Hal ini diungkapkan oleh Mendag Lutfi saat berkunjung ke Padang, Selasa, 6 April 2021.

“Saya melihat pantai di sini luar biasa. Saya bilang sama pak Wali Kota kalau bisa di sini mestinya dibangun pusat pariwisata baru bagi Kota Padang untuk menciptakan nilai tambah bagi daerah ini,” katanya.

Mendag mengatakan kunjungan ke Marawa Resort Pantai itu bertujuan untuk melihat langsung pengerjaan pembangunan destinasi wisata baru itu sekaligus melihat potensi wisata pantai yang tengah digarap oleh PT Marawa Resort Pantai .

Lutfi menyampaikan akan mengajak dan mengundang Wali Kota Padang untuk melihat destinasi wisata bukan saja skala nasional namun internasional sebagai perbandingan untuk mengembangkan potensi wisata pantai di Kota Padang.

Pada sisi lain pihaknya menyampaikan akan terus mengembangkan sektor perdagangan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Padang.

“Dari Kementerian Perdagangan kami ingin warga Kota Padang ini menjadi saudagar-saudagar atau pelaku usaha baru yang bisa menjadi pilar ekonomi Indonesia ke depan,” katanya.

Lutfi mengatakan Kementerian Perdagangan ingin memperbaiki dan memajukan pasar-pasar yang butuh perbaikan karena gempa, butuh penataan ulang dan perbaikan lain.

Sementara, Plt Wali Kota Padang Hendri Septa mengucapkan terima kasih kepada Mendag Muhammad Luthfi beserta rombongan atas kunjungan ke Padang kali ini.

“Alhamdulillah Pak Mendag hari ini mengunjungi Marawa Resort Pantai yang merupakan salah satu wahana pariwisata baru yang tengah dibangun di Kota Padang,” ujarnya.

Objek wisata yang dinamai The Marawa Restaurant Beach Resort menyajikan wahana hiburan dan arena bermain bagi masyarakat ataupun wisatawan dengan nuansa alam dan keindahan Pantai Air Manis yang mempesona.

Pembangunan wahana wisata tersebut didominasi material kayu bambu dan batu alam, serta sentuhan arsitektur lokal khas Minangkabau.

Selain menyajikan keindahan pantai pengunjung juga akan disajikan berbagai macam arena hiburan keluarga, sajian kuliner, penginapan, wisata pulau serta tampilan seni budaya tradisional Minangkabau

“Saya berharap, hadirnya The Marawa Restaurant dan Beach Resort dapat mendukung peningkatan aktivitas pariwisata di Kota Padang. Hal itu pun tentu juga diharapkan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat dan juga bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang nantinya,” katanya. (red/pen)

Pos Indonesia Luncurkan Program Pos Migran Berupa Digital Touchpoint atau Aplikasi Keuangan Mobile

Penulis
Andik Irwanto
-
Pos Indonesia Luncurkan Program Pos Migran Berupa Digital Touchpoint atau Aplikasi Keuangan Mobile

SuaraPemerintah.id – PT Pos Indonesia (Persero) meluncurkan Program Pos Migran Indonesia dalam rangka menjadi pusat layanan yang melayani pekerja migran asal Indonesia. Di antaranya fasilitas keuangan berupa digital touchpoint atau aplikasi keuangan mobile. Sudah ada 625 pekerja migran Indonesia yang sudah melakukan pemasangan atau instal aplikasi tersebut terjadi transaksi Rp1,8 miliar.

Hal ini dijelaskan oleh Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 6 April 2021.

“Program Pos Migran Indonesia ini sebenarnya telah mulai dirintis sejak tahun 2020. Kami berkoordinasi dengan sangat intens bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menyiapkan program itu,” ujarnya.

Pihaknya menyediakan dua fasilitas bagi program ini yaitu fasilitas keuangan berupa digital touchpoint atau aplikasi keuangan mobile di mana pekerja migran agar dapat melalukan transaksi keuangan dengan keluarga mereka.

“Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 625 pekerja migran Indonesia yang sudah melakukan pemasangan atau instal aplikasi tersebut. Yang terbanyak masih keluarganya di Indonesia, kedua adalah pekerja migran Indonesia di Taiwan, dan ketiga yakni pekerja migran Indonesia di Malaysia,” kata Faizal.

Pihaknya mengatakan dari 625 pengguna itu sudah terjadi transaksi Rp1,8 miliar hanya dalam beberapa hari. Transaksi terbanyak pertama yakni melakukan transfer uang, kedua adalah melakukan pembayaran seperti token listrik dan pulsa telepon, dan untuk transaksi terbanyak ketiga yaitu remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia.

Jasa keuangan oleh Pos Indonesia ini berbeda dengan jasa keuangan dari layanan financial technology atau fintech lainnya. Yang membedakan dari aplikasi fintech ini karena Pos Indonesia memiliki interaksi fisik di 4.800 kantor Pos Indonesia. Pos Indonesia juga memiliki 58.000 agen pos yang tersebar di desa.

Fasilitas kedua adalah fasilitas fisik yaitu pusat informasi migran Indonesia yang disediakan oleh BP2MI yang berada di dua lokasi, salah satunya Bandung.

“InsyaAllah akan terdapat lebih dari 200 pusat informasi migran Indonesia yang disediakan di berbagai Kantor Pos Indonesia,” kata Faizal.

Menurut Faizal, Kalau dulu layanan pos hanya digunakan untuk mengirimkan uang dan barang, saat ini layanan pos telah bertransformasi menjadi pusat layanan masyarakat, termasuk masyarakat saat ini bisa melegalisir akte kelahiran.

“Alhamdulillah saat ini kami mendapatkan kepercayaan dari BP2MI untuk menambah satu lagi layanan kepada masyarakat di kantor Pos Indonesia,” ujarnya. (red/pen)

BPN Tunjuk Peruri Jadi Penyedia Layanan Digital

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Peruri tentang penggunaan layanan digital solution.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal BPN, Himawan Arief Sugoto dan Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan Djalil pada Selasa, 6 April 2021 di Intercontinental Hotel, Jakarta Selatan.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya menjelaskan, layanan digital solution Peruri akan membantu proses penerapan teknologi pada aktivitas usaha digitalisasi dokumen di lingkungan BPN. Peruri sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui oleh Kementerian Kominfo RI mampu menerbitkan digital certificate bagi setiap orang yang akan melakukan transaksi elektronik.

“Salah satu pemanfaatan digital solution Peruri adalah layanan tanda tangan digital (digital signature) yang dapat memuat informasi elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Digital signature yang diimplementasikan pada digital certificate menjadikan dokumen elektronik yang ditransaksikan dapat diketahui keabsahan dan keasliannya,” ujarnya melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, penggunaan tanda tangan digital Peruri Sign dapat menjamin kerahasiaan data (Confidentiality), melindungi integritas isi dokumen (data integrity), menjamin keaslian data (authentication) dan jaminan nirsangkal (non-repudiation) dari suatu dokumen elektronik.

“Sejak 1971 Peruri telah dipercaya untuk menjalankan tugas dari pemerintah dalam menjaminkan keaslian produk. Seiring perkembangan teknologi digital, Peruri tetap berada dalam core business yang sama sebagai authenticity guarantor dan meningkatkan kapabilitasnya dari menjaminkan keaslian produk konvensional (printing) ke layanan digital sekuriti,” jelasnya.

Dibantu LPEI, CV Indoarab Enterprise Mampu Ekspor Briket Arang Kelapa ke 10 Negara

Penulis
Andik Irwanto
-
Dibantu LPEI, CV Indoarab Enterprise Mampu Ekspor Briket Arang Kelapa ke 10 Negara

SuaraPemerintah.id – Eksportir briket arang kelapa CV Indoarab Enterprise mengakui dukungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) membantu perusahaan dalam mengembangkan usahanya dan memperluas pasar tujuan ekspor. CV Indoarab Interprise juga mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp1,5 miliar yang mampu mendorong kenaikan ekspor hingga tujuh ton per bulan ke 10 negara.

Hal ini dijelaskan oleh Direktur CV Indoarab Interprise, Istikanah melalui keterangan di Jakarta, Selasa, 6 April 2021. Istikanah mengatakan berkat dukungan LPEI melalui pendampingan, pelatihan, dan akses pembiayaan ekspor, pihaknya kini berhasil melakukan ekspor ke berbagai negara, termasuk ke Timur Tengah.

“Kami punya produk briket arang kelapa dengan kualitas terbaik di dunia, hal ini berkat dukungan program LPEI, yang sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan sebelum mendapat pendampingan LPEI, ia cukup kesulitan untuk melakukan ekspor, namun setelah mengikuti program Coaching Program for New Exporter (CPNE) dari LPEI pada 2020, kinerja ekspornya meningkat.

Selain itu CV Indoarab Interprise juga mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp1,5 miliar yang mampu mendorong kenaikan ekspor hingga tujuh ton per bulan. Sampai saat ini, CV Indoarab Interprise telah mengekspor produknya hingga ke 10 negara tujuan ekspor.

Saat ini pihaknya mampu menyerap 130 orang tenaga kerja yang sebagian besar ibu-ibu di sekitar desa yang di antaranya membantu pengemasan.

“Daripada nganggur, apalagi sekarang kan pandemi, ibu-ibu di sekitar saya kasih kerjaan untuk packing. Alhamdulilah. Program PKE LPEI ini sangat membantu saya. Berkat LPEI kini saya mau buka cabang pembakaran batok sendiri di NTT,” ujarnya.

Karena mendapat manfaat besar dari program PKEI LPEI, ia mengajak UMKM di berbagai daerah untuk turut serta memanfaatkan program tersebut karena terbukti perusahaan yang dikelolanya mampu terus tumbuh, bisnis semakin berkembang, juga mampu menambah lapangan pekerjaan.

Salah satunya ketika LPEI atau Indonesia Eximbank meluncurkan Buku Kajian ’’Kendal Goes Global’’ yang merupakan hasil kajian Eximbank Institute (IEB Institute), dan mengharapkan buku tersebut dapat menjadi rujukan terutama bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam mendorong potensi ekspor. (red/pen)

Jokowi Perintahkan Percepat Evakuasi Korban Siklon Tropis NTT dan NTB

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Perintahkan Percepat Evakuasi Korban Siklon Tropis NTT dan NTB

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan evakuasi korban terdampak bencana akibat siklon tropis Seroja di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pihaknya meminta kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kepala Basarnas dibantu Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan tambahan personil SAR sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak dan wilayah terisolir.

Hal ini ditegaskan oleh Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 6 April 2021.

“Pertama percepatan proses evakuasi pencarian dan penyelamatan korban yang belum ditemukan,” katanya.

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas melalui “video conference” dengan topik “Penanganan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur” yang dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia Kerja secara langsung dan terhubung dengan para gubernur dan bupati yang wilayahnya terdampak bencana.

“Saya minta kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kepala Basarnas dibantu Panglima TNI dan Kapolri mengerahkan tambahan personil SAR sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak dan wilayah terisolir,” tambah Presiden.

Wilayah-wilayah tersebut termasuk berbagai gugus pulau di NTT seperti di Pulau Alor, Pulau Padar dan pulau-pulau lainnya.

“Saya juga minta menteri PUPR untuk mengarahkan alat-alat berat dari berbagai tempat dan jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta dipercepat pembukaan akses baik melalui laut maupun udara,” ungkapnya.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Senin (5/4), pukul 23.00 WIB, setidaknya 128 orang meninggal dunia akibat bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dampak cuaca ekstrem yang ditandai munculnya Siklon Tropis Seroja.

Para korban meninggal dunia dari Kabupaten Lembata 67 orang, Flores Timur 49 orang, dan Alor 12 orang, sedangkan total korban hilang mencapai 72 orang, dengan rincian Kabupaten Alor 28 orang, Flores Timur 23 orang, dan Lembata 21orang.

Sedangkan ada sebanyak 2.019 KK atau 8.424 warga mengungsi serta 1.083 KK atau 2.683 warga lainnya terdampak.

Pengungsian terbesar berada di Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah 7.212 jiwa (1.803 KK), Lembata 958, Rote Ndao 672 (153 KK), Sumba Barat 284 (63 KK), dan Flores Timur 256.

Siklon Tropis Seroja juga mengakibatkan sejumlah kerugian, antara lain 1.962 rumah terdampak, 119 rumah rusak berat, 118 rumah rusak sedang, dan 34 rumah rusak ringan, sedangkan fasilitas umum 14 rusak berat, satu rusak ringan, dan 84 unit lain terdampak di delapan wilayah administrasi kabupaten dan kota, antara lain Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote Ndao, dan Alor.

Sedangkan di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), siklon tropis Seroja mengakibatkan banjir yang menggenang di tujuh kecamatan dan 34 desa antara lain di kecamatan Madapangga, Bolo, Woha dan Monta, Kabupaten Bima.

Bencana tersebut mengakibatkan 9.245 KK (27.808 jiwa) terdampak serta 4.643 rumah terendam, tiga jembatan penghubung rusak, enam fasilitas pendidikan, tiga perkantoran dan tempat ibadah termasuk 294 hektare lahan pertanian serta 25 hektare lahan perikanan terendam air.

Adapun korban jiwa dalam bencana ini ada dua orang meninggal dunia karena hanyut dan 23.759 orang mengungsi sementara ke daerah yang lebih tinggi. (red/pen)

BPIP Siapkan Buku Ajar Pancasila untuk Paud sampai Perguruan Tinggi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wayudi menuturkan, pihaknya sedang merampungkan buku ajar terkait Pembinaan Ideologi Pancasila.

Menurut dia, buku ajar Pancasila ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Saya diminta oleh presiden, deadline agar membuat buku ajar dari Paud, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi,” kata Yudian saat rapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Dia menuturkan, buku ajar Pancasila itu rencananya bisa digunakan pada tahun ajaran baru atau Juli 2021.

“Dengan harapan, per 1 Juli sudah bisa dipakai pelajaran ini. Mukin ada keterlambatan teksbook. Untuk sementara copyright punya BPIP,” jelas Yudian.

Dia berharap 9 April mendatang buku ajar Pancasila bisa selesai, dan dua bulan sisanya akan dilakukan penyelarasan isu buku ajar tersebut.

“Dua bulan ini kita akan review-review, mungkin dua tiga kali review untuk menyelaraskan bahan-bahan itu,” kata Yudian.

Yudian menuturkan, isi buku ajar itu 30 persen tentang teori Pancasila, 70 persen bentuk interaksi sosial. Bahan ajar dalam buku itu disesuaikan tergantung tingkat pendidikan.

“Soal metode, kami sudah melalui tahapan yang kira-kira presentasenya itu 30 persen teori tentang Pancasila, 70 persen itu dalam bentuk interaksi sosial. Ini dimasukan sesuai dengan, misalnya PAUD itu lebih banyak animasi, trus SD mulai diajarin pelan-pelan. Tapi gambar-gambar ini yang moving itu tetap ada dan itu akan didampingi sampai yang perguruan tinggi,” kata dia.

Selain bahan ajar, BPIP juga akan melatih para guru di mata pelajaran Pancasila di lima wilayah Indonesia dari bagian timur, tengah dan barat. Yudian mengatakan, pihaknya juga mengusulkan agar hal ini dimasukan dalam Peraturan Presiden.

“Setelah ini kita review kita akan melakukan ToT (training of trainer) untuk guru-guru PMP seIndonesia. Kami mengusulkan kepada presiden itu agar dibuat inpres, perpres atau kepres. Nah presiden menunggu dokumen ini,” kata Yudian.

1...4,3984,3994,400...4,876Halaman 4,399 dari 4,876