Beranda blog Halaman 4400

Sediakan Pembiayaan bagi Distributor, Semen Indonesia Gandeng BNI

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk menyediakan pembiayaan bagi distributor mitra SIG.

Kerjasama ini mencakup pemanfaatkan layanan digital perbankan berupa fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada distributor mitra SIG guna mendukung kelancaran distribusi semen, produk turunan semen dan building material lainnya.

Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso mengatakan, kondisi perekonomian yang cukup menantang di masa pandemi, menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan modal kerja melalui pengelolaan kas, baik di sisi perusahaan maupun mitra SIG.

Salah satunya melalui solusi digital host to host untuk pembiayaan distributor mitra SIG dengan bunga kompetitif dan agunan yang ringan.

“Keuntungan lainnya yaitu akan diperoleh transparansi arus dokumen dan kas, secara real time, proses pencairan yang lebih flexible, kemudahan rekonsiliasi dan administrasi dokumen tagihan, paperless, dan aman,” kata Hendi Prio Santoso dalam keterangan resmi, Selasa (6/4/2021).

Hendi menambahkan, potensi pembiayaan distributor mitra SIG masih cukup besar, karena pada tahun ini akan ada peluncuran produk turunan semen maupun bahan bangunan lainnya di kuartal II.

Sementara itu, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara BNI dan SIG khususnya pada segmen usaha kecil dan menengah.

Salah satunya, BNI menyediakan skema distributor financing untuk pembelian produk semen dan building material lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh mitra SIG. Langkah ini dapat mendukung bisnis dan pemberdayaan UKM Mitra SIG.

Mendikbud: Generasi Masa Kini Harus Tangguh dan Fleksibel

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Generasi muda saat ini yakni generasi Z dan milenial harus memiliki pola berpikir yang berkembang (growth mindset) agar memiliki mental yang tangguh dan fleksibel.

Jadi bukan hanya kuat dan tahan banting saja, mereka juga harus mempunyai skill di berbagai bidang agar nantinya bisa sukses di dunia pendidikan maupun karier.

Hal itu ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat memberikan kata sambutan dalam acara Next Gen Summit 2021 hari 1. Acara yang bertema “Mencetak Generasi Tangguh” Selasa (6/4/2021).

Mendikbud berharap, generasi Z dan milenial memiliki kemampuan untuk selalu merasa dirinya bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak puas dengan tingkat pembelajaran yang ada. Hal ini penting guna motivasi mandiri di dalam diri menuju lebih baik lagi di sekolah, kampus maupun karier.

“Growth mindset bukan hanya pada diri sendiri saja, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Jadi percaya orang yang punya hal ini percaya akan potensi teman-temannya, guru atau dosen, dan murid atau mahasiswanya,” jelas Mendikbud.

Jadi, lanjut Mendikbud, hal ini justru lebih penting lagi untuk guru-guru dan para pemimpin pendidikan karena tidak mungkin murid memiliki growth mindset tetapi para pemimpin tidak mempunyainya.

“Kriteria terpenting adalah apakah guru itu punya kepercayaan akan potensi setiap anak yang diajarkan. Itu adalah guru yang secara otomatis mencari pembelajaran baru. Guru yang terbaik adalah guru yang selalu belajar. Barulah dia bisa menularkannya ke anak-anaknya. Karakteristik ini sangat penting untuk sistem pendidikan kita,” ungkap Mendikbud.

Ia menjelaskan, sistem pendidikan di Indonesia saat ini menciptakan 6 profil pelajar Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia, kebhinekaan global cinta akan keberagaman, kemampuan bergotong royong dengan tim.

Selanjutnya kreativitas yang terbuka bermacam opsi, kemampuan bernalar kritis untuk memecahkan masalah dengan menyerap informasi yang sesuai, dan kemandirian kemampuan untuk belajar terus serta mendorong motivasi mandiri agar menjadi lebih baik setiap harinya.

Mendikbud berharap siswa memiliki daya saing di era 4.0 dengan berkemampuan pikir kritis, analitis, berkarakter dan bahagia. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi bagian dari program prioritas di tahun 2021, seperti Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen nasional serta Kampus Merdeka.

Kemendag Target Revitalisasi 119 Pasar Rakyat di 2021

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan pembangunan dan merevitalisasi 119 pasar rakyat pada tahun ini. Sepanjang 2020, Kemendag telah merevitalisasi 120 pasar rakyat menggunakan dana tugas pembantuan.

Setelah direvitalisasi, pasar rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para pedagangnya. Pasar yang telah direvitalisasi juga diharapkan mampu berperan sebagai penyangga ketersediaan bapok, sehingganantinya akan menjadi barometer stabilisasi harga pangan di tingkat nasional.

“Kenaikan transaksi dari pasar yang nyaman dan sudah direnovasi dengan memenuhi SNI Pasar Rakyat dan protokol kesehatan diharapkan bisa meningkat signifikan,” kata Mendag Muhammad Lutfi dalam keterangannya pada Selasa (6/4/2021).

Lutfi menyatakan, Kemendag terus berupaya memperkuat pasar rakyat melalui program revitalisasi pasar rakyat. Melalui revitalisasi, pasar rakyat akan memiliki fasilitas penunjang yang lebih baik untuk mendukung pemulihanekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Perekonomian Indonesia tidak terhindar dari pandemi Covid-19. Pasar rakyat turut merasakan dampaknya. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperkuat pasar rakyat melalui revitalisasi fisik danmanajemen pengelolaan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Ia menegaskan program pembangunan dan revitalisasi pasar mendapat perhatian serius pemerintah karena peran strategis pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian regional dan nasional, sekaligus wadah interaksi sosial budaya masyarakat sekitar.

Maka, upaya mengangkat daya saing dan citrapasar rakyat di masyarakat penting untuk dilakukan.

Salah satunya dengan pembangunan dan revitalisasi pasar, baik secara fisik maupun manajemen pengelolaannya dengan melakukan pembinaan bagi pengelola pasar rakyat serta meningkatkan kapasitas pedagang melalui program sekolah pasar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah merevitalisasi 4 pasar rakyat. Sebanyak 2 pasar berada di Jawa Tengah, yakni Pasar Kaliwungu di Kabupaten Kendal dan Pasar Klewer Timur di Surakarta.
Sementara 2 pasar lainnya yakni Pasar Pariaman di Kota Pariaman di Sumatera Barat, dan Pasar Sukawati di Kabupaten Gianyar, Bali.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pekerjaan keempat pasar rakyat tersebut telah dimulai pada Desember 2019, dan ditargetkan selesai tahun ini.

“Konsep revitalisasi pasar disesuaikan dengan keselarasan lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Seluruh kegiatan mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan melibatkan pemerintah daerah,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2020).

Pasar Kaliwungu di Kendal yang terbakar pada 2017 silam saat ini telah selesai 100 persen. Pasar tersebut dirancang dan dibangun kembali dengan mengikuti standar Bangunan Gedung Hijau (BGH). Tempat ini memiliki lahan seluas 16.035 m2 dengan luas bangunan 9.900 m2, serta dapat menampung 997 pedagang yang terdiri dari 184 kios dan 813 los.

Fasilitas yang dibangun di Pasar Kaliwungu yakni kios pasar di lantai 1 dan 2 sebanyak 184 unit, pembangunan 720 los kering dan 84 unit los basah, 9 unit rumah potong ayam, 16 unit toilet di lantai 1 dan 2 unit toilet di lantai 2, pembangunan pagar, dan 2 unit pos jaga.

Tempat ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti mushola, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), 2 unit Hydrant Box Indoor serta 6 unit Hydrant Box Outdoor, alat pemadam kebakaran, area hijau (taman) seluas 565,28 m2 dan area parkir kendaraan seluas 1859,62 m2.

100 Hari Kerja, Menteri Trenggono Tenggelamkan 26 Kapal Ikan Ilegal

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan sejumlah pencapaian Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, dalam 100 hari masa kerjanya.

Selama periode Januari hingga Maret 2021 dibawah kepemimpinan Menteri Trenggono, total ada 67 kapal ikan ditangkap dan 26 kapal ikan asing ilegal ditenggelamkan.

“Ada 67 kapal yang ditangkap dan diproses hukum, serta 67 kapal ilegal yang ditenggelamkan bersama dengan Kejaksaan RI pada triwulan pertama tahun 2021 ini,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Antam Novambar, dalam keterangannya pada Selasa (6/4/2021).

Antam menjelaskan, dari 67 kapal yang ditangkap terdapat tujuh kapal ikan asing yaitu lima kapal berbendera Malaysia ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka, dan dua kapal ikan berbendera Vietnam ditangkap di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara.

“Wilayah rawan illegal fishing masih di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara,” tutur Antam.

Selain kapal ikan asing, KKP pada triwulan pertama 2021 juga menertibkan 60 kapal ikan berbendera Indonesia di berbagai perairan di Indonesia. Penertiban dilakukan karena kapal-kapal tersebut melakukan pelanggaran daerah penangkapan ikan, maupun tidak memiliki perizinan sesuai ketentuan.

“Kami tertibkan agar tidak terjadi penangkapan berlebih (overfishing),” jelas Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono.

Ipunk menyampaikan, penertiban yang dilakukan terhadap kapal ikan berbendera Indonesia tersebut juga untuk mencegah konflik horizontal antar nelayan. Hal ini sebagai langkah preventif mencegah konflik yang lebih besar.

“Kalau tidak ditertibkan, ada potensi peningkatan konflik dengan nelayan setempat,” ujar Ipunk.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang mencuri ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 Laut Natuna Utara.

Kedua kapal Vietnam yang mengoperasikan alat penangkapan ikan pair trawl diamankan oleh Kapal Pengawas Perikanan Orca 03.

Sekretaris Jenderal KKP yang juga Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Antam Novambar mengatakan, penangkapan kedua kapal ikan asing ilegal tersebut semakin mempertegas komitmen KKP dibawah kepemimpinan Menteri Trenggono yang selalu menindak tegas dan tidak berkompromi dengan para pelaku pencurian ikan di laut Indonesia.

“Kapal Pengawas Perikanan Orca 03 telah melakukan penangkapan terhadap KG 9307 TS dan KNF 7727 di Laut Natuna Utara pada Senin (29/3/2021),” terangnya dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Pangkalan PSDKP Batam pada Senin (5/4).

Antam menyampaikan, dalam penangkapan tersebut, Kapal Pengawas Perikanan Orca 03 yang dinakhodai oleh Kapten Mohammad Ma’ruf mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya kapal, alat tangkap, peralatan navigasi, peralatan komunikasi serta ikan hasil tangkapan. Selain itu, 21 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam juga turut diamankan.

“Kami memastikan bahwa proses hukum akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Laporan Keuangan BEBS: Untung Hampir 100 Kali Lipat, Sahamnya Bullish

Penulis
Rahmat HM
-
Laporan Keuangan PT Berkah Beton Sadaya

SuaraPemerintah.id – PT Berkah Beton Sadaya (BBS) mencatatkan laporan keuangan dengan peningkatan laba yang terus menanjak. Perusahaan industri pendukung infrastruktur yang telah masuk bursa saham dengan kode BEBS ini mencatatkan kenaikan keuntungan hingga 92 kali lipat YoY.

Berdiri sejak Januari 2019, BBS telah mencatakan laporan penjualan sebesar Rp110.70 miliar di tahun 2020. Pendapatan usaha di tahun 2020 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp95,93 miliar atau sebesar 649.78 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 14.76 miliar.

Kenaikan penjualan BBS di tahun 2020 disebabkan perseroan yang telah berhasil meningkatkan penjualan material sebesar Rp86,61 miliar dan peningkatan penjualan redymix sebesar Rp9,32 miliar atau 68,70 persen.

Bergerak di bidang industri, konstruksi, perdagangan besar dan penggalian, BBS melakukan berbagai progam dan strategi dalam melakukan pemasaran efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan perseroan pada periode selanjutnya.

Untuk laba bruto, BBS juga mencatatkan kenaikan sebesar 1.1148,56 persen dari Rp2,76 miliar di tahun 2019 menjadi 34,47 miliar di tahun 2020. Peningkatakan laba kotor meningkat dan berbanding lurus dengan pendapatan.

BBS juga mencatatkan laporan keuangan laba usaha yang mengalami peningkatan. Laba usaha BBS meningkat sebesar 8.600,61 persen dari Rp308,66 juta di tahun 2019 menjadi Rp26,85 miliar di tahun 2020. Kenaikan laba usaha yang lebih tinggi dari peningkatan pendapatan dan laba kotor disebabkan oleh adanya efisiensi rasio beban perusahaan.

Laba bersih tahun berjalan BBS juga melaporkan adanya kenaikan. Tercatat di tahun 2020 laba bersih tahun berjalan BBS mengalami  kenaikan sebesar 9.297.52 persen menjadi Rp 20,79 miliar dari tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp221,23 juta. Peningkatan laba bersih tahun berjalan BBS disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan usaha.

Peningkatan keuntungan BBS dalam setahun tersebut membuat perusahaan ini juga makin berjaya di pasar saham. Saham BBS dengan kode BEBS termasuk saham bullish dengan tren kenaikan yang signifikan. Saham BEBS sempat masuk TOP 10 Gainers di emiten pendukung infrastruktur.  Saham BBS di bursa dengan kode BEBS-nya diprediksi memiliki prospek yang cukup menjanjikan.

Berkantor Pusat di Subang, Jawa Barat, BBS memproduksi beton readymix dan precast, beton ringan, asphalt dan hotmix. BBS mengedepankan misi untuk menghasilkan produksi dengan kualitas terbaik dan terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan mutu. BBS juga telah berkomitmen untuk terus berkontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan skala nasional maupun global.

 

Dorong Swasembada Daging 2026, Pemkab Bantul Rilis Inseminasi Sikomandan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul ikut mendorong target swasembada daging yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat pada 2026 mendatang. Upaya tersebut dilakukan dengan meluncurkan Inseminasi Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) di Kelompok Ternak Sapi Sidodadi, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Bantul, Senin (5/4/2021).

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Bantul, Joko Waluyo menjelaskan bahwa inseminasi buatan yang dicetuskan di Sidodadi ini merupakan rencana agar kebutuhan daging di DIY, terutama di Bantul, dapat terpenuhi.

“Sebenarnya Bantul ini pemasok bibit sapi yang cukup besar di DIY. Namun memang kebanyakan sapi betina produktif yang aturannya dilarang disembelih,” terang Joko ditemui saat peluncuran Sikomandan di Poncosari, Srandakan, Bantul, Senin.

Hampir 90 persen sapi di Bantul adalah betina produktif. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sapi harus mendatangkan sapi dari luar wilayah DIY.

“Kabupaten Bantul sendiri memiliki 37 penjagal sapi yang tiap hari selalu menyembelih sapi. Tapi Bantul sendiri belum bisa memenuhi permintaan daging sapi,” katanya.

Dengan demikian, Pemkab Bantul, kata Joko berusaha mendongkrak populasi sapi dengan inseminasi buatan atau IB secara gratis. Pada 2020 lalu, pemkab sudah menerima pasok inseminasi bantuan dari pusat dan disuntikkan ke 47 sapi betina yang akan kawin. Hasilnya anakan sapi atau pedet mencapai 30 ribu ekor.

“Kendalanya adalah, para peternak ini biasa menjual pedet usia empat atau tujuh bulan karena kebutuhan biaya. Sehingga dengan adanya Sikomandan populasi sapi terutama jantan semakin bertambah dan bisa menyuplai kebutuhan daging ini,” katanya.

Tak hanya sapi, Sikomandan juga menyasar ternak kambing. Kebutuhan kambing bagi pedagang sate di Bantul cukup besar. Dalam sehari sedikitnya dilakukan penyembelihan 600-700 ekor.

“Di Bantul ada sekitar 171 pedagang sate, namun kebutuhan itu belum semuanya terpenuhi,” ujar dia.

Terpisah, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menjelaskan dengan adanya Sikomandan ini berpotensi besar untuk Bantul sebagai wilayah penyedia bibit sapi yang baik. Di sisi hilir memiliki pedagang kuliner daging sapi dan kambing, dan di hulunya memiliki tempat pemotongan hewan ternak yang mumpuni.

“Hampir ada 500 kelompok ternak di Bantul. Sehingga ini menjadi potensi jika Bantul bisa menjadi Kabupaten pemasok kebutuhan daging sapi dan kambing,” ujar dia.

Bagi Halim, sektor peternakan sangat potensial dikembangkan di Bantul Selatan. Mulai dari Srandakan, Sanden dan Kretek. Hal itu melihat bahwa wilayah tersebut memiliki cukup pakan ternak dari jerami dan rumput segar.

“Ya kita dorong terus agar Bantul bisa memasok daging yang banyak. Harapannya swasembada daging bisa dicapai 2026 nanti,” kata Halim.

Terpisah, Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidodadi, Suparjiman mengaku bahwa inseminasi buatan berdampak baik bagi anakan sapi.

“Dari postur dan tulangnya lebih padat. Sejauh ini inseminasi buatan sering dilakukan di kelompok ternak kami. Selain itu ada 23 inseminator yang membantu kami ketika ada sapi yang birahi. Jadi 24 jam mereka siap untuk membantu menghasilkan anakan sapi yang baik,” ujar dia.

Kemenag Izinkan Salat Tarawih Secara Berjamaah dengan Protokol Kesehatan dan Maksimal 50 Persen Kapasitas Masjid

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenag Izinkan Salat Tarawih Secara Berjamaah dengan Protokol Kesehatan dan Maksimal 50 Persen Kapasitas Masjid

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) mengizinkan pelaksanaan salat tarawih dan salat Idul Fitri 1442 Hijriyah secara berjamaah saat masa pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Salat fardu lima waktu, salat tarawih dan witir, tadarus Al Quran, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50 persen dari kapasitas masjid/musala.

Meskipun diperbolehkan, dalam surat edaran Nomor 3 Tahun 2021 yang diterbitkan pada Senin, 5 April 2021, pelaksanaan tarawih dan salat Idul Fitri dibatasi hanya 50 persen dari total kapasitas tempat yang digunakan.

“Salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memerhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 mengalami peningkatan berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing,” demikian bunyi surat edaran yang ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Begitupun dengan salat fardu, tarawih, tadarus Al Quran yang juga harus memerhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.

“Salat fardu lima waktu, salat tarawih dan witir, tadarus Al Quran, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50 persen dari kapasitas masjid/musala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman satu meter antarjamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing,” tulisnya.

Sementara acara pengajian, ceramah, taushiyah, kultum Ramadhan dan kuliah Subuh, dibatasi paling lama dengan durasi waktu 15 menit. Peringatan Nuzulul Quran di masjid/musala pun mesti dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jemaah paling banyak 50 persen.

“Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan beribadah yang sejalan dengan protokol kesehatan, sekaligus untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko COVID-19,” kata Menag.

Surat edaran ini sedikit berbeda dengan tuntunan yang sebelumnya diterbitkan Muhammadiyah. Pengurus Pusat Muhammadiyah menerbitkan surat edaran tuntunan ibadah saat Ramadan dalam kondisi darurat pandemi COVID-19, salah satu poinnya mengatur soal pelaksanaan ibadah salat tarawih agar dilakukan di rumah masing-masing.

Dalam surat tuntunan tersebut menerangkan shalat fardu maupun shalat tarawih hendaknya dilakukan di rumah masing-masing apabila di lingkungan sekitar tempat tinggalnya ada kasus penularan COVID-19.

Namun apabila di sekitar tempat tinggalnya tidak ada kasus penularan COVID-19, shalat tarawih dapat dilaksanakan di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan seperti saf berjarak, menggunakan masker.

Begitu pula dengan shalat Idul Fitri, jika di lingkungan sekitar rumahnya tidak ada kasus penularan maka umat dapat melaksanakannya di lapangan kecil atau tempat terbuka dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Shalat Idul Fitri bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya ada penularan COVID-19 dalam dilakukan di rumah,” tulisnya. (red/pen)

BI Sebut Ketahanan Ekonomi Syariah Terbukti dan Tumbuh Positif Sepanjang Pandemi 2020

Penulis
Andik Irwanto
-
BI Sebut Ketahanan Ekonomi Syariah Terbukti dan Tumbuh Positif Sepanjang Pandemi 2020

SuaraPemerintah.id – Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia M Anwar Bashori mengatakan resiliensi atau ketahanan ekonomi syariah di Indonesia sudah dibuktikan saat pandemi COVID-19 melanda sepanjang 2020 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Dua sektor prioritas dalam rantai nilai halal atau Halal Value Chains (HVC) tumbuh positif sepanjang 2020 yaitu sektor pertanian dan sektor makanan halal masing-masing 1,85 persen dan 1,58 persen.

“Di 2020 kemarin, kalau kita bicara mengenai ekonomi nasional terkontraksi di atas 2 persen, kita hanya terkontraksi 1,7 persen dan dua sektor yang masih positif adalah pertanian dan halal food. Artinya apa? Bicara ekonomi syariah, resiliensi justru muncul di Indonesia. Jadi sebetulnya berpotensi dan sekarang faktanya Indonesia harusnya ekonomi syariah betul-betul sudah jadi penopang kegiatan ekonomi di Indonesia,” ujar Anwar di Jakarta, Senin, 5 April 2021.

Dua sektor prioritas dalam rantai nilai halal atau Halal Value Chains (HVC) tumbuh positif sepanjang 2020 yaitu sektor pertanian dan sektor makanan halal masing-masing 1,85 persen dan 1,58 persen.

Sedangkan sektor pariwisata ramah muslim atau PRM dan sektor mode busana muslim masing-masing terkontraksi minus 12,53 persen dan minus 8,87 persen.

“Kalau kita bicara sektor prioritas usaha syariah yang didekati dengan Halal Value Chains itu, sekitar share-nya 25 persen itu justru pertumbuhannya selama lima tahun terakhir itu lebih tinggi dari PDB,” kata Anwar.

Pangsa HVC terhadap PDB tumbuh sebesar 24,3 persen pada 2016, 24,49 persen pada 2017, 24,61 persen pada 2018, 24,77 persen pada 2019, dan 24,86 persen pada 2020 lalu.

Anwar menilai jika berbicara soal strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, orkestrasinya sudah pas di mana ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Masyarakat Ekonomi Syariah dari sisi top down dan industri yang sudah berjalan dari sisi bottom up.

“Tapi yang paling pas adalah kita tidak bisa strategi masing-masing, keuangan sendiri ekonomi sendiri, tidak bisa. Kalau kita bicara mengembangkan ekonomi syariah itu harus dua-duanya. Ekonomi dan keuangan itu harus berkembang dua-duanya, tidak bisa bergerak sendiri keuangannya,” ujar Anwar.

Ia menjelaskan problem syariah di dunia, tidak hanya di Indonesia, yaitu tidak ada ketersambungan dan kesesuaian antara ekonomi dan keuangan syariah. Ekonomi syariah di Indonesia luar biasa berkembang, namun keuangan syariahnya relatif belum optimal.

“Kenapa keuangannya belum bergerak? Karena memang belum ada matching. Salah satu strateginya, seperti salah satu merger tadi BSI, kemudian bagaimana wakaf, itulah PR bersama sehingga mengembangkan strateginya itu pilar ekonomi dan keuangan itu menjadi suatu ekosistem orkestrasi yang bagus untuk menangkap kepada pengembangan itu semua,” kata Anwar. (red/pen)

Krakatau Steel Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yaitu PT Krakatau Tirta Industri (PT KTI) melakukan penandatanganan kerja sama dengan perwakilan PT Akuo Energy Indonesia yang merupakan bagian dari grup perusahaan renewable energy (energi terbarukan) asal Prancis, Akuo Energy SAS.

Inisiasi strategis ini diharapkan dapat menyediakan energi terbarukan yang ramah terhadap lingkungan, khususnya berkenaan dengan ketenagalistrikan.

Penandatanganan pada Senin (5/4/2021) ini dihadiri oleh Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, Direktur Utama PT KTI Alugoro Mulyowahyudi, Direktur PT Akuo Energy Indonesia Refi Kunaefi, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Trisasongko Widianto dan perwakilan Kedutaan Besar Prancis Ludovic Maria.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan ini adalah penandatanganan kerja sama proyek pengembangan renewable energy yang diaplikasikan dalam pemanfaatan Floating Sollar PV Project (Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS Terapung) dengan total investasi senilai US$ 14 juta.

Kapasitas yang akan dihasilkan PLTS pada tahap awal adalah 16 MW dengan nilai penghematan biaya listrik sebesar Rp 7,8 miliar per tahun.

“Proyek ini direncanakan dapat beroperasi secara komersial pada akhir 2022. Selanjutnya, PT KTI ditargetkan akan menambah kapasitasnya menjadi 40 MW,” jelas dia dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Silmy menyebutkan, kerja sama ini merupakan titik awal bagi pengembangan bisnis mereka selanjutnya dengan Akuo Energy SAS dalam renewable energy.

“Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi Krakatau Steel Group yang sejalan dengan peningkatan daya saing Krakatau Steel dan kepedulian Krakatau Steel terhadap penurunan emisi gas buang,” ucap dia.

Proyek PLTS Terapung ini dibangun dengan memanfaatkan area permukaan waduk penampungan air PT KTI di Waduk Krenceng, Cilegon, Banten.

Proyek yang bertujuan untuk menurunkan biaya pemakaian listrik dan berkontribusi bagi konservasi lingkungan ini memenuhi semua kebutuhan proyeknya dengan mengutamakan penggunaan konten lokal yang sesuai TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri).

Akuo Energy SAS adalah perusahaan yang berfokus pada pembangunan energi terbarukan terkemuka di dunia. Akuo Energy SAS telah melakukan pengembangan renewable energy hingga 1.400 MW di 18 negara di antaranya di Amerika Serikat, Prancis, Polandia, Australia, Kroasia, Dubai, Turki, Uruguay, dan Maroko.

Direktur PT Akuo Energy Indonesia Refi Kunaefi mengatakan bahwa proyek ini akan menjawab tantangan kebutuhan pasokan energi di masa mendatang, yang akan bergantung pada energi terbarukan.

“Kerja sama dengan Krakatau Steel Group ini dapat ditingkatkan pada eksplorasi horizon bisnis yang lebih luas lagi terutama untuk pengembangan green steel industry yang sangat potensial untuk pangsa pasar di Eropa,” ucap dia.

Perwakilan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia Ludovic Maria juga menyatakan bahwa proyek ini adalah proyek penting. Prancis berharap kerja sama renewable energy ini juga dapat mewujudkan program pemerintah agar bauran energi sebesar 23% di Indonesia berasal dari energi terbarukan di tahun 2025 sehingga dapat mengurangi emisi energi yang sangat besar terutama untuk wilayah kawasan industri.

Mentan Kerahkan 9.514 Penyuluh Kawal Pertanian Mandiri dan Modern.

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengerahkan 9.514 penyuluh petani guna membangun pertanian maju, mandiri, dan modern. Peran penyuluh, menurut Syahrul, sangat penting dalam meningkatkan produktivitas petani.

Sebanyak 9.514 orang penyuluh pertanian yang baru saja diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Oleh karena itu, para penyuluh harus mulai mendukung penuh upaya pemerintah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern.

Mentan SYL mengatakan, keberadaan penyuluh sangat vital. Khususnya dalam melakukan pembinaan kepada petani guna memastikan penerapan teknologi pertanian yang direkomendasikan, memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

“Selain itu memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha, meningkatkan akses petani terhadap modal, prasarana dan sarana pertanian serta pasar,” papar Mentan SYL memberikan arahan kepada para Penyuluh PPPK di Bogor, Senin (5/4/2021)

Menurutnya, hal ini bermuara pada peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi, usahatani yang berorientasi bisnis, serta penguatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi menuju korporasi berbasis kawasan.

Menteri Pertanian dengan tegas juga menyampaikan penyuluh pertanian adalah garda terdepan pembangunan pertanian nasional, untuk itu kesejahteraan penyuluh harus diperhatikan guna memaksimalkan perannya dalam mendampingi petani dalam rangka menjaga stabilitas pangan nasional.

SYL menambahkan, pengangkatan Penyuluh Pertanian yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari THL-TBPP merupakan upaya yang telah diperjuangkan sejak lama, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan sebelumnya (Nomor 2 Tahun 2019) tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh.

Ditambahkannya proses seleksi penyuluh pertanian PPPK tidaklah mudah. Calon PPPK harus melalui beberapa tahapan, mulai dari seleksi administrasi hingga penetapan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) PPPK.

Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi upaya kerja keras para penyuluh pertanian PPPK untuk bisa sampai ke titik ini.

“Saya percaya dan yakin bahwa para penyuluh pertanian PPPK dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara amanah sehingga tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai,” sambung Mentan SYL.

Sementara, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BBPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan Coaching Penyuluh Pertanian PPPK diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian, khususnya PPPK, guna mengoptimalkan kegiatan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan kepada petani.

“Diharapkan nantinya penyuluh pertanian juga harus cepat, cermat, akurat, memiliki target yang jelas, mampu bekerja sama, taat aturan, dan siap serta memiliki kemampuan dalam menghadapi perkembangan teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut perubahan yang dinamis,” sambung Dedi.

1...4,3994,4004,401...4,876Halaman 4,400 dari 4,876