Beranda blog Halaman 4401

BI Komit Dukung Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia Lewat Sistem Pembayaran Digital

Penulis
Andik Irwanto
-
BI Komit Dukung Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia Lewat Sistem Pembayaran Digital

SuaraPemerintah.id – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mendukung akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia yang salah satunya dilakukan melalui digitalisasi di bidang sistem pembayaran. BI akan terus melakukan reformasi regulasi dengan meluncurkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga mendorong industri melakukan pengembangan sistem pembayaran digital.

Hal ini diungkapkan oleh Perry dalam pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta, Senin, 5 April 201.

“BI berkomitmen mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia,” katanya.

Terlebih lagi, Perry menyebutkan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang merupakan bentuk inovasi digitalisasi sistem pembayaran telah mampu menjadi game changer di tengah terbatasnya mobilitas masyarakat saat masa pandemi COVID-19.

Tak hanya itu, ia mengatakan pihaknya tahun ini akan mendorong inovasi digital melalui peluncuran fast payment yang bersifat 24/7 realtime untuk ritel payment menggantikan sistem kliring nasional.

“Kami juga sama industri perbankan dan asosiasi mendorong terus digitalisasi bagaimana digitalisasi perbankan tersambungkan dengan e-commerce dan marketplace melalui standarisasi open API,” jelasnya.

Kemudian tahun ini BI turut mendorong elektronifikasi bantuan sosial bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri sehingga bansos 4.0 mampu dipercepat hingga ke daerah.

Pihaknya memastikan BI akan terus melakukan reformasi regulasi dengan meluncurkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga mendorong industri melakukan pengembangan sistem pembayaran digital.

“Ini akan mempercepat perizinan, mendorong reformasi industri dan mendorong inovasi, serta mendukung manajemen risiko dan keamanan cyber,” katanya.

Menurutnya, melalui berbagai langkah tersebut dan sinergi yang kuat maka perkembangan ekonomi dan keuangan digital akan semakin baik.

Perry pun memprediksikan transaksi e-commerce akan naik dari Rp253 triliun menjadi Rp337 triliun atau tumbuh 33 persen dan uang elektronik akan naik dari Rp201 triliun pada 2020 ke Rp266 triliun atau tumbuh 32 persen pada 2021.

“Digital banking juga naik dari Rp27.000 triliun pada 2020 tumbuh 19 persen menjadi Rp32.200 triliun,” ujarnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan empat pilar utama dalam kerangka strategi ekonomi digital yang ditetapkan sesuai prioritas nasional dan program-program unggulan pemerintah.

Airlangga menyatakan kerangka strategi ekonomi digital ini disusun melalui diskusi bersama kementerian/lembaga dan stakeholder lain agar mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif dengan optimalisasi di sektor digital.

“Strategi itu disusun memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan kebijakan antarotoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah,” katanya (red/pen)

PLN Pulihkan Jaringan Listrik dengan Nyalakan 4.885 Gardu atau 85% Total Gardu di NTT

Penulis
Andik Irwanto
-
PLN Pulihkan Jaringan Listrik dengan Nyalakan 4.885 Gardu atau 85% Total Gardu di NTT

SuaraPemerintah.id – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus berupaya memulihkan jaringan listrik di daerah terdampak cuaca ekstrem, yang menyebabkan banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT). PLN memastikan telah menyalakan 4.885 gardu atau sebanyak 82 persen dari total gardu terdampak bencana di daerah tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Agustinus Jatmiko dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, 5 April 2021. Pihaknya mengatakan hingga Minggu (4/4/2021) malam pihaknya telah menyalakan 4.885 gardu atau sebanyak 82 persen dari total gardu terdampak bencana di daerah tersebut.

“Hingga Minggu (4/4/2021) malam, total 4.885 gardu atau sebanyak 82 persen gardu terdampak cuaca ekstrem kembali menyala. Kini, lebih dari 643 ribu pelanggan dapat menikmati aliran listrik kembali,” katanya.

Lebih lanjut, dia menuturkan pihaknya masih terus bersiaga untuk mengamankan aliran listrik dan melakukan pemulihan listrik, khususnya di lokasi terdampak banjir atau longsor.

Demi keselamatan dan keamanan warga, sebelumnya PLN mengamankan kelistrikan terdampak cuaca ekstrem, banjir dan longsor yang melanda beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, Minggu (4/4/2021) dini hari.

“Aliran listrik di lokasi banjir dan longsor untuk sementara kami hentikan demi keselamatan warga,” kata Agustinus.

PLN memastikan akan segera melakukan pemulihan aliran listrik ketika banjir telah surut atau kondisi jaringan telah dipastikan aman.

“Tim kami masih terus bekerja di lapangan, melakukan pendataan di lapangan, sejauh apa kerusakan yang terjadi dan tentunya segera melakukan pemulihan. Sinyal telekomunikasi di lokasi pun sulit,” tambah Agustinus.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam siaran persnya mendeteksi adanya bibit siklon tropis 99S di Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di hampir seluruh wilayah NTT dalam beberapa hari ke depan.

“Melihat apa yang disampaikan BMKG tentu kami terus bersiaga dan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kelistrikan di sekitar,” tutur Agustinus.

PLN mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap bahaya kelistrikan ketika musim hujan dan terjadi banjir.

Apabila air mulai masuk ke rumah, warga secara mandiri dapat mematikan listrik dari mini circuit breaker (MCB) pada kWh meter dan menghubungi PLN melalui aplikasi PLN Mobile. (red/pen)

Tangani Tipikor, KPK Setorkan Asset Recovery Sebanyak 5 Miliar Rupiah dan 35 Ribu US Dollar ke Kas Negara

Penulis
Andik Irwanto
-
Tangani Tipikor, KPK Setorkan Asset Recovery Sebanyak 5 Miliar Rupiah dan 35 Ribu US Dollar ke Kas Negara

SuaraPemerintah.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor ke kas negara sejumlah Rp5.021.409.752 dan 35 ribu dolar AS sebagai “asset recovery” (pemulihan aset) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Di antaranya Jaksa Eksekusi KPK Suryo Sularso menyetor uang sejumlah Rp4.821.409.752 dan 35 ribu dolar AS sebagai uang rampasan dari terpidana mantan Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan.

Hal ini dijelaskan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 5 April 2021.

“Total uang yang disetorkan oleh KPK ke kas negara sebagai “asset recovery’ dari, penanganan perkara tipikor dimaksud sejumlah Rp5.021.409.752 dan 35 ribu dolar AS,” katanya.

Pihaknya mengatakan pada Selasa (30/3), Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono telah menyetor ke kas negara uang denda sejumlah Rp200 juta dari terpidana mantan Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III I Kadek Kertha Laksana.

“Berdasarkan putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Not Pst tanggal 1 Maret 2021,” ucap Ali.

Sebelumnya pada Juumat (26/3), Jaksa Eksekusi KPK Suryo Sularso juga telah menyetor ke kas negara uang sejumlah Rp4.821.409.752 dan 35 ribu dolar AS sebagai uang rampasan dari terpidana mantan Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan Ahmad Yani berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor: 245 K/Pidsus/2021 tanggal 26 Januari 2021.

Diketahui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap I Kadek Kertha selama 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

I Kadek Kertha terbukti menjadi perantara suap sebesar 345 ribu dolar Singapura (sekitar Rp3,55 miliar) untuk mantan Dirut PTPN III Dolly Parlagutan Pulungan terkait distribusi gula.

Sementara Ahmad Yani merupakan terpidana perkara suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor Palembang menjatuhkan vonis terhadap Ahmad Yani dengan 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp2,1 miliar.

Majelis Hakim Kasasi MA kemudian memperberat hukuman Ahmad Yani menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti Rp2,1 miliar.

Ahmad Yani melalui perantara mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muhtar mengatur pembagian uang “fee” proyek di Kabupaten Muara Enim. (red/pen)

Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Tol Semarang-Demak Tetap Lindungi Mangrove Pantura

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Tol Semarang-Demak Tetap Lindungi Mangrove Pantura

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pembangunan jalan tol Semarang-Demak tetap melindungi kawasan mangrove yang berada di pesisir Pantai Utara Jawa. Dalam membangun infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, namun juga memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 5 April 2021.

“Prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen Kementerian PUPR mulai dari tahap survei, investigasi, desain, pembebasan tanah (land acquisition), konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM),” katanya.

Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, namun juga memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Upaya tersebut salah satunya diterapkan pada pembangunan jalan tol Semarang – Demak di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam upaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dari pembangunan tol Semarang – Demak, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Daerah menyiapkan program relokasi lahan mangrove yang berada di sekitar pembangunan Seksi 1 Tol Semarang – Demak ruas Semarang – Sayung. Terdapat 3 lokasi kawasan mangrove yang akan direlokasi dengan total luas kurang lebih 46 hektar.

Sistem akar pohon bakau yang kokoh membantu membentuk penghalang alami terhadap gelombang badai dan banjir. Sedimen sungai dan darat terperangkap oleh akar, yang melindungi daerah garis pantai dan memperlambat erosi.

Selain sebagai paru-paru kota, upaya pelestarian kawasan mangrove tersebut bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan mangrove sebagai habitat flora dan fauna di pesisir Pantai Utara Jawa serta melindungi daerah garis pantai, termasuk mengurangi risiko abrasi.

Tol Semarang – Demak dibangun dengan skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU) sepanjang 27 km akan terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang sekaligus untuk menanggulangi rob yang kerap terjadi di Semarang.

Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak terbagi menjadi dua seksi, yakni Seksi 1 (Semarang/Kaligawe – Sayung) sepanjang 10,69 km merupakan dukungan Pemerintah. Sementara Seksi 2 (Sayung – Demak) sepanjang 16,31 km merupakan tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak dengan total nilai investasi sekitar Rp15,3 triliun.

Pembangunan tol dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya – PT Pembangunan Perumahan (KSO) dan konsultan supervisi PT Virama Karya.

Tercatat hingga 24 Januari 2021, pembangunan Seksi 1 Semarang – Sayung sudah mulai tahap pembebasan lahan sekitar 2,29 persen, sementara progres konstruksi pembangunan Seksi 2 sudah mencapai 36 persen.

Keberadaan tol Semarang – Demak akan meningkatkan konektivitas di wilayah Jawa Tangah bagian utara sekaligus menghubungkan kawasan-kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata, khususnya Demak sebagai kawasan wisata religi. (red/pen)

Airlangga Sebut Satgas P2DD Dibentuk di 110 Daerah sebagai Inisiator Percepatan Digitalisasi

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga Sebut Satgas P2DD Dibentuk di 110 Daerah sebagai Inisiator Percepatan Digitalisasi

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) telah dibentuk dengan 110 daerah menjadi inisiator melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021. Pembentukan Satgas P2DD juga menjadi momentum untuk menjawab rintangan dalam mengelaborasi pemanfaatan teknologi digital untuk percepatan pemulihan.

Hal ini diungkapkan oleh Airlangga dalam pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta, Senin, 5 April 2021.

“Kami berharap akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dapat dilakukan di seluruh Indonesia,” kata Airlangga.

Airlangga menyatakan sebenarnya keppres tersebut mewajibkan agar koordinasi percepatan digitalisasi dilakukan di 542 daerah otonom dan saat ini masih 110 daerah yang telah menginisiasi.

“Tentunya, diharapkan seluruh daerah bisa mengikuti yang 110, yakni hingga di 542 daerah otonom,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan Satgas P2DD akan mendorong pelaksanaan kebijakan berbagai program seperti penyusunan paket regulasi dan pengembangan indeks implementasi elektronifikasi  transaksi pemerintahan daerah (ETP) serta sistem percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

“Kemudian program championship pembentukan P2DD sebagai ujung tombak implementasi pengembangan daripada perluasan digitalisasi daerah,” katanya.

Menurutnya, pembentukan Satgas P2DD juga menjadi momentum untuk menjawab rintangan dalam mengelaborasi pemanfaatan teknologi digital untuk percepatan pemulihan dan memperkuat struktur ekonomi agar target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dapat tercapai.

Seperti diketahui Airlangga juga memaparkan empat pilar utama dalam kerangka strategi ekonomi digital yang ditetapkan sesuai prioritas nasional dan program-program unggulan pemerintah.

Airlangga menyatakan kerangka strategi ekonomi digital ini disusun melalui diskusi bersama kementerian/lembaga dan stakeholder lain agar mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif dengan optimalisasi di sektor digital.

“Strategi itu disusun memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan kebijakan antarotoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah,” katanya

Pihaknya mengatakan melalui pengembangan ekonomi digital baik di pusat maupun di daerah akan mampu memberikan kontribusi signifikan dan menjadi faktor enabler dalam menciptakan peluang kerja baru.

Kemudian, juga mendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung peningkatan investasi.

“Kolaborasi yang solid ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan serta nilai tambah dari kapasitas para pemangku kepentingan,” tegasnya. (red/pen)

Pemerintah Izinkan Salat Tarawih dan Ied Berjamaah dengan Prokes Ketat

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengizinkan pelaksanaan Salat Tarawih dan Salat Idul Fitri secara berjamaah namun tetap menganjurkan agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Khusus mengenai kegiatan ibadah selama Ramadhan dan ibadah Idul Fitri yaitu salat tarawih dan salat Idul Fitri, pada dasarnya diperkenankan atau dibolehkan,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Pada kesempatan itu, Muhadjir didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Muhadjir mengatakan, pelaksanaan ibadah salat berjamaah selama bulan Ramadan dan salat Idul Fitri 1442 Hijriah juga harus dilakukan secara terbatas pada lingkup komunitas, di mana seluruh jamaahnya saling mengenal satu sama lain.

“Jadi di lingkup komunitas di mana para jamaahnya memang sudah dikenali satu sama lain, sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam melaksanakan salat berjamaah agar diupayakan untuk dilakukan sesimpel mungkin dan tidak memakan waktu terlalu lama mengingat pandemi Covid-19 masih belum berlalu.

Selain itu, Muhadjir juga mengingatkan untuk menghindari terjadinya kerumunan, terutama pada pelaksanaan Salat Idul Fitri.

“Supaya menjaga untuk tidak terjadi kerumunan, konsentrasi orang terutama pada saat sedang akan datang menuju ke tempat shalat jamaah, baik itu di lapangan maupun di masjid maupun ketika saat bubar dari salat jamaah supaya dihindari betul adanya kerumunan yang terlalu besar sehingga bisa semuanya berjalan dengan aman,” katanya.

Jasa Marga Lakukan Rekonstruksi Pemeliharaan dengan Rigid Pavement Tol Jakarta-Cikampek

Penulis
Andik Irwanto
-
Jasa Marga Lakukan Rekonstruksi Pemeliharaan dengan Rigid Pavement Tol Jakarta-Cikampek

SuaraPemerintah.id – PT Jasa Marga (Persero) kembali melanjutkan pekerjaan rekonstruksi pemeliharaan jalan dengan teknik rigid pavement di Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek guna meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna jalan. Pihaknya telah menyiapkan mitigasi risiko di antaranya pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja.

Hal ini dipaparkan oleh General Manager Representative Office 1 Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Widiyatmiko Nursejati di Bekasi, Senin, 5 April 2021.

“Pekerjaan ini juga sebagai upaya kami untuk tetap memenuhi standar pelayanan minimal,” katanya.

Widi menjelaskan ada dua titik pekerjaan rekonstruksi kali ini, pertama di Kilometer (KM) 33+337 sampai KM 33+541 jalur 2 arah Cikampek dengan total penanganan sepanjang 204 meter.

Sementara titik kedua berada di KM 26+256 hingga KM 25+990 lajur 2 arah Jakarta dengan total panjang penanganan 265 meter.

“Namun kami informasikan, tidak ada penutupan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Baik arah Cikampek maupun arah Jakarta dapat dilalui secara normal,” katanya.

Pekerjaan di titik pertama sudah dilakukan sejak Minggu (4/4/2021) pukul 21.00 WIB dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (9/4) pukul 22.00 WIB sedangkan pekerjaan di titik kedua akan dilaksanakan hari ini pukul 10.00 WIB sampai Sabtu (10/4) pukul 22.00 WIB sesuai perencanaan kerja.

Pihaknya telah menyiapkan mitigasi risiko di antaranya pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja, mempersempit area kerja, hingga persiapan skema lawan arah atau contra flow apabila kondisi sudah padat.

“Kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Patroli Jalan Raya dan PT Jasamarga Tollroad Operator,” ungkapnya.

Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan Variable Message Sign di kedua arah Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek guna memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan.

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud sekaligus mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol.

“Tetap berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan. Pengguna jalan dapat mengakses informasi lalu lintas tol melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 serta Aplikasi Travoy 3.0 untuk pengguna IOs dan Android,” kata dia. (red/pen)

Dukung Larangan Mudik, Kemenhub Terbitkan Permenhub Pengendalian Transportasi Idul Fitri 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Dukung Larangan Mudik, Kemenhub Terbitkan Permenhub Pengendalian Transportasi Idul Fitri 2021

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Peraturan Menhub (Permenhub) tentang Pengendalian Transportasi pada masa Idul Fitri Tahun 2021 sebagai dukungan sekaligus tindak lanjut terhadap larangan mudik yang sudah diumumkan pemerintah. Larangan mudik akan berlaku pada 6-17 Mei 2021, dan sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Menhub Budi Karya Sumadi dalam pernyataan pers di Jakarta, Minggu, 5 April 2021.

“Kami tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik. Hari ini kami tengah melakukan finalisasi Permenhub tersebut yang akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat ini,” katanya.

Sebelumnya, sebagai tindak lanjut hasil rapat komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada 23 Maret 2021 dan Rakor tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 pada tanggal 26 Maret 2021, Menko PMK Muhadjir Effendy telah mengeluarkan surat kepada para Menteri dan Kepala Lembaga pada 31 Maret 2021, yang berisi keputusan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran tahun 2021.

Larangan berlaku baik untuk aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Larangan mudik akan berlaku pada 6-17 Mei 2021, dan sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

Menindaklanjuti keputusan larangan mudik tersebut, Budi Karya mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian/Lembaga terkait, TNI/Plori, dan Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Peraturan Menhub tentang pengendalian transportasi di masa Idul Fitri tahun 2021.

“Jadi kami tegaskan lagi bahwa keputusan larangan mudik tahun ini sudah final. Untuk itu, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik pada tahun ini agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadinya lonjakan kasus Covid-19,” katanya.

Sementara itu Korlantas Polri menyiapkan 333 titik penyekatan di sejumlah jalur mudik untuk mengantisipasi masyarakat yang nekad mudik Lebaran 2021 sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah ditiadakan guna menekan laju penambahan kasus COVID-19 di Tanah Air.

“Titik penyekatan ini untuk memastikan masyarakat agar tidak mudik lebaran 2021 sebagaimana keputusan pemerintah,” kata Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam keterangan tertulis usai rapat bersama Kementerian Perhubungan di NTMC Polri, Jakarta, Jumat, (2/3).(red/pen)

Menteri PUPR Targetkan Tol Cisumdawu Sepanjang 60,10 Km Tuntas Akhir Tahun 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri PUPR Targetkan Tol Cisumdawu Sepanjang 60,10 Km Tuntas Akhir Tahun 2021

SuaraPemerintah.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) tuntas seluruhnya pada akhir tahun ini. Tol Cisumdawu sepanjang 60,10 km ini akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati dan diharapkan tuntas seluruhnya di akhir 2021.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 5 April 2021. Pihaknya meminta seluruh pihak terus berkoordinasi dan berupaya keras untuk mempercepat pembebasan lahan, sehingga penyelesaian Tol Cisumdawu sesuai target akhir 2021.

“Masalah pembebasan lahan ini saya minta dikeroyok agar konstruksinya bisa cepat bergerak, karena konstruksi hanya dapat berjalan cepat jika lahan sudah tersedia,” katanya.

Tol Cisumdawu sepanjang 60,10 km ini akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati dan diharapkan tuntas seluruhnya di akhir 2021 untuk mendukung fungsi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Untuk mempercepat pengadaan lahan, Kementerian PUPR melalui Satker Pembangunan Tol Cisumdawu, Ditjen Bina Marga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan instansi terkait lainnya.

Mekanisme pembebasan lahan sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan bilamana tidak terjadi kesepakatan harga lahan yang telah ditetapkan oleh penilai independen dilakukan konsinyasi atau titip uang ganti rugi di pengadilan.

Berdasarkan data untuk Seksi I Cileunyi – Rancakalong sepanjang 11,45 km konstruksinya mencapai 71,59 persen dengan progres lahan 97,74 persen. Selanjutnya Seksi II Rancakalong – Sumedang sepanjang 17,35 km progres konstruksinya 91,13 persen dengan capaian lahan 95,93 persen.

Untuk Seksi 3 dari Sumedang ke Cimalaka sepanjang 4,05 km konstruksinya telah rampung 100 persen. Kemudian pembangunan Seksi 4 Cimalaka – Legok sepanjang 8,20 km dan Seksi 5 Legok – Ujungjaya sepanjang 14,9 km saat ini telah dimulai pekerjaan site clearing dengan progres lahan masing-masing 39,71 persen dan 38.00 persen.

“Berdasarkan laporan, pada April lahan sudah bisa 70% untuk Seksi 4, sehingga konstruksi kita minta Mei sudah bisa bergerak,” ujar Basuki.

Selanjutnya Seksi 6 Ujungjaya – Dawuan sepanjang 6,06 km telah dimulai konstruksi pada Seksi 6A dengan progres 25,20 persen dan Seksi 6B sebesar 2,30 persen. Untuk pembebasan lahan mencapai 87,53 persen.

Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dari enam seksi, Seksi 1 dan 2 dikerjakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut.

Kemudian Seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan nilai investasi Rp8,41 triliun.

Dengan beroperasinya seluruh ruas Jalan Tol Cisumdawu dan nantinya terhubung dengan Jalan Tol Akses BIJB Kertajati akan mengurangi waktu tempuh dari Bandung sekitar 3 jam menjadi 1 jam. Dengan konektivitas yang semakin meningkat maka operasional bandara akan semakin meningkat dan kompetitif, sehingga diharapkan bisa menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Kehadiran Tol Cisumdawu sekaligus mendukung pengembangan kawasan “segitiga emas” Cirebon-Subang-Majalengka (Rebana) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan baru, serta menjadi salah satu tol dengan pemandangan yang indah seperti Tol Bawen-Salatiga karena menyuguhkan panorama pegunungan di Bumi Priangan. (red/pen)

Strategi Kemkominfo Dorong Percepatan Digitalisasi di Indonesia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memaparkan sejumlah strategi dalam rangka mempercepat proses transformasi digital di Indonesia.

Pembangun infrastruktur Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK), sinergisitas antar ekosistem digital, serta kolaborasi antara stakeholder menjadi hal mutlak yang harus dilakukan dalam mempercepat proses digitalisasi di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, nilai ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.

Mengutip hasil riset Google, Temasek dan Bain, Johnny menyebutkan, pada 2025 nilai ekonomi digital di Indonesia diperkirakan mencapai US$ 130 miliar. Jumlah valuasi ini, menjadikan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di kawasan Asean.

“Modal dasar akselerasi digital ini adalah penguatan dan pemerataan infrastruktur TIK. Pembangunan infrastruktur ini akan memperkuat transformasi digital di berbagai sektor,” kata Johnny melalui webinar Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Peluncuran Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) oleh Bank Indonesia (BI), Senin (5/4/2021).

Terkait pembangunan infrastruktur TIK, lanjut Johnny, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Bakti Kemkominfo serta pemberian insentif regulasi bagi operator seluler untuk menggelar layanan di wilayah non-3T.

“Hal ini untuk mendorong supaya operator seluler memberikan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan dan menghadirkan signal 4G di wilayah komersial yang saat ini masih blank spot. Kehadiran negara dibutuhkan untuk memperkuat skema pembiayan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Johnny.

Johnny mengungkapkan, selain melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pembangunan infrastruktur juga melalui pembiayaan dari operator telekomunikasi, melalui pembiayaan sektor private dan dana Universal Service Obligation (USO) yang dipungut oleh BLU Bakti Kemkominfo. “Komitmen pemerintah sudah sangat kuat melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang senantiasa dilakukan sampai 2024 nanti,” ungkap Johnny.

Sebagai gambaran, kata Johnny, pemenuhan akses internet di desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G, saat ini sebanyak 12.548 desa/kelurahan. Sebanyak 9.113 desa akan dibangun akses 4G oleh Kemkominfo. Sedangkan 3.435 desa/keluaran di wilayah komersial itu menjadi tanggung jawab operator seluler.

“Kami meminta operator seluler untuk memastikan komitmen ini dilaksanakan berbarengan, supaya selesai pada 2022, sehingga pemabngunan infrastruktur TIK lebih cepat 10 tahun dari rencana awal di tahun 2032,” tegas Johnny.

Selain itu, Johnny mengungkapkan, Kemkominfo juga memastikan optimalisasi penyediaan infrastruktur melalui penggelaran dan pemilihan teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan topografi yang beragam di Indonesia.

“Sebagai contoh, kita telah membangun di seluruh Indonesia baik oleh pemerintah dan operator seluler, jaringan fiber optik sepanjang 342.239 kilometer di darat dan di laut, termasuk palapa ring sepanjang 12.200 kilometer. Kita juga membangun lapisan midlle mile yang dikenal dengan fiber link, microwave link, dan saat ini, Indonesia menggunakan 9 satelit komersial. 5 satelit nasional dan 4 satelit asing untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi kita dengan kapasitas 50 Gbps,” ungkapnya.

Johnny menambahkan, pemerintah juga akan membangun dan menempatkan di slot orbit, satu satelit High Troughput Satelite (HTS) Satria 1, dengan kapasitas 150 Gbps atau 3 kali lipat dari 9 satelit yang saat ini digunakan Indonesia.

“Sebagai informasi, kontrak satelit Satria 1, financial close sudah selesai. Saat ini, proses produksi satelit sedang berlangsung di Prancis dan proses produksi roket peluncur sedang berlangsung di AS. Kita harapkan program ini selesai dengan baik. Dan kuartal IV 2023 nanti, kita sudah mempunyai satu satelit besar untuk mendukung upaya telekomunikasi nasional kita,” tutur Johnny.

Tak hanya itu, dalam rangka efisiensi fiskal, Kemkominfo juga membangun satu pusat data nasional global standar, dengan spesifikasi tier 4 dengan kapasitas 43.000 core dan 72 petabytes. Kehadiran pusat data nasional ini akan menggantikan 2.700 pusat data nasional yang saat ini dipakai secara nasional, dan 24.700 aplikasi-aplikasi yang tidak efisien atau tidak memenuhi standar global atau hanya 3% di antaranya saja yang memenuhi standar global.

“Kami harapkan dengan pembangunan pusat data nasional nanti, ada efiesiensi fiskal yang sangat signifikan, saya memperkirakan akan terjadi efisiensi tidak kurang dari Rp 20 triliun per tahun,” ungkap Johnny.

1...4,4004,4014,402...4,876Halaman 4,401 dari 4,876