Beranda blog Halaman 4402

PTPP Kantongi Kontrak Carry Over 69 Triliun Proyek Swasta, Berkontribusi 60% Pada Pendapatan Tahun 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
PTPP Kantongi Kontrak Carry Over 69 Triliun Proyek Swasta, Berkontribusi 60% Pada Pendapatan Tahun 2021

SuaraPemerintah.id –  Sekretaris Perusahaan PTPP Yuyus Yuarsa mengatakan, emiten konstruksi PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memiliki kontrak carry over dari tahun 2020 sebesar Rp 69 triliun. Kontrak carry over tersebut diperkirakan akan berkontribusi terhadap pendapatan PTPP tahun 2021 sebesar 60%.

Saat ini, PTPP masih dalam proses diskusi dengan pihak pemilik mengenai kelanjutan beberapa proyek dari sektor swasta yang terhenti. Kontrak-kontrak tersebut dibawa kembali ke tahun 2021 karena sebagian proyek PTPP tertunda akibat pandemi Covid-19. Jenis proyek yang mengalami penundaan rata-rata adalah proyek milik swasta seperti apartemen, hotel, dan proyek lain yang berhubungan dengan sektor properti.

“Hal tersebut sejalan dengan pasar properti yang sedang kurang menarik saat ini. Pada Desember 2020, sekitar 17% proyek dari sektor swasta terhenti karena pandemi Covid-19,” ungkap Yuyus, Senin, 29 Maret 2021.

Sejalan dengan hal tersebut maka PTPP menyiapkan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) hampir dua kali lipat dibanding alokasi capex 2020. Pada tahun ini, PTPP menyiapkan capex sebesar Rp 6,2 triliun, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar Rp 3,5 triliun.

“Sumber pendanaan capex perusahaan berasal dari internal kas perusahaan, recycling aset, dan sumber pendanaan lainnya,” ungkap Yuyus.

Rencananya, sebesar 30% capex akan diperuntukkan bagi perusahaan induk, sementara 70% untuk entitas anak perusahaan. Penggunaan capex akan didominasi pada proyek pengembangan jalan tol sebesar 37%, proyek pengembangan properti dan residential sebesar 9%, pengembangan kawasan dan bandar udara sebesar 12%, dan pengembangan investasi di anak perusahaan sebesar 33%.

PTPP menargetkan kontrak baru untuk tahun ini dapat naik 35% dari raihan di tahun 2020 silam. Dengan target tersebut, perusahaan pun optimistis pendapatan usaha naik 40% dan laba bersih terkerek 50%. Di mana raihan kontrak baru perusahaan di tahun lalu sebesar Rp 22 triliun. Artinya, tahun ini, PTPP menargetkan kontrak baru yang dapat dikantongi perusahaan sebesar Rp 30 triliun.

Sejalan dengan kenaikan target kontrak baru tersebut, PTPP membidik pendapatan usaha pada 2021 dapat tumbuh 35% dan laba bersih meningkat 235%. Sebagai gambaran, sepanjang sembilan bulan pertama 2020, PTPP membukukan pendapatan sebesar Rp 10,02 triliun dengan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada periode sebesar Rp 26,37 miliar. (red/pen)

Hari Ini, Kemenag Cairkan Dana BOS Madrasah Swasta Rp3,6 Triliun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) akan mencairkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah swasta, mulai hari ini, Rabu (31/3/2021). Penyaluran Dana BOS tahun ini diketahui berbeda dengan sebelumnya.

“Insya Allah tidak kurang dari Rp3,6 triliun dana BOS bagi madrasah swasta akan mulai dikucurkan besok pagi (hari ini, red),” kata Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Umar di Jakarta, Selasa 30 Maret 2021.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyaluran BOS madrasah swasta tidak lagi dilakukan oleh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, melainkan dilakukan dari pusat.

“Kami berharap dengan kebijakan ini, penyaluran dana BOS dapat termonitor dengan baik,” imbuhnya.

Umar berharap madrasah dapat memanfaatkan dana BOS yang disalurkan secara optimal. Adapun indikator dana BOS bermanfaat, menurut Umar adalah jika seluruh pembelanjaan dilakukan untuk menunjang proses belajar dan mengajar, untuk menunjang prestasi siswa madrasah.

“Dan jangan lupa pikirkan para operator. Karena peran operator adalah sangat penting. Mohon dibantu kelancaran tugas kawan-kawan operator,” tukas Umar.

Apalagi menurutnya, saat ini sistem penganggaran hingga pelaporan dana BOS dilakukan terintegrasi melalui sistem aplikasi digital. “Ini salah satu inovasi kita untuk memperbaiki tata kelola madrasah,” tutur Umar.

Selanjutnya, pengelola BOS madrasah dapat mengakses portal https://bos.kemenag.go.id untuk melakukan pelaporan. “Bila masih ada pertanyaan seputar pengelolaan BOS, rekan-rekan juga bisa mengakses Madrasah Digital Care. Nanti bisa berkonsultasi Nanti bisa berkonsultasi dengan life agent kami yang siap untuk membantu,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tahun 2021.

Mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun lalu mendapat respons positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019.

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Sutanto menjelaskan, sejak 2020 anggaran BOS sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim adalah agar anggaran BOS bisa disalurkan langsung ke sekolah. Tujuannya agar sekolah tidak terlambat menerima dana BOS.

Pertamina Prime, Kapal Tanker Raksasa Dinyatakan Layak dan Siap Berlayar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina International Shipping (PIS), melaksanakan delivery kapal tanker raksasa, Very Large Crude Carrier (VLCC) , yang berkapasitas 2 juta barel yang dinamai VLCC Pertamina Prime di Galangan Japan Marine United (JMU), Jepang.

Acara delivery Pertamina Prime dihadiri secara langsung oleh Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia Tri Purnajaya serta secara daring oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati untuk melakukan naming, dan oleh Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Erry Widiastono bersama dengan jajaran direksi PIS.

Kapal yang sudah melakukan sea trial pada 8 Maret 2021 hingga 13 Maret 2021 di Goto Islands of Nagasaki Prefecture, Jepang ini akan ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan feedstock kilang yang dijalankan oleh Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina.

Setelah melakukan tahapan uji coba selama 6 hari, akhirnya Pertamina Prime dinyatakan layak untuk dilayarkan di perairan Internasional. Sebelumnya, Pertamina Prime juga telah melakukan keel laying yang dilaksanakan pada 5 Oktober 2020 dengan peletakan Block No. G1-6AP seberat sekitar 533 ton.

Peletakan lunas pertama ini menandai milestone dimulainya konstruksi fisik joint erection/block kapal di Dry Dock No. 2, Galangan JMU Ariake. Pekerjaan konstruksi terkait dengan lambung kapal Pertamina Prime telah selesai dan memenuhi conformance sesuai completion certificate pada 29 Desember 2020.

Kemudian, milestone pembangunan dilanjutkan dengan launching kapal pada 19 Januari 2021 yang disaksikan oleh manajemen Pertamina melalui Live Streaming Event.

“Dengan hadirnya Pertamina Prime ini, kami harap dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan feedstock kilang di Indonesia serta untuk mengamankan pasokan kebutuhan minyak mentah ke refinery atau kilang Pertamina,” ujar Tri Purnajaya, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Jepang seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (30/3/2021).

Dibangun sejak Desember 2019, Pertamina Prime merupakan kapal single screw driven single deck type crude oil tanker dengan panjang 330 meter dan draft 21.55 meter. Berbagai keunggulan juga dimilikinya, di antaranya adalah menggunakan teknologi Super Stream Duct pada desain kapal sehingga membuat performa VLCC Pertamina Prime memiliki kecepatan trial sebesar 16.9 knot, serta efisiensi fuel oil consumption (metric Ton/day) mencapai 20-25 persen dibanding kapal sejenis dengan design lama.

Selain itu, kapal VLCC mutakhir ini juga telah memenuhi requirement terminal modern di dunia dan regulasi internasional yaitu IMO Annex VI Tier III yang berguna untuk pembatasan emisi gas buang Sulphur Oxide (SOx) dan Nitrogen Oxide (NOx). Memiliki kapasitas daya angkut yang besar membuat VLCC Pertamina Prime dapat memperkuat jaminan stok dan ketahanan energi nasional yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi negara Indonesia.

Kapal tanker VLCC ini ditugaskan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan feedstock kilang yang dijalankan oleh Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina. Setelah melakukan tahapan uji coba selama 6 hari, akhirnya Pertamina Prime dinyatakan layak untuk dilayarkan di perairan Internasional.

“Dengan hadirnya Pertamina Prime ini, kami harap dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan feedstock kilang di Indonesia serta untuk mengamankan pasokan kebutuhan minyak mentah ke refinery atau kilang Pertamina,” ujar Direktur Utama PIS, Erry Widiastono, Rabu (31/3/2021).

Dengan keberadaan Pertamina Prime, perseroan meyakini akan mampu mendukung lancarnya penyaluran energi nasional dan membawa PIS sebagai perseroan pelat merah shipping terbaik.

Dibangun sejak Desember 2019, Pertamina Prime, menjadi kapal single screw driven single deck type crude oil tanker dengan panjang 330 meter dan draft 21.55 meter.

Memiliki kapasitas daya angkut yang besar membuat VLCC Pertamina Prime dapat memperkuat jaminan stok dan ketahanan energi nasional yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

Tingkatkan Kompetensi Pengetahuan Pustakawan, KKP Gelar Forum Komunikasi Perpustakaan

Penulis
Sopyan
-
Tingkatkan Kompetensi Pengetahuan Pustakawan, KKP Gelar Forum Komunikasi Perpustakaan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan forum komunikasi perpustakaan khusus lingkup KKP secara berani dan luring melalui aplikasi Zoom dan di ruang diskusi Perpustakaan Kelautan Indonesia Archivelago.

Forum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pustakawan, serta sebagai sarana diskusi dan koordinasi antar pustakawan dan pengelola lingkup perpustakaan KKP.

“Forum perpustakaan diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan terkait literasi digital, khususnya bagi para pustakawan yang terlibat dalam pengelolaan lingkup lingkungan KKP,” kata Agung Tri Prasetyo, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri saat membuka forum di Jakarta, Selasa (30/3 / 2021).

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar mengatakan forum dirancang untuk menyiapkan pustakawan dan pengelola perpustakaan lingkup KKP dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana fungsi perpustakaan adalah wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

“Kali ini, tema yang diangkat adalah Inovasi Perpustakaan Khusus di Era Informasi Digital. Perpustakaan dengan basis teknologi informasi diperlukan untuk peningkatan budaya literasi masyarakat dalam rangka mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat,” ungkap Antam.

Pandemi Covid-19 memaksa pemanfaatan teknologi informasi secara lebih masif, termasuk pada bidang perpustakaan. Oleh karena itu, pustakawan dan pengelola perpustakaan KKP harus siap dan memiliki kompetensi yang memadai dalam pemanfaatan teknologi dalam melayani pengguna perpustakaan KKP secara fisik maupun daring.

“Pustakawan dan pengelola perpustakaan lingkup KKP perlu untuk selalu beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan di era informasi digital ini,” ungkap Agung.

Lebih lanjut, acara ini juga diselenggarakan KKP sebagai salah satu upaya dalam mengevaluasi ketersediaan fasilitas perpustakaan lingkup KKP secara kuantitas maupun kualitas.

Dalam aspek pengolahan koleksi perpustakaan, adanya sistem otomasi perpustakaan memungkinkan seluruh kegiatan pengolahan koleksi perpustakaan dapat dilakukan menggunakan aplikasi pengelolaan perpustakaan, termasuk penentuan tajuk subjek dan klasifikasi koleksi perpustakaan secara online.

Hasilnya, inovasi tersebut dapat meningkatkan kualitas temu kembali koleksi perpustakaan. Inovasi juga dapat diterapkan dalam pelayanan kepada pengguna perpustakaan.

Dalam hal ini, diperlukan pengetahuan dan kemampuan pustakawan sehingga pustakawan memiliki peran dalam mendorong masyarakat untuk mahir dalam memanfaatkan sumber dan media informasi sehingga peka dan kritis terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Forum komunikasi menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional, Senayan Library Management System (SLiMS), Indonesia One Search, serta Biro SDM Aparatur dan Organisasi, KKP.

Pada akhir acara forum komunikasi perpustakaan, diberikan apresiasi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Terbaik kepada Pustakawan lingkup KKP. Untuk Pustakawan Tingkat Terampil, apresiasi diberikan kepada Kariman, Pustakawan Pelaksana pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal.

Adapun untuk Pustakawan Tingkat Ahli, apreasiasi diberikan kepada Ketut Masiani, Pustakawan Pertama pada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.

Targetkan Perbaikan Tata Kelola Pembangunan ZI, Kemen PPPA Sebut 5 Penguatan Pembangunan

Penulis
Sopyan
-
Targetkan Pembangunan Pembangunan Zona Integritas, Kemen PPPA Sebut 5 Penguatan Pembangunan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menargetkan Perbaikan Tata Kelola Pembangunan Zona Intergritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Koupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2021. Inspektur Kemen PPPA, Fakih Usman menyebutkan ada 5 komponen yang akan didorong untuk penguatan pembangunan ZI di lingkungan Kemen PPPA di Tahun 2021.

“Pertama kami akan memperkuat komitmen. Kedua, kerangka kebijakan. Ketiga, kelembagaan atau struktur baik ditingkat kementerian maupun di tingkat satuan kerja. Keempat, penguatan sumber daya manusia yang akan menjalankan ZI tersebut. Kelima, upaya meningkatkan sarana prasarana Kemen PPPA yang akan mendukung pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM,” ujar Fakih Usman dalam kegiatan Coffee Morning ‘Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kemen PPPA’, Selasa (30/03).

Sesuai arahan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga salah satu upaya yang dilakukan Kemen PPPA untuk mencapai target WBK dan WBBM tersebut adalah dengan membangun komitmen bersama melalui penandatanganan Pakta Integritas. Penandatanganan Pakta Integritas rencananya akan ditandatangani oleh seluruh pejabat dan pegawai di Kemen PPPA.

“Mari kita bangun komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui budaya integritas, melalui budaya melayani yang baik, dimulai dari diri sendiri dan tentu nantinya akan berdampak pada organisasi,” kata Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Perjalanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kemen PPPA telah diawali dengan pencanangan sejak 16 Maret 2016 lalu. Meski belum memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kemen PAN-RB, Kemen PPPA bertekad untuk terus berproses dan memperbaiki sistem birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menteri Bintang juga mendorong agar jajaran di Kemen PPPA tetap semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan praktik nyata dan impelementasi nilai-nilai budaya Peduli (Professional, Equal, Dedikasi, Unggul, Loyalitas, dan Integritas) dalam perilaku sehari-hari.

“Saya yakin dan percaya dengan semangat yang kita harapkan itu dapat kita wujudkan. Tidak ada istilah yang tidak mungkin dan tidak bisa. Perjuangan selama 4 tahun telah kita lakukan sejak dicanangkan, inilah yang menjadi evaluasi kita, apa kelemahan-kelemahan dan yang perlu kita perbaiki ke depan harus menjadi PR bersama. Intinya kebijakan dan regulasi tidak membawa dampak yang besar tanpa kerja-kerja nyata yang kita implementasikan,” jelas Menteri Bintang.

Plt Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), Agus Uji Hantara menekankan dibutuhkan pemahaman yang utuh sehingga pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemen PPPA dapat sempurna dilakukan.

“Ketika kita ingin mewujudkan dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik, perlu membangun 3 budaya. Budaya intergitas tinggi, budaya kinerja tinggi, dan budaya melayani dengan baik, inilah yang harus menjadi pegangan kita bersama. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang utuh, serta komitmen bersama dan nyata bahwa tidak sekedar pakta integritas tetapi harus juga ditindaklanjuti,” ujar Agus.

Dalam kegiatan tersebut Menteri Bintang juga memberi apresiasi kepada pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN) tercepat dan tepat waktu. Menteri Bintang juga berharap agar kewajiban tersebut memunculkan kepatuhan dan kesadaran diri tanpa perlu terus diingatkan.

 

Menkeu Dampingi Presiden Tinjau Vaksinasi bagi Pelaku Perbankan dan Pasar Modal

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sektor finansial merupakan salah satu sektor penting untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan vaksinasi bagi pelaku pada sektor finansial turut menjadi perhatian dan prioritas.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat mendampingi Presiden Republik Indonesia meninjau pelaksanaan vaksinasi para pelaku perbankan dan pasar modal, di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Rabu (31/03).

“Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan perhatian Bapak Presiden supaya kegiatan ekonomi segera pulih kembali. Untuk sektor finansial, apakah itu perbankan maupun pasar modal memang menjadi prioritas kita semua. Kita berharap semua sektor segera pulih kegiatannya untuk mendukung seluruh pemulihan ekonomi. Jadi saya berharap seluruh teman-teman yang ada di sektor keuangan baik itu di perbankan, di non bank dan juga di capital market semuanya bisa kembali memiliki confidence, karena (itu) sangat menentukan pemulihan ekonomi kita semuanya,” kata Menkeu.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bahwa penggerak utama perekonomian nasional adalah sektor konsumsi, investasi, ekspor-impor, dan perbankan. Menurut Presiden, pasar modal merupakan bagian yang sangat penting bagi bergeraknya perekonomian Indonesia.

“Oleh sebab itu, pagi hari ini kita melakukan vaksinasi besar-besaran di perbankan dan pasar modal terutama bagi yang setiap hari berhadapan dengan pelanggan, berhadapan dengan masyarakat baik itu customer service yang melayani pelanggan maupun teller yang juga melayani masyarakat. Ini yang diberikan prioritas terlebih dahulu,” tegas Presiden.

Dengan pelaksanaan vaksinasi ini, Presiden berharap agar aktivitas di pasar modal dan perbankan terlindungi dari tertularnya Covid-19. Dengan begitu semua kegiatan pada sektor tersebut bisa berjalan normal kembali.

Terakhir, Menkeu pun tetap mengingatkan agar seluruh peserta vaksin dapat terus menjaga ketat protokol kesehatan dan selalu menerapkan 5M dalam setiap aktivitas sehari-hari.

 

Karyawan Pos Indonesia Ikuti Program Vaksinasi Yang Digelar Kementerian BUMN

Penulis
Rudi Sukmana
-
Karyawan Pos Indonesia Ikuti Program Vaksinasi Yang Digelar Kementerian BUMN

SuaraPemerintah.id – Sejak tanggal 8 Maret 2021, Kementerian BUMN memulai kegiatan Sentra Vaksinasi Bersama BUMN. Program Sentra Vaksinasi Bersama BUMN sampai saat ini masih berlangsung dan diberikan kepada Lansia dan segenap Pelayan Publik BUMN termasuk karyawan PT Pos Indonesia (Persero).

Vaksinasi diselenggarakan di Istora Senayan, PRPP Semarang, Grand City Surabaya dan Provinsi lainnya di Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong percepatan program vaksinasi nasional demi mencapai target satu juta vaksin per bulan. Kegiatan yang merupakan hasil kolaboratif antara Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan Indonesia Healthcare Corporation akan difokuskan terlebih dahulu bagi para lansia.

Sinergi antar lembaga pemerintahan dan daerah ini dilakukan untuk mendukung tahap kedua vaksinasi nasional yang menyasar kalangan lanjut usia di DKI Jakarta.

Percepatan vaksinasi nasional harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia Sehat segera mungkin. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan daerah harus berjalan cepat dan strategis. Ini momen krusial agar kita semua mempercepat program Indonesia Sehat demi mendukung Indonesia Bekerja. Lansia sebagai yang paling rentan, harus didahulukan,” ,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta.

Kementerian BUMN menjadi lokomotif hadirnya Sentra Vaksinasi Bersama ini demi mempermudah akses bagi publik, serta mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi program pemerintah. Direncanakan Sentra Vaksinasi COVID-19 berlangsung juga di kota-kota lain yang membutuhkan percepatan.

“Sama seperti dengan apa yang kami lakukan di DKI Jakarta, kami juga akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yang membutuhkan percepatan dan tentunya Kementerian Kesehatan,” tambah Erick.

“Kami bersyukur, perusahaan-perusahaan BUMN sejak COVID-19 merebak, sudah saling bersinergi dan kolaborasi untuk mengatasi pandemi. Kini dengan program vaksinasi nasional, saya juga ajak semua BUMN untuk saling bahu-membahu mempercepat vaksinasi nasional,” tegas Menteri Erick Thohir.

Kementerian BUMN dan BUMN telah mengambil peran penting dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi COVID-19 nasional. Mulai dari pengadaan PCR, persiapan Wisma Atlet sebagai Rumah Sakit Darurat, diplomasi vaksin secara bilateral dan multilateral.

Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero), Tata Sugiarta menyampaikan, bahwa Pos Indonesia sebagai BUMN yang fokus dalam pelayanan publik terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat oleh karena itu karyawan sebagai pelayan publik harus segera diberikan vaksinasi sehingga lebih percaya diri dan aman dalam melayani masyarakat Indonesia sesuai dengan pelayanan publik bidang kurir, logistik dan jasa keuangan. Terutama juga saat ini karyawan kami mengemban tugas distribusi Bantuan Langsung Tunai di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih jauh Tata menyampaikan bahwa vaksinasi karyawan juga dalam rangka pengendalian pandemik di Republik tercinta. Kami sangat mengapresiasi kegiatan Sentra Vaksinasi Bersama BUMN ini dan berterima kasih karena karyawan Pos dan BUMN lainnya sebagai pelayan publik mendapat perhatian dan prioritas dalam menerima vaksinasi dari Pemerintah melalui Kementerian BUMN.

Selain mengikuti program vaksinasi dari Kementerian BUMN, pensiunan dan karyawan juga dapat melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan yang disediakan Pemerintah. Ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat bergerak cepat untuk membentuk herd immunity di tiap klaster.

“Kami berharap, adanya kegiatan vaksinasi ini dapat mendukung karyawan yang berada di garda terdepan untuk bekerja dan berkontribusi secara maksimal terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Uji Coba Fasilitas Akses Sepeda Nonlipat di MRT Jakarta, Gubernur DKI Canangkan di Tiga Stasiun

Penulis
Rudi Sukmana
-
Uji Coba Fasilitas Akses Sepeda Nonlipat di MRT Jakarta, Gubernur DKI Canangkan di Tiga Stasiun

SuaraPemerintah.id – Bertepatan dengan peringatan tahun ke-2 beroperasinya MRT Jakarta, pada Rabu (24-3-2021) lalu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti uji coba publik terhadap fasilitas baru yang disediakan di MRT Jakarta, yaitu akses sepeda nonlipat.

Ia tiba di Stasiun Lebak Bulus Grab sekitar pukul 06.30 WIB ditemani oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Achmad Riza Patria, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo yang bersepeda dari kediaman Gubernur Anies.

Rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar serta Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Muhammad Effendi.

Selama berada di Stasiun Lebak Bulus Grab, Gubernur Anies terlihat antusias dan berdiskusi dengan direksi terkait fitur baru tersebut.

Ia juga terlihat menjajal area parkir sementara yang diletakkan di sekitar mesin penjual tiket (ticket vending machine) dan musala serta toilet stasiun.

Rombongan kemudian menggunakan ratangga tujuan Stasiun Bundaran HI pukul 06.44 WIB. Sesampainya di Stasiun Bundaran HI, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Balaikota Provinsi DKI Jakarta dengan bersepeda.

“Pagi ini, Gubernur mencanangkan pelaksanaan kegiatan pemberian akses sepeda nonlipat di MRT Jakarta. Kita melakukannya di tiga stasiun, yaitu Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, dan Bundaran HI. Tadi ada beberapa masukan yang diberikan oleh beliau seperti menambah rambu petunjuk (signage), tempat antre, dan sosialisasi kepada masyarakat,” ungkap William.

“Secara keseluruhan beliau merasa puas dengan fasilitas ini dan beliau mengimbau agar dalam pelaksanaannya dapat melibatkan saran dari publik serta terus melakukan peningkatan kenyamanan para pengguna MRT Jakarta,” lanjut ia.

William juga menyebutkan bahwa penyediaan fasilitas ini telah melalui kajian yang dalam dan melibatkan sejumlah pihak terkait seperti komunitas Bike to Work dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia..

Saat ini, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menyediakan akses sepeda nonlipat di tiga stasiun, yaitu Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, dan Bundaran HI. Di setiap stasiun tersebut juga disediakan fasilitas parkir sementara di sejumlah titik seperti sekitar mesin penjual tiket (ticket vending machine), toilet, dan musala.

Meski demikian, pengguna sepeda nonlipat hanya boleh menggunakan MRT Jakarta di luar jam sibuk (07.00—09.00 dan 17.00—19.00), menggunakan kereta nomor enam di setiap rangkaian, serta maksimal empat sepeda per keberangkatan.

Saat tiba di salah satu stasiun tersebut, pengguna sepeda nonlipat dapat masuk ke stasiun melalui tangga yang telah diberi akses khusus menuju area beranda peron. Setelah mengikuti prosedur pengecekan suhu, pemeriksaan barang, dan pengetapan tiket, selanjutnya mengikuti rambu yang akan mengarahkan ke tangga menuju area peron.

Di dalam kereta, telah disediakan tanda penempatan sepeda. Pengguna sepeda nonlipat juga dapat menggunakan fasilitas ini apabila hanya ingin menyeberang jalan dan tidak masuk ke area beranda peron berbayar (paid concourse) di stasiun tersebut.

Pemerintah dan IEA Kerjasama Akselerasi Program Transisi Energi Indonesia di Tingkat Internasional

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemerintah dan IEA Kerjasama Akselerasi Program Transisi Energi Indonesia di Tingkat Internasional

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia dan International Energy Agency (IEA) membangun kolaborasi baru guna mengakselerasi program transisi energi, pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat pemulihan ekonomi dari dampak krisis COVID-19. Kerja sama ini memungkinkan Indonesia dan IEA membangun kemitraan baru serta meluncurkan alur kerja baru untuk mendukung kepemimpinan Indonesia pada bidang energi di tingkat internasional.

Sejak 2015 IEA telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan program transisi energi bersih dari IEA telah memperkuat keterlibatan ini. Atas dukungan program ini, Indonesia memprioritaskan sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dan teknologi energi bersih pada 2021 serta membuat peta jalan (roadmap) energi nasional yang baru.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol pada Selasa, 30 Maret 2021. Pihaknya mengumumkan kerja sama bidang transisi energi sebagai upaya Indonesia menjalankan transisi energi.

“Indonesia telah menetapkan target EBT yang ambisius dalam kebijakan transisi energi dan strategis nasional melalui penyusunan Grand Startegi Energi Nasional. IEA menjadi mitra utama selama bertahun-tahun dalam membantu Indonesia mencapai tujuan tersebut. Saya senang IEA akan meningkatkan dukungan ini melalui aliansi IEA-Indonesia guna mewujudkan target tersebut,” kata Arifin.

Kerja sama ini juga sebagai kerangka kerja guna mendukung pengembangan kebijakan, mempercepat transisi energi Indonesia, dan memobilisasi keterlibatan politik tingkat tinggi. Selain itu kerja sama juga memungkinkan Indonesia dan IEA membangun kemitraan baru serta meluncurkan alur kerja baru untuk mendukung kepemimpinan Indonesia pada bidang energi di tingkat internasional.

Pada 2022, Indonesia akan menggelar Presidensi G20 dan pada 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN. Selama periode kritis kepemimpinan Indonesia di dunia internasional tersebut, kunci utama yang harus dipastikan adalah memastikan perekonomian di seluruh dunia segera bangkit dari krisis COVID-19 secara berkelanjutan dan tangguh.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan dukungannya terhadap inisiasi aliansi Indonesia dengan IEA untuk mengawal transformasi menuju energi bersih dan terbarukan.

Mulai 2021 kerja sama tersebut akan mendukung proses transisi energi dan modernisasi ekonomi Indonesia, termasuk peningkatan sistem ketenagalistrikan, penggunaan EBT,  implementasi efisiensi energi, dan penguatan investasi energi.

“Saat Indonesia keluar dari krisis COVID-19 dan mengambil langkah besar untuk menumbuhkan ekonomi dan memodernisasi sektor energi, kebijakan yang diambil dalam beberapa tahun ke depan akan berdampak besar pada tren energi regional dan global. Saya sangat senang dapat meluncurkan aliansi baru ini dengan Menteri Tasrif dan merasa terhormat mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo dalam upaya penting ini,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol.

Kerja sama ini bertujuan membuat kemajuan pada 2021 guna meningkatkan dukungan IEA dan dunia internasional terhadap ambisi Indonesia. Hal ini akan didukung oleh posisi IEA dalam G20, yang memungkinkannya untuk mendukung Indonesia menjadi Presiden G20 pada 2022. Langkah ini sebagai upaya mendesiminasikan informasi memperkuat dukungan dalam terhadap Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2023.

IEA tengah membuka jalan menuju transisi energi bersih secara global melalui posisinya sebagai pemegang sumber terpercaya terkait data berkelas dunia, analisis, dan rekomendasi kebijakan, dan bekerja di lapangan dalam membantu pemerintah mengimplementasikan kebijakan menjadi aksi nyata. (red/pen)

IMI Sebut Indonesia Siap Gelar Ratusan Kejuaraan Balap Motor Mobil Tahun ini, Tingkat Nasional dan Internasional

Penulis
Andik Irwanto
-
IMI Sebut Indonesia Siap Gelar Ratusan Kejuaraan Balap Motor Mobil Tahun ini, Tingkat Nasional dan Internasional

SuaraPemerintah.id – Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan tahun ini Indonesia akan menggelar seratusan agenda balap, meliputi 50 kejuaraan balap motor serta 56 kejuaraan balap mobil di tingkat nasional. Selain itu akan ada dua balap motor tingkat internasional yakni dua putaran MXGP dan dua balap mobil TCR Asia dan Asian Gokart berskala internasional.

Hal ini diungkapkan oleh Bambang Soesatyo dalam perayaan HUT ke-115 IMI, secara virtual di Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021.

“Implementasinya, pada tahun 2021 ditargetkan ada 50 kejuaraan balap motor tingkat nasional dan 2 kejuaraan balap motor tingkat internasional (2 putaran MXGP), ditambah tujuh seri lomba balap motor bebek memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia,” katanya.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan, selain dua agenda berskala nasional tersebut, akan ada dua balap motor tingkat internasional yakni dua putaran MXGP dan dua balap mobil TCR Asia dan Asian Gokart berskala internasional.

“Serta 56 kejuaraan balap mobil tingkat nasional dan 2 kejuaraan balap mobil tingkat internasional (TCR Asia dan Asian Gokart),” ujar Bambang.

Terkait penyelenggaraan balap gokart, Bamsoet menjelaskan bahwa IMI akan memfasilitasi pembangunan sarana olahraga otomotif seperti sirkuit internasional Gokart di Pecatu, Bali dan sirkuit internasional F1 di Jembrana, Bali. Mereka juga akan mengembangkan sirkuit yang sudah ada, misalnya Sirkuit Sentul.

Bamsoet menjelaskan, IMI akan memakai kendaraan listrik sebagai official car dalam upaya mendukung Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

“Negara juga bisa mengalihkan subsidi BBM ke sektor lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan riset. Dalam rentang waktu 2014-2019, jumlah subsidi BBM mencapai Rp700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp16,6 triliun,” kata Bamsoet, terkait manfaat menggunakan mobil ramah lingkungan.

Di luar kompetisi, Bamsoet juga menjelaskan bahwa IMI bermitra dengan Badan Narkotika Nasional untuk mendirikan pusat rehabilitasi narkoba. Sedangkan berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani bersama Korlantas Polri pada 10 Maret 2021, IMI juga akan membangun sirkuit offroad di kawasan Indonesia Safety Driving Center (ISDC), Pusdik Lantas Polri, di Tangerang Selatan.

“Serta memanfaatkan lahan ISDC seluas 10 hektar untuk pelatihan safety driving dan safety riding kepada masyarakat, dengan pelatih profesional yang berasal dari para pembalap seperti Rifat Sungkar, Ananda Mikola, dan Moreno Soeprapto,” terang Bamsoet. (red/pen)

1...4,4014,4024,403...4,871Halaman 4,402 dari 4,871