Beranda blog Halaman 4426

Sandiaga Uno Targetkan Sektor Parekraf Berkontribusi 10-12 persen Pada PDB 10 Tahun ke Depan

Penulis
Andik Irwanto
-
Sandiaga Uno Targetkan Sektor Parekraf Berkontribusi 10-12 persen Pada PDB 10 Tahun ke Depan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan mencapai 10-12 persen dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Kini target tak lagi berfokus pada jumlah wisatawan yang hadir, melainkan meningkatkan kualitas dan mengandalkan wisatawan Nusantara.

Hal ini dipaparkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertajuk “Reimagining The Future of Indonesia,” di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021.

“Saat ini kontribusi sektor parekraf terhadap PDB sekitar 4,3 persen. Saya menargetkan 5-10 tahun lagi kontribusinya bisa mencapai 10-12 persen dari PDB,” katanya

Sandiaga Uno menyebutkan kini target Kemenparekraf tak lagi berfokus pada jumlah wisatawan yang hadir, melainkan meningkatkan kualitas dan mengandalkan wisatawan Nusantara.

“Selama ini kita kan selalu memasang target berapa banyak jumlah wisatawan yang hadir ke Indonesia. Saya ingin mengubah target itu dari quantity menjadi quality. Kami juga tidak mau hanya mengandalkan kepada wisatawan mancanegara tapi juga harus menambah jumlah wisatawan nusantara,” tambah Sandiaga.

Untuk mencapai target tersebut, kata dia, Kemenparekraf melakukan dua kampanye nasional yaitu Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Karena itu, Kemenparekraf perlu berkolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan media untuk bisa kembali membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, lanjut Sandi, pemerintah juga mempunyai 5 destinasi Bali baru yang diharapkan bisa mempercepat pemulihan industri pariwisata.

“Jadi, kita tetap berharap jumlah wisatawan ke Bali tetap meningkat namun, dengan adanya 5 Bali baru ini bisa menambah jumlah wisatawan. Jadi 5 Bali baru ini tidak mengambil kuenya Bali tapi justru untuk memperbesar jumlah wisatawan sehingga bisa memperbesar kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB,” jelas Sandiaga.

Ia optimistis kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun ini akan membantu pemulihan ekonomi nasional.

“Bringing back tourism means bringing back economy. Karena industri pariwisata itu adalah baecons of hope yang bisa membuka peluang tenaga kerja. Saya berharap semua destinasi wisata sudah menjalankan dengan ketat protokol kesehatan sehingga wisatawan tidak ragu lagi untuk berlibur,” jelas Menparekraf.

Pariwisata termasuk salah satu sektor yang terkena dampak paling parah dari pandemi COVID-19. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) turun dari 16 juta pada 2019 menjadi 4,08 juta pada 2020 atau sebanyak 75 persen.

Kemudian pada 2019 devisa sektor pariwisata mencapai 16,9 miliar dolar AS. Namun, pada 2020 turun drastis menjadi 3,54 miliar dolar AS. Begitu juga dengan jumlah tenaga kerja pariwisata juga mengalami penurunan menjadi 13,97 juta orang di 2020 dari sebelumnya 14,96 juta orang pada 2019.(red/pen)

Sharp Indonesia Serius Garap Pasar Notebook Indonesia

Penulis
Rudi Sukmana
-
Resmi Akuisisi Dynabook, Sharp Indonesia Serius Garap Pasar Notebook Indonesia

SuaraPemerintah.id – Pada akhir Juni 2020 lalu Sharp Corp. secara resmi mengakuisisi 100% Dynabook Inc. selaku anak usaha Toshiba yang fokus pada produk notebook dan juga laptop. Di bawah merek Sharp, Dynabook semakin agresif untuk memasuki pasar yang kian berkembang di masa pandemi ini khususnya di pasar notebook Indonesia.

Sukses meluncurkan lini produk pertamanya pada 17 Agustus 2020 lalu melalui produk Satellite tipe L-40 G , pada Februari 2021 Sharp Indonesia kembali  mengeluarkan Dynabook Satellite tipe C-40 guna memberikan pilihan produk bagi konsumen,  baik dari segi fitur maupun harga.

Ardy selaku Head of Marketing AUVI Product Strategy Division menyatakan bahwa, “Indonesia memiliki pasar yang cukup besar dengan angka penjualan sekitar 120.000 unit per bulannya, dengan nilai sebesar Rp 600 miliar. Dimana pangsa pasar sebesar 80% masih didominasi oleh produk di bawah Rp 7 juta dan 20% untuk kategori produk di atas Rp 7 juta”.

Guna menjawab tantangan dari keadaan pasar notebook di Indonesia, Sharp Indonesia melalui Dynabook menghadirkan beberapa varian produk, mulai dari harga Rp 8 juta hingga Rp 16 juta yang menargetkan kelas menengah dan premium.

Ke depannya Sharp Indonesia telah mempersiapkan untuk memperluas pangsa pasarnya dengan masuk ke pangsa pasar notebook di bawah Rp 7 juta.

Menyasar generasi muda dan juga pelajar, Dynabook akan mengembangkan penjualan melalui kanal online maupun offline store. Selain itu Sharp juga berencana untuk memperluas pangsa pasar melalui toko-toko elektronik rekanan di pusat-pusat perbelanjaan elektronik.

Melihat jajaran produk notebook di Indonesia, menurut Ardy, Dynabook memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing melalui keunggulan-keunggulan produknya.

“Saat ini Dynabook merupakan satu-satunya merek notebook Jepang yang ada di Indonesia. Hal ini tentu menjadi pembeda yang dapat meningkatkan value dari Dynabook, ditunjang dengan kualitas dan durabilitas khas Jepang tentu akan menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih sebuah produk Notebook dan Laptop”, ujar Ardy.

Memasuki kuartal kedua di tahun 2021, Sharp Indonesia semakin optimis akan mampu mencatat angka penjualan yang lebih baik dari kuartal sebelumnya.

“Dengan dimulainya vaksin Covid-19 memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat Indonesia untuk kembali membelanjakan uang mereka untuk membeli barang-barang sekunder seperti produk elektronik bahkan untuk pergi berlibur” ungkap Andry selaku National Sales Senior General Manager PT Sharp Electronics Indonesia.

Menambah kategori produk baru seperti notebook dan smartphone merupakan salah satu strategi yang dilakukan Sharp Indonesia untuk meningkatkan dan memperluas pangsa pasar. Menjadikan produk notebook sebagai salah satu produk backbone dimasa yang akan datang.

“Kami berusaha untuk dapat menembus omzet penjualan sebesar Rp.12 triliun setahun. Guna mencapai angka tersebut kami terus berusaha menggali potensi dengan meluncurkan kategori produk-produk baru yang memang sesuai dengan masa dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Di tahun 2021 salah satu produk yang akan kami tingkatkan performanya adalah produk notebook Dynabook, kedepannya kami akan menambah varian baru dan memperluas jaringan pendistribusian, salah satunya Sharp Indonesia akan  fokus untuk menaikan kontribusi penjualan melalui kanal B2B dari 5-6% menjadi 15-20%.”, tutup Andry.

Komit Lindungi Baja Dalam Negeri, Kemendag Musnahkan Baja Impor Ilegal Total 6 Miliar

Penulis
Andik Irwanto
-
Komit Lindungi Baja Dalam Negeri, Kemendag Musnahkan Baja Impor Ilegal Total 6 Miliar

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan temuan baja impor ilegal senilai Rp6 miliar. Ini menegaskan komitmen untuk melindungi konsumen dan industri baja dalam negeri. Memastikan pemusnahan barang ilegal itu guna melindungi konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, lingkungan, dan melindungi industri dalam negeri.

Hal ini dipaparkan oleh Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021. Pihaknya menegaskan sebanyak 1.130 batang baja profil impor ilegal ini ditemukan di gudang penyimpanan PT SS di Jakarta Utara.

“Barang-barang impor ini dimusnahkan karena tak dilengkapi dokumen sesuai syarat teknis, atau Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengawasan oleh Kemendag, juga ditujukan menciptakan iklim usaha yang sehat,” katanya.

Veri menjelaskan sebanyak 237 batang baja profil WF, 158 batang kanal U, dan 735 batang siku, diketahui tanpa dokumen sesuai syarat teknis atau SNI setelah dilakukan pengawasan.

“Sanksi pidana diproses Polri. Dan, kami kenai (pelanggar) sanksi administrasi mulai peringatan lisan, tertulis, hingga pencabutan ijin impor (SPI),” ujar Veri.

Veri memastikan pemusnahan barang ilegal itu guna melindungi konsumen dari sisi keamanan, kesehatan, lingkungan, dan melindungi industri dalam negeri.

Sementara Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN Ivan Fithriyanto mengharapkan pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan. Selain itu pemusnahan ini juga sekaligus memberikan contoh bagi pelaku usaha lain, terutama importir, agar tidak mengimpor produk berisiko terhadap aspek keamanan dan keselamatan.

Ivan mengharapkan kegiatan penarikan dan pemusnahan produk-produk yang tidak sesuai SNI ini juga memberi berdampak positif bagi peningkatan mutu produk ke depannya.

Sejak 2012, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kemendag telah memberlakukan aturan wajib adanya kegiatan pengawasan berkala dan khusus terhadap produk baja yang beredar di pasaran.

Pengawasan rutin, khususnya terhadap produk-produk asal impor yang tidak memenuhi ketentuan, juga dilakukan bertujuan menjamin perlindungan konsumen, dan mendorong penggunaan produksi dalam negeri.

Di mana sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa impor baja yang dilakukan selama ini menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia.

“Ini tentu saja menjadi salah satu sumber utama defisit neraca perdagangan kita, defisit transaksi berjalan kita. Apalagi baja impor tersebut kita sudah bisa produksi di dalam negeri,” kata Jokowi. (red/pen)

Luhut Ingin Jadikan Indonesia Hub Internasional Jaringan Kabel Bawah Laut

Penulis
Andik Irwanto
-
Luhut Ingin Jadikan Indonesia Hub Internasional Jaringan Kabel Bawah Laut

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ingin menjadikan Indonesia sebagai hub internasional jaringan kabel bawah laut. Agar jaringan telekomunikasi atau internet langsung bisa masuk ke Indonesia tanpa perlu melalui tempat lain sehingga lebih efisien. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Hal ini dipaparkan oleh Luhut dalam acara sosialisasi Kebijakan Alur Pipa Dan/Atau Kabel Bawah Laut, Senin, 22 Maret 2021. Luhut menginginkan agar jaringan telekomunikasi atau internet langsung bisa masuk ke Indonesia tanpa perlu melalui tempat lain sehingga lebih efisien.

“Kita ke depan ingin kabel-kabel fiber optik itu langsung ke Jakarta, tidak melalui tempat lain. Itu membuat kita semakin efisien. Jangan kita pura-pura bodoh yang akhirnya merugikan negara kita. Kita harus mulai sepakati kabel fiber optik itu langsung ke Amerika, ke negara tujuan, juga ke Australia dan Eropa. Kita harus jadi hub. Indonesia ini negara besar. Jadi jangan buat diri kita kerdil,” ungkap Luhut.

Luhut mengatakan pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Kepmen ini diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut untuk penyelenggaraan pipa dan kabel laut dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.

Dalam Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021, dilampirkan peta dan daftar koordinat 43 segmen alur pipa bawah laut, 217 segmen alur kabel bawah laut dan 209 beach manhole (BMH), termasuk empat lokasi landing station sebagai tempat masuk dan keluarnya kabel pipa di perairan Indonesia yang ditetapkan lokasinya di Batam, Kupang, Manado dan Jayapura.

Aturan itu diharapkan menjadi acuan untuk menjamin penataan alur pipa atau kabel bawah laut di wilayah perairan nasional agar bisa menjadi lebih tertib selain juga memperkuat rencana tata ruang laut atau rencana zonasi laut guna memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

“Ini sudah cukup lama kita kerjain, hampir dua tahun lebih, dan kemarin sudah diputuskan. Saya berharap ini membuat negeri kita ini makin disiplin. Jadi negeri kita jangan jadi korban ketidakdisiplinan kita dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Kita harus makin bangga Indonesia yang tertib, bukan Indonesia yang semrawut,” kata Luhut.

Tak kurang dalam setahun, tim pelaksana yang diketuai Pusat Hidro-Oseanografi (Pushidros) TNI AL dan tim teknis telah menyusun dan menyepakati peta alur pipa atau kabel bawah laut yang terdiri dari 43 segmen alur pipa bawah laut, 217 segmen alur kabel bawah laut dan 209 Beach ManHole (BMH), termasuk empat lokasi landing station sebagai tempat masuk dan keluarnya kabel pipa di perairan Indonesia.

“Atas hasil ini, Kepmen KP Nomor 14/2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut menjadi acuan sehingga ruang wilayah laut kita lebih tertata,” kata Luhut. (red/pen)

Kemenkop Rumuskan Peta Jalan Pengembangan UMKM Masa Depan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM tengah merancang dan merumuskan peta jalan pengembangan UMKM masa depan. Karakteristik UMKM masa depan adalah UMKM yang akrab dengan teknologi, mempunyai value creation, menjadi market driven, mengenal pasar dan perubahan, serta inovatif.

Saat ini, Kemenkop dan UKM sedang mempersiapkan rencana aksi bangunan UMKM masa depan tersebut melalui sejumlah tahapan.

Ada empat subsektor UMKM masa depan yang dipersiapkan, yaitu future mobility, future food, future fashion, dan future craft.

Pembahasan konsep UMKM masa depan itu dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah pihak terkait dan diselenggarakan Deputi bidang UKM KemenkopUKM dan Smesco Indonesia, Senin (22/3) di Jakarta.

Desain UMKM masa depan ini muncul dari pemikiran Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang menilai UMKM harus melakukan perubahan dalam banyak hal agar dapat naik kelas.

“Kunci utama UMKM agar mampu berdaya saing di masa depan adalah penguasaan terhadap teknologi, kreatif, dan inovasi disruptif,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Oleh karena itu, lanjut Teten, Kemenkop UKM berupaya merancang kebijakan yang mendukung agar UMKM semakin kompetitif pada masa mendatang.

Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan para pelaku UMKM sampai sejauh ini senantiasa didorong agar dapat terus beradaptasi dan bertransformasi menjadi entitas bisnis yang mampu bersaing dan bertahan tumbuh positif bahkan di tengah krisis dan pandemi.

Maka dari itu, pemikiran dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk merumuskan peta jalan bagi UMKM di masa depan menjadi sangat penting.

Fiki mengatakan, FGD menghimpun dan mewadahi pemikiran tersebut untuk merumuskan kebijakan terbaik dan berpihak kepada para pelaku UMKM. FGD diharapkan melahirkan naskah akademik atau white paper yang dapat diidentifikasi melalui rencana aksi.

“Bagi kita, penting melihat potensi UMKM di masa depan di tengah situasi yang berkembang sekarang. Pemerintah harus mempersiapkan langkah yang bisa dilakukan untuk membangun UMKM masa depan,” kata Fiki.

Landscape UMKM masa depan di Indonesia, lanjut Fiki, juga diharapkan bisa naik kelas dari yang sebelumnya didominasi usaha mikro berubah menjadi didominasi usaha kecil dan menengah.

Menurut Fiki, UMKM masa depan juga akan berbasis riset sehingga UMKM bisa mendapatkan informasi yang presisi terhadap bisnis yang dijalankan.

“Karakteristik UMKM masa depan itu yang kita targetkan adalah dekat dengan teknologi, value creation, market driven, punya insight terkait pasar dan mengenal perubahan, serta inovatif,” kata Fiki.

Dirut Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengatakan pihaknya sudah menggagas UMKM masa depan sejak tahun 2020 yang menekankan pada empat subsektor, yakni future mobility, future food, future fashion, dan future craft.

“Smesco Indonesia sudah mempersiapkan riset bersama komunitas untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut dengan membuat modul-modul yang dapat direplikasi oleh UMKM Indonesia,” kata Leonard.

Gubernur Banten Ungkap Pemanfaatan Bendungan Sindang Heula Harus Berpihak ke Masyarakat

Penulis
admin sp
-
Gubernur Banten: Pemanfaatan Bendungan Sindang Heula Harus Berpihak ke Masyarakat

SuaraPemerintah.id – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan pemanfaatan pembangunan Waduk Karian dan Bendungan Sindang Heula harus berpihak kepada masyarakat atau rakyat.

Hal itu diungkap Gubernur saat menerima rombongan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang (Senin, 22/3/2021).

Rapat yang membahas Integrasi Proyek KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat juga diikuti oleh Asisten II Setda Provinsi Banten M Yusuf, Kepala Dinas PUPR M Trenggono, serta unsur BPKAD Provinsi Banten.

Masih menurut Gubernur, pada prinsipnya air tidak boleh dibisniskan atau diperjualbelikan. Karena pembanguan waduk dan bendungan serta pemanfaatannya menggunakan teknologi, dibolehkan pengenaan biaya untuk teknologinya.

Ditegaskan pula, perlu kejelasan sampai dimana batas kewenganan Provinsi Banten dalam pengelolaan Waduk Karian dan Bendungan Sindang Heula. Serta apa yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten dalam pengelolaannya. Secara teknis kita perdalam agar lebih kongkrit pola kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha.

“Kita harus tahu debit airnya, keberpihakan kita ke rakyat berapa? Harus ada keadilan,” ungkapnya.

“Pemanfaatannya, jangan menjadi ajang untuk mencari keuntungan. Ini menyangkut kebutuhan industri dan rakyat. Harus dilayani dengan baik,” tambahnya.

Masih menurut Gubernur, untuk Provinsi Banten, kepentingan utama untuk pemanfaatan Waduk Karian dan Bendungan Sindang Heula adalah untuk air irigasi pertanian, air baku, air minum dan industri.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PUPR Alfi Argiantoro mengungkapkan kapasitas air baku Waduk Karian melalui saluran terowongan Ciuyah nantinya mencapai 12,4 m3 per detik. Sementara suplai Waduk Karian ke Bendung Pamarayan mencapai 2,2 m3 per detik.

Dijelaskannya, saluran terowongan Ciuyah nantinya akan mensuplai kebutuhan air baku untuk : Kabupaten Lebak sebesar 0,6 m3 per detik; Kabupaten Bogor sebesar 0,2 m3 per detik; Kabupaten Tangerang sebesar 3,6 m3 per detik; Kota Tangerang sebesar 2 m3 per detik; Kota Tangerang Selatan sebesar 1,8 m3 per detik; serta, DKI Jakarta sebesar 4,2 m3 per detik.

Sementara suplai ke Bendung Pamarayan yang mencapai 2,2 m3 per detik sebagian untuk suplai air baku : wilayah Kabupaten Serang (0,7 m3 per detik), Kota Serang (0,3 m3 per detik), dan Kota Cilegon (0,5 m3 per detik ).

Kempupera Salurkan Bantuan PSU 1.816 Unit Rumah di Sulut

Penulis
wicaksono
-
Pengawasan Rumah Subsidi. Sejumlah rumah siap huni di sebuah perumahan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) akan menempatkan manajemen konstruksi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang digarap pengembang. Personel itu nantinya akan memberikan penilaian terhadap kualitas struktur. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

SuaraPemerintah.id – Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan penyaluran bantuan PSU untuk 1.816 unit rumah bersubsidi Sulawesi Utara (Sulut).

Penyaluran PSU ini adalah upaya Kempupera untuk terus meningkatkan kualitas perumahan melalui penyaluran Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

“Bantuan PSU disalurkan oleh Kempupera agar masyarakat yang tinggal di perumahan bersubsidi merasa nyaman,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kempupera, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran persnya, Senin (22/3/2021).

Khalawi menerangkan, penyaluran bantuan PSU tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum.

“Penyaluran bantuan PSU meliputi pembangunan jalan lingkungan, penyediaan jaringan air bersih dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan bersubsidi untuk MBR,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2) Sulawesi I, H. Hujurat, menerangkan, target pembangunan PSU untuk rumah bersubsidi yang akan disalurkan Kempupera tahun ini di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.816 unit.

“Adapun total anggaran pembangunan PSU di Sulawesi Utara yang akan disalurkan pada tahun ini senilai Rp 13 miliar,” terangnya.

Hujurat menambahkan, penyaluran bantuan PSU akan dilaksanakan dan tersebar di empat Kabupaten/Kota di Sulawesi utara yaitu Kota Manado sebanyak 504 unit di tiga lokasi perumahan, Kota Tomohon sebanyak 80 unit, Kabupaten Minahasa 310 unit di tiga lokasi perumahan, dan Kabupaten Minahasa Utara Sebanyak 922 unit di 10 perumahan.

“Kami harap bantuan ini dapat mendorong capaian target Program Sejuta Rumah dan mengurangi backlog perumahan di Indonesia. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Utara bisa mendapatkan rumah layak huni dengan lingkungan yang berkualitas karena tersedianya PSU yang memadai,” harapnya.

Sebelumnya Kempupera melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Direktorat Jenderal Perumahan diawal tahun ini juga telah akan menyalurkan anggaran bantuan SU di Provinsi Papua senilai Rp 3,7 miliar.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi di daerah tersebut.

“Bantuan disalurkan oleh Kempupera agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi merasa nyaman,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kempupera, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran persnya, Senin (15/3/2021).

Menurut Khalawi, pembangunan PSU berupa jalan lingkungan sangat membantu mendorong pembangunan rumah dalam Program Sejuta Rumah di Papua.

Adanya bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong semangat para pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi untuk masyarakat.

Resmikan SPAM Umbulan, Presiden Minta Segera Selesaikan Agar Bisa Dirasakan Masyarakat

Penulis
Sopyan
-
Resmikan SPAM Umbulan, Presiden Minta Segera Selesaikan Agar Bisa Dirasakan Masyarakat

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Presiden juga meninjau langsung fasilitas pengolahan air minum yang pengerjaannya mulai direalisasikan pada 2017 lalu tersebut.

Pembangunan SPAM Umbulan masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar.

“Ini air dari sini keadaannya sudah bersih. Langsung bisa dimanfaatkan, tidak pakai pengolahan yang rumit-rumit,” kata Presiden dalam sambutan peresmian.

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas penyaluran air bersih sebesar 4.000 liter per detik dengan air baku pengolahan yang bersumber dari Mata Air Umbulan. Selama masa pembangunan, pemerintah melalui proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pemasangan pipa transmisi air baku sepanjang 93 kilometer, 2 rumah pompa, 14 unit offtake, dan 17 unit reservoir yang tersebar di 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya SPAM Umbulan menyuplai air bersih kepada sejumlah perusahaan daerah air minum (PDAM) yang nantinya secara bertahap akan mendistribusikannya melalui jaringan distribusi kepada masyarakat. Sejumlah PDAM tersebut ialah PDAM Kota Surabaya, PDAM Kabupaten Pasuruan, PDAM Kota Pasuruan, PDAM Kabupaten Sidoarjo, PDAM Kabupaten Gresik, dan PDAB Jawa Timur.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pekerjaan besar belum berhenti dengan selesainya pembangunan SPAM Umbulan tersebut. Sebab, pekerjaan yang selanjutnya harus mulai dikerjakan ialah mengenai bagaimana menyalurkan air bersih tersebut hingga ke rumah-rumah tangga agar dampak pembangunan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Tadi saya tanyakan di lapangan, yang baru berjalan itu (kapasitas) 900 liter per detik, artinya masih ada 80 persen yang harus segera diselesaikan dari pipa utama sampai masuk ke pipa di rumah tangga. Pekerjaan besarnya ada di situ,” ucapnya.

“Jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga terkendala. Praktik yang saya alami ada waduk besar, irigasi primernya sudah disiapkan, tapi untuk yang sekunder dan tersier tidak ada. Terus airnya sampai ke sawah lewat mana? Ini juga sama,” imbuh Kepala Negara.

Proyek pembangunan SPAM Umbulan ini juga dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), yakni sebagian anggaran berasal dari APBN, sebagian dari APBD Jawa Timur, dan sebagian lainnya dari pihak swasta.

“Model pembangunan KPBU ini akan terus kita dorong tidak hanya di Umbulan saja tetapi juga proyek-proyek yang lain sehingga beban APBN ini akan semakin berkurang dan pengelolaannya justru swasta yang harus bergerak,” tandasnya.

Tampak hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Nunggak Bayaran Hingga Belum Dapatkan Ijazah, Ganjar Berikan Bantuan Pada Siswa SMK Pelita Bangsa Gratisi Ijazahnya

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 174 siswa SMK Pelita Bangsa Kabupaten Sragen dikabarkan menunggak bayaran hingga ratusan juta. Para siswa yang lulus sejak 2014 itu dikabarkan juga belum mengambil ijazahnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan persoalan tersebut sudah selesai. Sebanyak 174 siswa SMK Pelita Bangsa telah mendapatkan ijazahnya.

“Ini ada fotonya, ini barusan selesai. Jadi yang kemarin tidak bisa di Sragen, SMK Pelita Bangsa, per hari ini di Kantor Kecamatan Sumberlawang telah diserahkan 174 ijazah kepada perwakilan siswa,” kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Senin (22/3/2021).

Setelah berita itu santer di media, Ganjar langsung memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti. Ia senang karena pihak sekolah kooperatif dan mau menyerahkan ijazah siswa yang menunggak itu.

“Ijazahnya gratis, lulusan tidak dibebani biaya apapun. Ini saya sudah dikirimi gambarnya,” ucapnya sambil menunjukkan foto di handphonenya yang menunjukkan proses pembagian ijazah itu.

Ganjar meminta seluruh sekolah di Jawa Tengah, khususnya swasta melakukan pendataan kepada siswanya. Jika ada siswa yang tidak mampu, maka mesti diupayakan mendapatkan bantuan.

“Bisa dengan beasiswa atau sebagainya. Maka sekolah wajib mendata itu,” jelasnya.

Ganjar juga mengatakan pihaknya sudah memberikan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) ke sekolah tersebut. Disinggung tentang keuangan SMK Pelita Bangsa yang kacau akibat adanya tunggakan siswa, Ganjar mengatakan hal itu tergantung manajemen sekolah.

“Bantuan kita berikan ke siswa, bukan ke sekolah. Kalau sekolah biasanya bantuannya berupa sarana prasarana. Maka sebenarnya, setiap sekolah ditantang betul-betul untuk bisa mengelola sekolah dengan baik,” ucapnya.

Memang lanjut Ganjar, hal itu tidaklah mudah. Dia memiliki banyak pengalaman serupa, bagaimana ada siswa sekolah swasta yang menunggak biaya sekolah dan terpaksa harus dibantu menebus ijazahnya.

“Beberapa kali pengalaman saya, saya nebusi ijazah, bayari tunggakan-tunggakan itu. Ada beberapa sekolah yang kompromi, dikasih diskon 50 persen. Tapi ada sekolah yang bayar sepenuhnya. Ya saya kumpulkan, itu dari saya kepada mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 174 siswa SMK Pelita Bangsa Sragen dikabarkan menunggak biaya administrasi sejak 2014 hingga 2019 lalu. Tercatat, jumlah tunggakan sebesar Rp174.445.000.

Pihak sekolah mengatakan tidak pernah menagih kekurangan biaya administrasi itu. Para siswa yang menunggak itu, hampir semuanya tidak mengambil ijazahnya, meskipun pihak sekolah mengatakan tidak pernah menahan ijazah mereka.

KICKFEST – Bank bjb Adakan Festival Clothing Lokal Secara Daring Melalui Bjb Kickfest

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – KICKFEST selalu menjadi rumah untuk banyak komunitas, brand-brand clothing lokal, anak-anak muda kreatif dan secara konsisten dilakukan selama 14 tahun sejak tahun 2007 hingga sekarang.

Meskipun di tengah pandemi, hal itu tidak menghentikan semangat KICKFEST untuk terus berkreasi. KICKFEST yang kini bekerjasama dengan Bank bjb beradaptasi menjadi festival clothing lokal yang digelar secara daring dan memudahkan akses ke semua orang.

Dari menikmati pertunjukan musik hingga berbelanja dengan beragam penawaran belanja yang luar biasa dapat dilakukan semua dari rumah dengan menggunakan aplikasi DigiCash, satu aplikasi untuk banyak transaksi dari Bank bjb.

Bank bjb mimiliki visi yang sama dengan KICKFEST di gelaran ini, sama-sama ingin memajukan industry kreatif lokal serta produk-produk UMKM.

Bank bjb dan KICKFEST mengajak semua elemen masyarakat untuk turut menjadi bagian dari industri kreatif dan pertumbuhan ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat khususnya dengan turut serta menjadi bagian dari KICKFEST Online tahun ini.

Daftarkan produk-produk clothing kalian, band kalian, karya kalian untuk menjadi bagian dari KICKFEST Online tahun ini, dan jangan lupa belilah produk-produk dari 100 lebih brand clothing lokal yang ada di DigiCash KICKFEST Online dengan mengunjungi www.bjbkickfest.com dari tanggal 22 Maret sampai 10 April 2021.

1...4,4254,4264,427...4,871Halaman 4,426 dari 4,871