Beranda blog Halaman 4427

Tingkatkan Pelayanan, Penumpang KAI Kini Bisa Pesan Layanan GeNose C19 Via KAI Access

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Untuk meningkatkan pelayanan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan fitur baru pada aplikasi KAI Access yaitu pemesanan layanan pemeriksaan GeNose C19 mulai Sabtu (20/3).

“Inovasi ini merupakan komitmen KAI untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam memenuhi salah satu syarat menggunakan KA Jarak Jauh di masa pandemi Covid-19,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Untuk dapat menggunakan fitur ini, pelanggan harus meng-update KAI Access ke versi 4.4.5 di Android dan akan segera tersedia pembaruan di versi iOS.

Pada saat melakukan pembelian tiket Kereta Api Jarak Jauh, pelanggan dapat menambahkan layanan pemeriksaan GeNose C19 langsung pada aplikasi KAI Access. Biaya GeNose C19 sebesar Rp30.000 akan otomatis ditambahkan ke total pembayaran transaksi.

Saat tiba di stasiun, pelanggan cukup scan barcode e-tiket dari aplikasi KAI Access ke petugas pendaftaran dan akan mendapatkan kantung untuk melakukan pemeriksaan GeNose C19.

“Setelah sampel dianalisa oleh petugas, hasil pemeriksaan GeNose C19 akan langsung masuk ke aplikasi KAI Access pelanggan,” ujar Joni

Saat ini layanan pemesanan GeNose C19 melalui aplikasi telah tersedia untuk pelanggan keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. KAI secara bertahap akan terus menambah layanan ini untuk keberangkatan di stasiun-stasiun lainnya.

“Inovasi ini membuat pelanggan lebih praktis dan aman, dimana pembayaran tiket KA dan Genose sudah dilakukan melalui aplikasi. Kontak fisik dengan petugas juga terhindarkan karena pembayaran sudah dilakukan secara cashless,” ujar Joni.

Info selengkapnya terkait Pemesanan GeNose C19 melalui aplikasi KAI Access, pelanggan dapat menghubungi Customer Service di Stasiun, Contact Center KAI melalui telepon di 021-121, WhatsApp KAI121 di 08111- 2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

“KAI melalui beragam inovasi dan langkah adaptif, akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi para pelanggannya, untuk dapat menikmati layanan perjalanan dengan kereta api yang aman, sehat dan nyaman, sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah,” tutup Joni.

 

Ditunjuk Jadi Sentra Vaksinasi, Pemkot Semarang Sasar 5.000 Lansia Perhari

Penulis
Sopyan
-
Ditunjuk Jadi Sentra Vaksinasi, Pemkot Semarang Sasar 5.000 Lansia Perhari

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyambut baik ditunjuknya Kota Semarang sebagai lokasi upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan Kementerian BUMN. Bersama Kementrian Kesehatan, Pemerintah Kota Semarang pun menyelenggarakan vaksinasi bagi garda terdepan BUMN dan Lansia di Ibu Kota Jawa Tengah, Minggu (21/3).

“Setelah rampung melaksanakan vaksinasi bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan serta pelayan publik, bantuan vaksinasi bagi lansia ini tentu membantu Kota Semarang dalam mempersiapkan pemulihan produktivitas dan aktivitas Kota pasca pandemi,” terang Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut.

Hendi sendiri berharap adanya sentra vaksinasi di Kota Semarang mampu semakin mempercepat proses vaksinasi di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri BUMN, Erick Thohir bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meninjau aktifitas sentra vaksinasi di PRPP Jateng.

“Ada sekitar 194.000 lansia di Kota Semarang yang menjadi sasaran percepatan vaksinasi, tatgetnya selama 2 bulan disasar 5.000 lansia per hari. Semoga berjalan lancar sesuai target, sehingga juga dapat mempercepat pemulihat ekonomi di Kota Semarang,” tekan Hendi.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan bahwa Sesuai arahan presiden pihaknya mulai mengembangkan sentra vaksinasi di Kota Semarang sebagai upaya percepatan vaksinasi khususnya bagi lansia.

“Program sentra vaksinasi ini ditujukan terbuka bagi lansia di Kota Semarang dan garda terdepan BUMN. Nanti secara bertahap juga dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah. Tinggal bawa KTP Semarang lalu kami akan bantu vaksinasi. Target kami 2 bulan vaksinasi terhadap lansia bisa selesai semua,” tutur Erick.

Menteri BUMN itu juga berharap program percepatan vaksinasi hasil kerja sama antara kementrian BUMN, Kementrian Kesehatan, Gubernur Jawa Tengah, dan Wali kota Semarang ini akan berjalan dengan lancar dan target dapat tercapat sesuai rencana.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berujar terdapat lebih kurang 3 juta lansia di Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya meminta menteri BUMN untuk melakukan percepatan vaksinasi di titik lain di Jawa Tengah khususnya Solo dan Banyumas. Pihaknya berharap akan ada pemerataan.

“Meskipun target pelaksanaan cukup tinggi, namun dengan adanya bantuan dari berbagai pihak seperti kementrian BUMN dan TNI Polri akan mempercepat proses vaksinasi. Yang peru dipahami oleh masyarakat, harus mengantri karena harus melihat jumlah vaksin yang tersedia,” imbuhnya.

Sebelumnya sentra vaksinasi bersama juga telah dilaksanakan di Gedung Istora Senayan Jakarta. Fasilitas ini diadakan guna mendukung percepatan program vaksinasi nasional yang ditargetkan akan mencapai 1 juta bulan ini.

Program tersebut diharapkan dapat memacu sektor industri baik milik swasta ataupun pemerintah. Percepatan vaksinasi juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor industri sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi.

Hadiri Peresmian Rehabilitasi Atap SMPN 5 Makassar, Walikota Singgung Soal Cagar Budaya Harus Dijaga

Penulis
Sopyan
-
Hadiri Peresmian Rehabilitasi Atap SMPN 5 Makassar, Walikota Singgung Soal Cagar Budaya Harus Dijaga

SuaraPemerintah.id – Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto bersama Wakilnya Fatmawati Rusdi menghadiri peresmian rehabilitasi atap gedung sekolah SMPN 5 Makassar.

Gedung sekolah yang kini telah berusia 90 tahun difungsikan sebagai sekolah sejak tahun 1957 resmi diserahkan sebagai asset ke pemerintah kota Makassar sejak tahun 1959 dan digunakan sebagai sarana belajar mengajar bagi siswa SMPN 5 hingga kini.

Danny menyampaikan rasa syukurnya berkat peran Keluarga Besar Alumni (KBA) SMP 5 merampungkan rehabilitasi atap sekolah.

“Gedung sekolah Ini sudah masuk dalam bangunan cagar budaya. serta aset pemkot Makassar. Pengurusan ijin yang lama dan hari ini dibawah perjuangan KBA, akhirnya dapat merehabilitasi atap sekolah hingga rampung, dulunya pun saya menempuh pendidikan disini,” tutur Danny dalam sambutannya Minggu 21/3/2021.

“Kita akan perhatikan sekolah ini. Apalagi SMPN 5 ini salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Atapnya sudah rusak berat, setelah diperbaiki seperti sekarang kini sudah jauh baik,” tambahnya.

Menurut Danny atap ini bukan sekedar atap. Namun, atap inilah yang dapat melindungi para generasi penerus yang menimba ilmu disekolah ini

“Ini atap bukan sekedar atap ini melindungi anak-anak kita menimba ilmu, banyak kegiatan pendidikan berlangsung disini apalagi saat pandemi seperti sekarang perlu udara segar. Dan konsep atap ini sirkulasi udaranya sangat bagus,” ujar Danny.

Ketua umum Keluarga Besar Alumni (KBA)  SMP 5 Chairul Amir menyampaikan apresiasinya kepada Walikota serta Wakil Walikota beserta seluruh Alumni yang telah berpartisipasi terhadap pembangunan  sekolah.

“Terima kasih kepada wali kota, wakil walikota dan segenap Alumni dari seluruh angkatan SMP 5 yang telah berpartisipasi terhadap pembangunan sekolah tercinta kita ini,”ungkapnya.

Peresmian rehabilitasi atap sekolah dirangkaikan dengan penanda tanganan  prasasti oleh Danny Pomanto, disaksikan oleh Wakil Walikota Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD kota Makassar Rudianto Lallo, Kajari Makassar A. Sundari serta Para Alumni SMP 5 Makassar.

Sebelum acara ditutup dilaksanakan juga  pelantikan dan pengambilan sumpah  ketua Alumni masing masing angkatan periode 2021-2024.

 

KKP Ajak Pemangku Kepentingan Kolaborasi Tata Pipa dan Kabel Bawah Laut

Penulis
Sopyan
-
KKP Ajak Pemangku Kepentingan Kolaborasi Tata Pipa dan Kabel Bawah Laut

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai menyosialisasikan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, Senin (22/3/2021).

Kepmen KP tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam menata alur pipa dan/atau kabel bawah laut sebagai solusi dari sejumlah persoalan yang timbul akibat tidak tertibnya penempatan pipa maupun kabel di ruang laut selama ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pipa dan kabel bawah laut merupakan dua infrastruktur strategis yang berperan sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu, juga menjadi salah satu kontributor penerimaan yang cukup besar bagi negara.

“Sayangnya saat ini kondisi penggelaran pipa atau kabel bawah laut belum teratur, tidak tertib, dan tidak tertata sehingga perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi laut,” ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada acara sosialisasi.

Kesemerawutan tersebut akhirnya menyulitkan pemerintah dalam memanfaatkan ruang laut secara optimal. Baik untuk kegiatan perikanan, perhubungan laut/pelayaran, pengelolaan energi dan sumber daya mineral, maupun kegiatan lain yang berlokasi di ruang laut.

Hal negatif lain yang bisa terjadi yakni munculnya konflik pemanfaatan ruang di laut. Di sisi lain, pemerintah juga kesulitan mengontrol penggelaran pipa dan kabel bawah laut sebab tidak ada aturan yang menjadi rujukan.

Sehingga dengan terbitnya aturan ini diharapkan menjadi acuan untuk menjamin penataan alur pipa dan kabel bawah laut di wilayah perairan nasional agar menjadi lebih tertib.

“Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat memperkuat Rencana Tata Ruang Laut, atau Rencana Zonasi Laut, sehingga memberikan kepastian hukum berusaha dalam pemanfaatan ruang laut, antara lain untuk kegiatan penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut,” ungkap Menteri Trenggono.

Dalam beleid yang ditetapkan pada 18 Februari 2021 itu terlampir peta dan daftar koordinat 43 segmen Alur Pipa Bawah laut, 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut, dan 209 Beach Man Hole atau titik pendistribusian kabel ke darat. Termasuk empat lokasi Landing Stations yang ditetapkan lokasinya di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura.

Menteri Trenggono menerangkan, pembuatan kebijakan ini sudah melalui proses panjang. Diawali tahun lalu yang dilanjutkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Setelahnya dilaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi, mengompilasi, dan mengolah data guna menetapkan alur penggelaran kabel bawah laut, dan pemasangan pipa bawah laut. Banyak unsur yang terlibat dalam prosesnya di antaranya TNI AL, Pusat Hidro Oseanografi, Kemenhub, Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Akhirnya berdasarkan hasil Rakor tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 27 Januari 2021, disepakati bahwa alur pipa dan kabel bawah laut akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujar Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menambahkan, guna mengantisipasi terjadinya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, perubahan kondisi lingkungan, dan/atau terjadinya bencana, maka penetapan alur pipa, dan/atau kabel bawah laut, dapat dievaluasi satu kali dalam lima tahun, atau sewaktu-waktu oleh kementerian/lembaga terkait.

“Kami juga melihat, untuk penertiban alur pipa dan kabel bawah laut, kedepan diperlukan beberapa kegiatan tindaklanjut, seperti, pendataan terhadap kabel dan pipa bawah laut yang sudah ada, dan mengidentifikasi alur pipa dan kabel bawah laut yang berada di dalam alur dan di luar alur,” pungkasnya.

Sementara itu, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan yang hadir secara virtual dalam sosialisasi itu, mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam penataan alur pipa dan kabel bawah laut, khususnya KKP yang bisa bekerja cepat dalam menyusun kebijakan tersebut.

“Saya terus terang juga terima kasih banget kepada Pak Trenggono, yang begitu cepat bekerja menyesuaikan diri dengan keadaan, sejak beliau masuk sehingga ini bisa terjadi. Lama ini sudah bicarakan tapi leadership Pak Trenggono segera membuat keputusan semacam ini. Dan sosialisasi adalah pekerjaan tidak mudah tapi bisa dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya.

Sosialisasi Keputusan Menteri (Kepmen) KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut juga mendatangkan beberapa pembicara yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait seperti Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Komandan Pusat Hidro Oseanografi, TNI AL.

Kemudian Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pihak yang menangani pelaksanaan urusan pipa dan kabel bawah laut di KKP.

Sedangkan peserta sosialisasi merupakan perwakilan dari kementerian/lembaga, instansi daerah, BUMN, praktisi, dan pelaku usaha yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dalam penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut.

Ini Kesan Menpora Amali Usai Membuka Piala Menpora 2021

Penulis
admin sp
-
Ini Kesan Menpora Amali Usai Membuka Piala Menpora 2021

SuaraPemerintah.id – Turnamen sepak bola pra-musim Piala Menpora 2021 telah resmi dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu (21/3) petang.

Menpora Amali didampingi Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Menpora Amali mengatakan dirinya sudah meninjau penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat di stadion tersebut mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19.

“Beberapa jam sebelum dimulai kick off untuk pertandingan pertama, saya, ketum PSSI dan ketua panitia penyelenggara sudah mengecek langsung. Tentu saya masih pegang ceklis yang pernah diberikan LIB dan PSSI ketika awal pada saat memohon izin dan itu saya pastikan satu persatu,” kata Menpora Amali saat menjadi narasumber dalam acara Primetime News Metro TV, Minggu (21/3) malam.

Dijelaskan Menpora Amali, dirinya sudah melihat langsung mulai proses kedatangan bus pemain, kemudian para pemain masuk stadion dan menuju ruang ganti kostum hingga menuju lapangan pertandingan. Dirinya juga memantau tempat penonton, tempat media, dan tempat petugas kesehatan.

“Semuanya saya cek satu per satu dan alhamdulillah sesuai dengan apa yang pernah dipaparkan PSSI dan LIB saat memohon izin,” ungkap Menpora Amali.

Menpora Amali pun mengingatkan para suporter klub dan pecinta bola agar mendukung kegiatan ini dengan tetap menyaksikan pertandingan dari rumah saja dan tidak datang ke stadion untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.

Selain itu, kesuksesan penerapan protokol kesehatan dalam turnamen ini akan menentukan kompeitisi Liga I dan Liga 2 dapat bergulir kembali nantinya.

“Saya berharap protokol kesehatan yang diterapkan pada turnamen pramusim Piala Menpora ini dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh penyelenggara sampai dengan akhir penyelenggaraan turnamen ini. Sebab ini akan menentukan apakah kompetisi Liga 1 dan Liga 2 bisa diberikan izin kembali untuk bergulir atau tidak. Jadi Piala Menpora, turnamen pramusim ini merupakan uji coba kesiapan kita menyelanggarakan di tengah pandemi COVID-19,” jelasnya.

“Ini kesempatan sudah diberikan oleh pihak kepolisian, maka kita harus jaga betul-betul terutama kepada para supporter, para pendukung tim masing-masing tetaplah menonton dari rumah,” tambahnya.

Menpora Amali menegaskan bahwa pembiayaan kegiatan ini semuanya berasal dari sponsor dan tidak ada satu rupiah pun dana yang dikeluarkan pemerintah. Dengan demikian, sponsor akan melihat apakah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak tergantung ketertiban dari para suporter.

“Supporter kita mau tidak mematuhi semua himbauan dan anjuran, jangan nonton bareng, jangan brekerumun, jangan datang ke stadion, nonton di rumah saja. Toh bisa juga disaksikan melalui siaran televisi. Jadi itu kalau mereka tertib maka kompotisi ini akan jalan lagi. Tapi kalau tidak, bisa jadi tidak ada izin lagi untuk kompetisi,” tegas Amali.

Ada Taspen Smartcard, Nasabah BJB Kini Bisa Ambil Pensiun di ATM

Penulis
wicaksono
-
Ada Taspen Smartcard, Nasabah BJB Kini Bisa Ambil Pensiun di ATM

SuaraPemerintah.id – PT Taspen (Persero) hari ini, Senin (22/3/2021). meluncurkan Taspen Smartcard. Taspen Smartcard  adalah layanan terbaru untuk memudahkan pensiunan untuk melakukan pengambilan uang tunai di jaringan ATM bank.

Inovasi terbaru ini bisa terwujud berkat kerjasama yang dilakukan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb).

Dalam peluncuran perdananya yang digelar di Outlet BJB Precious, Jalan Teuku Umar, Kota Bandung, Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan kartu ini akan memudahkan pensiunan untuk melakukan pengambilan uang tunai di jaringan ATM bank bjb atau ATM jaringan kerja sama lainnya tanpa harus mengantre di counter teller cabang.

“Kemudahan tersebut sesuai di era pandemi yang mengharuskan masyarakat menerapkan physical distancing,” kata Widi dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (22/3/2021).

Layanan Taspen Smartcard merupakan salah satu perwujudan kerja sama bank bjb dengan PT Taspen (Persero) pada Januari 2020 dalam membuat ATM/debit co-branding.

Taspen Smartcard telah didistribusikan oleh bank bjb kepada para pensiunan Taspen sejak September 2020. Layanan ini salah satunya berfungsi sebagai kartu pengganti Karip (Kartu Identitas Pensiunan), dimana kartu ini memiliki desain khusus yang mencantumkan Nomor Pensiunan (NOTAS) para nasabah pada kartunya.

“Manfaat lain Taspen Smartcard adalah sebagai alat pembayaran yang memiliki fasilitas tambahan program promosi dan diskon di beberapa merchant terpilih yang telah bekerjasama dengan PT Taspen (Persero),” ungkap Widi.

Perwakilan nasabah bank bjb, Sumarwan Hadisoemarto mengatakan, Taspen Smartcard mempermudah mengambil uang pensiun karena tak perlu antre di bank. “Setiap bulan cukup proses otentifikasi melalui smartphone pribadi untuk kemudian memperoleh dana lewat ATM terdekat,” kata dia.

Adapun perjanjian kerja sama antara PT Taspen (Persero) dengan bank bjb secara nasional telah dilakukan sejak 2010 di antaranya meliputi pembayaran tabungan hari tua, pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui rekening bank.

Sementara acara ini dihadiri Asisten Daerah III Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat Abdurachim, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat Yerry Yanuar dan pimpinan wilayah pihak terkait.

Gakkum KLHK Tangkap Dua Pemilik Kayu Illegal Asal Kepulauan Aru

Penulis
Sopyan
-
Gakkum KLHK Tangkap Pemilik Kayu Illegal Asal Kepulauan Aru

SuaraPemerintah.id – Penyidik Balai Gakkum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Jabalnusra menahan WD (49) pimpinan KSU Cendrawasih dan JH (38) pimpinan CV Muara Tanjung atas dugaan kepemilikan 4.832 batang (77,31 M3) dan 4.483 batang (134,71 M3) kayu Merbau illegal pada Jumat (19/3) di Surabaya.

Kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat terkait pengiriman kayu illegal dari Kepulauan Aru ke Surabaya. Pengiriman kayu illegal ini dilakukan melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggunakan kapal KM Darlin Isabel dan KM Asia Ship.

“Dari hasil pemeriksaan saksi dan keterangan ahli, penyidik memiliki bukti kuat, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kayu illegal dan menyalahgunakan dokumen SKSHHKO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan),” ungkap Kepala Balai Gakkum Jabalnusra, Muhammad Nur, di Surabaya (21/3).

Balai Gakkum KLHK juga menyita barang bukti berupa dokumen SKSHHKO kedua perusahaan tersebut. Saat penyidik menyambangi lokasi izin tebangan di Kepulauan Aru, Ambon, pemilik tidak mampu memperlihatkan tonggak hasil tebangan di lokasi izinnya. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara fisik kayu dengan dokumen SKSHHKO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku di Ambon (18/3) penyidik mengeluarkan surat penangkapan dan membawa tersangka ke Surabaya. Saat ini tersangka berada di Rutan Polda Jawa Timur untuk diperiksa.

“Tersangka akan dikenakan Pasal 88 Ayat 1 Huruf c Jo. Pasal 15 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar,” pungkas Muhammad Nur.

Desentralisasi Fiskal TKDD Menopang 65% Pembangunan Daerah

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah berlangsung sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, pembangunan di daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini pendanaan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) masih lebih kecil porsinya.

“Selama ini pendanaan sangat tergantung kepada TKDD. 65% TKDD, sementara PAD berkontribusi sekitar 23% dan 8,4% berasal dari pendapatan lainnya. Selain itu daerah masih membutuhkan financing atau pembiayaan,” ungkapnya saat menjadi pembicara pada Kegiatan Silaturahim Kepemimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera, Sabtu (20/03).

Lebih lanjut ia mengungkapkan jika di masa pandemi, komponen PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan covid juga mempengaruhi aktivitas ekonomi di seluruh daerah.

Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sebagai komponen utama pendapatan asli daerah. Dalam prosesnya, akan tetap memperhatikan keselarasan sistem perpajakan nasional dan kondisi perekonomian nasional.

Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020 mengamatkan beberapa poin terkait PDRD yaitu adanya penghapusan retribusi izin gangguan sebagai bentuk dukungan penyederhanaan perizinan berusaha, penyesuaian tarif PDRD oleh pemerintah untuk proyek strategis nasional, kemudahan pemberian insentif fiskal daerah oleh kepala daerah, penguatan skema evaluasi raperda dan pengawasan perda, serta dukungan insentif anggaran oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

“Kita nanti akan melihat bagaimana kita akan mencoba memperkuat dari pemerintah daerah dalam melaksanakan PDRDnya namun tanpa menimbulkan ketidakpastian di bidang investasi,” pungkas Menkeu.

 

Gelar RUPSLB, Bank Banten Tetapkan Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Baru

Penulis
Sopyan
-
Gelar RUPSLB, Bank Banten Tetapkan Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Baru

SuaraPemerintah.id – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Perseroan) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Maret 2021 sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

Berdasarkan keputusan RUPSLB, susunan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Bank Banten adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Bapak Hasannudin sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen*
Bapak M. Yusuf sebagai Komisaris*
Bapak Media Warman sebagai Komisaris Independen

Direksi:
Bapak Agus Syabarrudin sebagai Direktur Utama*
Bapak Cendria Tj. Tasdik sebagai Direktur*
Bapak Denny Sorimulia Karim sebagai Direktur*
Bapak Kemal Idris sebagai Direktur

Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank banten yang baru diangkat tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, RUPSLB telah memberhentikan dengan hormat Ibu Titi Khoiriah selaku Komisaris Independen, Bapak Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur Utama, serta Bapak Jaja Jarkasih selaku Direktur Bisnis Peseroan, terhitung sejak terlaksananya RUPSLB.

Dengan terpenuhinya jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, maka Perseroan menegaskan komitmennya untuk segera meningkatkan kinerja melalui pertumbuhan bisnis yang sehat, kuat dan berdaya saing secara berkesinambungan.

Selain itu, RUPSLB kali ini juga dilakukan guna mendukung estafet kepengurusan dan pengawasan serta pelaksanaan transformasi digital Perseroan.

Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Ibu Titi Khoiriah, Bapak Fahmi Bagus Mahesa, danBapak Jaja Jarkasih atas kontribusi yang telah diberikan, seraya mengucapkan selamat bekerja kepada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan melalui RUPSLB pada hari ini (10/03).

 

Desa Wisata Rantau Langsat Sajikan 5 Air Terjun dan Wisata Budaya Eksotis

Penulis
Sopyan
-
Desa Wisata Rantau Langsat Sajikan 5 Air Terjun dan Wisata Budaya Eksotis

SuaraPemerintah.id – Desa wisata Rantau Langsat di Kecamatan  Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), provinsi Riau, memiliki  potensi wisata yang bisa diminati banyak wisatawan. Seperti wisata alam,  adat istiadat dan budaya, juga wisata minat khusus lainya.

Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) provinsi Riau, Roni Rakhmat  menyebutkan, Desa Rantau Langsat memiliki keunikan tersendiri. Dihuni  oleh suku Talang Mamak (suku asli) yang masih hidup secara tradisional.

“Keberadaan suku ini tergolong proto melayu atau melayu tua. Berada  di hutan penyangga, kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).  Jaraknya hanya 80 kilometer dari pusat Kota Rengat, Inhu,” kata Roni  Rakhmat, Ahad, (21/3/2021)

Untuk menuju Desa Rantau Langsat, wisatawan bisa melalui jalur darat,  yakni dari Kota Pekanbaru maupun dari Kota Jambi. Bagi wisatawan  menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat, aksesibilitas jalan  menuju desa wisata ini sudah memadai.

Di Desa Rantau Langsat, kendaraan bisa diparkir di area parkir yang  tak jauh dari pelabuhan sungai. Di sekitar lokasi ini telah disediakan  fasilitas camping ground. Keindahan alam nan asri menjadi suguhan yang eksotis bagi pelancong yang berkunjung ke destinasi ini.

Desa wisata ini sedikitnya memiliki 5 Tembulun (air terjun dalam  bahasa setempat). Tembulun Pampunawan di Dusun Lemang, memiliki empat  tingkat air terjun. Di lokasi ini, hijaunya rimbunan pohon menjadikan  kanopi tirai langit-langit yang bisa memanjakan mata memandang. Selain  itu, ada juga Tembulun Membayang yang memiliki tujuh tingkat air terjun.  Kemudian, Tembulun Siamang di dusun Siamang.

Selanjutnya, air terjun atau Tembulun Bengayoan di Dusun Bengayawan.  Di objek wisata ini terdapat air terjun dua tingkat. Jika pagi hari,  hembusan kabut datang menyelimuti. Asapnya bertiup ke arah permukaan air  membuat lumut yang tumbuh di atas bebatuan basah.

Lalu, juga ada Air terjun Sultan Lembayang di Dusun Datai. Penamaan  Sultan Lembayang diambil dari cerita sejarah pada zaman kerajaan dahulu  yang menjadi salah satu sosok sultan kebanggaan masyarakat Datai.

Selain objek wisata air terjun, wisatawan juga bisa menikmati wisata  susur Sungai Batang Gansal. Pelancong diajak menyusuri sungai menuju  hulu sungai, menggunakan perahu motor kapasitas tujuh orang penumpang.  Biaya sewanya mulai Rp.500 ribu hingga Rp.1 juta, tergantung jarak  tempuhnya.

Di sepanjang aliran sungai, pengunjung disuguhi lanskap hijau asri.  Ditepiannya terlihat sejumlah batu yang memiliki cerita legenda. Pemandu  wisata yang ikut mendampingi wisatawan, akan membantu menjelaskan  cerita legenda batu-batu itu.

Adapun sejumlah batu yang menjadi cerita legenda di tempat itu  adalah, batu tobat (batu penghalang), batu hibatnasi, batu babi, batu  naga, batu lipat kain, lubuk kodil, dan halaman bidadari.

Tidak hanya batu legenda, ketika menyusuri sungai bila ada pengunjung  yang memiliki nyali besar, pemandu wisata akan menawarkan wisatawan  singgah naik ke darat untuk melihat gua harimau. Lokasinya berada di  sekitar Dusun Pengayoman.

Kemudian, setelah menyusuri sungai sekitar 1 jam 30 menit. Pemandu  wisata mengajak singgah para wisatawan di Dusun Bengayawan. Lokasi ini  merupakan salah satu tempat yang dihuni oleh kelompok suku Talang  Mamak.

Disini wisatawan bisa melihat bagaimana kehidupan asli suku Talang  Mamak yang sangat bergantung dengan hutan alam. Mulai dari mencari getah  damar, berkebun karet dan jernang, hingga aktifitas budidaya madu  kelulut.

Suku Talang mamak masih kental melakukan tradisi adat yang diwarisi  secara turun temurun. Seperti, tradisi kementan untuk pengobatan  penyakit, tradisi gawai untuk pesta pernikahan, tradisi tambat kubur  untuk mengenang 100 hari kematian dan khitanan untuk anak laki-laki.

Tradisi, budaya dan kehidupan suku Talang Mamak yang hidup  berkelompok ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.  Ditambah lagi keramahtamahan suku Talang Mamak ketika menyambut  wisatawan berkunjung yang tidak perlu diragukan lagi. Walau Talang Mamak  hidup berkelompok jauh dari modernisasi, namun mereka terbuka menerima  kunjungan wisatawan.

Jika wisatawan ingin melakukan perjalanan sampai ke hulu sungai,  Dusun Talang Mamak terakhir yang dijumpai adalah Dusun Datai. Untuk bisa  sampai kesana membutuhkan waktu 2 hari 1 malam.

Sungai Gansal juga menjadi surga bagi pehobi mancing. Ikan sema  adalah target yang paling dicari oleh warga setempat, karena merupakan  ikan yang paling lezat untuk disantap. Harganya 1kg bisa mencapai   Rp.100 ribu. Namun, saat ini ikan tersebut mulai sedikit jumlahnya.  Selain ikan sema, ikan jenis baung juga berkembang biak sungai ini.

Bagi para pelancong yang memiliki hobi menyantap buah durian, ada  waktu-waktu yang perlu dicatat bila hendak mengunjungi desa ini.  Pasalnya, pada bulan Januari hingga bulan Februari musim durian tiba.  Jumlahnya mencapai ratusan buah perharinya.

Buah durian asal Desa Rantau Langsat tumbuh di dalam hutan-hutan  penyangga sejak ratusan tahun lalu. Ukuran buahnya sama seperti durian  lokal lainya. Aromanya harum menyengat dan rasanya manis bercampur pahit  di lidah.

Bukan hanya memiliki cita rasa yang lezat, kelebihan utama durian  Rantau Langsat justru pada daging buahnya yang tebal juga beserat,  bertekstur warna kuning pekat dan ukuran bijinya kecil. Harga durian  disini bervariasi, cara penjualannya dengan cara peronggok (tumpuk).

Untuk buah durian ukuran kecil satu onggoknya berisi 30 buah durian,  ukuran durian sedang satu onggoknya berisi 20 buah. Kemudian, untuk  durian berukuran besar satu onggoknya berjumlah 10 buah, harga persatu  onggok dari setiap ukuran tersebut senilai 200 ribu rupiah.

Warga setempat yang menjual durian di desa Rantau Langsat bisa  ditemui sekitar pukul 07.00 hingga 10.00 WIB. Lokasinya tepat di  pelabuhan di tepian sungai Gansal.

Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dinas Pariwisata  provinsi Riau, Ridho Adriansyah mengatakan, potensi yang dimiliki Desa  Rantau Langsat harus dikelola secara baik agar dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat setempat.

“Beberapa hal perlu dilakukan di desa wisata Rantau Langsat adalah  kegiatan pembinaan agar bisa berdaya saing. Diantaranya, pembinaan  pengelolaan destinasi, pembinaan pemandu wisata, pembinaan partisipasi  masyarakat, pembinaan UMKM, serta penambahan perahu motor, toilet umum  dan amenitas pariwisata lainya,” kata Ridho Adriansyah.

Saat ini pemerintah melalui Kemenparekraf/Baparekraf menjadikan desa  wisata sebagai terobosan pengembangan ekonomi. Berbagai dukungan  anggaran dan kolaborasi unsur pentahelix (akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media) terus digenjot.

Semoga sektor pariwisata di Desa wisata Rantau Langsat bisa  menjulang. Dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan menciptakan tenaga  kerja. Sehingga membantu menambah nilai ekonomi warga setempat.

1...4,4264,4274,428...4,871Halaman 4,427 dari 4,871