Beranda blog Halaman 4425

Kemdes PTT : Literasi Membuka Peluang Ekonomi Desa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Potret literasi di Indonesia seperti dilansir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 2019 menyatakan, Indeks Aktivitas Literasi Baca (Alibaca) secara nasional masih rendah (37,32%).

Bahkan, 25 dari 34 provinsi masih memiliki skor di bawah 40, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Padahal, sangat banyak potensi desa yang bisa digali ketika literasi bertumbuh. Salah satunya, literasi membuka peluang ekonomi desa.

Menurut data produk unggulan desa milik Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT), setidaknya ada 3.795 desa di Pulau Sumatera yang mempunyai keunggulan produk pangan.

Sementara, di Pulau Jawa tercatat 8.499 desa yang punya keunggulan serupa. Begitu juga ratusan hingga ribuan desa di wilayah kepulauan lain yang juga punya keunggulan produk pangan.

“Literasi desa dapat ditingkatkan terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi desanya,” ucap Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemdes PDTT, Suprapedi, saat menjadi nara sumber Rakornas Bidang Perpustakaan 2021, Senin (23/3/2021).

Suprapedi menjelaskan, literasi desa untuk peningkatan ekonomi perdesaan bisa menggunakan berbagai cara, mulai dari memperbanyak perpustakaan atau taman bacaan masyarakat di perdesaan, menyediakan buku-buku soft skill hingga motivasi, sampai melakukan pengembangan perpustakaan digital desa. “Artinya, melalui literasi digital masyarakat desa bisa belajar membuka peluang ekonomi baru, seperti e-commerce,” jelasnya.

Menurut Suprapedi, pembangunan desa bukan hanya masalah infrastruktur melainkan juga masalah SDM.

Di antara cara membangun SDM adalah dengan menyediakan sumber-sumber keilmuan dan informasi yang akan mendongkrak pengetahuan warga desa, salah satunya melalui pembangunan perpustakaan desa.

“Kementerian Desa akan mendukung program yang berkaitan dengan literasi desa, termasuk pemanfaatan dana desa untuk membangun atau mengelola perpustakaan,” imbuhnya.

Sejak kurun waktu 2015 hingga 2020 alokasi anggaran Dana Desa untuk perpustakaan atau taman bacaan terus mengalami kenaikan. Pada 2019, alokasi dana tersebut untuk kepentingan perpustakaan mencapai Rp396,41 miliar. Di 2020 mengalami penurunan menjadi Rp331,41 miliar akibat situasi pandemi.

Sedangkan, jumlah desa yang dibantu juga terus mengalami pertambahan. Puncaknya di 2019 dimana 10.169 desa berhasil mendirikan perpustakaan atau taman baca. Meski di 2020 hanya 9.897 desa yang sukses membangun perpustakaan.

Suprapedi menambahkan, ada tiga agenda Pembangunan Desa 2020-2024. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dan ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Manusia merupakan sumber modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah,” tambahnya.

Kemenkes: Insentif Nakes Akan Ditransfer Langsung ke Rekening Pribadi

Penulis
wicaksono
-
Sejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat mengumumkan per Selasa (26/1) pukul 15.55 WIB, terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 13.094 orang sehingga total telah mencapai 1.012.350 kasus di Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

SuaraPemerintah.id – Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kirana Pritasari mengatakan, pada 2021 ini, insentif nakes akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing nakes atau rekening pribadi.

Hal tersebut dilakukan Kemkes dalam upaya melakukan sejumlah perbaikan petunjuk teknis (juknis). Salah satu masalah yang ada tahun lalu ialah adanya ada penunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes)

“Proses pembayaran insentif lebih sederhana akan dilakukan perbaikan sehingga tidak terjadi keterlambatan,” kata Kirana pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Kirana menyebutkan, Kemenkes, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan pemerintah daerah (Pemda) telah disepakati mekanisme penyaluran insentif nakes ke rekening masing -masing nakes menggunakan himpunan bank-bank milik negara (himbara) sebagai mitra penyaluran insentif nakes.

Sementara untuk pembayaran santunan kematian nakes, lanjut Kirana, pimpinan layanan fasilitas kesehatan (fasyankes) mengajukan usulan santunan kematian dengan melampirkan dokumen melalui aplikasi, verifikasi di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan sebagai persyaratan.

Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan usulan melakukan pencairan dana dan pembayaran dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada ahli waris.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia G. Partakusuma mengatakan pemerintah sudah mengucurkan insentif untuk tenaga kesehatan sejak 4 Maret 2021.

Tetapi, pencairan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut, lanjutnya, menjadi faktor utama dari keterlambatan pencairan insentif yang terjadi.

“Uang insentif sudah turun sejak 4 Maret 2021. Pembayaran dilakukan secara bertahap. Tagihan banyak sekali. Jadi, Kemenkes harus membagi sesuai dengan jumlah tagihan. Pekerjaan yang cukup banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Lia mengatakan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 melakukan penagihan kepada pemerintah secara rutin setiap 2 pekan. Ada aturan, sambungnya, klaim yang diajukan rumah sakit harus dibayarkan 14 hari setelah penagihan jika tidak terdapat kendala.

Terutama, rumah sakit yang biasanya mendapatkan pemasukan dari pasien BPJS Kesehatan. Ke depannya, Lia meminta pemerintah dapat menyisihkan anggaran untuk rumah sakit dalam susunan anggaran negara. Untuk sektor kesehatan, pemerintah mengucurkan Rp173,3 triliun dalam anggaran negara tahun ini.

Peringati Hari Air Sedunia, Palyja Ajak Masyarakat Hargai Air Bersih

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), operator penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah barat DKI Jakarta ikut memperingati perayaan Hari Air Sedunia 2021, Senin (22/3/2021). Palyja mengajak masyarakat menghargai dan peduli akan air bersih.

President Director Palyja, Robert Rerimassie mengatakan, melalui tema Hari Air Sedunia 2021, yaitu Valuing Water, Palyja turut terpanggil untuk mengedukasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat DKI Jakarta tentang air bersih dan upaya yang bisa dilakukan untuk lebih menghargai air bersih.

“Keseluruhan kegiatan peringatan Hari Air Sedunia tahun ini merupakan bagian dari bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Palyja yang berfokus pada tiga kegiatan, yakni pelestarian lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan, dan air untuk semua,” katanya.

Dikatakan, agenda tahunan Run for Water, kegiatan bersama Palyjadengan PAM Jaya dan Aetra, tahun ini dilaksanakan secara virtual.

Pendaftaran terbuka untuk warga Jabodetabek dengan kategori jarak tempuh 29 kilometer dan 10 kilometer. Periode pendaftaran pada 17-30 Maret 2021 dengan biaya Rp 129.000. Sebagian dari uang pendaftaran akan disumbangkan untuk proyek penyediaan akses air bersih di daerah terpencil.

Selain itu, Palyja juga mengajak anak-anak sekolah dasar menyaksikan beberapa video kampanye air bersih dan mengadakan lomba membuat poster dengan tema Manfaat Air Bersih.

Sebanyak 30 poster pertama yang diterima Palyja akan mendapatkan bingkisan cantik.

Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap penyediaan air bersih, Palyja bekerja sama dengan Pemkot Jakarta Selatan.

Kerja sama dengan mengisi tandon air untuk wastafel umum di area pelayanan Palyja. Bersama Gerakan Ciliwung Bersih, Palyja juga mendukung kampanye pelestarian sungai Ciliwung melalui proyek TOSS dan bebersih sungai.

Palyja berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan dalam pelayanan akses air bersih.

Robert mengatakan sejak awal beroperasi Palyja berhasil meningkatkan jumlah sambungan air, dari 201.000 menjadi lebih dari 400.000 sambungan air, dengan total jaringan mencapai 5.497 kilometer.

Bahkan jumlah penduduk yang terlayani saat ini sebesar 3,2 juta jiwa, termasuk di dalamnya masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat menjadi kurang lebih sebesar 250.000 jiwa.

“Sebanyak 90 persen pelanggan yang dicacah secara sampling menyatakan puas dengan pelayanan dari Palyja,” kata Robert, Senin (1/2/2021).

Dikatakan Robert, melengkapi pencapaian yang diraih, sepanjang 2020 Palyja juga menerima penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk kategori Kecelakaan Nihil (Zero Accident).

Sandiaga Uno Sebut 5 Langkah Tingkatkan Daya UMKM Agar Berkembang di Sektor Pariwisata

Penulis
Andik Irwanto
-
Sandiaga Uno Sebut 5 Langkah Tingkatkan Daya UMKM Agar Berkembang di Sektor Pariwisata

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menyebutkan ada lima langkah yang telah dijalankan oleh pemerintah guna meningkatkan daya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat berkembang di sektor pariwisata.

Hal ini dikatakan Sandi dalam webinar dengan tema “Reimagining the Future of Indonesia” yang diselenggarakan oleh DBS Bank, Senin, 22 Maret 2021.

“Langkah pertama karena ini sedang berada di tengah pandemi, maka perluasan sertifikasi CHSE kita sebar dan tingkatkan terus,” kata Sandi.

CHSE merupakan singkatan dari Cleanliness (bersih), Healthy (sehat), Safety (aman), dan Sustainability, dan Eco-friendly (ramah lingkungan) yang menjadi sertifikasi bagi para pelaku usaha yang berkomitmen menjaga protokol kesehatan di tengah pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 di Indonesia.

Dengan adanya CHSE, wisatawan dapat merasa lebih aman karena adanya komitmen terhadap penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Langkah kedua yang disiapkan oleh Kemenparekraf untuk medorong pemulihan UMKM khususnya untuk UMKM Kuliner adalah hibah desain. Program hibah desain ini sebagai stimulus, tidak hanya untuk industri kuliner tapi juga industri percetakan yang membuat starter kit kemasannya.

“Ini program yang unik, jadi kita tahu kadang usaha- usaha kuliner lokal ini rasanya enak- enak. Tapi sayang kemasannya kurang menarik sehingga kami adakan program hibah desain ini. Jadi ini stimulus tidak hanya untuk industri kuliner tapi juga industri percetakan yang membuat starter kit kemasan- kemasannya. Ini menarik karena ada dua sektor yang diberdayakan sekaligus,” ujar Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Hampir sama dengan langkah kedua, Hibah Gerai Kuliner jadi langkah ketiga yang dilakukan Kemenparekraf mendorong UMKM Indonesia memiliki daya jual yang baik dan tinggi.

Hibah Gerai Kuliner itu merupakan program revitalisasi lokasi usaha yang sudah nampak kumuh, kurang bersih, atau pun lokasi produksi makanannya digabung dengan lokasi memasak pribadi.

Dengan konsep kekinian yang dibuat oleh profesional dan desainer lokal maka pelaku usaha kuliner yang mengikuti program ini bisa memiliki gerai dengan desain yang menarik hati.

Keempat adalah meningkatkan akses terhadap pembiayaan dengan cara Kemenparekraf mendekati bank-bank maupun penyedia jasa non-bank seperti fintech untuk membantu para pelaku UMKM mendapatkan modal.

Terakhir adalah promosi di media sosial menggunakan tagar Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan di Indonesia aja.

“Gerakan #BanggaBuatanIndonesia atau #DiIndonesiaAja merupakan pemanfaatan teknologi, pemasaran yang menggunakan gerakan nasional dan masyarakat dalam meningkatkan UMKM. Itu juga membantu mereka untuk masuk ke digital marketplace sehingga produk UMKM, bisnis lokal memiliki inovasi yang baru dan dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan maupun wisatawan,” ujar Sandi. (red/pen)

Ma’ruf Amin Sebut Ketentuan Terkait Libur dan Mudik Lebaran 2021 Diputuskan Sebelum Ramadhan

Penulis
Andik Irwanto
-
Ma'ruf Amin Sebut Ketentuan Terkait Libur dan Mudik Lebaran 2021 Diputuskan Sebelum Ramadhan

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan ketentuan terkait libur dan mudik Lebaran 2021 akan diputuskan Pemerintah sebelum bulan Ramadhan. Terkait dengan mudik 2021, pada prinsipnya, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak akan melarang.

Hal ini ungkapkan oleh Ma’ruf Amin, usai peninjauan vaksinasi COVID-19 di Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Senin, 22 Maret 2021.

“Soal mudik Lebaran itu belum kami putuskan, nanti saya kira tidak lama lagi, menjelang puasa itu nanti akan ada keputusan,” kata Wapres.

Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah dampak, baik dari sektor ekonomi maupun kesehatan, dari kebijakan apakah mudik Lebaran 2021 boleh dilakukan atau tidak.

“Prinsipnya, yang akan kami pertimbangkan itu dampaknya akan seberapa jauh, kalau dibolehkan dan kalau dilarang mudik, juga dampak pada peningkatan penularannya,” ujarnya pula.

Pemerintah akan dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik Lebaran apabila hal itu berdampak pada penularan dan peningkatan angka kasus COVID-19 di Indonesia.

“Kalau dampak penularannya besar, maka pasti akan ada pelarangan. Kalau memang bisa diminimalkan, maka tentu ada cara lain. Memang mudik itu menjadi tradisi masyarakat kita, tetapi ada bahaya yang kita hadapi kalau mudik kita buka,” ujar Wapres pula.

Ma’ruf menegaskan sampai saat ini pemerintah belum memutuskan secara resmi terkait kebijakan mudik jelang Hari Raya Lebaran tahun ini. Menurutnya, saat ini pemerintah masih mengkaji berbagai dampak-dampak yang akan ditimbulkan bila mudik dilaksanakan di tengah pandemi.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tidak melarang kegiatan mudik pada Lebaran 2021 selama dilakukan sesuai syarat dan ketentuan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Terkait dengan mudik 2021, pada prinsipnya, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak akan melarang. Kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka yang akan bepergian,” kata Budi Karya.

Salah syarat perjalanan yang harus dipatuhi masyarakat saat mudik ialah dengan menunjukkan hasil tes COVID-19 dengan masa berlaku lebih singkat dari sebelumnya.

Ma’ruf memastikan pemerintah akan mengkalkulasi secara matang terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan mudik kemungkinan akan kembali dilarang bila memiliki dampak besar terhadap kenaikan penularan kasus positif corona.

“Saya kira akan ada perhitungan-perhitungan pasti kalau dampaknya akan besar, pasti akan dilarang. Kalau memang bisa diminimalisir tentu ada caranya, tapi putusannya nanti saya kira, yang terbaik,” kata dia.(red/pen)

 

Sandiaga Uno Ajak Internasional Ikut Program Travel Safe Corridor di Bali

Penulis
Andik Irwanto
-
Sandiaga Uno Ajak Internasional Ikut Program Travel Safe Corridor di Bali

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pemerintah terus membahas program Travel Safe Corridor di Bali. Dia mengaku sudah membicarakan ke pihak terkait perihal negara-negara yang akan menjalin kerja sama seperti Gubernur Bali, I Wayan Koster dan Menteri Luar Negeri, Retno Edi Marsudi.

“Jadi kami Minggu lalu sudah melakukan rapat koordinasi bersama bapak Gubernur Bali dan ibu Menteri Luar Negeri (Menlu),” kata Sandiaga saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama Gubernur Bali Wayan Koster, Senin (22/3/2021).

Tim dari Kementerian Luar Negeri telah menjalin komunikasi hingga tahap akhir dengan sejumlah negara.

“Tim dari Menlu sudah melakukan pembicaraan tahap akhir ke sejumlah beberapa negara yang akan menjadi negara originisasi safe travel Corridor atau Travel Corridor Arrangement,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap komunikasi tersebut sudah masuk tahap finalisasi. Sehingga nanti tinggal diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

“Kita harapkan ini masuk ke dalam tahap finalisasi dan akan diputuskan bapak Presiden dalam rapat koordinasi terbatas,” katanya.

Dalam rapat tersebut Sandiaga menyebutkan kemungkinan ada beberapa negara tambahan yang akan bergabung dalam program ini. Terutama Belanda dari Eropa, Singapura, Tiongkok, dan Korea Selatan, serta dari Timur Tengah Uni Emirat Arab.

“Kita akan latihan terus, karena kita tidak bisa langsung buka Juni-Juli, jadi harus ada simulasi-simulasi terus, kesiapan bandara harus segera ditingkatkan,” jelas Sandiaga Uno.

Sebelumnya Sandiaga Unomemastikan pembukaan untuk kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) melalui program free covid corridor (FCC) segera terlaksana di Bali. Program itu bakal diujicobakan Maret mendatang.

“Harapan saya bulan Maret kita bisa rakor dan setelah itu kita simulasikan konsep FCC,” kata Sandi ketika berkunjung ke Pantai Pandawa, Kuta Selatan, Badung, Kamis (12/2/2021).

Sandi mengungkapkan, dalam rapar koordinasi (rakor) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo, rencana awalnya FCC digelar 15 Januari 2021 lalu di Bali. Rakor itu guna membahas rencana membuka perbatasan sehingga FCC bisa dijalankan. Namun, karena muncul varian baru virus corona penyebab Covid-19, rencana itu ditunda.

Sandi memastikan program FCC bisa segera diterapkan dengan catatan kasus Covid-19 bisa terus diturunkan.

“Kalau angka ini bisa dikendalikan, saya yakin bisa segera diterapkan,” ujar Sandi.

Untuk menyiapkan FCC, saat ini sudah ada 994 pelaku pariwisata di Bali yang telah tersertifikasi CHSE. “Bali juga mendapatkan prioritas program vaksinasi,” kata Sandi.
Pengusaha Pariwisata Minta Tambahan Vaksin

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi BS Sukamdani, meminta pemerintah menambah alokasi vaksin Covid-19 untuk para pekerja di sektor pariwisata.
Jumlah yang dialokasikan saat ini masih relatif sedikit hanya mencukupi sekira 92 ribu – 92 ribu orang.

“Alokasi vaksin untuk pekerja pariwisata, hotel dan restoran itu sangat relatif sedikit. Di DKI saja ada 37 ribu orang. Kami mohon kiranya dapat dibantu untuk segera bisa diselesaikan,” kata Hariyadi dalam Rakernas PHRI, Kamis (18/3/2021).

Ia pun menekankan perlunya vaksin Covid-19 untuk pekerja di sektor penerbangan. Hal ini mengingat sektor penerbangan termasuk pariwisata berhubungan langsung dengan publik.
Hariyadi berharap pemerintah bisa memberikan lebih banyak dukungan vaksinasi kepada para pekerja.

“Artinya, vaksin untuk pekerja pariwisata sangat penting. Karena kalau tidak dibantu, akhirnya agak repot karena kita berinteraksi langsung dengan publik,” tuturnya.
Menanggapi harapan PHRI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan pemerintah terus mendorong vaksinasi di Tanah Air.

Salah satu destinasi wisata yang sudah mendapatkan vaksinasi adalah Bali. Ia akan mendorong lebih banyak vaksinasi dilakukan di sektor pariwisata.

“Sehingga dengan protokol kesehatan ketat, disiplin, testing dan tracing diperkuat dan diperluas, vaksinasi ini akan menekan penularan virus Covid-19 dan confidence level atas Bali meningkat. Sehingga sesuai harapan beliau (Presiden Joko Widodo), pariwisata nusantara sudah bisa kembali ke Bali,” ungkap Sandi. (red/pen)

Intip Canggihnya Kapal Selam Alugoro Rakitan PT PAL Indonesia, Bukti Sejarah Karya Anak Bangsa

Penulis
Andik Irwanto
-
Intip Canggihnya Kapal Selam Alugoro Rakitan PT PAL Indonesia, Bukti Sejarah Karya Anak Bangsa

SuaraPemerintah.id – Kapal selam Alugoro, hasil rakitan PT PAL Indonesia resmi diserahkan kepada TNI Al. Kapal selam ini dibangun dengan biaya Penyertaan Modal Negara (PMN). Ternyata, Indonesia mencatatkan sejarah sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang mampu memproduksi kapal selam sendiri. Alugoro juga memiliki spesifikasi yang tidak bisa dianggap remeh.

Mengutip laman resmi PT PAL, Minggu (21/3/2021), Kapal Selam Alugoro merupakan kapal selam ke-3 dari batch pertama kerjasama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Kapal selam tersebut sepenuhnya dibangun di Fasilitas Kapal Selam PT PAL Indonesia (Persero).
Kapal Selam Alugoro merupakan kapal selam jenis diesel electric U209/1400 Chang Bogo Class. Kapal selam ini memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot.

Kemudian kecepatan maksimal di permukaan 12 knot dan mampu berlayar lebih dari 50 hari serta dapat menampung lebih dari 40 kru.

“Dalam pengerjaan joint section PT PAL Indonesia (Persero) berhasil menyelesaikan dengan predikat zero defect,” demikian dikutip dari laman resmi PT PAL.

Kapal Selam Alugoro sendiri harus menjalani beberapa tahapan tes lain seperti Sea Acceptance Test (SAT) atau tes berlayar di perairan terbuka hingga tahapan Final Completion, sebelum akhirnya dapat beroperasi penuh (Comissioning).

Kegiatan SAT dilaksanakan di perairan utara Pulau Bali yang merupakan area latihan TNI AL serta memiliki kedalaman laut yang memadai. Selama pengujian Kapal Selam Alugoro dikawal oleh KRI RE Martadinata-331.

Selama pelaksanaan SAT Kapal Selam Alugoro menggunakan Dermaga APBN, Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi sebagai sarana dan fasilitas berlabuh.

Adapun, launching atau peluncuran serta pemberian nama kapal dilakukan pada 11 April 2019 di Dermaga Kapal Selam PT PAL Indonesia (Persero).

Nama Alugoro diambil dari nama sebuah senjata pemukul yang dimiliki oleh tokoh pewayangan Prabu Baladewa. Senjata tersebut berupa Gada yang digunakan oleh para ksatria atau bangsawan lainnya.

Kekuatan senjata ini adalah dengan sekali pukul dapat menghancurkan kepala orang yang dipukulnya. Senjata ini dianggap sakti karena pemberian dari dewa yaitu Batara Guru, sebagai hadiah pada waktu menikah dengan Dewi Erawati.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, bertambahnya alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berupa kapal selam Alugoro-405 buatan PT PAL Indonesia menuntut awak kapal selam untuk lebih profesional dalam bertugas.

“Dengan teknologi tinggi yang terpasang di kapal selam, maka lembaga pendidikan TNI AL juga harus mengantisipasi berbagai variasi taktik dan strategi peperangan kapal selam dan antikapal selam di masa mendatang,” kata Susaningtyas di Jakarta, Senin (22/3).

Menurut dia, tidak salah juga jika TNI AL akhirnya memperbanyak rekrutmen schollar warrior (prajurit akademisi). Susaningtyas menyebut, kapasitas peperangan yang dimiliki TNI AL sudah saatnya ditingkatkan sesuai era digitalisasi dan unmanned system.

“Kapal-kapal selam ke depan harus semakin efisien dan banyak memanfaatkan teknologi berbasis artificial intelligence. Kapal selam yang baru juga perlu dilengkapi dengan underwater unmanned vessel (UUV) melengkapi unmanned sub-surface vehicle (USSV) yang juga banyak digunakan,” ujar Nuning, sapaan Susaningtyas.

Kapal selam buatan PT PAL yang bekerja sama dengan DSME Korea tersebut sangat cocok beroperasi di laut yang memiliki karakteristik dangkal, dalam, dan salinitas yang tinggi seperti perairan Indonesia. Persenjataan Alugoro dinilai mampu menghadapi teknologi kapal tempur permukaan dan kapal selam tipe lainnya yang dimiliki negara-negara di kawasan Asia.

“Formasi tempur peperangan kapal selam modern memang menuntut kapasitas kapal selam yang mampu beroperasi dalam kurun waktu yang lama baik secara mandiri maupun secara bersama,” kata mantan anggota Komisi I DPR itu.

Meski begitu, Susaningtyas mengingatkan, pentingnya sumber daya manusia (SDM), karena kapal selam membutuhkan personel yang pandai dan cerdas.

“Tatkala kita bicara alutsista tentu harus satu kesatuan dengan SDM pengawak maupun teknisi,” ujarnya.

KRI Alugoro-405 adalah kapal selam terbaru yang masuk ke dalam jajaran armada TNI AL. Sebelumnya telah aktif berdinas KRI Nagapasa-403 dan KRI Ardadedali-404. Ketiga kapal selam TNI AL tersebut adalah hasil kerja sama PT PAL Indonesia dan DSME Korea untuk batch pertama.

Saat ini sedang proses finalisasi batch kedua untuk tiga kapal selam berikutnya, yakni kapal keempat, kelima, dan keenam. Ketiga kapal selam yang bekerja sama dengan Korsel itu melengkapi dua kapal selam sebelumnya, yaitu KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402. Sehingga kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia sebanyak lima unit.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan, serah terima kapal selam Alugoro merupakan tonggak sejarah pertahanan Indonesia. “Untuk pertama kalinya Indonesia melalui galangan kapal nasional PT PAL Indonesia berhasil ikut serta dalam produksi kapal selam,” kata Prabowo saat menerima kapal selam jenis Diesel Electric itu dari PT PAL Indonesia (Persero), Rabu (17/3). (red/ami)

Hal-hal Penting Tentang Fatwa MUI Vaksinasi Covid-19 Tak Batalkan Puasa Ramadan

Penulis
Andik Irwanto
-
Hal-hal Penting Tentang Fatwa MUI Vaksinasi Covid-19 Tak Batalkan Puasa Ramadan

SuaraPemerintah.id – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi Covid-19 tidak membatalkan puasa. Fatwa tersebut dikeluarkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan pada pertengahan April 2021 nanti.

“Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada saat bulan Ramadhan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa,” kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dikutip dari Antara, Selasa, 16 Maret 2021.

Dengan dikeluarkannya fatwa tersebut, maka menurut Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, harusnya tak ada lagi keraguan di masyarakat untuk menjalani suntik vaksin saat puasa Ramadan.

“Pada 16 Maret 2021, MUI mengeluarkan fatwa hukum vaksinasi saat berpuasa. Fatwa dikeluarkan untuk memberikan informasi dan kepastian kepada umat Islam yang akan berpartisipasi program vaksinasi pada bulan Ramadan,” ucap Wiku saat konferensi pers di Media Center Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2921.

Sementara MUI Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menyarankan agar proses pemberian vaksin corona bagi umat Muslim dilaksanakan malam hari saat bulan suci Ramadan, karena dikhawatirkan berbahaya akibat lemahnya kondisi fisik penerima vaksin.

1. Vaksinasi Tak Batalkan Puasa
Ketua MUI Ogan Komering Ulu (OKU) Adhmiati Somad mengatakan, pada umumnya umat Muslim boleh divaksinasi meskipun sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi tak membatalkan puasa. Dengan begitu, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap bisa dilaksanakan saat Ramadhan.

“Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada saat bulan Ramadhan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa,” kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh dikutip dari Antara, Selasa, 16 Maret 2021.

“Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa,” kata Asrorun.

Menurut dia, vaksinasi yang tengah dilakukan saat ini merupakan ikhtiar dalam mengatasi pandemi Covid-19 melalui cara injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot.

2. Rekomendasikan Vaksinasi Malam Hari
Kendati begitu, menurut Asrorun, Komisi Fatwa MUI juga merekomendasikan pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada malam hari.
Hal tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya calon penerima vaksin yang kondisi fisiknya lemah saat menjalankan puasa.

“Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada malam hari Bulan Ramadhan terhadap umat Islam yang siangnya berpuasa dan dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik,” kata dia.

Maka dari itu, MUI mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir melakukan vaksinasi saat menjalankan puasa, asalkan memperhatikan kondisi fisik.

“Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19,” jelas Asrorun.

3. Satgas Sebut Fatwa MUI Buat Umat Islam Tak Ragu
Menurut Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dikeluarkannya fatwa MUI agar umat Islam tidak ragu mengikuti vaksinasi saat puasa Ramadan.

“Pada 16 Maret 2021, MUI mengeluarkan fatwa hukum vaksinasi saat berpuasa. Fatwa dikeluarkan untuk memberikan informasi dan kepastian kepada umat Islam yang akan berpartisipasi program vaksinasi pada bulan Ramadan,” ucap Wiku saat konferensi pers di Media Center Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.

Fatwa MUI memutuskan, vaksinasi Covid-19 yang disuntikkan melalui intramuskuler (injeksi ke dalam otot) tidak membatalkan ibadah puasa yang dijalankan. Diharapkan umat Islam tidak merasa ragu lagi berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19.

“Oleh karena itu, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional, yang dilaksanakan pemerintah. Tentunya, untuk mewujudkan kekebalan komunitas juga sebagai bentuk ikhtiar melindungi diri dan terbebas dari Covid-19,” imbuh Wiku.

4. Tanggapan Wapres
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan vaksinasi Covid-19 di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Karenanya, dia meminta program vaksinasi Covid-19 tetap berjalan tanpa hambatan.

“Satu hal yang barangkali harus diketahui masyarakat, fatwa MUI juga sudah keluar bahwa vaksinasi di Ramadan tidak membatalkan puasa,” tegas Ma’ruf usai menjalani vaksinasi Covid-19 dosis kedua di kediaman dinasnya.

Ma’ruf menjelaskan, tidak batalnya seorang yang berpuasa karena vaksinasi, disebabkan cairan yang masuk ke dalam tubuh tidak melalui lubang yang membatalkan.
Oleh karena itu, kata dia, seorang yang berpuasa tetap sah dan bisa melanjutkan ibadah puasanya tanpa perlu takut membatalkan.

“Karena cairan masuk dari bukan lubang yang membatalkan, vaksin ini kan disuntik, tidak masuk dari lubang,” ucap Ma’ruf.

5. Wapres Ajak Seluruh Masyarakat, Terutama Lansia untuk Vaksin
Ma’ruf pun mengajak masyarakat agar tidak ragu melakukan vaksinasi, khususnya kepada kaum lansia, sebagai upaya dalam mengatasi pandemi Covid-19.

“Saya mengajak semua untuk bersama-sama supaya kita kebal menghadapi Covid-19. Insyaallah bangsa kita aman dan terbebas dari bahaya Covid-19,” jelas dia.

Ma’ruf mengingatkan, masih dibutuhkan target penerima vaksinasi Covid-19 sebesar 70 persen dari jumlah total penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, menjalankan vaksinasi masih menjadi kewajiban seluruh masyarakat agar terhindar dari Covid-19.

“Sekali lagi saya mengajak agar segera melakukan vaksinasi, karena menjaga diri daripada wabah dalam agama itu wajib,” tandas Ma’ruf Amin.

Menko Airlangga Sebut UU Ciptaker Bantu Kurangi Dampak Negatif Covid-19 di Sektor Lapangan Kerja

Penulis
Andik Irwanto
-
Menko Airlangga Sebut UU Ciptaker Bantu Kurangi Dampak Negatif Covid-19 di Sektor Lapangan Kerja

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) membantu mengurangi dampak negatif COVID-19, utamanya di sektor lapangan kerja. Menjadi jembatan antara program penanganan COVID-19 jangka pendek dan breakfrom struktural di jangka panjang.

Hal Airlangga saat membuka dalam diskusi daring bertajuk “Reimagining The Future of Indonesia”, di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021.

“Pemberlakuan undang-undang ini sangat tepat waktu karena akan membantu mengurangi dampak negatif COVID-19 terhadap mereka yang terkena dampak, terutama di sektor lapangan kerja,” katanya.

Undang-Undang Cipta Kerja, kata Menko Airlangga, menjadi jembatan antara program penanganan COVID-19 jangka pendek dan breakfrom struktural di jangka panjang.

Sebagai pemain sentral dalam perekonomian Indonesia, kata dia, pemerintah memberikan fasilitas perlindungan, pemberdayaan insentif, serta pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM antara lain kemudahan untuk melakukan perizinan usaha dengan hanya pendaftaran, memperoleh sertifikat halal secara gratis, dan pendirian perusahaan atau PT bisa satu orang dengan modal yang ditentukan sendiri,” jelas Airlangga.

Selain itu melalui Online Single Submission (OSS) yang ditargetkan akan diimplementasikan pada Juli 2021 akan mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan usaha.

Airlangga juga menambahakan usaha pemerintah lainnya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengesahkan berbagai regulasi turunan tentang ketenagakerjaan serta membentuk Indonesia Investment Authority (INA).

“Pemerintah telah membentuk INA sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur,pemerintah telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon mitra strategis,” kata dia.

Airlangga menyebutkan pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 60 triliun sebagai modal INA untuk merealisasikan kegiatannya. Diharapkan kuartal pertama, Indonesia Investment Authority bisa merealisasikan kegiatan ini.

“Di awal 2020 telah dialokasikan modal awal sebesar Rp 15 triliun dan tahun 2021 dipersiapkan tambahan sebesar Rp60 triliun dan diharapkan kuartal pertama, Indonesia Investment Authority bisa merealisasikan kegiatan ini,” ungkap Airlangga.

Melalui berbagai upaya tersebut Airlangga optimistis tahun 2021 akan menjadi titik balik dari permasalahan akibat pandemi dan mengharapkan partisipasi dari para stakeholder untuk memastikan bahwa berbagai kebijakan yang telah dipersiapkan dapat dioperasionalisasikan secara optimal. (red/pen)

Kemenkes Nyatakan Vaksin AstraZeneca Aman Sesuai Rekomendasi WHO dan Siap Didistribusikan

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenkes Nyatakan Vaksin AstraZeneca Aman Sesuai Rekomendasi WHO dan Siap Didistribusikan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan vaksin COVID-19 AstraZeneca aman digunakan dan segera didistribusikan ke sejumlah daerah untuk mengejar tenggat waktu kedaluarsa vaksin buatan Inggris tersebut. Sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO), vaksin AstraZeneca memiliki risiko lebih kecil dibandingkan manfaatnya.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat meninjau vaksinasi COVID-19 di Lampung, Senin, 22 Maret 2021.

“Vaksin AstraZeneca masih aman digunakan berdasarkan atas keputusan WHO. Berkaitan dengan expired date yang sampai ke kita 31 Mei 2021, maka kita lakukan percepatan. Mulai hari ini sudah didistribusikan dan akan kita gunakan di beberapa daerah,” kata Dante Saksono.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO), vaksin AstraZeneca memiliki risiko lebih kecil dibandingkan manfaatnya.

Meskipun ada sejumlah laporan terkait indikasi pengentalan darah setelah disuntik vaksin AstraZeneca, Dante mengatakan angka peningkatan indikasi tersebut lebih kecil daripada angka kasus infeksi COVID-19.

“Di beberapa negara itu kejadian 30 dari 5.000.000 suntikan. Kemudian dilakukan sidang di WHO, di EMA (European Medicines Agency), memperlihatkan tidak ada hubungan antara peningkatan (indikasi) kekentalan darah dengan vaksinasi,” jelasnya.

Dalam keterangan resminya, WHO menyatakan vaksinasi COVID-19 tidak akan mengurangi penyakit atau kematian karena penyebab lain.

WHO saat ini beranggapan bahwa vaksin AstraZeneca memiliki manfaat lebih besar daripada risikonya, sehingga WHO merekomendasikan vaksinasi dengan AstraZeneca boleh dilanjutkan. WHO juga terus berkoordinasi dengan EMA dan badan pengawas obat-obatan di seluruh dunia terkait informasi terbaru tentang keamanan vaksinasi COVID-19.

Sementara itu di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin AstraZeneca mengandung unsur haram karena menggunakan tripsin babi dalam proses pembuatannya. Namun, MUI memperbolehkan penggunaan AstraZeneca dalam kondisi darurat untuk menghentikan darurat kesehatan pandemi COVID-19.

Indonesia telah menerima 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca pada awal Maret dan telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca bisa dipakai untuk vaksinasi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membolehkan pemakaian vaksin tersebut.(red/pen)

1...4,4244,4254,426...4,871Halaman 4,425 dari 4,871