Selasa, September 1, 2026
Beranda blog Halaman 4424

Dinas Pertahanan Pekanbaru Targetkan 100 Persil Aset Tanah Pemerintah Kota di Tahun ini

Penulis
Sopyan
-
Dinas Pertahanan Pekanbaru Targetkan 100 Persil Aset Tanah Pemerintah Kota di Tahun ini

SuaraPemerintah.id – Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Dedi Gusriadi menargetkan bisa melakukan sertifikasi terhadap 100 persil aset tanah pemerintah kota tahun ini. Target ini seiring program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Jadi tahun 2021 kita targetkan untuk sertifikasi 100 persil aset tanah pemerintah kota,” terangnya, Selasa (23/3).

Menurutnya, lewat penerbitan sertifikat lewat program PTSL lebih cepat, mudah dan transparan. Ia menilai program PTSL dapat meminimalisir terjadinya konflik pertanahan yang ada.

“Jadi keamanan aset tanah pemerintah kota nantinya lebih terjaga,” ujarnya.

Kepala Bidang Pemetaan dan Penanganan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru, Arie Susma Indah menyebut bahwa pihaknya berupaya menuntaskan target PTSL tahun ini. Ia pun mengajak semua pihak bisa bekerjasama.

Dirinya juga sempat turun kelapangan untuk meninjau kesiapan di lokasi PTSL. Mereka mendatangi Kelurahan Sialang Sakti, Kelurahan Sialang Rampai, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Bambu Kuning, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Delima hingga Kelurahan Tuah Karya.

Tim mendatangi RT dan RW di sejumlah kelurahan yang ada aset tanah pemerintah kota. Mereka ikut menandatangani sebagai saksi sepadan.

 

BUMN BGR Logistics Bertransformasi Menjadi Digital Logistics Company

Penulis
Andik Irwanto
-
BUMN BGR Logistics Bertransformasi Menjadi Digital Logistics Company

SuaraPemerintah.id – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics selaku BUMN yang bergerak di bidang logistik terus melakukan transformasi bisnis dan repositioning lewat implementasi teknologi informasi (IT). Bertansformasi menjadi Digital Logistics Company. Implementasi ERP SAP, Implementasi Sistem Informasi pada setiap layanan jasa kami lakukan secara masif.

Hal ini ungkapkan oleh Direktur Utama BGR Logistics M. Kuncoro Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021.
“Sejak akhir 2018, kami terus tancap gas untuk melakukan repositioning serta transformasi bisnis dengan implementasi teknologi informasi di seluruh bisnis BGR Logistics,” ujarnya.

Menurut Kuncoro sektor logistik di Indonesia sangatlah banyak pesaingnya, bahkan di BUMN sendiri saja terdapat sekitar kurang lebih 50 BUMN dan Anak Usaha BUMN yang menyediakan jasa logistik, ditambah lagi dengan Perusahaan logistik swasta yang membuat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat.

“Berawal dari hal tersebut, kami putuskan untuk berbeda dengan Perusahaan logistik lainnya, yaitu dengan bertansformasi menjadi Digital Logistics Company. Implementasi ERP SAP, Implementasi Sistem Informasi pada setiap layanan jasa kami lakukan secara masif,” katanya.

Dalam kurun waktu 2 tahun ini, BGR Logistics telah benar-benar bertransformasi dan memposisikan diri sebagai Beyond Digital Logistics Company dengan implementasi teknologi informasi pada front end dan back end.

Sementara itu Direktur Pengembangan Usaha dan Sistem Informasi BGR Logistics, Tri Wahyundo Hariyatno menyampaikan bahwa application Architecture Landscape BGR Logistics yang saat ini telah diterapkan oleh BGR Logistics untuk mendukung seluruh kegiatan korporasi mulai dari back end dan front end.

Standarisasi Smart Warehouse mulai dari truck atau armada akan memasuki Kawasan pergudangan BGR Logistics sudah terimplementasikan sistem parking melalui VINA (Visitor/Vehicle Management) dan Parking Guidance System, adanya Online Weighting System, serta Smart Warehouse System.

Dukungan BGR Logistics terhadap National Commodity Data Center (NCDC) mulai dari latar belakang sektor pangan global dan nasional, skenario pemenuhan demand pangan, infrastruktur sistem hingga dashboard aplikasi.

Peran BGR Logistics yang pada akhir 2019 untuk Indonesia Logistics System mulai dari tahapan, penyediaan platform IT, bisnis modelnya serta big data logistik.

“BGR Access kami bangun sebagai platform bisnis BGR Logistik yang mencakup diantaranya kegiatan supply chain management, reverse logistics, e-commerce dan cashless dengan melibatkan para komunitas pelaku bisnis terkait untuk melakukan optimalisasi asset dan pembagian keuntungan bersama secara proporsional sehingga dapat meningkatkan market value BGR LOGISTICS dan pendapatan perusahaan,” kata Tri Wahyundo.

Aplikasi Warung Pangan yang menjadi salah satu aplikasi dari platform BGR Access sebagai upaya membantu UMKM atau pemilik usaha warung dalam memenuhi kebutuhan suplai bahan pangan dengan harga stabil serta untuk mendukung Pemulihan Ekonomi nasional (PEN). (red/pen)

SMF Dukung Sektor Pariwisata Lewat Pembiayaan Homestay

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) untuk mendukung pembiayaan homestay di desa-desa wisata di Indonesia.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyampaikan, penyaluran pembiayaan homestay ini merupakan bagian dari komitmen SMF dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor pariwisata.

Ia mengatakan, pandemi Covid-19 belum juga berakhir dan pariwisata menjadi salah satu sektor paling terdampak pandemi tersebut.

Saat ini, pemerintah tengah bekerja keras untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional, salah satunya di sektor pariwisata karena sektor ini dianggap penting bukan hanya karena melibatkan banyak pemangku kepentingan tapi juga merupakan salah satu sektor penghasil devisa negara yang paling besar.

“Sebagai BUMN di bawah Kementerian Keuangan, SMF mengemban tugas sebagai Special Mission Vehicle (SMV) atau kendaraan pemerintah dalam upaya membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor perumahan. Dalam hal tersebut, SMF mendapatkan mandat khusus untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata melalui pembiayaan homestay di destinasi pariwisata,” kata Ananta Wiyogo dalam workshop series Community Tourism Development bertajuk “Mendorong Potensi Wisata Melalui Pembiayaan Homestay” yang digelar, Selasa (23/3/2021).

Homestay adalah salah satu bentuk penginapan yang populer. Para pengunjung atau tamu menginap di kediaman penduduk setempat di kota tempat mereka bepergian.

Dia menjelaskan, homestay merupakan konsep yang sangat sesuai untuk mendukung pengembangan amenitas pariwisata nasional mengingat potensi terbesar pariwisata Indonesia adalah budaya dan alam dan pada 2019 hingga saat ini SMF telah bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam merealisasikan progranm pembiayaan homestay di destinasi pariwisata prioritas yang terletak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan NTB. Dirut PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF

“Ini akan ditambah di daerah-daerah lainnya juga. Melalui pembiayaan homestay, SMF berharap sektor pariwisata di Indoensia terus bergerak dan kegiatan ini juga diharapkan memberi dampak sosial dan ekomomi yang positif bagi desa serta masyarakat desa sehingga kehidupan ekonomi desa dan masyarakatnya makin meningkat,” jelas dia.

Ananta menyampaikan, homestay merupakan konsep yang sangat sesuai untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional, mengingat potensi terbesar pariwisata Indonesia adalah budaya dan alam.

“Sejak tahun 2019 hingga saat ini, SMF telah bersinergi dengan Kemenparekraf dalam merealisasikan program pembiayaan homestay di destinasi pariwisata prioritas. Melalui kegiatan pembiayaan homestay ini, SMF berharap sektor pariwisata Indonesia terus bergerak, dan kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi desa serta masyarakat desa, sehingga kehidupan ekonomi desa dan masyarakatnya semakin meningkat,” kata Ananta.

PLN Komitmen Jadikan Limbah Batu Bara Pendorong Ekonomi Nasional

Penulis
Andik Irwanto
-
PLN Komitmen Jadikan Limbah Batu Bara Pendorong Ekonomi Nasional

SuaraPemerintah.id – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen untuk menjadikan limbah batu bara hasil proses pembakaran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi bahan baku pendorong ekonomi nasional.

Hal ini diungkapan oleh Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 23 Maret 2021. Pihaknya mengatakan optimalisasi pemanfaatan tersebut seiring pengkategorian material Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) sebagai limbah tidak berbahaya dan beracun.

“PLN siap mendorong pemanfaatan material FABA menjadi bahan baku keperluan berbagai sektor yang dapat mendorong ekonomi nasional,” katanya.

Merujuk hasil uji karakteristik FABA oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, limbah batu bara padat tidak mengandung tujuh kategori unsur yang membahayakan lingkungan seperti mudah menyala, mudah meledak, reaktif, korosifitas, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), dan Lethal Dose 50 (LD50).

Sejumlah pengujian yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Jepang, Eropa maupun India juga tidak memasukkan FABA ke dalam kategori limbah B3.

Darmawan menjelaskan meski FABA tidak lagi termasuk ke dalam limbah B3, namun PLN tetap memenuhi seluruh syarat persetujuan lingkungan saat memanfaatkan bahan tersebut.

Dia memastikan perseroan-nya tidak akan membuang limbah itu melainkan memanfaatkannya agar memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, karena FABA bisa diolah untuk berbagai sektor mulai dari konstruksi, infrastruktur, hingga pertanian.

“Kami telah melakukan berbagai uji coba dan mengembangkan agar FABA di beberapa lokasi, dan hasilnya luar biasa,” ucap Darmawan.

Kawasan PLTU Tanjung Jati B yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, limbah batu bara disulap menjadi batako, paving, dan beton pracetak yang digunakan untuk pembangunan rumah warga.

Satu rumah tipe 72 membutuhkan sekitar 1.600 batako melalui pemanfaatan 11 ton FABA sebagai bahan baku pembuatan.

PLN mencatat sepanjang tahun 2020, PLTU Tanjung Jati B telah berhasil menyalurkan 114.778 paving dan 82.100 batako FABA untuk pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.

“PLN tengah melakukan riset dengan menggandeng arsitek dan kontraktor untuk membangun rumah yang seluruh bagian-nya bisa memanfaatkan FABA mulai dari atap, tembok, sampai bagian lantai,” tutur Dermawan.

Perseroan pelat merah ini juga memanfaatkan FABA untuk rehabilitasi lahan tambang dan penghijauan di Gunung Tandikek, Ombilin, Sumatera Barat. Selain itu, limbah batu bara juga dimanfaatkan sebagai pelapis jalan dan bahan baku industri semen.

“Dengan ditetapkan-nya FABA menjadi material non-B3, PLN yakin akan membawa manfaat banyak bagi negara dan masyarakat,” ujar Darmawan.

 

 

Dukung Program Pemerintah, LRT City Berikan DP 0% dan Bebaskan PPN Untuk Proyek yang Telah Serah Terima

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – PT Adhi Commuter Properti dengan salah satu brand propertinya LRT City turut serta dalam mendukung program insentif sektor perumahan yang baru saja dirilis pemerintah dengan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 0% atau PPN ditanggung pemerintah. Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 Maret 2021 hingga 31 Agustus 2021.

Alasan penghapusan PPN untuk pembelian rumah karena sektor properti sangat terdampak pandemi, di sisi lain sektor ini banyak menyerap tenaga kerja dan banyak berkaitan dengan industri lain, sehingga butuh dukungan stimulus dari pemerintah.

LRT City menyambut baik dan turut serta mendukung program yang dikeluarkan pemerintah. Sebagaimana yang dikatakan Indra Syahruzza, Direktur Pemasaran PT Adhi Commuter Properti, bahwa LRT City ingin menjadi bagian dari pemulihan di sektor properti yang terdampak oleh adanya pandemi COVID-19.

“Sektor properti termasuk yang terdampak dari munculnya pandemi. Kami ingin mendukung pemerintah dalam mencari solusi untuk memulihkan kembali sektor properti dan membantu masyarakat dengan berbagai program dan layanan yang memudahkan,“ jelas Indra.

Program insentif penghapusan PPN diberlakukan di empat proyek LRT City yang sudah siap huni. Tidak hanya insentif penghapusan PPN, LRT City juga mengadakan promo DP 0% dan cicilan 3 Juta-an untuk berbagai proyek propertinya.

Empat proyek LRT City yang memberlakukan insentif PPN 0%, yaitu:

  1. LRT City Bekasi – Eastern Green

Dengan melihat potensi perkembangan area Bekasi, megaproyek LRT City di Bekasi, yaitu LRT City Bekasi Eastern Green bisa menjadi solusi hunian yang sekaligus terintegrasi dengan fasilitas transportasi umum.

Berlokasi 0 kilometer dari Stasiun LRT Jatimulya, keluar Tol Bekasi Timur dan dekat dengan Primaya Hospital, LRT City Bekasi juga dilengkapi dengan sarana Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jabodetabek yang membuat kawasan hunian ini memiliki sarana transportasi umum yang lengkap.

Selain lokasinya yang sangat strategis apartemen LRT City Bekasi – Eastern Green juga memiliki fasilitas premium berkelas hotel berbintang seperti Exclusive Lobby yang akan menyambut Anda setelah beraktivitas seharian, Smart Home, Access Card dan Sanitari Grohe.

  1. LRT City Jatibening

LRT City Jatibening Bekasi merupakan kawasan pengembangan dengan pendekatan konsep transit oriented development (TOD). Mengusung konsep urban resort, LRT City Jatibening menghadirkan suasana hijau yang nyaman di tengah kawasan modern dan hiruk pikuk perkotaan. Kawasan ini memisahkan antara hunian dengan commercial area sehingga menambahkan nilai kenyamanan dan eksklusivitas.

LRT City Jatibening memiliki prospek yang signifikan. Lokasinya yang berada di Bekasi merupakan bagian dari Koridor Timur Jakarta yang diproyeksi menjadi masa depan investasi Indonesia.

Di LRT City Jatibening terdapat sejumlah industri multinasional. Koridor ini juga didukung sejumlah infrastruktur yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satunya adalah pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Bekasi-Cawang.

LRT City Jatibening berada di sisi stasiun LRT Jatibening seluas 5,2 hektar yang mencakup enam menara apartemen. Pengembangan ini dilengkapi dengan jalur pedestrian yang nyaman, ruang terbuka hijau yang luas, bicycle track, dan private garden.

  1. LRT City Sentul

LRT City Sentul terletak di Exit Toll Sirkuit Sentul Km 33, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Proyek seluas 14,8 hektar ini dirancang akan menyatu dengan LRT Jabodebek Trase Jakarta-Bogor. Proyek LRT City ini dikembangkan sejak tahun 2017 di dalam Kawasan Superblock Resort yang mencakup 10 menara apartemen, hotel, office tower, hingga kampus.

Selain sebagai kawasan hunian, hotel dan perkantoran, Adhi Commuter Properti juga akan mengembangkan kawasan Sentul ini sebagai kawasan wisata olahraga bertaraf internasional pada 2021. Hal ini dibuktikan dengan kerja sama antara perusahaan dengan Batavia Sports Group (BSG) untuk pengembangan Training Ground bertaraf internasional, ASIOP C.D. Polillas.

  1. Grand Central Bogor

Grand Central Bogor merupakan apartemen yang mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan Stasiun Bogor, yang berlokasi di Jalan Mayor Oking. RT.04/RW.06, Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor. Proyek Grand Central Bogor dikembangkan sejak tahun 2020 dengan luas lahan 5.731 m2 yang 833 unit Apartemen, 19 unit Soho Podium, 5 unit Ruko Stand Alone. Untuk 5 Unit Ruko Stand Alone tahun ini siap diserahterimakan pada Triwulan II 2021.

“Empat proyek tersebut sudah siap huni dan kami menerapkan program dari pemerintah untuk membebaskan PPN hingga 0%, bebas DP, dan bisa diangsur mulai dari 3 jutaan. Semoga program ini bisa membantu masyarakat dan kembali memulihkan sektor properti di Indonesia,” imbuh Indra.

Manager Biro Promosi PT Adhi Commuter Properti Djoko Santoso menambahkan bahwa program DP 0% ini adalah bukti bahwa LRT City tidak hanya diam dan tenggelam diterpa badai pandemi. Tapi LRT City kembali dengan sesuatu yang memberikan benefit bagi masyarakat.

Djoko mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program tersebut dapat dibilang sangat baik, terbukti dengan penjualan yang semakin meningkat dalam kurun waktu satu minggu sejak program ini diluncurkan.

“Penjualan langsung meningkat dalam waktu seminggu. Penjualan telah mencapai nilai 15 Miliar Rupiah dari penjualan 3 proyek (LRT City Bekasi – Eastern Green, LRT City Jatibening dan LRT City Sentul). Tentu ke depannya kami yakin penjualan akan terus meningkat hingga akhir waktu program yaitu di bulan Agustus 2021, dikarenakan akan ada banyak promo baru yang tentunya menarik dan menguntungkan konsumen di setiap bulannya,” Ungkap Djoko.

Penawaran apartemen PPN 0% merupakan kesempatan terbaik untuk memiliki hunian milik sendiri, karena selain unit siap huni, juga akan mendapatkan banyak kejutan promo lainnya dari masing-masing proyek, namun tentunya  kesempatan ini merupakan penawaran yang terbatas karena hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2021, dan tentu saja selama unit masih tersedia.

Untuk info lebih lanjut, segera hubungi Call Center di 1500578 atau kunjungi Website di lrtcity.com.

 

Mendag Lutfi Sebut Ajang Sail Tidore 2021 Sebagai Batu Loncatan Percepat Ekonomi Maluku Utara

Penulis
Andik Irwanto
-
Mendag Lutfi Sebut Ajang Sail Tidore 2021 Sebagai Batu Loncatan Percepat Ekonomi Maluku Utara

SuaraPemerintah.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa ajang Sail Tidore 2021, yang merupakan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, merupakan batu loncatan dalam mempercepat pembangunan ekonomi Maluku Utara.

Hal ini diungkapkan oleh Mendag lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin, 23 Maret 2021.

“Untuk itu, kita harus mempromosikan Maluku Utara sebagai tujuan wisata nasional maupun internasional dengan mendorong kapal pesiar (yacht) mancanegara untuk berlayar ke perairan Indonesia,” katanya.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan peluncuran Sail Tidore 2021 yang dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahi dan perwakilan dari Kemendag.

Sementara Sekretaris Jenderal Kemendag yang juga selaku Sekretaris Panitia Pusat Sail Tidore 2021 Suhanto mengatakan, untuk menyongsong suksesnya Sail Tidore 2021 yang sudah ada di depan mata, maka panitia pusat dan panitia lokal di daerah yang sudah terbentuk harus intens melakukan koordinasi, agar tercipta komunikasi yang baik.

Adapun sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Nomor 28/2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tidore Tahun 2021, acara ini diketuai oleh Menteri Perdagangan.

“Kegiatan ini merupakan program internasional sehingga harus dipersiapkan, termasuk koordinasi bukan saja kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan,” jelas Suhanto.

Menurut Suhanto, pelaksanaan Sail Tidore 2021 memiliki arti penting bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pelaksanaan Sail Tidore direncanakan akan dimeriahkan kehadiran beberapa kapal asal Spanyol dan Portugal yang berlayar bertepatan dengan perjalanan keliling dunia untuk mengenang ekspedisi Magelhaens 500 tahun lalu.

Pada acara puncak 23 September 2021, direncanakan wisatawan dari 100 negara akan datang ke Kota Tidore Kepulauan.

Suhanto menekankan bahwa kegiatan Sail Tidore 2021 harus mampu memberikan dampak positif selama dan setelah kegiatan berlangsung.

“Pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat berpartisipasti secara penuh dan merasakan manfaatnya,” tandasnya.

Sementara itu Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim dalam pertemuan itu berharap agar pada saat peluncuran Sail Tidore 2021 masyarakat di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Tidore Kepulauan turut serta meramaikan kegiatan. Hal ini merupakan bentuk dukungan dalam pembangunan ekonomi Maluku Utara, khususnya Kota Tidore kepulauan.

“Perayaan ini menjadi salah satu momentum penting dan strategis untuk mendorong peningkatan kerja sama para pihak dalam rangka pembangunan pariwisata daerah, pemajuan kebudayaan, serta pengembangan sektor industri dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan rakyat,” harap Ali.

Sebelum rapat koordinasi, Suhanto dan peserta rapat melakukan peninjauan ke lokasi pusat pelaksanaan Sail Tidore, yaitu Pantai Tugulufa Kota Tidore Kepulauan.

Suhanto optimis pelaksanaan Sail Tidore 2021 merupakan strategi ampuh untuk meningkatkan potensi kelautan dan pariwisata Indonesia di mata dunia internasional.

”Saat peninjauan, kami telah melihat progres persiapan pelaksanaan. Kerja-kerja panitia sudah berjalan dan pemerintah daerah telah menyiapkan infrastruktur dasar sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, kami meminta agar pembangunan infrastruktur terus dilakukan,” pungkas Suhanto.

Sail Tidore 2021 akan mengusung tema “Tidore Kota Warisan Dunia, Perekat Bangsa-bangsa” dan dijadwalkan akan diluncurkan pada 9 April 2021 di Kantor Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Jakarta.

Rangkaian kegiatan “Road to Sail Tidore 2021” akan dilaksanakan selama April hingga Juni. Sementara acara puncak Sail Tidore 2021 akan dilaksanakan pada 20-26 September 2021.

Pada periode tersebut akan diisi berbagai kegiatan yang bertujuan mempromosikan pariwisata, budaya, dan kearifan lokal Maluku Utara seperti Festival Tidore, Legu Gam Ternate, serta Festival Teluk Jailolo. (red/pen)

 

Buka Program Difablepreneur, Boyolali Dorong Penyandang Disabilitas Jadi Sektor Tenaga Kerja

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 20 orang difabel mengikuti pelatihan menjahit yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Diskopnaker) Kabupaten Boyolali bekerja sama dengan PT PAN Brothers dan PT Pertamina.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 18 hari di Sekretariat Forum Komunikasi Difabel Boyolali (FKDB) Karya Mandiri Desa Klewor, Kecamatan Kemusu, mulai Senin (22/3/2021).

Kepala Diskopnaker Kabupaten Boyolali, M Syawaludin menjelaskan, selain kegiatan pelatihan, dilaksanakan juga penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Program Difablepreneur.

Dalam program difablepreneur PT PAN Brothers akan menerima tenaga kerja dari peserta pelatihan yang lolos seleksi.

Untuk peserta yang tidak lolos didorong menjadi tenaga informal atau wirausaha mandiri. Diharapkan melalui program tersebut, terbentuk kelompok UMKM yang akan diberikan bantuan peralatan serta modal dari PT Pertamina selama tiga tahun.

Pihaknya meyakini melalui MoU ini bisa mengakomodasi dan memenuhi terwujudnya kesetaraan tenaga kerja dari penyandang disabilitas sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang itu mewajibkan perusahaan umum memenuhi minimal satu persen tenaga kerjanya dari penyandang disabilitas.

“Semoga membawa berkah, membawa semangat bagi teman-teman penyandang disabilitas bahwa mereka punya kesetaraan yang sama, sehingga mereka termotivasi untuk mampu bersaing, mampu berkompetisi dengan teman-teman yang lain,” harap Syawal.

Ditemui di sela-sela kegiatan pelatihan, Ketua FKDB Karya Mandiri Sri Setyaningsih mengatakan terbantu dengan adanya kegiatan ini.

“Yang tadinya teman-teman susah untuk bekerja di garmen, sekarang ada jalan untuk ke sana. Dan untuk teman-teman yang tidak memenuhi standar garmen dibuatkan UMKM sehingga diharapkan mereka dapat mandiri dan berkarya,” ungkapnya.

 

Pemerintah Pastikan Atlet PON XX Papua Segera Divaksinasi

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemerintah Pastikan Atlet PON XX Papua Segera Divaksinasi

SuaraPemerintah.id – Pemerintah memastikan atlet-atlet yang akan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua segera mendapat giliran vaksinasi COVID-19. Vaksinasi juga akan melibatkan seluruh elemen dan perangkat pertandingan, termasuk masyarakat yang ada di sekitar venue PON Papua.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Kemeterian Pemuda dan Kemenpora (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto dalam webinar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021.

Gatot S Dewa Broto yang mengatakan vaksinasi COVID-19 bagi atlet PON Papua juga telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo untuk segera dilaksanakan.

“Itu (vaksinasi PON) sudah menjadi concern kami karena pada 15 Maret lalu, Pak Presiden sudah mengadakan rapat terbatas (ratas). Dalam ratas tersebut, Pak Presiden mengatakan para atlet wajib untuk divaksin,” kata Gatot.

Gatot juga memastikan selain atlet, vaksinasi juga akan melibatkan seluruh elemen dan perangkat pertandingan, termasuk masyarakat yang ada di sekitar venue PON Papua. Namun, ia menegaskan vaksinasi atlet tidak memungkinkan untuk digelar secara terpusat di Jakarta demi mencegah klaster baru penularan COVID-19.

Gatot menambahkan bahwasanya Kemenpora akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) tempat atlet tinggal guna memudahkan proses vaksinasi bagi atlet daerah.

“Kami kerja sama dengan Kemenkes, memastikan bahwa untuk vaksin atlet tidak perlu dikirim ke Jakarta. Kami tinggal koordinasi dengan Kemenkes dan Dinkes yang ada. Cuma syaratnya satu, tolong data dipastikan segera masuk,” ujarnya.

Sementara Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga Kemenkes dr. Riskiyana Sukandhi Putra menambahkan pemerintah akan mendorong program vaksinasi secara keseluruhan, baik bagi atlet Pelatnas maupun daerah.

Menurut Riski, ada dua metode pelaksanaan vaksinasi. Pertama, dengan pendataan kolektif dari masing-masing induk organisasi olahraga atau langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.

“Kami, dengan persetujuan dari Pak Sesmenpora, tentu kami memberikan gerakan vaksinasi ini secara keseluruhan. Atlet-atlet di daerah mengikuti fasilitas yang ada di daerah, baik suntikan pertama maupun kedua, karena kalau semua dikumpulkan di Jakarta kan tidak mungkin,” kata Riski.

Kemenpora dan Kemenkes sebelumnya telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi para atlet dan tenaga pendukung dari 40 cabang olahraga yang dipersiapkan mengikuti kejuaraan single dan multi event pada tahun ini. Dosis pertama dilaksanakan pada 26 Februari dan dosis kedua pada 13 Maret. Perlu diketahui PON Papua masih direncanakan digelar sesuai jadwal, yakni pada 2-15 Oktober 2021. (red/pen)

KLHK Tetapkan PIPPIB Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Gambut Seluas 66.18 Juta Hektar

Penulis
Sopyan
-
KLHK Tetapkan PIPPIB Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Gambut Seluas 66.18 Juta Hektar

SuaraPemerintah.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPPIB), seluas 66.182.094 ha. 

Penyusunannya berdasarkan PIPPIB tahun 2020 Periode II, dengan mengakomodir pemutakhiran data pada enam bulan terakhir. 

“Perubahan data terjadi karena adanya masukan data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, pemutakhiran data perizinan, pemutakhiran data bidang tanah, perubahan tata ruang, hasil survei lahan gambut, dan hasil survei hutan alam primer,” kata Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Ruandha A. Sugardiman, pada Media Briefing di Jakarta, Senin (22/3).

Pada kesempatan tersebut, Ruandha kembali penetapan PIPPIB ini dalam rangka perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. 

Dengan Keputusannya ini, maka kepada Gubernur dan Bupati / Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan menerbitkan izin lokasi baru wajib berpedoman pada Lampiran Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPPIB).

“Terhadap instansi pemberi izin kegiatan yang termasuk dalam izin pada PIPPIB wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan setiap 6 bulan sekali,” ujar Ruandha.

Di dalam SK ini terdapat. Ketentuan tersebut diberikan terhadap permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penggunaan kawasan hutan sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 

Pengecualian juga untuk pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, perpanjangan izin bidang usaha yang masih berlaku dan memenuhi syarat kelestarian, serta kegiatan restorasi ekosistem. 

Pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan negara pun mendapat izin. Asrama itu, bencana yang diberikan ketika bencana alam, misalnya untuk jalur evakuasi maupun penampungan bencana bencana alam. Kegiatan lain yang menjadi survei yaitu penyiapan pusat pemerintahan,

Penetapan PIPPIB Tahun 2021 Periode I ini berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.666 / MENLHK-PKTL / IPSDH / PLA.1 / 2/2021. Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, maka SK tersebut mengalami kenaikan nomenklatur.

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL, Belinda A. Margono menjelaskan sebelumnya SK tersebut yaitu Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sekarang Peta Indikatif Pengian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

“Meski menjadi lebih panjang, kami tetap disebut PIPPIB. Jadi SK ini bukan merupakan barang baru, hanya dilakukan setelah dengan terbitnya UU tentang Cipta Kerja, ”kata Belinda.

Selain KLHK, pembaharuan PIPPIB yang dilakukan dua kali setiap tahunnya, juga melibatkan K / L terkait yaitu Sekretariat Kabinet, Kementan, Kementerian PUPR, Kementerian ATR / BPN, Kemendagri, dan BIG.

 Sedangkan revisi PIPPIB dilakukan dengan memperhatikan perubahan tata ruang, masukan dari masyarakat, pembaruan data perizinan, dan hasil survei fisik lapangan.

Menparekraf Akan Buka Kembali Penerbangan di Bandara Ngurah Rai Melalui Tahapan Simulasi

Penulis
Andik Irwanto
-
Menparekraf Akan Buka Kembali Penerbangan di Bandara Ngurah Rai Melalui Tahapan Simulasi

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno akan membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Provinsi Bali. Pembukaan bandara akan melalui sejumlah tahapan simulasi terlebih dahulu.

Hal ini dikatakan oleh Sandiaga Uno saat meninjau kesiapan Bandara Ngurah Rai untuk pembukaan penerbangan, Senin, 23 Maret 2021.

“Pada intinya kita akan latihan terus karena kita tidak bisa langsung buka pada Juni-Juli. Kita harus ada simulasi-simulasi terus dan kesiapan bandara harus terus ditingkatkan, harus ada trial, harus ada pilot project dan harus ada beberapa tahapan,” katanya.

Sandi mengatakan dalam simulasi tersebut pihaknya akan menyiapkan sejumlah rencana program agar seluruh pihak terkait dapat lebih siap dalam menyambut kembali wisatawan mancanegara ke Bali. Otoritas bandara secara keseluruhan semuanya harus betul-betul dalam kondisi yang siap.

“Jadi ini nanti yang akan kita mulai simulasikan dengan beberapa program-program charter atau program-program khusus sehingga teman-teman otoritas bandara secara keseluruhan semuanya harus betul-betul dalam kondisi yang siap,” katanya.

Sandia juga telah meninjau kesiapan Bandara Ngurah Rai dalam menyambut kembali wisatawan mancanegara. Ia mengapresiasi penerapan protokol kesehatan yang ketat di bandara tersebut. Seperti masker, menjaga jarak dan beberapa spot untuk mencuci tangan.

“Saya berterima kasih, teman-teman semua sudah menyiapkan protokol kesehatan yang ketat. Saya sudah melihat kesiapan protokol kesehatannya, masker, menjaga jarak dan beberapa spot untuk mencuci tangan,” katanya.

Selain simulasi, menurutnya tahapan lain yang terus dilakukan untuk mempersiapkan kembali pembukaan pariwisata Bali bagi wisatawan mancanegara adalah program vaksinasi COVID-19. Di mana target dua juta masyarakat Bali tervaksinasi tercapai.

“Setiap hari kita genjot vaksinasi supaya nanti mendekati bulan Juni-Juli jumlah target dua juta (masyarakat Bali yang telah menjalani vaksinasi) dapat diselesaikan,” kata Sandiaga Salahuddin Uno.

Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Herry A.Y. Sikado menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk pembukaan kembali penerbangan internasional seperti dengan melalui beberapa tahapan assessment.

“Kami begitu di-assessment semuanya memenuhi syarat, dari sisi protokol kesehatan tentunya,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai fasilitas protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan di area Terminal Internasional Bandara Ngurah Rai.

“Kami juga sudah melakukan uji coba dari Kementerian Pariwisata. Kemarin kita ambil sampling-nya 300 dan memang ada perbaikan-perbaikan terutama dari sisi pelayanan kepada penumpang,” demikian Herry A.Y. Sikado. (red/pen)

1...4,4234,4244,425...4,871Halaman 4,424 dari 4,871

Suara Pemerintah

Digital Campaign Programs

Lomba Jurnalistik

Jasa Blogger

Serial

Kompetisi Jurnalistik

Social Media Movement

Trending Topic

Crowd Activity

Jasa Press Release

Government Advocacy

FYP TikTok

Video Content

Jasa Backlink Press Release

PT Media Ads Indonesia



Cluster Norfolk, Cluster Norfolk Rorotan Kirana Legacy Blok NF10 No.26 Blok NF10 No 26, Rorotan, Kec. Cilincing, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14140

Contact us: : Telp. : 0812 9888 4643 | 0851-7512-4424 - Syifa Sekretaris Redaksi | sekred.suarapemerintah@gmail.com

Award Activites
TOP GPR Award TOP Legislator Award Top Senator Award Top Digital Corporate Brand Award Top Digital Corporate Brand Award

© Copyright - suarapemerintah.ID - PT MEDIA ADS INDONESIA

https://suarapemerintah.id/wp-content/uploads/2026/08/Wings-Award-Kanan-1.jpg.webp