Beranda blog Halaman 4423

Pengerjaan Proyek MRT Fase 2, Dishub DKI Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Simpang Harmoni

Penulis
Sopyan
-
Pengerjaan Proyek MRT Fase 2, Dishub DKI Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Simpang Harmoni

SuaraPemerintah.id – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas seiring dengan adanya tahapan pengerjaan proyek MRT fase 2 segmen CP-201 Stasiun Bundaran Hotel Indonesia-Simpang Harmoni.

Lokasi pembangunan berada di Jalan MH Thamrin sisi barat dan timur dari depan Gedung Sinarmas sampai dengan Gedung Bank Indonesia.

Jalur sepeda yang berada di sepanjang lokasi pengerjaan proyek juga akan akan diterapkan mixed traffic atau lalu lintas campuran dengan kendaraan bermotor.

Syafrin mengimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan berikut dan dapat menyesuaikan dengan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan.

Adapun rekayasa lalin berlaku adalah sebagai berikut;

A. Pekerjaan konstruksi persiapan terowongan pada sisi utara Stasiun Bundaran HI

  1. Pengalihan lalu lintas tahap 1-4, periode 22 Maret – 14 April 2021:
  • Jalan M.H Thamrin sisi barat (arah Kota), di depan Gedung Lippo Thamrin hingga Menara Topas yang semula terdiri dari 4 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur Transjakarta (4+1), dibagi menjadi 2 yaitu sisi kiri median tengah dan sisi kanan median tengah. Dengan konfigurasi sisi kiri median tengah menjadi 3 jalur kendaraan reguler, dan sisi kanan median tengah menjadi 1 lajur campur (mixed traffic) kendaraan reguler dan bus Transjakarta (3+1)
  • Di depan Gedung Menara Topas hingga depan Bawaslu kembali menjadi 4 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur Transjakarta (4+1)
  • Setelah Gedung Bawaslu tepatnya di depan Gedung Jaya, lajur kendaraan dibagi menjadi 2 yaitu sisi kiri median tengah dan sisi kanan median tengah. Dengan konfigurasi sisi kiri median tengah menjadi 1 jalur campur (mixed traffic) antara kendaraan reguler dan bus Transjakarta dan 2 lajur kendaraan reguler (2+1), dan sisi kanan median tengah menjadi 1 lajur kendaraan reguler
  • Sementara Jalan M.H Thamrin sisi timur (arah Blok M) di depan Gedung Sinarmas yang semula terdiri dari 4 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur Transjakarta (4+1), dibagi 2 menjadi sisi kiri median tengah dan sisi kanan median tengah. Dengan konfigurasi sisi kiri median tengah menjadi 3 lajur kendaraan reguler, dan sisi kanan median tengah menjadi 1 lajur kendaraan reguler dan 1 jalur campur (mixed traffic) antara kendaraan reguler dan bus Transjakarta (1+1)
  • Pekerjaan yang dilakukan adalah perkuatan tanah untuk akses peluncuran Mesin Bor Terowongan atau TBM (Tunnel Boring Machine) serta pembongkaran pile/sheet pile sisi barat
  1. Pengalihan lalu lintas tahap 1-4A, periode 15 April – 30 April 2021:
  • Jalan M.H Thamrin sisi barat (arah Kota) di depan Gedung Lippo Thamrin hingga Menara Topas dibagi 2 menjadi sisi kiri median tengah dan sisi kanan median tengah. Dengan konfigurasi sisi kiri median tengah menjadi 3 jalur kendaraan reguler dan sisi kanan median tengah menjadi 1 lajur campur (mixed traffic) antara lajur Transjakarta dan kendaraan reguler (3+1)
  • Sementara di depan Menara Topas hingga Gedung BAWASLU kembali menjadi 5 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur TransJakarta (5+1)
  • Terjadi pergeseran lajur pada persimpangan Jalan MH. Thamrin – Jalan Wahid Hasyim (persimpangan Sarinah)
  • Jalan M.H Thamrin sisi barat (arah Kota) di depan Gedung Jaya memiliki konfigurasi yang sama dengan tahap 1-4
  • Jalan M.H Thamrin sisi timur (arah Blok M) di depan Gedung Sinarmas memiliki konfigurasi yang sama dengan tahap 1-4
  • Pekerjaan yang dilakukan adalah perkuatan tanah untuk akses peluncuran Mesin Bor Terowongan atau TBM (Tunnel Boring Machine) serta pembongkaran pile/sheetpile sisi barat.
  1. Pengalihan lalu lintas tahap 1-4B, periode 1 Mei 2021 – 4 Juni 2021:
  • Jalan M.H Thamrin sisi barat (arah Kota) mulai dari Gedung Lippo Thamrin hingga Gedung Bawaslu tetap sama dengan konfigurasi lajur kendaraan pada tahap 1-4A
  • Jalan M.H Thamrin sisi barat (arah Kota) di depan Gedung Jaya berubah menjadi 4 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) antara lajur Transjakarta dan kendaraan reguler (4+1)
  • Jalan M.H Thamrin timur (arah Blok M) di depan Menara Cakrawala yang semula terdiri dari 5 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur Transjakarta (5+1), dibagi 2 menjadi sisi kiri median tengah dan sisi kanan median tengah. Dengan konfigurasi sisi kiri median tengah menjadi 3 lajur kendaraan reguler, dan sisi kanan median tengah menjadi 1 lajur Transjakarta (3+1)
  • Di depan Sinarmas lajur dibagi 2 menjadi sisi kiri median tengah dan sisi kanan median tengah. Sisi kiri median tengah menjadi 4 lajur kendaraan reguler, dan sisi kanan median tengah menjadi 1 lajur mixed Transjakarta
  • Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan pemasangan dinding penahan tanah di area akses peluncuran mesin bor terowongan atau TBM dan pembongkaran pile/sheetpile sisi timur dan barat.

B. Rekayasa lalu lintas konstruksi Stasiun Thamrin MRT Jakarta

  1. Pengalihan Lalu Lintas tahap 1-2B, periode 1 April – 31 Mei 2021:
  • Jalan M.H. Thamrin sisi barat (arah Kota) mulai dari depan BPPT hingga halte sementara Transjakarta Bank Indonesia tetap sama dengan kondisi lalu lintas yang ada saat ini
  • Jalan M.H Thamrin sisi timur (arah Blok M) mulai dari depan Kementrian ESDM hingga halte sementara Transjakarta Thamrin 10 tetap sama dengan kondisi lalu lintas yang ada saat ini
  1. Pengalihan lalu lintas tahap 1-2C, periode 1 Juni – 30 Juni 2021:
  • Jalan M.H. Thamrin sisi barat (arah Kota) mulai dari depan BPPT hingga depan Bank Indonesia yang semula terbagi menjadi 2 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur Transjakarta di sisi kiri median dan 2 lajur reguler di sisi kanan median tengah, berubah menjadi 4 lajur kendaraan regular dan 1 lajur campur (mixed traffic) antara lajur Transjakarta dan kendaraan regular (4+1)
  • Jalan M.H. Thamrin arah Selatan mulai dari depan Kementrian ESDM hingga depan Thamrin 10 yang semula terdiri dari 5 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur khusus Transjakarta (5+1), berubah menjadi 4 lajur kendaraan reguler dan 1 lajur campur (mixed traffic) antara lajur Transjakarta dan kendaraan reguler (4+1)
  • Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan perkuatan tanah berupa power blender, jet grouting dan pemasangan dinding diafragma sebagai struktur penahan tanah untuk konstruksi Stasiun Thamrin

Progres pembangunan MRT Jakarta Fase II paket kontrak 201 (CP201) Bundaran HI-Harmoni saat ini memasuki tahap pemasangan Diaphragm Wall (D-Wall) atau dinding penahan tanah di Stasiun Monas.

Kemudian, di area Stasiun Thamrin memasuki tahap relokasi drainase, persiapan pembangunan D-Wall seperti soil pit, soil foundation dan persiapan tunneling.

Greysia Polii: Lupakan Kejadian di All England, Kita Fokus ke Olimpiade Tokyo 2021

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Atlet bulutangkis Indonesia Greysia Polii mengaku sudah melupakan kejadian yang menimpa timnas bulutangkis Indonesia di turnamen All England Open 2021 itu.

Greysia Polii ingin lebih fokus ke Olimpiade Tokyo 2021 mendatang dengan mengikuti tiga turnamen yang tersisa yakni di India Open, Malaysia Open dan Singapura Open.

Greysia menganggap kejadian di All England sebagai ujian dan tempaan untuknya dan tim Indonesia.

“Otomatis keikutsertaan kita di All England kami ingin berprestasi dan untuk Olimpiade 2021 mendatang kita lupain masalah ini. Kita fokus bertanding karena masih ada tiga turnamen lagi sebelum Olimpiade Tokyo 2021,” ucapnya di VIP Bandara Soekarno-Hatta usai tiba di tanah air, Senin (22/3) petang.

“Ini adalah ujian dan tempaan yang bagus buat kita disini semuanya karena kita dikasih tantangan bagaimana untuk bisa berprestasi nanti di Olimpiade Tokyo 2021,” tambah Greysia Polii.

“Saya rasa ini hal yang positif untuk kami setelah kami merenung. Saya bangga sebagai bagian dari tim bulutangkis Indonesia ini dan menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan yang terbaik di Olimpiade nanti,” tambahnya.

Menurutnya, pentingnya turnamen All England ini adalah untuk drawing sit di olimpiade tetapi tidak termasuk dalam rangking olimpiade. Selain menjadi pertandingan prestigius besar di bulutangkis dunia.

Sekjen PP PBSI Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ini bukan perjunagan terakhir. masih banyak even-even yang lain yang tentunya kita dalam kondisi selalu siap dan semangat.

“Seorang pejuang yang tangguh adalah yang mampu bangkit saat menghadapi permasalahan. Karena seorang yang mampu bangkit dialah yang memiliki mental juara dan rekan-rekan kita memiliki itu semua,” ujarnya.

“Saya yakin di even kedepan kita akan mempersiapkan diri kita akan tampil lebih baik dan saya yakin rekan-rekan semua akan mampu mengibarkan Sang Merah-Putih di dunia internasional. Tetap semangat tetap berlatih kita jaga performa dan tunjukkan bahwa kita yang terbaik,” tambahnya.

Lengkapi Fasilitas DPSP, ITDC Rampungkan Hotel Pullman Mandalika

Penulis
admin sp
-
Pembangunan Hotel Pullman Mandalika Capai 39,3%, ITDC Targetkan Mulai Beroperasi Kuartal IV 2021

SuaraPemerintah.id – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, Lombok, NTB, berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan The Mandalika yang saat ini merupakan satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Indonesia.

Salah satunya adalah dengan membangun akomodasi berbintang yaitu Hotel Pullman Mandalika untuk menambah fasilitas pariwisata dan amenitas di dalam kawasan.

Proyek Hotel Pullman Mandalika merupakan hotel dengan standar bintang 5 dibangun diatas lahan seluas 27.000 m2 dengan jumlah 257 kamar terdiri dari 27 vila dan 230 kamar building serta terletak di dekat West Gate, Kuta Beach Park, The Mandalika.

Total investasi untuk pembangunan hotel ini mencapai Rp 709 Miliar yang meliputi pembiayaan konsultan, konstruksi, dan management reserve. Hotel ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang rapat, restoran, kolam renang, pool bar, gym & spa, serta musala.

Saat ini, progres pembangunan hotel telah mencapai 39,3%, yang merupakan akumulasi dari pekerjaan Struktur, Arsitektur, dan Plumbing (SAP) dan non SAP.

Pekerjaan SAP sendiri telah mencapai progres 69,7%, meliputi pekerjaan pembangunan hotel, garden dan beach villa, spa & gym, lobby, arrival hall, MICE, musala, restoran, dan pekerjaan luar.

Sementara pekerjaan non SAP yang baru berjalan antara lain pekerjaan persiapan, interior, signage, landscape, laundry, kitchen, mechanical electrical, dan art work. ITDC menargetkan Hotel Pullman Mandalika ini dapat mulai beroperasi sebagian pada Kuartal IV 2021.

ITDC memantau secara ketat proses pembangunan hotel ini melalui anak usaha PT ITDC Nusantara Properti (INP) yang bekerja sama dengan kontraktor PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (WIKA Gedung), anak usaha PT Wijaya Karya (Persero).

Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro mengatakan, “Selain terus membangun infrastruktur kawasan, kami juga fokus dalam merealisasikan investasi untuk pembangunan akomodasi berbintang di The Mandalika.  Hal ini untuk meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor sehingga dapat menarik semakin banyak investasi masuk ke The Mandalika, dan nantinya, kita (ITDC dan investor) bisa bersama-sama mempercepat pembangunan The Mandalika.”

“Percepatan pembangunan Hotel Pullman Mandalika ini juga dalam rangka mewujudkan quick wins The Mandalika menjadi Destinasi Sport Tourism baru di Indonesia, mengingat tren kunjungan wisatawan dan aktivitas wisata yang kami perkirakan akan meningkat sejalan dengan normalisasi pariwisata setelah proses vaskinasi COVID-19 selesai,” imbuh Bram.

Langkah ini sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kunjungannya ke The Mandalika beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf sempat melakukan triathlon trial sebagai bagian dari persiapan komunitas sport tourism untuk mulai menggunakan The Mandalika sebagai DPSP yang difokuskan untuk sport tourism sebagai quick winsnya.

“Saat itu, Menparekraf telah menyampaikan bahwa The Mandalika adalah tempat yang layak untuk melakukan kegiatan wisata olahraga atau sport tourism, karena ketersediaan infrastrukturnya.  Kami siap menyambut kepercayaan ini dan siap mendukung sport tourism events yang akan diselenggarakan di The Mandalika,” tambah Bram.

Pembangunan proyek Hotel Pullman Mandalika ini juga telah membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Selama masa pra konstruksi hingga konstruksi, proyek ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 734 orang yang sebagian besar adalah tenaga kerja lokal.

Kedepannya, Hotel Pullman Mandalika diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 380 orang saat sudah beroperasi penuh.

“Melalui proyek pembangunan akomodasi seperti Hotel Pullman di Kawasan The Mandalika tentunya dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal di sekitar The Mandalika. Sehingga, kami harap masyarakat dapat mulai mempersiapkan diri untuk berpartisipasi menjadi bagian dari tenaga kerja saat Pullman dan akomodasi lain serupa sudah beroperasi,” tutup Bram.

Pemerintah Jadikan Pemuda Target Prioritas Tingkatkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Jadikan Pemuda Target Prioritas, Tingkatkan Indeks Inklusi Keuangan Syariah

SuaraPemerintah.id – Sebagai salah satu upaya peningkatan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia, Pemerintah melakukan sinergi implementasi program keuangan inklusif dengan menjadikan pemuda sebagai target prioritas.

Salah satu targetnya adalah Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah. Pasalnya, lembaga otonom di bawah naungan PP Muhammadiyah ini memiliki posisi strategis dengan jumlah jaringan pemuda mencapai 28.159 unit, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

Selain itu, dengan estimasi total mahasiswa/mahasiswi, siswa/siswi, dan santri/santriwati sejumlah 4 juta jiwa, ada potensi untuk mendukung pencapaian target indeks inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90%.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan kegiatan bertajuk ‘Implementasi Keuangan Inklusif bagi Pemuda dan Mahasiswa Muhammadiyah’, Senin (22/3) di Bogor.

Kegiatan ini mencakup penandatanganan Nota Kesepahaman Program Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah antara PP Pemuda Muhammadiyah dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, PT. Pegadaian, Layanan Syariah LinkAja, serta Asosiasi CEO Master Mind Indonesia. Edukasi keuangan syariah juga menjadi rangkaian acara.

“Pemuda merupakan salah satu kelompok target prioritas dalam hal perluasan akses layanan keuangan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir sebagaimana arahan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Ia menerangkan bahwa survei OJK di tahun 2019 mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Artinya, target inklusi keuangan sejumlah 75% pada tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Perpres 82/2016 telah tercapai.

Namun di sisi lain, indeks inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1% pada tahun 2016 menjadi 9,1% pada tahun 2019. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, apalagi Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah.

Deputi Iskandar memaparkan, populasi penduduk muslim di tanah air mencapai 87,18% dari total penduduk sejumlah 255 juta jiwa. Data pun menunjukkan bahwa 25% masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori milenial.

“Besarnya potensi tersebut perlu disertai dengan sinergi yang lebih koordinatif antar pemangku kepentingan,” tegas Iskandar Simorangkir dalam acara yang dihadiri lebih kurang 700 peserta dari seluruh Indonesia baik secara daring maupun luring.

Sebagai informasi, keuangan inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keuangan inklusif, Presiden menetapkan Perpres Nomor 114 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tanggal 7 Desember 2020.

Perpres 114/2020 tersebut merupakan penguatan atas SNKI sebelumnya yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan akses keuangan kepada seluruh masyarakat. Melalui Perpres ini pula, Presiden Jokowi menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Turut hadir dalam acara ini antara lain Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Direksi PT. Bank Syariah Indonesia, Direksi PT. Pegadaian melalui Unit Usaha Syariah Pegadaian, Direksi PT. Fintek Karya Nusantara (LinkAja) melalui Layanan Syariah LinkAja, Asosiasi CEO MM Indonesia, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Bantu Selamatkan Keuangan Negara, Pemkot Serahkan Dua Penghargaan Kepada Kejari Palembang

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Palembang memberikan apresiasi kepada jaksa pengacara Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

Apresiasi itu berupa pemberian dua piagam penghargaan, yang diserahkan Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, dan diterima Kepala Kejari Palembang Sugiyanta, SH MH, di kantonya, Senin (22/3/2021).

Ratu Dewa mengatakan, penghargaan ini bentuk apresiasi pemerintah kota karena Kejari Palembang memenangkan kasus gugatan warga terhadap pembangunan jalan, serta berhasil mengamankan keuangan negara.

“Mudah-mudahan, kerja sama yang baik ini, terus berlanjut, termasuk ke seluruh organisasi perangkat daerah di Pemkot Palembang. Kami akan selalu meminta pendampingan dari Datun Kejati untuk program-progam.”

Sementara itu, Kepala Kejari Palembang, Sugiyanta, mengatakan, Pemkot Palembang memberikan penghargaan kepada lima jaksa pengacara negara pada Kejari Palembang.

Lima jaksa itu, yakni Sugiyanta, SH, MH, Dian Marvita, SH, Silviani Margaretha, SH, Dyah Rahmawati, SH, dan Sigit Rubiyanto, SH.

Kelima jaksa ini berperan dalam pemberian bantuan hukum dalam rangka pemulihan keuangan negara, dari temuan laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tahun 2018 dan 2019 senilai 1,8 miliar lebih.

Penghargaan kedua dari Wali Kota Palembang, H Harnojoyo, kepada lima jaksa pengacara pada Kejari Palembang itu.

Mereka berperan atas bantuan hukum dalam penyelamatan keuangan negara atas gugatan Nomor 220/PDT.G/2019PN PLG JO No 0095/PDT/2020/PT.PLG, dengan nilai gugatan kerugian materil sebesar 3.054.000.000 dan kerugian immaterial sebesar Rp200 juta.

“Ke depan, kita akan terus bersinergi dengan Pemkot Palembang, bersinergi, sesuai dengan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kita akan membantu Pemkot, memberikan yang terbaik,” ujar Sugiyanta.

Guna Capai Penurunan Emisi GRK, Pemerintah Akan Lakukan Uji Coba Perdagangan Karbon

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mulai melakukan uji coba perdagangan karbon di subsektor ketenagalistrikan yang akan dimulai pada Maret sampai dengan Agustus 2021.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan langkah ini bertujuan untuk mendukung target pemangkasan emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK) di sektor energi sebesar 314-398 juta ton pada 2030.

“Pelaksanaan uji coba pasar karbon ini akan menambah capaian penurunan emisi GRK dalam rangka pemenuhan target emisi khususnya untuk sektor energi. Karena dengan adanya upaya mitigasi di beberapa pembangkit listrik maka pemenuhan GRK melalui capping akan bisa lebih dijalankan,” ujar Rida Mulyana dalam peluncuran Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi 2021, Kamis (18/03/2021).

Rida menjelaskan, uji coba perdagangan karbon ini menerapkan mekanisme cap, trade, dan offset sehingga diperlukan pembatasan terhadap nilai emisi karbon yang dihasilkan dari setiap pembangkit listrik batubara.

“Nilai batas atas caping emisi GRK akan ditetapkan pemerintah berdasarkan intensitas emisi GRK rata-rata tertimbang pada 2019. Perdagangan adalah selisih tingkat GRK terhadap nilai cap,” jelasnya.

Adapun, uji coba ini merupakan bagian dari kategori penilaian Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) 2021.

Pada PSBE tahun ini, komitmen Pemerintah untuk efisiensi energi dan penurunan GRK diperkuat melalui pemberian penghargaan bagi pelaku perdagangan emisi karbon di pembangkit listrik.

Uji coba ini akan diikuti 80 pembangkit listrik, yakni 19 unit pembangkit berkapasitas lebih dari 400 megawatt (MW), 51 unit pembangkit berkapasitas 100-400 MW, dan 10 unit pembangkit mulut tambang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54 pembangkit adalah milik PLN dan 26 pembangkit dimiliki pengembang swasta (Independent Power Producer/ IPP).

Untuk diketahui, hingga tahun 2019, penurunan emisi GRK subsektor ketenagalistrikan mencapai 8,79 juta ton CO2 atau 187% dari target renstra KESDM 2020-2024 sebesar 4,71 juta ton.

Capaian tersebut berasal dari PLTU yang menggunakan teknologi CCT atau clean coal technology sebesar 1,29 juta ton CO2 dan dari total kapasitas 3.795 MW. Kedua dari PLTGU Combine Cycle sebesar 4,62 juta ton CO2 dari total kapasitas 4.097 MW. Kemudian dari pembangkit EBT 2,89 juta ton CO2 dengan kapasitas pembangkit 805 MW.

Mendagri : Kepala Daerah Segera Selesaikan Aduan Pelayanan Publik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah segera mempercepat penyelesaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2020. Hal itu tertuang dalam surat edaran Nomor 490/1921/SJ tertanggal 18 Maret 2021, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

“Segera tindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian secara cepat, akurat, dan tuntas,” ujar Tito dalam surat edaran tersebut, dikutip dari siaran pers, Selasa (23/3).

Dia mengingatkan bahwa penyelenggara publik termasuk pemerintah daerah (pemda) wajib menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap pengaduan. Hal ini sesuai UU Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik.

Untuk itu, dia meminta pengelola pelayanan publik segera mengimplementasikan aturan tersebut. Mendagri Tito mengatakan pengelola pelayanan publik dapat merespons atau menanggapi aduan melalui pemanfaatan aplikasi pengaduan.

“Secara aktif mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui pemanfaatan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!),” jelas Tito sesuai poin nomor 2 dalam edaran tersebut.

Sesuai hasil evaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, persentase penyelesaian pengaduan pada tahun 2020 oleh Pemda Tahun 2020 baru mencapai 69,78 persen. Menteri Tito menargetkan aduan pelayanan publik rampung paling lambat 30 Maret 2021.

“Khusus tindak lanjut pengaduan tahun 2020 diselesaikan pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) paling lambat pada 30 Maret 2021, sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik,” tegasnya sebagaimana poin nomor 3 dalam edaran.

Dalam rangka pembinaan itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diminta untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Bupati/Wali Kota dan melaksanakan pembinaan dalam rangka percepatan dan penyelesaian serta perbaikan pengelolaan pengaduan sesuai hasil evaluasi.

Selain itu, Gubernur juga diminta menyampaikan laporan hasil tindaklanjut evaluasi pengaduan kepada Mendagri setelah menerima laporan dari Bupati/Wali Kota.

Diketahui sebelumnya Pemerintah juga telah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Lalu dibuatlah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), yaitu layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile baik Android dan iOS.

Pemerintah Izinkan Mudik 2021, Wamendes Usulkan Yang Boleh Mudik Hanya yang Sudah Vaksin

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras Budi Arie Setiadi mengingatkan kepada masyarakat di desa untuk memiliki kesiapan dalam mengantisipasi soal arus mudik 2021 yang wacananya akan diperbolehkan.

Hal itu disampaikan oleh Wamen Budi Arie saat menjadi narasumber di Stasiun RRI, Jakarta pada Senin (22/3).

Menurutnya, kesiapan warga itu sangat penting karena dirinya khawatir virus Covid-19 bisa menyebar masuk ke desa-desa melalui para pemudik.

Wamen Budi Arie menyampaikan, program vaksinasi oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah berjalan sangat baik dan cepat. Persoalannya, apakah kecepatan itu mampu memenuhi kondisi-kondisi sebelum arus mudik berlangsung.

“Belum bisa dipastikan apakah seluruh pemudik itu nantinya sudah divaksin. Ini juga nantinya berpotensi menumbuhkan dampak covid. Karena itu, menurut hemat kami harus dikaji secara serius terkait wacana mudik,” katanya.

Wamen Budi Arie mengusulkan beberapa alternatif terkait wacana mudik yang diperbolehkan ditengah pandemi covid-19.

“Saya usulkan yang boleh mudik yang sudah divaksin atau protokol kesehatannya sangat ketat ditambah dengan swab tes sebelum mudik. Sehingga orang-orang yang bepergian dari kota ke desa bisa sehat dan melindungi warga desa lainnya. Pada kondisi pandemi ini, kita harus menyadari ancamannya besar kalau kita tidak melakukan prokes secara ketat,” katanya.

Wamen Budi Arie mengharapkan angka terdampak Covid-19 yang sudah turun, tidak melonjak saat mudik berlangsung dan tidak menjadi sarana peningkatan penyebatan covid-19 dan lonjakan kasus

“Saya mengharapkan pemudik itu sebisa mungkin yang sudah divaksin. Kalaupun vaksinasi belum menyentuh pemudik, agar diterapkan prokes secara ketat ditambah swab test,” katanya.

Wamen Budi Arie juga mengharapkan pandemi covid-19 cepat berlalu dan segera bisa teratasi bersama. peran serta, peran aktif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi covid.

“Karena jika pandemi ini berlalu, maka desa akan menjadi kekuatan utama, kekuatan pendorong bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi,” katanya.

Pemkot Madiun Rencanakan PTM Berkonsep Outdoor Learning

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkot Madiun Rencanakan PTM Berkonsep Outdoor Learning

SuaraPemrintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, berencana menggunakan konsep outdoor atau luar ruangan untuk kegiatan pembelajaran tatap muka yang segera dilakukan pada semester kedua tahun 2021. Kota Madiun cukup siap melakukan pembelajaran tatap muka sebab proses vaksinasi tenaga pendidik sudah sampai pada tahap kedua. Proses pembelajaran tatap muka rencananya dilakukan secara bertahap.

Hal ini dikatakan oleh Wali Kota Madiun Maidi, di Madiun, Senin, 23 Maret 2021.

“Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro kali ini mungkin akan kita lakukan pembelajaran tatap muka untuk anak sekolah. Tetapi tentu dengan skema dan konsep yang benar-benar aman,” ujarnya.

Menurut Maidi, saat ini PPKM berbasis mikro kembali diperpanjang hingga 5 April 2021. Namun, terdapat sejumlah kelonggaran dalam penerapannya. Salah satunya, terkait kegiatan belajar mengajar.

“Sesuai Inmendagri Nomor 6 Tahu  2021, penerapan kegiatan belajar mengajar boleh dilakukan secara tatap muka maupun masih menggunakan konsep daring. Namun, jika tatap muka tentu dengan syarat khusus. Salah satunya, semua tenaga pendidik wajib sudah tuntas dilakukan vaksinasi,” tutur-nya.

Kota Madiun cukup siap melakukan pembelajaran tatap muka sebab proses vaksinasi tenaga pendidik sudah sampai pada tahap kedua. Kendati begitu, pihaknya tidak mau gegabah karena proses pembelajaran tatap muka rencananya dilakukan secara bertahap.

Pihaknya berencana melaksanakan pembelajaran tatap muma dengan konsel outdoor learning. Artinya, tetap tatap muka tetapi tidak di dalam kelas. Hal itu dilakukan pada mata pelajaran (mapel) pilihan seperti bertemakan alam, yakni bilogo atau IPA untuk SD. Sebab, ada banyak pembelajaran yang dapat dilakukan. Salah satunya terkait ekosistem.

Maidi menilai pembelajaran tatap muka luar ruangan PTM  ukup tepat dengan kondisi sekarang ini. Namun, hal itu tetap berdasarkan izin orang tua.

“Jadi, kita pilih dulu mapel tertentu yang dilakukan tatap muka tetapi di pembelajarannya dilakukan di luar kelas. Seperti biologi atau yang lainnya,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, pembelajaran tatap muka tetap berdasar izin orang tua. Proses pembelajaran bisa tetap dilakukan secara daring jika izin tak diberikan. Pembelajaran tatap muka di luar kelas juga tetap dengan pembatasan dan tentu juga dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

“Pembelajaran tatap muka memang terus kita siapkan. Tetapi tentu tidak kemudian dipaksankan. Tetap harus terukur dan benar-benar aman,” ucap mantan guru tersebut.

Ia menambahkan upaya-upaya tersebut dilakukannya untuk mencegah penularan COVID-19 di wilayah Kota Madiun.

Sesuai data, di Kota Madiun kasus COVID-19 hingga Senin (22/3), mencapai 1.801 orang. Dari jumlah itu, 1.609 orang di antaranya telah sembuh, 27 orang lainnya masih dalam perawatan, 43 orang isolasi mandiri, dan 122 orang meninggal dunia. Tambahan kasus pada Senin (21/3), konfirmasi baru sebanyak 14 orang, sembuh 11 orang, dan meninggal dunia dua orang. (red/pen)

Dinas Perikanan Situbondo Fokus Tingkatkan Produksi Lewat Program Mina Padi

Penulis
Andik Irwanto
-
Dinas Perikanan Situbondo Fokus Tingkatkan Produksi Lewat Program Mina Padi

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada tahun ini fokus meningkatkan produksi budi daya melalui program Mina Padi, yakni memanfaatkan genangan air di areal sawah yang ditanami padi sebagai kolam budi daya ikan. Program Mina Padi ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Dengan program mina padi ini, budi daya ikan di areal sawah yang secara bersamaan menanam padi, petani akan semakin sejahtera, karena pendapatan petani menjadi dua kali lipat, dari hasil panen padi dan budi daya ikan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo, Sopa Efendi di Situbondo, Selasa, 23 Maret 2021.

“Yang akan jadi pilot project program mina padi pada tahun 2021, yakni salah satu kelompok tani di Desa Klampokan, Kecamatan Kapongan. Di sana ada sekitar lima hektare yang siap menjadi proyek percontohan program ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, lahan seluas lima hektare yang saat ini sudah mulai ditanami padi organik, nantinya di areal tanaman padi juga akan ada budi daya ikan nila, yang dapat menjadi nilai tambah pendapatan petani selain padi organik.

Sopan menjelaskan, dalam program Mina Padi ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Untuk benih ikan nila akan disipakan oleh Dinas Perikanan setempat.

“Tentunya jika program Mina Padi di Desa Klampokan berhasil, maka di lokasi tersebut juga bisa menjadi wisata edukasi pertanian atau agrowisata mini,” ucapnya.

Menurut Sopan, lokasi proyek percontohan program Mina Padi juga sudah bersertifikasi organik, dan areal pertanian itu sejauh ini sudah sepenuhnya menggunakan pupuk organik.

“Mengenai dukungan dari pemerintah, mulai dari sarana prasarana hingga bantuan benih ikan,” katanya.

Sopan menambahkan, program Mina Padi menjadi fokus pemerintah daerah juga sebagai salah satu upaya mendorong para petani kembali beralih menggunakan pupuk organik karena unsur hara tanah di Situbondo hanya dua persen.

“Kondisi tanah di Situbondo saat ini organiknya sangat rendah dan rata-rata hanya dua persen dari standar minimal lima persen,” katanya. (red/pen)

1...4,4224,4234,424...4,871Halaman 4,423 dari 4,871