Beranda blog Halaman 4422

Lembaga Pemeringkat Fitch Afirmasi Rating Indonesia Pada BBB dengan Outlook Stabil

Penulis
Andik Irwanto
-
Lembaga Pemeringkat Fitch Afirmasi Rating Indonesia Pada BBB dengan Outlook Stabil

SuaraPemerintah.id – Lembaga pemeringkat Fitch memutuskan untuk mempertahankan Sovereign Credit Rating RI pada peringkat BBB (investment grade) dengan outlook stabil pada 19 Maret 2021. Menurut Fitch, faktor kunci yang mendukung afirmasi peringkat Indonesia adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang baik dan beban utang pemerintah yang rendah, meskipun meningkat.

Hal ini ditanggapi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam siaran pers BI di Jakarta, Senin, 23 Maret 2021.

“Afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil merupakan bentuk pengakuan stakeholder internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah pandemi COVID-19.” katanya.

Menurut Perry, hal itu didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat baik secara nasional maupun antar lembaga anggota KSSK yaitu BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Selanjutnya, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus bersinergi dengan pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

Sementara di sisi lain, Fitch menggarisbawahi tantangan yang dihadapi, yaitu ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal yang masih tinggi, penerimaan pemerintah yang rendah, serta perkembangan sisi struktural seperti indikator tata kelola dan PDB per kapita yang masih tertinggal dibandingkan negara lain dengan peringkat yang sama.

Fitch dalam asesmennya, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih bertahap mencapai 5,3 persen pada 2021 dan 6,0 persen pada 2022, setelah terkontraksi 2,1 persen pada 2020 akibat pandemi COVID-19.

“Pemulihan ekonomi tersebut didorong oleh stimulus pemerintah dan ekspor yang juga didukung perbaikan harga komoditas,” kata lembaga pemeringkat itu.

Selain itu, momentum pertumbuhan ekonomi juga akan didukung oleh pembangunan infrastruktur. Pemulihan akan bergantung pada penanganan penyebaran COVID-19, khususnya melalui percepatan vaksinasi. Dalam jangka menengah, Fitch memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh implementasi Undang Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan investasi.

Fitch juga mencatat pembentukan Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi sebagai langkah untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun ke depan. Fitch memperkirakan defisit fiskal akan sedikit menurun menjadi 5,6 persen pada 2021 dari 6,1 persen pada 2020, sejalan dengan target yang ditetapkan pemerintah.

Menururt Fitch pada 2021, belanja pemerintah tetap difokuskan pada upaya untuk mengurangi dampak krisis kesehatan, tercermin pada peningkatan alokasi belanja untuk belanja kesehatan dan bantuan untuk rumah tangga dan sektor usaha menjadi 4,2 persen dari PDB pada 2021 dari 3,8 persen pada 2020.

Sementara dari sisi penerimaan, Fitch memperkirakan rasio penerimaan pajak pemerintah akan membaik secara gradual menjadi 12,3 persen dan 12,8 persen dari PDB untuk 2021 dan 2022 seiring pemulihan ekonomi, setelah mencatat rasio sebesar 12,1 persen pada 2020.

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi batas atas defisit fiskal 3 persen pada 2023. Dalam merespons pandemi, BI telah menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 150 bps sejak awal 2020, melonggarkan kebijakan makroprudensial, dan menambah likuiditas bagi sistem perbankan.

Fitch menyebutkan bahwa dampak pandemi terhadap posisi fiskal Indonesia tidak separah negara peers dengan tingkat ekonomi setara. Dukungan BI atas pembiayaan defisit fiskal telah membantu mengurangi biaya bunga dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Meski demikian, perlu ditekankan bahwa langkah ini bersifat sementara sehingga tidak menimbulkan risiko penurunan keyakinan investor terhadap kredibilitas kebijakan moneter.

Cadangan devisa juga meningkat mencapai 138,8 miliar dolar AS pada akhir Februari 2021 dari 121 miliar dolar AS pada akhir Maret 2020, seiring berkurangnya defisit transaksi berjalan dari 2,7 persen PDB pada 2019 menjadi 0,4 persen PDB pada 2020. (red/pen)

Sri Mulyani Sebut Pendapatan Negara Tumbuh 0,7 Persen Sebesar 219,2 Triliun

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri Mulyani Sebut Pendapatan Negara Tumbuh 0,7 Persen Sebesar 219,2 Triliun

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2021 adalah sebesar Rp219,2 triliun atau 12,6 persen dari target APBN yaitu Rp1.743,6 triliun. Pendapatan tersebut tumbuh 0,7 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2020 yaitu sebesar Rp217,6 triliun yang turun 0,1 persen dari Januari 2019.

Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021.

“Yang menarik dan tentu positif adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh 0,7 persen. Tahun lalu Februari belum terjadi pandemi pendapatan negara justru terkontraksi 0,1 persen,” katanya.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara Rp219,2 triliun terdiri dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun. Secara rinci penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun mampu tumbuh 1,7 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu Rp178,6 triliun serta lebih baik dibandingkan Januari 2021 yang terkontraksi 15,3 persen.

Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp146,1 triliun atau terkontraksi 4,8 persen dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp153,6 triliun yang terdiri dari PPh migas Rp5,1 triliun turun 22,5 persen (yoy) daripada periode sama tahun lalu Rp6,6 triliun.

Kemudian penerimaan pajak juga meliputi pajak nonmigas Rp141 triliun yang turun 4 persen (yoy) dari Februari 2020 Rp146,9 triliun terdiri dari PPh non migas Rp80,2 triliun, PPN Rp59,1 triliun, PBB Rp0,2 triliun, dan pajak lainnya Rp1,5 triliun.

“Apa yang memberikan kontribusi positif (pada penerimaan perpajakan)? Yaitu PPN sudah tumbuh 5,2 persen,” ujarnya.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp35,6 triliun atau 16,6 persen dari target Rp215 triliun mampu tumbuh 42,1 persen (yoy) dibanding periode sama 2020 yakni Rp25,1 triliun.

Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp28,3 triliun yang tumbuh 48,3 persen dibanding Februari 2020 Rp19,1 triliun atau 15,7 persen dari target APBN Rp180 triliun.

Kemudian untuk bea masuk terealisasi Rp5 triliun dan merupakan 15 persen dari target APBN Rp33,2 triliun atau terkontraksi hingga 9,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp5,5 triliun.

Untuk bea keluar yang mencapai Rp2,4 triliun mampu tumbuh 380,4 persen dari Februari 2020 Rp0,5 triliun dan 132,8 persen dari target APBN Rp1,8 triliun.

Selanjutnya untuk PNBP yang pada Februari 2021 sebesar Rp37,3 triliun atau 12,5 persen dari target Rp298,2 triliun terkontraksi 3,7 persen dibanding Februari tahun lalu Rp38,8 triliun. Untuk hibah yang realisasinya Rp0,1 triliun merupakan 6,2 persen dari target Rp0,9 triliun dan terkontraksi 69,1 persen dari Februari tahun lalu Rp0,2 triliun. (red/pen)

RUU PKS Masuk Prolegnas 2021, Puan : Bukti Negara Berpihak ke Perempuan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai bukti keberpihakan DPR kepada perempuan.

Hal tersebut disampaikan Puan selepas rapat paripurna pengesahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 serta Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/3/2021).

“Penyerapan aspirasi publik selalu menjadi pertimbangan utama DPR dalam menetapkan RUU prioritas dalam Prolegnas 2021. Keinginan publik dipertimbangkan untuk kemudian dilakukan kajian mendalam terkait pro dan kontranya sebelum RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun ini,” kata Puan.

Dia pun mengklaim adanya RUU tersebut dalam Prolegnas membuktikan DPR mendengar dan terus menyerap aspirasi Masyarakat.

“Terkait masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, ini memperlihatkan betapa DPR juga menyerap aspirasi kelompok sipil perempuan yang ingin mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kejahatan kekerasan seksual,” tutur Puan Maharani.

Sebagaimana diketahui, RUU PKS turut masuk dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021. RUU ini sebenarnya sudah diusulkan oleh Komnas Perempuan sejak 2012, tetapi baru masuk dalam prioritas Prolegnas saat Puan menjabat sebagai Ketua DPR.

Puan menilai masuknya RUU PKS ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual.

“Lewat RUU PKS ini negara memperlihatkan keberpihakannya kepada korban kekerasan seksual,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Diketahui, desakan dari berbagai kelompok sipil membuat RUU PKS ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021. RUU ini disebut akan menjadi payung hukum yang memberi perlindungan di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Menurut data Komnas Perempuan, terjadi 432.471 kasus kekerasan seksual selama 2019.

Komnas Perempuan juga menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual naik 792 persen selama 12 tahun terakhir dan sebanyak 3 perempuan Indonesia alami kekerasan seksual dalam setiap 2 jam.

Banyak di antara korban kekerasan seksual yang merupakan anak. Pada 2019, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual mencapai 2.341 orang.

Pemkab Musi Banyuasin Olah Sampah Rumah Tangga Jadi Bahan Bakar Briket

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkab Musi Banyuasin Olah Sampah Rumah Tangga Jadi Bahan Bakar Briket

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, bekerja sama dengan kalangan swasta yakni PT Revorma Sagara Artha mengolah sampah rumah tangga menjadi bahan bakar. Sampah diolah menjadi zero waste selama satu minggu kemudian menghasilkan briket.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Beni Hernedi di Sekayu, Senin, 23 Maret 2021. Pihaknya mengatakan, pemkab telah menyaksikan demo pengolahan sampah tersebut yang dilakukan PT RSA, yang mana sampah diolah menjadi zero waste selama satu minggu kemudian menghasilkan briket.

“Ini menjadi cara jitu untuk mengurangi timbunan sampah plastik, khususnya di Muba,” kata Beni.

Langkah ini tak lain untuk mewujudkan visi Kabupaten Muba Green Growth Governance, yakni bagaimana menciptakan lingkungan yang seimbang dan lestari.

Sementara menurut Komisaris Utama PT RSA Technology Irastu Linggawara menjelaskan bahwa sampah adalah barang yang tidak bernilai di tengah masyarakat namun sejatinya masih dapat dimanfaatkan dengan cara pengolahan khusus.

Untuk itu, perusahaannya mengamati terdapat potensi tersebut di Musi Banyuasin sehingga dalam waktu dekat akan membangun fasilitas pengolahan sampah.

“Saat ini kami melakukan kajian dulu agar benar-benar mengetahui karakteristik sampah dari Musi Banyuasin. Nanti akan lanjut pada DED,” kata dia.

Kepala DLH Kabupaten Muba Andi Wijaya Busro mengatakan Pemerintah Musi Banyuasin mempunyai perhatian pada pelestarian lingkungan terutama dalam penanganan sampah.

Sebelumnya, pemkab menggandeng sejumlah penyalur untuk mengolah sampah plastik di daerahnya menjadi bernilai ekonomis. Upaya ini untuk mengurangi tumpukan sampah plastik di tengah masyarakat dan sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Pemkab Muba meluncurkan program Pengiriman Sampah Plastik Bernilai Ekonomis di Tempat Pemilihan Sampah Terpadu (TPST), Kampung Teladan Kecamatan Sekayu beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini diawali dengan penyaluran sampah plastik dari kelompok sosial masyarakat (KSM) ke Tempat Pemilahan Sampah Terpadu (TPST) Teladan yang mengelola sampah plastik.

“Proses pengelolaannya baru terbatas pada pemilahan sampah plastik dan pengepakannya. Sampah yang sudah dipilah dan dipak, yang disalurkan oleh KSM ke penyalur atau pembeli untuk didaur ulang,” kata dia.

Penyalur membeli hasil pilahan sampah plastik yang dilakukan oleh KSM seperti Bank Sampah, Pengepul, TPS 3 R dan lain sebagainya yang berada di bawah binaan DLH Kabupaten Muba.

“Transaksinya dilakukan sendiri secara langsung oleh KSM dan penyalur tersebut,” pungkasnya. (red/pen)

PMI Bangun Delapan Gudang Logistik di Provinsi Rawan Bencana

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Palang Merah Indonesia (PMI) memulai pembangunan sejumlah fasilitas gudang logistik di delapan provinsi yang dianggap rawan bencana. Delapan provinsi itu antara lain Nusa Tenggara Barat, Batam-Kepulauan Riau, Manado-Sulawesi Utara, Tual-Maluku, Halmahera Barat-Maluku Utara, Bulungan-Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Kupang-Nusa Tenggara Timur.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) berharap persebaran gudang logistik akan mempermudah PMI dalam melakukan pelayanaan kebencanaan.

“Dalam setiap bencana yang dibutuhkan adalah kecepatan, karena bencana itu datang setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, sementara negara kita adalah kepulauan tentu tidak akan mudah menggerakkan relawan dan logistik ke daerah bencana di bawah 6 jam,” kata JK dalam siaran persnya, saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan gudang logistik cadangan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/3).

Ia mengatakan, pembangunan gudang logistik itu pun bagian upaya PMI memberi respon maksimal enam jam pada setiap kejadian bencana yang melanda tanah air. Ia mengatakan, persebaran gudang logistik yang kebanyakan di wilayah Indonesia Timur lantaran kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Untuk itu harus ada gudang cadangan atau gudang provinsi. Salah satunya dalam tahapan ini kita membangun 8 yang hampir semuanya ada di Indonesia timur kecuali 1 di batam” kata JK.

JK menjelaskan, untuk gudang logistik seluas 1.400 meter persegi di Mataram ini disebut bakal mendukung suplai logistik di NTB dan sekitarnya. Hal ini karena sebaran potensi bencana di wilayah timur Indonesia cukup beragam, seperti NTB merupakan perlintasan cincin api pasifik yang menyimpan beberapa gunung api aktif seperti Gunung Rinjani.

JK memastikan pembangunan gudang logistik itu, PMI didukung oleh pemerintah provinsi setempat dalam hal penyiapan lahan, serta Pemerintah Selandia Baru untuk pembangunan gudang.

JK berharap, dukungan untuk PMI terus mengalir dari dalam negeri maupun internasional dalam hal gerakan kemanusiaan PMI.

“PMI Pusat, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur yang telah menyiapkan lahannya dan pemerintah  New Zealand yang telah membantu memperkuat kapasitas PMI dengan membantu proses pembangunan gudang provinsi di beberapa wilayah di Indonesia,” ungkap Ketua Umum PMI dua periode tersebut.

Sementara, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia H. E. Jonathan Austin mengungkapkan, dukungan terhadap PMI tersebut berdasarkan kesamaan nasib. Selandia Baru, kata Jonathan, juga merupakan wilayah dengan beragam potensi bencana.

Ia berharap, dukungan pembangunan gudang tersebut dapat menguatkan kesiapsiagaan bencana di Indonesia.

“Selandia Baru dan Indonesia sama-sama berada di daerah rawan bencana. Kami senang sekali dapat bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia untuk membantu negara sahabat lebih siaga dalam menghadapi bencana,” kata perwakilan Pemerintah Selandia Baru itu.

Bupati Situbondo Bertemu Luhut Bahas Solusi Investasi di Situbondo

Penulis
Andik Irwanto
-
Bupati Situbondo Bertemu Luhut Bahas Solusi Investasi di Situbondo

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya bagaimana mendatangkan investor untuk berinvestasi di “Kota Santri” itu.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Situbondo Karna Suswandi saat berkunjung berkunjung dan bertemu langsung dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Senin, 23 Maret 2021. Kunjungan ini untuk mencari solusi dalam mendatangkan investor.

“Kondisi keuangan kami (APBD Situbondo) untuk bisa menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat berat, dan perlu ada investasi besar,” kata Bung Karna, sapaan akrabnya.

Dalam pertemuannya dengan Menko Luhut, pihaknya menyampaikan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Situbondo, mulai kawasan wisata Pantai Merak-Baluran yang rencananya akan dibuka akses dan menunggu disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, termasuk juga potensi beberapa pelabuhan di Situbondo yang perlu dimaksimalkan dengan bantuan dan dukungan pemerintah pusat.

“Ada banyak hal yang kami sampaikan, yakni mengenai pengembangan kawasan wisata Pantai Merak Baluran yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dan fungsi pelabuhan yang perlu dimaksimalkan dengan bantuan pemerintah pusat,” kata Bung Karna.

Selama pertemuan dengan Menteri Luhut, Bung Karna juga menyampaikan bibit padi unggul yang diberi nama BK 700. Potensi panen bibit tersebut mencapai 15 ton per hektare dan saat ini dalam tahap uji coba ketahanan terhadap angin.

“Di bidang pertanian kami juga sampaikan bibit BK yang dalam rangka uji coba, ketahanan terhadap angin,” tuturnya.

Bung Karna juga menyampaikan kondisi APBD yang tidak sehat, yakni sebesar Rp1,8 triliun. Untuk bisa menekan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian, jumlah tersebut dirasa jauh dari ideal.

Sebab, jika dikurangi biaya operasional sebesar Rp1,25 triliun dan dana hibah sebesar Rp100 miliar, tersisa anggaran belanja modal sekitar Rp500 miliar.

“Dengan angka hanya Rp500 miliar itu, sangat berat untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Situbondo,” kata Bung Karna.

Bupati menyampaikan bahwa setelah menyampaikan paparan kepada Menko Marves, ia langsung melakukan rapat bersama para dirjen Kementerian Marves, sebagai respons usai Bung Karna memaparkan potensi di Situbondo.

“Tadi kamj langsung rapat dengan para dirjen Kementerian Marves, untuk mencari jalan terkait investasi, dan mudah-mudahan bisa terealisasi,” ucapnya. (red/pen)

Pendapatan Negara Tumbuh Positif 0,7%, Menkeu: Menarik, Padahal Tahun Lalu Mengalami Kontraksi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Dalam Konferensi Pers APBN KiTA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kondisi perekonomian di bulan Februari 2021 menunjukkan sinyal pemulihan yang semakin kuat.

Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2021 yang mencapai Rp219,2 triliun atau 12,6% dari target APBN sebesar Rp1.743,6 triliun.

“Yang menarik dan tentu positif adalah pendapatan negara kita sudah tumbuh 0,7%. Tahun lalu, sebelum bulan Februari, belum terjadi pandemi, pendapatan negara justru mengalami kontraksi 0,1%,” kata Menkeu secara daring, Selasa (23/03).

Realisasi pendapatan negara sebesar Rp219,2 triliun tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp181,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp37,3 triliun, dan hibah Rp0,1 triliun.

Secara lebih rinci, penerimaan perpajakan tersebut tumbuh 1,7% dari tahun lalu sebesar Rp178,6 triliun. Kenaikan tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp35,6 triliun atau tumbuh 42,1% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Penerimaan pajak mencapai Rp146,1 triliun atau terkontraksi 4,8% dibandingkan Februari 2020 sebesar Rp153,6 triliun.

Tetapi, secara bulanan penerimaan pajak masih tumbuh lebih baik. Secara month to month (mtm), penerimaan neto mayoritas jenis pajak membaik. Selain itu, penerimaan neto mayoritas sektor usaha juga menunjukkan perbaikan.

“Berdasarkan sektor usaha dan ini juga menunjukkan sesuatu yang sangat positif dan perlu untuk kita terus akselerasi. Industri pengolahan yang selama ini memberikan kontribusi perpajakan sangat besar atau dominan, bulan Februari menunjukkan pajaknya tumbuh 10,7%, bandingkan bulan Januari yang kontraksi 4,25%. Ini berarti mengkonfirmasi berbagai impor dan manufaktur yang meningkat” tambahnya lagi.

Akselerasi program vaksinasi yang semakin meluas juga diharapkan mampu mendorong optimisme lebih lanjut dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan.

“Program vaksin yang akan terus diakselerasi, terutama dengan seiring meningkatnya suplai vaksin, diharapkan akan memberikan momentum pemulihan dan juga menciptakan confidence yang lebih baik kepada seluruh segmen ekonomi kita,” kata Menkeu.

Pemerintah juga menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran kebijakan fiskal dan APBN.

Pemerintah terus melanjutkan stimulus fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural untuk menjaga optimisme dan harapan bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

“APBN selama ini masih menjadi instrumen yang luar biasa penting dan bekerja luar biasa keras untuk melindungi rakyat, untuk menangani dan menanggulangi Covid, dan untuk memulihkan ekonomi. Ini adalah tiga tujuan yang luar biasa penting dan jelas ini membuat APBN harus melakukan tugas negara yang luar biasa sangat penting, menangani Covid, melindungi rakyat, dan memulihkan ekonomi,” kata Menkeu.

 

Tinjau Pembangunan Tol CBK, Kemenko Marves: Proyek PSN Ini Harus Segera Dipercepat

Penulis
Sopyan
-
Tinjau Pembangunan Tol CBK, Kemenko Marves: Proyek PSN Harus Selesai Tahun Ini

SuaraPemerintah.id – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang diwakili oleh Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA) Rahman Hidayat melakukan peninjauan ke Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (CBK).

Kunjungan dan pengawasan yang dilakukan pada hari Senin hingga Selasa (22-23 Maret 2021) ini bertujuan untuk melihat progres pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020.

“Kegiatan ini merupakan bentuk peninjauan kembali progres pembangunan infrastruktur jalan tol CBK. Sebelumnya, kami telah mengadakan konsinyering pada tanggal 26 Agustus 2020,” ungkap Asdep IDPSDA Rahman pada kunjungan di hari kedua.

Tol CBK yang diproyeksikan akan selesai tahun 2021 ini, menurutnya akan dibangun sepanjang 14,19 km. Nantinya, ruas tol akan menambah variasi rute yang dapat digunakan untuk menuju dan kembali dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta maupun wilayah sekitarnya di Tangerang.

Pekerjaan saat ini mencakup pengadaan lahan dan konstruksi. Untuk progres pembebasan lahan telah mencapai 97,74 persen sehingga dapat dilanjutkan untuk proses pembangunan.

Sementara itu, untuk pelaksanaan konstruksi telah mencapai 97,01 persen. Dari total 32 bidang yang akan dibangun, tersisa empat bidang yang belum dikonstruksi akibat pembebasan lahan yang masih terkendala.

“Proyek PSN ini harus dilakukan percepatan agar dapat selesai tahun 2021. Salah satu pihak yang berperan besar saat ini adalah pihak TNI/POLRI untuk mengawal pembangunan di Tol CBK sampai peresmian,” pesan Asdep Rahman saat mengakhiri kunjungan hari pertama. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang pun telah sepakat dengan pernyataan ini.

Pada hari kedua kunjungan, dapat dilihat bahwa TNI/POLRI telah mengamankan titik di Kelurahan Jurumudi, salah satu lokasi yang mengalami gangguan pelaksanaan pekerjaaan pembangunan Tol CBK. Agenda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Polisi (Kombes. Pol.) Deonijiu de Fatima.

“Pengamanan lokasi pekerjaan ini akan terus dilakukan oleh TNI/POLRI untuk mendampingi kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sehingga pembangunan Tol CBK dapat selesai tepat waktu,” kata Kapolres Deonijiu.

PPKM Mikro Wonogiri Diperpanjang, Bupati Undang Pelaku Ekonomi Diskusikan Kegiatan di Masa Pandemi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Kabupaten Wonogiri resmi diperpanjang hingga 5 April 2020.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, bakal mengundang pelaku seni, pedagang kaki lima (PKL) dan pengelola objek wisata untuk mengevaluasi bersama kegiatan di masa pandemi Covid-19.

“Mereka (pelaku seni, PKL, pengelola wisata) akan kami undang secara perwakilan pekan ini. Kami ajak mereka diskusi terkait kegiatan yang selama ini berjalan di masa pandemi Covid-19,” kata Joko Sutopo di ruang kerjanya, Senin (22/3/2021).

Joko mengatakan, saat ini Wonogiri berstatus zona oranye atau risiko sedang dalam persebaran Covid-19. Atas kondisi itu diperlukan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara prioritas kesehatan dengan ekonomi. Pemkab harus tetap berupaya agar tidak terjadi kenaikan kasus, namun di sisi lain pemkab juga harus memperhatikan aspek ekonomi.

“Jadi pada perpanjangan PPKM mikro ketiga ini pasti ada kebijakan baru karena saat ini status Wonogiri masih zona oranye. Kebijakan baru itu tentunya merepresentasikan perekonomian di Wonogiri,” ungkapnya.

Joko menambahkan, ia mengundang pelaku seni, PKL alun-alun, dan pengelola wisata untuk melakukan evaluasi besar dan membangun komitmen baru. Mereka diberi ruang untuk turut mengevaluasi, karena  kegiatan mereka terdampak besar selama pandemi Covid-19.

“Kami belum menentukan langkah atau kebijakan terhadap suatu kegiatan. Setelah pekan ini kami mengundang ketiga pihak itu, tentunya ada usulan dari masing-masing pihak. Selanjutnya Pemkab mengambil kebijakan yang menyangkut kegiatan mereka. Pandemi ini kan juga sudah satu tahun lebih, kami berkomitmen untuk membangun keseimbangan,” katanya.

Terkait perkembangan kasus Covid-19 di Wonogiri, ia membenarkan bahwa Minggu (21/3/2021), terdapat penambahan 25 kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Wonogiri.

“Tidak ada klaster baru dalam penambahan kasus kali ini. Jika ditelusuri masih sama sumbernya, yakni klaster perjalanan,” ungkapnya.

Secara kumulatif, kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Wonogiri mencapai 3.293 orang, dengan kasus aktif sebanyak 59 orang. Pasien yang telah sembuh sebanyak 3.073 kasus. Sedangkan pasien yang dinyatakan meninggal sebanyak 161 orang.

Jusuf Kalla: Bulan Depan, Masjid Akan Menjadi Tempat Vaksinasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menyatakan mulai bulan depan masjid dapat menjadi tempat vaksinasi Covid-19 bagi warga RT/RW sekitar lingkungan masjid.

Keputusan tersebut berdasarkan kesepakan antara DMI dengan kementerian kesehatan baru-baru ini.

Menurut Jusuf Kalla masjid yang dapat digunakan sebagai tempat vaksinasi Covid-19 adalah masjid yang memiliki sarana penunjang seperti halaman dan bangunan yang luas, serta fasilitas pendukung lainnya.

Hal itu disampaikan JK saat berpidato pada acara Pelantikan dan Rakernas DMI Propinsi Nusa Tenggara Barat di Hotel Grand Legi, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (23/3/2021).

“Dua malam lalu saya baru melaksanakan persetujuan dengan menteri kesehatan bahwa mulai bulan depan vaksin akan diadakan di masjid, di masjid yang besar dan mempunyai fasilitas dan perlengkapan yang baik, seperti aula, selasar, halaman yang luas dan ruangan yang bisa dipakai untuk vaksin,” ujar Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, jika vaksinasi hanya dilakukan di pusat-pusat kota maka target untuk memberi vaksin kepada 1 juta orang per-hari tidak akan bisa tercapai.

Di sisi lain target tersebut harus bisa dicapai demi menciptakan imunitas di tengah masyarakat terhadap virus covid-19.

Untuk itu dibutuhkan ribuan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan memiliki sarana penunjang pelaksanaan vaksinasi, dan masjid memenuhi syarat untuk itu.

Menurut Jusuf Kalla, kalau vaksin hanya dilakukan di pusat-pusat kota tidak akan bisa memenuhi target 1 juta per hari.

Sementara kita butuh gerak cepat menggalang kekebalan agar kita bisa kembali hidup normal, tidak perlu lagi memakai masker terus menerus, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada imunitas pada masyarakat dan itu hanya bisa tercapai kalau kita memberi vaksin 1 juta orang per hari.

“Karena itu dibutuhkan ribuan tempat untuk menjadi tempat vaksinasi dan tempat yang paling strategis adalah masjid, karena masjid itu mempunya fasilitas pendukung pelaksanaan vaksin,” jelas Jusuf Kalla.

1...4,4214,4224,423...4,871Halaman 4,422 dari 4,871