Beranda blog Halaman 4421

Pemkot Malang Berikan Izin Wisuda Tatap Muka

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, memberikan lampu hijau untuk penyelenggaraan wisuda pada perguruan tinggi baik negeri dan swasta di masa pandemi Covid-19. Wisuda dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan secara sederhana.

Wali Kota Malang Sutiaji mengemukakan, pihaknya telah membuat peraturan yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi baik negeri dan swasta terkait dengan pelaksanaan wisuda dalam tatanan normal baru agar tetap aman Covid-19.

“Kegiatan wisuda dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah mengajukan izin kepada Ketua Satuan Tugas Covid 19 Kota Malang,” kata Wali Kota Malang Sutiaji, Selasa (23/3/2021).

Dalam penyelenggaraan wisuda tatap muka itu bisa dilakukan dengan syarat harus sederhana, memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi peserta wisuda dan pendamping wisuda yang hadir. Selain itu, juga harus menyedikan ruangan terpisah antara peserta wisuda dan pendamping, dengan jumlah peserta wisuda yang hadir maksimal 200 orang.

“Jumlah peserta wisuda yang hadir di area wisuda maksimal 200 orang, jumlah pendamping maksimal 400 orang dan tetap menerapkan jarak antara peserta wisuda maupun pendamping,” jelas dia.

Sutiaji juga menambahkan peserta wisuda dan pendamping bisa berfoto di tempat yang disediakan panitia secara bergantian. Panitia juga harus selalu melakukan penyemprotan cairan disinfektan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu, fasilitas seperti cuci tangan, pengecekan suhu juga harus disediakan. Acara wisuda juga dianjurkan untuk berlangsung cepat, tanpa mengurangi nilai penting acara.

Sutiaji juga meminta agar orang tua tidak mengajak serta anak-anaknya yang berusia di bawah 12 tahun termasuk warga lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun, karena rentan tertular penyakit.

“Serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19, tidak berkerumun dan segera meninggalkan lokasi setelah selesai mengikuti pelaksanaan wisuda,” tuturnya.

Adapun surat edaran tersebut mulai resmi berlaku sejak 22 Maret 2021. Walikota berharap surat edaran ini menjadi perhatian bagi pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Kota Malang.

Brebes Punya Gudang SRG, Harga Bawang Merah Kini Lebih Stabil

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kabupaten Brebes kini memiliki gudang berbasis sistem resi gudang (SRG). Dengan gudang tersebut, diharapkan  bisa menjaga harga bawang merah lebih stabil, karena komoditas bawang merah yang biasanya cepat membusuk bakal bisa disimpan lebih lama.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan, SRG akan menjadi pilar penting dalam mata rantai komoditas, khususnya bahan pokok. Dengan begitu, sistem perdagangan nantinya menguntungkan semua pihak mulai dari konsumen, produsen, dan pemerintah.

“Harus terjamin ketersediaan, terjangkau harganya dan menguntungkan semua pihak yang terlibat,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021).

Peresmian Gudang SRG itu disaksikan oleh Bupati Brebes, Idza Priyanti. Gudang tersebut dilengkapi teknologi Controlled Atmosphere System (CAS) yang memungkinan bawang merah bisa disimpan sampai dengan 6 bulan dengan penurunan mutu yang sangat minimal.

Dia yakin teknologi itu bisa membuat harga bawang merah menjadi lebih stabil dan tidak fluktuatif. Dengan stabilitas harga, maka bisa mencegah spekulan yang selama ini telah merugikan.

Lebih lanjut, Jerry mengapresiasi berbagai pihak atas kerja keras dan komitmennya dalam pengembangan SRG. Khususnya untuk komoditas bawang merah yang untuk pertama kalinya akan diimplementasikan di Gudang SRG CAS di Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan SRG bawang merah diharapkan dapat diduplikasi dan diperluas di tempat lain dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan pelaku usaha dalam rantai bisnis komoditas bawang merah, terutama petani produsen bawang merah.

“Diharapkan gudang SRG Brebes dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pelaku usaha pertanian bawang merah di Kabupaten Brebes,” kata Jerry dalam keterangan tertulis, Selasa

Wamendag mengatakan, Menteri Perdagangan M. Lutfi juga mendorong agar sistem SRG ini bisa terus dikembangkan.

Setelah bawang merah, dia ingin SRG bisa mencakup komopditas lain seperti cabai dan beras. SRG, kata Wamendag, menjadi bentuk dukungan terhadap instansi lain yang bertanggung jawab soal produksi.

Dia berharap kolaborasi dari hulu hingga hilir bisa menciptakan  ekosistem yang menguntungkan dan berkelanjutan. Brebes merupakan pemasok utama bawang merah dengan porsi mencapai 85 persen dari produksi nasional.

Untuk bawang putih, kata dia, Indonesia masih berusaha mengembangkan produksi yang bisa kompetitif di pasaran.

Sinergi Kemendes-BNN Wujudkan Desa Bersih dari Narkoba

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba di desa-desa. Kerja sama dua lembaga ini juga diwujudkan dengan pilot project desa bebas Narkoba di Indonesia.

Melalui program Desa bersih dari narkoba (Bersinar), diharapkan mampu untuk menyukseskan misi besar tersebut. Program Desa Bersinar sendiri saat ini sudah di uji coba di Kabupaten Cianjur sebagai pilot project.

Kepala BNN RI, Petrus R Golose, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo dan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruhzanul Ulum, serta Bupati Cianjur, Herman Suherman bersama-sama melakukan peninjauan pilot project Desa Bersinar di Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, Selasa (23/3).

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, kunjungan ke lokasi pilot project Desa Bersinar merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Kunjungan ini, menurut dia, demi mewujudkan desa-desa di Indonesia yang bebas narkoba.

Ia menambahkan, pencegahan narkoba di desa tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan bersama-sama. Mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh adat bahkan warga masyarakat itu sendiri.

“Jadi, di mana pun kita berada, ketika bicara tentang desa bersih dari narkoba itu menjadi tanggung jawab semua pihak,” jelas Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Urusan narkoba, lanjut Gus Menteri, merupakan urusan yang sangat rumit dan berkesinambungan. Apabila tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin, semakin hari bukan semakin ringan tantangan yang dihadapi, tapi semakin berat.

“Itulah makanya, saya berterima kasih kepada kepala BNN, Pak Bupati, Pak Wabup, khusus untuk daerah Cianjur menjadi skala prioritas pilot project yang nanti akan kita kembangkan di daerah-daerah lain,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri berharap bila project ini berjalan lancar, maka akan dilanjutkan ke 74.961 desa di seluruh Indonesia. Sehingga ia mengharapkan semua desa-desa di Indonesia betul-betul memiliki daya tahan, daya tangkal terhadap peredaran narkoba.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN RI Petrus Golose mengatakan, program desa bersinar merupakan cara untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Karena itu, untuk menjadikan Desa Bersinar perlu keterlibatan Kemendes PDTT yang menaungi desa-desa di seluruh Indonesia.

“Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Menteri Desa PDTT yang amat sangat luar biasa membantu dalam kaitannya dengan program ini (Desa Bersinar), sehingga desa bisa bebas dari narkoba. Desa bersinar, Indonesia bersinar,” ujar Kepala BNN.

Percepat Penciptaan Lapangan Kerja di Sumsel, Kemenko Marves Sosialisasikan Implementasi UUCK

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Guna meningkatkan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kemenko Marves melaksanakan sosialisasi implementasi Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) di Palembang, Sumsel.

Acara ini dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Marves Ferry Akbar Pasaribu.

“Dalam rangka implementasi 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi instrumen pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), diperlukan sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah. Terciptanya sinergi dan pemahaman yang sama atas UUCK merupakan elemen kunci agar UUCK benar-benar efektif dalam perbaikan iklim investasi sehingga dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja,” kata Asdep Ferry di Palembang, Sumsel, Selasa (23/04).

Asdep Ferry mengungkapkan Provinsi Sulsel memiliki peran yang siginifkan sebagai salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Guna memanfaatkan implementasi UUCK untuk terus meningkatkan kontribusi Provinsi Sumsel tersebut, penguatan sinergi seperti yang telah disebutkan di atas menjadi sangat krusial.

“Sebagaimana diketahui, investasi itu kan akhirnya dilakukan tetap di daerah, jadi tanpa adanya pemahaman yang sama tentu akan sulit kita mengharapkan UUCK ini dapat terlaksana. Selain itu, UUCK ini dimaksudkan juga untuk memperbaiki iklim investasi sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah itu hanya bisa menanggung sekitar 5% dari kebutuhan investasi infrastruktur, sedangkan 90% itu swasta dan 5% BUMN. Tanpa adanya kesiapan pemerintah daerah atau pemangku daerah hal itu akan sulit diimplementasikan,” jelasnya.

Untuk menunjang UUCK tersebut, lanjut Asdep Ferry, diperkuat juga dengan adanya Bidang Usaha Prioritas sebagaimana Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Usaha Modal, dengan kriteria di antaranya Padat modal & padat karya, Teknologi tinggi, Industri pionir, Orientasi ekspor, serta Orientasi R&D dan inovasi.

“Nah untuk bidang usaha prioritas di Sumsel ini sendiri mungkin seperti jalan tol trans Sumatera. Tadi dijelaskan oleh pihak ATR/ BPN mengenai isu tanah dan isu pembiayaan pembebasan tanah serta konstruksi jalan tol itu sendiri, terutama di tol trans Sumatera bagian selatan. Ini semua sedang kita koordinasikan,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut Asdep Ferry, tanggapan dari daerah cukup baik, hanya saja ditemukan beberapa kendala seperti sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan dan yang lebih penting juga adalah sistem informasi dan teknologi, mengingat saat ini aspek perizinan dilaksanakan secara online, jadi dibutuhkan SDM, informasi dan teknologi yang tepat.

“Setelah pertemuan ini, kita akan memantau apa yang sudah kita bahas tadi bisa diimplementasikan apa tidak, paling tidak pemantauan dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak di daerah terutama kepada Kepala Dinas Penanamam Modal dan hal ini akan dilakukan lagi di daerah lain, karena sekarang levelnya masih memahami UUCK itu sendiri seperti apa, ini sifatnya berkelanjutan dan akan kami koordinasi lagi di daerah lain,” pungkasnya.

Sementara itu, mengenai Jalan Tol Trans Sumatera, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN Nurhadi Putra menambahkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Hal itu sesuai dengan Amanat UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

“Tujuan UUCK antara lain untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila,” pungkasnya.

Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan Masih Terbilang tinggi, Pemerintah Lakukan Penguatan SPPT-PKKTP

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data dari Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Terdapat beberapa penyebab peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu mulai dari permasalahan ekonomi keluarga selama masa pandemi Covid-19 maupun kasus pelecahan terhadap perempuan di ruang publik.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan organisasi non pemerintah melakukan rapat koordinasi lanjutan penguatan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan perlunya penguatan Peraturan Presiden untuk penangan kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satu yang perlu dikuatkan, sebut Femmy, adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).

“Melalui penguatan landasan hukum Peraturan Presiden terkait pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dapat menghapus semua segala kekerasan terhadap perempuan baik di ranah publik maupun di ranah pribadi,” ucapnya saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan secara daring, Selasa (23/3).

SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan keterkaitan antar instansi yang berwenan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah serta terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan demi memenuhi akses keadilan dan pemulihan korban.

Dalam rapat koordinasi, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Vennetia menjelaskan dengan adanya SPPT-PKKTP, perempuan memiliki haknya untuk mendapatkan penegakan keadilan atas upaya hokum yang sedang berjalan dan pemulihan diri atas perampasan hak dan kekerasan yang dialaminya.

“Dengan SPPT-PKKTP, korban akan diposisikan sebagai subjek (pelaku utama), bukan sebagai objek (pelengkap) yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek dia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hokum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya,” ujarnya.

Prinsip-prinsip utama yang dapat diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yaitu perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dan keadilan gender, Perlindungan terhadap korban, serta Prinsip Non-diskriminasi.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa masukan guna memperkuat SPPT-PKKTP dalam pelaksanaanya. Pemanfaatan data dan pertukaran dokumen dapat dilkukan secara elektronik, pemutakhiran data juga sangat diperlukan guna pencapaian sasaran nasional pembangunan bidang hukum khususnya arah kebijakan penguatan layanan keadilan melalui strategi penguatan akses terhadap keadilan.

Raker dengan Komisi X DPR RI, Menpora Amali Paparkan Grand Design Olahraga Nasional

Penulis
admin sp
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemuda dan Olaharga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku mitra kerja di gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Selasa (23/3).

Rapat kerja ini membahas tiga hal antara lain; pertama Dampak Pemotongan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2021, kedua pemaparan Menpora terkait Desain Besar Keolahragaan Nasional atau Grand Design Olahraga Nasional, dan ketiga terkait insiden yang menimpa tim bulu tangkis Indonesia di ajang All England Open 2021.

Khusus untuk Grand Design Olahrga Nasional, Menpora Amali mengatakan bahwa hal ini disusun setelah adanya arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mereview kembali pola pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi olahraga nasional.

“Kemudian kami mendesain desain tentang olahraga nasional. Tentu bukan kami sendiri tetapi kami bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, melibatkan para Pakar, para Guru Besar, Akademisi dan Praktisi Olahraga. Setelah itu dilakukan uji publik di beberapa kota dan beberapa perguruan tinggi,” kata Menpora Amali dalam pemaparannya.

Menpora Amali menegaskan bahwa tidak ada jalan pintas dalam meraih prestasi. Bahkan, dia mengutip pernyataan seorang pakar dan guru besar Anders Ericsson yang menyebutkan dibutuhkan waktu minimum 10 tahun atau 10000 jam latihan untuk mengantarkan atlet menuju podium internasional.

Oleh karena demikian, pembinaan atlet jangka panjang merupakan kunci untuk meraih prestasi di tingkat dunia dan itu merupakan sebuah investasi.

“Ini adalah investasi investasi negara untuk pembangunan sumber daya manusia serta mengangkat harkat dan martabat bangsa di tingkat Internasional. Hanya ada dua peristiwa dimana lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih dikibarkan yakni ketika kunjungan presiden atau kepala negara ke luar negeri dan yang kedua ketika atlet kita mendapatkan prestasi medali emas. Jadi olahraga ini merupakan upaya kita untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa,” tukasnya.

Menpora Amali kemudian berdasarkan hasil pemetaan, ditemukan ada 13 hal permasalahan utama olahraga nasional antara lain partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat berolahraga masih rendah pertama Prasarana dan sarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar, kedua Sistem pembinaan olahraga prestasi belum dikembangkan dan dilakukan secara sistematis, terencana, berjenjang dan berkelanjutan, ketiga manajemen kompetisi belum berjenjang, rutin, berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga, keempat tenaga keolahragaan belum memenuhi secara kuantitas dan kualitas 18 (lisensi Federasi Internasional).

Sementara itu, kelima sport science belum dijadikan sebagai faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga, keenam dukungan anggaran masih menjadi keluhan,
ketujuh Manajemen organisasi keolahragaan belum sepenuhnya dijalankan secara professional, kedelapan profesi sebagai olahragawan belum sepenuhnya menjadi pilihan dan tidak ada jaminan masa depan purna prestasi.

“Profesi sebagai olahragawan ini belum menjadi pilihan karena masa depannya tidak jelas,” jelasnya.

Selanjutnya, kurikulum Pendidikan Khusus Atlet belum ada. “Itu para atlet kita yang di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), SKO Cibubur itu mendapatkan pelajaran sama dengan pelajaran reguler yang oleh siswa- siswi yang non atlet, pasti mereka akan bimbang dia tidak akan terkonsentrasi.

Misalnya hari ini ujian besok dia bertanding pasti dua-duanya, yang satu anjlok yang satu jeblok atau sebaliknya. Oleh karena itu harus ada kurikulum khusus untuk mereka sehingga mereka tidak ada kekhawatiran kalau dia konsentrasi menjadi atlet prestasi akademiknya akan terganggu,” jelasnya.

Kemudian masalah selanjutnya adalah Data base, Sistem Informasi dan analisis big data keolahragaan belum dilakukan, belum optimalnya peran BUMN dan Pemerintah Daerah  dalam mendukung atlet berprestasi serta masih kurangnya sinergitas dengan organisasi keolahragaan.

Menpora Amali memaparkan bahwa desain olahraga nasional tujuannya untuk mencapai target jangka menengah dan jangka panjang dari tahun 2021 hingga 2045. Tahapan target ini dibuat disesuaikan dengan massa waktu pelaksanaan Olimpiade.

Misalnya, partisipasi masyarakat berolahraga Indonesia hanya 34% sementara yang diharapkan untuk mencapai kebugaran dan untuk mendapatkan talenta-talenta yang baik itu harus di tingkat 70persen. Disisi lain, tingkat keaktifan oleharaga siswa hanya 5 persen.

“Jadi masih sangat rendah contoh yang paling sederhana rata-rata langkah kaki orang Indonesia per hari itu hanya 3513 langkah. Data hasil riset atau penelitian dan perguruan tinggi minimum langkah yang diharapkan untuk supaya orang menjadi bugar itu 7.000-10.000,” pungkasnya.

Sehingga dalam masa 2021-2024 diharapkan partisipasi olahraga masyarakat bisa meningkat sampai 40%. Kemudian siswa aktif berolahraga dari 5 persen menjadi 10 persen dan Olimpiade Tokyo nanti diharapkan berada di peringkat 40 besar.

Dengan demikian, pada jangka panjang 2040-2044 nanti diharapkan partisipasi olahraga masyarakat menjadi 70 persen, siswa aktif berolahraga 30 persen dan peringkat 6 besar Olympiade dan Para Olimpiade 2040.

“Kemudian peringkat 5 besar OlImpiade 2044, peringkat 5 besar para olimpiade 2044. Masih sangat jauh tapi kita harus optimis rencana induk kita atau masterplan peningkatan prestasi olahraga sebagaimana yang telah kita canangkan tadi bahwa 2032 kita harus masuk di posisi 10 besar dan itu tentu kita harus benar-benar memetakan mana cabang-cabang olahraga yang memungkinkan untuk bisa mencapai keinginan itu,” ungkapnya.

Hasilkan Panen di Atas Rata-Rata, 3 Menteri Sambut Positif Hasil Komoditas Food Estate Humbahas

Penulis
Sopyan
-
Luhut Sambut Positif Hasil Komoditas Food Estate Humbahas *Hasil Panen di Atas Rata Nasional

SuaraPemerintah.id – Tiga Menteri yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum menyambut positif hasil komoditas di Food Estate (FE) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut).

Hasil komoditas yang dihasilkan di tiga area FE Humbahas sudah berada di atas rata-rata nasional.

Hal ini disampaikan Menko Marves Luhut B Pandjaitan yang hadir bersama Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur  Sumut Edy Rahmayadi di Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung dan Hutajulu Humbahas, Selasa (23/3).

“Hasilnya sangat baik, padahal ini baru tanaman pertama. Saya harapkan tanaman selanjutnya akan lebih bagus. Apa yang akan kita tanam di sini, komoditinya adalah Bawang Putih, Bawang Merah, Kentang dan Jagung. Karena Jagung di sini juga bagus,” ucap Luhut Pandjaitan, usai melakukan seremoni panen kentang, di kawasan FE Desa Ria Ria.

Hadir dalam kunjungan tersebut Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor serta rombongan kementerian.

Dengan progres yang cukup memuaskan ini, menurut Luhut, akan segera menambah dan mengembangkan lahan pertanian ini hingga 1.000 ha. Sedangkan mengenai hasil pertanian untuk pemasarannya atau off taker (penampung) dipastikan tidak ada masalah.

Pengembangan selanjutnya, dijelaskan Luhut, setelah melakukan diskusi dengan Menteri PUPR dan Pertanian akan kembali melakukan penelitian yang diharapkan dua tahun kedepan akan menghasilkan benih varietas yang cocok dengan kultur pertanian di Humbahas.

“Mimpi kita sampai dengan 2024 akan tercapai pertanian di sini hingga 20 ribu hektare. Dan ini tidak mudah namun dengan hasil kerja seperti ini dengan team work mulai dari Bupati, Gubernur, Kementerian dan masyarakat ini saya yakin akan berhasil,” katanya.

Menurut Luhut, dari pengalaman pertama ini kegagalan yang terjadi hanya sampai 12%, tetapi 70% hasil yang sudah diperoleh di atas rata-rata nasional. “Dan saya minta karya anak bangsa ini dapat untuk diteruskan. Saya minta bupati, kepala desa dan masyarakat untuk bahu-membahu menyelesaikan ini. Kalau semua terintegrasi saya rasa semua ini akan berjalan dengan baik,” katanya.

Mengenai pupuk, dijelaskan Luhut, langkah selanjutnya yang akan ditempuh yakni menggunakan limbah eceng gondok yang ada di Danau Toba yang akan dijadikan pupuk kompos untuk lahan pertanian di FE. Nantinya dengan riset ini diharapkan dapat menaikkan hasil pertanian sebesar 20%.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam kesempatan itu menjelaskan kondisi yang telah diraih Sumut dalam hal komoditas. Dari hasil panen Bawang Merah pada Minggu yang lalu didapatkan hasil produksi sebanyak 10 ton/hektare dan Kentang diperkirakan 26 ton/hektare.

“Panen tersebut menggambarkan peluang besar peningkatan komoditas bawang merah dan kentang di lahan food estate ini,” katanya.

Edy Rahmayadi juga menyampaikan sampai saat ini kondisi komoditas seperti cabai, padi dan jagung telah mengalami ketercukupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut. Pada tahun 2020 produksi padi sebesar 4,2 juta ton, gabah kering giling 2,7 juta ton. Sementara kebutuhan beras untuk Sumut hanya 1,8 juta ton. Surplus lainnya yakni pada jagung 147 ribu ton, dan cabai surplus 69 ribu ton.

“Namun pada bawang merah kita defisit 36% atau 15.822 ton. Namun untuk hasil bawang merah ini terus mengalami peningkatan hasil panen setiap tahunnya. Untuk masyarakat pada konsumsi bawang merah kita harus menyiapkan sebanyak 43.952 ton,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam kesempatan itu mengatakan untuk akses di kedua kawasan FE akan rampung sebelum puasa Ramadan pada tahun ini. Alat berat juga sudah melaksanakan pekerjaan baik jalan, jembatan dan sebagainya.

“Dapat dilihat eskavator dan alat berat lainya tadi sudah mengerjakan seperti penyelesaian pekerjaan  jembatan dan lainnya. Mudah-mudahan sebelum puasa ini sudah selesai,” katanya.

Diketahui di Humbahas ini terdapat tiga area FE yang keseluruhannya seluas 785 ha, yakni di Hutajulu 120,5 ha, di Desa Ria Ria 411,5 ha dan Parsingguran 253 ha. Dari hasil panen komoditas di area 215 ha progres yang dicapai hasil panen sampai 20 Maret 2021 yakni sebanyak 79.454 kg.

Untuk pengembangan selanjutnya kawasan FE ini tahap ke II sesuai peta wilayah kepentingan (AOI) 1.591 ha SK MenLHK 448, Kabupaten Humbahas direncanakan areal tahap II 747 ha dan 406,7 ha AOI area usulan kebun raya.

Bupati Humbahas telah menyampaikan surat No. 600/HH/III/2021 tangal 5 Maret 2021 pada Menteri LHK untuk merubah fungsi peruntukan kebun raya menjadi FE.

Sebelumnya Menko Merves, Gubernur serta lainnya juga melakukan peninjaun melalui jalur udara menggunakan helikopter di kawasan Danau Toba.  Kemudian di area Food Estate di Desa Ria Ria mereka kemudian melaksanakan seremoni panen perdana komoditas kentang dan kemudian kembali ke Jakarta melalui Bandara Silangit

OJK Sultra Sebut Kredit Perbankan Tumbuh 6,62 Persen Sebesar 27,39 Triliun

Penulis
Andik Irwanto
-
OJK Sultra Sebut Kredit Perbankan Tumbuh 6,62 Persen Sebesar 27,39 Triliun

SuaraPemerintah.id – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra Mohammad Fredly Nasution mengatakan total kredit perbankan di Sulawesi Tenggara (Sultra)pada Januari 2021 sebesar Rp27,39 triliun yang terdiri dari kredit bank umum Rp27,16 triliun dan kredit BPR Rp238 miliar. OJK Sultra mencatat kredit perbankan di provinsi tersebut pada Januari 2021 tumbuh 6,62 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Hal ini dipaparkan oleh Fredly di Kendari, Selasa, 23 Maret 2021.

“Meningkat sebesar 6,62 persen bila dibandingkan kredit yang disalurkan posisi Januari 2020 sebesar Rp25,47 triliun ,” kata Fredly.

Fredly mengatakan, total aset perbankan di Sulawesi Tenggara sebesar Rp40,54 triliun yang terdiri dari aset bank umum Rp40,22 triliun dan aset BPR Rp326 miliar, di mana meningkat 13,14 persen bila dibandingkan total aset posisi Januari 2020 sebesar Rp35,55 triliun.

“Dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh. Malah dana ini pertumbuhannya cukup luar biasa dari Rp21,4 triliun menjadi Rp25,73 triliun. Jadi Rp4,3 triliun pertumbuhannya untuk dana pihak ketiga,” ujar Fredly.

Selain itu, Fredly juga menyampaikan, intermediasi perbankan cukup baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 105,55 persen, sedangkan Non Performing Loan (NPL) masih terjaga di angka 2,04 persen.

Dikatakannya, penyaluran kredit konsumtif di Sulawesi Tenggara sebesar Rp16,73 triliun atau 61,61 persen, sedangkan penyaluran kredit produktif sebesar Rp10,42 triliun atau 38,39 persen.

“Bila dilihat berdasarkan kategori usaha, didominasi oleh kredit non-UMKM sebesar Rp18,45 triliun atau 67,96 persen. Kemudian diikuti oleh kredit kecil, mikro dan menengah masing-masing 16,28 persen, 8,74 persen, dan 7,02 persen,” katanya.

Menurut dia, kondisi kinerja perbankan di Sulawesi Tenggara tumbuh positif karena adanya vaksinasi yang saat ini digalakkan oleh pemerintah untuk memutus rantai COVID-19, sehingga aktivitas masyarakat mulai produktif yang berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi.

OJK Sultra juga mencatat jumlah investor pasar modal di provinsi itu sepanjang tahun 2020 mencapai 17.524 investor, naik 102 persen dibanding tahun 2019 sebanyak 8.863 investor.

“Meskipun pandemi jumlah investor di Sultra di masa pandemi COVID-1 meningkat. Saat ini investor pasar modal di Sultra terdiri atas  6.656 investor saham, 10.177 investor reksadana, dan 691 investor surat berharga negara (SBN),” katanya. (red/pen)

Menteri LHK Tegaskan Perlindungan Potensi Keragaman Genetik Indonesia dari Pihak Asing

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri LHK Tegaskan Perlindungan Potensi Keragaman Genetik Indonesia dari Pihak Asing

SuaraPemerintah.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pentingnya perlindungan sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati Indonesia di tengah ancaman pencurian sumber daya genetik atau biopiracy.

Potensi keragaman genetik Indonesia harus kita jaga dan dicegah agar tidak beralih kepada pihak asing tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemerintah.

Hal ini diungkapkan oleh Siti dalam diskusi berjudul Geopolitik dan Perlindungan Sumberdaya Genetik di Indonesia, dipantau dari Jakarta pada Selasa, 23 Maret 2021.

“Sangat jelas tidak dapat dianggap enteng, karena dinamika tersebut berkaitan langsung dengan geostrategi dan geopolitik Indonesia serta geoekonomi,” kata Siti.

Siti menyoroti geoekonomi Indonesia adalah strategi ekonomi yang menetapkan seluruh sumber daya Indonesia berupa bumi, air, udara dan semua kekayaan di dalamnya sebagai satu kesatuan dan kedaulatan ekonomi yang menjadi milik seluruh rakyat dan dikuasi negara serta digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Modal dasar atas semua itu adalah kekayaan alam yang berada dalam bentang alam di wilayah Indonesia.

Siti menegaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan megadiversitas hayati yang memiliki banyak flora dan fauna endemik di darat dan lautnya. Dengan contohnya telah teridentifikasi 133.693 spesies di ekosistem laut.

Keanekaragaman Indonesia tersebut dapat ditemukan pada level spesies sampai genetik, dengan genetik menyimpan potensi luar biasa sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Hal tersebut menjadi ancaman dan tantangan jika Indonesia tidak mampu mengelola keanekaragaman tersebut.

“Keanekaragaman hayati dan sumber daya genetiknya yang dimiliki Indonesia selain memiliki potensi luar biasa untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia juga memikat negara-negara yang tidak lagi memiliki sumber daya tetapi memiliki teknologi untuk memanfaatkannya,” tegas Siti.

Dia memastikan beberapa langkah telah dilakukan untuk menghindari ancaman biopiracy itu salah satunya dengan meratifikasi Protokol Nagoya yang mengatur akses pada sumber daya genetika dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatannya.

“Potensi keragaman genetik Indonesia harus kita jaga dan dicegah agar tidak beralih kepada pihak asing tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemerintah. Kita mencatat bahwa telah terjadi beberapa kasus pencurian sumber daya genetik atau biopiracy antara lain publikasi peneliti asing tanpa izin,” ujarnya.

Siti memberi contoh salah satu publikasi tanpa izin seperti penemuan spesies baru tawon raksasa Megalara Garuda yang hanya ditemukan di pegunungan Makongga, Sulawesi Tenggara, dengan nama peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tidak dicantumkan dalam publikasi tersebut. (red/pen)

Festival Mojotirto Bangkitkan Ekonomi Pariwisata Kota Mojokerto

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Industri pariwisata Kota Mojokerto kembali menggeliat. Hal itu ditandai dengan berlangsungnya Festival Mojotirto yakni Pagelaran Seni dan Budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada hari Senin (22/3) kemarin.

Serangkaian kegiatan dilakukan sejak pagi bertempat di bantaran Sungai Ngotok atau tepat di bawah Jembatan Rejoto. Mulai dari melarungkan sembilan mata air, menebarkan benih ikan, menanam pohon jeruk dan memberangkatkan secara langsung atlet Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI).

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, kegiatan Mojotirto diselenggarakan sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan kemurahan Allah yang telah melimpahkan sumber daya alam (SDA) berupa air. Seperti diketahui, air merupakan sumber kebutuhan hidup yang sangat penting bagi semua mahluk hidup.

Festival Mojotirto ini digelar sekaligus dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh setiap tanggal 22 Maret.

“Rasa syukur ini, kita implementasikan dengan memanfaatkan segala potensi yang kita miliki. Baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia, melalui ide kegiatan yang dikemas dalam rangkaian kenduri banyu. Yang terdiri dari, prosesi kirab, prosesi Umbul Dungo Tirto Suci, menebarkan benih ikan dan menanam buah jeruk,” jelas Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Perempuan pertama di Mojokerto.

Lebih jauh Ning Ita menjelaskan, melalui kegiatan Mojotirto diharapkan kedepannya event-event pariwisata semakin berkembang seiring dengan pembangunan Wisata Bahari Majapahit.

Dimana nantinya, sepanjang aliran Sungai Ngotok akan dibangun berbagai macam wisata. Mulai dari, agrowisata, taman budaya yang lengkap dengan amfiteater, food court berdesain Kapal Majapahit, dan masih banyak lainnya.

“Tentunya, dari sekian grand design Wisata Bahari Majapahit, kami akan melakukan pembangunan secara multiyears. Sembari menunggu pembangunan fisiknya, kami telah melakukan penanaman buah jeruk sebagai agrowisata di bantaran Sungai Ngotok dengan persetujuan dari BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas,” terangnya.

Kehadiran kawasan Wisata Bahari Majapahit, diharapkan mampu menjadi pemicu bangkitnya perekonomian pada bidang pariwisata.

Terlebih, pembangunan wisata tersebut selaras dengan program wisata yang mendukung dalam Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Jawa Timur se-Gerbang Kertosusila.

“Apalagi, tahun ini Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Tim Dayung Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19, dilaksanakan di Kota Mojokerto. Ini, merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Semoga ini akan membawa dampak baik pada lingkungan sekitar dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan,” tandasnya.

1...4,4204,4214,422...4,871Halaman 4,421 dari 4,871