Beranda blog Halaman 4420

Peringati Satu Tahun Melawan Covid-19, Kemendikbud Semangati Tenaga Medis & Pasien dengan Bermain Angklung

Penulis
Sopyan
-
Kemendikbud Semangati Pasien dan Tenaga Kesehatan dengan Bermain ANgklung

SuaraPemerintah.id – Genap SEO Rumah Sakit Darurat Covid-19, setelah sebelumnya Wisma Atlet Kemayoran ini disulap menjadi RS rujukan pasien suspek korona pada 23 Maret 2020 silam.

Guna memberi semangat kepada pasien maupun tenaga medis, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menghibur dengan cara istimewa yakni bermain angklung bersama pada Peringatan Satu Tahun Melawan Covid-19.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, Hilmar Farid menyatakan bahwa ini adalah bentuk apresiasi atas perjuangan tenaga kesehatan melawan Covid-19.

 “Dengan bermain angklung bersama, kita ingin memberitahu dokter, perawat dan semua tenaga kesehatan lainnya bahwa kita semua mengapresiasi kerja keras dan pengorbanan mereka dalam perjuangan (melawan Covid-19) ini,” tutur Hilmar.

Menurut Hilmar, diskusi tentang pemulihan Covid-19 selama ini lebih fokus pada intervensi medis saja, seperti vaksin.

 Sementara banyak riset yang menunjukkan bahwa seni sebagai aktivitas yang menyenangkan, berhubungan erat dengan peningkatan imunitas tubuh. 

“Saya sendiri pernah dikarantina 18 hari karena Covid-19, dan dalam kasus saya, laporan riset itu terkonfirmasi,” ungkapnya.

Lebih dari 1.500 pasien dan tenaga kesehatan bermain angklung bersama seniman angklung. Hilmar berharap, aksi ini bisa berkembang terus dengan melibatkan lebih banyak seniman lain dari bidang.

“Kalau masif, maka ini jadi gerakan kekuatan persatuan kita melawan Covid-19. Di samping kaidah kaidah ekonomi kelompok kesenian yang sedang dilanda krisis. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui, ”kata Hilmar.

Acara Peringatan Satu Tahun Melawan Covid-19 diselenggarakan di RSDC Wisma Atlet dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan SKB Mendikbud dan Menparekraf No. 20 / KB / 2020. 

Masyarakat bisa menyaksikan pertunjukan tersebut secara berani melalui kanal youtube budayasaya.

PTPN IX Salurkan Pendanaan UKM senilai 1,2 Milliar

Penulis
Sopyan
-
PTPN IX Salurkan Pendanaan UKM senilai 1,2 Milliar

SuaraPemerintah.id – Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) merupakan program yang digariskan dari Kementerian Negara BUMN kepada BUMN dengan harapan dapat mengentaskan kemiskinan dan juga pemerataan ekonomi rakyat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Sejalan dengan misi tersebut, PT Perkebunan Nusantara IX menyalurkan pendanaan UKM yang merupakan salah satu program TJSL kepada 15 mitra UKM dengan nilai total sebesar 1,215 Milyar.

Bertempat di Ruang Hevea Kantor Direksi Semarang, acara penandatanganan SPK dipimpin langsung oleh Wahyudi – Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan, dalam kesempatannya menyampaikan pesan kepada para mitra untuk mempergunakan pinjaman modal yang diberikan untuk pengembangan sektor usahanya, sehingga mampu berkembang dan memberikan manfaat ke masyarakat luas serta tidak lupa untuk tertib dalam administrasi.

Program Pendanaan UKM diharapkan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan yang tersebar di hampir seluruh kabupaten di Jawa Tengah, dengan Taraf kehidupan masyarakat yang semakin baik, perputaran roda perekonomian yang semakin meningkat, terciptanya lapangan kerja baru, terpeliharanya sarana dan prasarana umum dan meningkatkan  taraf kesehatan di lingkungan masyarakat.

Resmikan Bandara Kuabang, Jokowi Perintahkan Menhub Buka Dua Jadwal Penerbangan

Penulis
Andik Irwanto
-
Resmikan Bandara Kuabang, Jokowi Perintahkan Menhub Buka Dua Jadwal Penerbangan

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengupayakan minimal dua jadwal penerbangan dalam sepekan ke Bandara Kuabang, Halmahera Utara, Maluku Utara.
Hal ini ditegaskan Jokowi saat meresmikan Terminal Penumpang Bandara Kuabang di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu, 24 Maret 2021.

“Pagi hari ini saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan dan Dirjen untuk di aiport Kuabang ini paling tidak secepatnya diusahakan minimal seminggu dua kali flight menuju ke sini, sehingga nanti kalau keadaan normal ‘bukanya’ tidak terlalu kencang. Sudah ada tahapan dua kali seminggu kemudian baru naik lagi ke keadaan normal tiga kali sehari,” katanya.

Menurut Jokowi, saat ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, tidak ada jadwal penerbangan reguler ke Bandara Kuabang, melainkan hanya untuk penerbangan pesawat carter (sewa). Padahal sebelum pandemi, Bandara Kuabang bisa melayani dua penerbangan komersil.

Perlu diketahui Bandara Kuabang dibangun dengan biaya investasi Rp300 miliar. Bandara ini memiliki lintasan (runaway) dengan panjang 2.400 meter, dan diharapkan menjadi infrastruktur konektivitas udara yang dapat meningkatkan pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya di Maluku Utara.

Pokowi mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berhubungan dengan pembangunan secara fisik melainkan juga membangun daya saing serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur, salah satunya Terminal Bandar Udara Kuabang juga merupakan wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Banyak yang saya dengar, ‘pak jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Aiport-nya, bandar udaranya yang dibangun yang di Jawa dan Sumatera saja. Kami di bagian timur juga memiliki hak yang sama untuk memiliki aiport dan jalan yang baik’,” ujar orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Kepala Negara menekankan permintaan tersebut adalah permintaan yang benar. Oleh karena itu, pembangunan Terminal Bandar Udara Kuabang juga untuk sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Membangun infrastruktur tidak melulu fisik, tidak. Tapi kita membangun sebuah kompetisi, membangun sebuah competitiveness, daya saing dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Jokowi juga menekankan pembangunan infrastruktur, seperti Bandara Kuabang, ini akan turut membangun sebuah peradaban baru bagi masyarakat sekitar.

“Sekarang ada bandara artinya apa? Kita disiplin harus tepat waktu karena datang ke bandara untuk terbang ke kota lain, dan waktunya, jamnya sudah ditentukan kalau tidak akan ditinggal pesawat. Itu juga membangun kedisplinan baru, membangun peradaban,” tutur Jokowi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan daya saing agar perekonomian suatu daerah dapat berkompetisi dengan daerah lain, dan juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (red/pen)

Kompolnas Yakin Tilang Elektronik atau ETLE Nasional Tahap I Disambut Positif Masyarakat

Penulis
Andik Irwanto
-
Kompolnas Yakin Tilang Elektronik atau ETLE Nasional Tahap I Disambut Positif Masyarakat

SuaraPemerintah.id – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini penerapan tilang elektronik atau ETLE secara nasional tahap pertama di 12 polda disambut positif oleh masyarakat. Tilang elektronik secara nasional merupakan pencapaian Korps Lalu-lintas Kepolisian Indonesia dalam penggunaan teknologi informasi menuju era industri 5.0.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Benny Mamoto, pihaknya yakin penerepan tilang elektronik atau ETLE secara nasional tahap pertama di 12 polda disambut positif oleh masyarakat.

Benny menilai tilang elektronik secara nasional merupakan pencapaian Korps Lalu-lintas Kepolisian Indonesia dalam penggunaan teknologi informasi menuju era industri 5.0.

“Kami dari Komisi Kepolisian Nasional memberikan apresiasi yang tinggi atas inovasi Korlantas polri. Saya yakin ini akan disambut positif rakyat, oleh masyarakat semua,” kata Benny dalam keterangan tertulis yang di terima redaksi di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021.

Benny menyatakan, tilang elektronik dapat meminimalisir interaksi polisi lalu-lintas dengan masyarakat yang selama ini dinilai negatif karena ada oknum polisi yang menyalahgunakan wewenang. Kehadiran tilang elektronik ini menjadi tuntutan zaman di era digital yang memudahkan masyarakat di dunia dengan teknologi.

“Dengan penggunaan tilang elektronik ini tentunya akan mengurangi ekses-ekses yang sering timbul di masyarakat dan ini akan lebih memudahkan anggota sehingga anggota bisa fokus dalam pengaturan lalu lintas,” ujarnya.

Ia mengatakan penerapan tilang elektronik secara nasional tahap pertama bisa dilakukan di 34 Polda se-Indonesia. Dengan begitu, penegakan hukum yang tegas sekaligus transparan akan berjalan dengan baik.

“Ke depan kita bisa berharap sesegera mungkin 34 polda melakukan hal yang sama, sekali lagi selamat kepada Korlantas Polri dan seluruh jajarannya,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, telah resmi meluncurkan tilang elektronik secara nasional tahap pertama pada Selasa (23/3). Dalam tilang elektronik secara nasional tahap pertama ini, sebanyak 244 kamera yang tersebar di 12 Polda.

Selanjutnya, ETLE Nasional tahap kedua direncanakan peluncuran untuk 10 polda pada 28 April 2021.

Untuk wilayah yang tidak terdapat kamera tilang elektronik permanen, empat polda di Indonesia juga melakukan terobosan dengan tilang elektronik mobile atau portabel. Kamera tilang elektronik itu dapat dibawa ke mana saja sesuai dengan kebutuhan.

Program itu dilakukan Polda Metro Jaya dengan sistem Tilang Elektronik Bergerak, Pencatatan dan Perekaman Sikap Nodus Terpadu (Integrated Node Capture Attitude Record/INCAR) dari Polda Jawa Timur, Kamera Portable Penindakan Pelanggar Bermotor (KOPEK) dari Polda Jawa Tengah dan Camera Mobile Observasi Pelanggaran Lalu-Lintas dari Polda Sulawesi Utara. (red/pen)

Menteri KKP Trenggono Ingin Jadikan Lombok Pusat Budi Daya Lobster Berkelas Dunia

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri KKP Trenggono Ingin Jadikan Lombok Pusat Budi Daya Lobster Berkelas Dunia

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menginginkan Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi pusat budi daya lobster. Sehingga ke depan tidak hanya menjadi contoh secara nasional tetapi bisa juga menjadi rujukan negara lain. Lombok sebagai pusat budi daya lobster bahkan sampai kelas dunia.
Hal ini diungkapkan oleh Trenggono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, 24 Maret 2021.

“Saya ingin menjadikan Lombok sebagai pusat budi daya lobster. Bahkan sampai kelas dunia. Semangatnya harus begitu,” ujarnya.

Trenggono telah melakukan dialog dengan penangkap benur dan pembudi daya lobster di berbagai sentra budi daya lobster, termasuk meninjau langsung keramba jaring apung milik masyarakat.

Untuk mendukung produktivitas budi daya lobster dalam negeri proses birokrasi perizinan budi daya akan dipermudah. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan memberikan bantuan sarana dan prasarana, pendampingan bagi para pembudi daya, hingga menyiapkan pasar.

Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi penyelundupan benur ke luar negeri, serta mengajak para penangkap benur untuk tidak menjual benur kepada oknum-oknum yang terlibat dalam perdagangan ilegal.

“Benur kekayaan bangsa ini. Kalau ada yang mau ekspor benur untuk memperkaya orang luar negeri, saya lawan. Tapi kalau untuk budi daya di sini, saya dukung sampai mati,” tegasnya.

Sebelumnya, KKP menyatakan perang terhadap praktik penyelundupan benih lobster dalam rangka menjaga aspek keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan nasional. Akan dilakukan tindakan tegas para penyelundup lobster.

“Kami telah menerima arahan. Intinya kami akan tindak tegas penyelundup benih bening lobster ini. Tanpa kompromi,” kata Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Antam Novambar.

Antam menyatakan pernyataan perang terhadap penyelundupan benih lobster juga dalam bentuk menindaklanjuti pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut terkait keprihatinan atas masih ditemukannya penyelundupan benih bening lobster.

Maka Kementerian KKP menggandeng TNI Angkatan Laut dalam rangka memberantas penyelundupan benih lobster atau benur yang dinilai merugikan negara sekaligus mengganggu iklim budidaya lobster di Tanah Air. (red/pen)

Menteri KKP Trenggono Izinkan Pengeboran Minyak Asal Disertai Recovery Ekosistem Laut

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri KKP Trenggono Izinkan Pengeboran Minyak Asal Disertai Recovery Ekosistem Laut

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan akan memberikan izin pengeboran minyak dan gas bumi di laut asalkan disertai langkah recovery atau pemulihan ekosistem kelautan yang tepat dan menyeluruh. Kalau ada izin pengeboran maka harus ada tanggung jawab recovery.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono dalam webinar bertajuk “Pemanfaatan Anjungan Minyak dan Gas Lepas Pantai untuk Kepentingan Sektor Kelautan dan Perikanan” di Jakarta, Selasa, 23 Maret 2021.

“Syarat utama pemberian izin aktivitas pengeboran eksplorasi minyak dan gas di laut adalah pengeboran bertanggung jawab yang disertai recovery,” katanya.

Seperti diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menargetkan pengeboran minyak dan gas di 600 titik di wilayah Indonesia pada tahun 2021. Oleh sebab itu, Trenggomo sangat menginginkan adanya aktivitas di laut yang bertanggung jawab karena eksplorasi migas tentu juga akan berdampak langsung pada lingkungan laut yang terdapat ekosistem yang besar di dalamnya.

Menururtnya menjaga ekosistem laut adalah tugas KKP. Sehingga jika ada izin pengeboran maka harus ada tanggung jawab untuk recovery. Untuk itu, menurut Trenggono, terkait dengan langkah pemulihan ekosistem tersebut maka diharapkan berbagai pihak terkait seperti SKK Migas diharapkan dapat berdiskusi dengan pihak KKP mengenai bagaimana caranya.

“Adalah tugas saya beserta jajaran KKP untuk menjaga ekosistem laut Indonesia. Kalau itu kita berikan izin pengeboran maka harus ada tanggung jawab recovery. Karena jika ada pengeboran maka itu akan berdampak buruk kalau tidak dilakukan recovery,” katanya.

Lebih lanjut Trenggono juga meminta segala aktivitas yang dilakukan di laut dapat dikoordinasikan dengan KKP agar dapat ditelaah kembali dampak baik maupun dampak buruk dari kegiatan tersebut.

“Koordinasikan dengan KKP semua aktivitas yang dilakukan di laut, misal pengeboran. Agar bisa secara bersama-sama kita telaah, kita hitung betul bagaimana dampaknya. Kalau itu dilakukan pengeboran, seberapa besar nilai manfaatnya dibanding dengan jumlah kerusakannya, bagaimana recovery-nya, dan seterusnya,” paparnya.

Ia mengingatkan bahwa keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan merupakan salah satu aspek penting yang ingin KKP capai. Namun untuk dapat sampai ke tahap tersebut, Trenggono yakin berbagai macam upaya dapat dilakukan secara maksimal dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan.

“Dari sisi keilmuan saya yakin banyak insinyur-insinyur disini yang sangat paham mengenai bagaimana cara menjaga keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan. Tentang air laut itu seperti apa dan bagaimana, terumbu karang itu seperti apa, dan lainnya, semuanya berimplikasi pada lingkungan,” ucap Trenggono. (red/pen)

Menpora Dukung Cabor Wushu Dipertandingkan di Olimpiade 2032

Penulis
Andik Irwanto
-
Menpora Dukung Cabor Wushu Dipertandingkan di Olimpiade 2032

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mendukung agar cabang olahraga (cabor) wushu dapat dipertandingkan di ajang Olimpiade 2032. Wushu menjadi salah satu cabang yang masuk di dalam daftar 14 cabang olahraga unggulan. Saat ini cabang olahraga asli China itu sudah diakui oleh 100 negara anggota National Olympic Committee (NOC).

Saat membuka Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 secara virtual dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (22/3), Zainudin mengatakan wushu menjadi salah satu cabang yang masuk ke dalam daftar 14 cabang olahraga unggulan dalam Grand Design Olahraga Nasional yang sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini diungkapkan oleh Zainudin dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2021.

“Wushu adalah salah satu cabang yang masuk di dalam 14 cabang olahraga unggulan yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita di pentas dunia. Karena itu kita semua berharap wushu bisa tampil di ajang Olimpiade 2032,” katanya.

Menurut Zainudin, wushu berpeluang besar dapat dipertandingkan di Olimpiade 2032 karena saat ini cabang olahraga asli China itu sudah diakui oleh 100 negara anggota National Olympic Committee (NOC).

“Apalagi kalau nanti kita menang bidding menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032, kita pasti akan mendorong wushu menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Olimpiade 2032,” tambah dia.

Adapun untuk bisa dipertandingkan di Olimpiade, kata Zainudin, cabor tersebut harus mengantungi minimal 75 dukungan NOC.

Namun dia meminta kepada Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) untuk terus berkoordinasi dengan federasi wushu internasional dan Asia agar wushu dapat dipertandingkan setidaknya sebagai cabang ekshibisi Olimpiade terlebih dahulu.

Dikutip dari kantor berita Xinhua, Federasi Wushu Internasional sebetulnya sudah mengajukan tiga kali permohonan kepada IOC pada 2001, 2008, dan 2011 agar wushu dapat diakui sebagai cabang resmi Olimpiade. Namun usaha tersebut tak pernah membuahkan hasil.

Pada 2011, wushu sempat mencapai putaran final dalam pemungutan suara untuk cabang olahraga baru yang akan tampil di Olimpiade Tokyo 2020. Namun upaya tersebut juga gagal.

Rapat dewan eksekutif IOC Desember 2019 menyepakati penambahkan lima cabang olahraga baru yang akan debut di Olimpiade Tokyo, antara lain surfing, panjat tebing, karate skateboarding, dan breakdancing. (red/pen)

Polda Riau Luncurkan Beragam Layanan Online Untuk Masyarakat

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Polda Riau meluncurkan sejumlah layanan online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kini, warga tidak perlu lagi datang ke kantor polisi untuk mengurus perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) ataupun surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Selain dua layanan online itu, Polda Riau juga meluncurkan layanan STTP unjuk rasa, izin keramaian, laporan kehilangan, KTA Satpam, rekomendasi senjata api, pengaduan masyarakat presisi Itwasda, rekomendasi penggunaan bahan peledak dan pelayanan serta pengaduan Propam.

Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi menjelaskan, layanan itu sudah bisa diunduh melalui aplikasi di telepon genggam. Setelah diunduh, masyarakat bisa mengisi sesuai form yang ada di aplikasi.

“Setelah lengkap bisa dikirim, bisa diambil ke Polda Riau,” kata Agung di Pekanbaru, Selasa siang, 23 Maret 2021.

Agung menyebut 11 layanan online mempermudah urusan masyarakat tanpa harus berinteraksi dengan petugas. Layanan juga efektif sehingga masyarakat tidak perlu antre di Polda Riau.

“Layanan online ini secara bertahap akan dilakukan di Polres jajaran,” kata Agung.

Agung menjelaskan, layanan SIM online mempermudah masyarakat memperpanjang SIM C dan A. Begitu juga dengan SKCK yang sudah terintegrasi dengan Badan Intelkam Mabes Polri.

Terkait layanan STPP unjuk rasa, tambah Agung, masyarakat dengan mudah mendapatkan surat penyampaian aspirasi di muka umum tanpa datang ke Polda Riau. Begitu halnya dengan izin keramaian yang mempermudah masyarakat.

“Kemudian laporan kehilangan, aplikasi dibuat agar masyarakat nyaman dan tidak perlu antre membuat surat kehilangan, cukup melalui HP,” jelas Agung.

Untuk KTA Satpam, lanjut Agung, sekuriti tidak perlu lagi datang ke kantor polisi memperpanjang kartu anggota. Selanjutnya, ada aplikasi rekomendasi senpi agar pemohon mudah mengurus senjata api untuk bela diri.

Bagi yang tidak puas dalam pelayanan polisi, Agung menyebut bisa membuat aduan secara online ke Itwasda. Aplikasi ini dikenal dengan Dumas Presisi Itwasda yang langsung diproses jika persyaratan lengkap.

“Kemudian ada Rekom Handak untuk masyarakat yang ingin mengurus penggunaan bahan peledak, terakhir ada Yanduan Propam yang memudahkan masyarakat membuat pengaduan yang dilakukan oleh anggota Polri,” jelas Agung.

Agung berharap masyarakat Riau bisa memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Karena aplikasi ini dibuat sesuai kebutuhan masyarakat dan didukung pemerintah daerah.

“Waktu pelayanan lebih efisien, kalau sudah lengkap akan diberitahu dan bisa diambil,” ucap Agung.

Pemkot Tangsel Tambah Satu Rumah Sakit Khusus Pasien Covid-19

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), tambah rumah sakit umum daerah untuk pelayanan pasien Covid-19 di wilayahnya. Kali ini, RSUD Serpong Utara yang menjadi tempat untuk rawat inap pasien Covid-19 selanjutnya.

Dengan adanya fasilitas RSUD Serpong Utara ini, Kota Tangerang Selatan memiliki total 31 rumah sakit. Di antaranya 28 rumah sakit milik swasta, 3 rumah sakit milik pemerintah yaitu RSU Kota Tangerang Selatan, RSUD Serpong Utara, dan RSUD Pondok Aren.

Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany menjelaskan, RSU ini telah memiliki izin legal yang terbit pada 5 Januari 2021. Sementara izin operasinya sendiri sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP pada tanggal 23 Februari lalu.

Dia menambahkan, di dalam rumah sakit ini sudah disiapkan beberapa fasilitas, yaitu di lantai satu, masyarakat dapat mengakses pelayanan IGD, pelayanan Gizi, hingga Pemulasaran Jenazah. Semua fasilitas ini sudah bisa diterima oleh masyarakat mulai dari peresmian.

Kemudian di lantai dua, RSUD Serpong Utara ini juga memberikan fasilitas berupa pendaftaran atau registrasi, poliklinik, laboratorium, radiologi hingga farmasi. Selain itu di lantai tiga juga tersedia fasilitas ruang operasi, ICU, HCU dan NICU, yang mana bagi pasien yang memang harus menjalani rawat inap bisa menggunakan fasilitas kamar perawatan di lantai empat dan lima, dengan daya tampung hingga 100 tempat tidur.

”Di lantai empat, itu ruang perawatan sekaligus ruang manajemen. Kemudian dilengkapi tenaga medis, paramedis, sementara ini dokter umum sebanyak 7 orang, lalu, paramedis 35 orang,” tutur Airin.

Airin menambahkan, bila merujuk jumlah penduduk Kota Tangsel yang berdasarkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementrian Kesehatan tercatat sebanyak 1,7 juta jiwa, dengan asumsi jumlah penduduk tersebut, maka komposisi ideal untuk menyediakan ruang pelayanan kesehatan bagi Covid-19 yaitu sebanyak 800 tempat tidur dan Intensive Care Unit (ICU) 50 tempat tidur.

”Dari total 800 tempat tidur perawatan, Tangsel sudah memiliki 591, dari gabungan rumah sakit swasta dan pemerintah. Dan akan bertambah 100 lagi dengan dioperasionalkannya RSUD Pakulonan. Artinya, Tangsel memiliki 691 ketersediaan tempat tidur dari komposisi ideal sebanyak 800. Masih kurang sekitar 109 tempat tidur perawatan lagi,” tuturnya.

Lalu, untuk ICU komposisi ideal 50, saat ini sudah ada 42 yang existing. Ditambah lagi dari RSUD Pakulonan, sebanyak enam tempat tidur, sehingga total 48 tempat tidur.

“Kurang dua lagi untuk memenuhi komposisi idealnya,” lanjut Airin.

Airin juga mengatakan, untuk beberapa kasus Covid-19 dari data minggu lalu, seperti kematian mengalami penurunan dari 4,2 persen menjadi 4 persen. Kasus aktif dari 6,6 persen menjadi 4,2 persen.

Tingkat kesembuhan 89 persen meningkat menjadi 91 persen, lalu tingkat keterisian ruang rawat rumah sakit 75,2 persen sekarang menurun 64.8 persen. Laju kasus Covid-19 terkonfirmasi 149 menjadi 62. Untuk zonasi kuning wilayah Rukun Tetangga dari 297 menjadi 243.

“Jadi, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita di hulu. Tingkat Kedisiplinan 80 persen dengan target 90 persen. Sementara, di hilir penambahan tempat tidur dan Rumah Lawan Covid-19, sekarang ditambah lagi 100 tempat tidur di RSUD Serpong Utara,” katanya.

Bangun Kedaulatan Pangan, Dikti Jajaki Kerja Sama dengan TaniHub

Penulis
wicaksono
-
Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam 

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan penjajakan awal mengenai kolaborasi dengan TaniHub Group.

Kerja sama yang terjalin adalah untuk mengidentifikasi potensi-potensi kerja sama yang dapat dilakukan antara Ditjen Dikti dan TaniHub terutama membangun kedaulatan pangan.

Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Nizam mengatakan, pertanian merupakan bidang multisektor mulai dari antropologi, komunikasi, dan lainnya. Sinergi tersebut perlu diakselerasi untuk membantu petani-petani milenial menjadi tulang punggung pembangunan perekonomian negara.

Menurut Nizam, sudah waktunya Indonesia membangun kedaulatan pangan, menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir terbesar produk pertanian. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah seharusnya dapat menduduki negara eksportir pertanian terbesar di dunia.

“Amat sangat aneh ternyata eksportir terbesar produk pertanian kedua di dunia adalah Belanda. Sedangkan Belanda memiliki sumber daya alam tidak lebih dari sumber daya alam di Indonesia, akan tetapi dapat menjadi eksportir pertanian terbesar kedua di dunia. Hal tersebut menjadi tantangan bagi kita,” ucap Nizam, Rabu (24/3/2021).

Nizam melihat saat ini masih terdapat produk-produk pertanian yang merupakan produk impor, seperti buah-buahan yang diimpor dari Kolombia, Panama dan negara lainnya.

Padahal apabila dilihat kembali, Indonesia memiliki berbagai jenis buah-buahan seperti berbagai macam jenis varietas buah mangga, buah pisang, dan lainnya.

Dengan kondisi ini, lanjut Nizam, sinergi menjadi kata kunci dalam membangun kedaulatan Indonesia. Seperti saat ini Ditjen Dikti sedang mempersiapkan nota kesepahaman bersama Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membangun kedaulatan pada sektor kelautan dan perikanan.

Sejauh ini, Ditjen Dikti sudah melakukan kerja sama lewat nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian. Ditjen Dikti, bekerja sama membangun 2,5 juta petani milenial untuk mencapai kedaulatan pangan.

“Sudah waktunya sinergi dibangun antara kampus, startup dan sektoral lainnya untuk bersinergi, karena tanpa sinergi kita hanya akan jalan di tempat,” kata Nizam.

Sementara itu, Ade Kadarisman, Tim Akselerasi Reka Cipta Ditjen Dikti mengatakan, pengembangan ekosistem digitalis berbasis pertanian, finansial pertanian, logistik pertanian yang dilakukan oleh TaniHub sejalan dengan apa yang sedang dioptimalkan atau disinergikan oleh Ditjen Dikti. Dalam hal ini, terkait dengan optimalisasi kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri.

Dalam kesempatan yang sama, VP of Corporate Service at TaniHub Group, Astri Purnamasari, mengatakan, TaniHub telah bekerja sama dengan beberapa kampus untuk membuat mata kuliah khusus mengenai pertanian, dari hulu sampai hilir serta telah membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk magang secara profesional, sehingga membantu meningkatkan performa perusahaan.

“TaniHub sangat terbuka bagi kampus yang ingin melakukan riset atau penelitian di TaniHub,” ujar Astri.

Astri mengharapkan dengan bekerjasama dengan kampus, maka pengembangan teknologi di perusahaan ada landasan ilmu dan teorinya yang membenarkan setiap pergerakan dari perusahaan.

1...4,4194,4204,421...4,871Halaman 4,420 dari 4,871