Beranda blog Halaman 4433

Dorong Pemulihan Ekonomi, Kemenkeu Paparkan Peran Strategi BLU

Penulis
Rudi Sukmana
-
Dorong Pemulihan Ekonomi, Kemenkeu Paparkan Strategi BLU

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto memaparkan beberapa peran srategis Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, baik untuk kesehatan pendidikan maupun bidang lainnya.

“Sebagai Agen Pemerintahan BLU dituntut melakukan langkah extraordinary di bidangnya masing-masing sehingga diharapkan berkontribusi mendorongpertumbuhan ekonomi nasional,” katanya dalam acara BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi di Jakarta, Jumat.

Strategi BLU di bidang kesehatan meliputi melakukan extra effort dan inovasi untuk penanganan pandemi termasuk pengembangan layanan dengan pembiayaan alternatif.

Kemudian melakukan digitalisasi layanan rumah sakit dengan menggunakan economic sharing serta optimalisasi aset BLU untuk mendukung peningkatan layanan utama.

Untuk strategi BLU di bidang pendidikan melakukan upaya akreditasi perguruan tinggi, penyesuaian kurikulum PJJ dan link and match dengan kebutuhan industri, serta optimalisasi aset dan unit bisnis.

Kemudian melakukan konsepsi dan pengaturan tinggi kementerian/lembaga (K/L) yang mengatur bahwa perguruan tinggi K/L hanya dikhususkan mendidik calon ASN di lingkup K/L masing-masing.

Sementara untuk strategi BLU di bidang infrastruktur, ekonomi, pariwisata, dan lingkungan adalah penggunaan hasil investasi dana abadi oleh K/L pemilik program serta penambahan mandat atau pengembangan layanan BLU pengelola dana.

Selanjutnya melakukan integrasi penyaluran dana program sawit, peningkatan kapasitas pengelolaan dana bergulir yang berpihak pada UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur kawasan pelabuhan bebas, perdagangan bebas, dan kawasan pariwisata super prioritas.

Hardiyanto menegaskan langkah extraordinary BLU itu harus fokus pada layanan masyarakat yang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni harus mengedepankan kualitas pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

“Menteri Keuangan juga menyatakan BLU harus tetap memberikan pelayanan semaksimal dan sebaik mungkin dengan efisiensi biaya, waktu dan proses bisnis meskipun tidak mengutamakan profit,” ujarnya.

Hal itu harus dilakukan mengingat pembentukan BLU bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan sehingga didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Terlebih lagi, BLU dituntut pemerintah untuk dapat memberikan respon secara cepat dalam meningkatkan kegiatan dan penyediaan pelayanan yang offordable, available dan sustainable di kondisi new normal.

“Beberapa hal itu yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan dan mempertajamkan peranya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Badan Layanan Umum Hadir Penuhi Kebutuhan Masyarakat dengan Cepat

Penulis
Sopyan
-
BLU Hadir untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dengan Cepat

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai badan pemerintah yang mengutamakan layanan publik mempunyai peran penting selama masa pandemi ini, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas membuat BLU mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat.

“Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Kementerian lembaga para menteri terutama dalam hal ini 2 Menteri yang memiliki BLU paling besar yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang ini bersama Kementerian Keuangan akan terus mengawal BLU-BLU ini hingga mereka menjadi sebuah agensi lembaga yang betul-betul bisa menjalankan tujuannya pelayanan masyarakat namun dengan tata kelola dan manajemen yang makin baik,” jelas Menkeu dalam Sambutan pada Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum tahun 2021 dengan tema BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi secara video conference, Jum’at (19/03).

Menkeu menambahkan, BLU kesehatan seperti rumah sakit menjalankan program pengobatan/perawatan, serta edukasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk mendukung percepatan penyelesaian pandemi.

“BLU rumah sakit ini di total populasi fasilitas kesehatan di Indonesia sebetulnya hanya 3,4% dari total rumah sakit di Indonesia jumlahnya. Namun Rumah Sakit BLU penting sekali karena dia melayani 13,6% dari total pasien di seluruh Indonesia dan ini juga lebih penting lagi 80% nya adalah pasien dari jaminan kesehatan nasional,” jelas Menkeu

Selanjutnya, untuk BLU pendidikan seperti universitas, politeknik, sekolah tinggi, ataupun institut, memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik di tengah sejumlah pembatasan aktivitas yang harus diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas SDM Indonesia agar tetap unggul dan berdaya saing.

“Jumlah BLU 101 perguruan tinggi dan itu sebetulnya hanya 1,78% dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Namun jumlah yang kecil ini yaitu 1,78% dari total populasi perguruan tinggi, dia mendidik satu setengah juta mahasiswa atau 18,9% dari total mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Itu menggambarkan betapa besarnya peranan BLU-BLU bidang pendidikan dan kesehatan tadi,” ungkapnya.

Seluruh BLU bersinergi untuk memberikan layanan publik terbaik yang affordable, available, dan sustainable dalam mendukung social safety net dan pembangunan infrastruktur dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Sinergi antar BLU diwujudkan dalam bentuk sharing ekonomi yang efisien dalam menyikapi tekanan ekonomi akibat pandemi.

“Betapa pentingnya BLU-BLU ini yang menggambarkan upaya Indonesia untuk membangun dengan berfokus kepada pemerataan keadilan dan pelayanan kepada masyarakat, karena kemajuan sebuah negara diukur dari kemajuan sumber daya manusianya. Meskipun memiliki misi yang begitu mulia dan begitu penting, BLU tetap harus dikelola secara baik, baik dari sisi keuangan maupun organisasi,” tutup Menkeu.

Tinjau 3 Unit UPT, Mensos Risma Tekankan Pentingnya Penerima Manfaat Mandiri

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meninjau aktivitas pelayanan dan fasilitas di tiga Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Sosial di Bandung dan Cimahi pada Jumat (19/03/2021).

Mensos ingin memastikan, UPT Kemensos di Bandung — dan harapannya juga di seluruh pelosok tanah air — siap menjawab berbagai tantangan pembangunan kesejahteraan sosial.

Tiga UPT yang dikunjungi Mensos kemarin adalah Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra “Wyata Guna”, dan Balai Literasi Braille Indonesia “Abiyoso”, Cimahi.

Pagi hari, Mensos berada di Poltekesos Bandung memberikan kuliah umum. Di hadapan pada civitas academica. Mensos berpesan agar mereka berani memilih pendekatan berbeda dalam menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat.

Yakni dengan berani menyelesaikan tantangan tidak hanya dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah, namun juga dengan berinteraksi langsung dengan permasalahan di lapangan.

Dari Polteksos, Mensos rombongan dengan didampingi Dirjen Rehsos Harry Hikmat bergerak ke dua UPT lainnya.

Di balai Wyata Guna, Mensos tampak menyusuri selasar yang menghubungkan beberapa fasilitas di Balai Wyata Guna, Mensos menyampaikan sarana dan evaluasi terkait bagaimana meningkatkan layanan balai kepada penerima manfaat.

Di Balai Wyata Guna, Mensos melakukan peninjauan dan mengecek berbagai macam fasilitas yang disediakan di balai balai. Ia tampak berkeliling di beberapa lokasi atau gedung dan sempat berhenti dan menanyakan ruang untuk pendidikan musik bagi penyandang disabilitas sensorik netra.

Mensos juga mengunjungi beberapa fasilitas lain Wyata Guna. Tak lupa, Mensos juga menyempatkan mengunjungi Kafe More yang dikelola penyandang disabilitas. Mensos memesan kopi dengan gula sedikit.

Menjelang petang, Mensos dan rombongan bergerak ke Balai Literasi Braille Indonesia “Abiyoso”, Cimahi. Dalam dua kesempatan terakhir, kepada Kepala Balai Wyata Guna, Sudarsono dan Kepala Balai Abiyoso, Isep Sepriyan, Mensos menekankan kembali bahwa pelayanan balai kepada penerima manfaat tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

“Namun juga harus menyentuh dan memperkuat aspek kemandirian ekonomi,” kata Mensos.

Ia menyinggung materi belajar untuk penyandang disabilitas netra. Mensos mendorong agar materi belajar tersebut diperkaya dengan materi yang mengoptimalkan indera pendengaran.

“Coba kembangkan materinya. Tidak hanya yang berupa braille, namun juga materi yang bisa didengar. Itu akan lebih memudahkan, mengasah dan memperkuat kemandirian ekonomi,” katanya di Balai Abiyoso.

Pembahasan tentang materi untuk pengembangan kapasitas bagi penyandang disabilitas netra sebagai penerima manfaat ini memdapat perhatian serius Mensos. Ia melakukan briefing cukup mendalam, mirip kursus singkat.

Kepada jajaran pimpinan balai, Mensos meminta materi pengembangan kapasitas di balai untuk lebih dipertajam. Mensos menilai, materi yang ada masih terlalu umum.

“Terlalu general. Fokus saja pada penguatan keterampilan mereka. Bagaimana mereka bisa meningkatkan penguatan kemampuan kewirausahaan agar mereka mandiri secara ekonomi,” kata Mensos.

Selain itu, Mensos juga memberikan perhatian kepada bagaimana hasil karya penerima manfaat nantinya bisa dipasarkan. Untuk itu, ia mengingatkan agar disiapkan pendirian Sentra Kreasi Atensi (SKA) sebagaimana sudah dikembangkan di Bekasi dan Temanggung.

Bangun Infrastruktur TIK Lebih Cepat, Menteri Johnny: Permudah Akses dan Inovasi

Penulis
Sopyan
-
Bangun Konektivitas Digital Lebih Cepat, Menteri Johnny: Permudah Akses dan Inovasi

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pandemi Covid-19 telah mendorong akselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut jika dikerjakan secara biasa-biasa saja di dalam peta jalan dalam menghadirkan internet di puskemas, dibutuhkan setidaknya tujuh tahun.

“Itu berarti dengan semangat dan kemampuan Indonesia, ternyata kerjaan itu tujuh tahun bisa diselesaikan dalam satu kuartal. Kalau kita tahu bisa, demikian halnya infrastruktur ICT. Kalau diikuti di roadmap, baru bis akita selesaikan di tahun 2032,” tandasnya dalam peninjauan Program Percepatan Vaksinasi Grab di Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/03/2021).

Menteri Johnny menyatakan guna mengatasi permasalahan akses komunikasi dan informatika di berbagai fasilitas layanan Kesehatan, Kementerian Kominfo mengambil peran untuk menyelesaikan penyediaan akses internet di 3.126 puskesmas di Indonesia yang sebelumnya tidak terfasilitasi dengan baik.

“Kominfo telah mengambil bagian untuk secara langsung bersama-sama masyarakat mengatasi Covid-19, setidaknya kuartal keempat 2020 yang lalu Kominfo melalui BLU BAKTI telah melakukan penyediaan akses internet yang terhubung langsung dengan satelit, melengkapi 13.011 titik fasyankes di seluruh penjuru tanah air,” jelasnya.

Menurut Menkominfo. pembangunan infrastruktur TIK, terutama layanan sinyal 4G, ditargetkan tuntas pada tahun 2021 dan 2022 untuk seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.

“Sebanyak 9.113 di wilayah 3T yang akan dilakukan oleh Kominfo melalui BLU BAKTI dan 3.435 di wilayah non 3T atau di wilayah komersial yang akan dibangun oleh semua operator seluler yang ada,” paparnya.

Dorong Inovasi

Kementerian Kominfo juga menghadirkan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu terobosan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi kesehatan dalam mengatasi dan memutus mata rantai Covid-19.

Inovasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal PPI Kominfo ini bisa membantu setiap orang melakukan surveilans berupa tracing (penelusuran), tracking (pelacakan) dan fencing (pengurungan) Covid-19.

Oleh karena itu, Menteri Johnny menyatakan dukungan kolaborasi penguatan ekosistem kesehatan digital lainnya untuk ditingkatkan dan direplikasi oleh pemangku kepentingan lainnya dengan kerja kolektif dan inovatif.

“Saya juga menyambut baik, secara khusus hari ini ada Good Doctor (telehealth atau telemedisin), teknologi-teknologi aplikasi yang mampu mendorong sumber daya untuk berinovasi, Saya mendorong untuk kita bekerja secara kolaboratif, bersama-sama bergotong royong fokus mengatasi dan melaksanakan vaksinasi Covid-19 terhadap 181,5 juta rakyat Indonesia yang 36 juta diantaranya penduduk di Jawa Barat,” ucapnya.

Dalam program vaksinasi yang dihelat oleh Grab Indonesia itu, Menteri Kominfo menilai bila saja dalam setahun ini masyarakat mampu membantu Indonesia, maka aktivitas di ruang fisik sudah bisa bergerak dan berkembang.

Oleh karena itu, menurutnya, Kementerian Kominfo akan mengambil peran seoptimal dan semaksimal mungkin, untuk memastikan sarana dan prasaran infrastruktur telekomunikasi dan informatika Indonesia untuk digunakan bersama-sama.

“Bersama ekosistem di bawah lingkungan Kominfo dengan ICT, saya memberi dukungan persahabatan yang ada untuk bersama-sama kita lakukan vaksinasi masal secara masif. Grab Indonesia sudah melakukan itu dan mereka telah mengambil bagiannya dan inisiatif ini harus menjadi role model untuk diikuti oleh yang lainnya,” ungkapnya.

Dalam kunjungan kerja ke Bandung, Menteri Johnny didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata.

Selenggarakan Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Transmigrasi, Ini Program Revitalisasi 2020-2024

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan PPKTrans tahun 2020-2024,

  1. Penyediaan dan pelayanan pertanahan.
  2. Pengembangan usaha ekonomi transmigrasi.
  3. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk kawasan transmigrasi.
  4. Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
  5. Pengembangan Tekonologi Tepat Guna dan Teknologi Digital. Keenam, peningkatan sinergitas pembangunan transmigrasi antar kementerian dan lembaga.

Demikian dipaparkan Dirjen PPKTrnas Aisyah Gamawati dalam Rapat Sinkronisasi Kementerian/Lembaga di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Cisarua, Rabu (17/3/2021).

Roadmap revitalisasi kawasan transmigrasi yang merujuk pada RPJMN dan Renstra 2020-2024 yaitu pemenuhan layanan dasar 100 kawasan Transmigrasi Berkembang. Kemudian pengembangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri di 12 kawasan Transmigrasi Berkembang.

Kemudian, pengembangan ekonomi yang berorientasi pada pasar di 33 kawasan Transmigrasi Berkembang.

“Pengembangan ekonomi yang berorientasi pada pasar regional di tujuh kawasan Transmigrasi Berdaya Saing,” kata Dirjen Aisyah.

Ditjen PPKTrans juga bakal jalankan program ketahanan pangan yang terbagi dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Untuk intensifikasi, pengadaan luas lahan pertanian 2.966 Ha, peningkatan kapasitas SDM untuk 1.200 jiwa, pengembangan sarana prasaran  seperti jalan, jembatan, drainase dan fasilitas umum.

“Kemudian fasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Milik untuk 1.060 bidang lahan,” kata Dirjen Aisyah.

Untuk program Ekstensifikasi dilakukan perwujudan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Kemudian pembangunan permukiman transmigrasi sebanyak 300 RTJK, lahan usaha untuk fasos dan fasum.

Dukung Program KKP, Perum Perindo Pasok Pakan Ikan Kerapu dan Udang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo), menyatakan dukungan penuh untuk program budidaya ikan kerapu, yang saat ini sedang digalakkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono.

Ikan kerapu sendiri merupakan salah satu komoditas hasil perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi, baik di pasar regional maupun internasional.

Direktur Utama Perum Perindo, Fatah Setiawan Topobroto, mengatakan bahwa pihaknya akan memasok pakan ikan kerapu untuk mendukung langkah KKP tersebut.

“Pakan ikannya dari Pabrik pakan kami di Subang,” kata Fatah dalam keterangan tertulisnya, Jumat 19 Maret 2021.

Fatah menambahkan, tidak hanya pakan ikan, pihaknya juga akan mendukung pakan udang untuk budidaya udang vannamei, yang juga digagas oleh KKP.

Dia memastikan, produksi pakan ikan dan udang yang mampu dihasilkannya ini telah mampu bersaing di kelasnya.

Apalagi, lanjut Fatah, kapasitas mesin pakan yang dimiliki Perum Perindo saat ini sudah mampu memproduksi hingga 6.300 ton per bulan.

Selain itu, bahan baku pakan ikan dan udang menggunakan bahan terbaik seperti tepung ikan, tepung terigu, tepung industri, gaplek, squid liver powder, minyak ikan, squid liver oil, minyak sawit, vitamin, dan mineral.

“Untuk beberapa bahan baku pakan ikan dan udang, saat ini masih ada yang import. Karena salah satu jenis bahan baku, yaitu Fish Oil, belum tersedia di Indonesia. Namun secara bertahap akan menggunakan bahan baku yang diproduksi di dalam negeri,” ujar Fatah.

Selain mendukung program KKP, Fatah menjelaskan bahwa pabrik pakan ikan dan pakan udang Perum Perindo di Subang ini juga berupaya mewujudkan kepedulian Perum Perindo sebagai BUMN, dalam membantu para petambak dan petani ikan.

“Karena pakan itu memiliki peran penting dengan menguasai 80 persen dari biaya budidaya ikan maupun udang,” ujarnya.

Diketahui, guna mendukung program KKP dengan penyediaan pakan ikan, Perum Perindo secara mandiri juga melakukan budidaya ikan kerapu berkapasitas 427 holes, dengan teknik keramba jaring apung (KJA) yang dilakukan di Singaraja, Bali.

Langkah budidaya ikan kerapu ini diketahui juga memiliki sejumlah keunggulan, antara lain mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, serta dapat tumbuh lebih cepat dari induk aslinya. Yaitu sekitar 500-600 gram dalam waktu 5-6 bulan, dari ukuran tebar 10 cm di Keramba Jaring Apung.

Tinjau Vaksinasi Drive Thru di Bogor, Presiden Ajak Daerah Lain Tiru

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini menyambangi Kota Bogor untuk melakukan peninjauan langsung pelaksanaan vaksinasi dengan konsep drive thru.

Presiden Jokowi melihat langsung proses vaksinasi. Para penerima vaksin cukup berada di dalam kendaraan mereka. Baik saat tahap registrasi dan skrining, juga dilakukan dari dalam atau di atas kendaraan.

Selanjutnya setelah berbagai persyaratan terpenuhi, maka vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19.

“Dan kita harapkan model-model seperti ini bisa dilakukan di kota lain, provinsi lain. Sehingga akan mempercepat proses vaksinasi di Tanah Air,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di GOR Pajajaran Bogor, Jumat 19 Maret 2021.

Sebanyak 500 penerima vaksin yang terdiri dari petugas pelayanan publik, jemaah haji hingga tokoh agama, menerima vaksin.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara turut didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Jokowi bilang, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan vaksin untuk bisa mencapai herd immunity.

“Misalnya di Kota Makassar (kemarin), di kabupaten Tana Toraja semuanya juga bergerak semuanya. Dan hari ini di Kota Bogor juga dilakukan vaksinasi massal secara besar-besaran baik di sini maupun di tempat yang lain,” kata Jokowi.

Dengan mempercepat proses vaksinasi tersebut, Presiden berharap ke depannya akan muncul kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19 ini.

“Dan kita harapkan dengan semakin banyaknya yang sudah divaksin nanti akan terbentuk herd immunity, kekebalan komunal dan kita harapkan bisa menekan laju penularan COVID yang ada di negara kita,” sambung Kepala Negara.

Pada kesempatan itu, terlihat Jokowi sempat berbincang dengan penerima vaksin. Mereka terlihat datang dari para pegemudi ojek online yang duduk dari motornya, dan satu lagi seorang bapak berbincang dengan Jokowi dari dalam mobil.

Sebelum memantau proses vaksinasi di GOR Pajajaran Bogor, Jokowi juga meninjau pelaksanaan vaksinasi di gedung Puri Begawan.

Reformasi Birokrasi, ASN Harus Ubah Mental Priyayi Jadi Melayani

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Reformasi Birokrasi (RB) sebagai sebuah strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi kebijakan nasional. Agenda reformasi diarahkan pada penataan ulang berbagai penyelenggaraan pemerintahan, antara lain pembenahan terhadap aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia.

Penerapan RB memiliki tiga sasaran utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.

“Salah satu hakekat mendasar dari reformasi birokrasi yakni terletak pada bagaimana menciptakan perubahan pola pikir (mindset) para pemimpin dan seluruh aparatur yang ada.” ujar Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Budi Lelono di acara Internalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Geologi Tahun 2021 hari ini, Kamis (18/3).

Perubahan pola pikir ini akan sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan budaya kerja birokrasi. Selain itu, perubahan pola pikir menjadi tolok ukur dalam menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dan bebas dari KKN, memiliki kinerja yang tinggi, serta mampu melayani publik.

Karena itu, menurut Eko, reformasi birokrasi harus bisa mengubah mental birokrasi yang priyayi menjadi birokrasi yang berorientasi melayani.

“Reformasi birokrasi juga harus membongkar pola pikir dan mentalitas lama aparatur sipil negara sehingga lebih terbuka menyingkapi berbagai tantangan pembangunan yang ada,” tambah Eko.

“Perlu ada kesadaran dan kemauan serius dari aparatur birokrasi agar berkomitmen penuh dalam mewujudkan perubahan pola pikir (mindset) untuk mencapai sasaran program RB,” pungkas Eko.

Sehubungan dengan penerapan perwujudkan Reformasi Birokrasi, khususnya di Badan Geologi, hari ini telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Geologi, yang menjadi awal langkah bersama untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisisien. Kegiatan ini hendaknya tidak sebagai seremoni saja, tetapi benar-benar sebagai langkah awal mewujudkan ‘Good Governance’ di lingkungan Badan Geologi, Kementerian ESDM

Sementara itu, Sekretaris Badan Geologi Ediar Usman menjelaskan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah lanjutan untuk menumbuhkan komitmen perubahan untuk bersama-sama mewujudkan reformasi birokrasi menuju Badan Geologi yang lebih berintegritas, bersih dan bebas dari korupsi, sekaligus meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

“Badan Geologi sebagai Unit Organisasi Kementerian ESDM yang memberikan banyak pelayanan langsung ke masyarakat, sehingga diperlukan dukungan dan komitmen dari pimpinan yang kuat dan dari seluruh pegawai secara konsisten menuju pelayanan kepada masyarakat yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Ediar.

Amankan Cadangan Material, Berkah Beton Sadaya Tbk. Kontrak Suplai Batu dan Pasir Senilai 416 Miliar

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Paska masuk pasar bursa efek, Berkah Beton Sadaya (BBS) Tbk. makin gencar dalam meningkatkan produktifitas berbagai kontrak proyeknya. Untuk menjalankan itu, BBS melakukan berbagai kontrak suplay dalam rangka mengamankan sumber cadangan material kebutuhan poyek. Hal tersebut dilakukan demi melancarkan produktifitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Baru-baru ini BBS juga telah melakukan aksi konsolidasi rekanan dengan menandatangani kontrak suplai batu dan pasir senilai 416 M. Kontrak Kerjasama melibatkan rekanan dua perusahaan yakni PT Sinar Pasogit Quarry (SPQ) dan PT Rimba Jaya Semesta (RJS). Penandatanganan kontrak dilakukan oleh masing-masing direktur dan GM perusahaan pada hari Jumat 19 Maret 2021 di Subang Jawa Barat.

Penandatanganan kontrak pertama antara Berkah Beton Sadaya dengan SPQ meliputi kewajiban rekanan untuk mensuplai pasir cor sebanyak 1.800.000m³ senilai Rp 306 M selama kurun 5 tahun ke depan.

Sementara penandatanganan kontrak kedua dengan PT Rimba Jaya Semesta menyangkut suplai Batu Split sebesar 1.000.000m³ senilai 110 M untuk kurun waktu yang sama.

Hasan Muldhani, Direktur Utama BBS, mengatakan bahwa kontrak suplai ini untuk mengamankan cadangan material demi memenuhi berbagai proyek yang akan dilaksanakan BBS.

“Kerjasama yang kita lakukan dalam rangka mengamankan sumber cadangan material demi memenuhi banyaknya kontrak kerja yang harus dilaksanakan oleh BBS. Hal strategis lain, kontrak ini menjadikan stok kami melimpah sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk terhambat berproduksi,“ kata Hasan.

Hasan juga mengungkapkan bahwa selain mengamankan suplay bahan baku, BBS juga meningkatkan kualitas dan kapasitas fasilitas produksi. Dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), BBS mencanangkan program untuk upgrading progresifitas tim produksi, manajemen, hingga tim pemasaran.

“BBS akan selalu membuat inovasi demi meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. SDM dan infrastruktur perusahaan semua akan melakukan upgrading. Ini demi menjaga kepercayaan publik karena BBS juga sudah melantai di pasar bursa,” ungkap Hasan.

Sebagaimana diketahui BBS telah memutuskan untuk go public. Emiten yang bergerak di bidang industri, konstruksi, perdagangan besar dan penggalian tersebut sudah masuk Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham BEBS.

PT Berkah Beton Sadaya adalah perusahaan terbuka yang telah membuktikan diri sebagai pemain utama bisnis infrastruktur, penggalian dan perdagangan besar. BBS berdiri pada bulan Januari tahun 2019, beralamat Kantor Pusat di Jl Raya Sembung Pagaden KM 9,5 Gunungsari, Pagaden, Subang, Jawa Barat.

Pertanggal 25 Februari 2021 kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi menerbitkan satu Keputusan Dewan Komisioner terkait dengan penetapan efek Syariah nomor KEP-08/D.04/2021 dengan kode saham BEBS.

BBS merupakan perusahaan industri pendukung infrastruktur yang sudah dipercaya selalu memberikan produk dan pelayanan yang terbaik. BBS memiliki visi untuk menjadi perusahaan global terbaik dalam bidang industri pendukung infrastruktur yang terintegrasi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BBS akan terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan mutu dengan terus membina dan membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli dibidangnya.

Didukung oleh tim manajemen yang solid dan personil yang berkualitas, BBS percaya diri untuk menghadapi tantangan dan dinamika bisnis di masa depan. BBS akan terus berkontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan skala nasional maupun global.

“Sejalan dengan berkembangnya produk dan mutu, perusahaan terus berusaha meningkatkan kualitas SDM yang kompeten dan ahli di bidangnya. Dengan SDM yang kompeten dan ahli, PT Berkah Beton Sadaya akan terus berkontribusi dan berperan aktif dalam berbagai pembangunan, proyek swasta maupun pemerintah,” tambah Hasan.

 

PLN Listriki 947 Pelanggan di Kecamatan Sungai Menang Sumsel

Penulis
Sopyan
-
PLN Listriki 947 Pelanggan di Kecamatan Sungai Menang

SuaraPemerintah.id – PLN berhasil mengoperasikan jaringan listrik di Desa Talang Makmur dan Desa Harapan Jaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

Sebelumnya, kedua desa yang berjarak 145 kilometer (km) dari pusat kota Palembang tersebut merupakan desa yang belum berlistrik. Akses menuju lokasi yang terbilang sulit tak menyurutkan niat PLN untuk melayani masyarakat Desa Talang Makmur dan Desa Harapan Jaya, Kecamatan Sungai Menang.

“Sebelum menikmati listrik dari PLN, masyarakat desa menggunakan genset terpusat sebagai penerangan utama mereka. Selain biaya operasional dan pemeliharaan yang mahal, penggunaan genset di Desa tersebut hanya beroperasi selama 12 Jam,” terang Kepala Desa Harapan Jaya, Guntur. Dirinya juga menyampaikan rasa syukur masyarakatnya akan kehadiran listrik di desanya.

Dengan telah beroperasinya listrik di kedua Desa tersebut, maka Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Kabupaten OKI juga meningkat, yang semula 91,44% menjadi 92,05%. Selain itu, PLN juga berharap listrik dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UIW S2JB), Bambang Dwiyanto menyampaikan, kontruksi jaringan ini membutuhkan waktu kurang  lebih 3 Bulan dengan nilai investasi pembangunan  senilai Rp 6.8 Milliar untuk 947 Potensi Pelanggan.

“Semoga dengan beroperasinya Jaringan Listrik ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Menumbuhkan Perekonomian,” pungkas Bambang.

1...4,4324,4334,434...4,871Halaman 4,433 dari 4,871