Beranda blog Halaman 4434

Jadi Penopang Ekonomi Terbesar di Indonesia, Bank BJB Buat Program “bjb PESATkan UMKM”

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – UMKM merupakan salah satu penopang ekonomi terbesar di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat vital bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Terlebih di masa pandemi ini, UMKM memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang tak pasti.

Sayangnya UMKM juga menjadi kelompok yang rentan di tengah situasi ini, tak sedikit UMKM jatuh akibat pandemi. Para pelaku UMKM dituntut untuk lebih kreatif inovatif dalam menjajakan produknya ke masyarakat.

Hal itu karena pada masa pandemi covid-19 dan di era kemajuan teknologi ini, masyarakat lebih memiliki kecenderungan melakukan pembelian melalui marketplace/toko online sehingga para pelaku UMKM harus terus berpacu dengan teknologi terkini jika produknya ingin terus berkembang dan laku di pasaran, karenanya digitalisasi UMKM merupakan hal penting yang harus dilakukan.

Peranan bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan mengembangkan usahanya. Berkenaan dengan kondisi tersebut, dalam rangka mendukung perkembangan UMKM, bank bjb membuat program “bjb PESATkan UMKM”.

Dalam program ini para peserta akan diberikan edukasi mengenai cara mengelola dan mengembangkan usaha dengan baik dan benar, sekaligus memperkenalkan digital marketing agar mereka dapat menerapkan digitalisasi untuk bisa melakukan penjualan melalui platform digital serta media sosial dengan harapan dapat mengoptimalkan bisnis mereka.

Dalam pelatihan tersebut juga para peserta akan diperkenalkan dengan produk serta layanan bank bjb, khususnya produk-produk kredit UMKM untuk pembiayaan dan modal usaha mereka, dan produk digital banking bank bjb.

Selain itu peserta juga diperkenalkan dengan produk bjb DPLK untuk membantu mereka memahami akan pentingnya mempersiapkan masa pensiun. Melalui penggunaan produk dan layanan bank bjb ini, diharapkan para pelaku umkm dapat memanfaatkan teknologi dan peran perbankan untuk dapat berkembang dan memiliki prospek yang baik kedepannya.

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan “bjb PESATkan UMKM” akan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Bentuk penerapan protokol kesehatannya antara lain:

  • Kegiatan diselenggarakan di meeting room hotel yang terjamin kebersihan dan higienitasnya.
  • Pembatasan jumlah peserta sebanyak maksimal 30-50 orang per kegiatan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah.
  • Penyediaan fasilitas termo gun, hand sanitizer serta perlengkapan sterilisasi lain di tempat kegiatan.
  • Penerapan wajib menggunakan masker bagi seluruh peserta dan panitia penyelenggara.

Menteri PPPA Ajak Masyarakat Wujudkan Pemberdayaan Perempuan di Lingkungan Kerja

Penulis
Sopyan
-
Menteri Bintang Ajak Masyarakat Terapkan Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja

SuaraPemerintah.id – Perempuan merupakan pilar penting bagi kemajuan sebuah perusahaan. Oleh karenanya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemberdayaan perempuan dan menerapkan kesetaraan gender di lingkungan kerja. Perempuan juga didorong untuk berani mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan melakukan apa yang mereka percaya itu benar.

“Meskipun saat ini berbagai kemajuan menuju kesetaraan gender telah tercapai, tetapi perjuangan kita masih jauh dari kata selesai. Perjuangan ini hanya dapat dimenangkan dengan membangun kesadaran bagi sesama mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan. Percayalah bahwa perempuan boleh bermimpi untuk dirinya dan meraih mimpinya. Marilah kita mulai perjuangan ini dari diri sendiri. Mari kita membuka wawasan untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender pada kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja,” ujar Menteri Bintang pada Webinar Women in Action: Unleashing The Power Within in Challenging Time.

Menteri Bintang juga mengatakan jika karyawan perempuan diposisikan sebagai aset yang berharga, maka tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan untuk bekerja dan mengembangkan karir serta kapasitasnya, namun juga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, dalam hal reputasi, citra, dan pada akhirnya peningkatan profit.

Senada dengan Menteri Bintang, Co-Chairwoman Citi Indonesia Women’s Network, Vera Sihombing mengatakan perempuan merupakan salah satu pilar kemajuan suatu perusahaan. Oleh karenanya, pihaknya selalu berupaya mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan perempuan bagi perusahaan dan Indonesia.

“Kami senantiasa berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan perempuan bagi perusahaan dan Indonesia. Kami berusaha membantu peningkatan jenjang karir dan pengembangan individu bagi karyawan perempuan untuk memacu potensi diri, mengembangkan kemampuan, minat, dan tujuan profesionalitas, sehingga memberikan pencapaian maksimal dalam aktualisasi diri di dunia pekerjaan. Kami selalu berupaya memberikan perhatian khusus terhadap peranan penting perempuan sebagai salah satu pilar dalam kemajuan perusahaan,” jelas Vera.

Indonesia Investment Authority Risk Director, Marita Alisjahbana dan Chief Policy and Government Relations Gojek, Dyan Shinto Nugroho yang hadir dalam webinar tersebut ikut berbagi pengalamannya di dunia kerja. Mereka sepakat bahwa seorang perempuan penting untuk menjadi diri sendiri, mengungkapkan apa yang dirasakan, dan melakukan apa yang dipercaya itu benar dalam menjalani kehidupan profesional.

“Prinsip penting bagi saya dalam menjalani kehidupan profesional adalah dengan menjadi diri sendiri. Katakanlah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita percaya. Ekspresikan diri kita. Lakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Jangan pernah memberikan sesuatu kurang dari yang terbaik yang bisa kita berikan. Saya sebagai perempuan ketika ragu terhadap sesuatu, selalu berusaha untuk mengungkapkannya,” ungkap Marita.

Marita juga mengatakan bahwa kesetaraan gender merupakan hal penting dan sudah mendarah daging dalam dirinya, karena kesetaraan gender sudah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

“Jika saya merasa hak saya dilanggar, maka saya tidak akan tinggal diam. Kesetaraan gender adalah hak kebebasan memilih, termasuk kebebasan seorang perempuan yang sama dengan setiap orang dan tidak terkotakkan dalam kelompok tertentu. Ambil kesempatan, dunia terbuka untuk perempuan. Lakukan aktualisasi diri, terlepas dari apapun yang dikatakan orang lain. Jangan pernah takut menjadi diri sendiri,” tegas Marita.

Chief Policy and Government Relations Gojek, Dyan Shinto Nugroho juga menjelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan hal penting untuk melakukan apapun demi mencapai suatu tujuan. Selain itu, kesempatan juga harus diberikan kepada siapa pun yang mampu, terlepas dari siapa pun dia.

“Kesetaraan gender adalah ketika bisa melakukan apa yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Kita harus bersama-sama mewujudkan kesetaraan gender, karena ada aspek-aspek yang juga harus diperhitungkan. Hal tersebut seperti memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tetap mengaktualisasikan dirinya walaupun baru melahirkan atau sedang menyusui. Kesempatan harus diberikan kepada siapapun yang mampu, terlepas dari siapapun dia. Kita harus transparan,” ujar Dyan.

Songsong 100 Tahun Pendidikan Tekstil Indonesia, Kemenperin Siapkan PIDI 4.0

Penulis
Sopyan
-
Songsong 100 Tahun Pendidikan Tekstil Indonesia, Kemenperin Siapkan PIDI 4.0

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus untuk memacu pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Hal ini bertujuan untuk mendidik dan meluluskan tenaga kerja di sektor industri yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga dapat berkontribusi meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor manufaktur.

“Salah satu sekolah tinggi vokasi yang dimiliki Kemenperin, yakni Politeknik Sekolah Tinggi Telnologi Tekstil (STTT) Bandung, selama ini telah berperan memasok tenaga kerja terampil untuk sektor industri tesktil dan produk tekstil (TPT) di tanah air,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Arus Gunawan di Jakarta, Minggu (21/3).

Kepala BPSDMI mengemukakan, Politeknik STTT Bandung sudah memasuki usia satu abad. Sejarah Politeknik STTT Bandung diawali dengan pendirian Textiel Inrichting Bandoeng (TIB) pada 1 April 1922 oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Lembaga tersebut didirikan untuk membina industri tekstil dan mempersiapkan tenaga ahli di bidang tekstil, serta mengembangkan teknik dan peralatan pertenunan.

“Sehingga, jika dihitung sejak berdirinya TIB, maka Politeknik STTT Bandung secara de facto akan memasuki usia 100 tahun pada tahun 2022,” ungkap Arus.

TIB juga merupakan cikal bakal berdirinya dua institusi lainnya di lingkungan Kemenperin, yaitu Balai Besar Tekstil yang juga berlokasi di Bandung dan Balai Besar Batik di Yogyakarta.

Di masa ini, Politeknik STTT Bandung sudah matang dalam perannya sebagai pengemban amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus sebagai Centre of Excellence dalam bidang sains dan teknologi tekstil. Hal ini juga diperkuat dengan bidang fesyen yang telah menjadi komoditas pasar yang dengan permintaan yang luar biasa.

“Hal ini memacu kami untuk terus meningkatkan kemampuan Politeknik STTT dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian masyarakat,” ujar Arus.

Guna mendukung amanah melahirkan SDM industri tekstil yang berkualitas, Politeknik STTT Bandung meningkatkan kapasitasnya, antara lain melalui pembaruan mesin-mesin dan peralatan pengujian dengan teknologi terkini agar sesuai dengan standar peralatan yang digunakan di industri.

Selain itu, meningkatkan kualitas SDM pengajar, meningkatkan kerja sama dengan institusi di dalam dan luar negeri, memperbanyak akses untuk penelitian serta sinergi dengan Balai Besar Tekstil sebagai pusat riset tekstil maupun industri TPT terkait.

Pencapaian 100 tahun pendidikan tekstil Indonesia harus menjadi titik awal bagi Politeknik STTT Bandung dalam mengembalikan kejayaan tektsil Indonesia dan ikut serta dalam mewarnai industri tekstil dunia.

“BPSDMI mendukung peran STTT Bandung dalam penerapan industri 4.0 dengan membangun dan mengembangkan satelit digital Pusat Inovasi Digital Industri (PIDI) 4.0 di bidang tekstil dan apparel,” ujar Arus.

Menurutnya, satelit digital Politeknik STTT Bandung akan menjadi showcase industri 4.0 di bidang tekstil sekaligus research center pengembangan industri 4.0, khususnya functional textile.

Selanjutnya, menjadi pusat pendidikan tekstil dan pusat kerja sama industri 4.0. Satelit digital Politeknik STTT Bandung memiliki lima pilar utama, yaitu showcase, capability, ecosystem, delivery, dan pemanfaatan teknologi.

Direktur Politeknik STTT Bandung, Tina Martina menjelaskan, dengan satelit digital PIDI 4.0 tersebut, dapat dipraktikkan proses produksi TPT dengan teknologi industri 4.0, mulai dari pengukuran tubuh menggunakan body scanner yang memiliki 20 sensor terpasang, kemudian memanfaatkan software CAD untuk membuat pola digital printing, lalu mesin auto cutting yang berfungsi memotong kain menjadi panel garmen, serta mesin jahit untuk proses assembly.

“Teknologi 4.0 yang diterapkan antara lain digital SOP, augmented for maintenance, realtime critical parameter, IOT & digital twin, OEE dashboard, shop floor management, digital input pass/fail, QR code & trace ability operator, serta virtual reality tour yang terintegrasi dengan mesin-mesin di knitting integration smart laboratory dan dyeing finishing integration smart laboratory,” papar Tina.

Politeknik STTT Bandung berhasil menjadi Politeknik ketujuh di Indonesia yang meraih predikat akreditasi A. Peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan dengan mendekatkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Pada tahun 2018 kami pun mengembangakan kurikulum dual system yang link and match antara proses pembelajaran di kampus dengan produksi di industri.

“Dalam lima tahun terakhir ini, kami berhasil mengembangakan pendidikan ke arah vertikal dengan pendirian program Magister Terapan pada tahun 2018 dengan didukung pembangunan gedung Magister Terapan yang memiliki fasilitas riset yang memadai,” jelas Tina.

Peringatan seratus tahun Pendidikan Tekstil di Indonesia menjadi istimewa karena sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang industri nasional.

“Politeknik STTT Bandung pada usianya yang ke 100 ingin menjadi bagian dari pencapaian cita-cita tersebut, khususnya di bidang penyediaan SDM industri terdidik yang terampil dan andal, maupun dalam pengembangan sains dan teknologi tekstil serta feyen di Indonesia, bahkan dunia,” pungkas Tina.

Ajak Masyarakat Gemari Olahan Ikan, KKP Beri Cara Tingkatkan Konsumsi Ikan

Penulis
Sopyan
-
Ajak Masyarakat Gemari Olahan Ikan, KKP Beri Cara Tingkatkan Konsumsi Ikan

SuaraPemerintah.id – Tak melulu dihidangkan secara utuh usai ditangkap, mengonsumsi ikan kini bisa dilakukan dengan adanya beragam produk seperti siomay ikan Ekanita, Probolinggo. Siomay unik ini berbahan baku ikan jenggelek atau gabus laut, yang biasanya dijadikan ikan asin dan kerupuk oleh masyarakat setempat.

Hal ini membuktikan bahwa dengan diolah, ikan menjadi lebih menarik untuk dikonsumsi dan memiliki daya tahan yang lebih lama serta praktis penyajiannya.

“Produk-produk olahan ikan yang praktis dan mempunyai daya simpan yang lebih lama  sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan protein ikan bagi masyarakat berbagai kalangan. Selain bisa meningkatkan konsumsi ikan, juga untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk berinovasi menyajikan menu ikan dalam keluarganya,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, saat safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin di Kabupaten Probolinggo, Minggu (21/3/2021).

Total, sebanyak 1.000 paket Gemarikan disebar untuk 4 kecamatan di daerah yang terletak di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur tersebut.

Paket ini berisi enam jenis produk olahan seperti ikan lele bumbu, dendeng ikan, ikan layang asap, bandeng presto, pentol ikan dan siomay ikan. Tak hanya itu, melalui Gemarikan, KKP mengajak warga di Kecamatan Dringu, Krucil, Tiris dan Kraksan untuk mengetahui manfaat dan kandungan gizi ikan lele, bandeng, serta berbagi resep masakan ikan lele.

“Kita sampaikan juga ciri ikan segar, dan berbagi soal ikan lokal vs ikan salmon, serta cara penanganan ikan segar yang baik dan benar. Karena kita ingin masyarakat merasakan manfaat maksimal dari ikan,” urai Artati.

Melalui Gemarikan, Artati juga ingin mengajak masyarakat untuk bangga dengan buatan Indonesia, terutama produk buatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dan Gemarikan yang digelar tiap tahun ini, menjadi salah satu cara KKP untuk konsisten mendukung UMKM perikanan.

“Membeli produk olahan UMKM setempat pada setiap kampanye Gemarikan  di daerah adalah salah satu upaya KKP untuk membantu menyerap hasil produksi mereka sekaligus sebagai sarana promosi untuk mengenalkan produk produk tersebut  ke masyarakat sekitar,” terangnya.

Hasan menambahkan, “Program Gemarikan ini nawaitu-nya sederhana, yang pertama tidak dibagikan setiap bulan. Karena ini bagian dari mengingatkan masyarakat yang lupa agar belanja yang tepat dan makannya makanan yang bergizi (ikan).”

Yang kedua, Hasan mengingatkan kepada kita bahwa tetangga sekitar kita ada yang profesinya sebagai nelayan, sehingga belilah ikan di mereka.

Sementara Candra, perwakilan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) ikan asap Probolinggo mengaku merasa senang dan bangga dengan Gemarikan. Menurutnya, gerakan ini bisa menjadi media promosi bagi produk UMKM lokal agar makin dikenal.

“Kami bangga bahwa produk kami dipilih untuk dibagikan pada saat kampanye Gemarikan. Mudah mudahan dari kegiatan ini produk kami lebih dikenal oleh masyarakat Probolinggo,” ujar Candra.

Sebagai informasi, kendati memiliki garis pantai mencapai 55,3 km, konsumsi ikan (AKI) Kabupaten Probolinggo belum merata lantaran banyak warga yang tinggal di perbukitan dan penggunungan yang jauh dari sentra produksi perikanan.

Berdasarkan data Susenas (2019), angka konsumsi ikan (AKI) Provinsi Jawa Timur sebesar 38,6 kg/kapita setara ikan utuh segar, dan AKI Kabupaten Probolinggo tahun 2019 menurut Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo mencatat sekitar 33,35 kg/kapita.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pasokan ikan tetap aman jelang Ramadhan hingga lebaran mendatang.

Bahkan, dia menegaskan KKP telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pasokan tetap aman dan mengantisipasi tingginya harga ikan, seperti peningkatan produksi perikanan budidaya, memberikan fasilitas cold storage dan kendaraan berpendingin, pengembangan koridor logistik ikan, melakukan implementasi sistem resi gudang komoditas ikan, serta menggelar bazar atau pasar ikan murah secara online dan offline bekerjasama dengan instansi terkait.

BGR Logistics Resmikan Warung Pangan Mart Pertama

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics meresmikan Warung Pangan Mart (WP) 0001 pertama di Indonesia yang berada di lantai satu Kantor Pusat BGR Logistics, Jakarta, Kamis (18/3).

Peresmian Warung Pangan Mart 0001 dilakukan oleh Direktur Utama BGR Logistics M Kuncoro Wibowo yang didampingi jajaran direksi BGR Logistics dengan tetap menerapkan protokol covid-19.

Kuncoro menyampaikan WP Mart 0001 merupakan pionir lahirnya WP Mart lainnya di Indonesia yang bertujuan untuk membantu para UMKM dan pemilik usaha warung agar mampu dan memiliki daya saing yang lebih dengan kompetitornya.

Kuncoro mengatakan semua transaksi pada WP Mart cashless melalui aplikasi Warung Pangan dengan menggandeng Perbankan seperti BRI, Mandiri, BNI, BCA serta e-wallet LinkAja dan DANA.

“WP Mart menyediakan produk-produk asli buatan Indonesia dalam mendukung program Bangga Buatan Indonesia seperti produk-produk pangan dari BUMN Klaster Pangan seperti RNI, Perindo, Perinus, Garam, Pertani, SHS, PPI, Berdikari serta produk-produk pangan lainnya dari supplier lokal,” ujar Kuncoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/3).

Kuncoro mengatakan BGR Logistics sebagai BUMN logistik di Indonesia terus berupaya berperan aktif dalam mendukung pemerintah untuk memulihkan perekonomian di Indonesia.

Bersama Kementeriaan Koperasi & UKM dan Kementerian BUMN, lanjut Kuncoro, BGR Logistics melalui aplikasi Warung Pangan dan Warung Pangan Mart membantu UMKM dan pemilik usaha warung untuk bangkit.

Kuncoro menyampaikan sektor UMKM di Indonesia memiliki sumbangsih dengan prosentase besar bagi perekonomian Indonesia.

“Saya berharap melalui aplikasi Warung Pangan serta dicetuskannya Warung Pangan Mart dapat menjadikan contoh bagi 15 ribu warung UMKM yang saat ini telah tergabung menjadi mitra warung pangan, serta memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi demi terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia,” kata Kuncoro.

Hadirnya Warung Pangan dapat menjadi salahsatu alternatif solusi dalam melakukan transformasi bisnis model UMKM di wilayah Jogja untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, memenuhi stok bahan pangan bagi para UMKM yang memiliki usaha warung.

“Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa berupaya untuk membangkitkan dan menggerakkan roda perekonomian pelaku UMKM di wilayah Jogja. Kami selalu bergandengan tangan bersama Pemerintah Pusat dalam upaya pemulihan ekonomi ini, termasuk didalamnya menjalankan revitalisasi kualitas SDM dan kelembagaan usaha menuju go digital agar mereka dapat bertahan dan tetap kreatif berbelanja kebutuhan produksi serta tangguh dalam memasarkan produk secara online,” Jelas Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A (Kepala Dinas Koperasi & UKM Daerah Istimewa Yogyakarta).

Irma Setyowati menjelaskan bahwa aplikasi Warung Pangan dengan tagline “Belanja Mudah Diantar Sampai Rumah” sangat pro UMKM untuk menjembatani antara Hulu yaitu para Petani, Peternak dan Nelayan dengan Hilir yaitu UMKM atau Pemilik Usaha Warung.

“Setelah Launching pada Agustus 2020 untuk daerah Jabodetabek dan Bandung, kami melilhat bahwa memang tidak hanya UMKM di daerah itu saja yang membutuhkan kemudahan dalam mendapatkan stok bahan pangan,” ujarnya.

Warung Pangan memiliki fitur yang dapat dimanfaatkan mitranya untuk mengembangkan usaha warungnya seperti WP Asik, WP Fund dan WP Bayar Nanti. Selain itu, juga memiliki berbagai pilihan cara pembayaran seperti COD, pembayaran non tunai melalui Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA serta DANA dan LinkAja!.

PPKM Yogyakarta Diperpanjang Lagi, Pertunjukan Seni Budaya Sudah Bisa Digelar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemda DIY memastikan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro atau PPKM mikro di DIY yang sebelumnya berlaku pada 9-22 Maret 2021 akan kembali diperpanjang hingga 5 April mendatang.

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) virtual tentang evaluasi PPKM mikro di Jawa-Bali, Kamis (18/3/2021). Salah satu pertimbangan PPKM mikro diperpanjang karena kebijakan ini dianggap efektif menekan jumlah kasus Covid-19.

“Karena PPKM dirasa dan dipandang bisa menekan angka konfirmasi, sehingga dilanjutkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (18/3/2021) sore.

Aji menjelaskan dalam perpanjangan kali ini terdapat aturan baru, yaitu diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka untuk tingkat perguruan tinggi.

Pertunjukan seni budaya juga boleh digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah penonton maksimal 25 persen dari kapasitas tempat.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menargetkan sektor pariwisata di Sleman harus mulai bangkit tahun ini. Menurut dia, sektor pariwisata menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 25 persen. Namun adanya pandemi Covid-19 ini sektor pariwisata juga merasakan imbasnya.

Hal ini terbukti dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sleman. Pada 2018, jumlah kunjungan sebanyak 8 juta wisatawan, pada 2019 sebanyak 10 juta wisatawan dan pada 2020 lalu kunjungan menurun menjadi 4 juta wisatawan.

“Kami akan berdiskusi terkait pariwisata di Kabupaten Sleman untuk dipersiapkan sebaik mungkin,” kata Purnomo.

Menurut dia, diperlukan inovasi untuk lebih mengangkat pariwisata di Kabupaten Sleman. Ia juga berharap sektor pariwisata terus berkolaborasi dengan sektor lainnya guna menggali potensi untuk dikembangkan ke depan.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Suci Iriani mengatakan bahwa kebangkitan sektor pariwisata dapat membantu mengangkat subsektor lainnya seperti UKM, bidang jasa dan lainnya. Menurut dia, saat ini Sleman sedang mengembangkan Sport Tourism.

Event yang telah berjalan, yaitu Sleman Temple Run dan Tour de Prambanan. “Kami berharap event Sleman Temple Run pada tahun ini tetap bisa dilaksanakan untuk menarik minat wisatawan datang ke Sleman,” kata Suci.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi juga mengantisipasi agar pertumbuhan ekonomi tahun ini tak jeblok lagi seperti 2020 gara gara geliat sektor wisata hancur akibat merebaknya Covid-19. Pandemi telah jadi pukulan telak bagi Yogyakarta yang denyut nadi ekonominya sangat bergantung dengan aktivitas pariwisata.

Blangkon Jateng, Komitmen Pemprov Jateng Kembangkan UMKM dan Cegah Korupsi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo baru saja meresmikan kehadiran marketplace yang dikhususkan bagi Usaha Kecil dan Mikro bernama “Blangkon Jateng”.

Marketplace tersebut dihadirkan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam mendukung pengembangan UMKM disana.

Aplikasi yang dapat diakses melalui blangkonjateng.jatengprov.go.id itu, adalah hasil kerja sama dengan PT Brilliant eCommerce Berjaya.

Untuk tahap awal, Blangkon Jateng diprioritaskan pada UKM sektor usaha makan dan minum. Hal itu diwujudkan dengan proses sosialisasi yang telah diikuti 273 UKM dan pelatihan yang bergulir hingga 19 Maret 2021.

Dengan aplikasi tersebut, Pemprov Jateng berharap bisa mendorong UKM Go Digital. Selain itu, penggunaan marketplace pun bisa dimaksimalkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

“Kelebihan Blangkon Jateng banyak sekali. Di antaranya pengembangan UKM lokal, pelacakan pembayaran, terintegrasi dengan Bank Jateng. Selain itu, bisa negoisasi harga langsung sehingga efisien dalam proses kerja. Perbandingan harga antar penyedia pun lebih mudah. Upaya ini merupakan ikhtiar untuk membantu UKM, agar perekenomian Jateng bisa kembali rebound,” jelas Ganjar.

Guna memaksimalkan hal itu, pelatihan juga ditujukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Total, sebanyak 49 SKPD dengan 98 peserta yang telah mengikuti pelatihan yang menyasar pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu.

“Pengadaan langsung dengan nilai Rp50 juta sampai Rp200 juta, telah kami laksanakan melalui SPSE. Kami juga telah menggandeng pihak ketiga untuk membentuk Blangkon Jateng atau Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah yang dikhususkan bagi UKM, agar bisa mengikuti pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan Rp50 juta,” ujarnya.

Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jateng, terutama aplikasi Blangkon Jateng. Ia menyebut, hal ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

“Blangkon Jateng kami harap aplikasi bisa jadi centre of excellentnya pembelanjuaan barang dan jasa secara langsung via daring. Tidak hanya Pemprov Jateng, tapi acuan dari pemda tingkat dua, bahkan mungkin contoh bagi provinsi lain,” urainya.

Herda menyebut, tahun 2021 pemerintah daerah wajib untuk mengalokasikan 40% anggaran Pembelian Barang dan Jasanya untuk sektor Koperasi dan UMKM. Hal itu sesuai dengan terbitnya PP no. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Perpres 12.

Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya untuk mengelola dengan baik anggaran yang cukup besar ini agar tidak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu Stranas PK mendorong pemprov Jateng untuk terus meningkatkan transaksi elektronik terkait pengadaan barang dan jasa.

Mulai dari pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE). Ikhtiar ini adalah upaya menutup celah terjadinya korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang cukup besar di Pemprov Jawa Tengah.

“Stranas PK terus mendorong setiap Pemerintah Provinsi untuk ikut menggalakan aksi pencegahan korupsi yang tertuang dalam Perpres No 54 Tahun 2018, dengan fokus pada Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi, kami harapkan dengan kerja sama dan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi maupun daerah upaya pencegahan korupsi di Indonesia dapat terlaksana dengan baik,” jelas Herda

Blangkon Jateng diresmikan dalam Rapat Persiapan Penerapan E-Payment, E-Katalog Lokal, dan E-Marketplace, Kamis (18/3). Pembahasan rapat tersebut menegaskan tentang komitmen Pemprov Jateng terhadap Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022.

Rapat yang dihadiri Koordinator Harian Stranas PK Herda Helmijaya, Ganjar mengatakan bahwa salah satu fokus Stranas PK 2021-2022 adalah pada keuangan negara.

Di Jateng, implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui tiga keluaran (output) yakni, pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE).

Terkait E-Payment, telah diteken Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/1430/2017 tentang transaksi nontunai. Adapula, Pergub Jateng Nomor 55 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan APBD Jawa Tengah.

“Di Jawa Tengah, kami telah menerapkan Cash Management System (CMS) untuk pembayaran gaji dan honorarium. Sedangkan, untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari Rp 50 juta, kami menggunakan transfer payment,” terang Ganjar.

Terkait pemanfaatan E-Katalog Lokal, imbuhnya, saat ini telah ditayangkan empat komoditas, guna pengadaan barang dan jasa. Keempat komoditas itu adalah Hotmix Bahan Asbuton CPHMA, pupuk KNO3, pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan.

Sementara itu, dua komoditas lain marka jalan thermosplastic dan Rumah Sederhana (Ruspin), sedang dalam proses tayang.

Terkait Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE), Pemprov Jateng telah melakukannya melalui format Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Selain itu, dilakukan pula kerja sama dengan pihak ketiga, untuk membentuk  yang diberi nama “Blangkon Jateng”.

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini telah memenuhi dua komoditas wajib dari total lima komoditas, pada Stranas PK 2021-2022. Yang telah terpenuhi adalah pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan. Untuk alat tulis kantor, makan dan minum serta seragam, kami berkomitmen segera memenuhinya,” imbuh Ganjar.

Mewakili Jokowi, Menteri PUPR Basuki Resmikan Jalan Tol Layang AP Pettarani Makassar

Penulis
Andik Irwanto
-
Mewakili Jokowi, Menteri PUPR Basuki Resmikan Jalan Tol Layang AP Pettarani Makassar

SuaraPemerintah.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia Basuki Hadimuljono meresmikan Jalan Tol Layang AP Pettarani Makassar ditandai penandatanganan prasasti di Makassar. Tol ini sebagai solusi mengurai kemacetan lalulintas yang selama ini terjadi jalan arteri sekitar kawasan Panakukang dan Rappocini.

Dalam peresmian ini sebenarnya Basuki hadir mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya telah dijadwalkan untuk meresmikan langsung penggunaan Jalan Tol Layang pada kunjungan kerjanya yang juga berlangsung hari ini, Kamis, (18/3) di Sulawesi Selatan.

Hal ini dikatakan oleh Basuki saat memberi sambutan saat peresmian berlangsung, Kamis, 18 Maret 2021.

“Mohon maaf atas keterlambatan peresmian ini, karena memang sudah lama direncanakan oleh beliau (Presiden Jokowi) untuk diresmikan, namun pada saat ini kami mewakili beliau,” kata Basuki.

Sementara pada kunjungan kerja ke Sulsel Presiden Jokowi, telah meresmikan Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja sekaligus menyaksikan proses vaksinasi pada Kamis pagi. Selanjutnya, kembali ke Makassar untuk mengunjungi pelaksanaan Festival Vaksinasi Kota Makassar dan meresmikan Kolam Regulasi Nipa-nipa di Kabupaten Gowa.

Basuki mengatakan Jokowi juga akan mengecek langsung jalan Tol Layang AP Pettarani ini setelah peresmian Kolam Regulasi Nipa-nipa di Kabupaten Gowa.

“Nanti Presiden akan lewat sini mengecek, setelah dari Nipa-nipa, karena kalau mau ke bandara lewat sini,” tambah dia.

Peresmian ini menandakan Jalan Tol Layang Kota Makassar telah dapat dioperasikan dan dimanfaatkan secara penuh, khususnya pada berbagai kegiatan produktif masyarakat.

“Ini sudah bisa digunakan, lagian juga sudah lama jadi tidak ada sosialisasi lagi, mungkin biasanya satu minggu masih gratis, lalu bisa langsung dioperasikan,” lanjut Basuki.

Tol Layang sepanjang 4,3 KM tersebut  akan menjadi ikon baru bagi Kota Makassar karena menjadi pertama di kawasan Indonesia Timur. Pada pembangunannya, pemerintah menggelontorkan anggaran dengan nilai investasi sebesar Rp2,316 triliun.

Terkait investasi, Basuki mengemukakan pemerintah khususnya Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur dan finansial yang menguntungkan, diutamakan untuk swasta.

Pembangunan Jalan Tol Layang merupakan salah satu contoh konstribusi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.

PT Marga Utama Nusantara melalui anak usahanya PT Makassar Metro Network (MMN) bersama pemerintah daerah dan didukung pemerintah pusat menginisiasi pembangunan ini guna mendukung sistem perekonomian dan mobilitas daerah tersebut sekaligus sebagai fasilitas pendukung kemajuan Kota Makassar dan sekitarnya.

“Terimakasih kepada wali kota, Nusantara Infrastruktur, dan masyarakat yang harus melewati jalur tol dan telah bekerjasama menyelesaikan tol ini. Karena saat pembangunan pasti ada penderitaan, mulai debu, macet dan sekarang sudah jadi pasti kenikmatan,” urainya.

Tol Layang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan lalulintas yang selkama ini terjadi jalan arteri sekitar kawasan Panakukang dan Rappocini. (red/pen)

BI Putuskan Berlakukan Giro RIM/RIM Syariah Berjalan Dibawah 75% Pada 1 Mei 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
BI Putuskan Berlakukan Giro RIM/RIM Syariah Berjalan Dibawah 75% Pada 1 Mei 2021

SuaraPemerintah.id – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memutuskan untuk memberlakukan kembali secara bertahap disinsentif berupa penerapan kewajiban Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah) mulai Mei 2021. Maka pemberlakuan Giro RIM/RIM Syariah akan mulai berjalan untuk bank dengan RIM/RIM Syariah di bawah 75 persen pada 1 Mei 2021.

Hal ini dipaparkan oleh Perry Warjiyo dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021. Pihaknya memastikan kebijakan ini diterapkan lagi untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha.

“Tahun lalu kita tidak berlakukan karena kita mendorong pelonggaran likuiditas. Sekarang likuiditas terjaga, sudah saatnya bank ikut pemerintah, BI, OJK dan KSSK untuk mendorong kredit,” kata Perry.

Dengan adanya ketentuan ini, kata dia, maka pemberlakuan Giro RIM/RIM Syariah akan mulai berjalan untuk bank dengan RIM/RIM Syariah di bawah 75 persen pada 1 Mei 2021. Sementara itu, untuk bank dengan RIM/RIM Syariah di bawah 80 persen, kebijakan ini berlaku pada 1 September 2021 dan bank dengan RIM/RIM Syariah di bawah 84 persen berlaku sejak 1 Januari 2022.

Berdasarkan lampiran BI, disinsentif ini mencakup empat skema yaitu sebesar 0,15, bagi bank dengan rasio kredit bermasalah (NPL/NPF) bruto di bawah 5 persen dan Kewajiban Penyertaan Modal Minimum (KPMM) di atas 19 persen. Kemudian, sebesar 0,10, bagi bank dengan rasio NPL/NPF bruto di bawah 5 persen dan KPMM di atas 14 persen hingga sama dengan 19 persen.

Selanjutnya, sebesar 0,00, bagi bank dengan rasio NPL/NPF bruto di bawah 5 persen dan KPMM di bawah atau sama dengan 14 persen, serta bank dengan rasio NPL/NPF bruto di atas atau sama dengan 5 persen.

“Kebijakan ini tidak diberlakukan bagi bank-bank dengan rasio kecukupan modal (CAR) di bawah 14 persen maupun NPL bruto di bawah 5 persen,” katanya.

Dalam kesempatan ini, BI juga memutuskan untuk memasukkan wesel ekspor sebagai komponen pembiayaan untuk mendorong kinerja ekspor dan mendukung pemulihan ekonomi dengan penghitungan RIM/RIM Syariah 84 persen-94 persen.

Di sis lain BI mengharapkan bank-bank bisa mempercepat lagi penurunan suku bunga kredit untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional.

“Penurunan suku bunga kebijakan moneter dan longgarnya likuiditas mendorong suku bunga terus menurun, meski penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong,” katanya. (red/pen)

Airlangga Harapkan Rakernas PHRI Mendukung Kebijakan Pemerintah Untuk Sektor Pariwisata

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga Harapkan Rakernas PHRI Mendukung Kebijakan Pemerintah Untuk Sektor Pariwisata

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengharapkan hasil Rakernas PHRI ini dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk sektor pariwisata. Memberikan masukan yang kongkrit dan accountable untuk mendukung program yang sedang direncanakan ini agar segera terealisasi.

Hal ini diungkapkan oleh Airlangga Hartarto, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia secara virtual, Kamis, 18 Maret 2021 .

“Pemerintah melihat bahwa sektor pariwisata memiliki outlook yang bagus tetapi cashflow nya tidak ada. Maka dari itu, pemberian modal kerja dan alternatif sisi supply dan demand sedang direncanakan. Saya berharap, hasil Rakernas PHRI ini dapat memberikan masukan yang kongkrit dan accountable untuk mendukung program yang sedang direncanakan ini agar segera terealisasi,” kata Airlangga.

Integrasi sisi supply, demand, dan percepatan vaksinasi menjadi kunci dukungan Pemerintah untuk sektor Perhotelan dan Pariwisata. Dari sisi supply, Pemerintah berencana memberikan modal kerja mendukung pembiayaan minimum untuk pemeliharaan hotel agar siap dan layak beroperasi.

Dari sisi demand, terdapat alternatif Voucher Paket Wisata untuk tenaga kesehatan sebagai penghargaan untuk tenaga kesehatan dan Voucher Paket Wisata + Vaksin Gotong Royong bagi perusahaan peserta vaksin gotong royong. Perusahaan tersebut juga berhak mendapat diskon/voucher paket wisata untuk karyawannya atau diskon paket conference/rapat di hotel.

Perkembangan kasus aktif selama PPKM Mikro pada pekan 8 – 14 Maret 2021 mengalami tren penurunan dibanding pekan sebelumnya. Airlangga juga menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren perbaikan.

Begitu juga dengan membaiknya berbagai indikator pariwisata yang sejalan dengan kebijakan seperti kebijakan protokol kesehatan yang mengacu pada Cleanliness, Healthiness, Safety, Environment Sustainability (CHSE) di destinasi wisata, program hibah dan bantuan insentif Pemerintah, serta kampanye #InDOnesiaCARE sebagai strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan publik.

“Saya mengapresiasi kegiatan Rakernas ini karena merupakan konsolidasi yang sedang dibutuhkan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata,” pungkas Menko Airlangga.

Kebijakan Strategis APBN 2021 mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Pada sektor pariwisata, terdapat 14,2 triliun rupiah untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus 5 kawasan super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang) serta pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). (red/pen)

1...4,4334,4344,435...4,871Halaman 4,434 dari 4,871