Beranda blog Halaman 4435

Resmikan Kolam Regulasi Nipa-Nipa, Presiden : Makassar Bisa Bebas Genangan dan Banjir

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka meresmikan Kolam Regulasi Nipa-Nipa yang merupakan fasilitas pengolahan atau pengaturan air.

Selain meresmikan, Presiden Jokowi juga melakukan peninjauan infrastruktur pengendalian banjir di Kota Makassar tersebut.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Kolam Regulasi Nipa-Nipa sore hari ini saya resmikan,” katanya, Kamis (18/3/2021).

“Alhamdulillah hari ini kita akan resmikan, kita operasikan, karena telah selesai dibangun selama 5 tahun yaitu kolam regulasi Nipa-Nipa. Ini adalah kolam untuk pengaturan air, pengaturan terutama banjir dan genangan yang ada di kota Makassar,” kata Jokowi saat berada di lokasi.

Hampir sama dengan waduk, kolam Nipa- Nipa menelan biaya hingga Rp 320 miliar dan bisa menampung 2,7 juta meter kubik.

Berdiri di lahan 83 hektare, Jokowi juga mengatakan, bahwa dirinya baru saja dicurhati oleh Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang juga adik dari mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Tadi pak Gubernur masih meminta banyak sekali hal-hal yang kurang di Sulawesi Selatan. Padahal pagi tadi baru saja kita resmikan bandara Tana Toraja yang hampir Rp 1 triliun. Ada juga beberapa waduk yang ada di Sulawesi Selatan mungkin tahun ini juga akan kita resmikan,” ujar Presiden Jokowi.

Kolam regulasi, kata Jokowi, berada di 3 wilayah, sementara yang satu lagi berada di Kabupaten Maros. Rencananya infrastruktur serupa bakal dibangun di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Tallo.

“Sehingga ini bisa mengurangi banjir dari yang sebelumnya kurang lebih 45 persen. Sangat berfungsi sekali,” kata Presiden Jokowi.

“Sehingga kota Makassar kita harapkan bisa bebas dari genangan dan banjir,  bebas dari air yang biasanya meluap dari dari DAS Tallo ini. Karena sekarang diatur dan dikendalikan oleh kolam regulasi nipa-nipa ini,” sambungnya.

Jokowi berharap, pembangunan infrastruktur di Makassar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan daya dukung dan kemajuan di Sulsel dan sekitarnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga berjanji akan menyuruh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk bisa menyelesaikan lebih lanjut pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di Sulawesi Selatan ke depan. Misalnya, Makassar Newport.

Begitu juga dengan Menteri BUMN Erick Thohir agar Makassar Newport dapat segera beroperasi dan berfungsi. Sebab, infrastruktur itu penting untuk konektivitas daerah Indonesia timur.

“Itu akan menjadi jadi hub Indonesia bagian timur,” pungkasnya.

Dubes Indonesia di Inggris Pertimbangkan Tiga Opsi Ditarikknya Indonesia dari All England 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Dubes Indonesia di Inggris Pertimbangkan Tiga Opsi Ditarikknya Indonesia dari All England 2021

SuaraPemerintah.id – Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Inggris Desra Percaya tidak menginginkan isu diberhentikannya tim bulu tangkis Indonesia dari turnamen All England 2021 yang berkaitan dengan dugaan COVID-19, menghambat perkembangan hubungan bilateral yang baik antar kedua negara. Lantas ia layangkan protes dan berikan tiga opsi yang dapat dilakukan dalam kasus tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Desra saat menyampaikan keterangan pers virtual, Kamis, 18 Maret 2021. Desra merasakan kekecewaan mendalam atas penarikan tim Indonesia dalam turnamen All England, serta dugaan ketidakdilan yang mereka alami.

“Saya katakan bahwa badminton ini memang asalnya dari Inggris, tetapi jangan lupa ratusan juta penggemarnya adalah dari Indonesia,” kata Desra.

Hal tersebut Desra sampaikan kepada pemerintah Inggris serta dalam surat yang dilayangkannya kepada Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) Poul-Erik Hoyer Larsen dan Kepala Eksekutif Badminton England. Surat tersebut berisi kekecewaan mendalam atas penarikan tim Indonesia dalam turnamen All England, serta dugaan ketidakdilan yang mereka alami.

Pasalnya, keputusan untuk menarik partisipasi tim Indonesia dari turnamen All England dilakukan dengan sangat cepat. Di mana setelah otoritas kesehatan Inggris (NHS) mengetahui terdapat seseorang yang dikonfirmasi positif COVID-19 dalam pesawat yang sama dengan yang ditumpangi tim Indonesia dalam penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada 13 Maret 2021.

Padahal, itu bukanlah kasus pertama terkait COVID-19 yang terjadi selama turnamen. Pada Rabu (17/3), laga pembuka turnamen All England sempat tertunda setelah beberapa atlet dari India, Thailand, dan Denmark diindikasikan tertular COVID-19.

Namun, BWF sebagai penyelenggara langsung melakukan tes PCR ulang kepada tim dari tiga negara tersebut dan setelah hasil tes keluar negatif, mereka diizinkan melanjutkan kompetisi. Sementara tim Indonesia tidak diberi kesempatan untuk dites ulang, melainkan harus langsung menjalani isolasi mandiri selama 10 hari.

Kejadian ini, menurut Dubes Desra, sangat mengecewakan dan membuat marah publik Indonesia karena tim bulu tangkis Indonesia telah lama berlatih untuk bertanding dalam kompetisi itu dan selalu mematuhi seluruh protokol kesehatan yang disyaratkan.

“Dalam surat saya minta klarifikasi mengenai status dari pemain negara lain yang berada dalam satu pesawat. Kita kecewa ini kok penyelenggara begitu menerima surel (dari NHS) langsung percaya dan tidak berupaya untuk mencari solusi supaya tidak timbul apa yang dikatakan sebagai diskriminasi dan perlakuan tidak adil,” kata Desra.

Untuk menyikapi isu ini, Dubes Desra telah berbicara dengan Kepala Departemen Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Inggris Sarah Cooke agar otoritas Inggris mempertimbangkan tiga opsi yang dapat dilakukan yaitu pertama, segera melakukan tes usap PCR kepada tim Indonesia yang hasilnya akan menunjukkan bisa atau tidaknya mereka untuk dapat melanjutkan kompetisi.

Kedua, menghentikan sementara turnamen All England agar seluruh tim peserta dapat menjalani isolasi mandiri karena para atlet dan pendukung tim Indonesia sudah berinteraksi dengan banyak negara selama lima hari pertama turnamen berlangsung. Semua tim diperlakukan sama dengan diisolasi terlebih dahulu selama 10 hari sebelum dimulai lagi.

“Jadi semua (tim) diberikan perlakuan yang sama, dan setelah (isolasi selama) 10 hari dimulai lagi pertandingan itu. Ini seperti yang pernah dilakukan dalam (turnamen tenis) Australian Open di Melbourne,” tutur Desra.

Selain opsi tersebut, Indonesia juga menawarkan opsi yang paling ekstrem yaitu agar turnamen All England dihentikan sepenuhnya mengingat kepentingan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh atlet, termasuk atlet Indonesia. (red/pen)

Menristek Serahkan GeNose ke MUI Agar Ditempatkan di Masjid-Masjid

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menteristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro menyerahkan alat deteksi Covid-19, GeNose C19, kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kantor Dewan Pimpinan MUI, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Menristek berharap GeNose bisa mendapatkan dukungan penuh dari MUI dan masyarakat dalam rangka mendukung inovasi anak bangsa yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat Indonesia terutama di tengah pandemi.

“Kita berharap GeNose C19 dapat segera digunakan masjid-masjid, mengingat sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, sehingga akan sangat membantu para umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah salat tarawih,” kata Bambang saat menyerahkan GeNose kepada Ketua MUI Miftachul Akhyar.

Menristek mengatakan pandemi adalah momentum penguatan integrasi keilmuan dan kolaborasi riset dan inovasi di Tanah Air.

Menurutnya, riset ke depan hendaknya dilaksanakan tidak hanya berdasarkan keinginan peneliti atau perekayasa saja, tapi bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menteri Bambang menjelaskan, GeNose C19 merupakan alat pendeteksi Covid-19 melalui embusan napas yang menggunakan teknologi terkini, yaitu dengan teknologi revolusi industri keempat dan kecerdasan artifisial.

“Genose C19 terhubung dengan sistem cloud computing melalui aplikasi berbasis kecerdasan artifisial untuk mendapatkan hasil diagnosis secara real time. Itu sebabnya GeNose siap dimanfaatkan secara masif oleh seluruh masyarakat Indonesia guna mendeteksi Covid-19,” katanya.

Menristek menambahkan GeNose C19 awalnya adalah hasil inovasi yang dikembangkan peneliti UGM untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis atau TBC sejak 2010. Namun, seiring waktu, tim peneliti kemudian mengalihkan alat tersebut untuk mendeteksi virus Covid-19 melalui embusan napas.

Sementara itu, Ketua MUI Miftachul berharap GeNose C19 mampu memberikan layanan skrining terhadap segala kegiatan keagamaan, baik yang dilakukan oleh MUI maupun oleh organisasi lain.

“Kita berharap GeNose bisa dipakai untuk melancarkan kegiatan ibadah terutama umat Islam dalam melaksanakan ibadah tarawih pada bulan Ramadan, untuk memberikan proteksi, rasa aman dalam beribadah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, GeNose sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk digunakan sebagai alat screening Covid-19, salah satunya Komisi V DPR 

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan hal tersebut dapat dilakukan jika memang menurut pemerintah Genose yang lebih murah dan cepat serta hasil pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lasarus mengatakan, saat ini Indonesia masih harus berkejaran dengan waktu untuk memperbaiki ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Dengan adanya Genose yang lebih murah dan cepat, Lasarus mengatakan alat deteksi Covid-19 dengan kriteria tersebut yang paling dibutuhkan.

“Rakyat sudah susah kalau buat keluarga yang tidak mampu lalu harus bayar PCR sampai 950 ribu, ini uang yang besar untuk keluarga tertentu,” jelas Lasarus.

Resmikan Batam Ekosistem Logistik, Luhut Ingin Tarik Investasi dari Singapura

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah secara resmi meluncurkan platform ekosistem logistik di Batam (Batam Logistic Ecosystem/BLE) di Batam sebagai pilot project dari ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peluncuran ini dilakukan karena pemerintah ingin Indonesia bisa bersaing secara efisiensi biaya.

“Kita tuh pengennya efisien, itu aja. Jadi ada B2B, G2G, jadi kita semua pengen Indonesia bisa bersaing dari cost,” kata Luhut dalam sesi teleconference, Kamis (18/3/2021).

Luhut menyatakan, penyederhanaan sistem pembiayaan tersebut akan membuat pemasukan investasi ke Indonesia semakin besar. Dalam urusan efisiensi pembiayaan, ia menyebutkan Indonesia masih kalah dengan negeri tetangga seperti Singapura.

“Negara di seberang kita 13 persen, kita 25,3 persen. Masa beda hampir 10 persen, 9 koma sekian persen. Kalau beda gitu banyak orang beda 9 persen ngapain investasi ke indonesia. Dengan itu terjadi penerimaan negara tambah, efisiensi,” tegasnya.

“Anda bayangin kalau perdagangan begitu banyak, orang sudah beda 10 persen selisihnya, ngapain orang datang ke Indonesia investasi. Simple as that aja,” ujar Luhut.

Jika skema itu terjadi, maka ia percaya penerimaan negara pun secara otomatis akan bertambah.

“Efisiensi misal kita menertibkan lego jangkar yang sekarang tinggal 6, sekarang kita kontrol, kita promosikan bergelombang sehingga 81 ribu kapal itu, kalau kita bisa ambil 20 persen saja itu sudah kita mendapatkan penerimaan cukup besar,” tuturnya.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menilai, peluncuran ekosistem logistik Batam atau Batam Logistic Ecosystem (BLE) sebagai pilot project dari ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) akan meningkatkan level kompetisi di kawasan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ).

Tak hanya Batam, Menteri Sri Mulyani menambahkan, platform ekosistem logistik nasional nantinya akan diterapkan di seluruh pelabuhan dan bandara di Indonesia.

“NLE ya berarti seluruh Indonesia. Akan diberlakukan ke semua port dan airport. Ini berarti akan ekspansi sehingga efisiensi nasional muncul,” jelas dia dalam acara peluncuran Batam Logistic Ecosystem, Kamis (18/3).

Menteri Sri Mulyani pun berharap, seluruh kebijakan untuk memperbaiki lingkungan bisnis dan penciptaan kerja seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja bisa diterjemahkan secara konkret dalam bentuk pembentukan BLE dan NLE.

“Ini bagian dari mengurangi regulasi dan inefisiensi sehingga lebih mudah memberikan kepastian. Lalu ini dianggap akan menciptakan koordinasi platform bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemda serta dunia usaha sehingga koordinasi jauh lebih mudah transparan dan memberi kepastian,” ujarnya.

Lebih jauh, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyatakan, kehadiran BLE dan NLE akan jadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

“Kedua, ini bagian dari pemulihan ekonomi. Dalam satu tahun, dengan kegiatan ekonomi menurun, ekspor/impor, justru dengan situasi ini kita perlu membenahi diri. Waktu pulih dia bisa memberikan layanan yang jauh baik. Ini meningkatkan dan akselerasi pemulihan,” ungkapnya.

Anggaran Tahun Ini 30 Miliar, BPBD Sumsel Petakan 6 Daerah Prioritas Penanganan Karhutla

Penulis
Andik Irwanto
-
Anggaran Tahun Ini 30 Miliar, BPBD Sumsel Petakan 6 Daerah Prioritas Penanganan Karhutla

SuaraPemerintah.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memetakan enam daerah yang menjadi prioritas penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2021. BPBD Sumsel mencatat pada akhir 2020 terjadi penurunan hot spot dibanding tahun sebelumnya yakni hanya terdapat 4.536 titik api.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala BPBD Sumsel Iriansyah di Palembang, Rabu, 17 Maret 2021, yang mengatakan bahwa penetapan ini berdasarkan hasil evaluasi dan riwayat bencana di Sumsel pada 2020. Adapun enam daerah tersebut yakni, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Sementara pada tahun sebelumnya, ditetapkan 10 daerah rawan karhutla, termasuk Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.

“Pada umumnya 10 daerah masih rawan karhutla, namun kita evaluasi dan melihat dari histori di tahun sebelumnya. Tahun ini kita fokus pada enam daerah, yakni Ogan Ilir, OKI, Muba, Banyuasin, Muara Enim dan Pali yang tahun lalu terjadi karhutla,” kata dia.

Dalam upaya pencegahan yang dilakukan BPBD berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dari tingkatan kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga desa.

“Yang dipersiapkan adalah personel atau SDM-nya, serta peralatan. Semua tingkatan harus siap dan bersiaga,” kata dia.

Untuk personel, lanjut Iriansyah, ia mencatat terdapat dari 9.000 orang yang disiapkan untuk pencegahan dan penanganan karhutla. Ini merupakan kekuatan gabungan dari TNI, Polri, BPBD ditingkat provinsi dan kabupaten, masyarakat peduli api, perkebunan, HTI dan sebagainya.

Sedangkan untuk peralatannya, Gubernur Sumsel sejak tahun lalu sudah menyalurkan dana ke 10 daerah rawan karhutla di Sumsel senilai masing-masing Rp45 miliar. Dana ini diperuntukkan untuk penyediaan peralatan yang dipakai untuk setiap daerah dalam mencegah karhutla.

“Tahun ini ada anggaran Rp30 miliar, namun ditempatkan untuk setiap OPD yang menangani karhutla di Provinsi Sumsel. Seperti di BRG yang peruntukkannya bagi pembuatan embung, kanal bloking, sumur bor, dan sebagainya,” kata dia.

Meski sudah menetapkan status siaga tanggap darurat bencana karhutla per 1 Maret 2021, namun Iriansyah mengklaim saat ini belum ada kasus temuan karhutla di Sumsel.

Untuk itu, unit helikopter waterbombing maupun pesawat TMC (teknik modifikasi cuaca) belum disiagakan di Provinsi Sumsel. Pihaknya masih menunggu dari pihak BNPN jika terjadi kasus karhutla.

“Untuk helikopter dan pesawat, kami masih menunggu dari BNPB. Namun sampai saat ini belum ada yang stay di Sumsel karena memang belum ada kasus karhutla,” kata dia.

BPBD Sumsel mencatat pada akhir 2020 terjadi penurunan hot spot dibanding tahun sebelumnya yakni hanya terdapat 4.536 titik api. Sementara pada 2019 sebanyak 17.361 titik api. Sedangkan total luas kebakaran pada 2020 yakni 946,33 hektare.

Untuk memaksimalkan upaya pencegahan karhutla pada 2021 Pemprov Sumsel menetapkan status siaga darurat karhutla pada Maret 2021 atau lebih awal dibandingkan tahun lalu untuk memaksimalkan mitigasi.

Status siaga darurat karhutla biasanya mulai berlaku pada April, namun tahun ini dilakukan lebih cepat lantaran BMKG memperkirakan musim kemarau sudah terjadi di wilayah Sumsel sejak pertengahan Mei 2021. (red/pen)

Sambut PON 2021, Telkom Luncurkan Indihome Wonderful Papua

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Regional VII Kawasan Timur Indonesia dalam menyambut dan mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 di Papua menhadirkan Indihome Wonderful Papua.

Selain menyambut ajan PON, program tersebut bentuk komitmen Telkom terus berusaha untuk membangun negeri. Bakti setianya diwujudkan dalam beragam aksi, salah satunya pemerataan akses internet yang menyeluruh di Indonesia.

Layanan fixed broadband unggulan milik Telkom, IndiHome selalu berusaha menghadirkan akses internet serta beragam kegiatan bermanfaat untuk mendukung aktivitas, kreativitas, dan produktivitas, khususnya masyarakat Papua.

Program IndiHome Wonderful Papua diawali dengan peresmian 10 Wifi Corner (WiCo) di beberapa kota di Papua, diantaranya Merauke, Wamena, Timika, Raja Ampat, Sorong, dan Manokwari oleh Direktur Consumer Service Telkom FM Venusiana R. bersama Direktur Network & IT Solution Herlan Wijanarko.

Peresmian dilaksanakan secara hybrid, dimana sebagian peserta hadir di lokasi tepatnya di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan sebagian yang lainnya mengikuti acara bersejarah di Papua tersebut, melalui jaringan internet IndiHome dari tempat masing-masing.

Kehadiran WiCo di Papua ini merupakan bagian dari komitmen Telkom mewujudkan pemerataan akses internet di Indonesia, tak hanya bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar di Pulau Jawa saja tapi juga masyarakat di kota-kota lain di luar Pulau Jawa termasuk Papua.

Dalam rangka menjalankan protokol kesehatan, WiCo ini sendiri juga memastikan adanya sirkulasi dan pembatasan pengguna sesuai dengan prosedur.

“Akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Bahkan, konsumsi akan internet sudah setara dengan kebutuhan fisiologis, layaknya makan dan minum. Telkom sebagai BUMN, sebagai agen pembangunan, berharap dapat memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat yang ada disini. Ke depannya, kami menargetkan sebanyak 50 Wifi Corner dapat beroperasi di Papua. Semakin merata akses internet di Indonesia, semakin siap masyarakat Indonesia untuk menyongsong Indonesia Maju,” ungkap Venusiana saat meresmikan WiCo Papua (17/3/2021).

Selanjutnya, untuk menggaungkan digitalisasi di Kawasan Timur Indonesia tersebut, IndiHome Wonderful Papua menghadirkan beragam aktivitas sosial, kebudayaan, pendidikan hingga pariwisata sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat Papua.

Bukan sebatas sumber daya alamnya saja, IndiHome Wonderful Papua juga mengangkat kreativitas anak bangsa di Papua dengan ragam bakat dan potensi yang membanggakan Indonesia.

Salah satunya adalah kemampuan di bidang seni tarik suara, hal ini juga yang menjadi dasar program Gita dan Nada Papua Bersama IndiHome, yaitu kompetisi program cover song competition khusus masyarakat Papua yang dibuka mulai dari tanggal 18 Maret sampai 10 April 2021.

Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut seputar Gita dan Nada Papua Bersama IndiHome dapat dicek pada laman IndiHome https://indihome.co.id/gitadannadapapua.

Selanjutnya, rangkaian IndiHome Wonderful Papua juga diisi dengan kegiatan Webinar Batik Wonderful Papua Bersama IndiHome dengan narasumber dari pakar branding Subiyakto dan Yakoba Womsiwor, pegiat sosial budaya Papua.

Para narasumber membahas pengembangan dan pemberdayaan komunitas melalui batik Papua, agar dapat bersaing di pasar global.

Narasumber dari Papua lainnya juga dihadirkan dalam rangkaian Webinar Fotografi Wonderful Papua Bersama IndiHome, yaitu Aditya Key dan Soni Wanda yang membahas visualisasi kebudayaan dan keindahan alam Indonesia dalam lensa kamera, tip and trick motret mudah disaat travelling serta penjelasan seputar kompetisi foto.

Kehadiran IndiHome Wonderful Papua diharapkan dapat menjadi semangat baru untuk masyarakat Papua, mendukung pemerataan akses informasi seluruh Indonesia serta mengakselerasi digitalisasi bangsa.

Dengan adanya digitalisasi tersebut, semoga dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik dan visi Indonesia Maju dapat terwujud.

Penuhi Kebutuhan Masker N95, Kemenperin dan BNPB Bangun Lab Pengujian

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Distribusi alat material kesehatan (almatkes) masih menjadi prioritas utama Pemerintah terutama dalam memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia. Dari data yang dilansir Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga 7 Februari 2021, tercatat distribusi Almatkes berupa masker bedah sebanyak 25 juta buah, masker N95 lebih dari 8 juta buah, dan masker kain mencapai 23 juta buah.

“Di balik krisis akibat pandemi Covid-19, memunculkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh sektor industri di dalam negeri. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan almatkes, seperti masker,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sambutannya secara virtual pada acara Business Gathering Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung Tahun 2021, Kamis (18/3).

Berdasarkan data dashboard monitoring alkes (DMA), kebutuhan masker ini sepanjang tahun 2021 diproyeksi akan mencapai 11 juta buah, sedangkan kapasitas produksi masker N95 dalam negeri diperkirakan sebanyak 3 juta buah per tahun.

Sementara itu, untuk masker medis justru akan mengalami surplus, dengan kapasitas produksi masker medis mencapai 3 miliar buah, sedangkan kebutuhannya sekitar 176 juta buah.

“Maka diperlukan langkah-langkah percepatan produksi masker N95 untuk memenuhi kebutuhan nasional serta optimalisasi penyerapan produk masker medis dalam negeri baik dalam bentuk penyerapan domestik maupun ekspor,” papar Menperin.

Namun demikian, salah satu kendala dalam peningkatan produksi masker yang memenuhi persyaratan standar adalah keterbatasan fasilitas laboratorium pengujian masker yang lengkap dan mudah dijangkau oleh pelaku industri nasional.

Untuk itu, BBT Bandung selaku satuan kerja di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin melakukan kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam membangun fasilitas laboratorium pengujian masker N95.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BNPB yang telah mengalokasikan anggaran DIPA tahun 2020 dalam bentuk bantuan pengadaan peralatan Laboratorium Pengujian Masker N95 untuk BBT Bandung,” tutur Menteri AGK.

Laboratorium Pengujian Masker N95 di BBT Bandung telah mampu melakukan pengujian masker sesuai dengan persyaratan standar mutu N95 yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Parameter uji yang dapat dilakukan, antara lain Bacteria Filtration Efficiency (BFE), Particle Filtration Efficiency (PFE), Breathing Resistance, Synthetic Blood Penetration Tester, Differential Pressure Test, dan uji Flammability.

Di samping itu, Lembaga Sertifikasi Produk TEXPA BBT Bandung juga ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai salah satu lembaga sertifikasi produk yang berwenang menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI masker kain.

“Dengan adanya fasilitas laboratorium pengujian masker N95 serta didukung oleh Lembaga Sertifikasi Produk TEXPA BBT diharapkan dapat membantu industri TPT untuk memastikan dan menjamin produk masker yang dihasilkan sudah memenuhi persyaratan standar,” ungkap Agus.

Kepala BSKJI Kemenperin, Doddy Rahadi menyampaikan, fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Covid-19 atas impor barang dan bahan yang dibutuhkan dalam negeri melalui PMK Nomor 134/PMK.010/2020 khususnya di sektor industri APD Masker, masih terus diperlukan mengingat ketersediaan bahan baku masker yang diperkirakan masih membutuhkan 10 juta ton bahan tekstil jenis spunbond dan Meltblown untuk memenuhi kebutuhan produksi sepanjang tahun 2021.

Kemudian, menurut Doddy, strategi lain dalam upaya percepatan produksi masker N95 adalah dengan menyediakan fasilitas penerapan standar mutu produk masker N95 yang mudah dijangkau industri dalam negeri. Fasilitas laboratorium pengujian masker N95 BBT Bandung ini telah mengacu pada standar mutu masker N95 yang direkomendasikan WHO, yakni EN 149:2001+A1:2009, yang kini telah diadopsi identik oleh BSN menjadi SNI EN 149:2001+A1:2009.

Selain itu, BSN telah mengadopsi identik standar masker medis SNI EN 14683:2019+AC:2019, di samping SNI 8488:2018 yang telah diterbitkan sebelumnya. Beberapa parameter uji di BBT juga tercantum pada SNI 8913:2020 Tekstil – Kain untuk gaun bedah (surgical gown), surgical drape dan coverall medis serta SNI 8914:2020 Tekstil Masker dari Kain, di mana BBT berkontribusi dalam proses perancangan kedua standar SNI tersebut.

Satuan kerja lain di bawah BSKJI, yakni Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) telah ditunjuk oleh BSN dan Kementerian Kesehatan untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk (LSP) masker medis. Adanya fasilitas Laboratorium Masker N95 yang dimiliki BBT, diharapkan dapat membantu tahapan pengujian mutu produk dalam proses sertifikasi, sehingga kedepannya akan banyak beredar produk masker N95 dan masker medis yang sudah menggunakan tanda SNI.

DIY Wacanakan Perpanjang PPKM Mikro Hingga 5 April 2021

Penulis
Sopyan
-
DIY Wacanakan Perpanjang PPKM Mikro Hingga 5 April 2021

SuaraPemerintah.id – Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro DIY akan diperpanjang kembali hingga 5 April 2021. Sebelumnya, PPKM Mikro diwacanakan akan berakhir pada 22 Maret 2021. Kebijakan ini dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang disampaikan pada Rakortas PPKM Mikro, Kamis (18/03) sore.

Perpanjangan PPKM Mikro dipandang bisa menekan angka konfirmasi kasus positif Covid-19. “Namun demikian, untuk Lebaran, sampai hari ini belum diatur,” tambah Aji usai Rakortas secara daring di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Di sisi lain, terdapat dua kebijakan baru yang menjadi usulan pada PPKM Mikro tahapan keempat. “Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara terbatas hanya untuk mahasiswa. Serta untuk pertunjukan seni budaya, dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan dengan maksimal penonton sebanyak 25% dari kapasitas,” jelas Aji.

Aji menambahkan, terkait dengan kondisi DIY yang relatif stabil, akan dilaksanakan uji coba pembelajaran untuk siswa SMA.

“Kita akan kaji dalam waktu dekat ini. Terbatasnya akan seperti apa, cukup dua jam, separuh siswanya dulu, atau hanya sekolah yang gurunya sudah divaksin. Teman-teman dari Dinas Pendidikan baru mengkaji itu dan nanti akan dilaporkan ke Bapak Gubernur untuk selanjutnya diambil kebijakan,” tutur mantan Kepala Disdikpora DIY ini.

Adapun terkait vaksinasi dengan target sasaran para guru, Aji mengatakan akan dimulai pada tahapan keempat di Grha Pradipta (Jogja Expo Center), Bantul, Yogyakarta.

Sementara, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, selaku pemimpin Rakortas PPKM Mikro mengatakan bahwa angka kumulatif perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia per 17 Maret 2021 mencapai 1.430.458 kasus positif. Selama pelaksanaan periode PPKM Mikro tingkat nasional, tercatat rekor kasus harian tertinggi pada 19 Februari 2021 sebanyak 10.620 orang.

“Pada 10 provinsi PPKM Mikro, zona risiko tinggi (merah) dan risiko sedang (oranye) di tingkat kabupaten/kota cenderung menurun. Setalah PPKM Mikro, per 15 Maret 2021, data tingkat keterisian atau bed occupancy rate pada 10 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro jumlahnya kurang dari 70%,” ujar Airlangga.

Di samping itu, Airlangga menambahkan bahwa tingkat kesembuhan meningkat dibandingkan dengan pekan sebelumnya. “Untuk kematian masih perlu diperhatikan di sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, dan Kalimantan Timur,” urainya.

Airlangga menjelaskan, untuk meningkatkan efektivitas pengendalian Covid-19 di daerah, perlu dilakukan perluasan PPKM Mikro di 5 provinsi. “Provinsi-provinsi tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Parameter penetapan daerah yakni provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Mikro masih sama,” jelasnya.

Dengan bertambahnya 5 provinsi baru, total cakupan provinsi yang menerapkan PPKM Mikro adalah sebanyak 15 provinsi.

Adapun parameter yang menjadi acuan antara lain: tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU di atas 70%.

Di sisi lain, terkait kriteria Zonasi Risiko di tingkat RT dan skenario pengendalian masih sama, yaitu terbagi ke dalam Zona Merah, Oranye, Kuning, dan Hijau.

Dasarnya adalah pada jumlah rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir, dan Skenario Pengendalian dengan pemberlakuan PPKM tingkat RT (Rukun Tetangga) dan PPKM Rumah Tangga.

Penegakan disiplin di wilayah RT sebagai lingkup terkecil dapat dilakukan dengan pemberian sanksi, persuasi pembatasan kerumunan, dan penguatan soliditas warga. Pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi dan penerapan 3M serta pembatasan mobilitas.

Terkait penanganan, dapat dilakukan dengan tracing, test, treatment, karantina dan pemberian vaksinasi Covid-19.

Rakortas PPKM Mikro ini sendiri turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, Kepala Satgas Covid-19, Doni Monardo, dan diikuti oleh Gubernur maupun yang mewakili dari 15 provinsi pelaku kebijakan PPKM Mikro.

Ekspor Perdana, 7 Ton Kepiting Bakau Milik UMKM Balikpapan Tembus Pasar Tiongkok

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 7 ton kepiting bakau senilai USD 78.349 asal Balikpapan berhasil menembus pasar Tiongkok. Kegiatan ini terasa istimewa karena dilakukan oleh unit usaha pembudidaya ikan (UUPI) yang baru melakukan ekspor yakni usaha mikro kecil menengah (UMKM), CV Tiga A.

Sebelumnya, CV Tiga A berhasil mengantongi sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Balikpapan.

“Alhamdulillah, setelah kita melakukan pendampingan ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UUPI, sehinga UPI dan UUPI tersebut mendapatkan sertifikat HACCP dan CKIB dalam rangka memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor,” kata Kepala Balai KIPM Balikpapan, Eko Sulystianto, Kamis (18/3/2021).

Eko memaparkan, pendampingan tersebut merupakan proses panjang yang dimulai dari persyaratan administrasi, teknis maupun manajemen sampai dengan tersertifikasi HACCP dan CKIB dan pengajuan nomor registrasi ke Tiongkok. Dikatakannya, ekspor produk kelautan ke Negeri Tirai Bambu juga didukung oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur dan Walikota Balikpapan.

“Pengusaha lokal yang semula hanya melakukan kegiatan pengiriman ikan dan produk perikanan lokal sekarang dengan adanya ekspor langsung atau direct call dari Balikpapan, mereka mampu bersaing,” urainya.

Balikpapan, kata Eko, memiliki keunggulan produk hasil perikanan ini seperti ketersediaan bahan baku yang melimpah. Peluang inilah yang ditangkap oleh Balai KIPM Balikpapan dan bersinergi dengan Bea Cukai Balikpapan dan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, untuk melakukan direct call ke Tiongkok.

Eko pun mengurai sejumlah manfaat dengan adanya kegiatan direct call dari Balikpapan ke Tiongkok di antaranya dari sisi biaya dan kemudahan administrasi.

“Terdapat selisih biaya operasional yang mencapai 20 ribu/kg dan kepastian slot kargo menjadi lebih pasti dengan direct call dari Balikpapan ke Tiongkok,” terang Eko.

Karenanya, Eko berharap ekspor langsung ini bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Ke depan, frekuensi kegiatan ekspor ke Tiongkok akan mengalami peningkatan menjadi 4-5 kali dalam seminggu, dengan volume setiap ekspor mencapai 6-7 ton per hari,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan peningkatan kualitas produk hasil perikanan untuk menggenjot volume dan nilai ekspor pada 2021. Bahkan, Menteri Trenggono memastikan telah menyiapkan sejumlah strategi seperti pembaruan alat uji, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan pengawasan.

Sejumlah SD di Boyolali Lakukan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka, Keselamatan Kesehatan Jadi Prioritas

Penulis
Sopyan
-
Pemkab Boyolali Lakukan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka SD, Keselamatan Kesehatan Jadi Prioritas

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali sudah memberikan izin pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) beberapa sekolah untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).

Sekolah yang sudah memenuhi syarat mulai melaksanakan uji coba PTM pada pekan ketiga bulan ini.

Ditemui saat meninjau pelaksanaan PTM ke SD Negeri 1 Kemiri pada Kamis (18/3/2021) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali, Darmanto menjelaskan, pelaksanaan uji coba PTM itu tidak diwajibkan.

Namun untuk bisa melakukan uji coba PTM, ada syarat ketat dari Disdikbud. Antara lain, harus berada di wilayah zona hijau, guru-guru yang mengajar harus sudah menerima vaksinasi Covid-19 sebanyak dua dosis.

Selanjutnya siswa yang akan mengikuti PTM harus mendapatkan izin dari orang tua. Jika tidak, maka siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran secara daring. Saat ini, katanya, dari 595 SD di Boyolali, yang mendapat izin melaksanakan PTM baru 57 SD.

“Dua hal yang harus kita capai, yang pertama prioritas keselamatan kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan karena ini masih pandemi. Yang kedua tetap dalam upaya mempertahankan meningkatkan motivasi dan semangat belajar serta mutu pendidikan. Dua hal pokok itu harus tercapai bersama-sama,” tegas Darmanto.

Ditambahkan, pembelajaran tatap muka di boyolali dimulai dari jenjang sekolah dasar (SD) karena lebih mudah untuk mendeteksi peta zonasi wilayah Covid-19. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang siswanya dari berbagai daerah, sehingga sulit mendeteksi peta zonasinya.

Mengingat tenaga pendidik yang melakukan PTM harus sudah mendapat vaksinasi Covid-19 sebanyak dua dosis, pihaknya terus mendorong pelaksanaan vaksinasi untuk para pengajar.

Hingga akhir Maret nanti, ditargetkan 10.000 orang tenaga pendidik, baik PNS maupun non-PNS pada jenjang TK-SD, sudah mendapatkan vaksin Covid-19 secara lengkap. Tenaga pendidik yang belum mendapat vaksinasi Covid-19 tidak diizinkan untuk mengadakan PTM.

Siswa kelas VI SD Negeri 1 Kemiri, Winda Rahmawati mengaku senang dengan dimulainya PTM.

“Seneng banget, bisa bertemu teman-teman. Senang bertemu dengan guru karena lebih senang dijelaskan oleh guru,” ungkap Winda.

Ditemui terpisah, Kepala SD Negeri 9 Boyolali, Ngatmi menjelaskan, sekolah yang dipimpinnya sudah memulai uji coba hari pertama. PTM di sekolah yang memiliki 217 orang siswa tersebut dilaksanakan dua kali dalam seminggu dengan durasi tiga jam. Banyaknya siswa per kelas hanya 50 persen, jadi pelaksanaannya dibagi dalam dua sif.

Menurutnya, penerapan protokol kesehatan di sekolah itu dilaksanakan secara ketat. Siswa wajib memakai masker, saat memasuki gerbang sekolah dilakukan pengecekan suhu badan, kemudian siswa diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan menggunakan sabun.

Di samping itu siswa diwajibkan membawa hand sanitizer pribadi, meskipun di sekolah juga menyediakan hand sanitizer di setiap kelas. Siswa juga diwajibkan membawa bekal dari rumah agar kesehatan tetap terjaga.

“Tetap melaksanakan 5M, sesuai yang telah dianjurkan oleh Pemerintah,” jelasnya.

Disinggung mengenai aktivitas siswa, pihaknya memberlakukan peraturan bahwa siswa yang sudah memasuki ruang kelas, tidak diperbolehkan untuk keluar masuk. Siswa harus tetap di dalam kelas meskipun pada waktu istirahat. Seluruh jendela di ruang kelas terbuka dengan sirkulasi udarayang cukup, tanpa bantuan alat pendingin ruangan (AC) maupun kipas angin.

“Waktu belajar siswa dari pukul 07.30 sampai 10.30. Untuk istirahat diberikan waktu 20 menit. Siswa tidak diperbolehkan keluar masuk, jadi waktu istirahat tetap di kelas,” tandasnya.

1...4,4344,4354,436...4,871Halaman 4,435 dari 4,871