Beranda blog Halaman 4444

Pastikan Tak ada Larangan Mudik Lebaran 2021, Menhub Koordinasikan Langkah Antisipasi dengan Satgas Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Kemenhub Koordinasikan Langkah Antisipasi Mudik Lebaran Tahun Ini Dengan Satgas Covid-19

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan segera mengkoordinasikan langkah antisipasi Mudik Lebaran Tahun 2021 dengan Satgas Covid-19. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran covid-19 yang melanda Indonesia.

“Kemenhub tidak bisa melarang atau mengijinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan Kementerian / Lembaga terkait dan Satgas Covid 19, yang nantinya akan memberikan arahannya,” kata Menhub saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (16/3).

Menhub mengatakan, dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada masa mudik lebaran tahun ini, akan menerapkan protokol kesehatan dan penelusuran secara ketat kepada masyarakat yang bepergian.

Menhub menjelaskan, tengah mengkonsultasikan dengan pihak-pihak yang terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) covid 19 seperti: GeNose, Rapid Test, atau PCR Test. Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti: memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana / sarana, pemberlakuan penumpang dan pengaturan jadwal layanan.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran Tahun 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun ini.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, dalam rangka persiapan menjelang masa mudik lebaran tahun 2021, meminta izin Kemenhub untuk melakukan sejumlah langkah yaitu: mengantisipasi lonjakan penumpang dan konsistensi pengawasan protokol kesehatan; melakukan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana transportasi berupa inspeksi terhadap personel, pemeriksaan sarana transportasi, keselamatan peralatan dan keselamatan; meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan alat tes Covid-19 yang terjangkau dan akurat dan mendorong penggunaan GeNose di setiap simpul transportasi.

Bahas Program Relaksasi PPnBM Kendaraan Bermotor, Pemerintah Kaji Perluasan Jenis Kendaraan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Keuangan akan membahas kemungkinan perluasan dan pendalaman program relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan bermotor.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin kemarin.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, time frame atau waktu pelaksanaan kebijakan ini akan dievaluasi. Kemudian, formula aturannya bisa berdasarkan besaran kapasitas isi silinder dikombinasikan dengan local purchase, atau hanya berdasarkan aturan local purchase saja,” jelas Menperin di Jakarta, Selasa (16/2).

Sebelumnya, Presiden menyampaikan keinginan agar kendaraan bermotor (KBM) roda empat dengan kapasitas 2.500 cc juga bisa mendapatkan insentif pajak dalam masa pandemi ini, asalkan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%.

“Kami melihat data purchase order KBM roda 4 meningkat rata-rata sebesar 140,8% untuk produk-produk yang mendapatkan stimulus PPnBM,” jelas Menperin. Karenanya, pemerintah menyambut baik tingginya animo masyarakat untuk menikmati kebijakan relaksasi ini.

Pemerintah juga meminta agar produsen segera meningkatkan utilisasi agar bisa memenuhi permintaaan pasar yang naik tinggi. “Ini agar penurunan harga kendaraan dapat sesuai dengan harapan dan efektif pelaksanaannya,” jelas Agus.

Kebijakan relaksasi PPnBM kendaraan bermotor yang mulai berjalan sejak 1 Maret 2021 diberikan untuk segmen KBM roda empat segmen sedan dan 4×2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc, diproduksi di dalam negeri, serta harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen.

Kebijakan ini akan berlaku hingga akhir tahun. Pemberian keringanan dilakukan secara bertahap, yakni diskon pajak 100% pada Maret-Mei, 50% di bulan Juni-Agustus, dan diskon pajak 25% pada Oktober-Desember 2021.

Indonesia Ambil Bagian dalam Sidang CSW Tahun 2021 di Markas Besar PBB, New York

Penulis
Sopyan
-
Indonesia Ambil Bagian dalam Sidang CSW Tahun 2021 di Markas Besar PBB, New York

SuaraPemerintah.id – Indonesia kembali ambil bagian dalam sidang tahunan Komisi Status Perempuan atau Commission on the Status of Women (CSW) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York pada 15-26 Maret 2021.

Mengambil tema “Partisipasi Penuh dan Efektif serta Pengambilan Keputusan Perempuan dalam Kehidupan Publik, serta Penghapusan Kekerasan, untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan semua Perempuan dan Anak Perempuan”, sidang CSW kali ini diselenggarakan secara hybrid (online dan offline), dan dihadiri sekitar 163 perwakilan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), serta perwakilan NGO.

Pada Sesi Ke-65 CSW ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga sebagai Ketua Delegasi RI akan memberikan pernyataan pada Sesi Pernyataan Umum (General Statement) dan Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Round Table) Sesi B. Menteri Bintang akan menyoroti pentingnya peran perempuan di masa pandemi dan kesetaraan gender, utamanya dalam pengambilan keputusan dan pembangunan nasional.

“Pada Sidang CSW kali ini, isu terkait peran sentral perempuan di masa pandemi sangatlah penting, utamanya dalam upaya pembangunan kembali masyarakat. Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok rentan yang terdampak pandemi secara global. Sementara pada sesi Pertemuan Tingkat Menteri, kami akan menyoroti upaya Pemerintah Indonesia dalam menghilangkan hambatan dan tantangan bagi partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan,” jelas Menteri Bintang.

Sidang CSW telah resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dan diplomat sekaligus politikus Turki, Volkan Bozkir pada 15 Maret 2021. Masyarakat dapat menyaksikan proses berjalannya Sidang CSW melalui kanal resmi PBB

 

Peroleh Laba Bersih 1,7 Triliun, Bank bjb Berhasil Catat Pencapaian Bisnis Positif di Tahun 2020

Penulis
Sopyan
-
Peroleh Laba Bersih 1,7 Triliun, Bank bjb Berhasil Catat Pencapaian Bisnis Positif di Tahun 2020

SuaraPemerintah.id – bank bjb berhasil mencatat pencapaian bisnis positif sepanjang tahun 2020. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan yang terjaga baik.

Tren positif ini tercermin melalui sejumlah indikator kunci kinerja. Secara konsolidasi perolehan laba bank bjb mencapai Rp1,7 triliun atau tumbuh 8% secara year-on-year (y-o-y). Nilai aset bank bjb juga ikut tumbuh 14,1% y-o-y menjadi Rp140,9 triliun.

Sektor kredit yang menjadi profit driver mengalami pertumbuhan 9,1% y-o-y menjadi Rp95,2 triliun. Sementara dana pihak ketiga (DPK) perusahaan juga berhasil tumbuh di angka 19,1% secara tahunan sebesarRp106,5 triliun.

pertumbuhan ini berada di atas tingkat pertumbuhan baik industry perbankan nasional maupun kelompok Bank Pembangunan Daerah.

Dari segi risiko kredit, bank bjb berhasil menekan rasio kredit macet di mana tingkat non performing loan (NPL) bank bjb terjaga sangat baik di level 1,4% atau turun 18 basis poin dan bertahan di bawah rata-rata NPL industri perbankan nasional per Desember sebesar 3,06%.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan pencapaian positif ini diperoleh berkat bisnis model bank yang resilient dan kemampuan adaptasi perusahaan yang agile sehingga kinerja perseroan senantiasa berada di dalam jalur yang sesuai harapan.

“Tahun 2020 adalah momen yang penuh dengan tantangan di seluruh lini kehidupan. Krisis kesehatan dan ekonomi memberikan tekanan yang sangat besar kepada industri perbankan nasional. Didorong oleh kekompakan dan kesungguhan kinerja seluruh insan perusahaan, bank bjb berhasil melewati ‘tes tahan uji’ ini dengan hasil yang menggembirakan.” kata Yuddy.

Yuddy menuturkan, berbagai inovasi teknologi juga dilakukan guna merespon kebutuhan pasar sekaligus memberikan kemudahan kepada nasabah di era yang serba cepat.

Sepanjang tahun 2020 hingga saat ini, bank bjb berhasil menelurkan sejumlah inovasi layanan digital perbankan yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengakses layanan bank bjb. Beberapa hasil inovasi tersebut ialah :

  • penerbitan uang elektronik bjb DigiCash yang kehadirannya disambut positif terutama oleh konsumen anak muda. Selain itu,
  • platform mobile banking bjb Digi kini telah dapat melayani proses pengajuan kredit perbankan.
  • bank bjb juga telah mengeluarkan aplikasi bjb Mesra untuk pengajuan Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)
  • aplikasi bjb Laku (Layanan Akses kredit UMKM) untuk semua jenis pinjaman usaha.

Di luar layanan produk perbankan, terobosan juga dilakukan bank bjb berupa penerapan sistem lelang E-Procurement dan adopsi teknologi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Payment.

Perusahaan juga membuat platform bjb DiSentra (Digital Sistem Edukasi dan Interaksi) sebagai wadah interaksi, konsultasi, edukasi, serta pemasaran jual beli produk UMKM binaan bank bjb secara digital.

Yuddy menambahkan, Infrastruktur digital memang menjadi salah satu fokus perseroan yang akan terus dioptimalisasi. Perbaikan demi perbaikan ini juga bertujuan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa perbankan melalui inklusi keuangan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

bank bjb akan terus menjaga ritme kinerja menghadapi tahun pemulihan ekonomi 2021 ini. Selaras dengan itu, inovasi khususnya di sektor digitalisasi akan terus dijalankan untuk mendukung langkah bisnis perseroan.

bank bjb juga akan terus menginvestasikan capital expenditure (capex) dan operating expenditure (opex) untuk pengambangan teknologi perbankan demi mempersiapkan diri menghadapi tantangan bisnis yang akan datang.

“Peningkatan positif ini diharapkan berlangsung terus-menerus sehingga bank bjb tetap eksis di masa yang akan datang. Target kita adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pencapaian bisnis tahunan ini akan menjadi rujukan dalam memperkaya strategi ekspansi jangka panjang perusahaan untuk terus berkembang menjadi lebih besar.” ujar Yuddy.

Untuk menjaga permodalan khususnya Tier-1 rasio dalam mendukung ekspansi usaha, bank bjb akan mengajukan program penambahan modal melalui HMETD pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang akan diselenggarakan tanggal 06 April 2021.

Sebagaimana keterbukaan informasi yang telah dilakukan, bank bjb akan melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 925.000.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta) saham Seri B baru atau sebesar 9,40% dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Bahas Percepatan Pembangunan, Gubernur dan Wagub Sumbar Temui Menko Marves

Penulis
Rahmat HM
-
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Audy Joinaldy bersama Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan

SuaraPemerintah.id – Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menemui Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan untuk membahas percepatan pembangunan di Sumbar.

Pertemuan dilakukan di ruang rapat kerja Menko Marves di Jakarta pada Senin (15/3) usai Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual. Dalam pertemuan itu, Gubernur dan Wagub Sumbar menyampaikan masalah percepatan pembangunan insfratruktur Sumatera Barat melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Padat Karya.

Ada 6 (enam) potensi pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan Sumbar, yaitu perbaikan insfrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan irigasi dan normalisasi sungai, pengembangan kawasan food estate, pengadaan kapal antar pulau, kawasan ekonomi khusus dan sarana dan fasiltas kesehatan.

Gubernur Mahyeldi melaporkan, sebelumnya pihak dari Kemenko Marves telah melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari kunjungan adalah untuk meninjau berbagai rencana pembangunan di Sumbar di antaranya meningkatkan pelayanan pariwisata khususnya Mentawai. Pemerintah tengah merancang pembangunan Marina Center di Padang, termasuk jalan trans Mentawai, Bandara Rokot Sipora.

“Mentawai memiliki obyek pariwisata kelas dunia, oleh sebab itu kita perlu bantuan dari Kemenko Marves untuk menyiapkan infrastruktur yang bagus supaya ketika turis mau berkunjung ke Mentawai itu mereka punya pelabuhan yang bagus,” terang Gubernur Sumbar.

Selain itu untuk membangkitkan kawasan pesisir di Sumbar, dimana pemerintah melakukan pembangunan jalan penghubung dan infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang, di Pasaman Barat.

“Kita ingin membangun kawasan pesisir Sumbar ini supaya tidak terlalu tertinggal jauh dengan bagian lain, yaitu dengan pembukaan jalan penghubung dari Bunga Tanjung hingga ke lokasi pelabuhan serta beberapa infrastruktur sisi darat di Pelabuhan Teluk Tapang itu sendiri,” ungkapnya.

Gubernur Mahyeldi menjelaskan, progres pembangunan jalan yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu pembukaan trase jalan dari Pertigaan Bunga Tanjung hingga ke lokasi pelabuhan sepanjang 33,86 Km, pengaspalan sepanjang 7,7 Km, pengerasan jalan sepanjang 15,65 Km, serta pembangunan jembatan sebanyak 7 unit dari total 13 unit dengan 1 unit telah dilaksanakan di tahun 2020.

Hal lain yang diusulkan adalah jalan Pelabuhan Teluk Tapang, penguatan tebing dan normalisasi Sungai Batang Sikabau, Batang Batahan terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

Juga normalisasi dan penguatan tebing Batang Tapan Pesisir Selatan dan rehabilitasi daerah irigasi Bandar Lawas Sirukam Kabupaten Solok.

Pada kesempatan itu Wagub Sumbar Audy Joinaldy juga menyampaikan usulan-usulan pembangunan di Sumbar antara lain, pembangunan jembatan layang fly over Panorama I Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 Km. Karena jalan tersebut merupakan jalur padat logistik di lintas tengah Sumatera.

Daerah Panorama 1 Sitinjau Lauik merupakan daerah rawan kecelakaan dengan radius tikung terlalu sempit, tanjakan dan turunan terlalu terjal dan curam, bahkan sering kendaraan bermotor lepas kendali (out of control) terutama angkutan berat, seperti truk.

“Saat ini masih dilakukan proses pemetaan. Pemetaan sudah dilakukan untuk jalur sepanjang 5,6 Km. Fly over ini nantinya berupa jembatan yang melewati kelokan-kelokan patah,” ucap Audy.

Kemudian pembangunan Ekonomi Khusus Kepulauan (KEK) khusus percepatan Infrastruktur Trans Mentawai dan sarana lainnya di Kepulauan Mentawai serta progress strategis lainnya di Sumatera Barat. Terakhir Wagub Sumbar Audy menambahkan bahwa semua perizinan sedang disiapkan.

Pemprov Sumbar berharap kepada Menko Marves kiranya usulan progres strategis tersebut dapat dapat ditampung dalam APBN, untuk penunjang perekonomian di Sumatera Barat dan pembangunan dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

Saat Rakor, Menko Marves Luhut menyampaikan bahwa pihaknya sudah meninjau sejumlah lokasi di Sumbar terkait program PEN. Menko Luhut menjelaskan bahwa untuk KEK Mentawai harus disiapkan secara maksimal. Menko Luhut menargetkan persiapan infrastruktur akan selesai sebelum 2024.

“Sehingga demikian harus bisa kita selesaikan dan kita fokuskan sebelum tahun 2024,” kata Luhut, Senin (15/3/2021).

 

Percepat Pembangunan Ekonomi Perbatasan, Ini yang Dilakukan Kemendes PDTT

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri undangan Rapat Kerja Tim Pengawas Perbatasan terkait Program Percepatan Pembangunan Ekonomi pada kawasan Perbatasan Negara sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 di Ruang Rapat Pansus Gedung Nusantara II DPR, Senin (15/3/2021).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas Rachmat Gobel, Menteri Desa tegaskan komitmen untuk menjalan amanat Presiden Joko Widodo itu.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sekaitan dengan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan berada di dua Kabupaten.

Tugas Kemendes PDTT berada di dua kabupaten, yaitu perbatasan negara di Aruk di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

Dan kedua perbatasan negara di Motaain Kabupaten Belu NusaTenggara Timur.

“Di Kabupaten Sambas, hanya ada satu desa yaitu peningkatan jalan desa Temajuk Kecamatan Paloh sepanjang 2,16 Kilometer,” kata Gus Menteri.

Kemudian di Motaain ada empat kegiatan yaitu pembangunan jalan masuk Sonis Laloran di desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat sepanjang 0,8 Kilometer.

Pembangunan jalan desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur sepanjang 0,6 kilometer. Pembangunan Embung Teknis Naekasa dan Lookeu.

“Terkait penugasan ini, Kemendes PDTT telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan Belu kemudian meminta dukungan data berupa dokumen perencanaan dan spesifikasi titik lokasi kemanfataan,” kata Gus Menteri.

Kemendes PDTT juga telah berkoordinasi dengan Bappenas, termasuk soal rencana aksi  kegiatan.

Turut hadir dalam pertemuan itu Mendagri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Urai Kepadatan Lalu Lintas, Jasa Marga kembali Berlakukan Contraflow  dari KM 21000 – KM 28000 Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Penulis
Sopyan
-
Urai Kepadatan Lalu Lintas, Jasa Marga kembali Berlakukan Contraflow  dari KM 21000 - KM 28000 Jalan Tol Jakarta-Cikampek

SuaraPemerintah.id – Untuk mengurai kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Cikampek, Jasa Marga atas diskresi Kepolisian kembali berlakukan rekayasa lalu lintas contraflow mulai dari KM 21+000 sampai dengan KM 28+000 arah Cikampek sejak pukul 12.20 WIB.

Dengan diberlakukannya contraflow, diharapkan dapat mencairkan kepadatan yang terjadi di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek imbas dari Pekerjaan Rekonstruksi di Jalan Tol Ruas Jakarta Cikampek pada KM KM 24+371 s.d KM 24+481 dan KM 24+603 s.d KM 24+613 lajur 2 jalur arah Cikampek.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, Pekerjaan Rekon ini dilaksanakan sebagai upaya Jasa Marga untuk tetap memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta meningkatkan layanan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan.

Jasa Marga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan.

Informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080.

Optimalkan Hasil Budidaya, KKP Beri Pelatihan Pengolahan Ikan Lele Jadi Abon dan Keripik 

Penulis
Sopyan
-
Optimalkan Hasil Budidaya, KKP Beri Pelatihan Pengolahan Ikan Lele Jadi Abon dan Keripik 

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendorong ekonomi masyarakat guna membangkitkan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, KKP melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BP3) Bitung hadir memberikan pelatihan pengolahan ikan lele bagi 60 pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada 15-16 Maret 2021.

Hadir membuka pelatihan ini Anggota DPD RI perwakilan Kalimantan Utara, Hasan Basri; Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslaltuh KP), Lilly Aprilya Pregiwati; Kepala Dinas Perikanan Kab. Malinau, Sofyan; Kepala Bidang Budidaya Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tarakan, Asmuni; dan Kepala BP3 Bitung, Ahmad Ridhloudin beserta jajaran instruktur dan penyuluh.

Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati menyebut, lele tengah digemari oleh masyarakat sehingga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai usaha olahan. Meskipun begitu, sebagian masyarakat masih enggan mengonsumsinya karena lele yang distigmakan identik dengan budidaya yang kurang higienis.

“Oleh karena itu, kami akan memberikan materi multi dari Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sebelum kemudian diolah. Bagaimana memberikan pakan lele tidak dengan ayam tiren dan sebagainya. Sanitasi dan higienitas itu menjadi satu hal yang harus dipastikan dalam mengolah lele supaya cita rasanya berbeda dan tidak mengurangi gizinya,” ungkapnya.

Untuk itu, dalam kesempatan kali ini para peserta dibekali dengan berbagai materi yang mendukung. Beberapa di antaranya yaitu penerapan prinsip sanitasi dan higienitas dalam proses pengolahan serta penanganan ikan dengan teknik yang baik dan benar untuk mempertahankan mutu ikan.

“Menariknya, bapak/ibu juga dibekali dengan materi cara membuat diversifikasi pengolahan ikan lele berupa abon dan keripik lele dengan zero waste. Selain itu, tentu kita juga akan lengkapi dengan cara mengemas produk hasil perikanan dengan teknik yang benar hingga bagaimana cara menganalisa usahanya,” lengkap Lilly.

Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja menjelaskan, wilayah Malinau dan Tarakan sangat potensial bagi usaha budidaya maupun pengolahan ikan air tawar karena dikelilingi oleh begitu banyak sungai-sungai besar.

Kota Tarakan sendiri terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah mencapai 254,18 km2, dimana 98,22% atau 249,65 km2 berupa daratan dan sisanya sebanyak 1,78% atau 4,53 km2 berupa lautan. Terlebih, wilayah ini bertetangga dengan Negeri Jiran, Malaysia.

“Potensi perikanannya ini besar sekali,” ujarnya.

Ia menyampaikan, pengembangan budidaya dan pengolahan lele ini sejalan dengan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya, termasuk kampung lele.

“Kita ingin memastikan bahwa lele ini bisa terus tersedia dari hulu ke hilir. Jadi kalau nanti masyarakat Tarakan dan Malinau sudah suka makan olahan ikan lele, tentunya kita harus pastikan bahwa bakan baku ikannya akan terus ada. Harus kita pastikan bahwa induk-induk dan benih-benih unggul terus tersedia untuk dibudidayakan maupun diolah,” jelasnya.

Anggota DPD RI Hasan Basri menyatakan bahwa hal tersebut akan didukung oleh 2 unit stasiun penampungan ikan yang akan dibangun di sekitar wilayah Kalimantan Utara dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan ini tidak masuk dalam refocusing anggaran. Dengan adanya pembangunan ini, kami berharap pembangunan di Kalimantan Utara ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia pun meminta agar pemerintah daerah Kota Tarakan maupun Kab. Malinau memberikan usulan-usulan detail tentang program-program prioritas yang dibutuhkan agar dapat dioptimalkan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini KKP.

Terkait pelatihan pengolaah lele yang diberikan kali ini, ia berharap agar ke depannya KKP terus memberikan pelatihan yang lebih beragam bagi masyarakat. Ia menyebut, Kalimantan Utara memiliki produksi perikanan cukup besar dengan kurang lebih 300.000 hektare lahan.

“Produk utamanya udang windu dan komoditas perikanan lainnya. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan hanya lele tapi juga ikan yang value-nya lebih tinggi,” pesannya.

Adapun Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan menyambut baik kegiatan ini. Ia menyebut, pengembangan budidaya dan pengolahan perikanan sejalan dengan visi misi daerahnya untuk mendukung ekonomi lokal, utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 5.500 KBLI UMKM yang 3.000 usaha di antaranya bergerak di sektor pengolahan berbagai komoditas olahan ikan. Salah satunya yaitu bandeng cabut duri yang menjadi produk unggulan dan telah menembus pasar ekspor.

“Kegiatan hari ini diharapkan bisa kontinu. Tidak saja pada produk lele tapi juga produk perikanan lainnya. Masyarakat memang masih sangat perlu menerima pelatihan,” pungkasnya.

Cegah Pengawet Berbahaya Lewat Asap Cair

Tak hanya melatih pengolahan produk perikanan, KKP juga memberikan pelatihan pengawetan produk olahan dengan bahan alami yang aman.

Pasalnya, penggunaan bahwa pengawet berbahaya kerap kali menjadi kekhawatiran masyarakat dalam membeli produk olahan. Untuk itu, pada Jumat (12/3), BP3 Ambon menggelar Pelatihan Pembuatan Filter Asap Cair secara daring.

Tercatat sebanyak 112 peserta dari 28 provinsi di seluruh Indonesia mengikuti pelatihan ini. Beberapa di antaranya yakni dari Jawa Timur, NTT, Bali, Sumatera Barat, Papua, dan Riau.

Kepala BP3 Ambon Abubakar menyebut, pelatihan ini menjadi salah satu upaya KKP dalam mengatasi penggunaan pengawet olahan produk perikanan berbahaya seperti boraks dan formalin.

Asap cair merupakan cairan kondensat hasil pirolisis tempurung kelapa yang mengandung senyawa penyusun utama asam, fenol, dan karbonik.

“Hal ini menjadikannya bahan alami yang cocok digunakan sebagai pengawet pada makanan. Asap cair mengandung anti bakteri yang bisa memperpanjang ketahanan produk pangan, termasuk olahan ikan,” ucapnya.

Terlebih, ia menyebut bahwa bahan baku yang berasal dari tempurung kelapa sangat cocok digunakan oleh para pengolah prduk perikanan yang tinggal di daerah pesisir.

“Banyaknya limbah tempurung kelapa di daerah pesisir bisa kita manfaatkaan menjadi asap cair,” ujar Abubakar.

Meskipun begitu, diperlukan teknik khusus agar hasil pembakaran tempurung kelapa ini tidak bercampur dengan kadar tar yang tinggi.

Ia mengungkpakan bahwa selama ini proses pembuatan asap cair yang dimulai dari pembakaran tempurung kelapa menggunakan tungku atau pirolisator sehingga kualitas asap cair yang dihasilkan masih kurang baik atau setara dengan grade C.

“Kita perlu menggunakan teknologi untuk menyaring asap cair ini supaya hasilnya lebih jernih dan bau asapnya pun tidak terlalu menyengat. Dengan begitu, kita bisa aplikasikan ke produk pangan perikanan,” ucapnya.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengolah perikanan di seluruh masyarakat untuk menggunakan asap cair berkualitas sebagai bahan pengawet alami produknya.

Salah satu peserta asal Batam, Adiniyah Putri, menyatakan bahwa pelatihan ini menambah rasa percaya dirinya untuk mengembangkan usahanya ke depan. Ia menilai, sistem filtrasi tak hanya ramah lingkungan, namun juga sangat ekonomis dari segi biaya.

“Rencananya, saya akan mengembangkan usaha ke depan setelah mengikuti pelatihan ini. Selain untuk memenuhi kebutuhan (hidup) kami sekeluarga, juga untuk membantu keluarga sekitar Kota Batam, terutama yang memiliki potensi pengolahan arang kelapa yang selama ini belum dapat memaksimalkan nilai ekonominya dari hulu ke hilir,” ungkap ibu rumah tangga yang sehari-hari berkecimpung di usaha budidaya ikan air tawar milik keluarganya.

“Asapnya yang selama ini memiliki dampak lingkungan, ternyata kali ini kita diajarkan bahwa asapnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan filtrasi yang sederhana, asap cair yang tadinya hanya untuk penggumpal karet setara grade C bisa kita manfaatkan jadi grade A yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi,” tandasnya.

Sebagai informasi, KKP melalui Puslatluh KP tengah terus mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui  pelatihan SDM dalam rangka mendukung program prioritas Menteri Trenggono.

Sejalan dengan itu, BP3 Ambon juga turut memberikan Pelatihan Merakit Jaring Insang Dasar bagi 178 peserta dari 27 provinsi di Indonesia secara online pada Senin (15/3). Kedepan, KKP akan terus meningkatkan ragam pelatihan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Transaksi Transfer Valas Kini Makin Lancar dengan Klik BCA dalam 14 Mata Uang Negara

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Transaksi transfer valuta asing (outward remittance) kini semakin lancar melalui KlikBCA Individu, di mana saja dan kapan saja.

KlikBCA Individu memudahkan Anda dalam melakukan pembayaran ke luar negeri baik dengan sumber dana Rupiah atau valas, dari kebutuhan bisnis untuk pembayaran barang hingga kebutuhan individu untuk pembayaran institusi pendidikan, investasi, dan lainnya kini dapat dilakukan melalui sarana internet banking BCA.

KlikBCA Individu melayani transaksi transfer valas dalam 14 mata uang dengan kurs cantik dan biaya yang kompetitif. Transaksi ini juga dilengkapi dengan fitur Full Amount dan Value Today sehingga transaksi transfer valas Anda semakin lancar.

Syarat dan Ketentuan:

  • Limit per transaksi: min. USD 100 (eqv) – max. USD 10,000 (eqv)
  • Limit Harian: max IDR 250 juta (mengikuti ketentuan underlying document yang berlaku)
  • Jam Layanan*: 08.00 – 14.00 WIB
  • Kurs e-rate

Promo transfer valas via KlikBCA Individu :

  • Nikmati promo menarik berupa cashback biaya telex setiap anda melakukan transfer valas melalui KlikBCA Individu. Jangan lupa untuk memasukkan kode promo HUTBCA64 ketika anda bertransaksi.
  • Periode promo : Maret – Aug 2021, maksimal cashback 2x biaya telex per bulan per nomor rekening.

 

85% Wali Siswa Setujui Pembelajaran Tatap Muka yang Direncanakan Pemerintah Juli Mendatang

Penulis
Sopyan
-
85% Wali Siswa Setujui Pembelajaran Tatap Muka yang Direncanakan Pemerintah Juli Mendatang

SuaraPemerintah.id – Rencana pemerintah untuk menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mendapat dukungan dari orangtua atau wali murid. Bahkan 85 persen orang tua di Kota Semarang setuju untuk melakukan PTM yang akan dimulai Juli mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Gunawan Saptogiri menyampaikan saat ini tiap sekolah dari tingkat TK, SD hingga SMP sudah melakukan kesiapan sarana dan prasarana, seperti penyediaan tempat cuci tangan, masker, handsanitizer hingga mengirim angket ke orang tua siswa untuk meminta persetujuan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

“Hari ini kita melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kota Semarang menanyakan kesiapan PTM. Kesiapan dari sekolah ataupun orangtua. Kita lakukan proses itu, pendataan sekolah sekolah semua sudah siap, masker, handsanitezer semua siap,” jelasnya.

Gunawan menjelaskan terkait mekanisme dilapangan, nantinya Disdik menyerahkan kepada pihak sekolah, apakah dibuat sistem ganjil genap atau sistem shift.

Setelah pengisian angket persetujuan PTM, Disdik akan terlebih dahulu akan melakukan simulasi di masing masing sekolah, sambil menunggu tren penyebaran Covid 19 di Kota Semarang.

PTM di Kota Semarang, diakui Gunawan bisa saja dilakukan sebelum bulan Juli, namun harus menunggu Kota Semarang masuk zona hijau dan atas persetujuan dari Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

“Jadi hanya ada 15 persen orang tua yang tidak setuju, namun masih berjalan. Juli bisa tatap muka, kecuali kalau lebih awal Kota Semarang sudah hijau sudah aman, pak wali memerintahkan tatap muka bisa lebih awal,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan Disdik harus melakukan pendataan kesiapan sekolah untuk pelaksanaan PTM. Terkait persetujuan orang tua siswa, Anang memang membutuhkan data dari Disdik, apakah orang tua murid setuju pelaksanaan PTM.

“Kita memang mempertanyakan kesiapan Disdik terkait pelaksanaan PTM. Ada beberapa PR yang diberikan, terkait data jumlah sekolah TK, SD dan SMP yang siap termasuk jumlah orang tua yang setuju,” jelasnya.

Persiapan dari sekolah harus dilakukan lebih Matang, agar protokol kesehatan benar benar dijalan di lingkungan sekolah saat pelaksanaan PTM. Dari data Disdik persiapan PTM di TK sudah 90 persen, SD 97 persen dan SMP 50 persen.

“Di masyarakat masih pro kontra, ada yang setuju ada tidak. Namun itungan memang banyak yang setuju. Tadi Disdik sudah paparan persiapan sekolah TK sudah 90 persen, SD 97 persen SMP 50 persen. Namun itu masih berjalan kita tunggu besok seperti apa keputusannya,” tambahnya.

 

1...4,4434,4444,445...4,871Halaman 4,444 dari 4,871