Beranda blog Halaman 4445

BI Raih Penghargaan Pengelola Cadangan Devisa Terbaik

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Bank Indonesia (BI) meraih penghargaan Reserve Manager of The Year dari Central Banking Publications (CBP). Penghargaan diberikan atas keberhasilan dalam mengelola cadangan devisa sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah pandemi Covid-19.

Capaian Bank Indonesia dalam penghargaan ini tidak terlepas dari perubahan pendekatan yang menjadi lebih mutakhir. Yakni melalui pengelolaan portofolio cadangan devisa dual tranche1 dengan berbagai aset dan mata uang.

Menanggapi pemberian penghargaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan reformasi yang menempatkan kerangka pengelolaan cadangan devisa baru sebagai bagian integral dari bauran kebijakan BI.

“Kebijakan stabilisasi nilai tukar dalam bauran kebijakan ini memainkan peran kunci dalam membalikkan depresiasi mata uang dengan cepat sambil mempertahankan tingkat cadangan devisa selama menghadapi guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat pandemi Covid-19 pada paruh pertama tahun 2020,” katanya dalam keterangan pers, Selasa (16/3).

Reserve Manager of The Year merupakan salah satu kategori dari Central Banking Award yang bertujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja yang luar biasa baik bagi kategori individu maupun lembaga dalam komunitas bank sentral. Award tersebut diselenggarakan oleh CBP.

CBP yaitu lembaga publikasi yang memfokuskan pada pembahasan kebijakan publik dan pasar keuangan, dengan penekanan pada bank sentral, lembaga keuangan internasional, serta infrastruktur dan regulasi pasar keuangan. CBP telah berdiri sejak 1990 dan melayani komunitas lebih dari 140 bank sentral.

Pada tahun sebelumnya, penghargaan Reserve Manager of the Year diraih oleh Swiss National Bank.

PLN Siap Salurkan Stimulus Listrik ke 6,1 juta Pelanggan Jawa Barat

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat (Jabar) menyatakan siap untuk menyalurkan program pemberian bantuan keringanan biaya listrik atau penyaluran stimulus listrik kepada 6.134.808 pelanggan PLN kategori rumah tangga daya 450 VA dan 900VA bersubsidi dan kategori bisnis dan industri daya 450 VA untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

“Kami siap memastikan penyaluran stimulus listrik periode Maret 2021 untuk lebih dari 6,1 juta pelanggan berjalan lancar,” kata Manager Komunikasi PLN Unit Induk Jawa Barat Iwan Ridwan, Selasa (16/3).

Jumlah tersebut terdiri dari pelanggan prabayar R1T 450 sebanyak 2,3 juta pelanggan, pelanggan pasca bayar R1 450 sebanyak 3,1 juta pelanggan, pelanggan pascabayar R1 900 sebanyak 616 ribu pelanggan, dan 105 ribu pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA.

“Sejak pandemi tahun lalu, kami telah menyiapkan sistem yang matang untuk menyalurkan program ini sehingga berlangsung lancar. Kini, kami bahkan menambah akses baru pelanggan melalui New PLN Mobile. Oleh karena itu, kami optimis penyaluran keringanan bantuan listrik pada bulan Maret juga berhasil” kata Iwan Ridwan.

Untuk selanjutnya, kata dia, bagi masyarakat yang ingin memperoleh diskon token listrik stimulus Covid-19, khusus daya 450 VA cara paling mudah dapat dilakukan melalui Aplikasi PLN Mobile yang terdapat di Playstore atau Appstore.

“Setelah selesai mengunduh, pelanggan dapat masuk ke aplikasi PLN Mobile,” kata dia.

Setelah selesai mengunduh, pelanggan dapat masuk ke aplikasi PLN Mobile dengan cara:

  1. Buka aplikasi PLN Mobile.
  2. Klik “PLN Peduli Covid-19” pada bagian Info & Promo.
  3. Masukkan ID Pelanggan/Nomor Meter.
  4. Token stimulus listrik akan muncul.
  5. Pelanggan tinggal memasukkan Token Stimulus listrik tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

E Nasita, pelanggan prabayar di Cianjur sangat merasakan manfaat bantuan program dari PLN tersebut.

“Terimakasih sudah membantu meringankan beban hidup kami pada masa pandemi kami. Ini sangat bermanfaat.Kami bisa mengalihkan pembelian biaya token ke kebutuhan kami yang lain karena memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kami kurang,” ujarnya.

ATM Beras Untuk Warga Lansia Hadir di Kelurahan Cilincing

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kelurahan Cilincing membuat ATM beras sebagai program ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 bagi lansia dan warga tidak mampu di wilayahnya.

Kegiatan tersebut telah diresmikan di Kantor Sekretariat RW 02 pada Senin (15/3/2021). “Dibentuk sebagai bentuk Inovasi dalam pemenuhan kebutuhan pangan akibat pandemi Covid-19 bagi warga kurang mampu dan yang terdampak akibat pandemi,” kata Lurah Cilincing Sugiman, Selasa (16/3/2021).

Sugiman menjelaskan, ide awal ATM beras ini bermula dari musyawarah pengurus untuk membantu warga yang terdampak pandemi.

“Untuk membantu meringankan warga sekitar tempat tinggalnya dan warga terdampak Covid-19,” kata Sugiman.

“Berdasarkan hasil Musyawarah Ketua RW, RT, kader Jumantik dan Dasawisma akhirnya didapatkan ide ATM beras untuk para lansia, jompo dan warga tidak mampu. Donaturnya para pengurus,” sambungnya. Para lansia dan warga tidak mampu mendapatkan akses beras dari ATM tersebut sebanyak dua kali pengambilan dalam sebulan.

Saat ini ATM beras baru dapat melayani 50 orang, yang terdiri dari tiga orang pilihan dari tiap RT. “Nantinya orang-orang terpilih tersebut dapat mengambil beras dua kali per bulan dengan setiap pengambilan mendapatkan tiga kilogram beras,” ucap Sugiman.

Seperti mesin ATM pada umumnya, untuk mendapatkan beras warga RW 02 harus menempelkan kartu pada mesin. Pada proses pengambilan beras nanti warga akan diawasi oleh pengurus RT/RW.

Sugimann juga berharap kegiatan ini dapat menarik para donatur lain untuk ambil bagian dalam program ATM beras ini.

Sebelumnya ATM Beras juga telah dihadirkan oleh Pemerintah Kota Padang di Masjid Nurul Iman Padang.

ATM beras ini merupakan kerja sama antara Masjid Nurul Iman dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang diperuntukkan bagi masyarakat tak mampu secara ekonomi.

Penanggung jawab ATM beras Masjid Nurul Iman, Salman mengatakan saat ini baru 100 orang penerima manfaat yang bisa mengambil beras di mesin ini menggunakan kartu yang sudah diberikan.

“Mereka yang dibantu terdampak secara ekonomi sehingga tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19,” katanya, Kamis (11/3/2021).

Salman menyebut dana beras periode pertama ini terkumpul sebanyak Rp62,4 juta. Kemudian dibelikan beras serta didistribusikan kepada masyarakat yang bisa diambil melalui ATM itu.

“Pengambilan ATM Beras menggunakan kartu yang telah diverifikasi sesuai dengan jumlah penerima manfaat,” ujarnya.

Menaker: Penanganan Dampak COVID-19 Sektor Ketenagakerjaan Sangat Positif

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Upaya pemerintah menanggulangi dampak COVID-19 sepanjang tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di sektor ketenagakerjaan.

Bahkan program yang digulirkan pemerintah dalam pemulihan di sektor ketenagakerjaan telah melebihi dari jumlah penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19.

“Sejumlah indikator makro menunjukkan sinyal perbaikan yang juga berdampak positif pada pemulihan di sektor ketenagakerjaan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Pemerintah, kata Menaker Ida, terus berupaya membangkitkan perekonomian di tahun 2021. Salah satu fokus utama yang menjadi penentu adalah pemulihan di sektor kesehatan melalui program vaksinasi.

“Harus ada optimisme hadapi tahun 2021. Pemulihan dengan semangat optimisme. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2021,” katanya.

Menurut Menaker Ida, penanganan dampak COVID-19 yang menuai hasil positif tersebut tak lepas dari berbagai program yang dijalankan Kemnaker.

Sebanyak 10 program Kemnaker dijalankan untuk memulihkan sektor ketenagakerjaan akibat COVID-19 tersebut yakni pelatihan vokasi dengan metode blended training yang melibatkan 121.049 orang, pemagangan di industri (19.475), pelatihan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja (11.346), sertifikasi kompetensi (749.307), penempatan tenaga kerja dalam negeri (836.181), penempatan tenaga kerja di luar negeri (112.700), pelatihan wirausaha baru (212.260), inkubasi bisnis (4.080), padat karya (106.014), dan gerakan pekerja sehat (24.000).

“Total Kemnaker telah menyasar sebanyak 2.196.412 orang untuk penanganan dampak COVID-19 ini, ” ujar Menaker Ida didampingi Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dan beberapa pejabat eselon I Kemnaker.

Menaker Ida menambahkan, program PEN yang menyasar sektor ketenagakerjaan telah melibatkan total 32.421.400 orang.

Program tersebut terdiri dari bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) sebanyak 12.265.437 orang, Kartu Prakerja (5.509.055), bantuan produktif usaha mikro (12 juta), dan padat karya Kementerian/Lembaga (2.6464.948).

Dengan demikian, lanjut Menaker Ida, upaya pemerintah dalam memitigasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan, baik dari program yang ada di Kemnaker maupun dukungan Upaya pemerintah menanggulangi dampak COVID-19 sepanjang tahun 2020 berdampak sangat signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional (PEN), telah menyasar pada 34.617.852 orang.

“Capaian ini sudah melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19 yang disurvei oleh BPS mencapai 29,12 juta orang,” kata Menaker Ida.

Menaker Ida mengungkapkan 29,12 juta orang usia kerja yang terdampak COVID-19 itu berasal dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 2,56 juta, orang bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 (0,76 juta), sementara tak bekerja karena COVID-19 (1,77 juta), dan bekerja dengan pengurangan jam kerja (shorten hours) karena COVID-19 (24,03 juta).

“Total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang. Persentase penduduk usia kerja terdampak COVID-19 sebesar 14,28 persen. Sedangkan angkatan kerja terdampak COVID-19 sebesar 20,51 persen,” ujarnya.

Raker gabungan dengan agenda “Pokok Bahasan Penjelasan tentang Evaluasi Penanggulangan COVID-19 Selama Satu Tahun Terakhir” dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene. Raker ini diikuti juga oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunawan Sadikin; Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Penny K Lukito; Direktur Utama PT. Biofarma, Honesty Basyir.

Polda Jateng Hadirkan Inovasi bernama Kopek, Apa Itu

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Inovasi terus dihadirkan oleh Kepolisian RI, setelah menghadirkan Sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), kini hadir Kamera Portable Penindakan Kendaraan Bermotor (Kopek) yang diinisiasi oleh Polda Jateng.

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Rudy Syarifudin menjelaskan, Kopek akan dipasang pada helm anggota Satlantas dan kendaraan roda empat.

Hal ini, kata dia, diberlakukan untuk menjangkau wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang belum memiliki sistem ETLE.

“Inovasi Kopek ini, untuk mengindentifikasi nopol dan jenis kendaraan yang terintegrasi dengan data Samsat, bagi pelanggar lalu lintas. Jadi petugas juga tidak perlu membawa surat tilang,” ujar Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Rudy Syarifudin, seperti dikutip dari situs resmi Korlantas Polri, Sabtu, 13 Maret 2021.

Kopek sendiri memiliki fungsi yang nyaris sama dengan ETLE. Kamera yang dibekali fitur canggih itu dapat merekam data wajah pengguna kendaraan dan mengintegrasikannya dengan data SIM dan E-KTP.

Pelanggar yang sudah teridentifikasi melalui Kopek akan mendapatkan surat tilang yang dikirimkan kepolisian melalui Pos. Setelah itu, pelanggar dapat membayar denda seperti yang disebutkan dalam surat tilang lewat bank BRI.

“Jadi, pelanggar akan kita kirim surat melalui pos, nantinya denda tilang tersebut dibayarkan langsung ke bank BRI,” kata dia.

Selain itu, Kopek juga disebut sebagai solusi agar petugas di lapangan tidak bernegosiasi dengan pelanggar yang memuluskan aksi suap.

“Progam Kopek ini untuk menghindari kontak langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga tidak terjadi win win solusion di lapangan,” jelas Rudy.

Tak hanya Jawa Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga berencana memasang kamera ETLE portable. Hanya saja kamera tersebut tidak dipasang di helm, melainkan mobil polisi.

Bank Sumut Catat Kenaikan Aset Jadi Rp33,5 Triliun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Bank pembangunan Daerah (BPD) Sumatra Utara (Bank Sumut) membukukan kenaikan aset menjadi sebesar Rp33,5 triliun hingga akhir tahun 2020. Angka itu naik 5,6 persen year on year (yoy) dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2019 yang berjumlah Rp31,7 triliun.

Hal tersebut dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Kantor Pusat Bank Sumut, Senin (15/3/2021).

Dari sisi pendanaan, total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun mencapai Rp26,9 triliun atau meningkat 7,06 persen (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit tercatat sebesar Rp23,6 triliun dengan kualitas kredit yang membaik.

Angka non-performing loan (NPL) atau kredit macet di bank ini pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan tahun 2019, dari 4,36 persen menjadi 3,54 persen. Adapun, membukukan laba bersih sebesar Rp515 miliar. Jumlah ini menurun sebesar 5,54 persen dibandingkan laba bersih tahun 2019.

“Hal ini karena perseroan memupuk cadangan (CKPN) sebagai antisipasi melonjaknya NPL terkait program restrukturisasi kredit sebagaimana POJK 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Covid-19,” kata Direktur Utama Bank Sumut Muchammad Budi Utomo, Senin (15/3/2021).

Dalam RUPS Tahunan dan RUPS-LB tersebut, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi selaku pemegang saham pengendali diwakilkan oleh Wakil Gubernur Sumatra Utara Musa Rajeckshah (Ijeck).

Selain itu hadir juga paara Bupati dan Wali Kota pemegang saham Bank Sumut serta jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Sumut.

Ijeck mengatakan, seluruh pemegang saham setuju dengan hasil RUPS tahunan dan RUPS LB tersebut.

“Seperti biasa tiap tahun RUPS perusahaan akan dilaksanakan dan menyampaikan deviden yang didapat di 2020. Dan semua pemegang saham sudah setuju dan menerima hasil laporan buku,” kata Ijeck usai rangkaian RUPS Tahunan dan RUPS LB, Senin (15/3/2021).

Dia menuturkana, ada beberapa masukan yang disampaikan pemegang saham kepada direksi, antara lain terkait efisiensi biaya operasional agar target kinerja tahun 2021 tercapai.

Sementara itu, dalam RUPS LB, pemegang saham sepakat menetapkan Syaiful Azhar sebagai Komisaris Utama Independen Bank Sumut.

Agenda lainnya adalah pemberian kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk mengesahkan penerbitan saham kuartal II, III dan IV Tahun 2021 dan kuartal I/2022. Dewan Komisaris juga mengesahkan penetapan dana CSR serta persetujuan untuk memulai proses pelaksanaan IPO (Initial Public Offering) PT Bank Sumut.

Rutin Ekspor ke Korsel, Kemenperin Beri Apresiasi Industri Peralatan Listrik di Cikarang

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kemenperin memberikan apresiasi tinggi kepada industri peralatan listrik di Cikarang, khususnya PT. Jinheung Electric Indonesia yang rutin melakukan ekspor produk peralatan listrik rumah tangga seperti miniature circuit breaker (MCB), power socket dan switch ke pasar Korea Selatan.

“Di tengah masa pandemi saat ini, kami bangga kepada para pelaku industri yang masih agresif menembus pasar ekspor,” tegas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Kemenperin mencatat, meski diterpa pandemi Covid-19, industri pengolahan mampu mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 131,13 miliar pada Januari-Desember 2020 atau naik 2,95 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kinerja gemilang ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang tahun 2020 menjadi surplus US$ 14,17 miliar,” ungkapnya.

Ekspor Indonesia ke Korea Selatan tercatat sebesar US$ 6,51 miliar pada tahun 2020. Sedangkan, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Korea Selatan periode Januari–November 2020 tercatat sebesar US$ 5,03 miliar. Pada 2019, Korea Selatan adalah negara tujuan ekspor ke-8 bagi Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin Janu Suryanto mengemukakan, PT. Jinheung Electric Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang telah mengisi laporan pembangunan dan produksi tahun 2020 di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta laporan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) secara berkala.

“Diharapkan bagi perusahaan yang belum mengisi SIINas segera menindak lanjuti pelaporan berbasis sistem elektronik tersebut,” ujar Janu. Selama pandemi berlangsung, Kemenperin juga meminta kepada para pelaku industri untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Presiden Direktur PT. Jinheung Electric Indonesia, Lee Ki Sou mengatakan bahwa langkah perusahaan untuk meningkatkan pasar ekspor sudah sesuai dengan anjuran pemerintah dalam upaya berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi.

“Kami telah melakukan ekspor ke Korea dengan nilai USD5,68 juta pada tahun 2020,” ungkapnya.

Adapun periode Januari-Februari 2021, PT. Jinheung Electric Indonesia mengapalkan produk peralatan listrik berupa MCB, power socket dan switch ke Korea Selatan sebanyak 1,5 juta unit dengan nilai mencapai US$ 1,2 juta. “Untuk Maret ini, kami kembali ekspor ke Korsel sebanyak tiga kontainer dengan jumlah produk 230 ribuan unit senilai US$ 195 ribuan,” sebut Lee.

Menurutnya, perusahaan sedang mengakselerasi peningkatkan jumlah produksi di dalam negeri guna mendorong daya saing produk nasional. Selain itu, Lee mengatakan bahwa komitmen perusahaan untuk menambah investasi agar Indonesia tetap sebagai basis produksi untuk pasar dalam dan luar negeri.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri peralatan listrik di Tanah Air agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga kancah global.

Langkah strategis ini diharapkan dapat memacu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kami melihat daya saing industri peralatan listrik di dalam negeri sudah mampu kompetitif dengan produk impor. Untuk itu, potensi ini perlu dioptimalkan dengan memfasilitasi perluasan pasar ekspor,” katanya

Dirjen ILMATE menilai bisnis industri peralatan listrik cukup prospektif ke depannya seiring dengan upaya mengakselerasi penerapan industri 4.0.

“Kecanggihan peralatan listrik mampu membuat konsumsi daya rendah, namun dengan hasil yang maksimal. Untuk itu, pentingnya penggunaan teknologi modern,” ujarnya.

PTBA-KAI Kolaborasi Siapkan Dua Jalur Tingkatkan Kapasitas Angkutan Batu Bara

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kolaborasi sinergis terus dilakukan lintas BUMN, terbaru ialah PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Kolaborasi yang terjalin ialah menyiapkan dua jalur baru untuk mengembangkan proyek peningkatan kapasitas angkutan batu bara. Jalur tersebut melalui jalur utara dari Tanjung Enim dan jalur selatan dari Tarahan, Lampung.

Pengembangan proyek tersebut untuk meningkatkan kapasitas angkutan batu bara seiring memanfaatkan momentum tingginya permintaan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sektor energi.

Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin  menuturkan, perseroan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengembangkan proyek angkutan batu bara jalur kereta api dengan kapasitas  batu bara 72 juta ton per tahun pada 2025.

“Kami telah menyiapkan dua jalur baru, yakni jalur utara dari Tanjung Enim dan jalur selatan dari Tarahan (Lampung),” tutur Arviyan, seperti dilansir dari Antara, Senin (15/3/2021).

Di jalur utara dari Tanjung Enim-Dermaga Keramasan (Palembang), perusahaan menargetkan kapasitas angkutan termasuk batu bara menjadi 20 juta ton per tahun, yang mana PT KAI harus membangun dermaga baru di Keramasan (Palembang) dengan target beroperasi pada 2024.

Sedangkan, kapasitas angkut di jalur utara hanya 5 juta ton per tahun berdasarkan catatan kuartal I-2020. PTBA berharap kapasitas angkut ini bisa bertambah menjadi 7 juta ton pada kuartal III 2021.

Sementara itu dari jalur selatan dari Tanjung Enim-Dermaga Tarahan-1 (Lampung) dilakukan pengembangan kapasitas jalur eksisting menjadi 25 juta ton per tahun.

Sedangkan Tarahan-2, dengan kapasitas angkut 20 juta ton/tahun dan direncanakan akan beroperasi pada Juli 2025.

Perseroan juga menggandeng PT Pelindo II untuk mengembangkan kapasitas angkutan batu bara.. PTBA telah menandatangani Head of Agreement (HoA/Perjanjian Induk) untuk pengembangan kapasitas angkutan batu bara dan/atau komoditas lainnya melalui sungai dan pelabuhan di Sumatera Selatan.

“Kerja sama pengembangan angkutan batu bara ini dilakukan untuk menyukseskan tujuan pembangunan koridor ekonomi Sumatera Selatan sebagai lumbung energi,” tutur dia.

Sementara itu, PTBA menargetkan kenaikan volume produksi dari 24,8 juta ton pada 2020 menjadi 29,5 juta ton pada 2021. Perseroan juga menargetkan kenaikan penjualan dari 26,1 juta ton pada 2020 menjadi 30,7 ton pada 2021.

Pada 2021, Perseroan akan meningkatkan investasi dalam mengembangkan diversifikasi usaha, hilirisasi batu bara. Total investasi yang direncanakan pada 2021 untuk sektor tersebut adalah sebesar Rp3,8 triliun.

Dukung Sistem Logistik Nasional, Menteri KKP Trenggono Kembangkan 5 Koridor Logistik Ikan

Penulis
Andik Irwanto
-
Dukung Sistem Logistik Nasional, Menteri KKP Trenggono Kembangkan 5 Koridor Logistik Ikan

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya tengah mengembangkan lima koridor logistik ikan untuk mendukung pengembangan sistem logistik ikan nasional. Dampaknya akan meningkatan usaha perikanan dan ketersediaan lapangan kerja serta peningkatan ketahanan pangan nasional.

Hal ini dikatakan oleh Sakti dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diikuti melalui siaran langsung akun Youtube Baleg DPR RI di Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.

“Dampak strategis pengembangan sistem logistik ikan nasional adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sakti mengatakan kelima koridor logistik ikan nasional yang dikembangkan adalah koridor Kendari-Jawa, koridor Mimika-Jawa, koridor Ambon-Jawa, koridor Bitung-Jawa, dan koridor Makassar-Jawa.

Pengembangan sistem logistik ikan nasional juga akan berdampak pada peningkatan usaha perikanan dan ketersediaan lapangan kerja serta peningkatan ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan sumber daya perikanan dan mendorong pertumbuhan industri perikanan di wilayah Timur Indonesia.

“Kemudian, terbangun model pembangunan wilayah dan pemerataannya melalui pemanfaatan sumber daya perikanan dan mendorong pertumbuhan industri perikanan di wilayah Timur Indonesia,” tuturnya.

Terkait dengan lembaga pangan nasional yang pembentukannya diamanatkan Undang-Undang tentang Pangan, Sakti berharap dapat bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menjadi operator yang akan bertugas melaksanakan pengadaan, produksi, penyimpanan, hingga distribusi pangan nasional berbasis hasil kelautan dan perikanan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini adalah regulator di sektor kelautan dan perikanan yang antara lain mengurusi urusan pangan berbasis produk kelautan dan perikanan,” katanya.

Fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengurusi urusan pangan berbasis kelautan dan perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, dan pengawasan dan pengeluaran/pemasukan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam rapat kerja yang juga dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo itu, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan badan pangan nasional yang diamanatkan Undang-Undang tentang Pangan belum terbentuk.

“Dalam Pasal 151 Undang-Undang Pangan ditentukan lembaga pangan harus dibentuk paling lambat tiga tahun setelah Undang-Undang disahkan. Namun, delapan lebih belum dilaksanakan,” katanya. (red/pen)

Pembangunan PSN Jalan Tol Semanan-Sunter Bernilai 11,06 Triliun, Dimulai Januari 2022

Penulis
Andik Irwanto
-
Pembangunan PSN Jalan Tol Semanan-Sunter Bernilai 11,06 Triliun, Dimulai Januari 2022

SuaraPemerintah.id – Pembangunan Jalan Tol Semanan-Sunter akan dimulai pada Januari 2022. Pembangunan fisik konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) bernilai investasi Rp11,06 triliun ini diperkiraan waktu pengerjaan selama 32 bulan. Pemerintah tengah menyelesaikan pembebasan lahan di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat

Hal ini katakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Semanan-Sunter Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hartono di Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Pihaknya menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyelesaikan pembebasan lahan di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Khusus di Jakarta Pusat, pembebasan lahan sudah selesai dilakukan di Kampung Delta Serdang, begitu juga di wilayah Kelurahan Kebon Kosong. Sementara itu, pembebasan lahan di Duri Pulo, Gambir, masih terus diupayakan. Hartono menjelaskan bahwa pembebasan lahan akan menggunakan sistem ganti rugi yang dibayarkan pemerintah dengan skema appraisal, atau di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Setelah (pembongkaran) itu selesai, mulai konstruksi. Jadwal  konstruksi tahun 2022 dimulai bulan Januari,” kata Hartono.

Pembangunan jalan Tol Semanan-Sunter berdampak juga pada dua sekolah dasar (SD) di Jakarta Pusat yang harus direlokasi yang saat ini masuk dalam tahap musyawarah untuk tanah pengganti. Saat ini Pemerintah Kota melakukan persiapan musyawarah bentuk kerugian dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

“Ada dua SD yang saat ini kami sedang melakukan musyawarah untuk tanah pengganti, yaitu untuk SD 07 Kebon Kosong dan SD 02 Kebon Kosong,” jelasnya.

Ada pun untuk pembebasan lahan di Kelurahan Kebon Kosong, terdapat lahan berstatus HPL milik Sekretariat Negara seluas empat hektare yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), tetapi telah dibayarkan ke PPKK sejak tahun 1990. Sehingga perlu hati-hati agar tidak terjadi dua kali pembayaran.

“Kebon kosong itu harus hati-hati karena di sana tanahnya PPK Kemayoran, di mana tahun 90 kena pembebasan tapi tidak ditindaklanjuti, sekarang jual beli lagi. Kita harus hati-hati supaya tidak ada duplikasi pembayaran,” kata dia.

Selain itu Hartono menambahkan bahwa kendala lainnya dalam pembangunan Tol Semanan-Sunter juga terdapat perubahan trase di Kelurahan Duri Pulo, Gambir. Oleh karena itu, Kementerian PUPR selalu pelaksana konstruksi masih menunggu jadwal pengukuran trase dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Seperti diketahui, Tol Semanan-Sunter membentang sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp11,06 triliun. (red/pen)

1...4,4444,4454,446...4,871Halaman 4,445 dari 4,871