Beranda blog Halaman 4446

Program CSR BRI Malang Berkontribusi Bangun Sarana Prasarana Ibadah dan Kehidupan Sosial Keagamaan

Penulis
Andik Irwanto
-
Program CSR BRI Malang Berkontribusi Bangun Sarana Prasarana Ibadah dan Kehidupan Sosial Keagamaan

SuaraPemerintah.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang atau BRI terus berupaya memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial keagamaan. Di antaranya dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tempat ibadah melalui program Corporate Social Responsibility CSR.

Hal ini dikatakan oleh Pemimpin Wilayah BRI Kanwil Malang Prasetya Sayekti yang mengatakan bahwa dalam upaya untuk memberikan kontribusi pada kehidupan sosial keagamaan tersebut, pihaknya menyalurkan CSR yang dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

“Kami berperan aktif dalam kehidupan umat beragama, dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tempat ibadah melalui program CSR,” kata Prasetya, di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, 15 Maret 2021.

Adapun beberapa program CSR ini untuk pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah, yaitu dipergunakan untuk pembangunan Pura Sapto Argo Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang sebesar Rp100 juta.

Menurut Prasetya, pembangunan tersebut dilakukan pada pagar pura yang sudah mengalami kerusakan. Selain itu, juga dibangun Candi Bentar, yang dipergunakan sebagai sarana ibadah bagi umat Hindu di wilayah tersebut.

“Pembangunan itu telah selesai, dan sudah diserahterimakan kepada pemangku adat Hindu, di Desa Ngadas,” kata Prasetya.

Selain di Desa Ngadas, lanjut Prasetya, BRI Kanwil Malang juga memberikan bantuan melalui program CSR untuk pengembangan ruang kapel Paulo, pada yayasan Bhakti Luhur Kota Malang, sebesar Rp187,8 juta.

Pada yayasan yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, bantuan dari BRI Kanwil Malang tersebut dipergunakan untuk pembangunan mimbar doa, dan penambahan meja, serta kursi untuk ibadah.

Kemudian, bantuan juga diberikan BRI Kanwil Malang untuk rehabilitasi Masjid Baiturrohim, yang terletak di Desa Ngetrep, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Bantuan yang diberikan kepada masjid tersebut, tercatat sebesar Rp100 juta.

Bantuan tersebut dipergunakan untuk perbaikan bagian depan masjid, terutama pada pintu masuk yang mengalami kerusakan, dan perbaikan pada lantai dua masjid itu. Diharapkan, bantuan tersebut bisa memberikan manfaat bagi umat muslim yang beribadah di masjid itu.

“BRI Kanwil Malang berupaya untuk berkontribusi terhadap kehidupan sosial keagamaan melalui program-program CSR kami,” ujar Prasetya.

Sebagai informasi, wilayah kerja BRI Kanwil Malang mencakup 24 cabang yang tersebar di wilayah Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, hingga Pacitan.

Pada 2020, BRI Kanwil Malang telah menyalurkan dana CSR melalui berbagai program dengan jumlah mencapai Rp5,6 miliar, di seluruh wilayah kerjanya. Dana CSR tersebut, juga dipergunakan untuk membantu penanganan pandemi virus Corona atau COVID-19

Menpora Kaji dan Pertimbangkan Hambalang sebagai Pusat Latihan Atlet Senior

Penulis
Andik Irwanto
-
Menpora Kaji dan Pertimbangkan Hambalang sebagai Pusat Latihan Atlet Senior

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan Hambalang untuk dijadikan sebagai pusat latihan atlet senior. Rencana tersebut adalah rangkaian panjang untuk menghasilkan prestasi olahraga nasional.

Hal ini diungkapkan oleh Amali dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Seusai menghadiri rapat terbatas mengenai “Desain Besar Olahraga Nasional” dan “Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI di Papua” di Istana Merdeka yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding,” katanya.

Amali juga menyampaikan akan merencanakan membuat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah-daerah.

“Kami merencanakan akan membuat 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah, tentu kita sesuaikan dengan potensi yang ada dan yang paling mendasar adalah potensi talenta ketika di SD,” tambah Amali.

Menurut Amali, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan respon positif terhadap rencana tersebut.

“Kemudian sentra-sentra ini akan berisi anak-anak kita yang punya potensi yang sudah terseleksi sejak usia SMP, selanjutnya usia SMA kita akan dorong ke Cibubur tempat SKO (Sekolah Khusus Olahraga) kita sekarang,” tambah Amali.

Menurut Amali, rencana tersebut adalah rangkaian panjang untuk menghasilkan prestasi olahraga nasional.

“Menurut para pakar, minimal dibutuhkan waktu 10 tahun atau kira-kira 10 ribu jam untuk bisa menuju prestasi,” ungkapnya.

Desain besar hingga 2045 itu juga menetapkan target-target jangka pendek dan menengah, yaitu pada 2024, 2028 dan 2032. Termasuk target tuan rumah Olimpiade 2032.

“Kita tahu Olimpiade 2024 itu akan dilaksanakan di Paris, Prancis, sedangkan Olimpiade 2020 ada di Tokyo ditunda ke 2021 dan 2028 itu di LA (Los Angeles), Amerika Serikat dan pada 2032 harapan kita, kita bisa menang ‘bidding’ menjadi tuan rumah Olimpiade 2032,” ungkap Amali.

Indonesia, menurut Amali, tidak hanya ingin menjadi tuan rumah tetapi juga menorehkan prestasi. Targetnya 2032 itu Indonesia berada pada posisi 10 besar, baik untuk Olimpiade.

“Dalam desain besar ini kami menargetkan untuk 2032 itu kita berada pada posisi 10 besar, baik untuk Olimpiade dan tentu untuk Paralimpiade atau atlet-atlet disabilitas kita juga ada di ranking yang tidak terlalu jauh,” tambah Amali.

Untuk mencapai target tersebut, Amali mengaku butuh dukungan, baik dari sisi pendanaan maupun infrastruktur.

“Dukungan kerja sama antara kementerian dan lembaga, BUMN, perusahaan swasta serta yang paling penting adalah dukungan dari daerah,” kata Amali.

Desain besar Olahraga Nasional itu nantinya akan memiliki landasan hukum.

“Nanti tentu akan lahir keputusan dari bapak Presiden, kita belum tahu bentuknya apa tetapi desain besar ini akan kita dorong karena ini adalah perencanaan tentang prestasi olahraga kita jangka panjang dan terdesain dengan bagus. Tidak ada prestasi yang kita dapatkan dengan ‘by accident’, prestasi harus kita dapatkan dengan ‘by design’,” ungkap Amali.

Kemenpora pada 2016 lalu juga menyebut telah berencana menghidupkan kembali kompleks Hambalang yang selama ini terhenti karena kasus korupsi. (red/pen)

Permintaan RS Cukup Besar, PMI Kota Tangerang Salurkan 943 Kantong Plasma Konvalesen

Penulis
Andik Irwanto
-
Permintaan RS Cukup Besar, PMI Kota Tangerang Salurkan 943 Kantong Plasma Konvalesen

SuaraPemerintah.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Banten telah menyalurkan 943 kantong  plasma darah konvalesen kepada rumah sakit untuk membantu kesembuhan pasien positif COVID-19. Donor plasma konvalesen merupakan bagian dari usaha untuk mengatasi pandemi. Sebab saat ini permintaan dari rumah sakit terhadap kebutuhan plasma konvalesen masih besar.

Hal ini paparkan oleh ketua PMI Kota Tangerang Oman Jumansyah di Tangerang, Senin, 15 Maret 2021. Ia mengatakan penyaluran plasma darah konvalesen terus dilakukan jika stok yang dimiliki tersedia. Dirinya juga mengajak kepada penyintas COVID-19 untuk ikut serta dalam donor plasma darah konvalesen di UTD PMI Kota Tangerang.

Menurut Oman plasma konvalesen sangat efektif untuk kesembuhan bagi pasien yang dalam kondisi penanganan khusus di Rumah Sakit karena terpapar COVID-19.

“Efektifnya sangat tinggi untuk kesembuhan dengan plasma konvalesen ini,” katanya.

Ia mengatakan donor plasma konvalesen merupakan bagian dari ikhtiar untuk mengatasi pandemi. Sebab saat ini permintaan dari rumah sakit terhadap kebutuhan plasma konvalesen masih besar.

Sementara itu darah plasma konvalesen yang telah didistribusikan kepada rumah sakit yakni golongan A sebanyak 242 kantong, golongan B 228 kantong, golongan O sebanyak 425 kantong, dan golongan AB sebanyak 48 kantong.

“Hari ini juga kita kirim 26 kantong lagi ke rumah sakit,” katanya.

Selain itu untuk menjaga sterilisasi di ruang pengambilan plasma konvalesen, PMI juga telah menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak fisik, menyediaan cairan pembersih tangan bahkan penyemprotan disinfektan pun juga setiap hari dilakukan.

Di sisi lain menurut Kabiro Humas PMI Kota Tangerang Ade Kurniawan mengatakan untuk memenuhi stok plasma konvalesen telah dilakukan kerjasama dengan berbagai lembaga termasuk pemerintah daerah.

Kepada pegawai yang telah sembuh, diajak untuk ikut serta dalam plasma konvalesen. Bahkan PMI Kota Tangerang menyediakan layanan jemput untuk memberikan kemudahan agar pemenuhan plasma konvalesen tercapai.

Perlu diketahui sebelum melakukan pendonoran plasma konvalesen, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, pertama, donor plasma konvalesen dilakukan bagi usia 18 tahun hingga 60 tahun dan sudah dinyatakan sembuh atau negatif.

Selanjutnya ketika pasien sudah dinyatakan sembuh selama 14 hari maka ketika akan melakukan donor plasma konvalesen, wajib membawa beberapa dokumen, di antaranya hasil negatif usap sebanyak dua kali. (red/pen)

Kemenhan Sosialisasikan Program Komponen Cadangan (Komcad) TNI Bagi WNI 18-35 Tahun

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenhan Sosialisasikan Program Komponen Cadangan (Komcad) TNI Bagi WNI 18-35 Tahun

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mulai menggelar sosialisasi program komponen cadangan (komcad) guna memperkuat kekuatan TNI dalam menjaga pertahanan negara. Program ini terbuka bagi Warga Negara Indonesia berusia 18-35 tahun yang ingin secara sukarela menjadi tentara cadangan.

Keberadaan komponen cadangan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kita harus menyiapkan segala sesuatunya [untuk pertahanan negara] mulai dari SDM dan SDA sehingga sewaktu-waktu diperlukan kita sudah siap,” kata Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayjen TNI Dadang Hendrayudha dalam acara sosialisasi yang digelar di Makodam XII Tanjungpura, Rabu (10/3).

Ia menambahkan sudah saatnya Indonesia memiliki tentara cadangan, seperti negara tetangga lain di kawasan Asia Tenggara. Sebut saja Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina yang sudah lebih dulu memiliki komponen tentara cadangan.

“Indonesia memiliki jumlah penduduk hampir 300 juta dan jumlah tentara aktif 438 juta, tetapi tidak punya tentara cadangan. Sementara negara lainnya sudah punya,” ucapnya.
Selain di Makodam XII Tanjungpura, Pontianak (Kalimantan Barat), Kemenhan juga melaksanakan sosialisasi secara serentak di beberapa daerah lainnya seperti Palembang (Sumatera Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Jayapura (Papua).

Selanjutnya, sosialisasi akan dilaksanakan di Medan, Manado, Makassar, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Ambon.

Dalam sosialisasi ini, Kemhan turut mengundang pemerintah daerah, kepolisian, tokoh masyarakat, dan dunia usaha. Masyarakat diperbolehkan untuk mendaftar menjadi komcad di Koramil-Koramil setempat.

Komcad nantinya dikelompokkan sesuai tiga matra TNI, yakni komcad matra darat, matra laut, dan matra udara.

Untuk lolos seleksi, calon komcad di antaranya harus sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Setelah dinyatakan lulus dalam seleksi, calon komcad wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

Calon komcad juga berhak memperoleh uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, serta perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

“Selesai dilatih mereka akan kembali ke profesi masing-masing,” kata Dadang.
Adapun calon komcad yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau pekerja/buruh serta mahasiswa tak akan kehilangan hak ketenagakerjaan, pekerjaan, hak akademis, serta status sebagai peserta didik.

“Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka ada program kampus merdeka. Mahasiswa bisa menggunakan satu semester untuk mengambil mata kuliah di program studi lain, maupun untuk ikut komponen cadangan.”

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa kali mengingatkan bahwa pembentukan komcad tidak terlepas dari rancang bangun para pendiri bangsa, yaitu sistem pertahanan semesta dan tertuang dalam UUD 1945.

Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Lalu Pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa “tiap-tiap warga ngara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar Jakius Sinyor setuju dengan program komcad ini. Dia mengatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk mewujudkan program dimaksud.

“Tentu kami setuju dan akan mendukung. Kami akan koordinasi juga dengan Kapendam tentang bagaimana membina masyarakat untuk membela negara,” katanya. (red/ami)

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin 33 Juta Dosis untuk Lansia dan Pelayanan Publik Aman

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin 33 Juta Dosis untuk Lansia dan Pelayanan Publik Aman

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kesehatan dalam hal ini Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi memastikan stok vaksin COVID-19 untuk kelompok lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik aman. Stok dan distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia masih aman sehingga pemerintah meyakini program vaksinisasi bisa berjalan lancar.

Hal ini dipaparkan oleh Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Totalnya itu bisa untuk sekitar 33 juta dosis untuk vaksin Sinovac.

“Vaksin Sinovac yang sudah jadi kan tiga juta. Terus kita tahu ada Sinovac dalam bentuk bulk sebanyak 35 juta dosis. Jadi kurang lebih totalnya itu bisa untuk sekitar 33 juta dosis,” katanya.

Nadia mengatakan stok dan distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia masih aman sehingga pemerintah meyakini program vaksinisasi bisa berjalan lancar. Target vaksin untuk masyarakat lansia telah dialokasi sekitar 21,5 juta dosis. Kemudian, target vaksin untuk petugas pelayanan publik telah dialokasikan sekitar 16,9 juta dosis.

“Ini tentunya kalau kita lihat angka 33 juta pasti tidak cukup dong. Minimal kita butuh vaksinasinya itu adalah 70 juta. Jadi kita masih perlu datangkan vaksin lainnya pada Maret ini. Masih akan ada 20 juta dan ada vaksin dari AstraZeneca,” katanya.

Nadia juga menambahkan, proses distribusi vaksin selama ini berjalan lancar karena dilakukan secara bertahap. Kendala hampir tidak ada karena gudang vaksin sudah dikosongkan saat vaksin datang lagi.

“Tidak terlalu ada kendala, karena memang gudang vaksin sudah dikosongkan. Jadi saat kedatangan vaksin, gudang-gudang vaksin sudah dikosongkan,” katanya.

Pemerintah menggunakan dua mekanisme dalam distribusi vaksin.

“Pertama, melalui dinas kesehatan provinsi, tapi kita juga melalui Bio Farma,” katanya.

Tantangan dalam proses distribusi vaksin terjadi di sejumlah lokasi pengiriman pada daerah terpencil.

“Karena terkait pengiriman melalui darat, itu tidak selalu bisa lancar,” katanya.

Ada pula daerah yang membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang dalam proses distribusi.

“Tapi sejauh ini tidak ada kendala yang berarti untuk proses distribusi,” kata Siti Nadia.

Menurut dia, upaya menjaga ketersediaan stok vaksin adalah yang terpenting untuk dilakukan, alasannya orang yang sudah mendapatkan dosis pertama harus dipastikan memperoleh dosis kedua, sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin untuk masyarakat.

Siti Nadia menambahkan ada selang waktu 14 hari dari pemberian vaksin tahap pertama ke tahap kedua. Sedangkan untuk lansia, ada selang waktu 28 hari dari pemberian vaksin dosis pertama ke tahap kedua.

“Kita melakukan prioritas. Dalam vaksinasi ini ada beberapa prioritas-prioritas yang tentunya kita susun. Misalnya, untuk lansia hanya di ibu kota provinsi. Semua lansia harus dapat. Jadi kita atur proses distribusinya,” ujarnya. (red/pen)

Menteri PUPR Basuki Tekankan Pembangunan Infrastruktur 2022 Fokus OPOR

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri PUPR Basuki Tekankan Pembangunan Infrastruktur 2022 Fokus OPOR

SuaraPemerintah.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 harus berfokus pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi atau OPOR. Optimalisasi meneruskan pembangunan yang telah selesai. Infrastruktur-infrastruktur yang sudah selesai namun belum dimanfaatkan, maka harus dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini dipaparkan oleh Basuki saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021 di Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Semua pembangunan infrastruktur yang telah selesai harus dievaluasi. Maka harus dimanfaatkan secara optimal.

“Maka dari itu untuk tahun 2022 saya menggunakan abreviasi OPOR. Pertama adalah Optimalisasi, jadi semua pembangunan infrastruktur yang telah selesai harus dievaluasi, diinventarisasi, dan sudah bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Basuki mengatakan optimalisasi juga meneruskan pembangunan yang telah selesai. Infrastruktur-infrastruktur yang sudah selesai namun belum dimanfaatkan, maka harus dimanfaatkan secara optimal.

Contohnya, kata dia, sarana infrastruktur air minum yang sudah dibangun namun masih belum dimanfaatkan harus segera ditangani dan dimanfaatkan. Semua yang sudah dibangun harus bisa dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2022 untuk pemanfaatan, katanya.

“Berikutnya Pemeliharaan, utamakan pemeliharaan. Untuk tahun 2022, program pemeliharaan infrastruktur harus lebih menonjol,” kata Basuki.

Basuki menilai tanggul-tanggul yang kemarin jebol atau rusak ketika bencana banjir melanda beberapa waktu lalu, kemungkinan akibat kurangnya pemeliharaan.

“Program pemeliharaan harus diutamakan pada tahun depan,” tegasnya.

OPOR selanjutnya, kata Basuki, adalah Operasi. Operasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah tuntas terbangun pada tahun 2021 dan pada tahun sebelumnya, maka pada TA 2022 harus segera dioperasikan setelah lulus dari tahapan uji coba yang diperlukan.

Terakhir adalah Rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula, misalnya irigasi, kanal banjir, jalan dan jembatan nasional yang rusak akibat bencana, dan sebagainya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga mengamanatkan peningkatan kualitas dan akses infrastruktur serta pemerataan pelayanan dasar dilaksanakan melalui wilayah sebagai basis pembangunan.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, pembangunan infrastruktur diarahkan mendukung Pilar Pemerataan Pembangunan dengan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. (red/pen)

Gubernur Sulut Resmikan Kehadiran Rumah Sakit Covid-19 di Manado

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id -Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey meresmikan Rumah Sakit (RS) Penanggulangan Darurat Covid-19 Provinsi Sulut di Manado, Senin (15/3/2021).

RS Covid-19 ini nantinya akan ditingkatkan bukan hanya untuk melayani penyakit karena Covid-19, tapi juga menjadi rumah sakit virus.

Olly dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pimpinan BNPB dan Kementerian Kesehatan yang telah memberikan fasilitas pelayanan Covid-19 bagi pemerintah dan masyarakat Sulut.

“Tentunya ini suatu kebanggaan bagi kita, saya kira kami akan merawat dengan baik fasilitas sarana kesehatan bagi masyarakat Sulut,” kata Olly.

Dalam kesempatan itu juga Olly menjelaska rumah sakit ini akan  ditingkatkan untuk menanggulangi penyakit infeksi lainnya.

Disamping itu, Olly mengapresiasi kerjasama yang telah berjalan selama ini baik dari aparat keamanan dan masyarakat sehingga penyebaran Covid-19 Sulut bisa ditekan.

“Beberapa kabupaten sudah berwarna kuning sudah tidak merah, saya kira kita pertahankan terus ini,” ujarnya.

Dirinya juga optimistis keadaan ini dapat menjadikan Sulut sebagai daerah yang siap siaga terhadap pandemi ini sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Sulut.

“Tapi Sulut daerah yang tanggap terhadap Covid-19, saya kira ekonomi kita akan melonjak, karena salah satu daerah pariwisata adalah Sulut,” ucapnya.

Sebelumnya di bulan Februari, Sulut juga telah meresmikan aboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tingkat III Manado

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Sulut, didampingi Kabid Dokkes Polda Sulut Kombes Pol dr Freddy Worang J MARS, Karumkit Bhayangkara Tingkat III Manado AKBP dr M Faizal Zulkarnaen Sp KF serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Usai penandatangan prasasti, dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan peninjauan ruangan Laboratorium PCR.

Kapolda mengatakan, dengan diresmikannya Laboratorium PCR ini, akan membantu mendeteksi Covid-19 sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk pencegahan dan pengendalian potensi penularan Covid-19 di Sulut.

“Peresmian ini menandakan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado ini memiliki fasilitas pemeriksaan PCR, ini bagian dari upaya men-tracing pandemi Covid-19 yang dialami oleh masyarakat,” ujar Panca Putra.

Laboratorium ini juga tidak hanya untuk anggota Polri, tetapi juga dibuka untuk masyarakat umum. Karena merupakan bagian dari tanggung jawab Polri kepada masyarakat.

Tak Ingin Ada Proyek Mangrak, Menteri PUPR Basuki Dorong Penyiapan Desain Infrastruktur Berkualitas

Penulis
Andik Irwanto
-
Tak Ingin Ada Proyek Mangrak, Menteri PUPR Basuki Dorong Penyiapan Desain Infrastruktur Berkualitas

SuaraPemerintah.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong Kementerian PUPR untuk menyiapkan desain-desain pembangunan infrastruktur berkualitas bagi kabinet pemerintahan yang akan datang. Pemerintah juga tidak ingin meninggalkan isu dan proyek pembangunan yang mangkrak kepada kabinet pemerintahan yang akan datang.

Hal ini diungkapakn oleh Basuki Hadimuljono saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021 di Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.

“Desain-desain pembangunan infrastruktur kita siapkan. Namun jika desainnya tidak bisa dibangun untuk tahun 2023 maka diwariskan bagi kabinet yang akan datang dengan desain yang lebih baik,” ujarnya.

Selanjutnya, Basuki juga meminta agar Kementerian PUPR tidak terburu-buru dalam penyusunan dan penyiapan desain pembangunan infrastruktur. Alangkah baiknya menyusun desain yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemerintahan mendatang. Desain yang lebih baik yang bisa dikerjakan untuk kabinet selanjutnya.

“Kita mengerjakan desain yang lebih baik untuk diharapkan bisa dikerjakan oleh kabinet yang akan datang,” katanya.

Penyusunan desain pembangunan infrastruktur berkualitas harus tetap dilanjutkan dalam kondisi apapun. Basuki menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak mungkin terhenti dan pastinya akan terus berlanjut, termasuk kemungkinan dilanjutkan oleh kabinet pemerintahan berikutnya.

“Oleh karena itu kita akan siapkan desain yang lebih baik, jangan asal-asalan desainnya,” tegas Basuki.

Basuki juga mengatakan melalui fokus pembangunan infrastruktur tahun 2022 yakni Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi atau OPOR maka semua pembangunan infrastruktur baru harus sangat selektif, kecuali yang menggunakan pinjaman.

“Bukan berarti pembangunan dilarang, tapi pembangunan baru harus selektif dan harus bisa diselesaikan pada 2024. Minimal progres pembangunan tinggal sedikit lagi selesai dan tidak ada yang mangkrak di 2024,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, pembangunan infrastruktur diarahkan mendukung Pilar Pemerataan Pembangunan dengan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga mengamanatkan peningkatan kualitas dan akses infrastruktur serta pemerataan pelayanan dasar dilaksanakan melalui wilayah sebagai basis pembangunan.

Pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan inklusif ditujukan untuk mengembangkan sektor unggulan, kawasan strategis pariwisata, kawasan industri, kawasan perkotaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi. (red/pen)

BPS Sebut Pertumbuhan Ekspor Februari 2021 Naik 8,56% atau Mencapai 15,27 Miliar Dolar

Penulis
Andik Irwanto
-
BPS Sebut Pertumbuhan Ekspor Februari 2021 Naik 8,56% atau Mencapai 15,27 Miliar Dolar

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan bahwa pertumbuhan ekspor Februari 2021 menggembirakan dengan nilai mencapai 15,27 miliar dolar AS atau naik 8,56 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Pertumbuhan dan kenaikan ini juga lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2019 yang angkanya 12,79 miliar dolar AS.

Hal ini dipaparkan oleh Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers yang ditayangkan virtual di Jakarta, Senin, 15 Maret 2021.

“Kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan ekspor migas sebesar 6,90 persen dan kenaikan ekspor nonmigas sebesar 8,67 persen,” katanya.

Adapun faktor kenaikan kinerja ekspor pada bulan Februari 2021 karena didukung oleh kenaikan harga beberapa komoditas di pasar dunia. Seperti harga minyak mentah atau ICP naik menjadi 60,36 dolar AS per barel pada Februari dibandingkan Januari yang harganya 53,17 dolar AS per barel. Di mana harga ICP pada Februari 2021 naik 14,52 persen jika dibandingkan Januari 2021 atau month on month (mom) dan naik 6,62 persen jika dibandingkan Februari 2020 atau secara year on year (yoy).

Di sisi lain faktor kenaikan harga juga terjadi pada komoditas minyak kelapa sawit, karet, timah dan tembaga. Untuk ekspor pertanian Februari 2021 mengalami penurunan 8,96 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya, di mana beberapa komoditas yang mengalami penurunan ekspor yakni sarang burung walet, kopi, ikan segar, mutiara hasil tangkap, dan mutiara hasil budi daya.

Tapi jika dibandingkan Februari 2020 ekspor sektor pertanian tumbuh 3,16 persen dengan beberapa komoditas yang ekspornya naik yaitu tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah, hasil hutan bukan kayu, dan lada putih.

Sedangkan ekspor industri mengalami kenaikan 1,38 persen secara bulanan. Komoditas yang mengalami peningkatan antara lain besi baja, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak, kendaraan motor roda empat, logam dasar mulia, dan kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.

Peningkatan ekspor sektor industri pengolahan juga terjadi 9 persen secara tahunan dengan ekspor komoditas yang mengalami kenaikan cukup besar yakni besi baja, kimia dasar organik, dan peralatan listrik.

Untuk ekspor pertambangan Februari 2021, angkanya turun 6,71 persen secara bulanan karena adanya penurunan ekspor bijih tembaga, lignit, bijih besi, dan bijih seng. Tapi angkanya naik 7,53 persen (yoy) dengan komoditas yang mengalami kenaikan di antaranya bijih tembaga, lignit, dan batu bara.

Adapun kontribusi ekspor terbesar berasal dari sektor industri pengolahan nonmigas yang menyumbang 94,36 persen terhadap total nilai ekspor. Secara keseluruhan ekspor tahun 2021 meningkat karena permintaan dan peningkatan harga komoditas.

“Jadi mengawali 2021, performa ekspor kita sangat bagus karena adanya peningkatan permintaan dari berbagai negara dan adanya peningkatan harga berbagai komoditas. Sekali lagi kita berharap bahwa performa ekspor ini bisa dipertahankan di bulan-bulan berikutnya,” pungkas Suhariyanto. (red/pen)

Menag Yaqut Optimis Arab Saudi Akan Buka Penyelenggaraan Haji 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Menag Yaqut Optimis Arab Saudi Akan Buka Penyelenggaraan Haji 2021

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merasa optimistis Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 Masehi.

Meskipun hingga saat ini otoritas kerajaan belum bisa memberikan kepastian imbas pandemi COVID-19 yang masih masif. Arab Saudi sudah melakukan vaksinasi sebagaimana yang dilakukan Indonesia.

Hal ini diungkapan oleh Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang dipantau secara virtual, Senin, 15 Maret 2021.

“Kami optimis kemungkinan penyelenggaraan haji tahun ini masih sangat terbuka. Hal ini ditandai dengan telah dilakukan vaksinasi di Arab Saudi sebagaimana juga di Indonesia dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19,” katanya.

Yaqut merasa optimis dikarenakan ada faktor lain yaitu pemerintah Kerajaan Arab Saudi berencana akan membuka penerbangan internasional pada 17 Mei 2021. Berbeda dengan tahun lalu di mana otoritas Arab Saudi menutup segala penerbangan luar negeri termasuk saat musim haji. Sehingga ketika penerbangan dibuka kembali maka pelaksanaan haji bisa dilakukan.

Meskipun begitu saat ini memang masih dilanda kegamangan, pemerintah telah menyusun beberapa skenario penyelenggaraan ibadah haji apabila di tengah jalan pemerintah Arab Saudi membuka akses ke Tanah Suci bagi jamaah asal Indonesia. Pemerintah terus merespon dengan langkah terukur, sudah siap apabila pemerintah Arab Saudi membuka pelaksanaan haji tahun ini.

Adapun skenario yang dipersiapkan Kemenag yakni skema mengenai protokol kesehatan dalam perspektif internasional, artinya mengacu pada protokol yang berlaku secara global di banyak negara.

Kemudian skenario yang disiapkan seperti pergerakan jamaah di Tanah Suci, durasi masa tinggal, hingga aspek ibadah haji di masa pandemi.

“Seberapa pun tipis kemungkinannya, kami tetap menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji. Kami terus merespon dengan langkah terukur, kita sudah siap apabila pemerintah Arab Saudi membuka untuk kita,” katanya.

Di satu sisi, Kemenag juga terus berkomunikasi dengan sejumlah pihak seperti Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Menteri Urusan Haji dan Umrah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memastikan soal ibadah haji tahun ini. Upaya progresif terus dilakukan untuk persiapan haji tahun ini.

“Kami di Kementerian Agama terus melakukan upaya-upaya yang progresif untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M,” kata dia. (red/pen)

 

1...4,4454,4464,447...4,871Halaman 4,446 dari 4,871