Beranda blog Halaman 4447

Pilihan Investasi Menarik Lewat Program Deposit J Trust Bank dengan Modal Mini Berbunga Besar

Penulis
Rudi Sukmana
-
Pilihan Investasi Menarik Lewat Program Deposito J Trust Bank dengan Modal Mini Berbunga Besar

SuaraPemerintah.id – Investasi sering menjadi jawaban atas ketidakpastian masa depan dan adanya inflasi. Akan tetapi, sebagian dari kita belum sadar akan pentingnya investasi dan merasa tidak perlu dilakukan.

Tanpa berinvestasi, uang Anda akan diam di tempat dan tidak akan bertumbuh, sedangkan nilainya akan tergerus inflasi dari tahun ke tahun. Lantas apa saja pilihan investasinya?

Ada banyak opsi investasi, mulai dari logam mulia (emas), properti, bisnis, barang koleksi, reksa dana, obligasi, dan saham. Setiap instrumen investasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dari opsi-opsi tersebut, deposito yang memiliki risiko rendah dan tetap memberikan keuntungan.

Salah satu pilihan investasi menarik Anda bisa mengikuti program Deposit Tarif Khusus dari J Trust Bank. Dalam program simpanannya, J Trust menawarkan program simpanan dengan suku bunga simpanan khusus hingga 6% per tahun. Program yang berlangsung mulai 1 Maret 2021 hingga 31 Maret 2021 ini dapat diikuti oleh pelanggan baru atau pelanggan lama.

Dengan jumlah setoran deposito minimum Rp500.000 dan maksimum Rp20 juta, program deposito ini memiliki jangka waktu 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Dana yang digunakan nasabah untuk program ini adalah dana baru.

Kendati demikian, nasabah perlu mengingat sejumlah risiko dalam investasi melalui instrumen deposito, seperti pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Simpanan itu menjadi simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha dicabut.

Saat mengikuti program ini, nasabah juga tidak bisa break program atau berhenti di tengah jalan. Namun, jika terpaksa melakukan itu, nasabah akan dikenakan penalti berupa pemberian suku bunga yang sama dengan suku bunga Tabungan J Trust.

Selain itu, J Trust Bank juga meluncurkan program Referral “Win-Win-Win” yang akan memberikan cashback untuk referentor dan deposan. Program ini bertujuan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan sekaligus berdonasi.

Sebagai bagian dari Program Referral “Win-Win-Win” ini, J Trust Bank menawarkan program Deposito JTrust dengan nama “Tetap Semangat Melawan Corona” di mana nasabah dapat berinvestasi sekaligus berdonasi. Bunga deposito program ini juga tak kalah menarik.

Dalam program deposito J Trust ini, J Trust Bank akan menyumbangkan dana sebesar suku bunga tahunan 0,1% dari total jumlah dana simpanan yang terkumpul dari program ini kepada lembaga medis yang melakukan upaya untuk melawan virus corona.

Bagi referentor (pengenal) yang mereferensikan calon nasabah untuk membuka rekening produk deposito J Trust di J Trust Bank akan mendapatkan reward. Nasabah yang membuka rekening deposito berdasarkan referensi referentor juga akan mendapatkan cashback sebagai hadiah..

Program penempatan deposito “Tetap Semangat Melawan Corona” dimulai pada 1 Maret 2021. Peserta program ini adalah nasabah atau orang yang belum menjadi nasabah dengan jumlah deposito minimum Rp10 juta (berlaku kelipatan) dan maksimum Rp1 triliun, serta dana tersebut merupakan fresh fund. Dari penempatan dana itu, nasabah akan mendapatkan bunga deposito.

Dengan jangka waktu deposito yang tersedia yaitu 3 bulan dan 6 bulan, suku bunga deposito tersebut sebesar 5,75% per tahun plus cashback 0,25% per tahun.

Besaran cashback tersebut berbeda untuk periode penempatan 3 bulan dan 6 bulan.

Semakin lama periode dan semakin besar nominal penempatan deposito maka semakin besar cashback yang didapatkan. Cashback tersebut dikenakan pajak sebesar 20%. Dana cashback tersebut juga dapat dikreditkan ke rekening atau dibayar tunai

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait program – program deposito J Trust Bank, silahkan kunjungi laman www.jtrustbank.co.id.

 

Gelar Kompetisi IBL 2021, Menpora Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan

Penulis
Andik Irwanto
-
Gelar Kompetisi IBL 2021, Menpora Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan

SuaraPemerintah.id – Indonesian Basketball League (IBL) 2021 diselengarakan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengaku cukup puas terhadap penyelenggaraan tersebut saat meninjau di Robinson Resort, Bogor, Sabtu (13/3/2021).

Pada proses pengecekan pelaksanaan IBL 2021, Menpora Amali melihat langsung susunan kursi para pemain yang akan melakuka swaaab PCR. Dalam lawatannya ini, ia disambut langsung ketua Umum Perbasi Danny Kosasih, Direktur IBL Junas Miradiarsyah dan Deputi Peningkatan Prestasi Chandra Bhakti.

Selain itu, Menpora juga meninjau tempat tinggal tim Amartha Hangtuah yang masih dalam satu kompleks, serta melihat klinik medis 24 jam untuk pemain hingga mengecek hall tempat makan dan cara penyajian makanan untuk pemain.

“Saya sengaja tadi jalan keliling Robinson Resort untuk melihat satu-satu bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan dijalankan. Mulai dari kamar pemain, klinik medis, tempat makan hingga bagaimana cara penyajian makanan untuk para pemain. Dan saya cukup puas, semuanya protokol kesehatan dijalankan dengan cukup ketat dan disiplin,” kata Menpora Amali pada konfrensi pers.

Menurut Menpora Amali, pelaksanaan pertandingan IBL 2021 ditengah pandemi ini cukup bagus dengan dipusatkan di satu tempat dan semuanya terkontrol dengan baik. Ia berharap, cabang olahraga lain juga menerapkan standart protokol kesehatan yang sama dalam menggelar kompetesi ditengah pandemi.

“Saya kira penerapan protokol kesehatan yang dilakukan IBL 2021 ini sudah sesuai dengan yang disampaikan saat rakor dengan pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Ini bisa menjadi contoh bagi cabor lain yang ingin menggelar kompetisi atau turnamen dengan standart protokol kesehatan Covid-19,” ujar Menpora Amali.

Di sisi lain, Direktur IBL Junas Miradiarsyah menyampaikan pelaksanaan IBL 2021 oni sudah berjalan empat hari, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, meskipun ada yang kedapatan positif.

“Menjalankan protokol kesehatan covid-19 pada pelaksanaan IBL 2021 memang benar-benar kita jalankan dengan ketat, dan Pak Menpora melihat langsung tadi. Kita akan terus menjaga protokol kesehatan ini dengan baik sampai pelaksanaan IBL selesai,” kata Junas mengakhiri. (red/rifki

Dorong Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi, Industri Peralatan Listrik di Cikarang Rutin Ekspor ke Korsel

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri peralatan listrik di tanah air agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga kancah global. Langkah strategis ini diharapkan dapat memacu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kami melihat daya saing industri peralatan listrik di dalam negeri sudah mampu kompetitif dengan produk impor. Untuk itu, potensi ini perlu dioptimalkan dengan memfasilitasi perluasan pasar ekspor,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier di Jakarta, Senin (15/3).

Dirjen ILMATE menilai bisnis industri peralatan listrik cukup prospektif ke depannya seiring dengan upaya mengakselerasi penerapan industri 4.0. “Kecanggihan peralatan listrik mampu membuat konsumsi daya rendah, namun dengan hasil yang maksimal. Untuk itu, pentingnya penggunaan teknologi modern,” ujarnya.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT. Jinheung Electric Indonesia yang rutin melakukan ekspor produk peralatan listrik rumah tangga seperti miniature circuit breaker (MCB), power socket dan switch ke pasar Korea Selatan.

“Di tengah masa pandemi saat ini, kami bangga kepada para pelaku industri yang masih agresif menembus pasar ekspor,” tegas Taufiek.

Kemenperin mencatat, meski diterpa pandemi Covid-19, industri pengolahan mampu mencatatkan nilai ekspor sebesar USD131,13 miliar pada Januari-Desember 2020 atau naik 2,95 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Kinerja gemilang ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang tahun 2020 menjadi surplus USD14,17 miliar,” ungkapnya.

Ekspor Indonesia ke Korea Selatan tercatat sebesar USD6,51 miliar pada tahun 2020. Sedangkan, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Korea Selatan periode Januari–November 2020 tercatat sebesar USD5,03 miliar. Pada 2019, Korea Selatan adalah negara tujuan ekspor ke-8 bagi Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin Janu Suryanto mengemukakan, PT. Jinheung Electric Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang telah mengisi laporan pembangunan dan produksi tahun 2020 di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta laporan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) secara berkala.

“Diharapkan bagi perusahaan yang belum mengisi SIINas segera menindak lanjuti pelaporan berbasis sistem elektronik tersebut,” ujar Janu. Selama pandemi berlangsung, Kemenperin juga meminta kepada para pelaku industri untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Presiden Direktur PT. Jinheung Electric Indonesia, Lee Ki Sou mengatakan bahwa langkah perusahaan untuk meningkatkan pasar ekspor sudah sesuai dengan anjuran pemerintah dalam upaya berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi. “Kami telah melakukan ekspor ke Korea dengan nilai USD5,68 juta pada tahun 2020,” ungkapnya.

Adapun periode Januari-Februari 2021, PT. Jinheung Electric Indonesia mengapalkan produk peralatan listrik berupa MCB, power socket dan switch ke Korea Selatan sebanyak 1,5 juta unit dengan nilai mencapai USD1,2 juta.

“Untuk Maret ini, kami kembali ekspor ke Korsel sebanyak tiga kontainer dengan jumlah produk 230 ribuan unit senilai USD195 ribuan,” sebut Lee.

Menurutnya, perusahaan sedang mengakselerasi peningkatkan jumlah produksi di dalam negeri guna mendorong daya saing produk nasional. Selain itu, Lee mengatakan bahwa komitmen perusahaan untuk menambah investasi agar Indonesia tetap sebagai basis produksi untuk pasar dalam dan luar negeri.

Sejak berdiri tahun 2018, PT. Jinheung Electric Indonesia telah memproduksi berbagai peralatan listrik, antara lain pemutus sirkuit listrik (Electric MCCB) Power Socket & Switch. “Kapasitas produksi kami untuk produk power socket sebanyak 250 ribu buah per bulan, switch 150 ribu buah per bulan, dan MCB 150 ribu buah per bulan,” sebut Lee.

Saat ini, perusahaan yang memiliki 250 karyawan tersebut sedang dalam proses sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Kemenperin.

“Dalam waktu dekat, kami akan membidik potensi pasar domestik. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah dengan sertifikasi SNI produk-produk unggulan yang kami produksi,” ujar Lee.

Dengarkan Aspirasi Desa Waykaru, Ketua DPD RI Siap Bantu Wujudkan Pembangunan Desa

Penulis
Andik Irwanto
-
Dengarkan Aspirasi Desa Waykaru, Ketua DPD RI Siap Bantu Wujudkan Pembangunan Desa

SuaraPemerintah.id – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta sejumlah Senator dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Dalam kunjungan tersebut, AA LaNyalla sengaja mendatangi Desa Wayharu, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat, Lampung, Minggu (14/3/2021).

Perlu diketahui, lokasi perkampungan tersebut masih merupakan bagian dari Taman Nasional konservasi flora dan fauna, yang dikenal dengan sebutan Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC).

Desa yang terletak di Provinsi Lampung tersebut masih mengalami ketertinggalan. Selain karena terisolir dari askes darat, juga karena memang minim dari ketersediaan infrastruktur penunjang utama. Karena itu, pemerintah pusat diharap dapat banyak memberikan dukungan dan pembangunan.

Pendiri TWMC Tommy Winata juga berharap DPD RI dapat meneruskan aspirasi masyarakat di Desa Waykaru tentang kebutuhan nyata mereka.

“Saya terus terang berharap kehadiran Ketua DPD RI ke sini, dan telah bertemu dengan masyarakat di sini secara langsung, dapat menyalurkan aspirasi mereka, sehingga pemerintah pusat memberi perhatian,” ungkap Tommy Winata.

Tommy menambahkan, irigasi pertanian serta bantuan alat-alat pertanian dan pembangunan sanat diharapkan. Selain itu, ketersediaan air bersih layak minum sangat dibutuhan masyarakat di Desa Waykaru.

“Selain itu juga jaringan listrik dan internet. Karena hingga hari ini, kami dari Yayasan Artha Graha Peduli sebagai pengelola TWNC, masih harus membantu warga di sini untuk mendapat akses listrik melalui solar cell. Sedangkan akses internet untuk guru dan siswa, belum bisa kami penuhi,” tukas pendiri TWNC itu.

Selain infrastrurtur, Tommy juga berharap bahwa Desa Waykaru dapat ditempuh melalui jalur laut. Sejauh ini, akses ke Desa Waykaru bisa ditempuh dengan jalur laut dan udara, maka dibutuhkan pula sarana transportasi laut yang memadai, berupa kapal cepat.

“Kapal rutin dari Lampung atau ke Kecamatan Bengkunat masih sangat kurang. Sehingga warga di sini, masih bisa dikatakan memiliki keterbatasan akses. Ini tentu membutuhkan bantuan konkret pemerintah,” tandasnya.

Menanggapi hal demikian, Ketua DPD RI, LaNyalla menyanggupi akan menyampaikan aspirasi masyarakat di Waykaru kepada Presiden Joko Widodo agar mendapat perhatian. Mengingat Presiden sudah mencanangkan konsep pembangunan Indonesia Sentris. (red/rifki)

Dukung Percepatan Penataan Ruang Daerah, Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi PP Nomor 21 Tahun 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Dukung Percepatan Penataan Ruang Daerah, Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialisasi PP Nomor 21 Tahun 2021

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Acara ini diselenggarakan sebagai upaya implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dalam pemanfaatan penataan ruang dan memberikan pemahaman serta percepatan penataan ruang di daerah.

Dalam sambutannya, Himawan Arief Sugoto memaparkan bahwa penataan ruang ini adalah salah satu pasal yang dituangkan dalam UUCK dan semua pihak dari Kementerian ATR/BPN untuk pro aktif mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat penataan ruang. Ia berharap, peraturan ini nantinya dapat dijalankan dengan baik.

“Diharapkan sosialisasi peraturan ini dapat dipahami dan seluruh arahan di sosialisasi pertama ini dijalankan dengan baik,” tutur Himawan Arief Sugoto, Jakarta, Jumat (13/03/2021).

Terkait penataan ruang, Sekretaris Jenderal menuturkan bahwa Kementerian ATR/BPN baik di pusat maupun daerah mempunyai data seperti data pemanfaatan tanah, data bidang tanah dan data tanah lainnya yang mempermudah untuk eksekusi percepatan tata ruang.
Selain itu Abdul Kamarzuki selaku Direktur Jenderal Tata Ruang, menyampaikan tata ruang menjadi prasyarat dasar pedoman usaha maupun perusahaan yang akan berdiri.

Oleh karenanya, persyaratan dasar perizinan investasi dan usaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan. Maka PP Nomor 21 Tahun 2021 ini mengatur mekanismenya menjadi lebih cepat.

“Berdasarkan UUCK, PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ini mengatur mekanisme rencana tata ruang agar lebih cepat,” ungkap Abdul Kamarzuki.

Ia menambahkan, bahwa UUCK diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum dan kemudahan berusaha yang bermuara pada tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dalam hal ini, Oleh UUCK,

Lebih lanjut, dalam PP Nomor 21 tahun 2021 tentang Perencanaan Tata Ruang ini memuat beberapa perubahan. Dalam terobosan kebijakan terbarunya, penataan ruang akan meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan penataan ruang.

“Dalam PP yang terbaru ini memang kita lihat yang terindikasi tumpang tindih, lebih baik dihilangkan saja,” tutur Abdul Kamarzuki. (red/rifki)

Tiga Langkah Bank Indonesia Dukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Penulis
Sopyan
-
Tiga Langkah Bank Indonesia Dukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

SuaraPemerintah.id – Pembentukan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) bertujuan untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, terutama implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

ETPD diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Bank Indonesia (BI) turut membantu pemerintah dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah. Hal ini diwujudkan dengan keanggotaan BI dalam Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021.

Dukungan BI terhadap digitalisasi daerah adalah melalui ekosistem sistem pembayaran yang dapat mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, mendorong digitalisasi perbankan melalui Open Aplication Programming Interface (Open API), serta mengembangkan interlink Fintech dan Perbankan.

Ketiga dukungan tersebut akan berkontribusi terhadap digitalisasi nasional dan pengelolaan keuangan daerah.

Berbagai inisiatif BI terus diluncurkan untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan digitalisasi pembayaran baik melalui ekstensifikasi penggunaan instrumen dan kanal pembayaran seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS), mendorong interkoneksi dan interoperabilitas layanan sistem pembayaran, mendorong penggunaan platform e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi, memetakan profil ETPD di seluruh Pemda, mengoptimalkan Penyedia Jasa Pembayaran untuk berkolaborasi dengan Pemda dan BPD setempat, hingga dukungan Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia dalam membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

 

Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-38, Menteri LHK Lakukan Pemulihan Lingkungan Melalui Penanaman Pohon

Penulis
Andik Irwanto
-
Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-38, Menteri LHK Lakukan Pemulihan Lingkungan Melalui Penanaman Pohon

SuaraPemerintah.id – Memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-38, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama Wakil Menteri (Wamen) LHK, Alue Dohong, didampingi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi lingkup Kementerian LHK, melakukan penanaman pohon. Penanaman tersebut dilakukan di lokasi pembangunan di lokasi pembangunan Pusat Persemaian Modern Rumpin, Bogor (13/3/2021).

Menteri Siti berharap, bibit-bibit tersebut mampu dimanfaatkan untuk pemulihan lingkungan melalui RHL pada lahan kritis. Ia menyampaikan, penanaman pohon tersebut di Rumpin memiliki cita-cita nasional sebagai role model pemulihan lingkungan melalui pendekatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

“Menanam pohon bersama di Rumpin, menandakan adanya kepekaan rimbawan akan kebutuhan saat ini untuk senantiasa membangun seraya memperbaiki dan menjaga lingkungan. Rumpin menjadi salah satu titik pangkal untuk upaya pemulihan lingkungan secara nasional,” ungkap Menteri Siti.

Sejak tahun 2019, pemerintah telah melakukan upaya persemaian berskala besar di beberapa wilayah. Pusat-pusat persemaian dengan pola kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, dan persemaian permanen yang ada sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan bibit untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Karena itu, pemerintah melakukan langkah korektif langkah korektif dalam hal pemulihan lingkungan.

Menteri Siti kemudian memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada para jajarannya yang telah bekerja keras dalam mengatasi persoalan di masyarakat, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Dalam peringatan ini, yang paling penting adalah bagaimana kita mengaktualisasikan jati diri rimbawan kita yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, ikhlas, visioner, adil, peduli, kerjasama dan profesional. Saya berterima kasih atas kepedulian dan kepekaan para pejabat di KLHK dalam mengatasi permasalahan yg terjadi masyarakat. Kepekaan ini harus kita perdalam lagi, karena masyarakat ingin lebih diperhatikan lagi,” tegas Menteri Siti.

Staf Ahli Menteri LHK bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, yang juga Ketua Panitia Hari Bakti Rimbawan tahun 2021, Winarni Monoarfa menyampaikan bahwa, penanaman kali ini termasuk dalam peringatan Hari Bakti Rimbawan yang ke-38 ini.
“Penanaman pohon dimaksudkan untuk membangkitkan semangat, motivasi dan membudayakan para rimbawan, untuk terus berbakti menjaga lingkungannya,” terang Winarni.

Adapun jenis-jenis pohon yang ditanam antara lain adalah pohon Manggis, Sawo, Durian, Kemang Campolay, Namnam, Damar, Kayu Manis, Mindi, Menteng, Gandaria, dan Eboni dengan total yang di tanam sebanyak 150 batang. (red/rifki)

Pegadaian Aktif Sukseskan Program Sentra Vaksinasi Untuk Lansia

Penulis
Sopyan
-
Pegadaian Aktif Sukseskan Program Sentra Vaksinasi Nasional Untuk Lansia

SuaraPemerintah.id – Puluhan pensiunan dan orangtua karyawan PT Pegadaian (Persero) datangi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Istora Senayan, Jakarta untuk mengikuti program vaksinasi massal yang digelar oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Pemda DKI dan Indonesia Health C adalah Korporasi .

Target tidak kurang dari 5000 pendaftar akan divaksin setiap harinya dalam empat bulan kedepan.

Kegiatan Sentra Vaksinasi Bersama dilakukan untuk mendorong percepatan program vaksinasi nasional tersebut dimulai pada Senin (08/02/21) , dengan target penyuntikan satu juta vaksin perbulan. Vaksinasi difokuskan bagi para lansia yang memiliki KTP DKI Jakarta.

Percepatan vaksinasi nasional harus dilakukan demi mewujudkan Indonesia Sehat sesegera mungkin. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi dan sinergi antar l embaga pemerintah dan daerah harus berjalan cepat dan strategis.

Ini momen krusial agar kita semua bisa mempercepat program Indonesia Sehat demi mendukung Indonesia Bekerja. Lansia sebagai yang paling rentan harus didahulukan, ”ujar Menteri BUMN, Erick Thohir.

Kementerian BUMN menjadi lokomotif hadirnya Sentra Vaksinasi Bersama ini untuk memudahkan akses bagi publik serta mempercepat dan memperluas cakupan program pemerintah.

Rencananya Sentra vaksinasi Covid-19 akan dilakukan juga di kota-kota lain yang membutuhkan percepatan.

“Sama seperti yang saya lakukan di DKI Jakarta, kami juga akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah yang membutuhkan percepatan dan tentunya melibatkan Kementerian Kesehatan,” tambah Erick.

Erick juga menghimbaun agar masyarakat waspada terhadap pemberitaan hoaks yang banyak diukur. Masyarakat melayani untuk tidak langsung cepat percaya, sehingga harus mencari informasi atau membaca dari sumber-sumber resmi terlebih dahulu.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto menyatakan terus mendukung pemerintah dalam mempercepat laju pemberian vaksin.

Hal ini dimulai dengan pendataan pemberian vaksin untuk orangtua karyawan dan pensiunan Pegadaian yang kami diatas 59 tahun.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan keluarga pegawai dan pensiunan Pegadaian, serta mendukung program penuh pemerintah untuk menyukseskan Indonesia Sehat dan bebas dari Covid-19.

“Kami bertekad dan konsisten mensukseskan program pemerintah untuk Indonesia Sehat demi mendukung Indonesia bekerja. Hal ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap karyawan maupun mantan karyawan sebagai keluarga besar Pegadaian. Selain melalui program ini, perusahaan juga tampil sebagai sponsor dalam kegiatan vaksinasi untuk lansia , ”Kata Kuswiyoto.

Sementara salah satu perwakilan orang tua pegawai Pegadaian, yakni Sintong Sitompul (61 tahun) menyampaikan terima kasih kepada Pegadaian karena telah memperhatikan para orang tua pegawai, lansia hingga pensiunan untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu.

Sintong menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu takut atau ragu untuk divaksinasi, karena menurutnya tidak ada efek samping seperti rasa sakit atau nyeri sesuai vaksin yang diberikan.

“Setelah vaksin yang diberikan dan menunggu sekitar 30 menit, saya tidak merasakan sakit, ataupun nyeri, sehingga masyarakat tidak perlu ragu atau takut untuk divaksin. Selain itu pelayanannya bagus, cepat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ” ucap Sintong Sitompul .

 

BKPM Kerja Sama dengan BNI Fasilitasi Penanaman Modal ke Dalam dan ke Luar Negeri

Penulis
Sopyan
-
BKPM Kerja Sama dengan BNI Fasilitasi Penanaman Modal ke Dalam dan ke Luar Negeri
SuaraPemerintah.id – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Penanaman Modal dan Layanan Jasa Perbankan bagi Penanam Modal.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara langsung di Kantor BKPM, Jakarta pada Senin siang (15/2).

Sebelumnya BKPM dan BNI pernah membuat kerja sama serupa di tahun 2013 yang bertujuan untuk memfasilitasi masuknya investor ke Indonesia.

Nota Kesepahaman yang dibuat kali ini untuk memperbarui kerja sama antar kedua instansi, mengingat sudah banyak perkembangan iklim investasi yang terjadi di Indonesia, di antaranya proses perizinan berusaha yang sudah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS) serta hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk memberikan kemudahan berusaha.

Dalam sambutannya, Bahlil menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, BKPM terus berkomitmen memfasilitasi para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.

Di samping itu, BKPM juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemitraan antara investor besar dengan pengusaha nasional dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah investasinya.

“Kita dapat berkolaborasi tidak hanya untuk mempromosikan investasi kepada investor besar untuk masuk ke Indonesia, tetapi juga mempromosikan investasi Indonesia ke luar negeri. Harapannya agar pengusaha nasional tidak hanya jago kandang, tetapi dapat menjadi pemain global yang diperhitungkan di luar negeri. Di sini peran kolaborasi antara BKPM dan BNI untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Bahlil.

Royke Tumilaar mengatakan, melalui jaringan kantor cabang, baik dalam maupun luar negeri yang dimilikinya, BNI dapat memberikan informasi mengenai peran, fasilitas, dan edukasi terkait dengan peluang penanaman modal bagi para penanam modal.

Setelahnya, BNI dapat memfasilitasi transaksi para penanam modal melalui layanan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh para penanam modal.

“Kerja sama ini akan memudahkan baik penanam modal asing yang datang ke Indonesia, maupun penanam modal Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di luar negeri. Selain itu, BNI dan BKPM akan memberikan edukasi melalui seminar, market sounding, forum bisnis, atau melalui kunjungan misi atau delegasi instansi pemerintah negara atau penanam modal,” ungkap Royke.

Nota Kesepahaman antara BKPM dan BNI mencakup pemberian informasi mengenai peran, fasilitasi, dan edukasi terkait peluang penanaman modal; transaksi dan jasa perbankan lainnya yang diperlukan para penanam modal; memfasilitasi baik penanam modal asing yang datang ke Indonesia maupun penanam modal Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di luar negeri; kerja sama dalam penyusunan, pengadaan informasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri; serta kerja sama dalam promosi dan pengembangan pelayanan perbankan yang disediakan oleh BNI.

Bangkitkan Kembali Perekonomian Warga, Kartar Desa Gondang Manis Buka Pasar Muria Indah

Penulis
Sopyan
-
Bangkitkan Kembali Perekonomian Warga, Kartar Desa Gondang Manis Buka Pasar Muria Indah

SuaraPemerintah.id – Untuk menggeliatkan kembali perekonomian warga Muria Indah, Karang Taruna Desa Gondang Manis membuka Pasar Muria Indah (Sarindah), di lapangan olahraga RT 11 RW 07 kompleks Muria Indah, Minggu (14/3/2021). Pasar itu menjual aneka produk UMKM karya warga setempat.

Ketua RW 07 Desa Gondang Manis sekaligus panitia acara, Gatot Subiantoro mengatakan, dengan adanya Pasar Muria Indah ini, diharapkan dapat membangkitkan kembali perekonomian yang lama vakum akibat pandemi Covid-19.

“Semoga dengan dibukanya kembali Sarindah yang telah lama vakum akibat pandemi, dapat memberikan semangat baru kepada warga Muria Indah untuk berinovasi dan mengembangkan produknya, agar lebih dikenal masyarakat,” ungkapnya.

Mengingat cukup banyak pelaku UMKM di Muria indah, lanjut Gatot, pihaknya mengharapkan ada campur tangan dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mendukung kemajuan pelaku usaha.

“Ada sekitar 53 peserta UMKM yang mengikuti dan mengenalkan produknya di Sarindah ini, diharap ke depanya Pemkab Kudus dapat memberikan perhatian, dengan cara memberikan pelatihan dan stimulus agar UMKM Muria Indah dapat bangkit dan berkembang,” tandasnya.

Apresiasi disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo atas tercetusnya ide dan gagasan untuk membangkitkan kembali geliat ekonomi di tengah pandemi, dengan mendirikan pasar UMKM bagi warga.

Hartopo juga berharap dengan kembali digelarnya Sarindah, akan kembali memupuk semangat warga Muria Indah untuk tetap semangat berinovasi dan berkreasi menciptakan produk UMKM.

“Dengan kembali digelarnya Sarindah yang telah lama ditiadakan akibat pandemi, diharap dapat memupuk semangat untuk berkreasi dan berinovasi menciptakan produk UMKM warga Muria Indah, sambil kita analisis perkembangannya. Jika memungkinkan, diharap kegiatan seperti ini dapat digelar secara reguler dan berkala,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Hartopo menekankan, dalam pelaksanaan kegiatan ini harus selalu menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Ke depan, UMKM kerja sama antarwarga diharap terus meningkat, sehingga seluruh RT di Muria Indah dapat berkembang.

“Untuk seluruh warga yang hadir, baik penjual maupun pengunjung Sarindah, diimbau untuk selalu memperhatikan dan menetapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kudus,” tandasnya.

1...4,4464,4474,448...4,871Halaman 4,447 dari 4,871