Beranda blog Halaman 4443

Pulihkan Pariwisata Bali, Presiden Jokowi Siapkan Tiga Kawasan Zona Hijau

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyiapkan tiga kawasan di Bali sebagai zona hijau, yaitu Ubud, Sanur, dan Nusa Dua sebagai kawasan bebas Covid-19 bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Ditetapkan tiga kawasan tersebut sebagai zona hijau Jokowi berharap sektor pariwisata di Provinsi Bali secepatnya bangkit. Seiring juga dengan pelaksanaan vaksinasi massal bagi pelaku industri pariwisata.

“Kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai dan, akan kita evaluasi setiap minggu, bagaimana perkembangan yang ada di kawasan-kawasan ini dan pada umumnya di Provinsi Bali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Puri Saren Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (16/3/2021).

Saat memberikan keterangan pers, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

Presiden Jokowi mengatakan, kegiatan vaksinasi selain menyasar para pelaku industri pariwisata, juga pimpinan umat beragama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, dan masyarakat setempat.

“Saya lihat di Provinsi Bali ini, kita ingin konsentrasi di tiga zona hijau yang telah ditetapkan, yaitu di Ubud, kemudian di Sanur, dan di Nusa Dua. Kita harapkan ini menjadi sebuah kawasan zona hijau yang nantinya bisa kita buka penuh untuk para turis sehingga mereka merasa aman dan nyaman tinggal di Bali,” ujarnya.

Ia berharap dengan dibukanya tiga wilayah zona hijau tersebut sektor pariwisata di provinsi ini dapat bangkit kembali.

“Kita harapkan dengan kita fokus di tiga zona ini, kebangkitan sektor pariwisata di Provinsi Bali akan dimulai, dan akan kita evaluasi setiap minggu bagaimana perkembangan yang ada di kawasan-kawasan ini dan pada umumnya di Provinsi Bali,” pungkasnya.

Vaksinasi Massal
Selama berada di Puri Sare Agung, Presiden Jokowi menyaksikan langsung pelaksanaan vaksinasi massal yang diikuti sekitar 680 orang, yang pelaksanaannya dilakukan bertahap dan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Ia mengikuti seluruh proses tahap vaksinasi, mulai dari registrasi ulang peserta, penapisan kondisi kesehatan, penyuntikan dosis vaksin, hingga tindakan observasi bagi yang telah menerima suntikan. Ia juga berbincang dengan peserta vaksinasi.

Presiden Jokowi secara terbuka mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Bali untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di daerah itu.

“Saya ingin melihat proses berjalannya vaksinasi yang telah diberikan kepada para pelayan publik, kemudian juga tokoh-tokoh agama, dan juga sebagian di lingkungan masyarakat, jadi dari setiap banjar, dari 13 banjar yang ada ditunjuk 50 orang. Proses vaksinasi massal pada siang hari ini berjalan dengan baik, berjalan lancar,” ungkapnya.

Selain di Kabupaten Gianyar, vaksinasi massal juga digelar secara serentak di 7 kabupaten dan 1 kota lainnya di Provinsi Bali, yakni Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar. Dari Puri Saren Agung, Presiden Jokowi berdialog dengan para Bupati dan Wali Kota yang terhubung secara virtual, terkait dengan penanganan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing.

Kepada para kepala daerah tersebut, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras pemerintah daerah untuk turut serta menyukseskan program vaksinasi massal dari pemerintah.

Presiden juga mengingatkan agar pemimpin daerah tidak lengah dan tetap mengarahkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan untuk menjaga keamanan masyarakat setempat.

“Yang penting selalu menjaga protokol kesehatan secara ketat sehingga betul-betul nanti laju penyebaran Covid-19 ini bisa berkurang di Provinsi Bali,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan tiga wilayah sebagai zona hijau Covid-19, yaitu Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung.

Penetapan zona tersebut dimaksudkan untuk membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standar protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut.

Hal itu sekaligus merupakan prakondisi dari tahapan-tahapan yang nantinya akan ditempuh untuk kembali membuka sektor pariwisata apabila situasi pandemi telah terkendali.

Menteri Arifin: Untuk Percepatan Pengurangan Emisi, Transisi Energi Perlu Perlibatan Masyarakat

Penulis
Sopyan
-
Menteri Arifin: Untuk Percepatan Pengurangan Emisi, Transisi Energi Perlu Perlibatan Masyarakat

SuaraPemerintah.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjadi salah satu pembicara pada gelaran Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions, yang diselenggarakan oleh International Energy Agency (IEA).

Pada kesempatan tersebut, Arifin mengatakan bahwa agenda ini penting, tidak hanya untuk mempercepat pengurangan emisi, namun juga untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam proses transisi energi.

“Untuk Indonesia, transisi energi merupakan inti pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Transisi energi sangat krusial dalam memastikan tujuan SDGs,” tegas Arifin secara virtual, Senin (15/3) petang.

Maka dari itu, Arifin melanjutkan, Komisi ini hendaknya mempertimbangkan, bahwa transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan harus memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, ketersediaan, kesetaraan, dan keandalan energi bersih.

Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan transisi energi yang melibatkan masyarakat, yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan yang pertama adalah reformasi subsidi energi, sekaligus menjaga keterjangkauan dan keamanan pasokan energi.

“Indonesia telah bertransformasi dari rezim subsidi energi yang tidak efisien dan membebani menjadi kebijakan yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dalam negeri terutama gas alam dan energi terbarukan untuk mengurangi masalah neraca perdagangan,” tutur Arifin.

Di samping itu, pemerintah juga telah menjalankan program mandatori biodiesel 30 persen (B30). Program ini sangat penting untuk mengurangi impor bahan bakar fosil. Pemerintah tidak hanya memanfaatkan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakar nabati sebagai alat untuk mengurangi emisi, tetapi juga mencari peluang untuk pembangunan ekonomi yang lebih besar.

“Target transisi energi kami ditetapkan dengan target yang ambisius menuju energi bersih. Saat ini Indonesia tengah mengembangkan co-firing biomassa pada beberapa pembangkit listrik, dan berusaha untuk memperluas skala penggunaan teknologi ini. Kami juga mengevaluasi potensi kombinasi antara clean coal technology, co-firing biomassa, dan CCS/CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage),” jelas Arifin.

Saat ini Indonesia juga sangat ingin berpartisipasi dalam pengembangan Kendaraan Listrik dan industri energi lanjutan. Transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan membutuhkan banyak sumber daya mineral, sebagai sumber daya pada industri teknologi bersih dan terbarukan.

“Strategi kami juga berfokus untuk meningkatkan industri ekstraktif yang memiliki nilai tambah, termasuk industri mineral guna mendukung pengembangan industri dalam negeri, inovasi teknologi, dan penciptaan lapangan kerja,” lanjutnya.

Arifin berharap, Komisi ini akan melibatkan negara-negara untuk melakukan kerja sama dan kemitraan konstruktif pada transisi energi. Indonesia pun terbuka untuk membangun kemitraan dalam pengembangan program industri ekstraktif hilir.

Komisi ini juga perlu melibatkan banyak partisipasi negara berkembang atau ekonomi berkembang. Hal tersebut akan menjadi masukan penting menuju COP26 Glasgow tahun ini.

“Di masa depan, proses transisi energi memberlakukan standar yang lebih canggih pada lingkungan, sosial dan tata kelola. Oleh karena itu, negara berkembang akan menghadapi beberapa tantangan di sektor pendanaan. Tetapi bukan hanya dukungan keuangan, komisi ini juga akan membantu negara-negara dengan seperangkat rekomendasi kebijakan, studi dan penilaian manfaat sosio-ekonomi, politik-ekonomi dan teknologi dari transisi yang adil dalam konteks yang lebih luas,” pungkas Arifin.

 

Menteri Trenggono Ajak TNI AL Optimalkan Potensi Perikanan Budidaya di Pesisir

Penulis
Sopyan
-
Menteri Trenggono Ajak TNI AL Optimalkan Potensi Perikanan Budidaya di Pesisir

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak TNI AL terlibat dalam mengoptimalkan potensi perikanan budidaya di wilayah pesisir. Salah satunya yang ada di kawasan Lampon, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat menghadiri peresmian Gedung Evert Julius Ven Kondou di Pusat Latihan Pertempuran Marinir (Puslatpurmar) – 7 Lampon, Selasa (16/3/2021). Dia datang bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

“Saya mengajak teman-teman di sini untuk ikut mengembangkan potensi perikanan budidaya yang ada di sekitaran Lampon,” ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya.

Saat perjalanan ke Puslatpurmar-7 Lampon, Menteri Trenggono melihat deretan keramba jaring apung di sekitaran pantai. Akvitas budidaya selama ini berperan menghidupkan ekonomi masyarakat Lampon, disamping dari hasil tangkapan di laut.

Menteri Trenggono menyarankan TNI AL memanfaatkan lahan kosong yang tersedia di Puslatpurmar Lampon untuk kegiatan budidaya. Bisa membudidayakan udang vaname, lobster atau komoditas perikanan lain yang cocok untuk pesisir Lampon.

Disamping itu, Menteri Trenggono menyampaikan rasa optimisnya bahwa sinergi antara KKP dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan kekayaan sumber daya laut Indonesia akan semakin kuat. Keduanya pun sudah sepakat memerangi aktivitas ilegal di lautan, di antaranya penyelundupan benih bening lobster.

“Semoga kita bisa kerja sama, khususnya menjaga kekayaan alam laut kita dan kemudian menciptakan level kesejahteraan atau ruang kesejahteraan bagi prajurit TNI AL,” pungkasnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto menyebut pantai Lampon memang menyimpan potensi perikanan budidaya yang cukup besar. Salah satu komoditas yang bisa dikembangkan adalah lobster.

“Ke depan daerah ini bisa diplot menjadi tempat budidaya lobster. Lokasinya sangat bagus,” ujar Slamet Soebjakto yang turut serta mendampingi Menteri Trenggono.

Lebih jauh dia menjelaskan, secara keseluruhan aktivitas budidaya di Banyuwangi sudah berjalan baik. Baik untuk komoditas air tawar dan juga payau.

KKP, katanya memiliki kantor unit pelaksana teknis untuk mendorong peningkatan produktivitas perikanan di sekitar Banyuwangi. Tim KKP di daerah juga siap memberikan pendampingan bagi masyarakat yang ingin menekuni perikanan budidaya.

Kasus Covid-19 di Kota Balikpapan Turun 50 Persen, PPKM Mikro Tetap Digencarkan

Penulis
Sopyan
-
Kasus Covid-19 di Kota Balikpapan Turun 50 Persen, PPKM Mikro Tetap Digencarkan

SuaraPemerintah.id – Satgas Covid-19 Kota Balikpapan menyatakan secara resmi, bahwa kasus covid-19 di Kota Beriman memang mengalami penurunan. Pekan ini, penurunan terjadi hampir 50 persen. Jika biasanya kasus bisa tembus seratus lebih, belakangan angka kasus berada di kisaran 60 orang per hari.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty mengatakan, ini adalah kabar baik bagi penanganan Covid-19 selama ini. “Apalagi keterisian tempat tidur perawatan Covid-19 juga turun drastis. Angka meninggal pun turun 50 persen,” sebutnya.

Untuk diketahui, angka keterisian tempat tidur perawatan COVID-19 per 15 Maret yakni mencapai 224 unit yang terisi dari total 523 unit, sehingga tersisa 299 unit. Untuk ICU, terisi 32 unit dari totak 42 unit, jadi tersisa 10 unit.

Menurutnya tak hanya PPKM skala Mikro saja yang dianggap memberi andil dalam penurunan kasus. Ini merupakan variasi dari sejumlah kebijakan, termasuk vaksinasi yang mulai berjalan.

Turunnya angka kasus tak lantas membuat kelonggaran dalam pelaksanaan PPKM Mikro. Dio, sapaan Andi Sri Juliarty, menyebut, kewaspadaan harus terus dilakukan. Pasalnya virus corona belakangan juga telah bermutasi jadi lebih kuat.

“Apalagi varian baru bermunculan. Harus waspada. Ada mutasi virus B117 dan N349k yang penularannya lebih cepat. Makanya PPKM Tetap harus dijalankan walau memang ada beberapa kelonggaran. Karena masih memungkinkan terjadi hal di luar perkiraan,” terang Dio.

Sampai kini pola pencegahan terus dilakukan di seluruh daerah maupun dunia. Balikpapan sudah memasuki pekan keempat penerapan PPKM berbasis RT ini. Nyatanya angka penularan jauh turun karena penanganan cepat dilaksanakan sejak dari tingkat RT.

Dari data Bagian Penegakkan Satgas COVID-19 Kota Balikpapan, dari 1684 RT se Balikpapan ada 1.202 yang berstatus zona hijau. Ini meningkat sebelumnya 1.133 RT. Zona Kuning ada 481 RT, turun dari pekan lalu 581 RT.

Zona oranye sebenarnya sudah tidak ada, namun kemudian ada penambahan satu RT. Namun bukan karena ada penambahan kasus baru di satu rumah, tapi lantaran warga yang terkonfirmasi positif ber-KTP di RT tersebut.

“Padahal dia tinggal di wilayah lain. Jadi memang data KTP, tempat tinggal dan tempat dirawat berbeda. Jadi harusnya tidak ada zona oranye,” imbuhnya.

Dio menambahkan, soal penurunan kasus ini memang sesuai dengan keadaan di lapangan. Karena nyatanya jumlah testing jauh meningkat, yakni mencapai 7000-an pekan ini. Namun temuan terkonfirmasi positif jauh menurun.

“Jadi bukan fenomena gunung es. Kasus memang menurun. Ini sesuai strategi yang dilaksanakan, juga kombinasi penguatan lapangan. Di bidang pelayanan kesehatan serta pengobatan juga terus ditingkatkan. Bahkan dilakukan penambahan ICU dan tempat perawatan,” sebut Dio.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi juga mengatakan, hulu ke hilir sama-sama memperkuat. Kebijakan Indonesia bahkan dunia juga memiliki andil dalam penurunan kasus.

“Apalagi Balikpapan kota terbuka. Orang bisa keluar masuk tiap saat. Jika yang masuk aman, maka maka kota ini aman juga,” ungkapnya.

Kendati begitu wali kota juga mengingatkan kembali pada perusahaan, karena kluster ini masih cukup banyak. Dalam penerapan PPKM Mikro ini Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bersama Dinkes terus memantau angka kasus di perusahaan-perusahaan.

“Tapi saat ini lebih banyak kasus orang tanpa gejala dari pada yang dirawat di rumah sakit. Kelihatan di sejumlah rumah sakit rujukan perusahaan seperti RS Pertamina Balikpapan dan Siloam Hospital Balikpapan, angka keterisian tempat tidur menurun,” beber Rizal.

Perusahaan diawasi secara ketat, jika ada dua kasus saja, maka langsung akan diberi surat oleh Satgas COVID-19. Wali Kota bersama Disnaker lalu menindaklanjuti dengan meninjau perusahaan tersebut. “Besok ada tiga perusahaan,” katanya.

Tim Disnaker dan Dinkes mengawasi kasus di perusahaan, sementara Satpol PP juga terus melaksanakan pengawasan di masyarakat. Termasuk gelaran acara atau kegiatan seperti pernikahan dan warung atau kafe.

Mensos Dorong Pekerja Sosial Ambil Peran Nyata Atasi Dampak Pandemi

Penulis
Sopyan
-
Mensos Dorong Pekerja Sosial Ambil Peran Nyata Atasi Dampak Pandemi

SuaraPemerintah.id – Kini, tantangan dalam pembangunan kesejahteraan sosial kini semakin kuat dan dinamis. Berbagai isu muncul sebagai dampak pandemi Covid-19, di antaranya rasisme, kekerasan, kelaparan, perubahan iklim, ketidakadilan, dan ketidakmerataan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menginstruksikan agar pekerja sosial (Peksos) berkontribusi nyata dalam penanganan berbagai tantangan kesejahteraan sosial sebagai dampak pandemi Covid-19. Mensos mengajak peksos dan pihak terkait memperkuat kerja sama dan mempererat solidaritas.

“Krisis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa secara global, kita semua terhubung dan saling mempengaruhi, menembus semua batas dan ‘kotak-kotak’ yang selama ini kita yakini sebagai suatu identitas. Mari tingkatkan kerja sama dan mempererat solidaritas,” kata Mensos saat memberikan sambutan dalam peringatan “Hari Pekerjaan Sosial Sedunia 2021” secara daring, di Jakarta (16/03).

Peringatan hari pekerjaan sosial sedunia setiap tahunnya jatuh pada minggu ketiga di bulan Maret. Tahun ini jatuh pada tanggal 16 Maret 2021. Peringatan ini merupakan mandat dari International Federation of Social Workers (IFSW) bagi negara-negara dan organisasi anggotanya terutama pada para peksoss di seluruh dunia untuk menyuarakan dan mempromosikan isu-isu penting tentang kemanusiaan setiap tahun.

Tahun ini, yang diusung oleh IFSW tahun ini, tertuang dalam global agenda of social work & social development 2020-2030, adalah Ubuntu: I Am because We Are: Strengthening Social Solidarity and Global Connectedness.

Terkait dengan tema kegiatan, Mensos menyatakan, Ubuntu bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Ia yakin nun di seberang lautan sana di Afrika, sebagai makhluk sosial kita juga berbagi nilai-nilai yang sama.

“Kita mempunyai nilai-nilai filosofi dalam budaya kita, kita kenal istilah “Bhinneka Tunggal Ika”, “gotong royong”, “tepo seliro”, “musyawarah dalam mufakat”, “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” ada lagi “Pela Gandong” dan lain-lainnya. Semua makananya merupakan ikatan persatuan yang saling mengangkat saudara”, “solidaritas sosial” dan masih banyak lagi filosofi-filosofi hidup orang Indonesia yang sangat beragam,” katanya.

Namun yang paling utama jangan lupa bagaimana dasar negara kita Pancasila jelas menggambarkan filosofi Bangsa Indonesia. Dan sudah seharusnya setiap silanya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya khawatir, lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila akan mengancam keberlangsungan hidup kita sebagai Bangsa Indonesia,” katanya.

Dalam sambutannya selanjutnya, Mensos menyatakan, kita semua memiliki identitas satu, yaitu “manusia” dengan hakekat yang menyertainya. Nilai paling utama dalam hidup sebagai manusia adalah saling menjaga satu sama lain, tidak meninggalkan siapapun, apapun yang terjadi.

“Kita juga harus memprioritaskan mereka yang paling rentan dalam masyarakat. Kita harus mampu merubah krisis ini menjadi peluang,” kata Mensos. Sejalan dengan hal itu, Mensos juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi, yakni dengan  dimulainya tahapan vaksinasi.

“Program vaksinasi mendatangkan harapan baru, semangat baru bahwa kita mampu pulih, kita mampu bangkit dan bergerak maju lagi mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun kita tidak boleh lengah, vaksin bukanlah pertanda pandemi usai segera,” katanya.

Kewaspadaan masih harus kita jaga, protokol kesehatan masih harus kita terapkan dan mereka yang terdampak masih harus kita bantu pemulihannya.

Tak lupa ia minta pekerja sosial mengambil peranan untuk berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan dalam layanan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan ketidakmerataan akses teknologi komunikasi.

“Pekerja sosial  dituntut untuk menunjukkan inisiatif dan ide-ide baru agar tetap mampu memberikan layanan terbaik bagi yang membutuhkan dengan mengedepankan prinsip keamanan dan keselamatan,” katanya.

Peringatan International Federation of Social Workers (IFSW) dibarengi dengan agenda seminar.

Peserta seminar berjumlah antara 500-3.000 orang  terdiri dari’ peksos baik yang bekerja di lingkungan pemerintahan maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat dan berbagai setting prakti; pemangku kebijakan; Pimpinan Kemensos, Dinas Sosial, kementerian dan badan legislatif.

Dorong Ketahanan Pangan, KKP Gaungkan Gemarikan dan Gali Kearifan Lokal

Penulis
Sopyan
-
Dorong Ketahanan Pangan, KKP Gaungkan Gemarikan dan Gali Kearifan Lokal

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) terus mendorong terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga. 

Hal ini merupakan implementasi implementasi atas kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kelompok pangan dari sektor perikanan untuk pemenuhan gizi masyarakat melalui pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

Direktur Jenderal PDSPKP, Artati Widarti mengatakan hal ini bisa dimulai dengan berhenti aspek kearifan lokal dari berbagai daearah di Tanah Air.

Dia pun menyontohkan “Balong” dalam kultur Sunda. Balong ialah kolam ikan yang menyatu dengan rumah. Di Kabupaten Purwakarta, ikan yang biasa dipelihara di balong adalah jenis ikan tawar seperti ikan nila, mas, tawes lele, mujaer dan patin.

“Keberadaan Balong di hampir setiap rumah di Jawa Barat sudah menjadi budaya dan kearifan lokal. Sejatinya ini mendukung pemenuhan protein pangan dan ekonomi keluarga, ”ujar Artati di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Artati menambahkan, pemerintah pun terus menggalakkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Terlebih ikan memiliki kandungan asam lemak omega 3,6,9 yang sangat baik untuk kesehatan jantung, kecerdasan otak, mengontrol tekanan darah dan mencegah kanker. Selain itu, ikan termasuk kelompok yang mudah dikreasikan menjadi berbagai olahan sehingga menjadi lebih variatif saat dihidangkan.

“Mengolah ikan juga sangat praktis karena tidak ada ritual khusus dalam menyajikan ikan, hal inilah menjadi keunggulan ikan,” sambungnya. 

Senada, Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi menyebut adanya balong di rumah masyarakat menunjukkan bahwa kebiasaan makan ikan sudah menjadi budaya sejak lama. Hal ini menjadikan kemandirian pangan dan tahap ekonomi bagi rumah tangga, sehingga keberadannya menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan pangan.

Karenanya, Dedi berharap, tradisi dan kearifan lokal yang mendukung kemandirian pangan dan ekonomi yang perlu dipertahankan sehingga dapat diwariskan kepada anak cucu.

“Balong menjadi bagian dari arsitektur rumah, bagi orang Sunda rumah dan balong menjadi satu kesatuan,“ terangnya.

Sebelumnya, Ditjen PDSPKP dan Komisi IV DPR RI melakukan Safari Gemarikan di Kabupaten Purwakarta pada Minggu, 14 Maret 2021. Baik Artati dan Dedi membagikan 500 paket Gemarikan kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan menyusuri jalan-jalan setapak di pedesaan.

Paket yang berisi ikan segar dan diambil dari pembudidaya atau UMKM setempat. Selain itu, KKP juga mengedukasi masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan untuk mencegah stunting, ciri ikan segar, perbandingan ikan lokal dengan ikan salmon, serta cara penanganan ikan segar yang baik dan benar.

Safari Gemarikan yang dilaksanakan di berbagai daerah ini merupakan langkah pemerintah dalam rangka meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI) nasional sebesar 62,05 kg / kapita pada tahun 2024. Jumlah ini setara dengan ikan utuh dan segar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tinjau Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua, Menkominfo Harapkan Awak Media Kerja Lebih Efektif di Garis Depan

Penulis
Sopyan
-
Tinjau Vaksinasi Covid-19 Tahap II, Menkominfo Harapkan Awak Media Kerja Lebih Efektif di Garis Depan

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi awak media di DKI Jakarta. Menkominfo mengharapkan pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung lebih cepat akan membantu kecepatan pemulihan kesehatan nasional.

“Pemerintah berharap para awak media yang menjadi garis depan mendapatkan herd immunity guna memudahkan aktifitas kejurnalistikannya. Kita harapkan rekan-rekan media yang saat ini melakukan vaksinasi yang kedua, setelah itu bisa menghasilkan imunitas tubuh yang lebih kuat, sehingga dengan demikian bisa bekerja di garis depan dengan lebih efektif lagi,” ujarnya dalam peninjauan di Hall Basket Senayan, Jakarta, Selasa (16/03/2021).

Menteri Johnny menegaskan pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar dan di waktu yang tepat karena proses kerja sama lintas kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh komponen masyarakat dan ekosistem terkait.

“Kita pun berharap melalui kerja sama dengan proses vaksinasi yang cepat, dengan kemampuan vaksinator yang cekatan, kita bisa mendapatkan herd immunity atau kekebalan kelompok tahun ini. Dengan demikian, maka pemulihan ekonomi, aktifitas masyarakat, kegiatan kebudayaan bisa kita lakukan bersama-sama,” ungkapnya.

Menkominfo mengapresiasi kerja sama baik Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia yang telah menyiapkan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dengan baik, “Sehingga proses vaksinasi tahap pertama bisa berlangsung dengan baik, dan selanjutnya vaksinasi kepada rekan-rekan media di tahap kedua dan di daerah-daerah bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih lancar,” tandasnya.

Dua minggu sebelumnya tepatnya tanggal 25 Februari 2021, Menteri Johnny dan Menteri Kesehatan mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi tahap pertama di tempat yang sama. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap dua akan berlangsung selama dua hari sampai besok Rabu (17/03/2021) dan ditargetkan menjangkau 5.512 insan pers.

“Kita patut bersyukur hari ini sedang dan terus dilakukan vaksinasi kedua bagi awak media di DKI Jakarta, keseluruhannya akan berjumlah 5.512 jurnalis,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan Vaksinasi Covid-19 tahap kedua ini dilakukan oleh 28 tim dari petugas kesehatan di DKI Jakarta dan dibantu oleh petugas tim dari Jawa Barat.

“Proses vaksinasi berjalan dengan sangat baik mulai dari pendaftaran, proses dan alur pergerakan penerima vaksin, bagus sekali. Dan hasil akhirnya ternyata setiap vaksinator bisa melakukan vaksinasi, tadi setengah hari saja sudah ada yang bisa 40 (penerima Vaksinasi),” jelasnya.

Dalam peninjauan itu, Menteri Johnny didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dan Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Hak Penerima Vaksinasi

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menegaskan bahwa awak media yang belum divaksinasi, baik tahap pertama dan kedua, tetap mempunyai hak yang sama.

“Teman-teman bisa divaksinasi, jika tidak bisa di sini bisa di tempat lain, karena kan ada empat basis antara lain institusi pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, institusi kementerian dan lembaga, tempat pelayanan umum seperti yang dilakukan di Senayan dan melalui drive thru melalui kerja sama dengan startup yang ada,” jelasnya.

Pemerintah, kata Sekjen Kemenkes membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat dapat mencapai herd immunity, “Tidak hanya di Jakarta, di daerah juga akan diberlakukan sama. Jadi sekali lagi, jangan khawatir vaksin untuk semua, kesehatan untuk semua, kita akan mampu mengendalikan ini. Optimis bahwa ini semua akan berjalan dengan baik,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Sekjen Kemenkes juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Dewan Pers dan PWI serta semua pihak yang terlibat.

“ini sebuah kolaborasi yang luar biasa karena semuanya mempunyai semangat yang sama, bahwa kita ingin mengendalikan pandemi ini dengan mendapatkan herd immunity. Dengan mendapatkan pengendalian kematian dan kesakitan dari Covid-19 ini, dan juga tentunya meningkatkan produktivitas kita,” ujarnya.

Menurut Oscar Primadi, pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 secara umum merupakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Hal itu dilihat dari semarak yang luar biasa atas kerja yang berlangsung.

“Kita bergerak bersama-sama dalam konteks ini. Jadi sekali lagi, kolaborasi ini bagian penting yang harus kita lakukan di saat kita memerangi pandemi ini, karena tanpa itu saya yakin kita tidak akan bisa, kementerian kesehatan tidak bisa sendiri. Jadi sekali lagi hal-hal seperti inilah yang kita lihat,” jelasnya.

Sekjen Kemenkes menjelaskan bahwa sebanyak 17 juta sasaran untuk pekerja pelayanan publik yang akan divaksinasi pada tahap ini harus dilakukan bersama-sama. “Alhamdulillah ini sudah bergerak luar biasa dengan dinamisasi yang kuat,” imbuhnya.

 

Dirjen ESDM Ajak Mamfaatkan FABA Menjadi Berkah

Penulis
Andik Irwanto
-
Dirjen ESDM Ajak Mamfaatkan FABA Menjadi Berkah

SuaraPemerintah.id – Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) seringkali dianggap beban. Namun sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menganggap hal itu bisa menjadi berkah.

Rida Mulyana, menyampaikan dengan ditetapkannya FABA menjadi sisa pembakaran non B3, terdapat setidaknya ada delapan peluang pemanfaatannya seperti yang telah dilakukan di negara lain.

“Melihat ini, kita yang tadinya anggap FABA sebagai beban, bisa mentransformasikan sebagai suatu berkah. Berkah untuk dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk nanti pada saatnya mungkin UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” ujar Rida pada Konferensi, Senin (15/3/2021).

Di saat yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin mengungkapkan, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah mengubah tata kelola pemanfaatan FABA, dari sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan dengan pengawasan dan pembinaan.

“Bukan kita menafikan bahwa ada potensi FABA dari batubara, tapi kita ubah tata kelolanya saja. Kalau sebelumnya dilarang, sekarang diperbolehkan tapi diawasi dengan ketat dan dibina. Jadi boleh dulu, kemudian kita awasi. Kalau kemudian ada masalah, tentunya akan dilakukan upaya-upaya penanggulangannya,” jelas Ridwan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati, juga mengatakan hal senada dengan Ridwan, di mana pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan sisa pembakaran PLTU, berupa FABA akan dilakukan kepada pihak atau industri pengelolanya.

“(FABA) sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak lain, Jika memang mau diberikan kepada masyarakat, masyarakat mau melakukan pemanfaatan, kita akan melihat dari penghasil sisa pembakaran non B3 itu. Dia akan kemudian melakukan pengelolaan lanjutan atau pemanfaatannya dilakukan pihak lain. Tetapi kalau pengelolaan lanjutan limbah itu dilakukan oleh industri juga, maka kita akan melakukan pengawasan terhadap industrinya tersebut,” tandas Vivien.

Perlu diketahui, negara-negara lain yang sudah memamfaatkan FABA antara lain, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Rusia, Afrika, India, China, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut telah memanfaatkan FABA menjadi bahan baku pembangunan infrastruktur, industri cat dan semen, bahan baku pertanian, reklamasi lahan bekas tambang, dan keperluan lainnya. (red/rifki)

Berburu Cahaya dengan Stalaktit Bentukan Alam yang Menembus Air Jadi Spot Terbaik di Batu Belah Wawonii

Penulis
Sopyan
-
Berburu Cahaya dengan Stalaktit Bentukan Alam yang Menembus Air Jadi Spot Terbaik di Batu Belah Wawonii

SuaraPemerintah.id – Cahaya mentari menembus air jernih berwarna biru dengan stalaktit bentukan alam, menjadi atap indah memantul di air dalam goa batu belah.

Melewati pemukiman suku bajo Langara yang padat  dengan posisi rumah berada diatas laut menggunakan tiang-tiang penyangga menjadi pemandangan saat melakukan perjalanan menuju spot Batu Belah, yang berjarak sekitar 4 km dari Langara, Ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan.

Berjalan kaki sekitar 50 meter, dinding batu dengan air jernih berwarna biru dapat langsung terlihat, saking jernihnya, dasar air dengan kedalaman sekitar 5 meter dapat terlihat jelas.

Selain itu disisi kanan lokasi itu terdapat sebuah terowongan yang menjadi spot terbaik tempat ini, cahaya matahari yang menembus kedalam air menjadikan tempat ini sebagai tempat terbaik untuk mengambil foto dalam air, ditambah dengan ornament dalam goa sebegai pelengkap yang memperindah pengambilan gambar baik foto maupun video.

Untuk mendapatkan foto sempurna sebaiknya melihat kondisi matahari, waktu yang pas untuk berkunjung kespot ini antara jam 09.00 pagi hingga pukul 11.00.

Tidak butuh waktu lama untuk dapat berkunjung ke salah satu spot terbaik yang ada di pulau Wawonii ini, dengan menggunakan kendaraan roda empat hanya butuh waktu 15 menit, lokasi spot yang masih alami dengan pepohonan yang rimbun menjadikan tempat ini sulit untuk di temukan, padahal lokasi goanya sendiri berada dibawah jalan yang di lewati kendaraan, untuk pejalan yang akan berkunjung kesini, lebih disarankan untuk memakai jasa penduduk sekitar yang tau persis lokasi batu belah ini.

Cegah Korupsi, Kemenkumham Berkomitmen Wujudkan Pembangunan Zona Integritas

Penulis
Andik Irwanto
-
Cegah Korupsi, Kemenkumham Berkomitmen Wujudkan Pembangunan Zona Integritas

SuaraPemerintah.id – Demi mewujudkan pelayanan yang bertegritas, Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI). Kali ini, jajaran unit Inspektorat Jenderal (Itjen) mendeklarasikan janji kinerja dan pencanangan pembangunan, Senin (15/3/2021).

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan agar menciptakan pemerintah yang bebas dari korupsi, Pembangunan ZI ini dianggap penting. Ia menambahkan, sejauh ini pemerintah terus berupaya memberantas korupsi sejak Indonesia meratifikasi konvensi PBB Anti Korupsi pada tahun 2006.

Edward menjelaskan 3 prinsip utama untuk melawan korupsi yaitu transparansi, akuntabilitas, dan yang terutama integritas. Menurutnya, integritas harus muncul dari hati nurani bukan hanya dari sistem.

“Saat ini seluruh Kementerian/Lembaga berlomba-lomba membangun sistem anti korupsi. Namun yang terutama bukanlah sistem, tapi integritas yang lahir dari hati nurani,” tegas Wamen Edward.

Melalui pembangunan ZI, proses pencegahan korupsi bisa dilakukan oleh Itjen Kemenkumham dapat berjalan lebih baik. Karenanya Wamen menjelaskan, bahwa keberhasilan penanganan korupsi terletak pada pencegahan bukan pada jumlah penindakan.

“Saya mendukung Panca Komitmen Inspektorat Jenderal, salah satunya adalah implementasi kebijakan anti penyuapan,” jelas Eddy.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut diharap mampu mewujudkan pelayanan yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud nyata komitmen Itjen dan KPK dalam mendukung pelayanan masyarakat yang akuntabel dan bebas dari korupsi. Adapun penguatan pengaduan dilakukan melalui Whistle Blowing System (WBS) terintegrasi, antara Itjen dan KPK.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana mengatakan bahwa WBS dapat menjamin kerahasiaan pelapor atau pemberi pengaduan.

“Prinsip WBS mengedepankan kerahasiaan dan profesionalitas. Pelapor mengadukan dugaan kecurangan secara anonim,” tukas Hadiyana.

Sejauh ini, koordinasi antara Itjen dan KPK telah dilaksanakan sejak November 2020, hingga penandatangan PKS hari ini yang dilakukan dalam kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Jenderal Kemenkumham. (red/rifki)

1...4,4424,4434,444...4,871Halaman 4,443 dari 4,871