Beranda blog Halaman 4442

Kempupera Komitmen Bangun Infrastruktur SDA Ramah Ekosistem dan Lingkungan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) berkomitmen membangun infrastruktur SDA yang mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan kondisi lingkungan.

“Komitmen kita terhadap kelestarian lingkungan SDA akan menjamin kondisi lingkungan kepastian keberlanjutan ekosistem yang ada di dalamnya terpelihara,” kata Direktur Jenderal SDA Kempupera, Jarot Widyoko yang dibacakan Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal SDA Airlangga Mardjono, Selasa (16/3).

Menurut Jarot, rusaknya lingkungan dan ekosistem akan mengakibatkan masalah di kemudian hari.

Untuk itu, Jarot mengajak semua pihak mengembangkan pola pikir keamanan bangunan air menjadi lebih komprehensif.

Saat berpikir mengenai keamanan infrastruktur SDA, jangan hanya tentang kekuatan dan keamanan struktur, atau hanya mempertimbangkan aspek stabilitas dan durabilitas bangunannya, tetapi kerangka non-teknis perlu dipertimbangkan.

Dengan kata lain, bagaimana ekosistem dan kondisi lingkungan yang terpengaruh dapat terpelihara secara berkelanjutan.

“Kita tidak ingin berbicara tentang keamanan bangunan air yang kuat. Namun di saat yang sama, kita membahayakan kondisi lingkungan di masa datang,” ujar Jarot.

Ke depan, keberlanjutan ekosistem dan kondisi lingkungan SDA harus dipelihara sebagaimana sebelum infrastruktur SDA itu dibangun.

Dengan demikian, indikator keandalan infrastruktur SDA sudah semestinya tidak cukup diasosiasikan pada stabilitas, dan kapasitas infrastruktur, melainkan aspek keseimbangan tatanan ekosistem baru yang akan terbangun, sehingga keselamatan infrastruktur SDA akan menyatu dengan kelestarian lingkungan.

Maka dari itu, ketahanan kebencanaan infrastruktur menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan infrastruktur bukan hanya karena kondisi alam Indonesia yang berada di ring of fire, tetapi usia infrastruktur mesti dipantau berkelanjutan.

“Perlu ada pendekatan baru dalam menjamin kendalan dan keamanan infratruktur SDA baik yang sedang dibangun, dalam perencanaan, maupun infrastruktur yang sudah dibangun,” kata Jarot.

Desember lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah membangun 18 bendungan baru selama 2015-2020.

Target Kempupera adalah meningkatkan rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk mencapai sebesar 120 meter kubik per kapita per tahun pada 2030, meningkat dari kondisi saat ini yang baru mencapai 50 meter kubik per kapita per tahun.

Ke-18 bendungan tersebut adalah Bendungan Rajui dan Payaseunara di Aceh, Jatigede di Jawa Barat, Titab di Bali, Bajulmati dan Nipah di Jawa Timur, lalu Bendungan Teritip di Kalimantan Timur, Raknamo dan Rotiklot di NTT, Tanju dan Mila di NTB, Logung dan Gondang di Jawa Tengah, Sei Gong di Kepulauan Riau, Bendungan Sindang Heula di Banten, Bendungan Napun Gete di Nusa Tenggara Timur, Tukul di Jawa Timur, dan Tapin di Kalimantan Selatan.

Semen Tonasa Jalin Kerja Sama Pemanfaatan Listrik PLN

SuaraPemerintah.id – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak usahanya PT Semen Tonasa melakukan penandatanganan Suplemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) program Progressive Incentive Captive.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Semen Tonasa, Mufti Arimurti dan General Manager Wilayah Sulselrabar PLN, Awaluddin Hafidz di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Penandatangan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, Sekretaris Kementerian BUMN, Susyanto, Komisaris Utama SIG, Rudiantara, Komisaris Utama Semen Tonasa, Benny Wendry, Direktur Enjiniring & Proyek SIG, Tri Abdisatrijo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Sarir serta Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda.

Kerja sama tersebut meliputi pengalihan tenaga listrik PT Semen Tonasa dari pembangkit PT Semen Tonasa PLTU 1X25 MW menjadi layanan PLN melalui program Progressive Incentive Captive dengan memanfaatkan optimalisasi suplai tenaga listrik PLN.

Komisaris Utama PT Semen Tonasa, Benny Wendry, mengatakan, kerja sama antara PT Semen Tonasa dan PLN ini menjadi langkah awal dari upaya bersama yang akan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.

“Kami berharap sinergi dan kolaboratif ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi model untuk dijalankan di Operating Company SIG lainnya. Semoga melalui kerja sama ini dapat menambah ketahanan listrik serta meningkatkan daya saing di tengah industri semen yang semakin kompetitif,” kata Benny.

Direktur Utama PT PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, konsumsi listrik yang semakin meningkat menjadi ciri kemajuan negara dan keuntungan bagi PLN.

PLN yang yang diberikan amanah tentang ketenagalistrikan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan termasuk pelanggan industri.

“Melalui kerja sama ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. PLN dapat menjalankan kewajiban untuk memenuhi listrik dan menambah pendapatan, sementara bagi Semen Tonasa, memiliki potensi saving menjadi lebih besar, sehingga dapat meningkatkan kapabilitasnya dan mengurangi risiko dampak lingkungan dari operasional yang dijalankan,” kata Zulkifli.

Selain kerja sama penyediaan listrik, PLN akan memberikan FABA dari PLTU Punagaya secara cuma-cuma selama 6 bulan kepada PT Semen Tonasa.

Terkait FABA, sebelumnya PT PLN (Persero) telah menyebutkan secara resmi tidak akan membuang FABA atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Limbah ini disebut PLN memiliki nilai manfaat dan keekonomian, khususnya bagi masyarakat.

 

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR, Agung Murdifi mengatakan PLN akan bekerja sama dengan banyak pihak, khususnya UMKM untuk memanfaatkan lebih lanjut FABA.

 

Agung menyebut sudah melakukan berbagai uji coba dan mengembangkan agar FABA hasil pembakaran di PLTU bisa dimanfaatkan. Hasilnya FABA bisa digunakan untuk bahan penunjang infrastruktur seperti jalan, conblock, semen, hingga pupuk.

 

 

MUI Keluarkan Fatwa Vaksinasi Tidak Membatalkan Puasa

SuaraPemerintah.id – Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi tak membatalkan puasa. Fatwa itu diputuskan melalui rapat pleno membahas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 saat Ramadan, Selasa (16/3/2021).

“Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular tidak membatalkan puasa,” ujar Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh, di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Menurut dia, vaksinasi yang tengah dilakukan saat ini merupakan ikhtiar mengatasi pandemi Covid-19 melalui cara injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot.

Dengan cara tersebut, maka menurut MUI secara ketentuan hukum bahwa vaksinasi saat menjalani puasa tidak akan membatalkan puasa. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa.

“Hukum melakukan vaksinasi Covid-19 bagi umat Islam yang sedang berpuasa dengan cara injeksi intramuskular adalah boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar),” katanya.

Kendati begitu, Komisi Fatwa MUI juga merekomendasikan pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada malam hari untuk mengantisipasi adanya calon penerima vaksin yang kondisi fisiknya lemah setelah menjalani puasa.

“Pemerintah dapat melakukan vaksinasi Covid-19 pada malam hari di bulan Ramadan terhadap umat Islam yang siangnya berpuasa dan dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik,” kata Asrorun.

Maka dari itu, MUI mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir melakukan vaksinasi saat menjalani puasa, asalkan memperhatikan kondisi fisik masing-masing.

“Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid-19,” ujarnya.

Berikut Fatwa Lengkap Yang Dikeluarkan MUI :

Pertama: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu.
2. Injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot.

Kedua: Ketentuan Hukum
1. Vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa.
2. Hukum melakukan vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang sedang berpuasa dengan cara injeksi intramuscular adalah boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar).

Ketiga: Rekomendasi

1. Pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat Bulan Ramadhan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa.
2. Pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada malam hari Bulan Ramadhan terhadap umat Islam yang siangnya berpuasa dan dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik.
3. Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19.

Kemdikbud dan Kemlu Siapkan Buku Pengajaran ASEAN untuk SMP dan SMA

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah menyiapkan buku bahan pengajaran ASEAN bagi pendidikan menengah atau SMP dan SMA.

Buku ini merupakan salah satu realisasi perjanjian kerja antara kedua kementerian terkait pengintegrasian pembelajaran politik luar negeri dan kerja sama ASEAN dalam kurikulum pendidikan.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Hendarman mengungkapkan, dengan adanya buku ini diharapkan dapat mendorong guru dan peserta didik untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya ASEAN bagi Indonesia.

Ia berharap, buku ini juga dapat memberikan pemahaman bahwa masyarakat di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Asia Tenggara.

“Bagi para guru, buku ini dapat mendorong peningkatan keterampilan guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran mengenai ASEAN yang inovatif, interaktif, mengaplikasikan beragam strategi dan metode penyajian pembelajaran,” ujar Hendarman, Selasa (16/3/2021).

Buku bahan pengajaran ASEAN bagi pendidikan menengah menyuguhkan berbagai hal yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, di antaranya studi politik, sistem hukum, serta budaya dan sejarah ASEAN dari seluruh negara anggota.

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2015 menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia mengenai ASEAN masih rendah.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman politik dan kerja sama luar negeri kepada generasi muda Indonesia terhadap ASEAN.

Buku bahan pengajaran ASEAN bagi pendidikan menengah telah melalui tahap penyusunan yang diperlukan dalam penerbitan buku nonteks.

Tahapan tersebut meliputi penulisan, telaah, dan revisi oleh tim penyusun, pelaksanaan uji keterbacaan, pengajuan International Standard Book Number (ISBN) dan katalog dalam terbitan (KDT) kepada Perpustakaan Nasional.

Selanjutnya, di tahap final akan dilaksanakan uji penilaian berkoordinasi dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemdikbud.

Untuk mendukung lembar aktivitas siswa, akan ditambahkan video pembelajaran dalam bentuk DVD yang akan diunggah pada laman atau media sosial Kemdikbud dan Kemlu.

Buku bahan pengajaran ASEAN bagi pendidikan dasar dan menengah diharapkan dapat selesai dan didistribusikan sebelum tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang.

Gabung SWIFT-GPI Bank Mandiri Tingkatkan Volume Transaksi Remitansi

Gabung SWIFT-GPI Bank Mandiri Tingkatkan Volume Transaksi Remitansi

SuaraPemerintah.id – Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan, mengatakan bergabungnya Bank Mandiri ke SWIFT-GPI semakin mendorong peningkatan volume transaksi remitansi perseroan. Pasalnya, transaksi akan semakin termonitor dan besaran biaya juga semakin transparan.

Bank Mandiri terus memperkuat dan mengoptimalkan lini layanan pengiriman uang internasional atau remitansi dengan menjadi bagian dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Global Payment Innovation (SWIFT – GPI).

Hal ini paparkan oleh Panji Irawan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.

“Sebagai salah satu bank berpredikat GPI Compliant, Bank Mandiri optimis dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi valas internasional, terutama karena akses yang luas pada institusi keuangan global serta jumlah valuta asing yang bisa ditransaksikan,” paparnya.

Panji mencontohkan terkait monitoring transaksi, nasabah dapat mengetahui status transaksi valas, baik incoming ataupun outgoing, secara realtime. Nasabah juga dapat mengetahui informasi mengenai biaya transaksi valas yang dikenakan oleh masing-masing bank yang terlibat dalam proses remitansi secara transparan.

Selain itu, Panji menyebutkan bahwa saat ini Bank Mandiri menjadi salah satu pilihan utama nasabah, baik wholesale maupun retail dalam melakukan transaksi valas internasional.

“Buktinya, pada tahun lalu transaksi remitansi yang dilakukan nasabah di jaringan Bank Mandiri mencapai 130,94 miliar dolar AS atau tumbuh 1,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Dari nominal transaksi tersebut, 67,5 miliar dolar AS merupakan transaksi valas ke luar negeri (outgoing remittance) dan 63,4 miliar dolar AS adalah transaksi valas ke dalam negeri (incoming remittance).

“Kami bersyukur bahwa atas kepercayaan nasabah tersebut, layanan remitansi Bank Mandiri tahun lalu mencatatkan nominal transaksi tertinggi di Indonesia, baik incoming maupun outgoing, berdasarkan laporan terbaru SWIFT,” kata Panji.

Perlu diketahui SWIFT merupakan perusahaan global penyedia jaringan komunikasi finansial antarbank secara global dengan jumlah anggota lebih dari 11.000 institusi keuangan di lebih dari 200 negara di dunia. Sedangkan SWIFT-GPI adalah layanan inovasi SWIFT yang memungkinkan bank untuk menyediakan informasi transaksi cross border nasabah secara transparan dan real time. (red/pen)

Risma Minta Pekerja Sosial Berperan Aktif Atasi Pandemi dan Perkuat Solidaritas

Risma Minta Pekerja Sosial Berperan Aktif Atasi Pandemi dan Perkuat Solidaritas

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengharapkan para pekerja sosial (peksos) berperan aktif dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Dan meminta pekerja sosial mengambil peranan untuk berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan dalam layanan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan ketidakmerataan akses teknologi komunikasi.

Risma mengajak peksos dan pihak terkait untuk memperkuat kerja sama dan mempererat solidaritas demi mengatasi isu yang muncul, seperti rasisme, kekerasan, kelaparan, perubahan iklim, ketidakadilan, dan ketidakmerataan. Hal ini dikatakan oleh Risma saat memberikan sambutan dalam peringatan “Hari Pekerjaan Sosial Sedunia 2021” secara daring di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.

“Krisis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa secara global, kita semua terhubung dan saling mempengaruhi, menembus semua batas dan ‘kotak-kotak’ yang selama ini kita yakini sebagai suatu identitas. Mari tingkatkan kerja sama dan mempererat solidaritas,” katanya.

Tahun ini, peringatan “Hari Pekerjaan Sosial Sedunia 2021” mengusung tema Ubuntu: I Am because We Are: Strengthening Social Solidarity and Global Connectedness. Risma meyakini “Ubuntu” dalam bahasa Afrika “Saya karena kami” bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Ia yakin nun di seberang lautan sana, di Afrika, sebagai makhluk sosial kita juga berbagi nilai-nilai yang sama.

Risma mengatakan nilai-nilai filosofi dalam budaya Indonesia tercermin istilah seperti bhinneka tunggal ika, gotong royong, tepo seliro, musyawarah dalam mufakat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Pela Gandong dan lainnya.

“Semua maknanya merupakan ikatan persatuan yang saling mengangkat saudara, solidaritas sosial dan masih banyak lagi filosofi-filosofi hidup orang Indonesia yang sangat beragam,” kata dia.

Risma berpesan kepada peksos agar tidak lupa menerapkan sila demi sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta memprioritaskan mereka yang paling rentan dalam masyarakat, dan harus mampu mengubah krisis menjadi peluang.

Sejalan dengan hal itu, Risma juga menegaskan keseriusan pemerintah dalam penanganan pandemi, yakni dengan dimulainya tahapan vaksinasi dan meminta para peksos tidak lengah dengan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung.

Selain itu, dia meminta pekerja sosial mengambil peranan untuk berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan dalam layanan kesejahteraan sosial dengan mempertimbangkan ketidakmerataan akses teknologi komunikasi.

“Pekerja sosial dituntut untuk menunjukkan inisiatif dan ide-ide baru agar tetap mampu memberikan layanan terbaik bagi yang membutuhkan dengan mengedepankan prinsip keamanan dan keselamatan,” tuturnya.

Peringatan Hari Pekerjaan Sosial Sedunia jatuh pada pekan ketiga bulan Maret. Tahun ini jatuh pada tanggal 16 Maret 2021. Peringatan ini merupakan mandat dari International Federation of Social Workers (IFSW) bagi negara-negara dan organisasi anggotanya terutama pada para peksos di seluruh dunia untuk menyuarakan dan mempromosikan isu-isu penting tentang kemanusiaan setiap tahun.

Peringatan International Federation of Social Workers (IFSW) dibarengi dengan agenda seminar. Peserta seminar berjumlah antara 500-3000 orang terdiri dari peksos, baik yang bekerja di lingkungan pemerintahan maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta berbagai setting praktik, pemangku kebijakan, Pimpinan Kemensos, Dinas Sosial, Kementerian dan badan legislatif. (red/pen)

Kementan Pastikan Stok Beras Nasional Ramadan dan Idul Fitri Tahun Ini Aman

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan stok beras nasional jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi aman. Ketersediaan beras hingga bulan Mei 2021 diperkirakan hampir mencapai 25 juta ton. Terutama karena panen raya yang sebagian besar lahan padi di seluruh Indonesia memasuki masa panen raya pada Maret-April 2021.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.

“Neraca beras sampai dengan 2021 masih aman, terutama dengan panen raya,” jelasnya.

Hal ini diperkuat berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok, ketersediaan beras hingga bulan Mei 2021 diperkirakan hampir mencapai 25 juta ton. Stok beras hingga Desember 2020 tercatat sebanyak 7,389 juta ton. Sementara itu perkiraan produksi dalam negeri mencapai 17,5 juta ton dan perkiraan kebutuhan sebanyak 12,336 juta ton.

Jelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, Kementan akan menjalankan strategi untuk menjamin penyediaan pangan termasuk beras. Di antaranya pemantauan harga, mengadakan pasar murah dan seterusnya.

“Kami akan melakukan pemantauan harga secara rutin, selain juga akan mengadakan pasar murah komoditas utama melalui Pasar Mitra Tani dan di pasar tradisional dengan bekerja sama dengan BUMN dan mitra lainnya,” sebut Momon.

Sementara untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti banjir maupun kekeringan, Kementan akan menerapkan early warning system.

“Sistem ini akan membantu dalam memantau wilayah rawan banjir ataupun kekeringan,” kata Momon.

Selain itu antisipasi kemarau telah disiapkan dengan percepatan padat karya infrastruktur. Baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi tersier, bantuan irigasi perpompaan/perpipaan, ataupun embung. Kementan juga akan mempercepat realisasi penyaluran bibit tanaman.

Selain itu, antisipasi kemarau pun telah disiapkan dengan percepatan padat karya infrastruktur, baik melalui rehabilitasi jaringan irigasi tertier, bantuan irigasi perpompaan/perpipaan, ataupun embung. Kementan juga akan mempercepat realisasi penyaluran bibit tanaman.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perum Bulog Budi Waseso menyebutkan bahwa memasuki panen raya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam menyerap gabah petani.

“Total perkiraan gabah kering giling seluruh Indonesia pada Maret–April 2021 sebesar 17,3 juta ton. Sedangkan surplus produksi pada Januari – April 2021 diperkirakan 6 juta ton setara beras. Memperhatikan perikiraan produksi februari 2021 sudah melebihi tingkat kebutuhan GKG bulanan, maka dibutuhkan peningkatan penyerapan gabah dalam negeri sehingga harga gabah tingkat petani tidak anjlok,” ungkapnya. (red/pen)

Kapolri Rakernis 2021 Bahas Persiapan Operasi Ketupat Idul Fitri Aman di Masa Pandemi

apolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prambowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Tahun 2021

SuaraPemerintah.id – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prambowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Tahun 2021. Rakernis ini mengarahkan dan mengingatkan untuk mempersiapkan Operasi Ketupat agar pelaksanaan Idul Fitri aman dan terkendali di masa pandemik.

Hal ini dipaparkan oleh Listyo Sigit Prambowo saat membuka Rakernis Baharkam Polri di Bandung, Selasa, 16 Maret 2021. Ia meminta anggota Polri khususnya Baharkam mampu menampilkan sosok Polri yang berwibawa, humanis dan tegas.

“Baharkam Polri merupakan fungsi kepolisian yang berseragam dan personel-nya terbanyak dibandingkan fungsi lainnya,” katanya.

Menurut dia polisi yang humanis dan berwibawa merupakan pesan para tokoh dan senior yang mengharapkan Polri dekat dengan masyarakat. Jaga nama baik polisi agar tidak menjadi citra yang buruk.

“Jaga jangan sampai polisi baik menjadi terpengaruh negatif dan menjadi citra buruk,” ujarnya.

Mantan Kapolda Banten itu juga meminta Baharkam Polri harus menerapkan profesionalitas dan melakukan reformasi kultural. Tampil seperti tokoh Bima di masyarakat.

“Tampilah seperti Bima yang gagah dan selalu dihati masyarakat,” kata Jendral Sigit.

Perlu diketahui Operasi Ketupat adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengamankan jalur mudik pada masa Lebaran Idul Fitri. Memang biasanya rutin dilakukan saat jelang lebaran tiap tahunnya.

Dalam Rakernis Baharkam Polri di Bandung ini dihadiri 205 peserta. Tema yang diangkat adalah “Mewujudkan Rasa Aman dan Tata Kehidupan Sosial yang Tertib dan Nyaman Guna Penanganan Paripurna Pandemi COVID-19”.

Permintaan Kapolri kepada jajaran-nya untuk mempersiapkan Operasi Ketupat menghadapi Idul Fitri sejalan dengan yang disampaikan Menteri Perhubungan bahwa pemerintah tidak melarang mudik Lebaran 2021.

Maka berbeda dengan Operasi Ketupat tahun lalu. Di mana semua jajarannya diarahkan untuk melarang bahkan menghambat (mudik) karena dilarang mudik. Ini terjadi karena saat itu terjadi puncak pandemi. Sementara tahun ini pemerintah tidak melarang adanya mudik lebaran.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini.

“Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang,” ujar Budi Karya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (16/3). (red/pen)

Menaker Ida Usahakan Calon Pekerja Migran Indonesia Dapat Kuota Kartu Prakerja Semester Dua Tahun Ini

Menaker Ida Usahakan Calon Pekerja Migran Indonesia Dapat Kuota Kartu Prakerja Semester Dua 2021

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengusahakan agar calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri mendapatkan kuota untuk pelatihan lewat Program Kartu Prakerja. Harapannya kesempatan mendapatkan Kartu Prakerja untuk CPMI terpenuhi semester kedua tahun ini.

Hal ini nyatakan oleh Ida Fauziah dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, yang dipantau dari Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021.

“Keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi, dan kami dijanjikan Pak Menko Perekonomian bisa dimungkinkan di semester kedua Tahun 2021,” katanya.

Menurut Ida, rencana Kartu Prakerja untuk semester kedua pada tahun ini adalah karena program itu masih menjadi salah satu bentuk bantuan sosial pandemi COVID-19 bagi pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ida juga mengatakan, sejak awal penyusunan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Parkerja menyepakati bahwa ada kuota khusus untuk peningkatan CPMI. Namun, hal itu tertunda lantaran kondisi pandemi Covid-19.

Harapannya ketika kesempatan mendapatkan Kartu Prakerja itu dibuka untuk CPMI, maka  balai latihan kerja luar negeri (BLKLN) menjadi lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang akan menyelenggarakan pelatihan.

Ida juga memastikan bahwa telah menginstruksikan jajarannya agar balai latihan kerja (BLK) yang berada di bawah pemerintah pusat menyediakan pelatihan bagi calon pekerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri.

“Ini adalah salah satu upaya peningkatan kompetensi CPMI. Saya kira dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa peningkatan kompetensi CPMI menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” paparnya.

Ida juga menyoroti skema pembiayaan penempatan PMI, yang rencananya tidak dibebankan kepada pekerja dengan memastikan bahwa pihaknya terus mendiskusikan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Ida juga mengatakan, sejak awal penyusunan Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja menyepakati bahwa ada kuota khusus untuk peningkatan CPMI. Namun, hal itu tertunda lantaran kondisi pandemi Covid-19.

“Maka hingga kini, keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi. Kita dorong terus agar CPMI dapat kuota Kartu Prakerja,” ucapnya.

Terkait Kartu Prakerja, Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI Tatang Budie Utama mengatakan telah berkoordinasi dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Di tengah pandemi, ujar Tatang, pelatihan secara daring atau online belum terlalu sesuai untuk CPMI.

“Tapi, mungkin untuk ke depan perlu dibicarakan lebih lanjut bagaimana karena ada kaitan dengan skillingreskilling dan upskilling memang perlu sekali CPMI diberikan pelatihan-pelatihan,” ujarnya (red/pen)

Petani Padi Organik di Kediri Jajal Pasar Ekspor ke Swiss

SuaraPemerintah.id – Petani padi organik di Kediri tahun ini menargetkan akan menjajal pasar ekspor untuk pertama kalinya dan negara tujuannya adalah negara Swiss.

Para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tawang Jaya Mulya Abadi rencananya akan melakukan ekspor pada bulan lima atau enam.

“Rencana bulan lima atau enam uji coba untuk ekspor ke Swiss. Padinya minta varietas Logawa, karena permintaan dari sana,” kata Ketua Gapoktan Tawang Jaya Mulya Abadi Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri Ahmad Yatim Setiawan di Kediri, Senin, 15 Mare 2021.

Ia mengatakan di daerahnya para petani mulai berminat budi daya padi organik. Di gapoktan, ada kurang lebih 185 orang anggota.

Mereka ada yang anggota aktif dan yang pasif dengan luasan lahan hampir 141 hektare, namun dari jumlah itu tidak semua lahan ditanami padi organik. Untuk lahan organik ada sejumlah 3,14 hektare, sedangkan lainnya masih memanfaatkan pupuk kimia, dilansir dari Antara.

Ahmad Yatim mengakui, produksi padi organik memang tidak sebanyak padi yang sistem tanamnya nonorganik. Untuk padi organik, dari lahan 2 hektare produksinya lebih dari 7 ton.

Varietasnya ada yang beras putih, merah dan hitam. Untuk beras merah dan hitam juga banyak ditanam, karena permintaan juga besar. Kandungan gizi di beras ini baik untuk mereka yang ingin diet serta beras hitam baik untuk yang sakit diabetes.

Ahmad mengatakan mulai budi daya padi organik sejak 2015, namun anggota gapoktan lainnya mulai tertarik budi daya padi organik mulai 2017. Sejak saat itu, para petani di desanya juga konsisten tanam padi organik, karena hasil jual yang stabil.

Untuk harga jual padi putih adalah Rp15 ribu per kilogram, beras hitam Rp29 ribu per kilogram dan beras merah Rp20 ribu per kilogram. Padahal, untuk beras yang nonorganik rata-rata Rp8.500 per kilogram.

Ahmad mempunyai lahan sekitar 2 hektare. Dari lahan itu, sekitar 1,14 hektare ditanami beragam jenis padi, baik merah dan hitam.

Selama tumbuh, tanaman organik tidak menggunakan pupuk kimia dan hanya nutrisi. Hal itu dilakukan hingga masa tanam selesai sekitar tiga bulan.

Ia mengakui karena produksi yang bagus, produk dari Gapoktan Tawang Jaya Mulya Abadi Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Bahkan, para petani juga mendapatkan pelatihan membuat pupuk organik dari pemerintah kabupaten.

“Pemda sangat mendukung. Pengolahan pupuk organik juga dari pemda. Bibit awal dari pemda, kemudian kami kembangkan sendiri, kan organik tidak beli,” kata dia.

Untuk penjualan selama ini, juga dibantu pemerintah. Beras untuk memenuhi permintaan dari pusat perbelanjaan serta dikirim ke luar kota. Beras itu terdiri dari beras putih, merah dan hitam.

“Kalau pemasaran beras putih itu lewat pemkab, ada yang ke Jakarta dan pusat perbelanjaan. Ke Jakarta itu minimal 0,5 bulan sekali 2 kuintal, berasnya ada merah, hitam, dan putih jadi campur,” kata dia.

Pihaknya juga terbantu dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Gapoktan di daerahnya termasuk binaan dari Bank Indonesia Kediri. Selain dibantu untuk konsultan, juga dibantu mesin pemotong padi, termasuk alat untuk mesin vacum sealer beras.

Sementara itu, Camat Purwoasri Mudatsir mengaku pihaknya memang sangat mendukung budi daya padi organik di daerah ini sehingga diharapkan, petani tetap bersemangat untuk budi daya padi organik ini. Pemerintah juga akan membantu termasuk memberikan beragam pelatihan hingga membantu untuk penjualan.