Beranda blog Halaman 4455

Kementerian KKP Kembangkan Teknologi Pembenihan ‘Bawal Sakti’, Inovasi Benih Bawal Bintang Hybrid

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementerian KKP Kembangkan Teknologi Pembenihan 'Bawal Sakti', Inovasi Benih Bawal Bintang Hybrid

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan inovasi benih bawal bintang hybrid atau hibrida bertajuk ikan “Bawal Sakti”. Inovasi benih bawal bintang hibrida sebagai bentuk komitmen pengembangan teknologi perbenihan untuk memproduksi benih unggul.

Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Dirinya mengusulkan nama ‘Bawal Sakti’ kepada menteri Trenggono atas benih bawal hibrida ini.

“Saya mengusulkan kepada Bapak Menteri Trenggono, benih bawal bintang hybrid ini nantinya diberi nama ‘Bawal Sakti’ dan beliau menyetujui. Akan segera dibuatkan naskah akademiknya dan diusulkan kepada Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk dilakukan pengujian terhadap komoditas tersebut,” kata Slamet Soebjakto.

Menurut Salmet, pengembangan benih bawal bintang hibrida itu sebagai bentuk komitmen yang jelas dari KKP bahwa fokus ke depan yakni perikanan budidaya.

Slamet mengapresiasi keberadaan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam yang berhasil memproduksi massal benih bawal bintang hibrida tersebut.

“Keberadaan BPBL Batam sebagai UPT DJPB (Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya), selain menjadi penyokong produksi perikanan budidaya nasional, UPT juga diharapkan dapat menjadi inkubator bisnis sekaligus menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya,” paparnya.

Selain itu, ujar dia, UPT juga harus menjadi pusat layanan dan penyebaran teknologi di daerah serta dapat selalu hadir di saat masyarakat memerlukan solusi sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Slamet juga mengemukakan bahwa benih bawal bintang hibrida ini merupakan hasil perkawinan silang antara induk betina bawal emas dengan induk jantan bawal bintang.

Menurut Slamet, peluang pasar ikan bawal bintang juga cukup besar baik di pasar lokal maupun ekspor. Oleh karena itu, ia menilai upaya pengembangan usaha budidaya bawal bintang masih terbuka untuk dikembangkan dalam berbagai skala usaha. Inovasi teknologi akan meningkatkan produksinya.

“Atas inovasi teknologi ini diharapkan ke depannya mampu dibudidayakan di daerah lain juga. Agar produksinya bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara menurut Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Toha Tusihadi, menambahkan, salah satu kelebihan bawal bintang hasil produksi BPBL Batam yakni telah terbukti mampu beradaptasi dari habitat alaminya di daerah sub tropis ke lingkungan perairan Indonesia serta dapat dikembangkan pada kisaran salinitas cukup lebar.

Sedangkan fenotip bawal emas yang diharapkan akan muncul pada benih turunannya adalah munculnya warna keemasan pada permukaan tubuh ikan, daging yang lebih tebal serta karakteristik morfologi sirip yang dimilikinya. Kelebihan lain dari bawal hibrida yang diharapkan muncul adalah pertumbuhannya yang lebih cepat dibandingkan Bawal Emas.

“Proses hibridisasi ini tentu diharapkan akan mampu memperbaiki kinerja ikan bawal bintang baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitas produk. Jadi, kelebihan-kelebihan fenotip bawal emas menyebabkan ikan tersebut lebih diminati di pasar internasional dibandingkan dengan bawal bintang,” ungkap Toha Tusihadi.

Hibridisasi yang dilakukan oleh BPBL Batam sebagai usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya genetik yang telah dimilikinya untuk mendukung percepatan pembangunan perikanan budidaya laut.

Saat ini juga tengah dilakukan uji multilokasi untuk pengujian performa produksi benih bawal hibrida selain di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, juga dilakukan di sebanyak tiga lokasi lainnya. Yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan Balai Perikanan Air Laut dan Payau Kotabaru Kalimantan Selatan.(red/pen)

BNI Palembang Salurkan KUR 378 Miliar Dukung Program Peremajaan Sawit Sumsel

Penulis
Andik Irwanto
-
BNI Palembang Salurkan KUR 378 Miliar Dukung Program Peremajaan Sawit Sumsel

SuaraPemerintah.id – Bank Nasional Indonesia (BNI) Wilayah Palembang mendukung peremajaan kebun kelapa sawit di Sumatera Selatan (Sumsel) melalui penyaluran kredit di sektor perkebunan. BNI telah menyalurkan KUR sebanyak Rp738 miliar ditujukan kepada 6.270 petani sawit.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala BNI Wilayah Palembang, Sunarna Eka Nugraha di Palembang, Rabu, 11 Maret 2021. Pihaknya mengatakan sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Sumsel yang berdampak pada perekonomian provinsi itu. Ia mendukung program peremajaan sawit dengan penyaluran KUR ini.

“Kami mendukung pemerintah dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR), salah satunya lewat penyaluran KUR,” kata Eka.

Eka memaparkan perusahaan telah menyalurkan KUR sebanyak Rp738 miliar. Pembiayaan itu ditujukan kepada 6.270 petani sawit yang sedang melakukan replanting. BNI juga telah ditugaskan pemerintah untuk menyalurkan dana yang dikucurkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk PSR tahun 2021.

Adapun dana PSR dikucurkan kepada 5 koperasi petani sawit yang ada di 5 kabupaten. Adapun BPDPKS telah mengucurkan dana untuk PSR sebanyak Rp30 juta per Hektare. Kemudian petani diarahkan untuk mengakses pembiayaan dari perbankan untuk menutupi kekurangan biaya peremajaan kebun.

Eka menjelaskan kerja sama antara 3 pihak itu merupakan program untuk membantu pekebun rakyat dalam memperbaharui perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkualitas, serta dapat mengurangi risiko pembukaan lahan illegal. Pada penyaluran PSR kali ini BNI telah menyiapkan fasilitas melalui skema virtual account 4 kelompok tani.

“Banyak manfaat yang didapatkan melalui skema baru ini, seperti kecepatan dalam penyaluran dana PSR dari BPDPKS ke masing-masing koperasi tanpa harus manual. Koperasi juga dimudahkan dengan bisa melakukan monitoring atas dana bantuan tersebut,” kata dia.

Menurut Eka, BPDPKS dapat terbantu dengan adanya skema ini karena memudahkan rekonsiliasi penyaluran dana serta bisa menjamin penggunaan dana PSR tepat dalam penggunaannya.

Sementara itu, Penasihat Koperasi Tani Mulya Kabupaten Muara Enim, Surat, mengatakan dana PSR memudahkan petani untuk meremajakan kebun sawit. Dikarenakan kebun sawit sudah masuk usia 30 tahun dan memang sudah tua.

“Apalagi kebun sawit di daerah kami memang sudah tua, masuk usia 30 tahun sehingga sangat butuh replanting,” katanya.

Surat juga berharap setelah peremajaan sawit ini, produktivitas kebun dapat meningkat dari kondisi saat ini maksimal 1 ton per ha bisa menjadi 5 ton per hektare. (red/pen)

PWNU Jatim Putuskan Hukum Vaksinasi Covid-19 Adalah Wajib dan Pastikan Vaksin di Indonesia Halal

Penulis
Andik Irwanto
-
PWNU Jatim Putuskan Hukum Vaksinasi Covid-19 Adalah Wajib dan Pastikan Vaksin di Indonesia Halal

SuaraPemerintah.id – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) memutuskan hukum vaksinasi COVID-19 adalah wajib karena tidak menaati (menolak) perintah pemerintah yang tidak menyalahi syara’ adalah terlarang (haram). Demikian hasil keputusan Bahtsul Masail Syuriyyah PWNU Jatim di Surabaya tentang hukum vaksinasi COVID-19.

Hal ini dipaparkan oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim, KH Ahmad Asyhar Shofwan didampingi Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim, K Muh Anas di Surabaya, Rabu, 11 Maret 2021.

“Itu hasil keputusan Bahtsul Masail Syuriyyah PWNU Jatim di Surabaya tentang hukum vaksinasi COVID-19,” ujar KH Ahmad Asyhar Shofwan.

Adapun pimpinan sidang Bahtsul Masail Syuriyyah menjelaskan lima alasan vaksinasi wajib ditaati.

Alasan pertama merupakan ikhtiar atau usaha menghindarkan diri dan orang lain dari potensi bahaya (penyakit) adalah kewajiban bersama sebagai warga negara Indonesia.

Kedua, kata dia, perbuatan yang hukumnya wajib apabila diperintahkan oleh pemerintah maka mengokohkan hukum wajib tersebut sehingga tidak menaati pemerintah dalam kebijakannya yang jelas-jelas tidak menyalahi syara’ adalah dilarang (haram).

Kemudian, ketiga vaksinasi sebagai upaya menghentikan penyebaran COVID-19 yang merupakan upaya paling efektif sehingga harus lebih diutamakan dan diprioritaskan.

Berikutnya, keempat, kata dia, jenis vaksin yang telah direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan RI adalah suci, sebab pada produk akhirnya tidak mengandung unsur najis sama sekali.

“Kelima, program vaksnasi ini agar pemerintah mulai pusat sampai yang paling bawah menyelenggarakan dengan sepenuh hati, jujur dan bertanggung jawab,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim KH Marzuqi Mustamar memastikan semua produk vaksin yang masuk ke Indonesia dan diberikan kepada masyarakat statusnya halal berdasarkan hasil dari Bahtsul Masail Syuriah.

“Vaksin COVID-19 haram adalah hoaks. Intinya bahwa semua jenis vaksin yang datang ke Indonesia, dari prosedur proses pembuatan dan akhir pembuatan itu suci,” katanya.

Kiai Marzuqi menjelaskan bahwa masih beredar pembahasan terkait vaksin COVID-19 bersinggungan dengan unsur babi.

“Vaksin yang didatangkan ke Indonesia tidak ada jenis babi. Semua vaksin itu halal. Fatwa ulama di luar Indonesia juga mengatakan serupa, vaksin halal,” tutur Pimpinan Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad Malang tersebut.

Ia meminta masyarakat, khususnya warga Nahdliyyin tidak perlu khawatir, sebab vaksin COVID-19 disuntikkan untuk menambah imunitas terhadap virus SARS CoV-2.

“Sehingga tidak ada lagi orang yang terkena COVID-19, dan mudah-mudahan bencana ini segera berakhir,” pungkas dia. (red/pen)

Program 100 Hari Bupati Banyuwangi Adakan Program Warung Naik Kelas ‘Wenak’

Penulis
Andik Irwanto
-
Program 100 Hari Bupati Banyuwangi Adakan Program Warung Naik Kelas 'Wenak'

SuaraPemerintah.id –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus mendorong upaya pemulihan ekonomi sektor mikro. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas melakukan upaya pemulihan ekonomi rakyat dan salah satunya melalui program Warung Naik Kelas (Wenak).

Hal ini diupaparkan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, Rabu, 11 Maret 2021. Program Warung Naik Kelas alias Wenak ini merupakan bagian dari program 100 hari Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Wakil Bupati Sugirah, salah satunya fokus pada pemulihan ekonomi sektor mikro.

“Program Warung Naik Kelas ini merupakan perbaikan warung kecil, dan memberikan bantuan alat-alat usaha sesuai kebutuhan pemilik warung, seperti etalase, dispenser, blender, meja-kursi, peralatan makan, dan lainnya,” ujar Ipuk di Banyuwangi.

Menurut Ipuk, gerakan membantu warung kecil melalui program Warung Naik Kelas ini ditargetkan mencakup 300 warung dalam kurun waktu 100 hari pertama. Harapannya rakyat terbantu dan lebih berdaya lagi.

“Harapannya dengan program ini, ekonomi rakyat bisa lebih berdaya,” tuturnya.

Ipuk melanjutkan dengan adanya program Wenak ini maka higienitas warung-warung rakyat juga bisa lebih terjaga. Pendataan warung masih terus dilakukan.

“Untuk pendataan sasaran warung-warung kecil saat ini tengah berlangsung,” ujarnya.

Hal ini senada dengan pendapat Legiyem, sebagai salah seorang pemilik warung rujak dan minuman di warga Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo. Dirinya mengaku bersyukur mendapat bantuan etalase, dispenser yang bisa menyediakan air panas dan dingin serta meja dan kursi dan lainnya lewat program Wenak.

“Alhamdulilah, ini angan-angan saya sebelumnya bisa mendapat alat-alat ini semua. Terima kasih ya Allah,” kata Legiyem saat Bupati mengunjungi tempat usahanya.

Sementara Ipuk menyebutkan sejumlah program 100 hari ke depan yang fokus pada pemulihan ekonomi warga, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan UMKM di masa pandemi ini. Seperti program bagi alat usaha bagi warga hingga peningkatan warung rakyat, dan Baznas diminta juga terlibat dalam hal itu.

“Bila memungkinkan, kami berharap Baznas bisa menyalurkan infaq dan sedekah yang masuk lewat Baznas dalam bentuk bantuan usaha kepada warga, misal untuk tambahan beli kompor atau memperbaiki warung milik rakyat menjadi lebih layak. Jadi kami tidak memberi umpan, namun kailnya,” tuturnya.
(red/pen)

Menaker Ida dan Gibran Resmikan Barista Jamu di BLK Surakarta

Penulis
Andik Irwanto
-
Menaker Ida dan Gibran Resmikan Barista Jamu di BLK Surakarta

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap I di BLK Surakarta, hari Kamis (10/3/2021). Dengan didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Menaker Ida juga meresmikan kejuruan baru di BLK Surakarta, yaitu pelatihan barista jamu.

Menaker Ida mengatakan, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor Kesehatan, namun juga sektor ekonomi dan sosial. Salah satu dampak yang terlihat adalah perubahan pola konsumsi masyarakat.

Hal unik yang terjadi di tengah masyarakat selama pandemi, lanjut Menaker Ida, adanya kenaikan konsumsi masyarakat terhadap jamu. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan melalui BLK Surakarta menggelar pelatihan barista jamu untuk menyiapkan SDM kompeten di sektor yang tengah digemari masyarakat tersebut.

“Yang baru dari BLK Surakarta ini ada barista jamu, saya kira konsumsi jamu pada saat pandemi COVID-19 ini meningkat, yang menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat untuk sehat. Jadi ada kedekatannya dengan barista tapi pengolahan jamu, minuman yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.

Menaker Ida menjelaskan, Surakarta adalah salah satu daerah yang UMKM-nya berkembang pesat. Ia meminta BLK Surakarta dengan dukungan Pemda setempat untuk selalu menyesuaikan pelatihan dengan perkembangan industri setempat. Sehingga SDM yang dilahirkan BLK Surakarta mampu mengisi kebutuhan dunia usaha/industri.

“Saya minta kepada BLK Surakarta untuk selalu mengikuti kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia usaha dan industri, tadi juga ditandatangani perjanjian kerja bersama Pemerintah Kota Surakarta dengan dunia usaha dan industri,” katanya.

BLK Surakarta adalah salah satu BLK UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) yang dikelola oleh Ditjen Binalattas, Kemnaker. BLK ini berdiri pada tahun 1947 dan menjadikannya sebagai BLK tertua di Indonesia. Sebelum adanya kejuruan barista jamu, BLK Surakarta telah memiliki 12 program kejuruan, yaitu teknik otomotif, teknik manufaktur, teknik listrik, teknik las, teknik elektronika, TIK, bisnis dan manajemen, bangunan, garmen apparel, industri kreatif, processing, dan refrigerasi.

“Kami konsentrasi utnuk meningkatkan kompetensi, terutama bagi teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, kami menyiapkan pasar kerja, meningkatkan kompetensi. Di samping itu kami juga konsentrasi meningkatkan kompetensi bagi calon pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Menaker Ida.

Selain itu Ida meminta Pemda untuk mampu memaksimalkan keberadaannya serta mendukung tumbuh kembangnya BLK Surakarta.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dunia industri, karena akiabat dari pandemi ini pengangguran kita cukup tinggi. Kita menyiapkan pasca-covid ini mereka akan bekerja kembali, kita lakukan dengan pelatihan kompetensi atau menyiapkan mereka menjadi wirausahawan,” pungkasnya.

Menurut Menaker Ida, sinergi antara BLK dan dunia usaha sangat penting karena satu dan yang lain memiliki kepentingan yang saling mendukung.

“Kita butuh dunia industri agar para alumni, peserta pelatihan ini bisa ditempatkan di dunia industri atau dunia usaha. Dunia usaha, dunia industri butuh kita untuk kompetensinya,” ucapnya.

Menaker Ida tidak menginginkan BLK dengan berbagai penyelenggaraan pelatihannya hanya melahirkan pengangguran baru. Hal itu berkaca pada banyaknya pengangguran yang didominasi lulusan perguruan tinggi.

“Saya tidak ingin BLK menyumbangkan pengangguran baru. Oleh karena itu betapa pentingnya mendekatkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” ucapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia meminta BLK agar menjalankan agenda 6R dengan baik. 6R yang dimaksud, yakni reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

“Mau tidak mau kita harus berubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri,” ucapnya.(red/ami)

Menperin Gandeng Mitsubishi Kembangkan Produk Kendaraan Listrik di Indonesia

Penulis
Andik Irwanto
-
Menperin Gandeng Mitsubishi Kembangkan Produk Kendaraan Listrik di Indonesia

SuaraPemerintah.id – Menteri Menteri Perindustrian, (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan pimpinan perusahaan Mitsubishi di Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Agus mengatakan Mitsubishi berencana ikut mengembangkan produk kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia.

“Mitsubishi ini memang memberikan akan komitmen kembangkan hybrid, ini pilihan bisnis mereka,” kata Agus Gumiwang di Jepang, Rabu (10/3).

Agus menjelaskan rencana pengembangan bisnis tersebut berupa kendaraan hibrida dan membuat pabrik bateraiev. Namun saat ini Mitsubishi masih melakukan studi terhadap model-model yang akan dikembangkan.

“Mereka masih melakukan studi terhadap model-modal yang dikembangkan dan kasih komitmen buat kembangkan (baterai) ev,” kata dia.

Untuk itu, kata Agus, pekerjaan rumah (PR) pemerintah ke depan dalam hal ini menyiapkan berbagai infrastruktur yang diperlukan investor. Mulai dari proses produksi, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membuat tempat pengisian baterai dan sebagainya.

“Kita harus kolaborasi dengan pihak lainnya termasuk perusahaan BUMN untuk membuat charging station dan lain-lainnya,” ujar Agus.

Termasuk juga mempersiapkan infrastruktur daur ulang baterai. Sebab pada dasarnya kata Agus, dengan adanya teknologi, seharusnya semua hal bisa didaur ulang.

“Pada dasarnya dengan teknologi yang maju ini semua hal bisa di recycle dan ini yang disebut dengan sircular ekonomi,” kata dia mengakhiri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar pertemuan dengan pihak Mitsubishi Motors Jepang yang menghasilkan komitmen tambahan investasi sebesar Rp11,2 triliun pada akhir 2025 di Indonesia untuk mengembangkan jenis kendaraan listrik.

“Mitsubishi hingga akhir 2025 berkomitmen menambah investasi sebesar Rp11,2 triliun, di mana akan terjadi peningkatan kapasitas, dari yang tadinya 220 ribu unit, akan naik menjadi 250 ribu unit,” kata Menperin dikutip dari Antara, Rabu (10/3/2021).

Menurut Menperin, Mitsubishi akan mengembangkan dua model kendaraan, yaitu sport utility vehicle (SUV) Xpander jenis hybrid dan plug in hybrid. Kemudian, model kedua akan diarahkan pengembangannya menjadi produk ekspor Indonesia ke nagara-negara tujuan ekspor.

“Mereka akan mengembangkan hybrid, memang itu pilihan bisnis mereka, tentunya kami mengawal. Selain hybrid juga mereka akan melakukan investasi plug in hybrid,” ujar Menperin.

Sementara, khusus untuk jenis electric vehicle (EV), Menperin menyampaikan bahwa Mitsubishi masih melakukan studi terhadap model-model yang akan dikembangkan, namun mereka sudah berkomitmen untuk melakukan pengembangan jenis kendaraan EV.

Selain itu, Agus menyebutkan bahwa Mitsubishi juga akan menambah sembilan negara tujuan ekspor baru bagi kendaraan yang diproduksi di Indonesia. Dengan demikian, negara tujuan ekspor Mitsubishi bertambah menjadi sekitar 39 negara dari sebelumnya 30 negara.

Pasalnya, Indonesia ingin segera memaksimalkan kerja sama ekonomi komprehensif dengan Australia atau Indonesia-Australia CEPA. Salah satu yang akan digenjot adalah ekspor kendaraan listrik, di mana negeri kanguru merupakan pasar yang sangat potensial untuk produk kendaraan listrik.

“Kami sudah menekankan bahwa pasar di Australia ini sangat penting. Australia menjadi satu negara yang akan diperluas,” ujar Menperin. (red/ami)

Antisipasi Lonjakan Penumpang, KAI Operasikan 460 KA Jarak Jauh di Libur Isra Miraj

Penulis
Andik Irwanto
-
Antisipasi Lonjakan Penumpang, KAI Operasikan 460 KA Jarak Jauh di Libur Isra Miraj

SuaraPemerintah.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan 460 KA Jarak Jauh pada akhir pekan ini, periode 10 sampai 14 Maret 2021. Jumlah ini meningkat 9 persen dibanding pekan sebelumnya dimana KAI mengoperasikan 421 KA Jarak Jauh.

“Peningkatan ini bertujuan untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan masyarakat yang akan menggunakan Kereta Api,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus, Kamis (11/3).

Kendati demikian, KAI hanya menjual 70 persen tempat duduk dari kapasitas maksimal untuk menciptakan physical distancing. Jumlah tempat duduk KA Jarak Jauh yang KAI sediakan pada periode tersebut adalah sebanyak 192 ribu tempat duduk.

Adapun pada keberangkatan 10 Maret 2021, KAI melayani 36.105 pelanggan KA Jarak Jauh dengan rute favorit Jakarta – Yogyakarta dan Jakarta – Semarang.

“Tiket untuk akhir pekan ini masih tersedia dan dapat dipesan di KAI Access, kai.id, dan berbagai channel penjualan lainnya,” ujar Joni.

Joni mengimbau pelanggan agar mempersiapkan persyaratan untuk naik KA Jarak Jauh sesuai ketentuan dari pemerintah. Khusus untuk keberangkatan pada hari libur keagamaan Isra Mikraj tanggal 11 Maret 2021 dan Hari Raya Nyepi 14 Maret 2021 diwajibkan menunjukkan surat keterangan negatif GeNose C19 atau Rapid Test Antigen atau RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan.

“Kami juga mengimbau untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk mewujudkan perjalanan transportasi kereta api yang nyaman dan sehat,” tutup Joni menekankan.

Resmi Terbit! Surat yang Larang PNS dan Keluarga ke Luar Daerah saat Libur Isra Miraj dan Nyepi

Akhirnya, surat larangan PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara) melakukan perjalanan ke luar daerah selama libur Isra Mikraj dan Hari Raya Nyepi terbit. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 6/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai ASN Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Pembatasan mobilitas tersebut berlaku juga untuk keluarga para ASN.

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 10 Maret sampai 14 Maret 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 8 Maret 2021 tersebut.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif Covid-19 pada hari libur nasional tersebut. Kendati demikian, dalam SE terdapat pengecualian, yaitu PNS atau ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh setidaknya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja.
Pengecualian juga diberikan bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah, dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya masing-masing.

Namun, meskipun telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah, ASN juga harus selalu memperhatikan empat hal, yaitu :
1. Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19
2. Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang
3. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19
4. Protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Melalui SE tersebut, Menteri Tjahjo mewajibkan ASN untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Upaya ini juga perlu dilakukan dengan disiplin penerapan 5M dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain saat melakukan interaksi, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi.

“ASN agar menjadi contoh dan teladan dalam keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya dalam penerapan PHBS dan protokol kesehatan,” jelas SE tersebut. (red/pen)

BRI Dukung Program Desa BRILian Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja

Penulis
Andik Irwanto
-
BRI Dukung Program Desa BRILian Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja

SuaraPemerintah.id – Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendukung program Desa BRILian sebagai upaya pengembangan kawasan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Program yang mampu meningkatkan postur ekonomi desa menjadi pendorong ekonomi nasional.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Pihaknya mengatakan Desa BRILian adalahn kegiatan inkubasi kawasan pedesaan yang sudah diselenggarakan BRI sejak 2020.

“Tahun lalu, ada 125 desa yang mengikuti pelatihan dan program peningkatan kapasitas, dan kami terus mengembangkan hal tersebut untuk meningkatkan postur ekonomi desa menjadi pendorong ekonomi nasional,” katanya.

Sementara menurut Executive Vice President Social Entrepreneurship & Incubation Division BRI, Djoko Purwanto menambahkan bahwa bank akan menyelenggarakan program Desa BRILian untuk 1.000 desa di Indonesia. Menurut Djoko, kenaikan kapasitas program ini dilakukan melihat tingginya antusias masyarakat desa untuk berkembang dan mengikuti pelatihan yang diadakan BRI.

Djoko memastikan upaya pencapaian target 1.000 desa ini akan diwujudkan dalam tiga tahapan agar pemberdayaan potensi desa bisa berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana aspek sosial masyarakat, kemudian aspek usaha-usaha yang nanti bisa menggaet keuntungan.

“Kita membahas tentang sociopreneurship. Ini menjadi hal yang menarik, bagaimana mengembangkan desa menjadi suatu hybrid spectrum. Di satu sisi adalah bagaimana aspek sosial masyarakat, kemudian aspek usaha-usaha yang nanti bisa menggaet keuntungan,” katanya.

Di sisi lain pendapat Ahli Hubungan Antara Lembaga Kemendes, Samsul Widodo mengatakan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes harus mendapat pendampingan yang kuat agar bisa tumbuh dan menjalankan perannya sebagai penganyom masyarakat desa.

Samsul mengatakan saat ini masih banyak kendala yang dihadapi BUMDes. Salah satunya tidak memiliki pengurus berkompeten atau mendapat perhatian dari berbagai pihak. BUMDes harus mampu konsolidasi, sehingga BUMDes tidak menjadi kompetitor tetapi jadi konsolidator.

“Ini yang sebenarnya BUMDes harus mampu konsolidasi, sehingga BUMDes tidak menjadi kompetitor tetapi jadi konsolidator, dan dibantu teman-teman agregator agar bagaimana produk desa ini bisa dekat dengan market,” kata Samsul.

Sementara itu, Direktur BUMDes PT Maju Berdikari Sejahtera Pati Reza Adiswasono mengatakan pendirian badan usaha di desa harus dilakukan dengan filosofi agar perusahaan dapat bersaing dan memberi dampak besar bagi ekonomi masyarakat.

Supari juga menambahkan bahwa BRI menginginkan agar ekonomi desa menjadi berdaya, mandiri, dan memiliki nilai yang luar biasa dalam berkontribusi bagi penggerak ekonomi bangsa dan desa menjadi motor ekonomi yang tahan banting. (red/pen)

KKP Berikan Akses Permodalan dan Nyatakan Bisnis Ikan Hias Solusi Mengatasi Bonus Demografi

Penulis
Andik Irwanto
-
KKP Berikan Akses Permodalan dan Nyatakan Bisnis Ikan Hias Solusi Mengatasi Bonus Demografi

SuaraPemerintah.id – Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (KKP) Artati Widiarti mengatakan bisnis ikan hias yang berkembang di tengah masyarakat bisa menjadi solusi mengatasi beban bonus demografi Indonesia. Peluang berkembangnya usaha ikan hias di tengah pandemi COVID-19 masih terbuka lebar.

Hal ini diungkapkan oleh Artati Widiarti dalam rilis di Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Menurut Artati, peluang berkembangnya usaha ikan hias di tengah pandemi COVID-19 masih terbuka lebar, terlebih setelah diresmikannya Pusat Koi dan Maskoki Nusantara di Raiser Ikan Hias Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada akhir pekan lalu.

“Ke depan bisnis ikan hias menjadi salah satu solusi yang dapat ditawarkan juga untuk mengatasi bonus demografi. Namun demikian, usaha ini harus didesain menjadi usaha yang besar dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” kata Artati Widiarti.

Untuk itu menurut Artati, para pelaku ikan hias skala mikro juga harus dibekali dengan kemampuan manajerial usaha yang mumpuni. Artati mengatakan, pelaku usaha ikan hias selama ini berhasil memanfaatkan masa-masa di rumah saja sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis. Bahkan sampai membuat booming bisnis ikan hias di Tanah Air.

“Yang awalnya memelihara ikan hias sebagai hobi, saat ini menjadi bisnis yang menggiurkan,” katanya.

Pelaku usaha ikan hias tidak perlu ragu dalam pembiayaan usaha, karena ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan pembiayaan usaha kepada individu dan atau kelompok dengan bunga cukup rendah yakni 6 persen per tahun.

Apalagi saat ini KKP melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) juga memberikan akses pinjaman modal dengan bunga 3 persen per tahun. Saat ini, LPMUKP KKP telah menyediakan layanan pendamping di 236 lokasi tersebar di 357 kabupaten/kota.

Berdasarkan catatan KKP, ekspor ikan hias Indonesia senilai 33 juta dolar AS pada 2019, meningkat signifikan dari tahun 2012 sebesar 21 juta dolar.

Nilai ekspor ikan hias Indonesia tahun 2019 ini merupakan 10,5 persen dari pasar ikan hias dunia. Hal ini membuat Indonesia tak pernah absen menjadi lima besar negara pengekspor ikan hias sejak 2010 dan menjadi yang terbesar di dunia pada tahun 2018.

Komoditas ikan hias ekspor Indonesia antara lain adalah napoleon wrasse, arwana, cupang hias, dan maskoki. Sedangkan negara tujuan utama ekspor ikan hias Indonesia adalah China, Amerika, Rusia, Kanada, dan Singapura.

Sementara menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia Hasto Wardoyo mengatakan bahwa saat ini Indonesia yang menghadapi bonus demografi (meningkatnya usia produktif) harus dimanfaatkan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat

“Jadi jangan sampai usia produktif kita banyak, tapi malah pendapatan per kapita kita rendah, itu yang kita mau hindari,” kata Hasto Wardoyo. (red/pen)

Kominfo Targetkan Migrasi TV ke Digital Mengoptimasi Teknologi dan Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Andik Irwanto
-
Kominfo Targetkan Migrasi TV ke Digital Mengoptimasi Teknologi dan Pertumbuhan Ekonomi

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan migrasi siaran televisi dari analog ke digital dapat mengoptimasi sektor teknologi dan ekonomi. Siaran televisi digital diperkirakan juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dipaparkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ahmad M. Ramli, Kamis, 11 Maret 2021.

“Kalau kita lihat misalnya masyarakat menggunakan TV analog, artinya kita tidak masuk ke teknologi digital. Maka fitur-fitur, kemudian kualitas gambar itu juga menjadi sangat seperti saat ini, terbatas, tidak maksimal,” kata Ahmad M. Ramli.

Ketika sudah menggunakan siaran digital, satu kanal, yang semula hanya bisa digunakan oleh satu siaran televisi, bisa digunakan sampai 12 siaran. Dengan begitu, masyarakat akan bisa menonton konten yang lebih beragam.

Dari segi teknis, rasio 1:12 tersebut akan ada penghematan yang signifikan dalam penggunaan spektrum frekuensi. Dengan rasio tersebut, penyelenggara penyiaran juga tidak harus memiliki infrastruktur multiplexer.

Jika siaran televisi sudah bermigrasi dari analog ke digital, akan ada digital dividen selebar 112MHz di frekuensi 700MHz. Frekuensi tersebut, yang selama ini digunakan siaran televisi analog, akan dapat digunakan untuk jaringan 5G di masa mendatang. Dengan demikian, jaringan 5G akan memiliki 112MHz di frekuensi 700Mhz.

Sementara itu, dari segi ekonomi, siaran televisi digital diperkirakan juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan jika broadband internet tumbuh 10 persen, akan ada dampak sekitar 1,25 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi di tengah pandemi ini, akses ekonomi banyak yang menggunakan jaringan telekomunikasi, salah satunya melalui jualan lewat platform dagang dalam jaringan.

Sambil menantikan analog switch off selesai pada 2 November 2022, Ramli mengajak masyarakat untuk mengecek perangkat televisi yang mereka miliki. Jika belum bisa menangkap siaran televisi digital, terdapat dua alternatif, yaitu mengganti ke perangkat televisi digital atau menggunakan set top box.

Set top box adalah alat yang disambungkan ke perangkat televisi analog agar bisa menangkap siaran digital. Sementara saat ini masi ada keluhan sinyal internet jelek dikarenakan frekuensi yang masih terbatas.

“Saat ini masyarakat keluhannya hanya satu, sinyal internet jelek dan seterusnya, antara lain karena frekuensi kita terbatas,” kata Ramli.(red/pen)

1...4,4544,4554,456...4,871Halaman 4,455 dari 4,871