Beranda blog Halaman 4457

Airlangga Dorong Komitmen Milenial Kembangkan Industri Kreatif dan Animasi

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga Dorong Komitmen Milenial Kembangkan Industri Kreatif dan Animasi

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong komitmen para milenial pelaku usaha kreatif untuk mengembangkan industri kreatif dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Pemerintah nantinya akan lebih berperan sebagai fasilitator dan enabler bagi terciptanya ekosistem yang kondusif.

Hal ini diungkapkan oleh Airlangga di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2021. Sektor kreatif akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang diharapkan bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan Asia Tenggara merupakan potensi pasar yang besar, didukung dengan jumlah penduduk serta stabilitas ekonomi maupun politik sehingga harus dimanfaatkan secara optimal.

“Di tengah pandemi ada yang namanya magic box bernama smartphone. Kebutuhan hiburan makin tinggi sehingga harus dimanfaatkan dengan konten-konten kreatif. Produk-produk virtual harus kita dorong, bukan hanya yang sifatnya fisik,” jelas Airlangga.

Pemerintah juga telah mengakomodasi pengembangan ekonomi kreatif dan digital melalui kebijakan seperti UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dengan turunannya PP 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Airlangga menjelaskan strategi pengembangan kewirausahaan termasuk ekonomi kreatif yang saat ini dilakukan adalah meningkatkan kapasitas usaha, akses pembiayaan bagi wirausaha, penciptaan peluang usaha, dan start-up, serta nilai tambah usaha sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, subsektor ekonomi kreatif memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan menyumbangkan 7,44 persen terhadap PDB, 14,28 persen tenaga kerja, dan 13,77 persen ekspor.

Data pun mencatat ada sekitar 8,2 juta usaha kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, fesyen, dan kriya sehingga tiga subsektor ini memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif.

Selain itu, terdapat beberapa sub sektor dengan pertumbuhan tercepat yaitu TV dan radio, film, animasi, video, seni pertunjukan, dan desain komunikasi visual.

Airlangga menyebutkan sektor animasi pun memiliki kesempatan besar dalam membuka dan menyerap tenaga kerja dengan tuntutan kompetensi yang bisa dilakukan oleh SDM keluaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keadaan tersebut berlaku di perusahaan animasi yang memiliki skala usaha berdasarkan jumlah SDM lebih dari 50 pekerja.

Ia mengatakan dari 120 studio animasi Indonesia tercatat mempekerjakan 5.771 tenaga kerja kreatif yang didominasi oleh generasi muda dengan diperkirakan terdapat sekitar 24.000 pekerja yang bergerak di sektor industri animasi.

“Artinya animasi merupakan salah satu industri kreatif yang padat karya dan padat modal,” ujar Airlangga.

Oleh sebab itu Airlangga menegaskan pemerintah harus serius menggarap industri kreatif di Indonesia dengan bersinergi bersama pelaku usaha yang lebih memahami dinamika di lapangan. Pemerintah nantinya akan lebih berperan sebagai fasilitator dan enabler bagi terciptanya ekosistem yang kondusif.

“Usulan teman-teman silakan lebih dikonkretkan. Pemerintah akan mendukung apalagi hal ini juga terkait dengan pengembangan SDM dan sesuai dengan momentum digitalisasi,” pungkasnya.
(red/pen)

Sandiaga Ground Breaking Lido Music & Arts Center, Pusat Seni Berskala Internasional Pertama di Jawa Barat dan Indonesia

Penulis
Andik Irwanto
-
Sandiaga Groud Breaking Lido Music & Arts Center, Pusat Seni Berskala Internasional Pertama di Jawa Barat dan Indonesia.

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Salahuddin Uno mengharapkan Lido Music & Arts Center mampu memfasilitasi anak-anak muda di Jawa Barat untuk memperkenalkan budaya mereka. Lido Music & Art Center ini menjadi pusat seni berskala internasional pertama tidak saja di Jawa Barat tapi juga di Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh Sandiaga dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Lido Music & Arts Center di MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 10 Maret 2021.

“Saya berharap di Lido & Music Center ini juga menampung anak-anak muda Jawa Barat dengan budayanya masing-masing seperti silat dan budaya lain yang harus kita angkat dan tumbuh bersama di kawasan ini,” ujar Sandiaga.

Menurut Sandi, Lido Music & Arts Center sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai peluang usaha dan sarana penyerapan tenaga kerja untuk anak-anak muda Jawa Barat, terutama yang berada di kawasan Bogor dan Sukabumi.

Menurutnya Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Lido yang di dalamnya terdapat Lido Music & Arts Center, dapat menyerap hingga 100 ribu tenaga kerja, terdiri dari 21 ribu tenaga kerja di dalam lingkup KEK Lido dan 84 ribu tenaga kerja pendukung di luar kawasan KEK Lido.

“Pesan saya MNC Lido City ini menampung karya-karya UMKM dan ekonomi kreatif dari Provinsi Jawa Barat agar karya pemuda di sini bisa tertampung,” kata Sandi.

Sandi juga berharap kawasan KEK Lido juga merangkul desa wisata di sekitar agar desa-desa tersebut mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Akhirnya kita harapkan untuk menggerakkan ekonomi dan besar harapan agar UMKM kreatif dan pekerja seni budaya lokal juga bisa berkembang tentunya dengan kearifan lokal berkelanjutan,” ucap dia.

Sementara menururt Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan Lido Music & Arts Center akan menjadi pusat hiburan bertaraf internasional yang mampu menampung hingga 50 ribu orang.

“Lido Music & Arts Center akan siap menjadi tempat festival musik dan seni outdoor berkelas dunia pertama di Indonesia,” ujar Hary.

Hary mengatakan Lido Music &Arts Center turut mendukung program pemerintah sebagai destinasi wisata baru yang akan memajukan industri musik dan kesenian Tanah Air.

Lido Music & Arts Center dengan latar panorama Gunung Salak, dibangun di atas lahan 5 ha dengan konsep Amphitheater, digadang-gadang sebagai tempat festival musik dan seni outdoor terbesar di Indonesia.

Nantinya, selain akan saling terhubung dengan fasilitas lainnya seperti theme park, Movieland, Lido World Garden, convention center, dan hotel, Lido Music & Arts Center juga akan menyediakan berbagai fasilitas untuk keperluan acara pernikahan, olahraga (sepakbola, rugby, cricket, polo, atletik, maupun field hockey). Lido Music & Arts Center dapat dimanfaatkan untuk berbagai acara lain seperti festival olahraga, pertunjukan, pameran, dan berbagai pertemuan budaya dan sosial.

Lido Music & Arts Center juga menyiapkan fasilitas yang mendukung untuk gathering para bikers maupun kolektor automobile, berbagai macam acara pameran, pertemuan, pertunjukan seperti sirkus, horse jumping, maupun berbagai kegiatan budaya lainnya.

Hal ini diperkuat oleh Wakil Direktur Utama PT MNC Land Tbk, Andrian Budi Utama dalam keterangan resminya, Rabu, (10/3).

“Lido Music & Arts Center adalah kebanggaan Indonesia karena memang dipersiapkan untuk menjadi yang terbesar, terlengkap dan paling penting, memenuhi standar internasional,” ujar Andrian.

Lido Music & Arts Center diharapkan dapat memberikan pengalaman entertainment baru bagi pengunjung baik domestik, regional maupun mancanegara sehingga kawasan ekonomi khusus ini mampu mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

“Ini tentu baik untuk bangsa dan negara karena dengan demikian, Lido Music & Arts Center tidak sekedar menghibur, tapi lebih dari itu, industri entertainment hospitality kami ini akan menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk masyarakat sekitar,” ujar Andrian. (red/pen)

Keindahan Air Terjun Tumburano, Wisata Alam yang Tersembunyi di Konawe Kepulauan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan hasil pemekaran Kabupaten Konawe yang disahkan pada tahun 2013. Konawe Kepulauan (KonKep) dikenal sebagai pulau kelapa, mempunyai kekayaan wisata alam yang layak dieksplorasi.

Sebut saja Air Terjun Tumburano, yang sering menjadi perbincangan para traveler lokal untuk destinasi wisata air terjun khususnya di Sulawesi Tenggara.

Tidak hanya air terjun, Konawe Kepulauan juga mempunyai destinasi wisata alam menarik lainnya seperti, air terjun kopea, air terjun lanuku, air terjun ringkulele, sungai mosolo, pantai tengkera, pantai kampa, batu belah, permandian air panas dan masih banyak lagi destinas menarik lainnya.

Pesona Air Terjun Tumburano

Dari cerita masyarakat setempat, Air terjun ini memiliki legenda, dimana sepasang kekasih (Durubalewula dan Wulangkinokooti) yang tidak direstui oleh kedua orang tua mereka, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka di air terjun ini.

Air Terjun Tumburano sendiri terbagi atas tiga tingkatan, dan tingkatan ke tiga inilah air terjun yang paling tinggi (80 M) dan bisa diakses dengan mudah.

Untuk air terjun tingkat dua tingginya kurang lebih 15 meter, jika Anda ingin kesana, Anda harus memanjat melalui akar-akar pohon. Tempat ini tidak direkomendasikan dikunjungi, karena faktor resiko.

Sedangkan untuk air terjun tingkat pertama tingginya hanya sekitar 10 meter, di tingkat pertama ini sangat cocok kalau Anda ingin mengabadikan moment, karena hanya dari lokasi ini, ke tiga tingkatan air terjun ini bisa terlihat jelas.

Daya tarik lainnya yakni para wisatawan dapat mencoba olahraga canyoning, dimana pengunjug dapat menuruni air terjun menggunakan tali. Memang jenis wisata ini masih kurang diminati, namun air terjun tumburano sangat berpotensi untuk menarik wisatawan pencinta canyoning.

Akses ke air terjun ini sangatlah mudah, dari pelabuhan wawonii para wisatawan dapat langsung menuju air terjun dengan menempuh jarak 26 kilo meter, atau sekitar 50 menit. Dari lokasi parkiran kendaraan, pengunjung hanya berjalan sejauh 200 meter, sampailah ke lokasi air terjun.

Cara KKP agar Laboratorium Perikanan Hasilkan Data Valid dan Tertelusur

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Penerapan standardisasi, terutama untuk Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) menjadi kata kunci peningkatan jaminan mutu, efisiensi produksi, dan daya saing nasional.

Terlebih melalui standardisasi, laboratorium penguji bisa memberikan data valid dan tertelusur kepada pengguna jasa terkait keamanan serta mutu produk.

Karenanya, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mengingatkan perlunya personel laboratorium memahami SNI ISO/IEC 17025:2017.

“Standardisasi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, dan daya saing nasional,” kata Artati di Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Saat mengisi webinar bertajuk ‘Quality Time with BBP3KP’, Selasa, kemarin, Artati mengungkapkan bahwa SNI ISO/IEC 17025:2017 menjadi salah satu standar yang dipersyaratkan sekaligus kalibrasi dalam pelaksanaan kegiatan kompetensi laboratorium pengujian.

Standar ini merupakan revisi dari SNI ISO/IEC 17025:2008 dan telah disosialisasikan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk dijadikan acuan persyaratan umum.

“Dengan begitu, diharapkan tercipta persaingan usaha yang sehat, transparan, kepastian usaha, sekaligus inovasi teknologi,” sambungnya.

Sementara Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), Widya Rusyanto memaparkan, dibanding edisi sebelumnya, SNI ISO/IEC 17025:2017 lebih berbasis risiko serta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam persyaratan proses, prosedur, informasi terdokumentasi, tanggung jawab organisasi, dan kompetensi personel laboratorium.

Ruang lingkup standar ini meliputi pelanggan laboratorium, otoritas pemerintah, organisasi dan skema yang menggunakan asesmen setara, badan akreditasi, serta pihak lain yang menggunakan standar atau dokumen untuk mengonfirmasikan sekaligus mengakui kompetensi laboratorium.

“Persyaratan standar ini terdiri dari persyaratan struktur, sumber daya, proses, dan sistem manajemen yang harus dipenuhi dan diterapkan oleh laboratorium, serta harus dapat menunjukkan bagaimana cara untuk memenuhi persyaratan tersebut,” jelas Widya.

Karenanya, Widya menegaskan kompetensi personel laboratorium dipertaruhkan di SNI ISO/IEC 17025:2017. Dia berharap, para personel LPPMHP di daerah bisa betul-betul menerapkan standardisasi dalam pengujian laboratorium guna menjamin hasil yang valid dan tertelusur.

“Diharapkan penguji lab dapat kembali mereviu dan memahami persyaratan dan meningkatkan kompetensi laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017,” tandasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pada kesempatan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan jaminan mutu penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia.

Menteri Trenggono menargetkan peningkatan kualitas produk hasil perikanan untuk menggenjot volume dan nilai ekspor di 2021. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melakukan pembaruan alat uji, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan pengawasan.

Sebagai informasi, sebanyak 987 peserta mengikuti webinar SNI ISO/IEC 17025:2017. Seminar daring yang digelar oleh BP3KP tersebut menghadirkan narasumber dari the Spring Institute Sunarya.

Pada kesempatan ini Sunarya, menjelaskan bahwa laboratorium adalah tempat untuk melakukan pengujian, pengukuran, kalibrasi, atau sampel. Hasil uji, kalibrasi, sampel yang diuji atau dikalibrasi menjadi sangat penting baik saat ini maupun masa yang akan datang, dimana mutu produk menjadi pegangan di perdagangan bebas.

“Pasar pasti akan melihat mutu, kepercayaan akan mutu dibangun dari hasil penilaian kesesuaian, sertifikasi produk, pengujian, maupun kalibrasi. Hasil pengujian atau kalibrasi menjadi sangat penting dalam keberterimaan mutu produk di dunia. Jika ingin menjadi pemain dunia, maka harus didukung laboratorium yang kompetensinya diakui dunia, yaitu SNI ISO/IEC 7025:2017”, ujar Sunarya.

Agar lebih mantap dan percaya bahwa penerapan SNI ISO/IEC 7025:2017 nya benar maka laboratorium perlu diakreditasi oleh KAN.

“Harus ada kemauan dari pimpinan laboratorium untuk akreditasi jangan karena peraturan perundangan tapi karena keinginan untuk memenuhi SNI ISO/IEC 7025:2017 sehingga membantu keberterimaan di tingkat internasional,” tutup Sunarya.

Bulan April, Menteri Sandiaga Akan Luncurkan Calender Of Event 2021

Penulis
Sopyan
-
Bulan April, Menteri Sandiaga Akan Luncurkan Calender Of Event 2021

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi  Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, bahwa pihaknya akan meluncurkan Calender Of Event (COE) pada April 2021.

Untuk itu ia mengajak stakeholder terkait untuk bisa harus  betul-betul menyamakan frekuensi, agar event-event yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

“Mudah-mudahan langkah kita dengan memprioritaskan aspek  kesehatan dan keselamatan, dapat menjadi syarat atau poin yang akan  dinilai oleh Kapolri dan jajarannya dalam mendukung terselenggaranya  event dan MICE,” ujar Sandiaga, dalam sebuah acara acara Bincang-Bincang Industri Event dan MICE di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta  (8/3/2021),

Turut hadir secara luring dan daring Wakil Menteri  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Sekretaris  Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf Ni Wayan Giri Adnyani, serta  Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Rizky  Handayani.

Kemudian, ada Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol. Listyo  Sigit Prabowo, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku  Adisasmito, Plt. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan drg.  Kartini Rustandi, Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia  (ASPERAPI) Hosea Andreas Runkat, Ketua Umum Asosiasi Promotor Musik  Indonesia Dino Hamid, Ketua Umum IVENDO Mulkan Kamaludin, dan Ketua Umum  Backstagers Indonesia Sofyan Nasution.

Sebelumnya  Kemenparekraf/Baparekraf telah membuat hand book atau buku panduan mengenai protokol kesehatan berbasis CHSE pada penyelenggaraan kegiatan (events) dan MICE yang dapat diunduh melalui situs https://chse.kemenparekraf.go.id/.

Panduan  tersebut juga sudah disosialisasikan di beberapa destinasi. Penerapan  protokol kesehatan juga mendapat apresiasi dari dunia internasional  dalam Bali Democracy Forum 2020.

“Ini menunjukkan bahwa kita sangat mampu untuk  menyelenggarakan events dengan protokol kesehatan yang ketat dan  disiplin. Untuk itu, sekarang saatnya kita melangkah bersama untuk  bangkit kembali,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengusulkan program yang dicanangkan oleh  Menparekraf agar bisa dipadukan dengan program PPKM mikro pada  wilayah-wilayah yang tidak menerapkan program tersebut.

Ia juga mengusulkan agar industri perhotelan, selain dari  pada pengecekan suhu badan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga  jarak, juga perlu diterapkan 3T (testing, tracing, dan treatment). Untuk  itu, pihak hotel perlu memberlakukan pemeriksaan hasil swab test  sebagai syarat menginap di hotel.

“Hal ini untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi  pengunjung yang datang serta memperlihatkan kepada pengunjung bahwa  pihak hotel betul-betul memiliki SOP yang ketat dan disiplin,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya sudah menyiapkan  posko-posko COVID-19, namun jika posko ini dapat dikoordinasikan dengan  pihak penyelenggara event, maka akan jauh lebih baik dan bermanfaat.

“Manakala jika pelaksanaan event tersebut ditemukan peserta  yang ternyata positif, bisa langsung dilakukan tracing. Dengan demikian  maka kegiatan event bisa berlangsung dengan baik dan langkah-langkah  untuk menekan laju penyebaran COVID-19 juga tetap bisa diterapkan,” kata  Listyo.

Pada prinsipnya, ia mengatakan akan mendukung seluruh  program yang disiapkan oleh Kemenparekraf dan teman-teman pelaku event  dan MICE. Dengan catatan baik pihak penyelenggara dan peserta event dan  MICE harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan  disiplin.

Sementara, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof.Wiku Adisasmito menjelaskan berdasarkan peta risiko penularan COVID-19  di industri kesenian, hiburan, rekreasi, penyedia akomodasi, makan dan  minum tergolong sangat tinggi karena interaksi yang dilakukan cukup  intens, tapi jika melihat dampak ekonomi yang dihasilkan juga sangat  signifikan.

“Maka dari itu, kalau kita ingin membuka aktivitas dengan  risiko yang cukup tinggi dan dampak yang tinggi, tentunya perlu  persiapan yang kuat dan matang,” ujar Prof. Wiku.

Ia menyampaikan pentingnya menciptakan lingkungan  masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19. Jangan sampai  produktif namun tidak aman, atau aman tapi tidak produktif sama sekali.  Untuk itu ada tahapan dalam menciptakan lingkungan tersebut, yaitu mulai  dari pra-kondisi, timing, injuritas, koordinasi dengan pusat daerah,  hingga monitoring dan evaluasi.

“Untuk itu, jika ingin aktivitas industri event dan MICE  digeliatkan kembali. Kita perlu melakukan tahapan tersebut. Semoga ini  bisa menjadi langkah kita bersama untuk ekonomi Indonesia bisa bangkit  dengan tetap aman COVID-19,” katanya.

 

LPI Jadi Opsi Skema Pembiayaan Infrastruktur Baru di Tanah Air

Penulis
Andik Irwanto
-

SuaraPemerintah.id – Berdirinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bisa menjadi opsi dalam skema pembiayaan infrastruktur baru di Tanah Air. Hadirnya sovereign wealth fund (SWF) Indonesia ini diharapkan skema pembiayaan melalui utang dapat berkurang.

“Ini mesti menjadi concern dari masyarakat terkait tergantungan atau cukup besarnya investasi di infrastruktur menggunakan instrumen utang, padahal kita punya opsi yang lain,” kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Deni Ridwan, dalam diskusi Peran Investor Lokal dalam Rangka Pendalaman Finansial Instrumen Saham & Surat Berharga, Rabu (10/3/2021).

Dia menekankan, dengan adanya LPI pemerintah ingin mencoba untuk menambah serta memperluas sumber pembiayaan agar tidak melalui utang. Apalagi LPI ini lebih kepada equity particupation.

“Ini kita harapkan ke depan dengan semakin besarnya LPI, semakin besar juga sumber pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat utang,” kata dia

Deni pun mendukung penuh upaya pemerintah dalam pendirian LPI. Dia berharap LPI dapat beriringan untuk pembiayaan jangka panjang, baik SBN maupun LPI yang berdasarkan equity.

“Tentu dari pemerintah mendorong dari sisi regulasi agar investor semakin banyak yang masuk, tidak hanya dari portofolio tapi juga bisa masuk dari investasi langsung,” tandasnya.

Bangun Jalan Tol di Sumatera, Hutama Karya Incar Dana LPI
Sebelumnya, Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, anggaran negara terbatas sehingga perlu alternatif pendanaan untuk mengejar tujuan tersebut.

Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pun dibentuk memecah masalah pendanaan ini. Dengan adanya LPI, pemerintah mengajak keterlibatan investor luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan di Tanah Air.

PT Hutama Karya (Persero) menyambut positif pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang memiliki kapasitas keuangan besar. Sehingga dapat menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan dalam menyelesaikan penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Plt EVP of Corporate Secretary Hutama Karya Tjahjo Purnomo berharap, kehadiran LPI akan meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera. Dana yang didapatkan nantinya akan dipakai membangun ruas jalan tol baru di Sumatera.

“Dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk membangun ruas tol baru di Sumatera,” ujar Tjahjo dalam diskusi virtual, Jakarta, Senin (8/3).

Tjahjo mengatakan Hutama Karya siap untuk menawarkan sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dikelola kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Skema yang ditawarkan dalam bentuk divestasi atau pengalihan konsesi untuk jangka waktu tertentu.

“Hutama Karya telah mengoperasikan dua ruas tol di Jakarta dan tujuh ruas tol di Pulau Sumatera dengan tingkat IRR yang positif serta lalu lintas harian yang baik sehingga menjadikan aset konsesi tol tersebut cukup menarik untuk ditawarkan kepada LPI,” jelasnya. (red/ami)

Mensos Tinjau Perekaman Data e-KTP Warga Suku Anak Dalam Jambi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial RI Tri Rismaharini  meninjau perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK) – Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi

Peninjauan yang dilakukan Risma adalah bentuk upaya Kementerian Sosial RI mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) SAD yang akan terintergrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mensos didampingi Dirjen Adminduk Prof. Zudan, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Ph.D, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, Pjs Gubernur Jambi, Bupati Batanghari, dan pimpinan OPD setempat pada hari Rabu-Kamis (10-11/3/2021).

Terdapat 2 lokasi perekaman data penduduk Suku Anak Dalam di Jambi, yaitu di Kab Batanghari dan Kabupaten Sarolangun pada Selasa (9/3/2021).

Di Kabupaten Batanghari: Kartu Keluarga 58 KK; perekaman 60 warga; Cetak e-KTP 49 warga; KIA 3 anak; serta akta lahir 3 orang. Sedangkan, di Kabupaten Sarolangun: perekaman KTP 25 orang dan Cetak KTP 19 orang.

Hingga Selasa (9/3/2021) total pemberian dokumen kependudukan bagi warga SAD pukul 20.00 WIB berupa: Kartu Keluarga 58 KK; Rekam 105 orang; Cetak KTP 94 org; KIA 3 orang; serta akta lahir 3 orang.

Setiba di Provinsi Jambi, Mensos langsung menuju lokasi acara di Desa Simpang Jelutih menyaksikan proses perekaman data warga SAD sebagai berupa pemotretan, input identitas diri, sidik jari, serta retina mata.

Lalu penyerahan dokumen penduduk kepada perwakilan waga SAD berupa akta lahir, KIA, KTP, KK serta penyerahan berbagai paket bantuan.

Penyerahan paket bantuan yang akan diserahkan kepada warga SAD di Desa Simpang Jelutih, bahan kontak bagi keluarga warga SAD 100 paket berupa; baju, kaos, sarung, kain, beras, makanan anak, obat-obatan dan nutrisi, cangkul, sabit, serta bibit tanaman.

Untuk bantuan ternak kambing sebanyak 45 pasang bagi warga SAD yang sedang dalam proses pemberdayaan di Kabupaten Sarolangun, yakni di lokasi Sukajadi 26 KK dan Pematang Kejumat 19 KK. Bantuan diberikan secara simbolis 2 pasang kapada perwakilan warga SAD dari Kabupaten Sarolangun.

Selain itu, juga ada bantuan berupa sarana belajar mengajar bagi anak-anak warga SAD melalui KKI-WARSI berupa 6 unit PC, 2 unit printer, serta 3 unit genset magnetik.

Kementan: Program Sikomandan Terbukti Dongkrak Produksi Susu Sapi

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementan: Program Sikomandan Terbukti Dongkrak Produksi Susu Sapi

SuaraPemerintah.id – Dalam jangka waktu 7 tahun ke depan, diproyeksikan produksi susu sapi dapat mencapai 2,4 juta ton. Angka ini dengan asumsi lima kali laktasi dan potensi produksi per laktasi 3.300 liter.

Berdasarkan data ISIKHNAS, selama periode 2018-2020 tercatat ada 276.448 ekor kelahiran pedet sapi perah, dengan rincian betina sebanyak 141.576 ekor dan jantan 134.872 ekor.

“Artinya ada potensi penambahan populasi calon sapi dara sebanyak 51,2 persen dari total kelahiran. Calon sapi dara ini dapat digunakan sebagai replacement stock sapi induk yang sudah tidak produktif,” ungkap Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Sugiono, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Lebih lanjut Sugiono menjelaskan bahwa penambahan populasi sapi bakalan (pedet jantan) yang sebanyak 48,8 persen itu nantinya dapat digunakan untuk menambah produksi daging dalam bentuk karkas sebanyak 31.000 ton. Angka ini dengan asumsi satu ekor sapi perah penggemukan menghasilkan 232,57 kg daging karkas.

Selama periode 2018-2020, kelahiran sapi perah terbanyak berada di tiga provinsi sentra sapi perah dengan jumlah kelahiran sebanyak 269.486 ekor atau 97,48 persen. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Timur sebanyak 106.647 ekor, Jawa Barat sebanyak 98.053 ekor dan Jawa Tengah sebanyak 64.786 ekor.

Adapun selama kurun waktu 2019-2020, tercatat ada pertambahan kelahiran sapi perah sebanyak 11.363 ekor atau tumbuh sebesar 10,8 persen.

“Apabila dilihat dari dinamika kelahiran selama periode 2019-2020, tercatat pertumbuhan kelahiran yang positif. Tahun 2021 ini target akseptor IB sapi perah program Sikomandan adalah 128.000. Tentunya kita berharap agar target ini dapat tercapai dan berhasil dengan baik”, pungkasnya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah mengatakan bahwa Program Ditjen PKH pada tahun 2021 masih berfokus pada komoditi dan produk yang masih impor yaitu sapi dan susu. Ditjen PKH berupaya untuk mengurangi impor kedua komoditi tersebut melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dalam negeri.

“Berbagai program sudah dilaksanakan, misalnya pelaksanaan optimalisasi reproduksi yang dahulu bernama Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB), kemudian ada Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB), kemudian sekarang ada Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan). Program program ini akan terus dilanjutkan dengan tambahan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi”, ungkapnya.

Program Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) merupakan salah satu kegiatan utama dalam rangka meningkatkan penyediaan produksi daging sapi dalam negeri bagi masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Produksi Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri.

Sikomandan dikemas dalam serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan saling bersinergi dari hulu sampai hilir, dimulai dari upaya peningkatan kelahiran, diikuti upaya penurunan angka kematian dan upaya pengendalian penyakit lainnya, serta melakukan upaya peningkatan produktivitas ternak dengan penyediaan pakan secara cukup yang selanjutnya dilakukan pemotongan dengan baik sehingga menghasilkan daging yang baik dan berkualitas serta ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal), yang pada akhirnya produksi daging tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Dengan dukungan semua pihak, kami berharap semoga program Sikomandan ini dapat menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan populasi sapi perah di negara kita tercinta, Indonesia”, ungkap Nasrullah. (red/ami)

Strategi Sri Mulyani Tutup Defisit Anggaran 2021 Dipatok 1.006 T

Penulis
Andik Irwanto
-
Strategi Sri Mulyani Tutup Defisit Anggaran 2021 Dipatok 1.006 T

SuaraPemerintah.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan telah memiliki strategi dalam menutup pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Defisit APBN 2021 sendiri ditetapkan sebesar Rp 1.006,4 triliun atau setara 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Deni Ridwan mengatakan, defisit ini akan dipenuhi melalui strategi pembiayaan yang terukur. Yakni melalui penerbitan surat utang dan pinjaman.
“Pembaiayaan akan dilakukaan dengan dua sumber utama, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan dari pinjaman atau loan dalam kondisi poenuh ketidakpastian fleksibilitas antar instrumen pembiyaaan sangat penting,” kata dia dalam diskusi Peran Investor Lokal dalam Rangka Pendalaman Finansial Instrumen Saham & Surat Berharga, secara virtual, Rabu (10/3).
Dia menambahkan, kebijakan SBN masih akan mengandalkan penerbitan SBN rupiah untuk tenor jangka menengah panjang. Melalui strategi ini, Deni menyebut, pemerintah ingin memitigasi risiko yang kemungkinan terjadi ke depannya.
“Kebijakan SBN secara umum dengan optimlasiasi SBN rupiah menengah panjang untuk mitigasi risiko. Proporsinya 80 sampai 85 persen. Sedangkan SBN valas untuk pelengkap menghindari crowidng fund effect, dan proporsi 12 sampai 15 persen,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga masih akan menerbitkan SBN ritel tahun ini dengan target antara Rp70 triliun hingga Rp80 triliun baik konvensional maupun syariah. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan anggaran.
“Kemudian koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) tahun 2021 ini masih berlaku SKB pertama. BI akan menjadi backstop atau standby buyer di pasar perdana SBN,” tukasnya.
Pemerintah Jokowi- Maruf kembali merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pendapatan negara terkoreksi dari sebelumnya mencapai Rp 1.769 turun menjadi 1.699 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan berbagai pertimbangan atas dasar pemulihan ekonomi dan penagangan Covid-19 maka APBN 2020 mengalami perubahan postur. Perubahan ini pun juga berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Badan Anggaran dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Pendapatan negara dikoreksi dari tadinya Perpres menyebutkan Rp 1.769 akan mengalami penurunan ke Rp 1.699 triliun. Di mana penerimaan pajak dari Rp 1.462,6 triliun akan menjadi Rp 1.404,5 triliun,” kata dia usai rapat terbatas di Jakarta, Rabu (3/6).
Sementara itu belanja negara untuk menampung berbagai program pemulihan dan penanganan Covid-19 mengalami peningkatan di dalam Perpres Nomor 54 tersebut. Dari sebelumnya, Rp 2.613,8 triliun direvisi menjadi Rp 2.738,4 triliun, atau terjadikenaikan belanja Rp 124,5 triliun ya g mencakup berbagai belanja untuk mendukung pemulihan ekon dan penangan covid termasuk daerah dan sektoral.
“Dengan demikian Perpres 54 mengenai postur akan direvisi dengan defisit yan meningkat dari Rp 852,9 triliun atau 85,07 persen dari GDP meningkat menjadi Rp 1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari PDB,” jelas dia. (red/ami)

PLN Berhasil Raih Renewable Energy Markets Asia Awards 2021

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT PLN meraih penghargaan pada gelaran perdana Renewable Energy Markets (REM) Asia Awards. Keberhasilan ini diraih atas upaya membangun pasar atau menunjukkan kepemimpinan dalam pengadaan energi hijau di Asia melalui renewable products services yang dikeluarkan oleh PLN, yaitu Renewable Energy Certificate (REC).

Penghargaan tersebut diberikan pada konferensi REM Asia yang dilaksanakan secara virtual pada (9/3/2021) kepada organisasi, inisiatif, dan individu yang secara luar biasa mendorong adopsi energi bersih di Asia.

Penilaian mencakup organisasi yang berpengaruh dalam mengembangkan dan menumbuhkan pasar tenaga hijau dimana aktivitas yang dinominasikan harus berbasis di Asia, dan proyek atau program saat ini harus beroperasi atau diselesaikan dalam satu tahun terakhir.

Untuk diketahui REC PLN merupakan instrumen pengakuan atas penggunaan energi terbarukan, pengadaan penggunaan energi terbarukan yang transparan dan mendorong pertumbuhan pasar nasional energi baru terbarukan.

PLN secara terbuka mengajak partisipasi masyarakat untuk mendukung green energy melalui REC.

PLN menghadirkan layanan yang dibutuhkan pelanggan terkait layanan energy bersih melalui REC ini. Layanan REC dapat dibeli pelanggan dengan dua cara, yaitu secara tergabung dan terpisah.

Untuk secara tergabung biaya layanan REC akan menjadi satu kesatuan dengan biaya pemakaian tenaga listrik dan untuk secara terpisah biaya layanan REC akan dipisahkan dengan biaya tenaga listrik yang nantinya akan diberikan nomor register bayar non-tagihan listrik.

“Penghargaan ini merupakan bukti komitmen PLN dalam mendorong penggunaan energi bersih terutama pada sektor ketenagalistrikan. Kedepannya, PLN akan terus meningkatkan penggunaan bauran energi bersih pada pembangkit-pembangkit yang kami miliki,” ujar Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi, melalui keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Konsistensi penggunaan energi bersih ini terbukti dalam keseriusan mengelola pembangkit berbasis panas bumi. Hingga saat ini, PLN Group telah mengelola tujuh Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) dengan total kapasitas 572 MW.

Tujuh PLTP yang dikelola adalah PLTP Ulubelu, Lahendong, Ulumbu, Mataloko, Drajat, Gunung Salak dan Kamojang dengan nilai asset sebesar Rp. 12,3 triiun per 31 Desember 2020. Saat ini PLTP Kamojang juga telah tersertifikasi REC.

Sampai dengan Tahun 2030 nanti, PLN berencana akan mengembangkan panas bumi dengan total kapasitas sekitar 725 MW.

Kedepannya, total portofolio pengelolaan panas bumi akan mencapai kurang lebih 1.297 MW pada tahun 2030.

“Kami yakin mampu meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2030 dengan serius mengelola panas bumi. Karena PLN berpengalaman mengelola PLTP dan sudah mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga pendanaan multilateral dalam pembiayaannya,” tutup Agung Murdifi.

1...4,4564,4574,458...4,871Halaman 4,457 dari 4,871