Beranda blog Halaman 4465

Retno Marsudi Sebut Indonesia Kedatangan 1.113.600 Vaksin AstraZeneca Tahap Pertama 1.113.600

Penulis
Andik Irwanto
-
Retno Marsudi Sebut Indonesia Kedatangan Vaksin AstraZeneca Tahap Pertama 1.113.600

SuaraPemerintah.id – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Indonesia menerima pengiriman vaksin AstraZeneca pertama sebanyak 1.113.600 vaksin. Vaksin AstraZeneca diperoleh dari skema kerja sama global untuk vaksin dan imunisasi (GAVI) COVAX Facility.

Hal ini diungkapkan oleh Retno dalam keterangan pers virtual yang disaksikan di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021. Vaksin tiba di Bandara Soekarno Hatta, Senin petang dan disaksikan oleh Retno Marsudi.

“Pada hari ini Indonesia menerima pengiriman pertama vaksin AstraZeneca sebanyak 1.113.600 vaksin jadi, dengan total berat 4,1 ton, terdiri dari 11.136 karton vaksin,” ujarnya.

Retno menyampaikan 1.113.600 vaksin tersebut adalah bagian awal dari batch pertama pemberian vaksin melalui jalur multilateral. Dimana melalui batch pertama Indonesia akan memeroleh 11.704.800 vaksin jadi.

Pengiriman batch pertama akan dilakukan hingga Mei 2021, dan akan diikuti batch selanjutnya. Kerja sama vaksin ini adalah bentuk kerjasama dengan pihak internasional.

“Ketibaan vaksin dari jalur multilateral ini tidak lepas dari kerja sama antar-kementerian dan lembaga terkait di Indonesia dan juga kerja sama dengan pihak internasional,” katanya.

Hal ini sesuai pernyataan Presiden Jokowi yang mengumumkan vaksin dari perusahaan asal Inggris, AstraZeneca, akan segera tiba di Indonesia pada Maret 2021 ini, Kamis, (4/3).

Di mana orang nomor satu itu mengatakan sebanyak 4,6 juta dosis vaksin dari AstraZeneca akan datang dalam bentuk jadi. Sehingga Indonesia bisa segera mempercepat vaksinasi.

“Insya Allah Maret ini akan datang vaksin dari AstraZeneca sebanyak 4,6 juta dosis vaksin jadi. Artinya kita bisa mempercepat vaksinasi,” ujarnya.

Indonesia saat ini sudah memiliki 38 juta dosis vaksin COVID-19. Sebanyak 3 juta dalam bentuk jadi dan 35 juta dalam bentuk bahan baku vaksin.

Pemerintah berharap dengan ketersediaan vaksin ini akan mempercepat target vaksinasi kepada 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan komunitas.

Menurut Jokowi, saat ini sudah lebih dari dua juta warga negara Indonesia yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Kemudian, sebanyak 12 juta dosis vaksin sudah dikirim ke 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

“Sampai Juni targetnya 40 juta orang akan divaksin, kita targetkan setiap hari ada 1 juta orang divaksin, agar vaksinasi selesai sesuai dengan waktu yang diberikan,” ungkapnya. (red/pen)

Satgas Covid-19: Tujuan Indonesia Produksi Vaksin Merah Putih Adalah Bentuk Peranan Jaga Kesehatan di Tingkat Global

Penulis
Andik Irwanto
-
Satgas Covid-19: Tujuan Indonesia Produksi Vaksin Merah Putih Adalah Bentuk Peranan Jaga Kesehatan di Tingkat Global

SuaraPemerintah.id – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyampaikan bahwa salah satu tujuan Indonesia memproduksi vaksin Merah Putih adalah memainkan peranan penting untuk menjaga ketahanan kesehatan di tingkat global. Selain menjamin ketersediaan vaksin untuk kebutuhan sendiri.

Hal ini diungkapkan oleh Juru Bbicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.

“Usaha serius Indonesia untuk memproduksi vaksin sendiri tidak hanya menjamin ketersediaan vaksin itu sendiri di dalam negeri, tapi juga memainkan peranan penting di ranah global,” kata Wiku.

Di samping itu, lanjut dia, upaya pemerintah untuk memproduksi vaksin Merah Putih juga untuk membantu negara-negara lain yang tidak dapat menjangkau vaksin.

Dalam kesempatan itu, Wiku mengatakan, pemerintah juga telah membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta nasional untuk mempersiapkan pengadaan vaksin hingga tahapan industrialnya demi terjaminnya produksi vaksin dalam jumlah besar.

“Pemerintah tengah berupaya mengakselerasi vaksin Merah Putih untuk menjamin produksi dalam jumlah besar,” katanya.

Dalam pengembangan vaksin Merah Putih, ia mengatakan, tidak saja dengan pendekatan medis tetapi pemerintah juga melakukan pendekatan melalui praktik manufaktur yang baik (good manufacturing practices) dan sesuai dengan petunjuk dari BPOM.

“Jadi dalam pengembangan vaksin Merah Putih tidak hanya pendekatan medis saja,” ucapnya.

Menurut Wiku, pengembangan vaksin Merah Putih berkolaborasi dengan sejumlah institusi hingga perguruan tinggi, seperti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, LIPI, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Institut Teknologinya Bandung (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM).

Ia mengemukakan pengembangan vaksin Merah Putih itu, salah satunya melalui pendekatan protein rekombinan serta DNA dan mRNA. Saat ini uji klinisnya sedang berlangsung di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan. Pihaknya juga minta dukungan segenap masyarakat dalam pengembangan vakisn ini.

“Kami meminta dukungan seluruh masyarakat untuk pengembangan vaksin Merah Putih hingga selesai,” ujar Wiku.

Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa kegiatan riset dan pengembangan vaksin Merah Putih dalam skala laboratorium sudah hampir 100 persen tuntas.

“Rencananya Bulan Maret 2021 ini, mungkin mendekati akhir, kita akan mulai menyerahkan bibit vaksinnya ke Bio Farma. Jadi tahapan di lab itu sudah hampir 100 persen,” katanya. (red/pen)

Hari Perempuan Internasional, Sri Mulyani Ajak Perempuan Indonesia Unjuk Gigi

Penulis
Andik Irwanto
-
Hari Perempuan Internasional, Sri Mulyani Ajak Perempuan Indonesia Unjuk Gigi

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani, ikut merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada Senin, 8 Maret 2021. Ia menuliskan bahwa saat ini perempuan bisa menjadi apa saja, dan berhak menjadi apa saja.

Menurutnya sekarang, perempuan tidak dapat disamakan dengan dahulu, yang memiliki banyak sekali hambatan untuk berkarya.

“Sekarang lihatlah, banyak sekali tokoh perempuan di dunia yang menunjukkan kemampuannya untuk berkontribusi positif dan menjadi role model kesuksesan dan keberhasilan di berbagai bidang!” tulis Sri pada Instagram resminya @smindrawati, dikutip Senin (8/3/2021).

Perempuan saat ini, berhak mendapatkan kesetaraan dan lingkungan yang inklusif yang nantinya akan membuka kesempatan untuk perempuan dapat berperan penting pada setiap sendi kehidupan.

Keberanian untuk menyuarakan pendapat saja tidak cukup, hal itu harus diiringi dengan sikap dan tindakan nyata, termasuk saling memberikan dukungan bagi perempuan lainnya untuk lebih maju lagi.

“Perempuan kuat menginspirasi perempuan lain. Baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Ayo perempuan Indonesia maju dan berani unjuk gigi dan menjadi signifikan! Bring it on!” Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 oleh Majalah Global Markets.

Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima oleh Menkeu dari majalah yang sama, setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa.

Menurut Majalah Global Markets, Sri Mulyani layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani pandemi Covid–19 di Indonesia. Majalah Global Markets menilai komitmen memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi.

Selain itu, keputusan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang di tetapkan dalam undang – undang sebesar 3% dari PDB, yang merupakan langkah yang tidak mudah dilakukan, juga menjadi alasan lain Menkeu memperoleh penghargaan bergengsi tersebut.

“Gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi Covid – 19 di Indonesia,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut hendaknya menjadi pemicu perbaikan bagi pengelolaan fiskal.

“Sebab, tantangan Indonesia masih berat dan panjang ke depan. Raihan ini telah menandakan kita sudah on the right track,” tambah Sri Mulyani.

Majalah Global Markets adalah majalah berita terkemuka di bidang pasar ekonomi internasional yang 30 tahun terakhir telah menjadi salah satu acuan bagi para pelaku dan institusi di sektor ekonomi dan keuangan internasional. Majalah ini diterbitkan pada saat pertemuan sidang tahunan IMF – World Bank Group. tutupnya.

Pemerintah berupaya mewujudkan ketahanan pangan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan memperluas wilayah atau membuka lahan tambahan baru. Lahan baru ini tak hanya untuk padi tetapi juga untuk perkebunan hortikultura.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia juga akan memperkenalkan program food estate sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan pangan. Caranya dengan meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa.

Kemudian, investasi pada infrastruktur teknologi digital juga dipersiapkan agar dapat menciptakan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri. Dengan demikian, produksi dan pasar akan terhubung dengan cara yang lebih efisien.

“Semua ini menjadi bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021,” tulisnya seperti dikutip dari laman instagramnya @smindrawati, Minggu (11/10/2020).

Sebagai catatan, ada sekitar 32 persen rumah tangga yang terindikasi mengalami kekurangan pangan yang disebabkan oleh terganggunya sistem logistik dan turunnya daya beli. Itu terjadi karena kehilangan penghasilan dan pekerjaan.

Oleh karena itu, pemerintah memperluas bantuan sosial untuk 10 juta penerima manfaat agar mereka dapat memiliki akses keterjangkauan makanan yang stabil. Hal ini telah terakomodasi di dalam APBN 2020.

“Ayo dukung APBN sebagai instrumen fiskal untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri!,” seruannya.(red/ami)

Program Direksi WIKA Mengajar 2021 Jangkau 61 Titik Sekolah Seluruh Indonesia

Penulis
Rudi Sukmana
-
Program Direksi WIKA Mengajar 2021 Jangkau 61 Titik Sekolah Seluruh Indonesia

SuaraPemerintah.id – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61, PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) menggelar Direksi WIKA Mengajar 2021 sebagai bagian dari program CSR WIKA Pintar.

Acara yang diselenggarakan secara virtual di masa pandemi ini, sukses digelar secara serentak di 61 sekolah SMA/SMK/MA di seluruh Indonesia dan didukung oleh 61 proyek WIKA, 7 Anak Perusahaan dan Asosiasi pada Kamis, (4/3).

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengungkapkan bahwa program WIKA hadir untuk membangkitkan semangat pelajar Indonesia meski dihadapkan pada situasi pandemi demi terwujudnya generasi muda Indonesia yang unggul dan siap bersaing.

Pada sharing knowledge, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito tampil memperkenalkan BUMN khususnya WIKA beserta kiprahnya, menyampaikan kisah inspirasitif, serta memotivasi seluruh pelajar untuk mampu membangun optimisme dalam menggapai cita-cita.

Baik siswa maupun pihak sekolah menyambut baik dan antusias program Direksi WIKA Mengajar ini. Agus Gunawan sebagai perwakilan sekolah dari SMK Perguruan Rakyat 2 Jakarta Timur, yang menyampaikan terima kasih karena banyak informasi dan sudut pandang baru yang disalurkan lewat WIKA Mengajar 2021 sekaligus menimbulkan dorongan bagi siswa untuk meningkatkan kompetensi dalam menyongsong masa depan gemilang.

WIKA Pintar dalam mendukung SDGs Pendidikan dan Infrastruktur ini juga diwujudkan WIKA melalui pemberian dana pendidikan senilai Rp305 juta bagi 61 sekolah.

Sebelumnya WIKA juga membentuk WIKA Digital School dengan menyalurkan fasilitas jaringan internet gratis, pemberian notebook bagi pengajar, hingga menyediakan media konten e-learning dengan aplikasi ‘Pijar Sekolah’ bagi sekolah di wilayah yang membutuhkan.

Punya Cadangan Gas 2,5 Triliun TCF, Jambaran-Tiung Siap Beroperasi November 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Punya Cadangan Gas 2,5 Triliun TCF, Jambaran-Tiung Siap Beroperasi November 2021

SuaraPemerintah.id – Proyek pengembangan gas lapangan unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JBT) di Bojonegoro, Jawa Timur, ditargetkan mulai beroperasi pada November 2021, sehingga bisa memasok kebutuhan gas pembangkit listrik di sistem Jawa dan Bali.

“Gas JTB sangat penting untuk pasokan gas di Jawa Timur dan membantu kelistrikan di Jawa-Bali. Kami optimistis akan mulai on stream tahun ini,” kata Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani dikutip dari Antara, Senin (8/3/2021).

Proyek gas JTB ini merupakan salah satu dari empat proyek strategis nasional di sektor migas yang akan tulang punggung energi nasional dengan kapasitas penjualan gas mencapai 192 MMSCFD dan cadangan sebanyak 2,5 triliun TCF. Terdapat enam sumur di wilayah proyek JTB, yakni empat sumur di Jambaran Timur dan dua sumur di Jambaran Tengah.

PT Pertamina EP Cepu menargetkan keenam sumur tersebut mampu memproduksi gas dan kondensat dengan produksi rata-rata sebesar 315 MMSCFD.

“Meskipun kondisi pandemi, kami bisa mencatatkan progres yang bagus dan mewujudkan gas on stream pada November 2021,” kata Direktur Utama EP Cepu Awang Lazuardi.

Tahun lalu, proyek gas JTB ini sempat mengalami hambatan karena pandemi. Proses pabrikasi barang-barang di sejumlah negara sempat tertunda karena ada pembatasan jam kerja dan transportasi material, termasuk pabrikasi di Indonesia ikut terdampak akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Diketahui, konstruksi proyek JTB dilakukan oleh PT Rekayasa Industri bersama anggota konsorsium lainnya dengan nilai investasi sebesar 1,53 miliar dolar AS. Sebagian besar produksi gas JBT nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas pembangkit PLN Jawa III berkapasitas 800 megawatt. Indonesia saat ini dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya minyak dan gas (migas). Lalu berapa besarnya?

Jumlah cadangan gas RI diungkap oleh eks Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar saat menjadi narasumber dalam RDPU Badan Anggaran DPR RI, Senin (17/02/2020).

“Apakah cadangan gas kita lebih baik? Cadangan gas hanya 1,5 persen dari cadangan terbukti dunia.” ungkapnya.

Ia menjelaskan cadangan gas terbukti Indonesia sampai saat ini sebesar 100 tcf (trillion cubic feet). Diantaranya, paling dominan atau sebanyak 40 tcf berada di Laut Natuna dan hingga saat ini penggarapan proyeknya belum ada perkembangan yang signifikan.

Arcandra menegaskan, adanya cadangan tidak menjamin kemakmuran suatu bangsa. Sebagai contoh, Venezuela yang menjadi raja minyak namun terbukti terjerat masalah ekonomi. Begitu juga dengan negeri-negeri yang kaya cadangan gas.

“Negara kaya gas lebih makmur? Belum tentu juga, liat Iran, Qatar. Indonesia cuma mewakili 1,5 persen cadangan terbukti dunia. Kalau kita kurangi Natuna 40 tcf, rangking kita jauh di bawah,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini cadangan minyak RI hanya 0,2 persen dari cadangan minyak terbukti dunia. Indonesia bahkan masih kalah jauh dengan Malaysia yang berada pada 7 sampai 8 peringkat di atasnya.(red/ami)

Menjadi Lumbung Padi Nomor 2 Jawa Timur Pemkab Ngawi Jaga Kestabilan Harga Gabah Kering

Penulis
Andik Irwanto
-
Menjadi Lumbung Padi Nomor 2 Jawa Timur Pemkab Ngawi Jaga Kestabilan Harga Gabah Kering

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi juga berupaya menjaga kestabilan harga gabah kering supaya tidak anjlok saat panen raya. Upaya Pemkab Ngawi ini bertujuan agar petani tidak rugi.

Menurut Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, pada masa panen, harga gabah, baik gabah kering panen (GKP) maupun gabah kering giling (GKG) di tingkat petani selalu turun. Bahkan terkadang hingga di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan.

“Pekan depan Ngawi akan masuk panen raya, biasanya harga gabah turun karena pasokan melimpah, ditambah kondisi gabah buruk karena dampak curah hujan tinggi,” ujarnya seperti yang dikutip dari Antara, Sabtu (6/3/2021).

Berdasarkan laporan para petani, harga gabah kering panen saat ini mencapai Rp 3.400 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp 4.100 per kilogram.
Harga tersebut juga lebih rendah dari HPP tahun 2020 di tingkat petani yang ditetapkan sebesar Rp4.200 per kilogram. Sedangkan harga gabah kering giling di tingkat penggilingan ditetapkan sebesar Rp5.205 per kilogram dan di gudang Bulog Rp5.300 per kilogram.

Pemkab Ngawi berencana membangun beberapa infrastruktur pertanian seperti gudang, bantuan mesin pengering hingga lantai penjemuran untuk membantu petani menaikkan dan menjaga kestabilan harga jual. Dalam skala besar, pemkab juga berencana untuk menggandeng investor dalam bidang industri pertanian untuk membeli sekaligus pengelola hasil padi setelah panen.

“Dengan mendatangkan investor di bidang industri pangan itu tentunya akan bermanfaat bagi Ngawi yang merupakan lumbung padi nasional nomor 6 dan nomor 2 se-Jatim,” ucapnya.

Tercatat pada tahun lalu, Kabupaten Ngawi mampu menghasilkan 777 ribu ton gabah kering siap giling. Hasil tersebut menjadikan Ngawi sebagai penghasil padi no 2 terbesar di Jawa Timur.

“Menduduki peringkat ke 6 tingkat nasional. Dengan hasil tersebut Kabupaten Ngawi dalam surplus produksi padi, dengan 9%-10% dikonsumsi warga Ngawi, dan lebihnya 90% untuk konsumsi warga luar Ngawi,” jelas Bupati

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono menyebutkan dengan luas lahan sawah seluas 50.197 ha dan Indek Pertanaman (IP) 2.6, pada tahun 2019 posisi sampai dengan bulan November produksi gabah di Kabupaten Ngawi sebesar 778.986 ton. Hasil ini setara dengan 446.904 ton beras, sehingga terjadi surplus.

“Ngawi ini sudah surplus beras, bahkan kebutuhannya hanya sebagian kecil sebesar 20 persen dari produksinya,” kata Budi disela-sela acara panen dan tanam tersebut.
Menurut catatan, konsumsi beras penduduk Kabupaten Ngawi sebesar 92.600 ton per tahun atau 20%. Dengan demikian terjadi surplus beras sebesar 354.304 ton atau 80% persen.

“Yang menjadi concern pemerintah saat ini, bagaimana Ngawi mampu memenuhi produksi pangan untuk di wilayahnya dan wilayah luar,” beber Budi.

“Untuk menjamin bahkan meningkatkan produksi sehingga Kabupaten Ngawi tetap menjadi lumbung pangan, dibutuhkan manajemen atau tata kelola air,” sambungnya.(red/ami)

KemenPPPA Siapkan Perlindungan Perempuan Di Masa Pandemi

Penulis
Andik Irwanto
-
KemenPPPA Siapkan Perlindungan Perempuan Di Masa Pandemi

SuaraPemerintah.id – Berbagai upaya disiapkan sejumlah kementerian terkait perlindungan sosial dan kesehatan selama pandemi Covid-19. Semua daya ini diharapkan dapat mempercepat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyiapkan prioritas penggunaan dana desa 2021 dalam dua cara.

Pertama, memulihkan ekonomi desa dengan pengembangan dan revitalisasi Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) serta penyediaan listrik desa untuk Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kedua pendataan desa, pemetaan dan sumber daya desa, dan pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi.

“Prioritasnya adalah digitalisasi ekonomi, ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau semua produk desa terkomunikasikan dengan baik akan menghadirkan off-taker yang banyak,” ujar Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam Indonesia Outlook 2021.

Abdul Halim juga mengingatkan, ada tiga hal yang patut digarisbawahi dalam penggunaan dana desa tahun depan. Yaitu sesuai kewenangan desa, dikerjakan secara swakelola, dan menggunakan metode padat karya tunai desa, baik infrastruktur produktif danekonomi produktif.

Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menjamin perlindungan sosial, khususnya untuk kaum perempuan dan anak-anak.

“Karena saat ni penyebarannya mengarah pada klaster keluarga, sebab itu kami mengeluarkan protokol kesehatan keluarga,” ujar Sekretaris KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

KemenPPPA juga tetap melakukan pendampingan kepada kaum perempuan yang mengalami kekerasan melalui layanan pengaduan secara daring. Langkah ini diambil karena sulitnya para perempuan korban kekerasan mencari upaya perlindungan selama pandemi.

“Dalam fenomena global, kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Pembatasan sosial menyulitkan pelayanan sosial terhadap kekerasan,” kata Pribudiarta.

Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan. Data yang masuk hingga Oktober 2020 sebanyak 1.617 kasus, terdiri dari 1.458 kasus berbasis gender dan 159 kasus non-kekerasan berbasis gender.

Mayoritas Kekerasan berbasis gender terjadi di ranah rumah tangga, yaitu 960 kasus, sedangkan di ranah komunitas 480 kasus, dan 18 kasus tingkat negara. Bahkan, kasus kekerasan pada perempuan berbasis siber meningkat drastis. Jika tahun lalu hanya 281 kasus, kini menjadi 659 kasus kekerasan seksual.

Komnas Perempuan berpandangan, perlu pendidikan publik dan penguatan kapasitas perempuan khususnya terhadap kekerasan, penindakan terhadapa pelaku, dan memastikan pelibatan perempuan dalam arah pembangunan, serta tersedianya payung hukum yang komprehensif.

“Karena itu, kami mendorong segera disahkan RUU kekerasan seksual,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Chadidjah Salampessy.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan berbagai instrumen yang diperlukan agar vaksinasi Covid-19 terlaksana secara masif tahun depan. “Ditargetkan ada 100 juta orang di usia 18-50 tahun, dan semoga bisa terintegrasi dalam satu data yang mencakup nama dan alamat penerima vaksin,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.

Pemerintah dan masyarakat tinggal menunggu hasil di BPOM dan sertifikasi halal dari MUI. Masyarakat tetap diminta menjalankan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak).

“Protokol 3M plus vaksinasi yang akan mengeluarkan kita dari permasalahan pandemi,” katanya. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan penanganan pandemi.

“Masyarakat garda terdepan memutus penyebaran Covid-19,” ujar Ketua Bidang Koordinasi Relawan Satgas Penanganan Covid-19. (red/ami)

Jasa Marga Sebut Industri Jalan Tol Tangguh Hadapi Gejolak Ekonomi Di tengah Krisis dan Pandemi

Penulis
Andik Irwanto
-
Jasa Marga Donny Sebut Jalan Tol Tangguh Hadapi Gejolak Ekonomi Di tengah Krisis dan Pandemi

SuaraPemerintah.id – Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal mengatakan, industri jalan tol merupakan industri yang resilient atau tangguh menghadapi gejolak ekonomi. Hal tersebut terlihat lada kinerja jalan tol pada saat krisis ekonomi 1998, 2008 dan 2015 serta pandemi 2020.

Donny mengatakan, saat krisis ekonomi di 1998 pendapatan perusahaan memang menurun. Namun angka penurunan pendapatan kembali membaik satu tahun kemudian bahkan lebih tinggi dari tahun sebelum terjadi krisis.

“Revenue 1999 bahkan melampaui revenue sebelum krisis 1997. Banyak memiliki recovery time yang sangat cepat. Relatif tidak seperti industri lain yang turun sangat tajam,” ujar Donny dalam diskusi virtual, Jakarta, Senin (8/3).

Sementara itu, pada krisis keuangan di 2008 dan 2015 ekonomi mendadak berjalan lambat. Penjualan mobil di seluruh Indonesia dilaporkan menurun, namun demikian penggunaan jalan tol tidak berpengaruh signifikan.

“Ketika ada economic slowdown perbandingan penjualan mobil di mana Indonesia turun waktu itu Jasa Marga tetap tumbuh 2019,” jelas Donny.

Tahun ini, Donny menambahkan, kondisi yang sama tetap terjadi. Memang terdapat penurunan revenue sekitar belasan persen. Namun hal ini diyakini akan cepat pulih apalagi pemerintah gencar mengkampanyekan vaksin Virus Corona.

“Tahun 2020 akibat pandemi slow down. Kita lihat dari penjualan mobil, pendapatan kita juga berkurang belasan persen. Jadi meskipun pandemi menghantam cukup besar dalam benyak industri dimana kuartal I dan II tapi dengan recovery rate angka penurunan hanya belasan persen,” jelasnya.

“Ini menunjukkan industri ini sangat resilient industry terhadap gejolak ekonomi. Kita harapkan dengan ada vaksin mobilitas masyarakat akan mendekati normal. Kenapa, karena anak sekolah masih libur dan aktivitas siang hari masih belum seperti biasanya,” tandasnya.

Tol Trans Jawa Melantai di Bursa Efek dalam 2 Tahun

PT Jasa Marga (Persero) berencana melakukan initial public offering (IPO) anak usaha yang mengelola jalan Tol Trans Jawa. IPO akan dilakukan setelah melakukan spin off atau pemisahan anak usaha sebanyak 14 ruas.

Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal mengatakan rencana ini paling cepat baru akan dimulai pada satu hingga dua tahun ke depan. Dengan disertai dengan meredanya pandemi Virus Corona.

“Jadi IPO-nya, 1 hingga 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan Covid mereda, revenue kita balik normal, karena valuasi berdasarkan revenue dan cash flow dari subholding nantinya,” ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Senin (8/3).

Donny menjelaskan, proses saat ini adalah menunggu waktu yang tepat dari sisi valuasi.

“Jadi 14 konsesi yang berhubungan Trans Jawa dari barat Jawa, ke timur Jawa. Akan kita spin off ke dalam sub holding,” jelasnya.

Adapun hal itu dilakukan agar saat perusahaan ditawarkan ke publik akan memberikan manfaat yang optimal bagi pembeli sahamnya. Baik jangka panjang, menengah dan pendek.

“Kita setelah itu melakukan optimalisasi dengan melakukan inprovement dari sisi efisiensi, meningkatkan kinerja, sehingga saat dijual kepada publik nantinya akan memberikan hasil yang optimum dari sisi valuasi,”

Hingga kini Jasa Marga masih menghitung total valuasinya. Apalagi masih ada pandemi Virus Corona yang memberi dampak pada penggunaan jalan tol akibat pembatasan aktivitas.

“Kita lagi hitung ulang (valuasi) dengan kondisi Covid dan lain-lain, mestinya angkanya cukup signifikan karena ada 14 ruas yang di spin off ke dalam Trans Jawa Sub Holding,” tandas Donny.(red/ami)

Digodok Erick Thohir, BUMN ‘Si Unyil’ Bakal Jadi Investor Film

Penulis
Andik Irwanto
-
Digodok Erick Thohir, BUMN 'Si Unyil' Bakal Jadi Investor Film

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir mengubah model bisnis Perum Produksi Film Negara (PFN). BUMN yang memproduksi film ‘Si Unyil’ ini akan dirombak dari sebelumnya bertugas membuat film, menjadi pemodal film.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, nantinya PFN bisa menjadi solusi bagi sineas muda Indonesia yang kesulitan memperoleh modal ketika membuat film.

“Dulu PFN itu produksi film, melakukan post produksi, distribusi, dan lain-lain. Saya rasa itu peran swasta, swasta sudah lebih mampu dan besar, tetapi dimana sekarang para creator dan sineas muda justru kesulitan membuat filmnya, pembiayaan filmnya,” kata Erick Thohir dalam konvensi virtual Hari Pers Nasional 2021, Senin (8/2/2021)

Ia mengatakan, hal tersebut bukanlah baru. Akan tetapi, di beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan sudah ada lembaga yang memberikan modal bagi sineas.

“Kita berpikir PFN ini daripada bikin film, sekarang industri film juga sedang berat, kenapa ini tidak menjadi lembaga pembiayaan buat film, yang contohnya di Korea ada, di Amerika ada, dan lain-lain,” ujarnya.

Tak hanya film, menurut Erick Thohir ke depannya PFN juga berpeluang menjadi pemodal bagi pembuat konten dan game lokal. Namun, untuk saat ini yang sedang diupayakan adalah PFN menjadi pemodal film.

“Di sini kami mau metamorfosis PFN menjadi lembaga pembiayaan film yang menjadi core bisnisnya. Di mana dia fokus di financing apakah nanti film awalnya, saya tidak mau bicara game dan konten karena ini tahapnya bertahap tapi ini film yang paling mudah.

Tapi ke depan bisa game dan konten dan juga menjadi aset manajemen dari intellectual property rights yang memang kami kerja samakan. Ini yang kami harapkan juga menjadi peran kami, sharing supporting bisnisnya, menjalin excellent research and development, dan lain-lain. Ini salah satu bisnis modelnya,” tutup Erick.

Sementara itu Sekretaris Perusahaan Film Negara (PFN), Gigih Imam Nugroho menjelaskan perum PFN telah bertransformasi untuk menjadi Katalis Pertumbuhan Industri Perfilman dan Industri Konten Indonesia. Adapun, PFN telah menyiapkan berbagai rencana dan strategi bisnis untuk pendanaan film.

“Inovasi model bisnis yang akan dilakukan secara garis besar adalah terkait dengan komersialisasi hak kekayaan internasional Indonesia untuk mengisi pasar domestik dan global,” jelas Gigih,Selasa (9/2).

Selain itu, strategi PFN selanjutnya yakni perusahaan akan berupaya untuk melakukan penetrasi pasar global bagi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia serta mengintegrasikan jaringan distribusi domestik dan internasional. Lebih lanjut, upaya lain yang dilakukan adalah mempromosikan talenta Indonesia ke kancah internasional. Investasi pada film dan konten blockbuster global.

Kemudian PFN juga akan mendukung produksi film dan konten kreatif yang mendukung kecintaan dan penghargaan pada sejarah, budaya, bangsa dan negara Indonesia serta mengelola aset hak kekayaan intelektual dalam portofolio kompetitif

Untuk itu, saat ini PFN sedang merestrukturisasi organisasi agar sesuai dengan peran pembiayaan film dan konten kreatif. Adapun PFN juga sedang berupaya melakukan optimalisasi aset terutama IPR PFN yang sudah pernah diproduksi agar dapat memiliki nilai produktif

“Untuk pure pembiayaan saat ini belum dilakukan karena proses perijinan sedang diurus, namun PFN sudah transformasi bertahap menuju situ dengan tidak lagi memproduksi konten, namun menginkubasi/support Production House untuk produksi konten,” jelasnya.
Gigih menambahkan, berdasarkan analisis pasar industri perfilman di Indonesia, Perum

PFN berupaya untuk mengambil 10 % dari total market size dalam mendukung pembiayaan. “Dari total market size yang ada forecastignya PFN bisa turut serta 10% dari market sizenya sehingga potensi market nominalnya di kisaran Rp 1,97 triliun,” jelasnya. (red/ami)

Benahi Kasus Gizi Buruk, Ketua DPD RI Desak Perbaiki Pelayanan BPJS

Penulis
Andik Irwanto
-
Benahi Kasus Gizi Buruk, Ketua DPD RI Desak Perbaiki Pelayanan BPJS

SuaraPemerintah.id – Kasus gizi buruk yang terus menerus terjadi di Indonesia akan mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Hal itu disebabkan penanganan masalah kesehatan yang belum terpadu. Di antaranya kasus Gizi Buruk tang terjadi di kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang kini mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla, Minggu, (7/3/2021).

Ketua DPD RI, AA LaNyalla, Mahmud Mattalitti, turut mengikuti perkembangan kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ini. LaNyalla berharap pelayanan BPJS bisa dengan cepat membantu meng-cover kasus-kasus luar biasa seperti ini. Pengurusan BPJS seringkali rumit. Akibatnya penanganan kasus-kasus luar biasa menjadi terkendala.

Terkait hal ini, pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Kementerian Kesehatan juga telah memprioritaskan peningkatan gizi masyarakat dengan memasukkannya pada Rencana Strategis Kemenkes 2020-2024.

Kasus gizi buruk yang terjadi di kabupaten Wajo tersebut dialami anak berusia 3 tahun bernama Asril. Ia terbaring lemas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lamaddukelleng Sengkang, Kabupaten Wajo. Karena penanganan yang terkendala yaitu BPJS yang tidak aktif lagi.

“Asril diketahui menderita penyakit broncopneumoni sejak usia satu tahun. Namun penanganan kesehatan terhadap Asril terkendala. Karena BPJS Asril tidak lagi aktif,” tutur LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu menilai kasus yang terjadi di Wajo ini sangat serius dan harus segera ditangani. Karena itu ia menyoroti pelayanan BPJS dan meminta pemerintah daerah memudahkah koordinasi dinas-dinas terkait pelayanan BPJS. Sehingga kasus-kasus seperti itu harus diprioritaskan.

“Kita minta kepada pemerintah daerah untuk memudahkan koordinasi dinas-dinas terkait yang menangani BPJS. Pemerintah daerah harus memprioritaskan kasus-kasus luar biasa seperti yang dialami Asril,” pintanya.

Ia juga menambahkan, pengurusan BPJS seringkali rumit. Akibatnya penanganan kasus-kasus luar biasa menjadi terkendala. Pemerintah daerah harus membuat peraturan untuk menanggulangi ini semua. Sehingga menjadi perhatian yang serius.

“Semestinya dibuat peraturan untuk penanganan kasus-kasus luar biasa, sehingga penderita cepat mendapatkan pertolongan. Pemerintah daerah seharusnya juga memberikan perhatian serius,” katanya.

1...4,4644,4654,466...4,871Halaman 4,465 dari 4,871