Beranda blog Halaman 4469

Tinjau Vaksinasi, Wali Kota Medan Harapkan Pedagang Dapat Menekan Penyebaran Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Tinjau Vaksinasi, Wali Kota Medan Harapkan Pedagang Dapat Menekan Penyebaran Covid-19

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE, MM berharap Vaksinasi yang diberikan kepada para Pedagang akan mampu menghadirkan Covid-19 di Kota Medan khususnya di tempat-tempat keramaian.

Selain itu vaksinasi ini diharapkan dapat mencapai target imunity massal di Kota Medan diatas 70 Persen.

Hal ini disampaikan Wali Kota Medan saat meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang, Kamis (04/03).

Selain Pusat Pasar, Wali Kota juga meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 untuk Pedagang di Pasar Petisah.

Saat tiba di Pusat Pasar, Wali Kota Medan disambut para pedagang yang sudah menunggu kehadirannya.

Bobby juga menjelaskan dan membandingkan dengan pedagang yang tengah menunggu antrian untuk mendapatkan Vaksin.

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker.

Ada 4 tahapan yang dilalui dalam Vaksinasi, usai divaksin para pedagang menunggu 30 menit untuk observasi.

Dikatakan Bobby, Vaksinasi Covid-19 untuk para pedagang ini merupakan tahap kedua yang diprioritaskan untuk lansia dan Petugas Pelayanan Publik salah satunya pedagang.

Diharapkan semua pihak berkolaborasi dalam program mensukseskan Vaksinasi Covid-19 guna mencapai target imunity massal yakni diatas 70 Persen.

“Jumlah vaksin yang kita terima terbatas, jadi kita lakukan secara bertahap kepada semua lapisan masyarakat baik itu petugas, petugas pelayanan publik, TNI, Polri, guru, semuanya harus kita bagi” katanya. Untuk kedepannya Wali Kota Medan pedagang yang akan divaksin hingga mencapai 30% dan terus bertambah sesuai dengan alokasi jumlah vaksin yang diterima.

“Kita akan terus menambah jumlah pedagang yang di vaksin sesuai dengan pemberian vaksin kita yang diterima, dan ini tidak hanya di pasar petisah dan pusat pasar saja, melainkan pasar-pasar lainnya di kota Medan. Mari sukseskan program Vaksinasi Covid-19 ini.” Wali Kota Medan.

Sebelumnya Kadis Kesehatan dr Edwin mengungkapkan, Vaksinasi ini merupakan lanjutan dari program Vaksinasi massal di Kota Medan. Untuk sasaran Hari ini Edwin di kedua pasar masing-masing 500 Vaksin.

Dijelaskan Edwin, dari 3.000 jumlah pedagang yang ada di Pusat Pasar, hanya 500 yang mendapatkan Vaksin.

Tentunya sesuai arahan Wali Kota Medan besok akan melihat. Selain itu Vaksinasi juga akan dibuat di beberapa titik pasar yang ada di Kota Medan.

“Di tahap Kedua ini Prioritas Pemko Medan adalah Lansia dan Petugas Pelayanan Publik, untuk Petugas Pelayanan Publik pedagang kita buat pelayanan secara berkelompok guna mempercepat cakupan. Terkait sekolah saat ini belum ada ditemukan dan pelaksanaan masih berjalan lancar”, jelasnya.

Dorong Hilirisasi Karet di Jambi, Kemenperin Kolaborasi dengan Pemda & Bank Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Dorong Hilirisasi Karet di Jambi, Kemenperin Kolaborasi dengan Pemda & Bank Indonesia

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus memacu program hilirisasi produk karet melalui diversifikasi produk yang memiliki daya saing tinggi.

Hal tersebut sebagai upaya mendorong sektor industri pengolahan karet agar semakin produktif, baik pada skala menengah besar, menengah, kecil, bahkan mikro.

“Peningkatan pengolahan hilirisasi industri karet dalam negeri dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada produk hilir seperti alas kaki, ban vulkanisir, kompon karet, karet keperluan tambang dan karet rumah tangga serta karet otomotif,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Jumat (5/3).

Potensi karet alam di Indonesia tahun 2020 tercatat sebanyak 3,5 juta ton. Salah satu daerah yang mampu memasok karet alam adalah Jambi.

Provinsi tersebut mampu memasok sekitar 10% karet alam, setelah Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Riau. Meski demikian, pada 2019 hanya 21% karet yang diserap domestik, dan sisanya diekspor dalam bentuk karet remah, lateks pekat maupun ribbed smoke sheet.

Dalam upaya mendukung hilirisasi produk berbahan karet alam di daerah Jambi, BSKJI Kemenperin telah menandatangani kesepakatan dengan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi terkait kerja sama penerapan teknologi industri komoditi unggulan di Provinsi Jambi.

“Kerja sama seperti ini perlu ditindaklanjuti untuk menciptakan ekosistem industri dan sinergi para pemangku kepentingan untuk dapat mendorong tumbuhnya industri hilir karet di Jambi, bahkan dapat dijadikan sebagai pilot project pola pengembangan komoditi unggulan di provinsi lainnya,” ujar Doddy.

Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, salah satu unit kerja Kemenperin yakni Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) Palembang, secara intensif melakukan pendampingan dan transfer teknologi industri pengolahan karet alam di Provinsi Jambi.

“Sebagai langkah awal, kami melakukan pendampingan kepada UMKM lateks pekat di Muhajirin, Kabupaten Muara Jambi dan UMKM Pengolahan Karet di Kabupaten Sarolangun,” tutur Kepala Baristand Industri Palembang, Syamdian.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan pilot project hilirisasi karet dalam satu klaster kecil.

Implementasinya, bahan baku karet yang akan diolah, dibeli dari petani karet desa setempat yang tergabung dalam satu Unit Pengolahan dan Pelelangan Bokar (UPPB), kemudian diolah menjadi brown creepe dan selanjutnya dijadikan kompon karet maupun barang karet,” sambung Syamdian.

Selain kegiatan pendampingan, menurut Syamdian Baristand Industri Palembang, berpartisipasi aktif dalam memberikan konsultansi pengembangan UMKM dan penyusunan roadmap pengembangan UMKM sampai dengan 2023 dengan produk akhir ban vulkanisir, kompon karet vulkanisir, karet otomotif, karet keperluan rumah tangga dan karet keperluan tambang.

“Pada 2021 akan difokuskan pada alas kaki, karpet karet dan kompon karet yang saat ini sudah mulai berproduksi,” jelasnya.

Dalam upaya sinergi hilirisasi karet tersebut, Baristand Industri Palembang juga didukung sepenuhnya oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.

“Nantinya, Bank Indonesia akan memberikan bantuan pelatihan teknis, pengelolaan keuangan, dan bantuan permodalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” sebut Syamdian.

Menurut Syamdian, nantinya program pengembangan UMKM di daerah tersebut tidak sebatas pada industri karet saja, tetapi juga pada komoditi lain seperti kopi, air minum dalam kemasan, olahan pangan lainnya.

“Ke depannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Jambi akan mengandeng Baristand Industri Palembang untuk pendampingan produksi air minum di tiga pondok pesantren dan sertifikasi SNI kopi bubuk di Kabupaten Kerinci,” tandasnya.

Respon Regulasi UU Ciptaker 27/2021, KKP Siapkan Sistem Ketertelusuran Hasil Perikanan

Penulis
Sopyan
-
Respon Regulasi UU Ciptaker 27/2021, KKP Siapkan Sistem Ketertelusuran Hasil Perikanan

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat dalam merespons regulasi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Salah satu instrumen yang disiapkan ialah sistem ketertelusuran (traceability) produk kelautan dan perikanan.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina mengungkapkan, sistem ketertelusuran hasil perikanan disusun untuk menjawab tiga persoalan. Pertama, untuk memberikan tanggapan/tindakan terhadap risiko potensial yang dapat timbul dari pangan atau pakan.

“Muaranya untuk menjamin bahwa semua produk pangan aman bagi konsumsi masyarakat,” kata Rina dalam forum sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Kedua, sistem ketertelusuran diperlukan oleh otoritas kompeten atau pelaku usaha pangan guna mengidentifikasi suatu risiko dalam penelusuran akar masalah. Dengan begitu, mereka dapat mengisolasi masalah dan mencegah produk yang terkontaminasi mencapai konsumen.

“Terakhir, untuk menarik produk yang menjadi target sehingga mengurangi risiko kerugian dalam perdagangan,” sambungnya.

Rina menambahkan, sistem ketertelusuran sejalan dengan regulasi internasional seperti Codex Alimentarius Commission Guideline (CAC/GL) 60-2006 yang bertujuan sebagai perlindungan konsumen terhadap bahaya yang ditularkan melalui makanan (food borne hazards).

Selain itu, traceability juga berperan dalam penelusuran praktek penipuan pada perdagangan sekaligus memfasilitasi perdagangan (khususnya keakuratan deskripsi produk).

Tak hanya itu, berdasarkan International Organization for Standardization (ISO) 22005/2007, penggunaan traceability untuk mendukung mutu dan keamanan pangan memenuhi spesifikasi konsumen, menentukan sejarah atau asal-usul produk serta memfasilitasi penarikan produk.

“Traceability ini juga mengidentifikasi tanggung jawab organisasi dalam rantai pakan dan pangan dan memfasilitasi verifikasi informasi yang spesifik terkait produk,” urainya.

Karenanya, Rina menekankan perlunya sistem ketertelusuran produk perikanan dari hulu sampai hilir.

Di bidang perikanan tangkap misalnya, traceability digunakan untuk memastikan ikan yang ditangkap tidak berasal dari aksi ilegal atau illegal, unreported and unregulated (IUU fishing) serta bebas dari resiko cemaran kimia, mikrobiologi dan risiko pemalsuan (food fraud).

Kemudian di bidang perikanan budidaya, untuk memberikan jaminan kualitas dan keamanan pangannya bebas dari bahaya biologi, kimia dan fisik, serta risiko pemalsuan (food fraud).

Selanjutnya di bidang rantai pasok, traceability digunakan untuk memastikan pengumpul atau supplier hanya menerima dan menjual kembali bahan baku yang berasal dari budidaya atau perikanan tangkap yang legal.

Lalu memastikan pencatatan asal bahan baku terkendali termasuk jumlah yang sesuai, memastikan persyaratan dasar fasilitas penyimpanan atau penampungan tidak menyebabkan kontaminasi.

“Memastikan pelabelan akurat dan benar serta sistem transportasi yang baik dan tidak menyebabkan resiko kemanan pangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya terutama BKIPM dan Penguatan Daya Saing Produk Keluatan dan Perikanan (PDS) untuk memberikan pembinaan yang optimal kepada pelaku usaha. Hal ini untuk mencegah penolakan ekspor produk perikanan Indonesia.

Presiden Jokowi Larang Pakai Barang Impor di Proyek Pemerintah dan BUMN

Penulis
wicaksono
-
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas I partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih pada tahun 2020 tersebut bertemakan "Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional". ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggunakan barang impor. Hal ini dilakukan demi meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyek BUMN masih pakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” ucap Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Jumat (5/3).

Jokowi menyatakan Indonesia sudah bisa memproduksi pipa sendiri. Namun, masih ada beberapa proyek pemerintah dan BUMN yang menggunakan pipa impor.

“Untuk apa? Padahal, dipakai untuk proyek pemerintah, padahal dipakai untuk proyek BUMN. Saya ngomong tidak boleh, tidak boleh,” tegas Jokowi.

Menurutnya, jika proyek pemerintah dan BUMN benar-benar menyetop penggunaan barang impor, maka permintaan produk dalam negeri akan meningkat pesat. Hal ini akan menguntungkan industri lokal.

“Itu harus dimulai dan harus benar-benar berani memulai paling tidak dari pemerintah dan BUMN. Itu besar sekali angkanya,” jelas Jokowi.

Kendati begitu, Jokowi menegaskan bukan berarti Indonesia menganut sistem proteksionisme. Ia memastikan Indonesia tetap terbuka dengan kerja sama luar negeri.

Ia juga paham teknologi di Indonesia masih belum sekuat di luar negeri. Untuk itu, Jokowi mengizinkan untuk mengimpor atau mengambil teknologi dari perusahaan luar negeri.

“Tapi produksi di dalam negeri, produksinya di Indonesia. Kami selalu mewajibkan transfer teknologi dan sumber daya manusia (SDM) bisa mengikuti, sehingga naik kelas,” tutup Jokowi.

Pertani BUMN Pangan Sukses Pasok Benih 1 Juta Hektare Sawah Sepanjang 2020

Penulis
Andik Irwanto
-
Pertani BUMN Pangan Sukses Pasok Benih 1 Juta Hektare Sawah Sepanjang 2020

SuaraPemerintah.id- Badan Pusat Statistik (BPS) hari Senin (1/3) merilis secara resmi angka tetap produksi padi di Indonesia. Produksi padi pada 2020 sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 45,17 ribu ton atau 0,08 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 54,60 juta ton GKG.

Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

Terkait sebaran daerah sentra produksi beras, Kepala BPS, Suhariyanto menyebutkan dominan masih di beberapa provinsi di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. BPS mencatat kinerja produksi padi relatif terjaga sepanjang 2020 ini, dan yang perlu menjadi perhatian adalah variasi produksi antar provinsi dan kabupaten/kota.

Suhariyanto menyebutkan potensi produksi periode Januari–April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.

Adapun potensi luas panen padi pada subround Januari–April 2021 tersebut mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan subround Januari– April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar.

Keproduktifan dalam sektor pertanian tidak luput dari keberhasilan yang telah di lukiskan oleh PT Pertani (Persero), sebagai BUMN pangan sukses memasok kebutuhan benih padi inbrida untuk lebih dari 1 juta hektare sawah di seluruh Indonesia sepanjang 2020.

Direktur Operasional PT Pertani (Persero), Lalan Sukmaya mengungkapkan total kebutuhan benih padi nasional kurang lebih 350.000 ton per tahun sementara benih padi bantuan pemerintah melalui E-Katalog Kementerian Pertanian RI sebesar 73.251 ton untuk luas 2.930.048 hektare.

“Dari total 73.215 ton, Alhamdulillah Pertani sudah memasok sebanyak 28.855 ton, yang artinya 39 persen dari bantuan benih padi bantuan Kementerian Pertanian. Itu setara dengan kebutuhan untuk 1,14 juta hektare sawah,” ujar Lalan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Secara kuantum capaian penjualan benih Pertani sampai dengan Desember 2020 mencapai 31.150 ribu ton dengan rincian permintaan pasar benih padi bantuan pemerintah sebesar 28.855 ton dan penjualan secara ritel ke distributor dan kios ritel sebesar 2.295 ton.

“Penugasan pasar benih padi bantuan pemerintah melalui E-Katalog Kementerian Pertanian RI, PT. Pertani (Persero) tidak mendapatkan penugasan khusus atau privilege, murni bersaing dengan produsen yang terdaftar pada E-Katalog Benih Padi Kementerian Pertanian baik dari sisi harga, kualitas, pelayanan, dan kemampuan distribusi ke titik bagi kelompok tani,” kata Direktur Operasional Pertani tersebut.

Dalam kaitan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, Pertani menyatakan dukungan penuh kegiatan program tersebut melalui penyediaan benih pada sistem E-Katalog Kementerian Pertanian RI.

“Sejalan dengan arahan Bapak Erick Thohir, bahwa BUMN memiliki kewajiban pelayanan publik karena dalam praktek di lapangan, banyaknya permintaan benih dari para petani daerah-daerah yang tidak mudah dijangkau seperti Kepulauan Natuna, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Halmahera,” kata Lalan.

Untuk mencapai target pemasaran benih padi, Pertani merancang strategi pemasaran dengan menentukan segmentasi pasar yang terdiri dari penguasaan pasar benih padi bantuan pemerintah melalui E-katalog Kementerian Pertanian RI serta penguatan pasar produk benih padi (Non Pemerintah) seperti ke Distributor dan kios pertanian.

“Ke depan PT Pertani (Persero) akan berusaha lebih keras untuk meningkatkan kinerja operasional sehingga dapat memperbesar pasar ritel dan tercapainya target laba,” ujar Lalan. (red/ami)

PT. Dirgantara Indonesia Siap Kembangkan Pesawat Amphibi N219 Mampu Lepas Landas di Permukaan Air

Penulis
Andik Irwanto
-
PT. Dirgantara Indonesia Siap Kembangkan Pesawat Amphibi N219 Mampu Lepas Landas di Permukaan Air

SuaraPemerintah.id – Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia, Elfien Goentoro mengatakan pesawat N219 versi pesawat amfibi dapat lepas landas di permukaan air selain di bandara biasa, sehingga diharapkan dengan inovasi transportasi udara tersebut, terbuka kemungkinan dicapainya semua tujuan destinasi pariwisata nusantara melalui jalur laut dengan cepat menggunakan pesawat N219 amfibi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan mendukung program pengembangan pesawat N219 amfibi, khususnya dalam memanfaatkan jalur atau rute penerbangan perintis dengan pesawat komersial PT. Dirgantara Indonesia, seperti pesawat N219, pesawat N219 amfibi dan pesawat N245, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di negara kepulauan dan kemajuan industri kedirgantaraan nasional.

“Bahwa PT. DI (PT. Dirgantara Indonesia) ini menjadi salah satu andalan nasional kita untuk menunjukan kepada dunia bahwa kita sudah menguasai teknologi dirgantara, penguasaan teknologi dirgantara itu menjadi simbol sebuah negara itu maju di dalam penguasaan teknologi yang saya harapkan adalah semua pihak di dalam negeri, mendukung untuk menjaga keberlanjutan dari PTDI dan tadi saya telah mendengar laporan bahwa sebenarnya dalam hal manufacturing-nya sudah banyak hal yang sifatnya excellence yang sudah dicapai dan tentu memang secara korporasi ada hal-hal yang bisa diselesaikan, saya akan coba bicarakan dengan Kementerian Keuangan”, kata Suharso Monoarfa.

Adapun bentuk dukungan lain dari Kementerian PPN/Bappenas adalah terkait optimalisasi dan implementasi Imbal Dagang Kandungan Lokal (IDKLO) dan/atau offset pada setiap penggunaan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan/atau pengadaan Alutsista dari luar negeri, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, guna membangun kompetensi teknologi dan industri pertahanan dalam negeri.

Sebelumnya ini telah menyelesaikan seluruh rangkaian pengujian sertifikasi dan resmi memperoleh Type Certificate dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Type Certificate pesawat N219 diserahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono kepada Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro dan disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Proses sertifikasi merupakan proses terpenting untuk menjamin keamanan dan keselamatan, mengingat pesawat tersebut ke depannya akan digunakan oleh pengguna dan masyarakat umum. Sebagaimana hasil pengujian DKPPU, pesawat N219 dinyatakan telah memenuhi CASR Part 23 (Airworthiness Standards for Aeroplanes in the Normal, Utility, Acrobatic or Commuter Category).

“Prototype pesawat pertama (Prototype Design 1) N219 Nurtanio telah menjalani Flight Cycle sebanyak 250 cycle dan Flight Hours sebanyak 275 jam, sedangkan prototype pesawat kedua (Prototype Design 2) N219 telah menjalani Flight Cycle sebanyak 143 cycle dan Flight Hours sebanyak 176 jam. Sehingga secara total pesawat N219 telah menyelesaikan 393 Flight Cycle dan 451 Flight Hours dalam proses sertifikasi ini,” kata Direktur Teknologi & Pengembangan PTDI Gita Amperiawan dalam keterangannya, Senin (28/12/2020).

Pengembangan pesawat N219 dimulai pada tahun 2014 untuk tahap desain dan aplikasi Type Certificate. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan prototype pesawat pertama pada tahun 2016 dan prototype pesawat kedua pada tahun 2017 bersamaan dengan proses integrasi sistem, di mana pada tahun tersebut merupakan awal mula proses pengujian untuk sertifikasi hingga akhirnya di tahun 2020 berhasil memperoleh sertifikasi. Pesawat N219 selanjutnya direncanakan masuk ke tahap komersialisasi pada 2021.

“Betapa panjang dan rumitnya proses sertifikasi pesawat N219, di antaranya yaitu Document Certification, Conformity Inspection, Laboratory Test, Ground Test, Flight Test System & Performance. Ini akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia, untuk pertama kali berhasil menyelesaikan sertifikasi dari pesawat yang sepenuhnya merupakan hasil karya anak bangsa,” kata Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro.

“Juga merupakan sebuah prestasi pertama dan luar biasa bagi PTDI dan DKPPU untuk dapat menyelesaikan evaluasi dan test bagi produk pesawat terbang nasional dengan kompleksitas sebesar ini,” tambahnya.

Adapun untuk nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pesawat N219 berdasarkan hasil assessment oleh PT Surveyor Indonesia tahun 2019 adalah sebesar 44,69% dan PTDI dengan melibatkan berbagai industri komponen dalam negeri akan terus berupaya meningkatkan nilai TKDN pesawat N219 hingga mencapai lebih dari 50%.

Pesawat N219 pada nantinya juga akan terdapat versi pesawat amphibi yang dapat lepas landas di permukaan air selain di bandara biasa. Saat ini pengembangan pesawat N219 amphibi sedang dalam tahapan Preliminary Design, untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan Prototyping & Structure Test, Development Flight Test dan ditargetkan dapat diperoleh ATC Award pada tahun 2024.(red/ami)

Hipmi-BUMN Bersinergi Bantu Percepat Pemulihan Ekonomi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Ketua Umum Badan Pengusaha Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming mengatakan, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebanyak 80 persen anggota Hipmi pun, kata dia, merupakan UMKM.

“Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Hipmi menjalin kerja sama dengan beberapa BUMN. Seperti bank BNI untuk penyaluran kredit bagi UMKM,” ujar Mardani dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Jumat (5/3).

Hipmi, lanjutnya, bekerja sama pula dengan PT Garuda sebagai maskot penerbangan nasional guna memfasilitasi logistik UMKM yang sempat terganggu akibat pandemi. Ia juga mengapreasiasi langkah Pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun lalu.

“Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM. Dari segi investasi, Undang- Undang ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Tanah Air,” tuturnya.

Hipmi, kata dia, juga mengapresiasi Langkah penangangan pandemi covid-19 oleh pemerintah. Terutama terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi yang berjalan saat ini.

“Kami juga berharap agar HIPMI dapat diberikan ruang melaksanakan vaksin mandiri. Ini agar dapat membantu pemerintah mempercepat program vaksinasi yang sedang berjalan,” ujar Mardani.

Menurutnya, vaksin Covid-19 penting tapi vaksin ekonomi juga penting, sehingga harus dijalankan secara bersamaan.

“Vaksin covid untuk memberikan kekebalan, vaksin ekonomi demi mendorong daya saing dan transformasi ekonomi, vaksin covid terbuat dari virus yang dilemahkan, vaksin ekonomi berupa inovasi dan teknologi yang dikuatkan,” jelas dia.

Sejarah, lanjutnya, telah mengajarkan, hanya melalui inovasi dan teknologi, sebuah bangsa dapat meningkatkan produktivitas, daya saing dan transformasinya menuju negara maju.

Vaksin inovasi dan teknologi, menurutnya, perlu disuntikkan dalam perekonomian bangsa supaya semakin produktif dan berdaya saing, mengejar ketertinggalan Indonesia selama ini.

Kemenperin Ajak Pelaku Industri Optimalkan Program Relaksasi PPnBM Kendaraan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindutrian mendorong pelaku industri otomotif untuk turut menyukseskan program relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sehingga dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

Program relaksasi PPnBM ditargetkan untuk meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

“Tentu kami dari pemerintah menginginkan program ini dapat berjalan baik, tepat sasaran dan sesuai target. Karenanya butuh dukungan kuat dari para pelaku industri otomotif itu sendiri dalam implementasinya,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (5/1).

Menperin berharap, para distributor utama yang telah mendaftarkan produknya dapat melakukan fungsi imbauan, controlling, serta supervisi kepada diler, agar penurunan harga kendaraan dapat sesuai dengan harapan atau ekspektasi konsumen.

Dengan demikian, program ini dapat meningkatkan animo masyarakat secara nyata untuk membeli kendaraan baru.

“Kami berharap relaksasi PPnBM, khususnya pada tipe kendaraan yang telah ditetapkan, dapat menjadi katalis kebangkitan industri otomotif nasional yang ditandai dengan peningkatan signifikan utilisasi produksi kendaraan bermotor pada akhir tahun 2021, dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya,” jelas Agus.

Berdasarkan Ketetapan Menteri Perindustrian nomor 169 tahun 2021, terdapat 21 jenis tipe kendaraan dari enam pabrikan yang ditetapkan mendapatkan pembebasan PPnBM dengan skema dan jangka waktu tertentu.

Penetapan 21 jenis tipe kendaraan dilakukan setelah produsen kendaraan menyampaikan dokumen komitmen pemenuhan persyaratan pembelian komponen lokal minimum 70 persen, dan kesanggupan untuk dilakukan proses verifikasi pemenuhan persyaratan tersebut dengan melibatkan surveyor independen.

Agus menambahkan, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Saat ini ada 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp99,17 triliun untuk kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun.

Pada sektor ini mampu menyerap tenaga kerja langsung sebesar 38,39 ribu orang dan terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

“Dengan terus mengupayakan program PPnBM kendaraan berjalan baik, diharapkan produksi dan penjualan pada sektor tersebut kembali pulih dan sektor tersebut mampu memberikan kontribusi positif pada perekonomian, serta memberi jumpstart pada perekonomian,” sambungnya.

Para pelaku industri menyambut baik kebijakan relaksasi PPnBM dari pemerintah.

Mereka berharap upaya tersebut mampu memberikan stimulus positif bagi pasar otomotif tanah air dan manufaktur otomotif lokal di tengah badai pandemi.

“Kebijakan ini tentunya membuat kami para pelaku industri sangat percaya diri untuk menaikkan penjualan dari model-model yang mendapatkan insentif,” ungkap Vice President Toyota Astra Motor, Henry Tanoto.

Menurut Henry, setelah diumumkannya kebijakan relaksasi PPnBM oleh pemerintah, pihaknya melihat respons positif dari masyarakat.

“Tentunya kami akan mendukung dan berupaya berkontribusi pada target pemerintah untuk peningkatan penjualan hingga 82 ribu unit,” imbuhnya.

Bussiness Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, menambahkan, dampak diumumkannya kebijakan PPnBM untuk kendaraan langsung dirasakan pelaku industri, misalnya terjadi peningkatan permintaan hingga 50 persen dibandingkan bulan lalu pada periode yang sama.

Honda sendiri menargetkan mampu mempertahankan market share sebesar 14 persen.

Yusak menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan seperti ini, karena bisa memajukan perekonomian melalui industri otomotif.

“Ini juga menjadi tantangan bagi industri untuk mampu memenuhi permintaan konsumen yang meningkat. Jadi kami terus memonitor supaya suplai produk kendaraan bisa mengikuti permintaan,” tandasnya.

Ini Alasan Erick Tohir Angkat Ketum PBNU sebagai Komisaris Utama KAI

Penulis
Andik Irwanto
-
Ini Alasan Eric Tohir Angkat Ketum PBNU sebagai Komisaris Utama KAI

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir telah menunjuk Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Hal itu berdasarkan pada Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa penunjukkan tersebut dinilai tepat karena sosok Said Aqil merupakan tokoh agama yang dapat membantu BUMN menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dengan baik.

Erick menjelaskan, pengangkatan Said Aqil sebagai komisaris karena figur yang bersangkutan dianggap mampu menangani isu sosial di tengah masyarakat, terutama dalam proyek yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.

“Kan kemarin kita ada sinkronisasi bagaimana kereta api banyak sekali pembangunan terutama di daerah. Kita melihat figur Pak Said Aqil ada figur yang baik karena untuk juga menangani isu sosial,” kata Erick Tohir di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Kamis, 4 Maret 2021.

Selama ini, kata dia, kadang-kadang pembangunan itu rentan dengan isu sosial. Maka, figur Said Aqil ini yang bisa diterima sehingga pembangunan seperti LRT, sinkronisasi kereta Jakarta-Bandung.

“Sinkronisasi kereta api dengan MRT, isu sosialnya ini bisa dilakukan. Dan Pak Said Aqil juga didampingi komisaris yang punya track record yang baik di bidang keuangan. Jadi masing-masing figur berbeda-beda,” ujarnya.

Sama seperti Erick mengangkat Chandra Hamzah di BTN. Ia beralasan lebih melihat karena figur beliau untuk menangani kasus korupsi karena memang BTN ada kasus korupsi, dan direktur utamanya saat itu masuk penjara.

“Figur Pak Candra Hamzah di BTN lebih ke situ, tetapi yang mengerti perbankannya pak Chandra didampingi. Jadi, masing-masing komisaris utama pasti punya ini gitu,” ujarnya.

Sedekahkan seluruh gajinya sebagai Komut KAI. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj disebut tidak akan mengambil gajinya sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Gaji sebagai komisaris akan digunakan sebagai sedekah.

“Kiai Said juga berkomitmen bahwa gaji sebagai Komisaris PT KAI akan digunakan untuk sedekah,” kata Juru bicara pribadi Said Aqil, Muchamad Nabil Haroen, Kamis (4/3/2021).

Nabil menuturkan, selama ini Said disebutnya rajin mengkampanyekan prinsip filantropi. Sehingga gajinya ia pilih digunakan untuk bersedekah.

“Tentu saja, Kiai Said selama ini juga getol mengkampanyekan filantropi, di antaranya melalui NUCare-Lazisnu,” tuturnya.

Nabil menuturkan, jabatan komisaris yang akan diemban Said Aqil bukan lah hal baru. Ia mengklaim, Said sangat paham terhadap tata kelola perusahaan.

“Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hal kapabilitas. Kiai Said juga berkomitmen menggerakkan ekonomi rakyat kecil. Bahwa, beliau akan berpihak dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk ekonomi kewargaan, melalui PT KAI,” tandasnya.

Kementrian ESDM dan PT Pertamina Geothermal Energi Matangkan Rencana Eksplorasi Panas Bumi Gunung Tampomas

Penulis
Andik Irwanto
-
Kementrian ESDM dan PT Pertamina Geothermal Energi Matangkan Rencana Eksplorasi Panas Bumi Gunung Tampomas

SuaraPemerintah.id – Pengeboran wilayah kerja panas bumi di Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tengah dalam tahap eksekusi oleh pemerintah mulai tahun 2021. Optimalisasi potensi panas bumi di lokasi tersebut dinilai layak memenuhi syarat untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) guna mematangkan rencana eksplorasi tersebut pada Kamis (4/3). Pembangunan PLTP Tampomas tersebut merupakan bagian dari percepatan pengembangan proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

“Pemilihan lokasi program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di wilayah Gunung Tampomas tersebut berdasarkan rangking yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi dan surat permohonan Bapak Bupati Sumedang kepada Menteri ESDM,” ujar Direktur Panas Bumi Harris dalam keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Berdasarkan hasil studi Badan Geologi, lanjut Harris, wilayah Gunung Tampomas memiliki sumber daya panas bumi sebesar 100 Megawatt (MW) dengan rencana pengembangan sebesar 55 MW.

Pelaksanaan program WKP Tampomas sendiri akan dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi hingga pengurusan perizinan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), izin lokasi dan sebagainya.

“Milestone pelaksanaan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah akan dimulai tahun ini hingga 2025,” jelas Harris.

Dia melanjutkan, program eksplorasi panas bumi oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya panas bumi sehingga mengurangi risiko kegagalan para pengembang.

Panas bumi diharapkan dapat berperan dengan menyumbangkan 7.241,5 MW kapasitas terpasang di tahun 2025. Saat ini, jumlah kapasitas terpasang baru 2.130,7 dari 4.793 MW dimana Jawa Barat menyumbang paling besar sebesar 1.193,8 MW.

“Hasilnya sangat positif meskipun awal-awal pelaksanaan kegiatan panas bumi banyak dinamika. Yang paling penting adalah sinergi semua pihak melihat semua ini sebagai proyek kepentingan bersama,” tegas Harris.

Di samping itu, keberadaan pembangkit listrik panas bumi mampu menyerap banyak tenaga kerja. “Kira-kira satu PLTP bisa menampung 400 orang mulai dari proses buka lahan, eksplorasi sampai eksploitasi dan pengembangan,” ungkap Harris.

Menyambut rencana proyek PLTP tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir optimis kehadiran PLTP akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

“Saya harap proyek ini ada akselerasi lebih cepat seiring mulai dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, identifikasi dan solusi permasalahannya apa,” kata Dony.

Pemkab Sumedang sendiri berkomitmen terus mendorong pemanfaatan EBT untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 23% pada tahun 2025.

“Kami akan menyusun langkah-langkah sistematis dengan metode pentahelix. Saya yakin dengan konsolidasi birokrasi dan mobilitas modal sosial masyarakat masalah-masalah di lapangan akan teratasi,” pungkas Dony.(red/ami)

1...4,4684,4694,470...4,870Halaman 4,469 dari 4,870