Beranda blog Halaman 4481

Peruri Lakukan Pengiriman Perdana Mata Uang Negara Peru

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Perum Peruri menorehkan prestasi dengan melakukan pengiriman perdana uang kertas Soles ke Peru sebanyak 30 juta bilyet dari total pesanan dalam kontrak sebanyak 520 juta bilyet.

Prestasi tersebut bisa terwujud setelah Peruri memenangkan tender proyek pencetakan uang kertas Soles Peru pada akhir 2019.

Acara seremonial pengiriman perdana Soles Peru ini dilakukan di Kawasan Produksi di Karawang. Kegiatan ini turut diapresiasi oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang memberikan langsung sambutannya melalui tayangan video.

Keberhasilan Perushaan plat merah itu memenangkan proyek pencetakan uang Soles Peru bukan sesuatu yang mudah dan instan.

Mulai berkomunikasi dengan otoritas terkait di Peru sejak 2012 silam melalui Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar RI untuk Peru dan Bolivia.

Kemudian pada 2019, Peruri mengikuti tender proyek pencetakan uang Soles Peru dan berhasil memenangkan tender mengalahkan perusahaan-perusahaan kelas dunia lainnya yaitu Gisecke & Devrient (Jerman), Oberthur (Perancis), De La Rue (Inggris), Goznak (Rusia) dan PWPW (Polandia).

“Alhamdulillah pada hari ini kami bisa mewujudkan pengiriman perdana uang kertas Soles ke Peru. Pencapaian ini sangat menggembirakan bagi seluruh insan Peruri. Tentu saya sangat senang karena pada akhirnya kita bisa sampai ke tahapan terakhir yaitu pengiriman produk. Hal ini tidak mudah karena harus mengirimkan produk dengan kondisi jarak geografis yang cukup jauh. Tentu kami berharap ini bisa berjalan dengan baik dan membuktikan bahwa Peruri sebagai world class company yang memiliki kemampuan sejajar dengan perusahaan-perusahaan terbaik di dunia.” kata Direktur Utama Peruri. Dwina Septiani Wijaya, Senin (1/3).

Lebih lanjut, Dwina menjelaskan, uang kertas Soles Peru dicetak melalui tahapan yang sangat rumit, sebab menggunakan berbagai fitur sekuriti dan teknologi pencetakan uang kertas terkini.

Selain itu pada aspek desain, uang kertas Soles Peru memiliki nilai estetis yang tinggi serta gambar yang sangat detail.

Desain tersebut harus diterjemahkan melalui proses pembuatan artwork dan origination dimana proses tersebut dikerjakan menggunakan Teknik dan teknologi terbaik yang seluruhnya dilakukan oleh sumber daya Peruri.

Dalam pencetakan uang kertas Soles Peru ini, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digunakan Peruri mencapai 70 persen, meliputi penggunaan tinta yang diproduksi oleh PT Sicpa Peruri Securink (PT SPS) dan material supporting lainnya.

PT SPS sendiri merupakan perusahaan afiliasi antara Peruri dengan perusahaan asal Swiss, Sicpa, sebagai salah satu perusahaan tinta sekuriti terbesar di dunia.

“Keinginan Kementerian BUMN untuk terus menjalankan visi BUMN Go Global merupakan sebuah keharusan di tengah persaingan ekonomi internasional yang sangat ketat saat ini. Saya apresiasi pencapaian dari Peruri yang mampu menjalankan strategi agresif dan kompetitif dengan mengungguli perusahaan-perusahaan berkelas dunia lainnya untuk memenangkan tender multiyears pencetakan mata uang negara Peru,” ucap Erick Thohir.

Rupanya keberhasilan Peruri di kancah internasional kali ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Peruri telah mengerjakan beberapa produk luar negeri di antaranya Uang Nepal, Prangko Nepal, Pita Cukai Nepal, Paspor Sri Lanka, Pita Cukai Pakistan, Uang Somalia, Uang Argentina dan Prangko Filipina.

“Kiprah Peruri hari ini sangat membanggakan. Peruri tidak hanya berhasil menembus pasar internasional tetapi juga menjangkau mitra non tradisional Indonesia. Dan ini adalah wujud dari upaya kita bersama di dalam mengusung BUMN Go Global untuk terus menangkap berbagai peluang ekspansi BUMN kita di pasar global. Semoga proses pengiriman uang ke Peru berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas kerja sama yang kita jalankan selama ini.” kata Retno Marsudi.

Surveyor Indonesia Berikan Instalasi Listrik Gratis di Jabar

Penulis
Sopyan
-
Surveyor Indonesia Berikan Instalasi Listrik Gratis di Jabar

SuaraPemerintah.id – Surveyor Indonesia bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan program CSR instalasi listrik gratis bertajuk “Jabar Caang”. Pemasangan instalasi listrik dilakukan kepada 500 Kepala Keluarga yang tersebar di Kabupaten Bogor, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kunjungan pemastian dan pemeriksaan instalasi listrik oleh Surveyor Indonesia yang turut dihadiri oleh Kepala Bidang ESDM Pemprov Jabar, serta Kepala Cabang ESDM dan Kepala Desa masing-masing wilayah.

Secara terpisah, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis yang membawahi Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Rosmanidar Zulkifli memberikan apresiasinya terhadap upaya bersama Pemprov Jabar dan Surveyor Indonesia dalam menyediakan akses listrik bagi masyarakat miskin di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) Jawa Barat.

“Kami mengapresiasi kerjasama antara perusahaan dan Pemerintah Provinsi Jabar, khususnya Bidang ESDM dalam menjalankan program Jabar Caang ini,” Ujar Rosmanidar.
“Semoga upaya kami dalam menyediakan akses energi yang terjangkau, aman, dan berkelanjutan ini dapat terus berkembang ke wilayah lain di Jawa Barat, sehingga cepat atau lambat dapat menerangi seluruh rumah tangga di Jabar yang belum memiliki akses listrik.” Lanjutnya.

Program Jabar Caang merupakan program yang berangkat dari kepedulian bersama terhadap kebutuhan akses listrik bagi masyarakat miskin di wilayah-wilayah Jawa Barat yang sulit terjangkau infrastruktur ketenagalistrikan. Seluruh kegiatan pemasangan listrik dan kunjungan pemastian instalasi dilaksanakan sambil tetap mematuhi protokol kesehatan.

 

Informasi Perubahan Pembayaran PBB Melalui e-Channel BCA

Penulis
Sopyan
-
Informasi Perubahan Pembayaran PBB Melalui e-Channel BCA

SuaraPemerintah.id – Dukungan teknologi digital membuat aktivitas transaksi jadi lebih mudah. Seperti membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kini sudah bisa dilakukan melalui ATM BCA, KlikBCA, dan KlikBCA Bisnis. Jadi tinggal klik, pembayaran PBB pun selesai dengan e-channel BCA.

Sebagai tambahan informasi, mulai 1 April 2021 pembayaran PBB melalui e-channel BCA akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp2.500/transaksi, dari sebelumnya Rp2.000/transaksi. Yuk, bayar PBB dengan lebih mudah melalui e-channel BCA.

Informasi lebih lanjut mengenai pembayaran dan pembelian menggunakan e-channel BCA, hubungi Halo BCA 1500888 atau cukup mention akun Twitter: @HaloBCA.

Menaker Ida Sosialisasikan Program K3 Dalam Materi Pendidikan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2021-2025 akan disosialisasikan melalui materi pendidikan.

“Program nasional juga akan menyebarluaskan pengetahuan K3 melalui materi-materi pendidikan, sejak tingkat menengah sehingga pengetahuan ini akan menjadi bekal tatkala kaum muda memasuki dunia kerja,” kata Ida Fauziyah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Senin (1/3).

Ida menegaskan salah satu langkah untuk menekan angka kecelakaan kerja adalah dengan meningkatkan kesadaran budaya K3.

Karena itu, dengan Indonesia memasuki masa bonus demografi maka sosialisasi, edukasi dan pemahaman seputar program K3 harus terus dilakukan kepada generasi muda.

“Dalam konteks K3, kaum muda adalah pilar penting produktivitas yang harus dijaga dengan memberi perhatian lebih kepada aspek K3. Hal ini agar jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bisa terus menurun dan Angkatan kerja muda dapat terus produktif dan berkontribusi pada perekonomian,” tambah Ida ketika membuka Dialog Festival Bulan K3 Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.

Selain penanaman budaya K3 kepada generasi muda dan pelajar, cara lain mengurangi angka kecelakaan kerja adalah melakukan reformasi sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Ida menegaskan bahwa reformasi tidak terbatas hanya pada penguatan integritas pengawasan tapi juga meliputi pembaharuan pendekatan dalam pembinaan dan pelayanan publik.

Dalam dunia usaha yang berkembang seiring dengan berjalannya Revolusi Industri 4.0 maka sistem pengawasan ketenagakerjaan harus mampu meresponsnya.

Karena dunia usaha dan industri yang berkembang sudah pasti menciptakan tantangan ketenagakerjaan yang semakin beragam.

“Untuk itu kami akan memastikan bahwa pengawas ketenagakerjaan tidak akan tertinggal dalam merespons perkembangan Program K3 terkini di dunia kerja,” ujar Ida.

Sebelumnya, Menaker juga akan mempromosikan Program K3 ke ASEAN. “Untuk itu mohon dukungan semua pihak agar K3 dapat menjadi program yang dipromosikan pada tingkat ASEAN,” kata Ida dalam Peringatan Bulan K3 Nasional di Kilometer Nol Sabang, Selasa (12/1).

Dengan demikian, dia mengingatkan kembali bahwa pada bulan K3 nasional tahun 2020 pihaknya sudah menyampaikan strategi nasional K3 yang akan ditetapkan oleh pemerintah, yaitu promosi K3 nasional, penguatan kapasitas sumber daya K3.

Lalu pengawasan dan penegakan hukum norma K3, penguatan sistem pelaporan dan manajemen informasi K3 nasional serta penguatan koordinasi Sinergi dan kolaborasi K3.

“Mohon doa dukungan dari semua masyarakat agar strategi tersebut bisa segera ditetapkan oleh Bapak Presiden melalui Keputusan Presiden,” ujarnya.

Terima Penghargaan dari PPDI, Gedung DPR Ramah Untuk Disabilitas

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gedung DPR RI baru saja diganjar piagam penghargaan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Ini menunjukkan Perhatian DPR RI kepada penyandang disabilitas di lingkungan DPR.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mewakili DPR RI menerima piagam penghargaan tersebut.

Menurut Agung, memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi kaum disabilitas sudah merupakan tugas BURT.

Terlebih, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Sebetulnya itu sudah tugas kami sebagai BURT untuk bisa memberikan fasilitas bagi kaum disabilitas, yang bayangan kami selama ini kayaknya sudah cukup, ternyata masih banyak yang belum. Tentunya dari hasil diskusi, kami akan siapkan seluruh fasilitas pendukung atau aksesibilitas untuk penyandang disabilitas,” jelas Agung usai pertemuan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2021).

Lebih lanjut Agung menjelaskan, meski lingkungan Gedung DPR RI dinilai sudah cukup ramah disabilitas, namun masih ada beberapa fasilitas yang perlu disiapkan untuk menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas.

Agung memberi contoh akses terhadap penyandang tunanetra dan penyandang tunarungu yang masih belum tersedia dalam Gedung DPR

“Belum semuanya (ada fasilitas untuk disabilitas), tetapi sebagian besar sudah. Akses ke masjid, ke ruang Paripurna semua sudah ada untuk beliau-beliau (penyandang disabilitas, red) yang mengalami gangguan, sehingga mudah mengakses. Saya ingin memastikan bahwa semuanya harus ada fasilitas untuk itu. Bertahap kita akan penuhi, kami berusaha nanti untuk bisa menyiapkan semua itu,” tambah politisi dapil Jawa Barat I itu.

Ke depannya, Anggota Komisi III DPR ini berharap Kompleks Parlemen dapat menjadi role model bagi gedung-gedung lain di seluruh Indonesia terhadap aksesibilitas yang ramah kaum disabilitas.

“Ke depan, Gedung DPR dan Kompleks Parlemen ini menjadi role model bagi gedung-gedung di seluruh Indonesia, terhadap aksesibilitas terhadap kaum disabilitas,” harap Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar juga berharap ke depannya DPR RI dapat memberikan akses data yang mudah kepada publik, termasuk penyandang disabilitas.

Agar penyandang disabilitas dapat lebih mudah dan nyaman dalam mengakses informasi publik serta dalam melakukan concern-concern terhadap situasi politik.

“Bagaimana nanti akses data kita sebagai parlemen modern mudah diakses oleh publik, di dalamnya ada disabilitas juga. Agar disabilitas juga bisa melihat bagaimana DPR melakukan concern-concern politik terhadap UU misalnya,” kata Indra.

Turut hadir mendampingi Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar dalam pertemuan ini Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Satyanto Priambodo dan Kepala Bagian Gedung dan Instalasi Waluyo.

Dukung Kinerja Anggota Dewan, Perpustakaan DPR Kembangkan 8 Layanan

Penulis
wicaksono
-
Seorang pengunjung sedang membaca di Perpustakaan DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4/). Wacana pembangunan perpustakaan DPR senilai Rp 570 miliar terus menuai polemik. Apalagi usulan itu rencananya dibangun bersamaan dengan pembangunan gedung DPR baru. FOTO: PUTU WAHYU RAMA/RM

SuaraPemerintah.id – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengapresiasi capaian Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang beradaptasi dengan perkembangan zaman, terlebih saat terjadi pandemi Covid-19 sejak Maret 2020.

Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa Perpustakaan DPR RI dapat bertransformasi lebih baik untuk tetap bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Agung di sela-sela peluncuran buku “Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi: Mitigasi Risiko Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pengadaan Barang dan Jasa”, yang diselenggarakan Perpustakaan DPR, di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2021).

Buku ini disusun oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Inspektorat Utama Setjend DPR RI Setyanta Nugraha, dan Auditor Madya Inspektorat I Setjend DPR RI Piping Efrianto.

“Setelah memasuki masa pandemi Covid-19, layanan DPR e-library terbuka juga untuk publik. Ini artinya Perpustakaan DPR mengikuti zaman. Perpustakaan DPR bertransformasi lebih baik untuk tetap bisa memberikan layanan yang mudah diakses. Salah satu layanan tersebut melalui layanan e-library. Pemustaka dapat membaca koleksi berupa buku, koran, dan majalah, sekaligus melakukan peminjaman pengembalian buku secara online dari gawai masing-masing,” jelas Agung.

Diketahui, Perpustakaan DPR telah mengembangkan delapan layanan untuk mendukung kinerja anggota dewan, Pegawai Setjend DPR RI, tenaga ahli, dan masyarakat pada umumnya.

Pertama, OPAC Perpustakaan DPR; Kedua, Repositori DPR; Ketiga, DPR E-Library; Keempat, E-Resources; Keenam, E-Kliping Perpustakaan; Ketujuh, E-Paper Perpustakaan; Kedelapan, Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SI PINTER).

“Ini adalah pengembangan dari Perpustakaan DPR sehingga bisa mengikuti zaman,” jelas Agung. Dengan adanya pengembangan layanan ini, Anggota Komisi III DPR RI itu berharap dapat meningkatkan literasi masyarakat dengan rajin membaca buku di manapun berada. Hal itu dipermudah dengan layanan pinjam dan baca buku Perpustakaan DPR yang dapat diakses dari gawai milik pribadi masing-masing.

“Di kala Covid-19, orang tidak bisa berkunjung, sehingga dibuat satu aplikasi untuk peminjaman dan pengembalian secara online. Karena buku adalah jendela ilmu. Karena itu kami mengajak semuanya untuk rajin baca buku. Buku tidak hanya secara fisik tapi juga ada yang sekarang dipermudah melalui gawai kita. Sehingga, intinya bahwa kita harus menambah ilmu dengan banyak membaca,” pesan politisi Partai Demokrat itu.

Terkait perpustakaan, DPR sebelumnya sudah menegaskan bahwa peran perpustakaan sangat penting terutama di daerah.

Perpustakaan di daerah menjadi bagian penting dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicanangkan pemerintah. Peningkatan literasi masyarakat mutlak memerlukan pembudayaan kegemaran membaca.

Agar aktivitas membaca dan perpustakaan menjadi budaya sehari-hari, maka diperlukan peningkatan kualitas fasilitas layanan perpustakaan.

Perpusnas misalnya sudah memodernisasi fasilitas layanan perpustakaan, namun bagi sebagian besar perpustakaan daerah hal itu belum nampak. Adanya modernisasi layanan perpustakaan memudahkan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Sejak 2018 dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan mulai dibahas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lalu, dialokasikan dari kantong APBN mulai 2019. Tujuannya, mendorong peran daerah untuk meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakatnya.

Alokasi DAK fisik perpustakaan yang disiapkan Kemenkeu pada tahun 2019 mencapai Rp300 miliar dan meningkat Rp150 miliar pada 2020. Sayangnya, akibat pandemi Covid-19, program DAK dihentikan sementara waktu dan hanya tersisa Rp 74 miliar.

Sebagian besar penggunaan DAK menyasar pada pembangunan gedung fasilitas perpustakaan. Sisanya, diperuntukkan pengadaan koleksi, perabot layanan, dan kebutuhan TIK.

Kemhan Luncurkan Kapal Pengangkut Tank, KRI Teluk Weda-526

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertahanan (Kemhan) meresmikan peluncuran Kapal Angkut Tank (AT-8) H-355 bernama KRI Teluk Weda-526 yang diperuntukan bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

KRI Teluk Weda-526 ini sejalan dengan misi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) yang dipimpin Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto yang terus bertekad untuk memoderenisasi dan mengembangkan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Peluncuran kapal perang milik TNI AL itu dilakukan oleh Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan) Marsma TNI Asfan Jauhari pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 di Batam.

Asfan Jauhari mengatakan, kapal angkut buatan dalam negeri ini diproduksi oleh PT Bandar Abadi Ship Builders and Dry Docks di Batam.

Peluncuran KRI pengangkut tank Teluk Weda dengan nomor lambung 526 itu, kata Asfan, juga menandai selesainya pembangunan struktur kapal yang telah diinisiasi sejak 2018 lalu.

Kapal angkut tank ini berasal dari anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Tahun Anggaran 2018 dan pembangunannya telah dimulai sejak 13 September 2019 lalu.

“Pengadaan Kapal Angkut Tank ini merupakan bagian dari program Pembangunan Kekuatan Pertahanan untuk mewujudkan Kekuatan Pokok Minimal (minimum essensial force) sesuai renstra 2015-2019″, kata Asfan melalui keterangan, Senin (1/3).

Asfan menjelaskan, pembangunan Kapal Angkut Tank oleh PT Bandar Abadi ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pembinaan serta mendorong kemandirian industri dalam negeri.

“Guna mengurangi ketergantungan kepada industri negara lain khususnya dalam hal pengadaan kapal-kapal perang,” kata dia.

Holding BUMN Ultra Mikro Buka Penyerapan Tenaga Kerja

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pembentukan integrasi ekosistem (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ultra mikro diyakini akan membuka lapangan kerja lebih baik pada masa pemulihan ekonomi tahun ini.

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pandemi Covid-19 membuat banyak lapangan kerja tutup akibat lemahnya permintaan dan pembatasan kegiatan ekonomi.

Dia berpendapat adanya holding BUMN untuk ultra mikro justru mampu membuka lapangan kerja lebih baik khususnya pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang serapan tenaga kerjanya paling tinggi.

“Holding ultra mikro ini fokus pada pengembangan UMKM dan akan mampu menciptakan lapangan kerja lebih baik dan cepat,” kata Andreas melalui keterangan tertulis pada Senin (1/3/2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik periode Agustus 2020, angka pengangguran naik menjadi 9,77 juta secara nasional, dengan kenaikan sekitar 2,67 juta orang akibat pandemi Covid-19. Pandemi membuat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia meningkat, dari 5,23 % pada Agustus 2019 menjadi 7,07 % per Agustus 2020.

Di satu sisi, peran UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional pada masa pandemi terbukti sangat krusial. Di tengah situasi sulit yang dihadapi korporasi besar, UMKM justru memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup besar, yakni mencapai 97 %.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan, daya serap tenaga kerja yang cukup besar ini setidaknya mampu menghentikan pertumbuhan angka pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi.

Terkait integrasi ekosistem ultra mikro, Andreas melanjutkan hadirnya holding ultra mikro akan membuat beban pinjaman pelaku UMKM lebih rendah, dan menstimulasi kegiatan produktif masyarakat menengah bawah sekaligus menyerap tenaga kerja.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin. Dia meyakni penurunan biaya kredit dan perluasan cakupan pelayanan usaha ultra mikro serta UMKM menjadi energi baru untuk pemulihan ekonomi Indonesia di era kenormalan baru.

“Tentunya, kita mendorong pemerintah untuk terus memperkuat ekosistem ultra mikro guna menjawab tantangan pemenuhan akses pembiayaan murah dan terjangkau bagi 30 juta pelaku ultra mikro yang unbankable. Segmen ini berperan penting bagi dalam menopang pertumbuhan ekonomi riil maupun serapan tenaga kerja di era normal baru ini,” kata Puteri.

Puteri menegaskan, saat ini DPR RI bersama pemerintah terus melanjutkan kajian komprehensif terkait integrasi tiga BUMN untuk pengembangan usaha ultra mikro dan UMKM. Sebagai catatan, integrasi ekosistem ini akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Kajian dilakukan bersama lembaga legislatif dan eksekutif untuk memantapkan proyeksi manfaat beserta dampak yang timbul dari integrasi untuk UMi dan UMKM. Hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis, efisiensi, beban dana (cost of fund), profitabilitas, tenaga kerja, hingga budaya dari masing-masing BUMN dipersiapkan secara matang sebelum proses integrasi rampung.

Dari sisi internal holding, Andreas mengatakan pemerintah telah berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dalam upaya perbaikan tata kelola operasional dan digitalisasinya.

Tenaga kerja yang fungsinya terdampak digitalisasi akan dialihkan ke bagian pemasaran dan pendampingan agar penyaluran pembiayaan ke segmen ultra mikro lebih cepat dan berkualitas.

“Pada akhirnya, upaya tersebut pun akan membuat pelaku UMKM lebih agresif dalam mengmbangkan usaha dan penyerapan kreditnya,” kata Andreas.

Holding BUMN untuk ultra mikro bertujuan untuk mendukung visi pemerintah dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar 57 juta pelaku usaha ultra mikro yang mayoritas belum tersentuh layanan perbankan.

\Melalui integrasi ekosistem, rasio pelaku usaha ultra mikro yang tidak terlayani lembaga keuangan formal dapat diturunkan dari 68 % pada 2018 menjadi 42 % pada 2024.

Dorong Ekspor & Program Unggulan KKP, Trenggono Minta Jajarannya Perkuat Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya agar ekspor produk perikanan Indonesia terus meningkat meski pandemi Covid-19 masih melanda dunia. Salah satu caranya dengan rutin melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mulai dari hulu sampai hilir untuk memastikan produk yang dihasilkan terjamin mutu dan kualitasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, jaminan mutu ini penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan ekspor terhadap produk perikanan Indonesia.

“Jajaran BKIPM bersama PDS, saya minta untuk memastikan dan memastikan tidak ada lagi permintaan untuk produk perikanan Indonesia di negara tujuan,” tegas Menteri Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional BKIPM di Bogor, Jawa Barat, Senin (1/3/2021).

Selain menjamin kualitas dan mutu, lanjut Menteri Trenggono, industri perikanan tangkap, budidaya budidaya, pengolahan hasil perikanan harus konsumen untuk menghasilkan produk yang digemari dan berdaya saing secara ekonomis, khususnya di masa pandemi ini.

Di sisi lain, Trenggono juga meminta semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Konsep keberlanjutan ini manfaatnya tidak hanya untuk menjaga kelestarian alam, tapi juga kesinambungan usaha perikanan itu sendiri.

“Langkah-langkah ini akan mengokohkan struktur usaha perikanan nasional dengan multiplier efek menggerakkan perekonomian nasional, terutama dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Dalam rakornas yang berlangsung secara luring dan berani tersebut, Menteri Trenggono meminta jajarannya serius merealisasikan tiga program terobosan KKP 2021-2024. Meliputi peningkatan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kemudian menggerakkan perikanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung oleh riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat. Serta mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal di sejumlah daerah Indonesia.

“Terobosan ini merupakan langkah strategis KKP untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan memberi pemasukan lebih optimal bagi keuangan negara dari sektor kelautan dan perikanan,” imbuh Menteri Trenggono.

Sementara itu, Kepala BKIPM Rina menjelaskan bersiaga mendukung program unggulan tersebut sesuai tugas fungsinya sebagai otoritas kompeten pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina, pengendalian mutu hasil perikanan dan keamanan hayati ikan.

“Adapun tujuan koordinasi ini adalah untuk mendapatkan satu konsep bagaimana BKIPM bersama pihak-pihak yang terkait menyamakan persepsinya terhadap program unggulan KKP sesuai arahan Pak Menteri,” ujarnya.

Kemenperin Targetkan 2030 Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 600ribu Unit Roda Empat dan 2,45 juta Unit Roda Dua

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemeperin Targetkan 2030 Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 600ribu Unit Roda Empat dan 2,45 juta Unit Roda Dua

SuaraPemerintah.id – Kendaraan listrik menjadi trend dunia yang saat ini sedang bergerak ke arah penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan. Pasar otomotif Indonesia mulai diramaikan oleh kendaraan ramah lingkungan jenis mobil listrik berbasis baterai. Mobil listrik itu sudah mulai mendapatkan hati di masyarakat Indonesia. Penjualannya pun mulai meningkat disbanding sebelum-sebelumnya.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ada beberapa mobil bertenaga listrik murni yang dijual di Indonesia. Berdasarkan data distribusi wholesales (dari pabrik ke dealer) yang dirilis Gaikindo, memang penjualan mobil listrik belum begitu banyak. Namun, setidaknya masyarakat Indonesia sudah mulai memilih kendaraan listrik sebagai pilihannya.

Untuk itu Kementerian Perindustrian telah mengambil langkah dalam menetapkan kebijakan, seperti pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur untuk mendukung perkembangan industri kendaraan listrik Indonesia.

Selain itu, Kemenperin telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery E-lectric Vehicle) serta Per-menperin No. 28 Tahun 2020 terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (CKD) dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (IKD).

Direktur jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Taufiek Bawazier mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua.

“Target produksi ini akan terus meningkat hingga pada tahun 2030 yang akan mencapai 600 ribu unit roda empat dan 2,45 juta unit roda dua,” ujar Taufiek di Jakarta (23/21)

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah menyiapkan strategi dan dukungan untuk mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Terlebih, pihaknya telah meluncurkan program KBLBB pada 17 Desember 2020 lalu. Program ini menurutnya bisa meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM.

“Yang kita lakukan adalah mendorong percepatan pabrik baterai lebih kompetitif dan menarik bagi investor,” ungkapnya dalam Raker di Komisi VII DPR RI, Selasa (19/01/2021).

Dia juga mengatakan, pemerintah serius mendorong penggunaan kendaraan listrik ini melalui penggunaan kendaraan listrik di kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta.

Hingga 2025, total potensi penggunaan kendaraan listrik di institusi kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, BUMN hingga swasta bahkan diperkirakan bisa mencapai 19.220 unit untuk mobil listrik, 757.139 unit untuk motor listrik, dan 10.227 unit untuk bus.

Sementara total potensi kendaraan listrik nasional yang bisa digunakan pada 2025 bisa meningkat lebih dari dua kali lipat mencapai 374 ribu unit mobil listrik dan motor listrik bahkan diperkirakan naik hampir 10 kali lipat menjadi 11,79 juta unit.

Lalu, untuk SPKLU pada 2025 diperkirakan melonjak menjadi sebanyak 6.318 unit dan SPBKLU sebanyak 17.000 unit. Bila itu terealisasi, maka potensi penghematan BBM bisa mencapai sebesar 2,56 juta kl per tahun.

Pada 2030, potensi kendaraan listrik akan meningkat lebih tinggi lagi di mana mobil listrik diperkirakan bisa mencapai 2,19 juta unit dan motor listrik mencapai 13 juta unit. Adapun jumlah SPKLU diperkirakan mencapai sebanyak 31.859 unit dan SPBKLU sebanyak 67.000 unit. Dengan demikian, potensi penghematan BBM melonjak menjadi sebesar 6,03 juta kl per tahun.

Menurut Arifin, SPKLU ini akan dipasang di sejumlah tempat umum seperti di pusat perbelanjaan, mal, dan apartemen.

“Kementerian ESDM susun roadmap sampai 2030. Di 2030 ada potensi 2,2 juta mobil listrik, 13 juta unit motor dan ada 31.859 unit SPKLU. Diharapkan pada 2030 bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kl,” ungkapnya. (red/naeli)

1...4,4804,4814,482...4,869Halaman 4,481 dari 4,869