Beranda blog Halaman 4480

Peringati Satu Tahun Pandemi; Menristek Kurangi Impor Alkes dengan Produksi Sendiri Ventilator dan Alat Rapid Test

Peringatan Satu Tahun Pandemi; Menristek Kurangi Impor Alkes dengan Produksi Sendiri Ventilator dan Alat Rapid Test

SuaraPemerintah.id – Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan Indonesia terus berupaya mengurangi ketergantungan impor alat kesehatan dengan menghasilkan alat kesehatan buatan sendiri, seperti ventilator dan alat tes cepat Covid-19.

Hal ini dikatakan Bambang dalam peringatan Satu Tahun Pandemi Covid-19 di Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021. Acara ini berlangsung secara virtual dengan tema “Inovasi Indonesia untuk Indonesia Pulih, Bangkit dan Maju”.

“Upaya kita mengurangi ketergantungan impor alat kesehatan maupun obat berhasil dilakukan,” kata Budi.

Budi juga mengatakan kalau pada awal pandemi Covid-19, terjadi begitu banyak impor alat tes cepat (rapid test) antibodi untuk skrining atau penapisan Covid-19. Dia menerangkan kalau kondisi pada saat itu bersifat mendesak, sehingga mungkin tidak ada analisa atau penilaian terhadap kualitas dari alat tes cepat Covid-19 berbasis antibodi yang diimpor dari berbagai negara tersebut.

Sementara impor untuk alat tes antibodi, ventilator, termometer dan bahan baku obat untuk membuat vitamin, Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 yang dibentuk Kementerian Riset dan Teknologi pada Maret 2020 berupaya untuk menghasilkan produk riset dan inovasi untuk substitusi impor.

Budi menjelaskan bahwa saat itu Indonesia mengimpor seluruh kebutuhan ventilator dari luar negeri. Itu menjadi suatu persoalan yang harus segera diatasi.

Untuk menjawab kebutuhan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, Indonesia melalui Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 menghasilkan ventilator dan alat tes cepat berbasis antibodi buatan sendiri seperti RI-GHA, yang sudah dimanfaatkan di tengah masyarakat.

Sejumlah ventilator sudah digunakan di tengah masyarakat seperti BPPT3S-LEN, Vent-I Origin, Ventilator Transport Covent-20 UI, dan Dharcov-23S. Bahkan, ventilator sudah bisa dibeli secara langsung melalui e-katalog LKPP, yakni BPPT3S-LEN dengan harga Rp25 juta, Vent-I CPAP dengan harga Rp24 juta, dan Dharcov-23S dengan harga Rp78,5 juta.

Meskipun ada unsur yang mendesak karena perlu segera mencari cara untuk menangani Covid-19, semua proses penelitian dan pengembangan sampai hilirisasi produk riset dan inovasi tersebut tetap mengikuti standar dan prosedur yang berlaku. Di antaranya yaitu lolos uji dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK), mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan, dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).(red/pen)

Wujudkan Birokrasi Bersih KKN, Kemenperin Aktif Pantau Implementasi Pembangunan Zona Integritas

SuaraPemerintah.id – Sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan hal yang mutlak dijalankan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk oleh Kementerian Perindustrian.

Guna mewujudkan birokrasi yang bersih KKN tersebut, Kemenperin terus berupaya mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di seluruh satuan kerja (satker) satker yang ada. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mempertahankan birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel.

“Upaya itu tentunya sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,” Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan di Jakarta, Selasa (2/3).

Menurut Irjen Kemenperin, perbaikan birokrasi bersih, produktif dan akuntabel dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, akan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

“Contohnya, Balai Riset dan Standardisasi (Baristand) Industri Surabaya, salah satu satker teknis di lingkungan Kemenperin yang memperoleh predikat WBK pada tahun 2018 dan predikat WBBM pada tahun 2020,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, Masrokhan melakukan kunjungan kerja ke Baristand Industri Surabaya untuk memantau pengembangan inovasi dalam pelayanan, pengujian produk dan desain produk elektronik.

Hal ini dapat meningkatkan pengembangan industri elektronik dan mampu menjadi success story peraihan predikat WBK dan WBBM serta dapat ditransfer ke unit kerja lain.

“Dengan semakin banyaknya unit kerja di Kemenperin mengikuti jejak Zona Integritas sebagai miniatur Reformasi Birokrasi dan Good Governance, hal ini tentunya akan menjadi pondasi Kemenperin dalam membangun industri tangguh,” paparnya.

Masrokhan menambahkan, peningkatan pengelolaan informasi publik juga dapat mendorong sentimen positif terhadap industri dan produk elektronik dalam negeri. “Kemenperin terus memacu pertumbuhan industri yang kuat.

Program-program prioritas mampu mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi, dengan industri sebagai roda penggerak utamanya,” imbuhnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi mengapresiasi capaian satker Kemenperin, terutama yang memperoleh predikat WBBM pada 2020.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada satker yang mencapai predikat WBBM, karena hal ini mendorong satker lainnya untuk mencapai predikat tersebut dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel,” ujar Doddy. Implementasi Pelaksanaan Zona Integritas perlu diimbangi dengan penguatan di sisi pengawasan.

Sementara itu, Kepala Baristand Industri Surabaya, Aan Eddy Antana menyatakan, pencapaian predikat WBBM adalah suatu prestasi yang diperoleh berkat dukungan semua pihak terutama seluruh pegawai di Baristand Industri Surabaya, Pimpinan Kemenperin Pusat khususnya di Inspektorat Jenderal, dan para pelanggan.

“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Baristand Industri Surabaya hingga mampu mencapai predikat WBBM,” ungkapnya.

Baristand Industri Surabaya senantiasa akan menjaga konsistensi penerapan Zona Integritas hingga level staf, peningkatan inovasi, serta kegiatan-kegiatan lain untuk mempertahankan kualitas layanan dan predikat WBBM. “Manfaat kegiatan ini tentunya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan industri,” tandasnya.

Mendag Ajak Dialog 180 PPI di Inggris Mengenai Tantangan Indonesia 2045

Mendag Ajak Dialog PPI di Inggris Mengenai Tantangan Indonesia 2045

SuaraPemerintah.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi berdialog virtual dengan 180 mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Greater Manchester, Inggris. Dialog ini dilakukan untuk mengingatkan dan menyerukan semangat juang agar mereka selalu mengabdi kepada bangsa, kapan pun dan di mana pun jika negara membutuhkan.

Hal ini disampaikan oleh Muhammad Lutfi di dalam dialog yang berlangsung virtual pada Minggu (28/2/2021), seperti disampaikan dalam rilis KBRI London, Selasa (2/3).

“Anda tidak bisa bilang tidak jika negara membutuhkanmu,” kata Lutfi.

Lutfi mengawali “Evening Talk: Shaping Indonesia’s Future through Trade with Indonesia’s Minister of Trade” dengan menceritakan pengalamannya sebagai Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat (PERMIAS) di Los Angeles, yang sempat berinteraksi dengan para pejabat pemerintah Indonesia pada saat itu.

Pengalaman sebagai ketua PERMIAS serta menjadi pengusaha muda yang sukses, menuntunnya untuk menjadi Ketua HIPMI pada awal 2000, kemudian diangkat oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keterlibatan Muhammad Lutfi di dalam pemerintahan berlanjut ketika diangkat menjadi duta besar RI untuk Jepang pada 2010-2013, kemudian menjadi menteri perdagangan tahun 2014, kemudian duta besar RI untuk AS, dan saat ini kembali diangkat menjadi menteri perdagangan oleh Presiden Joko Widodo

Dalam pertemuan virtual tersebut, Lutfi menjelaskan mengenai strategi yang perlu dilakukan Indonesia ke depan, terutama untuk peningkatan perdagangan Indonesia dengan seluruh negara di dunia.

Menurut Lutfi, tren global pada 2045 akan menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi Indonesia. Tantangan itu mulai dari proyeksi populasi demografi di tahun 2045, shifting mata uang menjadi mata uang regional dan mata uang digital atau cryptocurrency, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, kemajuan teknologi, serta perubahan geopolitik.

Dari sisi demografi, kelas menengah akan mendominasi dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, dengan syarat Indonesia harus mengatasi jebakan pendapatan kelas menengah dengan cara membangun infrastruktur, teknologi, dan transportasi agar dapat bersaing dengan negara lain.

Lebih lanjut Lutfi menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berhasil meningkatkan ekspor dalam bentuk produk setengah jadi dan produk jadi, sehingga tidak hanya mengekspor bahan mentah.

Investasi, industri manufaktur, dan ekspor impor merupakan indikator penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat penting karena membuktikan Indonesia telah menjadi salah satu bagian dari rantai pasok global.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan ekspor adalah mempercepat penyelesaian 25 perundingan perdagangan. Kemudian mengejar perjanjian dengan negara-negara non tradisional seperti South African Customs Union, East African Community, dan beberapa negara Amerika Tengah.

Untuk itu, Lutfi mengundang partisipasi anak muda Indonesia untuk dapat menjadi tulang punggung negara dari segi perekonomian, sosial budaya, dan politik.(red/pen)

Presiden Jokowi Resmi Cabut Investasi Miras dalam Perpres 10/2021

Presiden Jokowi Resmi Cabut Investasi Miras dalam Perpres 10/2021

SuaraPemerintah.idPresiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur investasi industri minuman keras atau miras.

Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengapresiasi atas keputusan Jokowi tersebut.

Keputusan Jokowi mencabut Perpres 10/2021 tersebut diambil setelah adanya gelombang protes dari sejumlah pihak, termasuk PBNU. Saking kuatnya desakan, maka Jokowi lantas mencabut kebijakan pemerintah tersebut.

“Presiden Jokowi sangat bijak. Presiden mendengar baik respons masyarakat sehingga mencabut Lampiran Perpres 10/2021 terkait miras,” kata Robikin kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Usai dicabut, Robikin pun berharap supaya polemik soal perpres tersebut tidak diperpanjang.

“Saya berharap polemik mengenai hal ini diakhiri. Terima kasih Pak Jokowi.”

Sebelumnya, Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam salinan Perpres yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 oleh Jokowi ini juga mengatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol atau miras yang dibolehkan investasi di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.

Jokowi mengaku mencabut Perpres ini setelah menerima masukan dari ulama, organisasi keagamaan, dan sejumlah pemerintah provinsi.

“Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut. Terima kasih,” kata Jokowi lewat kanal Sekretariat Presiden, Selasa 2 Maret 2021.

Stimulus Listrik Maret 2021 Siap Disalurkan, Begini Cara dan Persyaratan Klaim Token Listriknya

Stimulus Listrik Maret 2021 Siap Disalurkan, Begini Cara dan Persyaratan Klaim Token Listriknya

SuaraPemerintah.idPLN memastikan penyaluran stimulus listrik periode Maret 2021 untuk 32 juta pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA bersubsidi serta 459.000 pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA berjalan lancar.

“Stimulus listrik bulan Maret sudah kami siapkan untuk menyalurkannya. Kami menyadari stimulus listrik ini sangat membantu meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19, ini juga merupakan langkah konkrit PLN ikut serta dalam pemulihan ekonomi Nasional” ucap Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh diskon token listrik stimulus Covid-19, khusus daya 450 VA cara paling mudah dapat dilakukan melalui Aplikasi PLN Mobile yang terdapat di Playstore atau Appstore. Setelah selesai mengunduh, pelanggan dapat masuk ke aplikasi PLN Mobile dengan cara:

  1. Buka aplikasi PLN Mobile.
  2. Klik “PLN Peduli Covid-19” pada bagian Info & Promo.
  3. Masukkan ID Pelanggan/Nomor Meter..
  4. Token stimulus listrik akan muncul.
  5. Pelanggan tinggal memasukkan Token Stimulus listrik tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

PLN juga tetap menyediakan akses melalui website www.pln.co.id atau melalui layanan WhatsApp melalui nomor 08122-123-123. Hal ini dilakukan untuk memberikan banyak pilihan akses agar pelanggan mudah mendapatkan stimulus listrik ini.

“PLN menambah saluran melalui Aplikasi PLN Mobile untuk lebih mempermudah, karena tinggal buka aplikasi di HP, masukan ID Pelanggan/Nomor Meter, sudah dapat nomor tokennya,” jelas Agung.

Sementara untuk penerima stimulus token pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA, tidak perlu melihat PLN Mobile, Layanan WhatsApp atau Website, karena token diskon 50 % langsung didapat atau diperoleh saat pelanggan membeli token.

Khusus untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi pasca bayar, diskon akan langsung memotong tagihan rekening listrik dan akan tersedia paling lambat tanggal 4 Maret 2021.

Berdasarkan keputusan pemerintah, perpanjangan pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik PLN dibagi dalam ketentuan berikut:

  • Diskon listrik 100% diberikan kepada pelanggan pascabayar golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA. Adapun untuk pelanggan prabayar, setiap bulannya diberikan token diskon 100 % yang besarannya sama seperti sebelumnya.
  • Diskon 50% diberikan kepada golongan pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi pascabayar. Kemudian bagi pelanggan prabayar diskon 50 % langsung diterima saat membeli token (harga belum termasuk PPJ).

Stimulus yang diberikan pada periode Januari – Maret 2021 maksimal setara dengan 720 jam nyala. Pemakaian di atas itu akan dikenakan tarif normal subsidi.

“Jadi untuk pelanggan pascabayar akan langsung mengurangi biaya tagihan listrik, kemudian untuk daya 450 VA prabayar token dapat diperoleh melalui cara yang sudah dijelaskan. Sementara untuk pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi, stimulus diterima ketika melakukan pembelian token listrik,” tambah Agung.

Stimulus listrik ini nantinya akan berlaku untuk pelanggan pascabayar penghitungan rekening hingga Maret 2021. Sementara itu, untuk pelanggan pra bayar berlaku saat pembelian token listrik hingga Maret 2021.

Berantas Korupsi, 27 BUMN Teken Kerjasama dengan KPK

SuaraPemerintah.id – 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat berantas korupsi dengan bekerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Kerjasama ini diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Perjanjian ini terkait penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran direksi 27 BUMN.

“Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi ini diharapkan akan menghindari duplikasi serta meningkatkan sinergi dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing instansi dengan KPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/3/2021).

Menteri BUMN Erick Thohir bercerita, saat menjabat menteri baru 2 BUMN yang meneken perjanjian kerja sama. Maka itu, ia mendorong perusahaan pelat merah untuk meneken kerja sama dengan KPK.

“Ketika 15 Desember datang, saya bicara pimpinan KPK dan Ketua KPK, kok hanya 2 BUMN tanda tangan. Makanya saya mendorong semua perusahan yang ada di kluster harus bisa ikut program ini,” katanya,

Pada kesempatan ini, Erick membawa 27 BUMN untuk kerja sama dengan KPK. Namun, ia menuturkan, jumlah itu belum cukup.

“Hari ini alhamdulillah kia bekerja sama dengan 27, cukup? Tidak. Karena target kami seluruh BUMN di bawah kluster harus ikut tanda tangan ini,” ujar Erick.

Menurutnya, hal itu seperti ketika perusahaan plat merah sepakat mengikuti program standardisasi ISO. Saat ini, 83% BUMN ikut program ini.

“Seperti ketika kita menyepakati bagaimana semua BUMN harus bisa ikutan program ISO yang merupakan bagian terpenting yang hari ini 83% BUMN ikut menandatangani. Masih ada 17%, pasti kita dorong para pimpinan KPK agar bisa kita tuntaskan tahun ini,” terangnya.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya satu lembaga. Pemberantasan korupsi harus dilakukan sinergi.

“Bicara sinergi maka pagi hari kami terima kasih kami Bapak Erick Thohir yang telah bersedia menghadirkan 27 anak perusahaan BUMN pada hari ini dan 2 di antaranya pada tanggal 20 Desember 2020 yang lalu telah menandatangani kesepakatan perjanjian kerjasama terkait whistleblower system,” terangnya.

Firli mengatakan, setidaknya ada dua program KPK yang akan diterapkan di Kementerian BUMN.

Pertama adalah manajemen antisuap, kedua yakni BUMN menerapkan yang dikenal dengan membangun unit pengelola gratifikasi.

“Namun demikian tentu upaya kita berantas korupsi tak cukup bangun sistem. Karena sesungguhnya sekuat-kuatnya sistem tentu tergantung sumber daya manusianya. Disebut dengan man behind the gun, senjatanya bagus kalau sumber daya manusianya tak bagus tentulah tak begitu bermanfaat,” katanya.

Berikut 27 perusahaan BUMN yang teken kerja sama dengan KPK:

Batch 1:
1. Bank Mandiri
2. Bank Rakyat Indonesia
3. Bank Negara Indonesia
4. Bank Tabungan Negara
5. PT Taspen

Batch 2:
1. Pertamina
2. PLN
3. Jasa Marga
4. PT Telkom Indonesia
5. PT INTI

Batch 3:
1. PT Adhi Karya
2. PT Waskita Karya
3. PT Wijaya Karya
4. PT Hutama Karya
5. PT Pembangunan Perumahan

Batch 4:
1. Garuda Indonesia
2. PT Pelabuhan Indonesia I
3. PT Pelabuhan Indonesia II
4. PT Angkasa Pura I
5. PT Bahana Pembina Usaha Indonesia
6. PT Perusahaan Pengelola Aset

Batch 5:
1. PT Indonesia Asahan Aluminium
2. PT Kereta Api Indonesia
3. PT Krakatau Steel
4. PT Pupuk Indonesia
5. PT Semen Indonesia
6. Perhutani

Dimulai Hari Ini, Balikpapan Lakukan Sasaran Vaksinasi Tenaga Pendidik, Atlet, dan Pedagang Pasar 

Pelaksanaan Vaksinasi

SuaraPemerintah.idVaksinasi Covid-19 massal Kota Balikpapan akan dilaksanakan di BSCC Dome, Selasa (2/3/2021) besok. Sasaran vaksinasi massal ini meliputi tenaga pendidik dan atlet. Kepala Dinas Kesehatan Kota (Dinkes) Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, total guru dan atlet yang akan divaksin seluruhnya berjumlah 1.250 orang.

“Besok kita akan meneruskan vaksinasi di Dome untuk sasaran guru dan atlet. Seluruhnya ada 1.250 orang. Rincinya, tenaga pendidik 750 dosis dan atlet sebanyak 500 dosis,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty, Senin (1/3/2021).

Adapun selanjutnya, pemberian vaksin juga akan dilakukan bagi pedagang pasar Pandansari pada Jumat, (5/3/2021) mendatang. Sebanyak 310 dosis vaksin disiapkan bagi pedagang pasar di wilayah Balikpapan Barat ini.

“Setelah itu Jumat pekan ini kita akan melakukan vaksin untuk pedagang targetnya sebanyak 310 orang,” katanya.

Sementara Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pihaknya masih mengkaji teknis pelaksanaan pemberian vaksinasi kepada guru yang ada di tiap sekolah dari tingkat SD hingga SMP.

Total tenaga pengajar yang tercatat di Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, untuk jenjang SD hingga SMP mencapai 6.000 tenaga pendidik. “Saya sudah memerintahkan kepada kepala dinas untuk mendata tenaga pengajar yang akan diberikan vaksinasi,” katanya.

Pelaksanaannya masih dikaji, berapa sekolah yang akan diberikan vaksinasi, menyesuaikan dengan ketersediaan vaksin. Apakah vaksinasi nanti akan dilakukan di satu atau dua sekolah terlebih dahulu atau bisa juga dibagi secara merata di semua sekolah.

“Kita masih kaji, karena waktunya juga masih panjang sehingga masih ada waktu untuk menyelesaikan pelaksanaan vaksinasi kepada tenaga pengajar,” terangnya.

Sebelumnya, pemerintah Kota Balikpapan telah menggelar vaksinasi massal di Gedung BSSC Dome selama dua hari, pada Sabtu dan Minggu 27-28 Februari 2021.

Pelaksanaan pemberian vaksin pun telah mencapai target, yakni sebanyak 1.000 orang dari jasa pelayanan publik telah divaksin. Diantaranya tokoh agama, perbankan, Basarnas, Camat, pimpinan pesantren, awak media, serta staf dan pegawai instansi lainnya.

Tetap Tangguh di Tengah Pandemi, Elnusa Catatkan Kinerja Positif di Tahun 2020

2020: Tetap Tangguh di Tengah Pandemi, Elnusa Catatkan Kinerja Positif

SuaraPemerintah.idPT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan nasional penyedia jasa energi, berhasil melalui 2020 dengan tetap mencatatkan kinerja positif di tengah triple shock yang membayangi sepanjang tahun. Perseroan secara konsisten mampu menjaga kinerjanya melalui optimalisasi strategi diversifikasi portofolio yang dimiliki.

Direktur Keuangan Elnusa, Hery Setiawan menjelaskan “Keberagaman portofolio jasa yang dimiliki Elnusa mampu saling menopang satu sama lain dalam mendukung capaian konsolidasi 2020 ini. Meskipun imbas triple shocks yaitu pandemi covid-19, fluktuasi harga minyak dunia dan pelemahan kurs rupiah,tersebut cukup kuat dirasakan Perseroan, namun kami tetap mampu mencatatkan kinerja keuangan 2020 dengan baik.”

Pada jasa hulu migas, ditengah ketidakpastian sektor hulu, segmen ini masih mampu menjaga kinerjanya berbekal total solution services yang dimiliki. Beberapa proyek berhasil diselesaikan tanpa kendala berarti dan sebagian masih akan berlanjut hingga awal tahun 2021 yaitu survei seismik 3D Jambi Merang, Survei Seismic 3D Tuban dan juga Survei Seismic 3D Batuk Utak. Peningkatan produktivitas Hydraulic Workover Unit (HWU) dan Electric Wireline Logging (EWL) di pada blok-blok migas nasional.

Pada segmen Distribusi & Logistik Energi, jasa transportasi BBM dan trading BBM inmar mengalami sedikit tekanan. Namun disisi lain, unit bisnis Pengelolaan Depo serta Perdagangan Chemical mampu tumbuh dengan baik karena adanya penambahan pengelolaan Depo baru serta peningkatan penjualan Chemical dalam rangka memenuhi kebutuhan aktivitas pengeboran minyak. Sementara itu, jasa penunjang tetap menunjukkan kinerja terbaiknya dalam jasa pendukung marine, fabrikasi peralatan migas serta warehousing dokumen storage yang berhasil tumbuh sangat signifikan.

Sepanjang tahun 2020, Elnusa membukukan pendapatan usaha konsolidasi sebesar Rp7,7 triliun. Pendapatan usaha konsolidasi ini dikontribusikan melalui segmen jasa hulu migas 53%, jasa distribusi & logistik energi sebesar 43%, dan jasa penunjang 4%. Dari sisi laba bruto konsolidasi, Elnusa mencatatkan Rp736 miliar, laba operasi Rp431 miliar dan laba bersih Rp249 miliar dengan kontribusi laba bersih didominasi oleh segmen jasa distribusi & logistik energi.

Hery menambahkan, “Keberhasilan melewati tahun 2020 dengan capain yang positif bukanlah hal yang mudah, ini merupakan prestasi yang patut disyukuri dan dibanggakan. Hal ini menjadi bukti serta komitmen Elnusa terhadap seluruh stakeholders. Di tahun 2021 mendatang, Elnusa akan terus berupaya menggenjot performa terbaik melalui strategi diversifikasi portofolio yang tetap menjadi andalan.”

“Berbekal strategi yang dimiliki, kompetensi yang unggul dan pengalaman yang mumpuni, Elnusa optimis mampu mendukung pemerintah dalam merealisasikan produksi minyak 1 Juta BOPD, penambahan kapasitas peralatan maupun aset pada lini jasa yang jelas pangsa pasarnya, penjajakan berbagai bisnis baru kedepan. Sementara itu di sektor distribusi dan logistik energi Elnusa akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur penyimpanan BBM maupun LPG dan melakukan penambahan armada untuk pendistribusian BBM ke seluruh masyarakat khususnya di luar pulau Jawa dan tentunya memberikan capaian yang lebih baik lagi di tahun 2021 ini.” Tutup Hery.

Jokowi Sebut Vaksinasi Menjadi Game Changer dan Kunci Pemulihan Kembali Masyarakat

Jokowi Sebut Vaksinasi Menjadi Game Changer dan Kunci Pemulihan Kembali Masyarakat

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan vaksinasi Covid-19 menjadi penentu perubahan (game changer) kondisi saat ini. Vaksinasi akan menjadi kunci yang sangat menentukan seberapa cepat masyarakat bisa bekerja kembali seperti semula.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pelaksanaan vaksinasi dilakukan seefektif mungkin guna mencapai kekebalan komunal (herd immunity). Dia juga meminta pelaksanaan vaksinasi terhadap 181,5 juta sasaran penerima vaksin dapat diselesaikan dalam satu tahun, atau lebih cepat dari rencana Kementerian Kesehatan yang selama 15 bulan.

“Vaksinasi kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa kerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang dan perekonomian segera bangkit,” ujar Jokowi, (2/3/21).

Setelah menentukan 1,5 juta tenaga kesehatan sebagai prioritas penerima vaksin di tahap I vaksinasi, pemerintah juga turut melibatkan pedagang pasar dan pelaku sektor jasa untuk menjadi sasaran penerima vaksin Covid-19 di tahap II vaksinasi selama Februari 2021.

Tujuannya untuk menekan tingkat penularan COVID-19 di pasar, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan destinasi wisata sehingga kegiatan ekonomi dapat segera pulih.

Jokowi datang langsung meninjau vaksinasi massal terhadap para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 17 Februari 2021. Jokowi juga melihat vaksinasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, pada Senin (1/3). Vaksinasi terhadap pedagang pasar diharapkan Jokowi dapat dilakukan di seluruh propinsi di Indonesia.

“Kita harapkan ini segera diselesaikan sehingga kita berharap ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali, kemudian pariwisata di Yogyakarta bisa bergiat kembali dan menumbuhkan ekonomi yang ada di provinsi Yogyakarta khususnya Kota Yogya,” kata Jokowi.

Pemerintah akan melanjutkan vaksinasi massal di tahap III pada Maret 2021 ini untuk masyarakat di daerah rentan, dengan 63,9 juta sasaran penerima. Kemudian, di tahap IV pada April 2021, pemerintah akan melakukan vaksinasi kepada 77,2 juta penerima vaksin berdasarkan klaster.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Pemerintah memastikan vaksinasi gotong royong ini tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi pemerintah yang sedang berjalan. Vaksinasi gotong royong pun hanya dilakukan melalui perusahaan sehingga tidak bisa diberikan secara individu.

“Vaksinasi gotong royong tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang dijalankan pemerintah. Seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan vaksin yang disediakan oleh pemerintah,” Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi.

Tentunya selain vaksinasi Covid-19, pemerintah juga harus menepati janjinya untuk meningkatkan upaya pelacakan, pengujian dan perawatan (3T) pasien Covid-19. Pun masyarakat perlu disiplin menerapkan penggunaan masker, berjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun (3M).

Tantangan untuk berdisiplin dalam memulihkan kesehatan masyarakat sekaligus bekerja keras mensukseskan vaksinasi akan membuat pemulihan ekonomi tidak akan terjadi secara instan. Namun jika vaksinasi berjalan sukses, diiringi dengan optimalisasi 3T dan 3M, pemerintah memiliki kans untuk menjadikan 2021 sebagai tahun kebangkitan ekonomi seperti yang kerap didengungkan. Target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen pada tahun ini pun tidak mustahil untuk dicapai.(red/pen)

Menkes Budi Gunadi Inginkan Rasio Penularan Covid-19 Bisa Ditekan Di bawah Satu

Menkes Budi Gunadi Inginkan Rasio Penularan Covid-19 Bisa Ditekan Di bawah Satu

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meinginkan laju penularan Covid-19 bisa ditekan menjadi rasio di bawah satu. Hal ini perlu didorong agar kasus konfirmasi positif yang dirawat di rumah sakit tidak semakin menjadi beban bagi fasilitas kesehatan.

Hal ini diungkapkan Budi Gunadi dalam kunjungan kerja dalam penanganan Covid-19 di Bantul, Yogyakarta, Senin, 1 Maret, 2021. Harapannya laju penularan bisa turun sampai bisa di bawah satu.

“Laju penularan harus bisa turun, saya pingin di bawah satu, satu orang nularin 0,8 atau 0,6, artinya tiga orang nulari dua, atau empat orang nulari tiga,” katanya.

“Jangan empat orang nulari empat, atau empat orang nulari 40 orang, itu bahaya. Dan tadi saya lihat tiga orang konfirmasi dilacak nulari tiga orang, itu masih satu banding satu, kalau bisa satu dibanding lebih kecil,” lanjut Budi.

Budi Gunadi Sadikin menginginkan strategi 3T, yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) digencarkan pemerintah daerah sebagai upaya mengurangi laju penularan wabah Covid-19.

Oleh karena itu, Budi mendorong upaya Pemkab Bantul dalam rangka Penguatan Puskesmas Bambanglipuro dalam Akselerasi Testing, Tracing, dan Treatment (3T) dengan dukungan keterpaduan tenaga kesehatan, TNI/Polri dan Pemberdayaan Masyarakat guna menurunkan laju penularan kasus Covid-19.

“Kalau ini bisa, kasus konfirmasi positif turun, pasti tekanan di rumah sakit turun, aturannya kalau 100 konfirmasi, 80 orang perlu dirawat di selter (tempat isolasi mandiri) saja, dan 20 orang harus masuk rumah sakit, itu kalau 100 kasus,” katanya.

Budi juga menambahkan, kalau misalnya 1.000 kasus maka rumah sakit harus menangani 200 orang dan begitu seterusnya. Karena menurutnya semakin banyak kasus konfirmasi maka akan menjadi beban dan masalah bagi rumah sakit tersebut.

“Karena itu saya bilang jangan di rumah sakit yang diberesin, itu salah strateginya, kasihan, banyak nakes meninggal gara-gara itu (pasien penuh), harusnya diberesi dari ‘intel’nya di surveilansnya, atau di hulunya, itu yang harus cepat, supaya dengan demikian laju penularan turun,” katanya.

Dalam percepatan tracing kasus positif Covid-19, menegaskan perlunya menggandeng aparat TNI/Polri di desa untuk menggencarkan upaya pelacakan terhadap kontak kasus konfirmasi positif Covid-19 guna percepatan penemuan kasus baru dan penanganannya.

Menkes meminta agar ada pelibatan Bhabinkamtibmas dan Babinsa, karena aparat TNI dan Polri tingkat desa itu yang mengetahui kondisi di daerah masing-masing wilayah.

“Untuk itu perlu disiplin teman-teman di Puskesmas, dan untuk tracing ada aturannya 30 per 100 ribu populasi, jadi kira-kira butuh 80 ribu se-Indonesia, bagaimana caranya?, paling cepat pakai Bhabinkamtimas dan Babinsa karena di desa-desa ada, minta tolong mereka,” pungkas Budi.(red/pen)