Beranda blog Halaman 4479

Nilai Tukar Petani Februari 2021 Mengalami Penurunan 0,15%

Penulis
Rudi Sukmana
-
Nilai Tukar Petani di Bulan Februari 2021 Mengalami Penurunan 0,15%

SuaraPemerintah.id – Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

NTP nasional Februari 2021 sebesar 103,10 atau turun 0,15 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,06 persen, lebih rendah dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,21 persen.

Secara nasional, NTP Januari–Februari 2021 sebesar 103,18 dengan nilai It sebesar 110,68 sedangkan Ib sebesar 107,27.

Pada Februari 2021, NTP Provinsi Papua Barat mengalami penurunan terbesar (1,20 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan tertinggi (2,02 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.

Pada Februari 2021 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,17 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada sepuluh kelompok pengeluaran.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Februari 2021 sebesar 103,72 atau turun 0,27 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Harga Gabah Kering Panen di Tingkat Petani turun 3,31 persen dan Harga Beras Premium di Penggilingan turun 0,08 persen.

Dari 1.477 transaksi penjualan gabah di 27 provinsi selama Februari 2021, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 58,90 persen; gabah kering giling (GKG) 20,85 persen; dan gabah luar kualitas 20,25 persen.

Selama Februari 2021,rata-rata harga GKP ditingkat petani Rp4.758,- per kg atau turun 3,31 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.863,- per kg atau turun 3,24 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.320,- per kg atau naik 0,03 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.431,- per kg atau turun 0,01 persen. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.340,- per kg atau turun 3,08 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.447,- per kg atau turun 2,95 persen.

Dibandingkan Februari 2020, rata-rata harga gabah pada Februari 2021 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 8,08 persen; 8,70 persen; dan 9,08 persen.

Di tingkat penggilingan, rata-rata harga pada Februari 2021 dibandingkan dengan Februari 2020 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 7,82 persen; 8,62 persen; dan 8,92 persen.

Selama Februari 2021, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan terhadap 1.210 observasi beras di penggilingan pada 882 perusahaan penggilingan di 31 provinsi.

Pada Februari 2021,rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.772,- per kg, turun sebesar 0,08 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.386,- per kg atau turun sebesar 0,20 persen, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp9.146,- per kg atau naik sebesar 1,21 persen.

Dibandingkan dengan Februari 2020, rata-rata harga beras di penggilingan pada Februari 2021 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing turun sebesar 3,06 persen; 4,65 persen; dan 3,95 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kunjungan Wisatawan Mancanegara Januari 2021 Mengalami Penurunan Capai 141,26 Ribu

Penulis
Rudi Sukmana
-
Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dibulan Januari 2021

SuaraPemerintah.id – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bulan Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 89,05 persen dibandingkan dengan bulan Januari 2020, yaitu dari 1,29 juta kunjungan menjadi 141,26 ribu kunjungan.

Jika dibandingkan dengan bulan Desember 2020, jumlah kunjungan wisman Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 13,90 persen.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia bulan Januari 2021 tercatat sebesar 30,35 persen atau turun 18,82 poin dibandingkan dengan TPK bulan Januari tahun 2020 yang mencapai 49,17 persen.

Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Desember 2020, TPK bulan Januari 2021 juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 10,44 poin.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama Januari 2021 mencapai 1,86 hari, atau terjadi penurunan sebesar 0,02 poin jika dibandingkan dengan rata-rata lama menginap di bulan Januari 2020.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemerintah Indonesia-Singapura Luncurkan Nongsa Digital Town: Jembatan Digital Antara Batam dan Singapura

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemerintah Indonesia-Singapura Luncurkan Nongsa Digital Town: Jembatan Digital Antara Batam dan Singapura

SuaraPemerintah.id – Menko Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto resmi meluncurkan Nongsa D-Town atau Nongsa Digital Town di Jakarta. Peluncuran ini dilakukan di Jakarta, 2 Mar 2021, yang dilakukan secara virtual. Nongsa D-Town merupakan buah dari kerja sama bilateral Indonesia-Singapura untuk mendorong perkembangan industri digital di Batam.

Hal ini dikatakan Airlangga saat peluncuran bahwa Nongsa D-Town ini menjadi batu loncatan untuk kerjasama Indonesia dan Singapura ke depan.

“Saya sangat berharap dengan dibukanya Nongsa D-Town menjadi tonggak penting bagi perkembangan industri digital di Batam dan menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Singapura di masa depan,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga peluncuran Nongsa D-Town ini dapat menjadi bukti kerja sama yang saling menguntungkan antara sektor publik dan swasta kedua negara. Perkembangan industri digital di Batam sejalan dengan strategi pembangunan tematik Batam dalam Masterplan Percepatan Pembangunan wilayah Batam-Bintan-Karimun-Tanjungpinang.

Untuk mencapai target pertumbuhan 5,8% pada 2020-2025, daerah BBKT membutuhkan investasi tahunan rata-rata Rp 75 triliun. Di antara kawasan lainnya, Batam akan memiliki peran yang signifikan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap total investasi yang masuk ke kawasan tersebut.

Batam memiliki keunggulan geo-strategis karena lokasinya yang dekat dengan Singapura. Batam diharapkan berfungsi sebagai jembatan digital untuk menghubungkan Singapura ke kota-kota lain yang sedang berkembang di Indonesia.

Pengembangan Batam sebagai jembatan digital juga telah dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo dalam Leaders Retreat tahun 2017.

“Salah satu sorotan kerja sama bilateral kita yang baru-baru ini disahkan oleh Menteri Chan dan Saya pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-10 tahun 2020 adalah perkembangan industri digital di Batam melalui pembentukan pusat data,” ucap Airlangga.

Airlangga menerangkan pentingnya teknologi digital di masa pandemi ini. Menurutnya, teknologi digital telah membantu pemerintah dan swasta dalam merampingkan proses bisnis yang rumit. Selain itu, teknologi digital juga membantu mempromosikan lingkungan kerja yang lebih praktis dan fleksibel selama pandemi.

“Pasca pandemi, saya melihat perlunya bisnis menjadi lebih adaptif terhadap transformasi teknologi, agar pekerja juga lebih paham secara digital,” pungkas Menko Airlangga. (red/pen)

Perkembangan Luas Panen & Produksi Padi di Indonesia Tahun 2020

Penulis
admin sp
-
Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia Tahun 2020

SuaraPemerintah.id – Pada 2020, luas panen padi sebesar 10,66 juta hektar dengan produksi sebesar 54,65 juta ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2020 mencapai 31,33 juta ton.

Luas panen padi pada 2020 sebesar 10,66 juta hektar, mengalami penurunan sebanyak 20,61 ribu hektar atau 0,19 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 10,68 juta hektar.

Produksi padi pada 2020 sebesar 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 45,17 ribu ton atau 0,08 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 54,60 juta ton GKG.

Jika dilihat menurut subround, terjadi peningkatan produksi padi pada subround Mei–Agustus dan September–Desember 2020, yaitu masing-masing sebesar 1,14 juta ton GKG atau 6,04 persen dan 2,68 juta ton GKG atau 22,54 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019. Penurunan hanya terjadi pada subround Januari–April 2020, yakni sebesar 3,78 juta ton GKG atau 15,91 persen dibandingkan subround Januari–April 2019.

Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 21,46 ribu ton atau 0,07 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

Potensi produksi padi pada subround Januari–April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 19,99 juta ton GKG.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Airlangga Sebut Ekonomi Indonesia Sudah On The Track, Pemerintah Yakin Pertumbuhan 2021 Berkisar 4,5-5,3%

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga Sebut Ekonomi Indonesia Sudah On The Track, Pemerintah Yakin Pertumbuhan 2021 Berkisar 4,5-5,3%

SuaraPemerintah.id – Pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2021.

Hal ini dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara MNC Group Investor Forum 2021, Selasa (2/3) yang digelar secara daring.

“Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus mengupayakan agar laju penyebaran virus bisa ditekan sehingga kesehatan dan perekonomian kita dapat pulih kembali,” jelas Airlangga.

Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih pada tahun 2021 di kisaran 4,5 s.d. 5,3 persen. Hal tersebut sejalan dengan pemulihan perekonomian global yang diperkirakan akan tumbuh di rentang 4,0 hingga 5,5 persen di tahun ini.

Airlangga menerangkan, perekonomian Indonesia yang didominasi oleh konsumsi domestik menunjukkan tren yang meningkat. Aktivitas manufaktur masih berada pada level ekspansif 50,9 pada Februari 2021, sementara indeks kepercayaan konsumen juga terus membaik.

Selain itu, permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus meningkat.

“Ini mencerminkan pulihnya tingkat kepercayaan publik. Di saat yang sama, realisasi investasi juga meningkat, mencerminkan persepsi positif investor,” tambah Airlangga.

Indikator lainnya juga menunjukkan perbaikan, seperti penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar Rupiah, kenaikan harga komoditas, dan surplus neraca perdagangan yang mencapai USD 21,74 miliar pada tahun 2020 atau tertinggi sejak tahun 2011.

“Berdasarkan perkembangan tersebut, pemulihan ekonomi Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mampu menurunkan angka kematian sembari mempertahankan kinerja ekonomi yang relatif baik,” tegas Airlangga.

Mendukung sinyal positif di atas, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan dana PC-PEN pada tahun 2021 sebesar Rp699,43 triliun dengan fokus pada intervensi kesehatan, program perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan program padat karya/prioritas lainnya.

Dalam hal reformasi struktural dan transformasi ekonomi, Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya sesuai dengan standar internasional terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan hak para pekerja.

Sementara untuk menggenjot belanja kelas menengah dan atas, Pemerintah memberikan insentif PPN Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor dan Insentif PPN untuk Perumahan. Proyek Strategis Nasional (PSN) pun akan tetap dilanjutkan di tengah Pandemi Covid-19, dengan total 201 proyek dan 10 program yang memiliki nilai investasi lebih dari 4,817 triliun rupiah.

“Pembangunan infrastruktur akan membantu pemerataan ekonomi di wilayah Indonesia sekaligus meningkatkan investasi,” sambung Airlangga.

Indonesia juga akan memanfaatkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang memberikan manfaat akses pasar yang lebih luas, akses Foreign Direct Investment (FDI), dan integrasi dalam rantai pasokan dunia.

Sementara mengenai penanganan pandemi, Pemerintah akan fokus pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Vaksinasi, 3T, dan Penegakan Protokol Kesehatan (3M).

“Pemerintah mengadakan program Vaksin Gotong Royong yang melibatkan pihak swasta untuk bertanggung jawab melakukan vaksinasi kepada karyawannya. Selain itu, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam negeri juga tengah mengembangkan Vaksin Merah Putih,” ungkap Airlangga.

Terakhir, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menyeimbangkan antara penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

“Keduanya menjadi prioritas. Kita akan menyeimbangkan antara penanggulangan pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi yang lebih dikenal dengan analogi pedal gas dan rem seperti yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi,” pungkas Airlangga. (idc/iqb) (red/pen)

 

Kemenhub Buka Pelabuhan Depapre, Hubungkan Papua dan Papua Barat

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenhub Buka Pelabuhan Depapre, Hubungkan Papua dan Papua Barat

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka beberapa pelabuhan di berbagai daerah. Salah satunya pembukaan pelabuhan Depapre di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua. Adanya pelabuhan ini sekaligus membuka rute baru tol laut dengan kode T-19 yang menjadi akses konektivitas di wilayah Papua dan Papua Barat.

Hal ini diutarakan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Antoni Arif Priyadi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa, 2 Mar 2021. Pembukaan pelabuhan peti kemas Depapre merupakan wujud semangat masyarakat Papua dan konsistensi pemerintah daerah dalam membuka peluang untuk memajukan daerahnya.

“KM Logistik Nusantara 2 untuk kedua kali sukses bersandar di Pelabuhan Depapre pada pada Minggu (21/2) lalu. Mereka menurunkan 6 kontainer beras dari Merauke,” katanya.

Antoni mengatakan KM Logistik Nusantara 2 mengangkut muatan balik sebanyak 11 kontainer untuk dikirim kembali ke Merauke. Salah satunya berisi air minum dalam kemasan RobongHolo dan 10 kontainer lainnya berisi batu ciping (batu split).

“Inilah salah satu wujud tujuan program Tol Laut. Mendapat kiriman produk yang dibutuhkan dan mengirimkan produk lokal ke luar daerah, hal ini menjadi capaian yang luar biasa bagi operasinya pelabuhan baru seperti Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura”, ujarnya.

Air kemasan RobongHolo diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jayapura. Sedangkan batu ciping diproduksi oleh perusahaan lokal Jayapura, PT Midhyan Putra Mandiri Papua.

Pengiriman batu ciping berbagai ukuran sebanyak 32.000 ton per trip dengan kapal tol laut Lognus 2. Pengiriman perdana 99 m kubik dengan menggunakan 10 kontainer. Dan tahap ke dua direncanakan 225 m kubik.

Antoni mengungkapkan, Merauke membutuhkan batu ciping dan pasir dengan permintaan cukup tinggi untuk membangun infrastruktur di daerah tersebut. Seperti membangun rumah, gedung, jembatan dan jalan.

Selama ini, kebutuhan bahan-bahan tersebut diperoleh dari luar pulau, salah satunya dari Palu, Sulawesi Tengah dengan harga cukup tinggi karena biaya logistik yang yang cukup besar.

“Namun dengan adanya Tol Laut kini mereka mendapat pasokan dari pulau Papua itu sendiri dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau karena biaya logistik lebih murah,” ungkapnya.

Maka dari itu adanya rute tol laut ini, dinilai sangat membantu para pengusaha dan pekerja lokal untuk memasarkan produknya secara lebih luas dan menguntungkan.

“Pengusaha dan pekerja berterima kasih dengan dibukanya Pelabuhan Depapre karena membuka keterisolasian wilayah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” pungkasnya.(red/pen)

 

Erick Thohir Rilis Permen PMN untuk Transparansi Perusahaan Negara

Penulis
Andik Irwanto
-
Erick Thohir Rilis Permen PMN untuk Transparansi Perusahaan Negara

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam waktu dekat akan merilis aturan baru terkait penyertaan modal negara (PMN). Aturan baru ini diperlukan dalam rangka menghindari tumpang tindih antara penugasan negara dengan kegiatan korporasi.

“Pekan ini, kami akan mengeluarkan Permen PMN agar tidak ada lagi penyertaan modal negara yang tidak transparan secara proses,” kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa, 02 Maret 2021.

Dalam aturan ini tidak ada lagi area abu-abu dalam proses bisnis. Alurnya yaitu PMN Penugasan harus ditandatangani oleh menteri yang memberi tugas, lalu disampaikan kepada Kementerian BUMN. Kemudian, Kementerian BUMN akan duduk bersama Kementerian Keuangan untuk menyepakati penugasan tersebut.

“Jadi tidak ada area abu-abu karena kami mengharapkan bussines process, bukan project base,” kata Erick Thohir.

Erick Thohir mengatakan, dirinya mengeluarkan aturan khusus terkait Penanaman Modal Negara (PMN) di perusahaan-perusahaan pelat merah memang perlu dilakukan dalam rangka transparansi pada perusahaan-perusahaan milik negara.

“Permen (peraturan menteri) yang akan kita keluarkan dalam waktu dekat ini yaitu Permen PMN, kita enggak mau lagi ada PMN-PMN yang tak transparan prosesnya,” ujar Erick.

Selanjutnya, aturan PMN yang juga akan diperbaiki ialah PMN Restrukturisasi karena selama ini banyak program yang dijalankan menjadi beban bagi perusahaan BUMN.

Sebab, saat ini banyak program-program yang dianggap memberatkan perusahaan pelat merah. “Makannya PMN restrukturisasi itu hanya dalam tingkat pembicaraan direksi dan Kementerian BUMN dan cukup dengan Kementerian Keuangan,” ucap dia.

Terakhir, Erick juga ingin membuat aturan soal aksi korporasi BUMN. Nantinya, aksi korporasi yang tak menggunakan dana PMN cukup dibicarakan di kalangan direksi dan Kementerian BUMN saja.

PMN Restrukturisasi ini lebih kepada tingkat pembicaraan antara direksi Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan saja, karena tidak perlu memakai dana pemerintah melainkan cukup dikelola direksi dan kementerian.

Sistem ini akan memudahkan seluruh kementerian, perusahaan BUMN, dan tim pemeriksa untuk bisa melihat strategi dari bisnis yang transparan dan baik. Sehingga tidak ada lagi lobi yang mengarah kepada kasus hukum.

“Kami ingin menghilangkan proses-proses yang tidak transparan, terutama antara penugasan dan korporasi,” kata Erick Thohir.

Diketahui, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp42,3 triliun pada tahun 2021. Anggaran ini disalurkan sebagai modal untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka penanganan Covid-19.(red/pen)

 

Berikan Pelayanan Terbaik Untuk Masyarakat, 38 Pemda Siap Bangun Mal Pelayanan Publik

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin gencar di berbagai kota dan kabupaten. Rencananya, sebanyak 38 kepala daerah atau Pemda akan melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

Penandatanganan tersebut dilakukan pada Selasa (01/03) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak 24 bupati dan 16 wali kota akan melakukan penandatanganan komitmen tersebut.

“Tujuan penandatanganan komitmen ini adalah wujud keseriusan kepala daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui MPP,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa di Jakarta, Senin (01/03).

Selain itu, sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman, Kementerian PANRB juga menyelenggarakan knowledge sharing dengan narasumber yang berkompeten.

Dalam knowledge sharing itu akan disampaikan tentang tantangan perekonomian global dan daya saing investasi Indonesia, serta best practice penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Saat ini telah diresmikan 35 Mal Pelayanan Publik di Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki.

Pembentukan Mal Pelayanan Publik tentu memerlukan komitmen yang kuat dari kepala daerah sebagai kunci utama keberhasilan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara berkelanjutan.

“Oleh karena itu Kementerian PANRB memfasilitasi bagaimana komitmen kepala daerah agar lebih fokus untuk menyelenggarakan MPP, dengan langkah awal berupa penandatanganan komitmen pembangunan MPP,” ujar Diah.

Mulanya terdapat 40 pemda yang berkomitmen membangun Mal Pelayanan Publik. Namun dua daerah tidak hadir untuk menandatangani komitmen karena belum ditetapkannya kepala daerah pasca-Pilkada.

 

Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Dana, Pemerintah Fokuskan 3 Strategi Percepatan Integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah

Penulis
admin sp
-
Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Dana, Pemerintah Fokuskan 3 Strategi Percepatan Integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah

SuaraPemerintah.id – Pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan dari dampak pandemi Covid-19 masih menjadi fokus pembangunan pada 2021. Salah satu upaya strategis untuk pemulihan tersebut adalah melalui dana bantuan pemerintah untuk masyarakat terdampak pandemi yang disalurkan melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Namun, pada pelaksanaannya, pengelolaan dana bantuan pemerintah tidak beroperasi secara optimal karena data yang digunakan sebagai acuan saling tumpang tindih dan berdampak pada kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sehingga memerlukan penambahan sumber daya manusia serta waktu untuk melakukan pembenahan data secara manual.

Untuk mengurai masalah tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Satu Data Indonesia bersama Kementerian Keuangan menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 2021: Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi pada Senin (1/3) secara daring.

Kegiatan ini selaras dengan fokus utama Peta Rencana Satu Data Indonesia 2021 yakni menyelenggarakan Satu Data Indonesia secara kolaboratif, terintegrasi, dan menyeluruh dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tujuan menciptakan Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah terintegrasi sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang sejalan dengan Kebijakan Satu Data Indonesia.

Selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi menyebutkan setidaknya terdapat empat tantangan utama integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah.

“Pertama, data kurang mutakhir dan lengkap karena absennya standardisasi data. Kedua, data penerima bantuan yang masih tumpang tindih mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Selain itu, mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik bisa menghasilkan data yang terduplikasi. Tantangan terakhir, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk komputasi dan analisa data sehingga masih ditemukan data yang tidak padan,” ungkapnya.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menegaskan pentingnya integrasi data bantuan sosial tersebut untuk menanggulangi kemiskinan.

Pemerintah akan fokus pada tiga strategi upaya percepatan integrasi tersebut.

Pertama, identifikasi data Program Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial.

Kedua, penyusunan daftar data untuk kebutuhan mendesak kaitannya dengan Data Dana Bantuan Pemerintah yang akan dibahas melalui Forum SDI.

Ketiga, penetapan hasil identifikasi data dan penyusunan daftar data melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

“Manakala pemerintah membuat suatu bantuan sosial atau mengadaptasi kebijakannya, setidaknya ada tiga faktor yang digunakan yaitu siapa targetnya, sasarannya, berapa besarnya, manfaatnya, dan seberapa besar bansos tersebut bisa mengompensasi risiko yang diakibatkan, misalnya terjadi kenaikan harga, nah itu biasanya menentukan besarnya beberapa perhitungan yang dilakukan dan berapa lama,” ujarnya.

Forum Satu Data Indonesia tersebut juga memastikan kesepakatan berita acara yang dipimpin Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto selaku Ketua Kelompok Kerja Forum SDI bidang Keuangan Negara yang memuat tiga poin kesepakatan.

Pertama, kesepakatan terkait perlunya membangun sistem informasi dana bantuan pemerintah terintegrasi dengan tanpa mengurangi kewenangan masing-masing kementerian/lembaga.

Kedua, penggunaan identitas tunggal yaitu Nomor Induk Kependudukan sebagai data induk referensi dalam sistem bantuan pemerintah terintegrasi.

Ketiga, akan dibentuk tim kecil (task force) untuk memformulasikan hal-hal teknis terkait penyusunan integrasi sistem informasi dana bantuan pemerintah. Berita acara yang disepakati tersebut akan digunakan sebagai dasar penyelenggaraan  sistem informasi data dana bantuan pemerintah terintegrasi oleh penyelenggara Satu Data Indonesia.

Luncurkan Silap CSR, Bukti Keseriusan Pemprov Jateng Entaskan Kemiskinan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah meluncurkan Silap CSR, yakni aplikasi Sistem Pelaporan Corporate Social Responsibility. Aplikasi tersebut bukti keseriusan Pemprov Jateng untuk mengentaskan kemiskinan.

Aplikasi berbasis web itu akan memudahkan Pemprov Jateng dalam memantau rencana kegiatan maupun pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, BUMN maupun BUMD.

“Iya kita resmikan, mudah-mudahan Silap CSR bisa terkonsolidasi dengan baik,” ujar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, usai peluncuran dan apat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2020 dan Koordinasi Rencana Pelaksanaan Desa Dampingan Tahun 2021.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan di Jateng sudah dilakukan melalui sejumlah program, salah satunya adalah Desa Dampingan, Satu OPD Satu Desa. Untuk saat ini sudah dilakukan evaluasi terhadap prgram tersebut.

“Ini Pak Wagub sudah melakukan evaluasi untuk tiap OPD yang mendampingi desa miskin. Rasa-rasanya hasilnya ada, tapi belum menggembirakan, karena ada Covid-19. Jadi ke depan, gerakannya perlu dilebarkan,” tambahnya.

Gubernur minta OPD untuk bisa menjembatani kerja sama pihak lain, seperti BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan untuk turut membantu dalam penanganan kemiskinan.

“Dinsos menyiapkan data paling valid, komunikasi dengan mensos kalau perlu sampai wapres, dan prioritaskan mereka (desa) yang berada di paling bawah,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen menuturkan bahwa evaluasi kali ini sebenarnya untuk merusmuskan lebih dalam terkait program pendampingan desa oleh OPD. Sejak tahun lalu, Covid-19 menjadi kendala utama.

“Sebenarnya sudah ada penurunan, tapi karena pandemi Covid-19, ada kenaikan dari 750 desa menjadi 764, karena kondisinya seperti ini. Kita benar-benar assesment lagi,” tegas dia.

Pihaknya berkomitmen akan menggenjot untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng. Selain pendampingan Satu OPD satu Desa, juga melalui Silap CSR yang telah dilaunching.

“Aplikasi ini untuk memudahkan kita mengarahkan CSR dalam membantu penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Bukan mengambil, tapi mengarahkan ada berapa nominal dan akan diarahkan ke bidang apa,” jelasnya.

Yasin juga menjelaskan bahwa prgram yang dijalankannya bukan hanya dilakukan untuk fisik, melainkan pemberdayaan.

Bukan hanya bantuan RTLH, jambanisasi tapi juga pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan,” tandasnya.

1...4,4784,4794,480...4,869Halaman 4,479 dari 4,869