Beranda blog Halaman 4478

7.525 UMKM Tangerang Terima Bantuan Modal Pemulihan Ekonomi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Tangerang Banten telah memberikan bantuan modal usaha kepada sebanyak 7.525 kelompok UMKM dan pedagang kaki lima (PKL) melalui sejumlah program dalam rangka pemulihan ekonomi dan pembangunan kemandirian masyarakat.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM dan PKL dilakukan melalui program Tangerang BISA dan Tangerang Emas yang bekerjasama dengan Bank BJB.

“Harapan kami, bantuan yang disalurkan dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya di masa pandemi dan kembali bangkit setelah banyak yang alami penurunan pendapatan,” katanya di Tangerang, Selasa (2/3).

Kemudian untuk membantu penjualan produk UMKM, Pemkot Tangerang telah bekerjasama dengan Tokopedia melalui program Rangku dan Gojek Indonesia guna mempermudah dalam pendistribusian produk dari penjual ke pembeli.

“Modal kita berikan dan usaha juga dibantu melalui promosi,” katanya.

Wakil Wali Kota Sachrudin menambahkan program pemulihan ekonomi lainnya yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang adalah bekerjasama dengan 157 perusahaan dengan menyediakan 13.194 lowongan kerja selama kurun tahun 2020 melalui Job Fair Virtual.

Saat ini, program tersebut terus dilanjutkan yang diselenggarakan setiap bulan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk membantu warga dalam mendapatkan informasi lowongan kerja.

Pemkot Tangerang juga mengoptimalkan kantor kelurahan menjadi Balai Latihan Kerja dengan menyediakan berbagai pelatihan keterampilan.

“Sepanjang tahun 2020, ada 11.380 peserta yang ikut pelatihan di BLK Kelurahan,” ujarnya.

Untuk mendorong partisipasi masyarakat selama pandemi, Pemkot menggandeng 44 Kelompok Wanita Tani dengan membagikan 484.118 bibit tanaman produktif untuk melakukan bertani di pemukiman.

Pemkot juga membentuk Ecofarm sebagai pusat ketahanan pangan dan agrowisata yang mengintegrasikan semua kebutuhan masyarakat dalam sektor pertanian.

“Kampung tematik yang sudah ada, kita optimalkan dalam mencegah terjadinya penyebaran dan mendorong aktifitas masyarakat,” katanya.

Dalam waktu yang bersamaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengajak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) untuk kembali bangkit dalam Pemulihan Ekonomi di Tangsel.

Hal ini ditegaskan Ketua PEN Tangsel Tedy Meiyadi di Restoran Sawangan, Rawa Buntu, Serpong, Tangsel, Senin (1/3).

Menurut Tedy pelonggaran dalam kebangkitan pemulihan ekonomi di Tangsel harus segera berjalan terlebih saat zonasi mulai bergeser, dari zona merah ke orange, menurutnya dalam pemulihan ekonomi ini peran media sangat penting terutama dalam membangkitan ekonomi di Tangsel.

“Ekonomi harus bangkit jangan banyak larangan-larangan yang penting Prokes tetap jalan, dan buat saya peran media sangatlah penting dalam hal ini, karena media merupakan bagian dari pilar pembangunan,  dan pertumbuhan ekonomi terutama saat pemulihan ekonomi mulai bergerak, dari zona merah menuju orange dan kuning,” jelasnya.

Gandeng Perusahaan Swasta, BBKB Akan Produksi Batik Antibakteri Secara Massal

Penulis
Andik Irwanto
-
Gandeng Swasta BBKB Akan Produksi Batik Antibakteri Secara Massal

SuaraPemerintah.id – Pandemi Covid-19 tidak membuat desainer busana batik menghentikan inovasinya. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) akan memproduksi batik antibakteri secara massal.

Target produksi kain batik antibakteri ini dapat dilakukan secara massal pada 2021 dengan menggandeng perusahaan swasta.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Titik Purwati Widowati di Yogyakarta, Selasa, 02 Maret 2021. Pihaknya akan menggandeng pihak swasta untuk prodkusi massalnya.

“Kami kan tidak boleh produksi sendiri. Jadi nanti yang memproduksi ya sepenuhnya perusahaan swasta,” katanya.

Menurut Titik, saat ini kain batik antibakteri itu masih dikembangkan dalam skala laboratorium. Dengan demikian, harganya masih terlalu mahal apabila dijual di pasaran. Oleh karena itu pihaknya perlu kerja sama agar bisa memproduksi antibakteri untuk batik ini secara lebih banyak.

“Dalam skala laboratorium harga jualnya masih tinggi. Maka kami membutuhkan orang yang bisa memproduksi antibakteri untuk batik ini secara lebih banyak,” kata dia.

Menurut Titik batik antibakteri ini merupakan salah satu wujud diversifikasi produk batik seperti yang didorong Kementerina Perindustrian.nIa meyakini prospek penjualan batik antibakteri itu sangat bagus di saat persoalan kesehatan tubuh menjadi prioritas di masa pandemi. Malah ia berharap akan ada batik antivirus juga ke depannya.

“Sekarang masih antibakteri, siapa tahu ke depan bisa membuat yang antivirus,” kata Titik.

Titik menjelaskan secara fisik kain batik antibakteri yang telah dipatenkan tersebut tidak ada bedanya dengan kain batik biasa. Melalui teknologi yang dimiliki Balai Besar Kerajinan dan Batik, antibakteri dimasukkan melalui pori-pori kain.

Antibakterinya, kata dia, telah diuji di sepuluh perusahaan batik yang tergabung dalam Asosiasi Pengrajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI).

“Bakteri kan ada yang baik ada yang buruk. kami berharap dengan adanya busana antibakteri maka bakteri yang kurang sehat bisa dicegah masuk,” kata dia.

Dengan cara seperti itu, ia berharap tetap mampu menghadirkan batik dengan material berkualitas dengan desain yang nyaman. Nyaman untuk digunakan sebagai baju harian di rumah, namun tetap cantik dikenakan untuk bepergian. Dan aman dari sisi kesehatan. (red/pen)

Ketua DPD AA LaNyalla Minta Kepala Daerah Lakukan Terobosan Inovatif & Gebrakan

Penulis
Andik Irwanto
-
Ketua DPD AA LaNyalla Minta Kepala Daerah Lakukan Terobosan Inovatif & Gebrakan

SuaraPemerintah.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para kepala daerah untuk melakukan inovasi terkait ekonomi masa pandemi ini. Terutama untuk kepala daerah yang baru dilantik agar menghadirkan kebijakan yang inovatif di sektor ekonomi agar proses pemulihan lebih cepat.

“Pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian terganggu. Kondisi ini tidak bisa ditangani dengan cara biasa, butuh cara-cara luar biasa agar perekonomian bisa segera dipulihkan. Juga dibutuhkan SDM berkualitas,” kata LaNyalla, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 02 Maret 2021.

Dengan alasan itu, ia mendorong para kepala daerah untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam membuat terobosan kebijakan ekonomi di tengah situasi keterbatasan APBD. Menurutnya belum banyak kepala daerah yang punya terobosan dalam menghadapi pandemi.

“Masih sedikit kepala daerah yang melakukan terobosan-terobosan inovatif. Padahal, dalam situasi seperti ini, kita butuh gebrakan. Inilah tantangan yang harus dihadapi,” jelasnya.

Senator asal Jawa Timur itu menilai pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat, diharapkan bisa membawa sesuatu yang baru, khususnya mengenai kebijakan dan strategi. Kepala daerah yang tahu kondisi daerahnya dengan terobosan kebijakan yang tidak biasa.

“Terobosan dibutuhkan karena kepala daerah yang mengetahui keadaan riil daerahnya. Dan tentunya ini harus didukung dengan kebijakan yang luar biasa,” ungkapnya.

LaNyalla pun mengajak para kepala daerah untuk mengembangkan SDM daerah menjadi lebih berkualitas dan kompetitif. Menurutnya SDM yang unggul akan membuat sektor lain akan ikut berkembang.

“Harus diingat, keunggulan SDM akan menjadi tolok ukur suatu daerah. SDM yang unggul secara otomatis akan mendorong sektor lainnya untuk juga berkembang,” katanya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan langkah yang dapat diambil dimulai dari kebijakan pendidikan. Sektor pendidikan sebagai sektor vital yang mampu menciptakan SDM yang berkualitas. Harapannya untuk kepala daerah menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas pembentukan SDM yang baik.

“Kenapa pendidikan? Karena sektor yang satu ini sangat vital dalam menciptakan kualitas SDM. Kepala daerah diharapkan memprioritaskan sektor pendidikan untuk mendapatkan SDM terbaik,” ujarnya. (red/pen)

BUMD Babel Ajak Eksportir Lada Konsolidasi Tingkatkan Ekspor

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Babel, Prof. Saparudin menggelar pertemuan dengan para eksportir lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Tujuan pertemuan itu agar pemprov maupun para eksportir lada bisa menyamakan persepsi dan saling konsolidasi mengenai data ekspor dan pengiriman antar pulau atas komoditi lada Muntok White Pepper.

Seberapa penting pertemuan tersebut? BUMD mensinyalir ekspor lada tidak melalui Kantor Pemasaran Bersama (KPB) dan tanpa menggunakan IG (Indikasi Geografis) lada Babel.

“Karena itu, BUMD Bangka Belitung lakukan rapat konsolidasi dan sinkronisasi data perdagangan lada Muntok White Pepper, ekspor dan antar pulau,” ujar Dirut BUMD Babel, Saparudin.

Pertemuan yang digelar di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur itu, juga dihadiri stake holder lain seperti Balai Karantina dan KSOP Pangkal Balam. Dalam pertemuan tersebut, Saparudin atau akrab disapa Prof. Udin mengatakan, BUMD lagi-lagi menekankan kepada para eksportir bahwa mereka diminta untuk mendukung penuh program Gubernur Babel tentang ekspor komoditi lada agar dilakukan langsung dari Babel dan menghindari pengiriman antar pulau.

“Karena kalau tidak kita kirim dari sini (Babel) maka output data ekspor komoditi asal Babel, rendah. Jika ekspor dari tempat lain, orang lain yang dapat untungnya, kita malah kecil, padahal komoditinya dari kita. Ini yang kita harapkan bisa disamakan persepsinya dengan para eksportir,” kata Dirut BUMD.

Nah, untuk mendorong hal itu, Udin mengatakan, Gubernur Babel juga sudah menjalankan program pembenahan di Pelabuhan Pangkalbalam, termasuk, di dalamnya adalah rencana mendatangkan kapal kontainer lebih rutin dari jadwal yang sudah berjalan saat ini.

Pembenahan telah dimulai dari instruksi Gubernur Erzaldi tentang operasionalisasi 24 jam Pelabuhan Pangkalbalam yang juga sudah dilayangkan kepada PT Pelindo II Pangkalbalam dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Babel.

“Kita mengharapkan para eksportir tidak mengirimkan lada melalui daerah lain, tetapi langsung dari Babel,” ujarnya.

Prof. Udin menuturkan, banyaknya komoditi lada yang keluar dari Babel tanpa melalui IG dan KBM membuat data ekspor Babel tidak sinkron dengan jumlah komoditi yang keluar.

Konsolidasi kemarin perlu dilakukan dengan melihat data dari eksportir pada 2020. Eksportir masih kerap melakukan ekspor dari Prosedur Operasional Baku (POB) daerah lain seperti Lampung, Jakarta, dan daerah lainnya.

Sedangkan, data ekspor komoditi Babel yang langsung dilakukan dari POB Babel sangat penting untuk menambah alokasi dana pusat untuk pengembangan daerah.

“Selama ini, ekspor Babel selalu terdata kecil, sedangkan faktanya komoditi yang keluar dari Babel cukup besar, seperti udang, yang dikirim antar pulau kemudian ekspornya dilakukan dari POB Lampung. Data BPS pun menunjukkan ekspor Babel kecil, padahal kita miliki produksi sawit, karet, dan lainnya yang cukup tinggi,” katanya.

Selain itu, dikhawatirkan jika produk seperti lada harus singgah di daerah lain memungkinkan terjadi pencampuran lada. Padahal saat ini produk pangan internasional sudah harus ada ‘ketelusuran’ produknya.

Maksudnya, konsumen internasional kini tak mau lagi mengkonsumsi sesuatu tanpa tahu bibit, bebet dan bobot barang yang mereka gunakan. “Ketelusuran ini juga sedang dipersiapkan agar lada Babel dikenal baik oleh dunia,” ujarnya.

Resmi Dicabut Ini Alasan Jokowi Cabut Perpres 10/2021 Perihal Investasi Miras

Penulis
Andik Irwanto
-
Resmi Dicabut Ini Alasan Jokowi Resmi Cabut Perpres 10/2021 Perihal Investasi Miras

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres itu mengatur penanaman modal minuman keras (miras) mengandung alkohol di sejumlah provinsi.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Maret 2021.

Selain itu jokowi juga menyampaikan alasan dirinya resmi mencabut aturan investasi minuman keras ( miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pencabutan perpres ini sudah melalui diskusi panjang antara pemerintah dan organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Jokowi juga mendapat masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Jokowi, dirinya telah menerima masukan dari berbagai pihak.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas-ormas lain, serta tokoh agama lainnya,” ujar Jokowi dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021). Selain itu, Jokowi juga mengaku mendapat masukan dari provinsi dan daerah.

Dengan demikian, kepala negara merasa mantap untuk mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru untuk minuman keras (miras).

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tegas Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, ada kebijakan baru yang dilakukan pemerintah lewat Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di dalamnya, tertuang aturan yang membolehkan industri miras atau investasi miras di empat provinsi secara terbuka, yakni Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara,.

Jokowi sejatinya baru saja menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Aturan itu menegaskan penanaman modal industri minuman beralkohol bisa dibuka di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.

“Ini memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” bunyi keterangan di laman Sekretariat Kabinet, Minggu, 28 Februari 2021.

Penanaman modal di luar provinsi itu dapat ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, hal itu mesti berdasarkan usulan gubernur.  Persyaratan serupa juga berlaku untuk industri minuman mengandung alkohol berupa anggur dan malt. Sementara itu, perdagangan eceran serta kaki lima minuman keras atau alkohol harus melalui jaringan distribusi dan tempat khusus.

Pakar Bidang Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM Hempri Suyatna menilai langkah Jokowi untuk mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sudahlah tepat, mengingat kebijakan investasi miras justru akan mendorong produksi miras kian tidak terkendali dan konsumsi miras semakin masif di masyarakat.

“Saya kira pengusaha akan membuka pola pikir agar mereka memperoleh keuntungan sehingga akan mendorong investasi miras lebih luas dan masif, sehingga konsumsi miras di kalangan masyarakat semakin meningkat,” katanya.

“Justru dampak negatif lebih kuat daripada positifnya meskipun itu hanya diberlakukan di empat provinsi saja,” kata Hempri, dilansir dari laman resmi ugm.ac.id.(red/ami)

Sebagai Destinasi Super Prioritas Kemenparekraf Lanjutkan Program Aksilarasi Labuan Bajo

Penulis
Andik Irwanto
-
Sebagai Destinasi Super Prioritas Kemenparekraf Lanjutkan Program Aksilarasi Labuan Bajo

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melanjutkan kembali program aksi selaras sinergi (aksilarasi) dalam rangka mendukung kawasan itu sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Program ini bertema Digital Hidupkan Kembali Musik di Labuan Bajo sebagai program inovasi budaya bermusik.

Hal ini sesuai dengan harapan Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina yang mengatakan bahwa program aksilarasi sub-sektor musik ini adalah bentuk inovasi dari produk budaya bermusik yang sudah dimiliki oleh destinasi Labuan Bajo-Flores.

“Harapannya, program ini akan menghasilkan produk musik berkelas yang pada akhirnya orang mengenal Labuan Bajo bukan cuma komodo dan destinasi wisatanya, namun atraksi budaya seperti musik yang ditampilkan juga tentunya memesona,” ungkapnya.

Program aksilarasi merupakan salah satu komitmen Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan dan penciptaan produk kreatif di destinasi super prioritas. Tujuannya yaitu agar masyarakat setempat mampu menciptakan produk kreatif unggulan di subsektor seni musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan.

Program ini didukung penuh oleh BOPLBF yang mana melibatkan sinergi lintas sektoral yang bertujuan untuk menjaring dan mengembangkan potensi kreatif lokal. Terdapat 5 sub sektor dalam kegiatan aksilarasi yaitu musik, penerbitan, teater, tari, dan seni rupa.

“Kita akan manjakan wisatawan yang datang, mulai dari indra penglihatan sampai indra pendengarannya dengan musik kreatif kita yang tentunya berkelas. Sehingga citra Flores sebagai ‘The Singing Society’ akan semakin terasa sejak pertama kali wisatawan menginjakkan kaki di tempat ini,” paparnya.

Shana menambahkan program pengembangan SDM ini pertama kali diselenggarakan pada November 2020 tahun lalu. Setelah dievaluasi dan dianggap cukup sukses, Aksilarasi kemudian disiapkan untuk kembali diselenggarakan pada tahun 2021 tentunya dengan agenda yang lebih menarik lagi.

Ada banyak karya kreatif luar biasa yang lahir dari program tahun sebelumnya. Flores Human Orchestra (FHO) dari sub sektor musik misalnya menelurkan harmoni nada baru yang sangat merdu dan enak didengar.

Sementara pada sub sektor yang lain seperti seni tari, Animal Pop Komodo merupakan produk kreatif seni gerak yang didesain bergaya modern. Penampilan mereka beberapa waktu lalu memukau Menparekraf Sandiaga Uno ketika berkunjung ke Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo.

Selain sebagai upaya pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat, metode pendampingan menurut Shana juga sangat cocok. Langkah ini menjadi salah satu upaya serius pemerintah dalam mengembangkan destinasi super prioritas Labuan Bajo menuju destinasi super premium berkelanjutan melalui penguatan sumber daya manusia. (red/pen)

KKP Kembangkan Teknologi Fotobioreaktor untuk Produksi Massal Mikroalga

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemanfaatan teknologi fotobioreaktor dapat meningkatkan produktivitas mikroalga karena kulturnya dapat dikontrol secara optimal. Dengan teknologi ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee mampu memproduksi 3 juta sel per hari untuk mikroalga jenis Skeletonema dan 100 juta sel per hari untuk mikroalga jenis Nannochloropsis.

Fotobioreaktor merupakan reaktor tembus pandang yang dilengkapi dengan instalasi suplai media dan emisi gas yang dapat digunakan untuk mengkultur mikroalga. Bioreaktor ini memungkinkan cahaya masuk, sehingga organisme mikroskopis berklorofil seperti mikroalga dapat memanfaatkan sumber cahaya tersebut untuk melakukan fotosintesis.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto sangat mengaspresiasi pengembangan teknologi fotobioreaktor untuk kultur mikroalga ini. “Siapa yang tidak kenal mikroalga. Di industri perikanan budidaya, mikroalga menjadi sumber pakan yang biasanya digunakan untuk pakan larva ikan dan udang, zooplankton dan ikan herbivora”, terang Slamet di Jakarta, Selasa (2/3).

Aplikasi teknologi fotobioreaktor pada kultur mikroalga yang dikembangkan BPBAP Ujung Batee memanfaatkan wadah transparan berbahan akrilik sehingga rasio luas permukaan dan volum yang menerima cahaya lebih tinggi.

Peningkatan produksi perikanan budidaya akan memicu kebutuhan pakan dari level pembenihan hingga pembesaran. “Pakan alami seperti halnya mikroalga ini sangat esensial dan diperlukan untuk menghasilkan benih ikan ataupun udang yang berkualitas. Mikroalga menjadi sumber penyedia nutrisi, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral serta zat nutrisi lainnya”, sambungnya.

“Seperti yang kita ketahui, kebutuhan benih berkualitas yang meningkat seiring dengan peningkatan produksi berdampak langsung kepada kebutuhan akan pakan alami. Saya harap teknologi seperti ini akan terus berkembang, sehingga mampu mengatasi masalah impor pakan alami di Indonesia. Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui inovasi teknologinya agar bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara”, lanjut Slamet.

Saat dimintai keterangannya secara terpisah, Kepala BPBAP Ujung Batee, Tahang mengatakan bahwa pengembangan teknologi fotobioreaktor untuk kultur mikroalga ini baru dilakukan pada dua jenis mikroalga saja yaitu Nannochloropsis dan Skeletonema.

Sebagai informasi, Skeletonema dicirikan sebagai mikroalga berbentuk silinder dengan warna coklat keemasan, sedangkan Nannocholopsis umumnya berbentuk bulat dan berwarna hijau.

“Skeletonema untuk kebutuhan pakan benur udang windu dan vaname, sedangkan Nannochloropsis untuk kebutuhan pakan benih kakap putih. Ini telah membantu meningkatkan produktivitas benih yang dihasilkan. Karena pengembangan teknologi kultur ini, banyak pembudidaya yang berminat dan datang untuk belajar langsung ke BPBAP Ujung Batee”, terang Tahang.

Selain Skeletonema dan Nannocholopsis, beberapa jenis mikroalga lain yang umum digunakan dalam kegiatan budidaya diantaranya Dunaliella, Chlorella, Chaetoceros, Spirulina dan Thalasiossira.

Inflasi Februari 2021 Sebesar 0.10%, Inflasi Tertinggi Terjadi di Mamuju Sebesar 1,12%

Penulis
Rudi Sukmana
-
Inflasi Februari 2021 Sebesar 0,01%. Inflasi Tertinggi Terjadi di Mamuju Sebesar 1,12%

SuaraPemerintah.id – Pada Februari 2021 terjadi inflasi sebesar 0,10 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,06. Dari 90 kota IHK, 56 kota mengalami inflasi dan 34 kota mengalami deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 1,12 persen dengan IHK sebesar 106,72 dan terendah terjadi di Tasikmalaya dan Sumenep masing-masing sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing sebesar 103,88 dan 105,52.

Sementara deflasi tertinggi terjadi di Gunungsitoli sebesar 1,55 persen dengan IHK sebesar 107,33 dan terendah terjadi di Malang dan Tarakan masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 104,08 dan 104,27.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen; kelompok transportasi sebesar 0,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,06 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,28 persen.

Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14 persen. Sementara kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Februari) 2021 sebesar 0,36 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,38 persen.

Komponen inti pada Februari mengalami inflasi sebesar 0,11 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari– Februari) 2021 sebesar 0,25 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,53 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tekan Angka Stunting, Menko PKM Muhadjir Resmikan Gedung Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Bantaeng

Penulis
Andik Irwanto
-
Tekan Angka Stunting, Menko PKM Muhadjir Resmikan Gedung Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Bantaeng

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meresmikan pengoperasian gedung Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu Bantaeng. Gedung ini bisa menjadi pendorong dan sebagai pelopor penurunan stunting di Tanah Air.

Hal ini dikatakan oleh Muhadjir saat peresmian gedung Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa, 02 Maret 2021.

“Bantaeng harus jadi pelopor untuk menurunkan angka stunting dengan kerja sama kuat pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Hal ini juga sesuai target dan harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan target penurunan stunting 14 persen hingga periode terakhir 2024.

“Kami apresiasi angka stunting rendah 21 persen, melebihi pusat 27,6 persen,” kata Muhadjir.

Muhadjir Effendy dalam kesempatan tersebut juga menyatakan kekagumannya dengan hadirnya gedung ini. Ia menyarankan agar gedung itu diberikan nama Pusat Pelayanan Gizi Terpadu.

Sementara itu Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi hadirnya pusat penanggulangan gizi tersebut. Ia pun mengaku perlunya intervensi bersama untuk penurunan stunting. Seperti melalui program Gammarana atau (Gerakan Masyarakat Memberantas Stunting).

Ditambah bantuan anggaran provinsi, dilakukan pilot project di dua daerah yang tinggi angka stunting, yakni Bone dan Enrekang.

“Alhamdulillah, sekarang Bone sudah urutan ke 12 angka stunting. Kami menurunkan 85 promotor pendampingan di 51 Desa. Penanganannya ini butuh sinergitas bersama,” jelasnya.

Selain itu, dibutuhkan pula edukasi bagi masyarakat terkait pentingnya memahami 1.000 hari kehidupan anak, pemenuhan gizi bagi anak, bahkan tentang 75 hari sebelum menikah.

“Investasi terbaik adalah SDM. Infrastruktur bisa diukur, ada batasnya 35 tahun sudah hancur. Tetapi dengan membangun manusia, akan bisa menciptakan hal lain. Generasi adalah investasi yang terbaik,” paparnya.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, mendukung perkataan Andi Sudirman, bahwa investasi manusia jauh lebih baik.

“Kami minta arahan Bapak Menteri dan dukungan Bapak Plt Gubernur untuk memberikan edukasi ke masyarakat. BKKBN akan kerja keras untuk reformasi kelayakan kesehatan,” katanya.

Di gedung berlantai dua itu, mereka mengunjungi beberapa ruang fasilitas di Pusat Penanggulangan Gizi Terpadu. Salah satunya di ruang Poli Anak dan Kebidanan. (red/pen)

Februari 2021, Indeks Harga Perdagangan Besar Naik 0,18%

Penulis
Rudi Sukmana
-

SuaraPemerintah.id – Pada Februari 2021, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional naik sebesar 0,18 persen terhadap Januari 2021. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,26 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Februari 2021 antara lain cabai rawit, getah karet, ikan tongkol, tepung terigu, besi beton, pipa pvc, besi plat, dan rangka atap baja.

Perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar di tahun kalender 2021 adalah sebesar 0,75 persen dan perubahan IHPB tahun ke tahun sebesar 2,04 persen.

IHPB Bahan Bangunan/Konstruksi pada Februari 2021 naik sebesar 0,68 persen terhadap bulan sebelumnya, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas besi konstruksi bangunan, rangka atap baja, gipsum, besi beton, dan pipa pvc.

Sumber: Badan Pusat Statistik

1...4,4774,4784,479...4,869Halaman 4,478 dari 4,869