Beranda blog Halaman 4477

Menteri KKP Trenggono Akan Fokuskan Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri KKP Trenggono Akan Fokuskan Ekspor Komoditas Unggulan Indonesia

SuaraPemerintah.id –  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus kepada pengembangan sejumlah komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Produk komoditas yang menjadi unggulan Indonesia seperti udang dan lobster.

Hal ini diungkapkan Trenggono dalam siaran pers, Rabu, 03 Maret 2021, yang mengatakan Indonesia punya komoditas bernilai ekonomis tinggi yaitu udang, lobster ataupun rumput laut.

“KKP fokus pada produk ekspor komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut,” katanya.

Adapun menurut Trenggono, komoditas udang dipilih menjadi prioritas berdasarkan data ekspor 2020. Volume ekspor udang Indonesia mencapai 239.227 ton dengan nilai 2,04 miliar dolar AS.

Maka untuk meningkatkan produksi dan ekspor udang, pihaknya akan memfasilitasi pengembangan shrimp estate yakni sistem budidaya dengan skala intensif, dengan target produksi berkisar 40 ton per hektare per tahun.

Sementara untuk komoditas lain seperti lobster dengan volume ekspor 2020 mencapai 2.022 ton dengan nilai 75,25 juta dolar AS.

“Lobster dikembangkan melalui korporasi budi daya yang diharapkan dampaknya dapat menyentuh masyarakat, salah satu strategi yang dilaksanakan adalah membuat suatu model kawasan budidaya lobster,” katanya.

Selanjutnya komoditas rumput laut, di mana Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua setelah China. Untuk rumput laut volume ekspor tahun 2020 sebesar 195.574 ton dengan nilai mencapai 279,58 juta dolar AS.

Pemerintah terus mengupayakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggalakkan penggunaan bibit kultur jaringan, pembangunan kebun bibit, penyaluran penjemuran rumput laut, dan penyediaan gudang rumput laut yang menerapkan Sistem Resi Gudang.

Sementara dari aspek hilir, lanjutnya, akan dibangun pabrik pengolahan rumput laut, sehingga dapat mendorong ekspor produk turunan rumput laut.

Ia juga mengungkapkan tentang pengembangan kampung budi daya dengan konsep Corporate Farming. Kampung perikanan budidaya ini mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha perikanan budidaya, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Adapun beberapa yang dikembangkan yaitu kampung bioflok lele, kampung bioflok nila, kampung kerapu, kampung kakap putih, kampung lobster, kampung rumput laut, kampung patin, kampung lobster dan kampung ikan hias.

“Akuakultur (budidaya perikanan) adalah jawaban untuk membangun sektor perikanan Indonesia yang memiliki aspek pembangunan yang terdiri dari teknologi yang menjadi motor, lingkungan, sosial ekonomi dan pasar yang menjadi pertimbangan komoditas unggulan,” pungkas Trenggono. (red/pen)

Dukung Pariwisata dan UMKM NTB, Kominfo Tambahkan 3 BTS dan 78 Titik Akses Internet

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah memberikan dukungan penuh  untuk meningkatkan layanan di destinasi wisata serta pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mandalika dan wilayah NTB.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan dukungan dari Kementerian Kominfo dibuktikan melalui penyediaan infrastruktur digital seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet gratis.

“Kominfo sendiri sudah bangun 3 BTS tambahan di sana (kawasan pariwisata Mandalika NTB), sudah menyiapkan 78 titik-titik akses internet gratis yang langsung ke satelit,” ujarnya dalam acara Karya Kreatif Indonesia 2021: Eksotisme Lombok Seri 1 yang berlangsung virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (03/03/2021).

Selain menghadirkan dukungan infrastruktur digital, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo terus menggerakkan hampir semua operator seluler yang telah beroperasi di daerah strategis kepariwisataan Provinsi NTB.

Menurut Menteri Kominfo, Indonesia telah mampu beradaptasi dengan ekosistem teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo hadir memberikan dukungan dukungan bagi pariwisata dan UMKM.

“Kegiatan virtual ini saja sudah memberikan gambaran bahwa Indonesia itu sangat adaptif dan sangat agility (adaptasi dengan teknologi komunikasi dan informatika), jelas sekali Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi digital dan khusus untuk Mandalika NTB dan sekitarnya,” jelasnya. 

Menteri Johnny menjelaskan dukungan penyediaan eksosistem digital merupakan sisi hulu, sehingga pemerintah juga ingin mendorong dari sisi hilir, “Nah hilirnya saya patut juga garisbawahi dan mendukung penuh Gubernur BI melalui aplikasi QRIS (QR Code Indonesian Standard),” jelasnya

Menurut Menteri Kominfo aplikasi QRIS dari Bank Indonesia merupakan aplikasi terpusat untuk sistem pembayaran yang sangat membantu penjual, pembeli, produsen, merchant di seluruh Indonesia termasuk Provinsi NTB. 

Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak semua pihak untuk memanfaatkan aplikasi tersebut melalui ruang digital yang lebih baik.

“Saya juga tentu mendorong OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk membangun capital fencer untuk mendorong financial technology, untuk mendukung UMKM dan produksi-produksi technopark-nya NTB,” tandasnya.

Kementerian Kominfo juga mendukung peningkatan sumber daya manusia di provinsi NTB melalui pendidikan vokasi maupun training atau pelatihan untuk pembangunan pariwisata. “Khususnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang digital dalam rangka on boarding UMKM,”ujar Menteri Kominfo.

Melalui pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2021 itu, Menteri Jhonny dengan bangga menggunakan tenunan khas NTB yang menurutnya sebagai bukti kekayaan kearifan lokal di Indonesia, “Saya juga mau buktikan betapa hebatnya local excellent yang ada di NTB, saya pakai tenunan hasil karya tangan tangan hebat di Nusa Tenggara Barat,” imbuhnya.

Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2021: Eksotisme Lombok Seri 1 diawali dengan sambutan dari Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selanjutnya, sambutan sekaligus arahan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Bandjaitan dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Pemerintah Tidak Akan Setengah-Setengah Tuntaskan Stunting Meski Pandemi

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemerintah Tidak Akan Setengah-Setengah Tuntaskan Stunting Meski Pandemi

SuaraPemerintah.id – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan pemerintah akan terus fokus menuntaskan masalah stunting (kekerdilan) meski di tengah pandemi. Pemerintah tidak akan setengah-setengah dalam penuntasan stunting sekalipun saat ini berhadapan dengan keterbatasan akibat pandemi Covid-19.

“Kami tidak akan setengah-setengah dalam menuntaskan persoalan ini (stunting). Segala daya upaya akan kami kerahkan untuk menurunkan angka stunting ke level 14 persen di Tahun 2024,” kata Suprayoga Hadi di Jakarta, Rabu, 03 Maret 2021.

Menurut Suprayoga menuntaskan persoalan stunting penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena SDM inilah yang menjadi salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah terus mendorong konvergensi program penurunan jumlah stunting dari pusat hingga tingkat desa, agar bisa menyasar sasaran program rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK).

Suprayoga menuturkan modal SDM merupakan elemen yang sangat krusial dalam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih besar. Kualitas SDM yang terbangun dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan dan daya saing negara.

Suprayoga juga memaparkan dalam “Global Forum Human Capital Project 2021” yang dihadiri 79 negara, bahwa stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, penurunan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan di tingkat negara.

“Stunting harus segera diatasi. Apalagi mulai 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menjadi ancaman besar bagi bonus demografi tersebut. Indonesia harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya bonus demografi itu,” terangnya.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menuntaskan stunting ditunjukkan melalui komitmen pimpinan nasional yang telah menetapkan bahwa prevalensi stunting untuk dapat diturunkan dari 27,7 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2024.

Pemerintah akan mendukung dengan peningkatan alokasi pendanaan yang terdesentralisasi ke daerah dan desa. Langkah itu ditujukan untuk mempercepat upaya penurunan stunting di Indonesia hingga level desa.

Selain komitmen di tingkat nasional, kepala daerah menjadi motor bergulirnya program penurunan stunting yang menyasar keluarga 1.000 HPK. Saat ini, tercatat 358 dari 514 pemimpin daerah berkomitmen mempercepat program pencegahan stunting.

Menurut Suprayoga, investasi yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dalam studi persepsi yang dilakukan Sekretariat Wakil Presiden didapati hasil bahwa 70 persen masyarakat menilai bahwa pencegahan stunting adalah hal utama yang perlu dilakukan.

“Penajaman program telah dan sedang dilakukan sehingga dukungan pelaksanaan program kepada daerah menjadi lebih baik. Pemerintah daerah juga menjalankan programnya dengan inovatif dan serius,” ujarnya.

Pencegahan stunting difokuskan pada tiga poin penting, yakni sasaran penerima program yang sama, lokasi yang sama dan intervensi yang tajam dan konvergen.(red/pen)

Ma’ruf Amin : Kawasan Industri Halal Buka Lapangan Kerja dan Dorong Ekonomi Nasional

Penulis
wicaksono
-
Ma'ruf Amin : Kawasan Industri Halal Buka Lapangan Kerja dan Dorong Ekonomi Nasional

SuaraPemerintah.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingin pembentukan kawasan industri halal (KIH) bertujuan menggerakkan industri domestik yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian nasional.

Ia juga mengingatkan tantangan yang harus diantisipasi setelah pembentukan kawasan industri halal (KIH) maupun zona-zona halal di dalam kawasan industri yang sudah ada di berbagai daerah.

Menurut Wapres, yang penting diperhatikan adalah bagaimana mengisi kawasan atau zona tersebut dengan berbagai industri produk halal.

“Jadi setelah kawasan industri halal ditetapkan maka tantangan berikutnya adalah bagaimana kita dapat segera mengisi kawasan industri halal ini dengan berbagai produsen industri produk halal. Inilah tantangan yang sesungguhnya,” kata Ma’ruf saat menghadiri Webinar UIN Sunan Ampel Surabaya bertajuk ‘Menyongsong Industri Halal Jawa Timur’ secara daring, Rabu (3/3).

Karena itu, Wapres meminta hal ini menjadi perhatian berbagai pihak dalam menyusun kawasan industri halal maupun zona halal di suatu kawasan.

Meskipun KIH, kata Ma’ruf, adalah implementasi dari fokus pertama pengembangan industri produk halal, namun harus tetap dipikirkan secara matang.

Sebab, pembentukan kawasan industri halal bertujuan agar seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service.

Wapres pun mengaku senang dengan telah ditetapkannya salah satu kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur yaitu SAFE and LOCK Halal Industrial Park (HIP).

Begitu juga kawasan industri lainnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian adalah Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.

Selain itu pengembangan industri produk halal juga bertujuan untuk melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam rantai pasok industri halal global (halal value chains).

“Semua peluang ini harus ditangkap oleh seluruh pemangku kepentingan di Jawa timur dalam rangka menuju salah satu pusat produk halal di Indonesia,” kata Ma’ruf Amin.

Ia menilai, untuk KIH Provinsi Jawa timur memiliki daya saing industri karena tersedianya SDM yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.

Karenanya, ia mengharapkan pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi.

Ia mencontohkan fasilitas lembaga pemeriksa halal termasuk ketersediaan penyelia halal, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.

“Selain itu, saya harapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur aktif dalam mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo dan memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan ini,” kata Ma’ruf.

Menteri Luhut : Jadi Pejabat Jangan Sombong dan Merasa Hebat, Ini Hanya Sementara

Penulis
wicaksono
-
Luhut Binsar Panjaitan meminta para pejabat negara bekerja dengan sepenuh hati. Sebab jabatan yang diemban saat ini dikatakannya hanyalah sementara.

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta para pejabat negara bekerja dengan sepenuh hati. Sebab jabatan yang diemban saat ini dikatakannya hanyalah sementara.

Apalagi, Luhut menekankan, dengan jabatannya tersebut, para pejabat tidak seharusnya bersikap sombong dan merasa hebat. Melainkan, harus bisa berkontribusi aktif untuk rakyat.

Hal ini Luhut sampaikan saat memberi arahan pada acara Karya Kreatif Indonesia 2021 di Lombok yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Komunikasi dan Informatika.

“Saya titip pada kita semua pejabat mari kita kerja dengan hati jangan kita merasa sombong dan hebat karena kita pada posisi ini, ini posisi hanya sementara,” tegas dia secara virtual, Rabu, 3 Maret 2021.

Mantan Kepala Staf Presiden ini menuturkan, para pejabat bisa memajukan perekonomian rakyat dengan membelanjakan anggaranya untuk membeli produk UMKM.
Dalam hal ini, Luhut menyebut, Bank Indonesia (BI) bakal membuat konsep belanja para pejabat terhadap produk UMKM.
“Saya percaya bahwa BI untuk menciptakan konsep belanja bersama para pejabat dari K/L yang diatur dan diagendakan untuk belanja setiap bulan,” ucap Luhut.
Selain itu, Luhut menambahkan, pejabat juga bisa membantu UMKM untuk bisa go digital dengan menyiapkan infrastruktur pendukung.
Ia menerangkan, BI juga telah membantu digitalisasi dari sisi sistem pembayaran dengan menggunakan kode QR QRIS.
“Saya senang BI betul-betul turun kebawah dengan QRIS, jadi kita melihat betapa peran BI betul betul berikan ini. Saya sudah mengikuti berapa tahun dan saya juga apresiasi kepada BI,” pungkas dia.

Perkuat Pengawasan Digital, BPH Migas Gandeng Telkom

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng PT Telkom Indonesia Tbk untuk mengawasi dan mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi, untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran.

Hal itu dilakukan melalui sistem penguatan pemanfaatan data dengan aspek digital (digitalisasi).

Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa mengatakan, kerjasama tersebut berbentuk digitalisasi data.

“Untuk mengelola bagaimana pusat data hilir migas di sana sekaligus tim operatornya,” katanya setelah melakukan penandatanganan MoU di Hotel Swiss Bellin, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa (2/3).

Menurutnya digitalisasi data itu memang sudah diterapkan Pertamina di 5518 SPBU. Dimana, nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM Subsidi dan Premium tercatat secara digital.

Dari kerjasama tersebut, nantinya di setiap SPBU akan terpasang CCTV yang mencatat semua nomor polisi di seluruh SPBU. CCTV itu juga terhubung langsung dengan BPH Migas.

“Nanti untuk memasang video analitik atau CCTV untuk mencatat nomor polisi di semua SPBU yg terconnect langsung pada BPH Migas dan itu menggunakan dana BPH Migas,” ucapnya.

Fanshurullah mengatakan, tujuan dari Nota Kesepahaman ini antara lain supaya ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh Indonesia.

Sehingga kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh BPH Migas, akan efektif dan antisipatif dalam menghadapi kondisi-kondisi sekarang dan yang akan datang.

Tak hanya itu, lanjutnya, BPH Migas berupaya membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasalnya, transaksi BBM sendiri bisa mencapai 75 miliar liter per tahunnya.

“Jadi kami tingkatkan sehingga nanti di badan usaha niaga umum itu dipasang alat sehingga digitalisasi semua PO atau uang keluar baik volume,” tuturnya.

Selain itu, ujar Fanshurullah, BPH Migas juga siap mendukung Kota Bogor menjadi green city dengan jaringan gas rumah tangga.

“Dimana BPH Migas menentukan harga gas di bawah Elpiji 3 kilogram, yang sudah dilakukan di 56 kabupaten dan kota di Indonesia. Jadi nanti boleh pakai APBN boleh juga dana administrasi di BUMN maupun BUMD,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom Indonesia, Edi Witjara mengaku akan mendukung kebutuhan yang diperlukan BPH Migas.

“Kalau yg saat ini kita rencanakan sesuai kebutuhan BPH Migas, kita ambil nilai yang paling optimal, kalau angkanya belum kita tentukan,” jelasnya.

Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno yang turut hadir, menyambut baik kerjasama yang dijalin BPH Migas dan PT Telkom Indonesia. Menurutnya, digital merupakan cara paling ampuh untuk meningkatkan kinerja.

“Tidak bisa kita hindarkan segala sesuatu kalau ingin meningkatkan kinerja tentu digitalisasi, suatu langkah maju. Mudah-mudahan proses bisa berjalan cepat atau tanpa halangan berarti sehingga kita melihat adanya peningkatan kinerja BPH Migas dan kontribusinya pada negara,” pungkasnya.

BRI Kembali Turunkan Suku Bunga Kredit, Ini Alasan dan Rinciannya

Penulis
Rudi Sukmana
-
BRI Turunkan Suku Bunga Kredit, Ini Alasan dan Rinciannya

SuaraPemerintah.id – Pada pertengahan Februari lalu Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 3,5%. Penurunan suku bunga acuan tersebut juga diikuti oleh perbankan dengan menurunkan suku bunga pinjamannya. Salah satu yang menurunkan suku bunganya dengan signifikan adalah BRI.

BRI kembali menurunkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) mulai 28 Februari 2021 untuk seluruh segmen (Korporasi, Ritel, Mikro, KPR dan non-KPR) dengan penurunan yang signifikan atau sebesar 150 bps – 325 bps. Penurunan SBDK terbesar diberikan pada kredit konsumer non-KPR sebesar 3,25 persen. Dengan penurunan ini, SBDK non-KPR berubah dari semula 12% menjadi 8,75%.

 

Selain itu, BRI juga menurunkan SBDK KPR sebesar 2,65 persen, dari 9,90% menjadi 7,25%. Penurunan SBDK juga dilakukan untuk segmen mikro sebesar 2,5%. Perubahan ini membuat SBDK mikro turun dari 16,5% menjadi 14%.

Pada kredit segmen korporasi dan ritel, BRI melakukan penurunan SBDK masing-masing sebesar 1,95% dan 1,5%. Dengan demikian saat ini, SBDK korporasi berubah dari 9,95% menjadi 8%. Kemudian, SBDK segmen ritel berkurang dari 9,75% menjadi 8,25%.

Penurunan suku bunga kredit oleh BRI tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sebelumnya, sepanjang tahun 2020 lalu BRI telah menurunkan suku bunganya sebesar 75 bps – 150 bps, bahkan khusus untuk restrukturisasi keringanan suku bunga, BRI menurunkan antara 300 bps – 500 bps.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa kebijakan penurunan suku bunga kredit yang dilakukan BRI ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, seiring berlanjutnya tren penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia.

Lebih lanjut, selain karena tren suku bunga acuan yang terus menurun, penurunan suku bunga kredit BRI dilakukan karena menurunnya beban biaya dana (cost of fund) dan meningkatnya level efisiensi perbankan yang disebabkan berbagai inisiatif digital yang terus dilakukan.

Sunarso menjelaskan, meski telah menurun tetapi perubahan suku bunga kredit bukan menjadi satu-satunya variabel penentu besar/kecilnya permintaan pembiayaan.

“Berdasarkan analisa ekonometrika, variabel paling sensitif atau elastisitasnya paling tinggi terhadap pertumbuhan kredit adalah tingkat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat”, tambah Sunarso.

Melalui langkah ini, BRI terus menunjukkan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam kaitannya mendukung penyaluran berbagai stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Peningkatan dua hal ini akan berujung pada naiknya permintaan kredit dan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional”, pungkas Sunarso.

Berlaku 6 Bulan, Pemerintah Tetapkan Pembelian Rumah Bebas 100% PPN

Penulis
Rudi Sukmana
-
Berlaku 6 Bulan, Pemerintah Tetapkan Pembelian Rumah Bebas 100% PPN

SuaraPemerintah.id – Pemerintah kembali memberikan insentif pajak untuk mendorong konsumsi kelas menengah di tengah pandemi Corona, salah satunya sektor properti. Pemerintah memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai alias PPN untuk pembelian rumah.

Insentif PPN ini berlaku efektif selama enam bulan mulai dari bulan ini atau Maret 2021 hingga Agustus 2021. Insentif yang diberikan paling besar adalah untuk pembebasan 100% PPN untuk pembelian rumah di bawah harga jual Rp 2 miliar.

Sementara untuk harga pembelian properti antara Rp2 miliar hingga Rp 5 miliar akan diberikan diskon PPN sebesar 50%.

“Ini tujuannya untuk stimulate orang agar segera melakukan pembelian rumah baik rumah tapak maupun rumah susun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3/2021).

Sebagai informasi, PPN selama ini dibebankan pada penjualan rumah dari pengembang properti ke penjual. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Sementara, properti secondary, dalam arti dijual dari satu orang ke orang lain tidak dikenakan PPN. Adapun besarannya PPN Rumah ini mencapai 10%. Dalam hal ini PPN penjualan rumah, dibayarkan pembeli dan dipungut oleh penjual untuk selanjutnya disetorkan ke negara. Perlakuan PPN penjualan rumah hanya diberlakukan terhadap properti primary, dalam arti properti rumah yang dijual oleh pengembang ke konsumen.

Terdapat sejumlah syarat pembebasan PPN yang harus dipenuhi oleh calon pembeli. Berikut ini adalah rinciannya:

  1. Rumah tapak atau rumah susun yang akan dibeli harus sudah selesai atau siap huni, bukan termasuk rumah inden.
  2. Pemberian insentif tersebut juga hanya berlaku untuk satu unit rumah tapak/rumah susun per satu orang.
  3. Seusai mendapatkan intensif tersebut, pembeli dilarang menjual kembali rumah tersebut dalam jangka waktu satu tahun.

Lebih lanjut dirinya menyatakan, insentif pajak tersebut dilakukan dengan mekanisme ditanggung pemerintah, yang tertuang dalam aturan resmi  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021.

Pelni Mulai Sosialisasikan Penggunaan GeNose di Pelabuhan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mulai melakukan sosialisasi GeNose dengan uji coba kepada penumpang di KM Nggapulu yang naik dari Tanjung Priok sejak kemarin (2/3).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Opik Taupik mengharapkan penerapan Genose dapat dilakukan secara nasional.

“Kami juga menanti kebijakan epmerintah apakah hasil pemeriksaan GeNose dapat diterima secara nasional, mengingat pemerintah daerah khususnya yang disinggahi kapal Pelni masih menggunakan hasil tes rapid antigen,” kata Opik dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (3/3).

Opik menambahkan, sosialisasi Genose yang sudah dilakukan dengan alur kedatangan calon penumpang hingga naik ke atas kapal berjalan mulus.

Selama masa sosialisasi selama tujuh hari ke depan, calon penumpang tidak akan dipungut biaya untuk pemeriksaan menggunakan Genose ini.

Petugas memberikan instruksi kepada calon penumpang kereta api yang melakukan tes COVID-19 dengan GeNose C19 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

“Apabila pemerintah sudah menerbitkan surat edaran, maka penggunaan Genose di pelabuhan akan diterapkan secara penuh, termasuk pengenaan biaya kepada calon penumpang,” ujar Opik.

Opik mengimbau calon penumpang untuk berpuasa 30 menit sebelum menjalani pemeriksaan Genose.

Puasa yang dimaksud dengan tidak makan atau minum, termasuk larangan merokok.

“Kami akan mengingatkan kepada setiap calon penumpang untuk menjalani anjuran tersebut, mengingat alat Genose ini sensitif terhadap udara dengan bau menyengat seperti parfum, asap rokok maupun handsanitizer. Penumpang akan diminta untuk berkumur sesaat sebelum menjalani tes Genose,” jelas Opik.

Dukung Pengembangan UMKM, Gubernur Babel Serahkan 240 Sertifikat Halal

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan menyerahkan 240 sertifikat halal, guna mendorong pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) menghadapi pendemi COVID-19.

“Kita berharap bantuan sertifikat halal ini, dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produknya,” kata Erzaldi Rosman Djohan saat menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku UMKM di Pangkalpinang, Selasa (2/3).

Ia mengatakan sertifikat halal ini penting, dalam mendorong pengembangan usaha UMKM terutama kualitas produk lebih terjamin dan aman serta meningkatkan akses pemasaran lebih luas ke pasar global.

“Dengan sertifikat halal ini memberikan jaminan kesehatan, jaminan baiknya produk kita, sehingga konsumen aman untuk mengkonsumsi prodak kita,” ujarnya.

Ia meminta pelaku UMKM agar dapat menjaga kehalalan produk, mulai dari penyediaan bahan, kemasan, hingga pemasaran sesuai visi dan misi pemerintah provinsi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di lakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat, seperti koperasi, UMKM, dan sentra-sentra produk unggulan.

“Alhamdulillah, pemprov sejak tahun 2017 penyertaan sertifikat halal sudah dilakukan dan sudah ada perdanya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bernaung di Departemen Agama. Tinggal kabupaten kota bagaimana menyikapi hal ini,” katanya.

Menurut dia UMKM memberikan peran penting dalam menunjang ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, melalui kebijakan Pemprov Kepulauan Babel memberikan sertifikat halal ini, legalitas produk tiap-tiap UMKM dapat terjamin dan usaha yang digeluti masyarakat dapat tumbuh, maju, dan berkembang sesuai harapan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Babel, Elfiyena mengatakan pemberian sertifikat halal kepada UMKM ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, Perda Nomor 31 tahun 2019.

“Kalau kita sudah mempunyai sertifikat halal, berarti kita berkeyakinan kebersihannya, karena mereka itu sudah diaudit tim sertifikat. Kalau logo halal di kemasan, kita yakin akan higienisnya, jadi produk mereka itu sudah punya daya saing,” katanya.

Oleh sebab itu kepada mereka yang menerima sertifikat halal hari ini, agar mulai sekarang untuk menyisihkan penghasilan mereka supaya memperpanjang serifikat selanjutnya di lakukan secara mandiri.

“Sertifikat halal yang diserahkan hari ini sebanyak 240 sertifikat, 200 berasal dari Pemprov Babel dan 40 dari Kementerian Perindustrian RI,” ujarnya

1...4,4764,4774,478...4,869Halaman 4,477 dari 4,869