Beranda blog Halaman 4476

Panen Perdana Semangka Baby Black Sweet, Joko Sutopo Dorong Budidaya Hortikulkutura

Panen Perdana Semangka Baby Black Sweet, Joko Sutopo Dorong Budidaya Hortikulkutura

SuaraPemerintah.id – Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengajak petani membudidayakan tanaman hortikultura. Hal itu sebagai salah satu ikhtiar meningkatkan pendapatan di luar tanaman pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela melaksanakan panen perdana semangka baby black sweet, Selasa (2/3/2021). Panen digelar di lahan yang bertempat di Dusun Marekan Desa Pule Kecamatan Selogiri, Wonogiri yang dikelola Gapoktan Tani Makmur.

Menurutnya, nasib petani harus diupayakan untuk semakin membaik.

“Caranya dengan bertani secara cerdas, memanfaatkan teknologi, menggandeng rekanan, serta senantiasa berinovasi membangun kemitraan menuju petani yang mandiri di Wonogiri,” lanjutnya.

Menurut bupati yang akrab disapa Mas Jekek ini, petani Wonogiri masih terbiasa dengan pola tanam “padi-padi-padi”, dalam kurun waktu setahun.

“Saya sangat paham karena masa kecil saya bertani, kemudian sebelum menjadi bupati, saya adalah ketua Gapoktan,” ungkapnya.

Sementara dengan potensi keuntungan yang menjanjikan, budidaya semangka semangka baby black sweet yang bertekstur renyah, rasa manis, dan ukuran yang tidak terlalu besar untuk pasar premium ini bekerjasama dengan Sweety Farm Jakarta. Unit usaha itu telah menjalankan usaha yang sama di wilayah Jawa Barat.

Suwarno dari Sweety Farm menjelaskan tentang keuntungan bertanam semangka black sweet yang dipasarkan sebagai produk premium. Dengan modal per pohon sebesar Rp24.000 sampai dengan panen, petani dapat meraup penghasilan minimal Rp40.000 per pohon, dari buah dengan berat grade A 2-3 kilogram.

Lebih dari itu, masuk grade B, karena pasar justru mendambakan buah yang tidak terlalu besar. Lantaran itulah varietas ini disebut baby black sweet.

“Kebutuhan pasokan mitra Sweety Farm di wilayah Jakarta 500-800 ton pertahun. Sehingga perbulan dibutuhkan sekitar 60 ton, dan kuota produksi masih sangat terbuka,” kata dia di saat panen perdana semangka baby black sweet.

Sekilas teknis penanaman semangka black sweet ini seperti budidaya melon. Yaitu menggunakan ajir bambu untuk merambat tanaman, memungkinkan dari satu pohon menghasilkan lebih dari satu buah.

“Dilakukan pembuahan sehingga menghasilkan buah semangka nonbiji, pematangan secara bertahap, dimulai dari buah yang di bawah yang artinya panen tidak harus serentak atau bertahap,” kata Suwarno.

Suwarno menambahkan, panen perdana ini dilakukan di lahan seluas 1 bahu atau sekitar 7.000 meter persegi, jumlah tanaman 12.000 pohon. Ke depan, budidaya semangka black sweet akan dilaksanakan pada lahan seluas tiga hektare di sekitar lahan awal tersebut.

Ekspor 40 Ribu Unit Set Top Box ke Brasil, Kemenperin Apresiasi Industri Elektronik di Cikarang

Ekspor 40 Ribu Unit Set Top Box ke Brasil, Kemenperin Apresiasi Industri Elektronik di Cikarang

SuaraPemerintah.id – Industri elektronik di tanah air terus menunjukkan geliatnya di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19, dengan berupaya memperluas pasar ekspor. Langkah strategis ini diharapkan dapat membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kegiatan ekspor diyakini akan membawa dampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (3/3).

Menperin mengemukakan, meski diterpa pandemi Covid-19, industri pengolahan mampu mencatatkan nilai ekspor sebesar USD131,13 miliar pada Januari-Desember 2020 atau naik 2,95 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Kinerja gemilang ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang tahun 2020 menjadi surplus USD14,17 miliar,” ungkapnya.

Menurut Agus, industri elektronik merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. “Kami fokus untuk memperkuat struktur industrinya agar bisa mendongkrak daya saing hingga kancah global,” tuturnya.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada PT. Pampas – Nextron Teknologi Indonesia yang melakukan ekspor kedua kali untuk produk Set Top Box sebanyak empat kontainer (40.400 unit atau senilai USD705.309) ke Brasil.

Ekspor sebelumnya pada akhir Desember 2020, telah mengirim Set Top Box sebanyak 47.520 unit ke Brasil. Hal ini menunjukkan bahwa produk buatan industri dalam negeri mampu kompetitif di pasar internasional.

Pada acara pelepasan ekspor tersebut, hadir Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Janu Suryanto, yang sekaligus melakukan pengamatan pelaporan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta penerapan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) oleh perusahaan yang berlokasi di kawasan industri Cikarang tersebut.

PT. Pampas – Nextron Teknologi Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang telah mengisi laporan pembangunan dan laporan produksi tahun 2020 di SIINas serta laporan IOMKI secara berkala. “Diharapkan bagi perusahaan yang belum mengisi SIINas segera menindak lanjuti pelaporan berbasis sistem elektronik,” ujar Janu.

Berdasarkan catatan Pusdatin Kemenperin, ekspor Indonesia ke Brasil pada 2019 mencapai USD 1 miliar. Sementara itu, pada Januari hingga Agustus 2020, nilai ekspor Indonesia ke Brasil sebesar USD568,48 juta. “Pemerintah akan memanfaatkan tantangan saat ini untuk lebih memperbaiki kondisi neraca perdagangan di antara kedua negara,” imbuhnya.

Presiden Direktur PT. Pampas – Nextron Teknologi Indonesia, Lee Ki Sou menyampaikan bahwa upaya perusahaan melakukan ekspor ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk terus memperluas akses pasar.

Selain itu mengakselerasi peningkatkan jumlah produksi di dalam negeri guna mendorong daya saing produk nasional. “Kami juga berkomitmen untuk menambah investasi agar Indonesia tetap sebagai basis produksi untuk pasar dalam dan luar negeri,” ujarnya.

PT. Pampas – Nextron Teknologi Indonesia berdiri sejak tahun 2011, dan telah memproduksi berbagai peralatan listrik dan elektronik secara OEM, antara lain Set Top Box, Wifi router, Audio Visual, Remote control dan pemutus sirkuit listrik (Electric MCCB). Adapun produknya telah menembus ke berbagai negara, di antaranya ke Jerman, India, dan Mesir.

“Rencananya bulan ini, kami juga akan mengekspor lagi Set Top Box ke Jerman,” ujar Lee. Bahkan, PT. Pampas – Nextron Teknologi Indonesia telah menerima purchase order dari Multilaser (Brasil) sebanyak 500 ribu unit.

Saat ini, perusahaan telah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kemenperin dengan TKDN mencapai lebih dari 25% pada tahun 2020 untuk produk-produk Set Top Box sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.

Dalam waktu dekat, perusahaan akan memperkenalkan produk set top box berupa DVB-T2 Receiver dengan merek dagang Nextron untuk pasar Indonesia. Produk ini dalam proses sertifikasi TKDN Kemenperin dan akan melakukan proses pendaftaran untuk sertifikasi EWS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika serta sertifikasi EMC dari Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin, Bandung.

“Perusahaan berharap produk Nextron dapat membantu pemerintah dalam program Analog Switch Off dengan produksi Set Top Box yang ber-TKDN dan berkualitas tinggi dengan harga kompetitif,” pungkas Lee Ki Sou.

TPA Jatibarang Akan Dibangun Proyek PLTSa Oleh Puluhan Investor

SuaraPemerintah.id – Sejumlah investor menyatakan minatnya untuk membangun Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang.

Meskipun sampai saat ini kajian atau Financial Business Case (FBC) masih belum selesai. Dan diharapkan pada tahun 2021 ini sudah masuk lelang dan sekaligus mulai pembangunannya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, Sapto Adi Sugihartono mengatakan, terkait proyek pembangunan PLTSa Jatibarang, sampai saat ini, memang kajiannya belum selesai. Meski begitu, diharapkan pembangunannya segera terwujud pada tahun 2021.

“Tahun 2021 ini, direncanakan sudah mulai proses lelang proyek PLTSa Jatibarang. Dari lelang itu, nanti siapa yang akan mengelola PLTSa ini,” katanya, Selasa (2/3/2021).

Sapto menambahkan, saat ini sudah ada puluhan investor yang menyampaikan minatnya untuk menjadi patner pemerintah kota Semarang dalam pengelolaan PLTSa Jatibarang.

“Mekanismenya, nanti tetap siapa yang menjadi patner ditentukan dari proses lelang, dengan skemanya pembiayaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” terangnya.

Sehingga, lanjut Sapto, dengan adanya proyek PLTSa Jatibarang bisa mengurangi produksi sampah 1000 ton per hari. “Nantinya, kapasitas PLTSa ini bisa menghasilkan listrik sebesar 20 megawatt. Kapasitas ini, lebih besar dari PLTSa sebelumnya dengan teknologi landfill Gas, yang hanya sebesar 800 kilowatt,” katanya.

Sementara itu, Perwakilan Hanlang, Piang Awal Kalim, mengatakan, rencana pembangunan PLTSa di TPA Jatibarang pada awal tahun 2021. Dan 2023 sudah operasional.

“Ini studi pembangunan PLTSa sudah hampir selesai, dan market sounding sudah dilakukan tahun 2019 lalu. Dan tinggal menunggu pelaksanaan tender,” katanya.

Perbedaan PLTSa ini nantinya, kata dia, dengan yang sekarang ada, dengan mengambil gas CH4 atau metan. Secara umum, masih meninggalkan sisa sampah. “Berbeda kalau dengan teknologi pembakaran sampah akan menjadi wast to energi yang minim limbah,” ujarnya.

Selain itu, dengan teknologi insenerator ini, kata dia, tidak butuh waktu lama untuk memproses sampah sampai menghasilkan energi listrik. “Prosesnya langsung, dan tiap hari hari bisa mengolah hingga 1000 ton sampah,” ungkapnya.

Tujuan utama menghilangkan sampah selama ini di kota kota lain belum ada. “Sekarang yang sudah ada yang hilang hanya 20 persen. Dalam teknologi insenerator diatas 80 persen sampah hilang. Meski ada sisa bisa dimanfaatkan umtuk pembangunan jalan tol,” paparnya.

Menurutnya, melihat kondisi sampah di TPA Jatibarang yang masuk 1000 ton per hari, jika tidak diolah akan berdampak pada lingkungan.

“Seperti terjadinya longsor saat musim hujan, racun yang meresap ke dalam tanah, dan nanti anak cucu kita yang mengkonsumsi air tersebut. Belum lagi efek penyakit lainnya, bisa kanker, dan berbahaya untuk ibu hamil,” imbuhnya.

Ambil Alih Blok Rokan, Pertamina Janji Akan Berikan Dampak Positif Ekonomi Riau

Ambil Alih Blok Rokan, Pertamina Janji Akan Berikan Dampak Positif Ekonomi Riau

SuaraPemerintah.id –  Pertamina akan memaksimalkan potensi Blok Migas Rokan di Riau. Pertamina menjanjikan keberadaan Blok Rokan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal di Provinsi Riau.

Hal ini dikatakan oleh Pejabat Sementara Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara Haryanto Syafri dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 3 Mar 2021. Komitmen Pertamina terhadap Blok Rokan selain untuk  kebutuhan nasional juga mendongkrak ekonomi lolal.

“Pertamina berkomitmen memaksimalkan potensi Blok Migas Rokan bukan saja untuk menyuplai kebutuhan energi nasional, tapi juga mendongkrak pembangunan ekonomi Riau,” kata Haryanto.

Adapun Pertamina memiliki empat komitmen dalam pengelolaan Blok Rokan. Pertama, memberikan kontribusi dari hasil Blok Rokan terhadap pendapatan bagi hasil daerah.

Kedua, badan usaha milik daerah (BUMD) berhak atas 10 persen participating interest (PI) Blok Rokan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 1923 K/10/MEM/2018.

Ketiga, kegiatan operasional Blok Rokan akan melibatkan partisipasi perusahaan lokal baik dalam bentuk barang, jasa, maupun tenaga kerja. Dengan demikian, hal ini akan menggerakkan keekonomian masyarakat Riau.

Dan keempat, perusahaan akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam kegiatan tanggung jawab sosial agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Kontrak bagi hasil Blok Rokan ditandatangani antara SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan disetujui Menteri ESDM pada 9 Mei 2019. Untuk jangka waktu kontrak bagi hasil menggunakan skema gross split berlangsung selama 20 tahun terhitung sejak 2021 hingga 2041.

Sementara pihak Chevron Pacific Indonesia (CPI), Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan SKK Migas telah berkoordinasi untuk pengambilalih dalam mengelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021 mendatang. Program PHR berupa transisi sembilan bidang utama untuk tujuan menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan operasi dan kegiatan rutin Blok Rokan.

Selain itu, pada masa transisi Blok Rokan, telah direncanakan dan disusun program pemboran sumur dalam pada 2021, baik oleh CPI maupun PHR. Ini sebagai salah satu upaya menahan turunnya produksi minyak Blok Rokan.

Blok Rokan memiliki peran strategis dalam industri migas dalam negeri dengan menyumbangkan produksi 24 persen terhadap produksi nasional. Potensi cadangan minyak di wilayah kerja Blok Rokan diperkirakan ada sekitar dua miliar barel yang menjadi andalan pemerintah untuk mendukung target produksi 1 juta barel pada tahun 2030. (red/pen)

Dirut BPJS Hadirkan ‘BPJS Mendengar’, Inovasi Pelayanan JKN-KIS

SuaraPemerintah.id – Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti akan  menyiapkan layanan terbaru yakni program BPJS Mendengar. Program ini merupakan inovasi untuk memperbaiki layanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

Adanya program ini sebagai tanda mengawali kerja jajaran Direksi yang baru masa jabatan 2021-2026.

Program ‘BPJS Mendengar’ bertujuan menangkap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait JKN-KIS dan BPJS Kesehatan. Program akan dilaksanakan minggu kedua sampai keempat Maret tahun 2021.

“Tentunya, program ini adalah bagian dari upaya kami mendapat masukan sebanyak mungkin untuk perbaikan program JKN-KIS,” tutur Ali Ghufron di Hotel Shangrila Jakarta pada Selasa, 2 Maret 2021.

“Masukan yang baik serta konstruktif akan diejawantahkan untuk memperkuat rencana strategis BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN-KIS.”

Target program “BPJS Mendengar” menyasar peserta JKN-KIS, DPR, fasilitas kesehatan, pemberi kerja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat.

“Kami akan siapkan kanal-kanal untuk masukan tersebut. Kami mengimbau masyarakat ikut berpartisipasi memberikan masukan konstruktif bagi pengelolaan program JKN-KIS,” imbuh Ali Ghufron.

Ali Ghufron menegaskan kembali fokus perhatian Direksi BPJS Kesehatan. Saat ini, jajaran direksi berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada peserta sesuai customer journey, antara lain mengurai antrean di fasilitas kesehatan, dan mempercepat koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan.

Kemudian mengoptimalkan bridging sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.

Harapan kualitas layanan yang meningkat akan berimbas terhadap sustainibilitas atau keberlanjutan Program JKN-KIS.

Dalam memperkuat ekosistem Program JKN-KIS sesuai dengan amanat Perpres 64 tahun 2020, BPJS Kesehatan akan mengoptimalisasi kerja sama lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ekosistem JKN-KIS yang sehat akan tercapai bila masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

“Ekosistem JKN-KIS yang sehat akan tercapai bila masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya,” kata Ali Ghufron.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti juga mengumumkan formasi anggota Direksi BPJS Kesehatan, diantaranya Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga Mundiharno; Direktur Keuangan dan Investasi Arief Witjaksono Juwono Putro; Direktur SDM dan Umum Andi Afdal.

Lalu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Lily Kresnowati; Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko Mahlil Ruby; Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta David Bangun; dan Direktur Teknologi Informasi Edwin Aristiawan.

Menilik Kisah Pedagang Ikan Hias di Bogor, Meraih Cuan & Go Digital

SuaraPemerintah.id – Memelihara ikan adalah hobi yang mengasyikkan dan mudah dilakukan. Tak hanya itu, jika ditekuni, hobi tersebut juga bisa membawa keuntungan bagi sang pemilik ikan dan masyarakat.

Dampak turunan berupa datangnya cuan dari memelihara ikan sudah dibuktikan H. Asmarudin sejak 17 tahun lalu. Pria yang akrab disapa Damo ini dikenal sebagai pendiri dan pengelola Pasar Ikan Hias Parung di Bogor, Jawa Barat.

Awalnya, Damo hanya seorang pria yang gemar memelihara ikan dan memiliki budidaya ikan lele kecil-kecilan. Hobi dan bisnis itu ia jalani dengan sungguh-sungguh. Bertahun-tahun setelahnya, dia berinisiatif membuka Pasar Ikan Hias di Parung.

Damo mendirikan pasar ikan hias di lahan seluas 800 m2. Pasar itu sekarang diisi kurang lebih 380 pedagang pada 270 lapak yang tersedia, dan buka setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu pada pukul 12.00-18.00 WIB.

Di pasar tersebut, Damo dan pedagang lain memasarkan ikan-ikan hias yang cocok untuk dipelihara masyarakat. Omzet yang dihasilkan tidak main-main. Dalam sehari, rata-rata nilai transaksi di pasar ikan hias milik Damo mencapai Rp5 miliar. Saat ini, meski pandemi masih berlangsung, roda usaha di Pasar Ikan Hias Parung tetap berjalan. Damo berkata, bisnis ikan hias malah semakin booming di tengah pandemi.

“Ikan ini walaupun pada masa pandemi tambah lancar, dari bulan puasa (tahun 2020) saya juga tidak menduga volume penjualannya naik terus meski pandemi,” ujarnya.

Karena luas dan beragamnya pilihan ikan di sana, maka popularitas pasar ikan hias milik Damo melejit hingga mancanegara. Saat ini, tak jarang pembeli dari berbagai daerah dan negara datang ke Pasar Ikan Hias Parung untuk membeli hewan peliharaan. Popularitas Damo tidak hanya terpancar di Indonesia, beberapa media regional dan internasional pernah melakukan liputan atas aktivitas perdagangan ikan hias di Pasar Ikan Hias Parung Bogor.

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat, para pedagang di pasar ikan hias tentu membutuhkan bantuan permodalan. Disana para pedagang ikan di Pasar Ikan Hias di Parung juga difasilitasi berbagai layanan keuangan dari BRI. “Kalau dari BRI ada banyak akses bantuan permodalan bagi para pedagang. Pedagang bisa mendapat bantuan modal hingga Rp10 juta dengan bunga KUR. Layanan itu banyak dipakai para pedagang yang mau berkembang,” ujar Damo.

Kehadiran BRI untuk melayani kebutuhan pedagang ikan hias turut meningkatkan pengenalan masyarakat sekitar lokasi pasar terhadap layanan keuangan perbankan. Maklum, selama ini masih banyak masyarakat di sekitar kawasan pasar yang belum terbiasa mengakses layanan perbankan.

Setelah BRI aktif mendekatkan layanan perbankan kepada pedagang, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat. Buktinya, saat ini dari sekitar 380 pedagang, ada 244 orang di Pasar Ikan Hias Parung yang memiliki simpanan di BRI. Nilai total simpanan mereka mencapai ratusan juga. Selain itu tercatat 99 pedagang yang mendapatkan fasilitan pinjaman dari BRI dengan plafon mencapai Rp2,11 miliar.

Selain membantu permodalan pedagang di pasar ikan hias, BRI juga disebut Damo turut mendorong pelaku usaha agar mulai menerapkan model usaha secara digital. Salah satunya adalah layanan berupa pendaftaran pedagang untuk mengakses platform dagang elektronik di Pasar.id sudah dilakukan BRI. Selain itu, Damo menyebut ada layanan transaksi cashless bernama Stroberi yang dikembangkan dan diberikan BRI untuk digunakan para pedagang. “Sudah ada beberapa pedagang yang memakai platform dan layanan itu,” ujarnya.

Menurut Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, ke depannya perusahaan akan konsisten mengedukasi para pelaku UMKM agar pelaku usaha segera go digital. Strateginya yakni salah satunya dengan membiasakan pedagang menggunakan platform Stroberi, Pasar.id, dan memproses kebutuhan pembiayaan langsung dari lokasi pasar (on the spot).

“Saat ini layanan Stroberi kami ada tiga jenis: untuk melayani tagihan, kasir, dan melayani pemesanan (order). Penggunaan layanan ini bisa membuat Pasar Ikan Hias Parung perlahan bertransformasi menjadi pasar modern dan digital. Pedagang juga bisa langsung diproses kebutuhan permodalannya dari sini. Daripada mereka pergi jauh-jauh ke Kantor BRI, habis waktu dan transportasi, lebih baik langsung dilayani di tempat mereka berdagang melalui para Agen BRILink kami,” ujar Supari.

Dengan kegigihan pedagang dan berbagai layanan berbasis digital dari BRI, di masa depan bukan tidak mungkin Pasar Ikan Hias Parung akan lebih populer dan akan meningkatkan perputaran di pasar tersebut. Diharapkan, hal itu berdampak positif bagi para pelaku UMKM sehingga meningkat taraf hidupnya.

Sandiaga Uno Apresiasi Wonderful Ride Indonesia sebagai Pariwisata Berbasis Otomotif di Indonesia

Sandiaga Uno Apresiasi Wonderful Ride Indonesia sebagai Pariwisata Berbasis Otomotif di Indonesia

SuaraPemerintah.id –  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung pengembangan pariwisata berbasis otomotif. Pihaknya apresiasi wisata ini untuk kontribusi pertumbuhan pariwisata  di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Sandiaga saat dirinya menerima audiensi Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia (PWOI) di Jakarta, Selasa, 3 Mar 2021. Dia juga apresiasi adanya gagasan Wonderful Ride Indonesia.

“Saya mengapresiasi gagasan Wonderful Ride Indonesia. Bagaimana wisata berbasis otomotif ini bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata di Indonesia,” kata Sandiaga .

Menparekraf mengapresiasi rencana dan program yang akan dijalankan PWOI dalam mengembangkan wisata otomotif. Di antara program yang digagas PWOI adalah Wonderful Ride Indonesia. Sebuah gerakan untuk mendorong empowerment wisata berbasis otomotif di Indonesia.

Pihaknya mendorong PWOI dapat berinovasi dan beradaptasi, termasuk berkolaborasi dengan banyak pihak. Terutama di masa pandemi seperti saat ini untuk dapat mendorong bangkitnya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sandiaga juga memaparkan bahwa tren pariwisata ke depan, para wisatawan akan lebih memilih konsep wisata yang lebih personalizedlocalized, dan smaller in size. Wisata berbasis otomotif ini sangat sejalan dan juga memberikan pengalaman berwisata lebih bagi wisatawan.

“Kita akan mendukung pengembangan pariwisata berbasis otomotif ini di Indonesia,” katanya.

Sementara itu ketua Umum PWOI Rezza Artha menjelaskan melalui gerakan ini pihaknya ingin masyarakat otomotif Indonesia berpartisipasi lebih jauh dengan dunia pariwisata. Melihat korelasi yang kuat antara dunia otomotif dengan pariwisata Indonesia, dengan pariwisata yang maju perlu didukung dengan masyarakat otomotif yang juga maju.

PWOI mengajak masyarakat lebih aktif berwisata menggunakan kendaraan miliknya baik sepeda motor mobil atau tipe lainnya. Pariwisata merupakan sektor yang dapat secara cepat digerakkan dalam rangka pemulihan ekonomi dibanding sektor-sektor lainnya yang masih membutuhkan persiapan.

“Kita melihat di beberapa lokasi akan kesuksesan event-event otomotif, bagaimana mereka dapat sampai meningkatkan okupansi hotel, rumah makan, dan sebagainya. Itu yang mau kita dukung ke depan bagaimana penggemar otomotif Indonesia semakin berkontribusi positif terhadap perekonomian terutama di bidang pariwisata,” kata Rezza.

PWOI juga mengampanyekan penggunaan sepeda motor listrik “Gesits” di destinasi sehingga dapat berwisata dengan berkendara secara aman, tertib, sehat, dan menyenangkan.

Sandiaga pun mendukung kampanye penggunaan sepeda motor listrik ini di destinasi pariwisata Indonesia. Tidak hanya ada di destinasi superprioritas saja tapi juga destinasi lain.

“Kita dukung motor listrik dan penggunaannya nanti tidak hanya di lima destinasi superprioritas tapi juga destinasi-destinasi lainnya,” pungkasnya. (red/pen)

Menuju Good Governance dengan Mal Pelayanan Publik

SuaraPemerintah.idMal Pelayanan Publik (MPP) yang hadir di berbagai penjuru Indonesia menjadi gambaran nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat.

Komitmen membangun Mal Pelayanan Publik menjadi bukti pemerintah untuk mewujudkan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efisien.

MPP yang juga menjadi salah satu garda terdepan pelayanan publik dapat dikatakan sebagai sebuah ‘ miniatur’ yang menunjukkan kinerja pelayanan pemerintahan di mata publik.

“MPP ini sebenarnya miniatur pemerintahan yang akan tercermin bagaimana kita melayani publik dengan sangat baik,” ujar Bupati Karanganyar Juliyatmono saat diwawancarai usai menandatangani Komitmen Pembangunan MPP di Jakarta, Selasa (02/03).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap MPP yang akan didirikan di kabupaten berjuluk Bumi Intanpari itu mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

MPP tersebut akan mengusung konsep modern, terbuka, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Juliyatmono mengajak masyarakat untuk membuang berbagai prasangka buruk terhadap pelayanan publik karena pemerintah senantiasa berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan.

Berbagai manfaat pun akan terwujud lewat MPP, seperti kesempatan berinvestasi dan kemudahan berusaha.

“Silakan berinvestasi. Anda akan mendapat informasi yang akurat dan akan kami layani secara administratif. Anda akan punya kepastian hukum untuk berusaha,” tuturnya.

Senada dengan Juliyatmono, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Achmad Tarmizi menjelaskan bahwa kehadiran MPP memberikan dampak positif di tengah masyarakat.

MPP dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berinvestasi serta mengurus pelayanan publik lainnya.

Kabupaten OKU menargetkan pembangunan MPP di daerahnya rampung pada tahun 2021-2022. Pembangunan ini merupakan jawaban atas permasalahan pelayanan di Kabupaten OKU, yaitu pelayanan publik yang tidak terpadu.

Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat. Ketiga kebutuhan tersebut dapat dicapai sekaligus melalui MPP.

Adanya berbagai pilihan pelayanan yang berlokasi di satu tempat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, perizinan, perpajakan, dan lain-lain.

Selain itu, kegiatan di dalam Mal Pelayanan Publik yang mengusung semangat good governance tentunya mampu mendorong kualitas pelayanan publik.

“Dengan berdirinya MPP, masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkannya semaksimal mungkin supaya dapat terlaksana layanan publik yang baik,” pungkas Achmad.

Meko PMK Minta Keluarga Rentan Miskin dengan Stunting Dimasukkan Sebagai Penerima PKH

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah memasukkan Keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Dia meminta daerah untuk melakukan evaluasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk mengeluarkan penerima yang sudah mampu seperti PKH graduasi yang sudah memiliki usaha secara mandiri.

“Kalau bisa segera diadakan pendataan ulang penerima PKH. Syukur-syukur kalau kuotanya bisa ditambah. Tetapi kalau tidak bisa sebaiknya dialihkan bagi mereka yang dianggap lebih tidak mampu,” ungkapnya saat berdialog dengan Kepala Desa dan keluarga stunting di Balai Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Selasa (2/3).

Muhadjir menjelaskan, masyarakat yang sudah  mandiri dan tidak perlu dibantu PKH, maka bantuannya bisa dialihkan kepada keluarga rentan miskin yang ada ibu hamil dan keluarga stunting. Menurutnya, dimasukkannya keluarga stunting menjadi prioritas penerima PKH akan membantu pemenuhan gizi bagi ibu dan anak agar stunting dapat tertangani.

“Bisa dialihkan kepada keluarga membutuhkan yang ada ibu hamil atau punya anak stunting. Sehingga nanti (bantuannya) bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak,” ujarnya.

Pada kesempatan selanjutnya, Menko Muhadjir juga berkunjung ke Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di sana dia melakukan dialog dengan Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, aparat desa, kecamatan, dan keluarga dengan bayi yang mengalami gizi kurang.

Menko Muhadjir juga mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Kalimporo terkait Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro). Dia menjelaskan, pendekatan mikroskopis bertujuan untuk melakukan tracing atau menelusuri kasus.

Muhadjir mendapat laporan dari pihak desa, banyak masyarakat desa yang enggan melakukan rapid test antigen untuk tracing kasus Covid-19. Masyarakat lebih memilih lari dan kabur ketika akan dilakukan tracing oleh pihak dinas kesehatan.

“Tidak boleh ketika mau ditracing lari, lari ke hutan. Gak boleh. Itu (tracing) untuk memastikan kalau dia sehat” ujarnya.

“Mohon disosialisasikan kepada warga kalau ditracing jangan lari. Nanti kalau lari ternyata dia bawa covid, nanti covidnya kemana-mana. Itu menyebabkan covidnya tidak teratasi,” imbuhnya.

Selain itu, Menko PMK juga meninjau pelaksanaan karantina keluarga pasien Covid-19. Menko PMK juga menyerahkan bantuan berupa logistik untuk mendukung kebutuhan keluarga yang melakukan karantina.

Adhi Commuter Properti Launching LRT City Cibubur, Hunian Berkonsep Alam Meningkatkan Kualitas Hidup

LRT City Cibubur

SuaraPemerintah.id – PT Adhi Commuter Properti (ACP), anak Perusahaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk., saat ini kembali mempersembahkan hunian baru yang sangat istimewa ‘LRT City Cibubur’ dengan konsep alam dan berlokasi 0 km dari Stasiun LRT Harjamukti. Kawasan hunian apartment dan area komersial baru ini akan mempermudah penghuni dalam mengakses transportasi umum.

Project Director LRT City Cibubur, Arifah Rahmayanti menjelaskan bahwa di kawasan LRT City Cibubur juga dibangun jalur pedestrian yang lebar dan nyaman. Jalur tersebut bisa digunakan pejalan kaki dan pengguna sepeda sebagai akses menuju stasiun LRT dengan cepat dan nyaman.

“Hal ini juga sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan penggunaan transportasi umum massal di Jabodetabek dengan menerapkan konsep Transit Oriented Development (TOD),” jelas Arifah.

LRT City Cibubur dibangun di lokasi yang strategis, di antara dua kota utama, yaitu Kota Jakarta dan Kota Bogor. Lokasi LRT City Cibubur dapat ditempuh dalam waktu 5 menit dari Tol Jagorawi. Selain itu LRT City Cibubur juga memiliki akses yang mudah dijangkau menuju fasilitas publik Sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para penghuni untuk bermobilisasi dengan nyaman dan efisien.

“Lokasinya dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Mall Transmart, Cibubur Junction dan Plaza Cibubur yang hanya ditempuh 10 menit. Juga dekat dengan RS Permata Cibubur dan RS Mitra Keluarga Cibubur yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit,” tambah Arifah.

Fasilitas Promenade Skywalk

Hadir dengan mengadaptasi konsep TOD, LRT City Cibubur memberikan fasilitas Promenade Skywalk yang merupakan jembatan penghubung antar bangunan yang ada pada kawasan. Promenade Skywalk sebagai salah satu opsi akses bagi penghuni untuk dapat berkeliling kawasan dari dalam bangunan, sembari menikmati area komersial yang tersedia. Selain memberikan kenyamanan, penghuni dapat berkeliling sambil berbelanja dan memenuhi kebutuhannya.

“Selain dapat menghirup udara segar, penghuni juga dapat berkeliling sambil menikmati pemandangan kawasan yang didesain sedemikian rupa agar menyatu dengan alam, menjadikan sebuah treatment tersendiri bagi penghuni dalam meningkatkan kualitas hidupnya,” ujar Arifah.

Mengusung Konsep Biophilic Design

LRT City Cibubur mengusung konsep Biophilic Design, yang berarti menghadirkan kembali unsur alam ke dalam kawasan. Biophilic Design dipilih sebagai konsep kawasan dengan tujuan menghadirkan kawasan hunian yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental bagi para penghuni.

“Di tengah kondisi dewasa ini, LRT City Cibubur hadir untuk menyadarkan seluruh kalangan bahwa sebuah kawasan hunian yang sehat sangatlah penting. Sehingga, pada kawasan ini akan banyak ditemui unsur-unsur alam melalui bentuk dan elemen bangunan,” jelas Arifah.

Bagi penggiat komunitas, di LRT City Cibubur juga disediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan para komunitas seperti komunitas seni, fotografi, musik, olahraga, dan lain-lain. Bagi pecinta olahraga, disediakan berbagai fasilitas seperti Wall Climbing, Private Oasis (kolam renang yang tending dan teduh), Jogging Track, dan fasilitas bermain anak-anak. LRT City Cibubur juga membangun fasilitas Edible Garden untuk mereka yang hobi bercocok tanam.

LRT City Cibubur juga memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan rohani dengan adanya Iconic Mosque. Bangunan masjid yang terletak pada pusat kawasan ini dibuat dengan desain yang menarik, sehingga menjadi salah satu icon kawasan. Iconic Mosque didukung dengan area plaza yang didesain dengan landscape yang menarik dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti kegiatan bazar, pertunjukan, atau kegiatan komunal lainnya. Area plaza juga dapat dimanfaatkan sebagai penghubung antar bangunan kawasan, sehingga lokasi tersebut dapat menjadi ruang titik  temu.

“Segala fasilitas dan kemudahaan ini dapat Anda miliki segera dengan hadirnya LRT City Cibubur di tengah masyarakat dengan tujuan sebagai kawasan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan para penghuni melalui berbagai aspek. Sehingga, LRT City Cibubur dapat menjadi solusi terbaik Anda dalam memilih kawasan hunian yang sehat dan mampu membantu dalam mengurangi persoalan sehari-hari,” ungkap Arifah.

***

LRT CITY CIBUBUR

LRT City Cibubur merupakan sebuah kawasan hunian sangat strategis seluas 5 Ha yang dikembangkan oleh PT Adhi Commuter properti, berlokasi di Harjamukti, Cibubur dimana kawasan ini terletak 0 km dari Stasiun LRT Harjamukti, dan 0 km dari pintu keluar Tol Cibubur. Menghadirkan 10 tower hunian dan fasilitas penunjang lainnya dengan segala kemudahaan aksesnya.

Pengembangan kawasan LRT City Cibubur ini menerapkan konsep TOD (Transit Oriented Development) dimana kawasan ini nantinya akan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal dan memfasilitasi jalur pejalan kaki dan jalur sepeda di seluruh area kawasan. Selain itu, untuk konsep pada bangunannya sendiri yaitu penerapan konsep biophilic design dengan menghadirkan unsur alam ke dalam bangunan untuk menciptakan suasana tenang, nyaman dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental bagi penghuni.

Kawasan hunian ini dilengkapi oleh berbagai macam fasilitas lengkap baik di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan. Para penghuni nantinya akan dapat menikmati jalur pedestrian yang lebar dan nyaman, jalur sepeda yang menerus dan terintegrasi, iconic mosque, promenade skywalk, co-working space, food court area dan area komersial sebagai penunjang kebutuhan Anda.