Beranda blog Halaman 4475

Mal Pelayanan Publik Jadi ‘Pintu’ Kemudahan Perizinan dan Investasi di Daerah

Penulis
Sopyan
-
Mal Pelayanan Publik Jadi ‘Pintu’ Kemudahan Perizinan dan Investasi di Daerah
SuaraPemerintah.id – Pemerintah daerah merespon cepat isu realisasi investasi yang masih minim di daerah. Respon ini ditunjukkan melalui komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan 38 bupati dan wali kota di Indonesia.

Kabupaten Halmahera Selatan menjadi salah satu daerah yang berkomitmen dalam penyelenggaraan MPP di tahun 2021.

Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba mengungkapkan, komitmen penyelenggaraan MPP di daerahnya dilatarbelakangi keinginan kuat untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan di berbagai aspek.

Selain kemudahan pelayanan kepada masyarakat, kehadiran MPP di Kab. Halmahera Selatan diharapkan akan memberikan kemudahan perizinan dan investasi bagi pelaku usaha.

“Kami membangun MPP karena betul-betul bermanfaat untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai aspek,” ujar Bahrain usai acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP, di Jakarta, Selasa (02/03).

Kabupaten Halmahera Selatan mencatat sejarah baru sebagai daerah pertama yang akan memiliki pusat pelayanan modern di Provinsi Maluku Utara.

Bahrain berkeinginan kuat dengan dibangunnya MPP dapat turut meningkatkan perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan.

“Kami berharap agar semua pihak memanfaatkan MPP ini untuk lebih menyejahterakan masyarakat Halmahera Selatan yang lebih maju dan sederhana,” imbuhnya.

Hal yang sama diungkapkan Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebong Bambang. Ia mengatakan, Kabupaten Lebong saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya layanan di bidang penanaman modal.

Hal ini diperkuat oleh fakta yang menunjukkan total keseluruhan investasi modal tahun 2019-2020 di Provinsi Bengkulu sebanyak 53 persen ada di wilayah Kabupaten Lebong.

“Pak Bupati berkomitmen, di 2022 MPP Kabupaten Lebong sudah bisa berjalan dengan normal,” jelasnya.

Bambang mengakui bahwa MPP Kabupaten Lebong memang belum diluncurkan secara resmi, namun dalam praktiknya, untuk pelayanan bagi masyarakat saat ini sudah dilayani dengan dua sistem, yaitu tatap muka dan secara daring (online).

Masyarakat yang tidak punya waktu untuk datang langsung ke MPP disediakan nomor hotline dalam WhatsApp Group agar pengguna layanan dapat mengirimkan datanya ke MPP Kab. Lebong.

“Setelah selesai, mereka tidak perlu datang. Kami punya tim khusus yang akan mengantarkan Berkas Perizinan kepada mereka,” terang Bambang.

Tak hanya Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Lebong, Kota Banjarbaru pun tidak ketinggalan untuk berkomitmen menyuguhkan pusat pelayanan modern di daerahnya.

“MPP Kota Banjarbaru sudah dibangun tahun 2020 dan mulai beroperasi pada Januari 2021,” ujar Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin.

Aditya mengatakan, pembangunan MPP merupakan ‘pekerjaan rumah’ yang sedang diselesaikan pemerintah Kota Banjarbaru melalui inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia pun berharap, kehadiran MPP akan memberikan banyak kemudahan bagi investor atau kalangan dunia usaha untuk berinvestasi di Banjarbaru.

“Ayo gunakan MPP sebaik-baiknya, untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam menggapai pelayanan di pemerintah dan mudah-mudahan membawa perubahan bagi kita semua,” pungkasnya.

BLT UMKM Rp 2,4 Juta Cair Maret 2021, Simak Syarat dan Cara Mendapatkannya

Penulis
Andik Irwanto
-
BLT UMKM Rp 2,4 Juta Cair Maret 2021, Simak Syarat dan Cara Mendapatkannya

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melanjutkan program Bantuan Presiden (Banpres) produktif atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT) sebesar Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang terkena pandemi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pelaksanaan program ini masih sedang disiapkan dan akan dimulai dari Maret ini.

“Insya Allah lagi disiapkan untuk pelaksanaan dimulai bulan Maret,” ujarnya Senin (1/3/2021).

Menurut dia, program ini dilanjutkan untuk membantu dunia usaha, khususnya para pelaku UMKM di Tanah Air, agar usahanya bisa meningkat pada tahun 2021. Askolani menyebutkan, awalnya program ini belum direncanakan untuk dilanjutkan.

Namun, karena tingginya antusias UMKM untuk menerima bantuan ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program ini.

“Di 2021 ditambahkan atau diberikan lagi oleh pemerintah dari yang sebelumnya belum ada di rencana awal 2021, sekarang insya Allah akan dikasih pemerintah mulai Maret ini,” ucap dia.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki beberapa waktu lalu telah meminta masyarakat yang ingin mendapatkan BLT UMKM Rp 2,4 juta ini untuk segera cepat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan diri ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten/kota di wilayah masing-masing.

Pada saat mendaftar, masyarakat harus membawa data-data yang dibutuhkan, mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, beserta kartu tanda penduduk (KTP), alamat tempat tinggal, bidang usaha, hingga nomor telepon.

Syarat penerima Teten juga menegaskan, tidak semua pelaku usaha mikro layak mendapatkan bantuan hibah ini.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Banpres produktif ini, yaitu pengusaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable), mempunyai nomor induk kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul dan bukan berasal dari anggota aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, ataupun pegawai BUMN/BUMD.

Selain itu, Teten bilang, walaupun pelaku UMKM belum memiliki rekening, masih bisa tetap mendaftar. Sebab, nantinya pelaku UMKM yang dinyatakan berhak menerima bantuan akan dibuatkan rekening oleh salah satu bank penyalur. Adapun bank penyalurnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

“Pihak bank akan memanggil penerima untuk dibinkinkan rekening dan nantinya akan menandatangani self declaration soal kelayakan menerima,” ungkapnya.

Jadi bila ingin mendaftar, pelaku UMKM bisa mendaftarkan diri atau mengajukan dirinya ke pengusul yang sudah ditentukan. Pengusul yang dimaksud adalah dinas yang membidangi koperasi dan UKM, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/lembaga, perbankan, dan perusahaan pembiayaan lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).(red/ami)

Kemendikbud Luncurkan Program Guru Belajar & Berbagi – Seri Belajar Mandiri Untuk Calon Guru ASN PPPK

Penulis
Sopyan
-
Kemendikbud Luncurkan Program Guru Belajar & Berbagi - Seri Belajar Mandiri Untuk Calon Guru ASN PPPK

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meluncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi – Seri Belajar Mandiri bagi Calon Guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).

Program Seri Belajar Mandiri ini dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional guru calon ASN PPPK dengan mengedepankan konsep ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran. Seri Belajar Mandiri yang data diakses secara daring dan bebas biaya ini juga merupakan komitmen Kemendikbud untuk mendukung para guru dalam persiapan mengikuti seleksi calon ASN PPPK.

“Kami mengundang para guru honorer dan lulusan pendidikan profesi guru untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi guru ASN PPPK melalui seleksi yang adil, bersih, dan demokratis,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim secara daring di Jakarta, Rabu (3/2).

Upaya memperjuangkan hak para pendidik, khususnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja terus dilakukan oleh Kemendikbud. Lebih lanjut, Mendikbud menyampaikan pentingnya keberadaan guru berkualitas dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. “Guru yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh, itulah kuncinya,” tegas Mendikbud.

Menurutnya, ujung tombak dari cita-cita besar pendidikan ada pada guru hebat dan berkualitas, guru yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh, serta guru yang sejahtera dan memiliki perlindungan kerja.

“Sehingga mereka para guru dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh untuk menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahap perkembangan murid,” ujar Mendikbud memberi penekanan.

Tahun 2021 Kemendikbud merancang kebijakan rekrutmen ASN PPPK kapasitas hampir satu juta orang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Yang lolos seleksi akan diangkat menjadi ASN PPPK. Seleksi ini berbeda karena dilaksanakan secara daring. Terbuka untuk semua guru honorer dan PPG.

“Semuanya akan punya kesempatan untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi ASN. Ada tiga kali kesempatan untuk lolos seleksi,” imbuh Mendikbud.

Mengakhiri sambutannya, Mendikbud memberikan semangat bagi para guru. “Saya optimis Ibu dan Bapak akan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi, karena kesungguhan Ibu dan Bapak sekalian akan menentukan masa depan anak-anak kita,” tutup Mendikbud.

Program Guru Belajar dan Berbagi, Pengembangan dari Program Guru Berbagi yang Telah Diapresiasi

Berawal dari situasi pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang menyebabkan sebagian besar peserta didik terpaksa belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril mengatakan bahwa program Guru Belajar dan Berbagi utamanya merupakan gerakan di mana setiap guru bisa mengikuti program pembelajaran secara daring untuk berefleksi dan terus mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

“Program Guru Belajar dan Berbagi hadir sebagai fasilitas belajar dan berbagi para guru dan para pemangku kepentingan pendidikan agar anak-anak Indonesia tetap mendapatkan pendidikan terbaik dari guru terbaik. Semangat Guru Indonesia, Semangat Guru Belajar dan Berbagi!” ujar Iwan Syahril.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Nunuk Suryani melaporkan, pada 2020, Ditjen GTK telah meluncurkan layanan berbasis digital, yaitu Guru Berbagi, dimana terdapat 65.612 rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 2.219 artikel, dan berbagai video yang telah dibagikan oleh guru-guru Indonesia dan telah diakses oleh 76 juta kali pengunjung.

Selain itu RPP yang dibagikan guru-guru telah diunduh sebanyak lebih dari 20 juta kali.

Nunuk Suryani menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan berdasarkan bahan belajar mandiri yang sesuai dengan bidang studi yang telah dilaksanakan secara daring.

Tujuannya adalah sebagai bekal agar guru memiliki bahan ajar mandiri karena terdapat latihan soal di dalamnya. Hal ini sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan bagi guru menghadapi Seleksi Guru ASN PPPK.

“Guru mampu menggunakan sistem belajar mandiri yang user friendly, guru mampu menggunakan komunitas belajar dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan dalam moda daring,” terangnya. Adapun kelebihan lainnya adalah cara ini mendorong guru saling belajar dalam komunitas dengan guru lain dalam hal berbagi pengetahuan dan keterampilan.

Lebih lanjut, Nunuk Suryani menyampaikan beberapa rangkaian penyiapan program. Rangkaiannya terdiri dari: (1) pemetaan materi, substansi modul dengan model kompetensi guru untuk seri belajar mandiri Calon Guru ASN PPPK, (2) penyusunan modul dan soal latihan, dan rancangan LMS, (3) uji coba modul, revisi dan finalisasi modul dan soal latihan, serta (4) digitalisasi modul dan soal, dan pengembangan konten dalam Massive Open Online Course (MOOC).

Berikut tiga tahapan program Guru Belajar dan Berbagi – Seri Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK.

Tahap pertama yaitua pendahuluan, di mana peserta dibekali orientasi terkait penjelasan teknis, penggunaan modul, pembelajaran dan komunitas pembelajaran.

Tahap kedua yaitu fasilitasi pembelajaran, di mana peserta secara mandiri belajar substansi pedagogi dan bidang studi masing-masing.

Peserta memanfaatkan fasilitas ruang kolaborasi dan komunitas pembelajaran dalam mengembangkan pemahaman dan kemampuannya, serta mencoba beberapa soal formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang telah dipelajari.

Tahapan ketiga adalah Try Out, di mana peserta dapat daftar untuk ikut pelatihan soal-soal pedagogi dan bidang studi masing-masing setelah proses belajar mandiri dilakukan.

Perlu diketahui, ada 38 jenis modul belajar. Terdiri dari 26 mata pelajaran dari jenjang SD, SMP, dan SMA. “Peserta para guru di Indonesia diprioritaskan untuk guru Non-PNS yang akan mengikuti Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2021,” imbuh Nunuk Suryani.

“Pemilihan mata pelajar dimulai dari 3 Maret s.d. 12 April 2021, jadwal belajar dimulai dari 3 Maret sampai 18 April 2021, try out dilakukan per minggu, lima hari, Senin s.d. Jumat. Kemudian try out per hari pada Senin sampai Kamis sebanyak empat sesi, dan hari Jumat tiga sesi. Tiap sesi melaksanakan try out 25 mapel. Maksimal hanya lima ribu peserta try out pada setiap sesi tiap maple,” demikian penjelasan Setditjen GTK Kemendikbud.

Terdapat sekitar 495.975 guru dan 45.000 komunitas pendidikan terdaftar bergabung dan berpartisipasi dalam pembelajaran daring program Guru Belajar. Program Guru Belajar yang sebelumnya terdiri dari empat seri belajar.

Seri pertama adalah Seri Masa Pandemi Covid-19. Seri ini merupakan program pembelajaran yang dirancang agar para guru mampu melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi siswa mengacu pada prinsip Merdeka Belajar.

Kedua, Seri Pendidikan Keterampilan Hidup. Seri ini merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru SMP dan SMA/SMK dengan tujuan untuk membantu dan membekali para siswa dengan keterampilan abad ke-21.

Ketiga, Seri Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Seri ini merupakan program pembelajaran yang dirancang bagi guru dan kepala sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi.

Program ini kemudian dikembangkan untuk memperluas gerakan para guru, menjadi Program Guru Belajar dan Berbagi.

Kelebihan dari program ini, guru bisa belajar dari berbagai seri belajar. Guru juga bisa lebih fleksibel mengatur sendiri waktu belajar, lebih mudah mempelajari konten pembelajaran dan sesuai dengan kemampuan, dan lebih kolaboratif dengan guru-guru lainnya untuk menyelesaikan semua tahapan program.

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim dalam sambutan peluncurannya mengatakan kagum dan bangga kepada guru-guru Indonesia yang terus beradaptasi menghadapi tantangan selama masa pandemi.

“Saya sungguh kagum dan bangga dengan Ibu dan Bapak yang telah menjadi guru pembelajar, guru yang terus bergotong royong, dan guru yang terus meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik kepada anak anak kita, para penerus bangsa,” kata Mendikbud.

Program Guru Belajar dan  Berbagi merupakan gerakan kolaborasi pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong-royong berbagi ide dan praktik baik melalui RPP, artikel, video pembelajaran, aksi guru, serta platform belajar guru secara daring.

Informasi lebih lanjut terkait Program Guru Belajar dan Berbagi Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK dapat diakses melalui laman https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/

 

PGN Tambah Pasokan Gas ke Pembangkit Listrik Muara Tawar

Penulis
Andik Irwanto
-
PGN Tambah Pasokan Gas ke Pembangkit Listrik Muara Tawar

SuaraPemerintah.id – PT Perusahaan Gas Negara ( PGN) Tbk tingkatkan penyaluran gas ke Pembangkit Listrik Muara Tawar milik PT PLN (Persero). Subholding Gas PT Pertamina itu menyediakan pemanfaatan terminal LNG dan penyaluran gas hasil regasifikasi LNG di Lampung yang terkoneksi dengan pipa transmisi South Sumatera West Java (SSWJ) untuk menjaga ketersediaan pasokan listrik di pembangkit tersebut.

“Pembangkit Listrik Muara Tawar merupakan pembangkit listrik di Jawa Bagian Barat yang menjadi anchor buyer PGN. Penyerapan gasnya bisa mencapai lebih dari 200 BBTUD,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Syahrial Mukhtar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3/2021).

Syahrial menambahkan, pada awalnya Pembangkit Muara Tawar berkontribusi sekitar 24 persen terhadap total penyerapan gas sektor kelistrikan. Dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan penyerapan gas dan meningkatkan porsi penyerapan muara tawar menjadi sekitar 45 persen terhadap total kebutuhan gas sektor pembangkit.

Dia menjelaskan bahwa layanan dari PGN kepada PLN yaitu menyediakan jasa kepada PLN meliputi penyandaran LNG Carrier, penerimaan LNG dari LNG carrier ke Titik Penerimaan LNG, penyimpanan sementara LNG milik PLN sebelum diregasifikasi, regasifikasi LNG, transportasi dan penyerahan gas di Titik Penyerahaan Gas, serta pengukuran LNG dan gas.

“Sinergi BUMN dan optimalisasi infrastruktur eksisting dimanfaatkan PLN melalui kerjasama menyediakan dan menyerahkan LNG kepada PGN yang selanjutnya PGN akan menyerahkan gas hasil regasifikasi LNG kepada PLN di titik Penyerahan Gas di Stasiun Gas Muara Bekasi,” kata dia.

Pembangkit Listrik Muara Tawar memiliki karakteristik pola operasi khusus yaitu sebagai peaker yang dapat menyerap kebutuhan Gas pada saat beban puncak bisa mencapai lebih dari 200 BBTUH.

Dengan memperhatikan pasokan gas eksisting dan pola penyerapan gas oleh pelanggan PGN lainnya di wilayah Jawa Barat, maka gas pipa PGN tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan swing peaker Pembangkit Listrik Muara Tawar.

Maka solusi yang digunakan untuk meningkatkan kehandalan dan kemampuan PGN dalam memenuhi kebutuhan peaker Pembangkit Listrik Muara Tawar adalah dengan bantuan penyaluran Gas dari hasil regasifikasi LNG dari FSRU Lampung.

Dia berharap langkah strategis dan sinergis ini dapat meningkatkan kehandalan pasokan listrik dan penyerapan gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik. Mengingat proyeksi kebutuhan gas mendatang akan lebih tinggi dari tahun lalu dan menurunkan ketergantungan PLN terhadap HSD.

“Kami berharap langkah strategis dan sinergis ini dapat meningkatkan kehandalan pasokan listrik dan penyerapan gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik. Mengingat proyeksi kebutuhan gas mendatang akan lebih tinggi dari tahun lalu dan menurunkan ketergantungan PLN terhadap HSD,” ungkap Syahrial.

Alokasi Gas Domestik. Permintaan gas untuk pembangkit saat ini konsumsinya masih kecil. Yang terbesar adalah sektor industri sebesar 30%.

Sedangkan menurut utilitasnya pada tahun 2017 utilisasi gas alam domestik untuk kelistrikan mencapai 13,67%. Yang terbesar masih untuk ekspor, yakni 41%, terdiri atas ekspor LNG 28,49% dan melalui pipa 11,15%. Sedangkan, utilisasi gas untuk industri mencapai 23,53% dan pupuk 11,15%. Adapun untuk bahan bakar gas (BBG) transportasi hanya 0,08% dan gas kota sebesar 0,05%.(red/ami)

Vaksinasi dan Insentif Perpajakan Jumpstart Ekonomi 2021

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah mengambil kebijakan pemberian vaksinasi dan insentif perpajakan untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan lebih dari 50% PDB Indonesia berasal dari konsumsi.

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mengambil kebijakan pemberian vaksinasi dan insentif perpajakan untuk meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan lebih dari 50% PDB Indonesia berasal dari konsumsi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menyatakan vaksinasi dan insentif perpajakan sebagai jumpstart ekonomi memiliki peran penting. “Keduanya harus berjalan beriringan. Dan kami berharap di tahun 2021 konsumsi akan kembali positif. Pemerintah akan terus memberi dukungan sesuai kebutuhan,” jelasnya dalam MNC Group Investor Forum 2021, Selasa (02/03).

Pemerintah menjaga konsumsi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan pemberian bantuan perlindungan sosial. Namun bagi masyarakat kelas menengah dan kaya, mereka cenderung mengurangi konsumsi dan hanya memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga mengurangi konsumsi barang sekunder dan tersiernya. Untuk itu, Pemerintah memberikan insentif pajak bagi perumahan dan kendaraan bermotor.

“Insentif pajak perumahan memiliki efek multiplier yang besar. Industri ini berhubungan dengan 185 sektor lain diantaranya industri baja, semen, kayu, dan lainnya. Pemberian insentif kendaraan bermotor ditujukan agar harga lebih murah sehingga industri akan berjalan,” jelas Wamenkeu.

Pemerintah memberikan program vaksinasi untuk mendukung konsumsi masyarakat. Saat ini sebanyak 2,7 juta masyarakat telah divaksin dengan 200 ribu orang yang menerima setiap harinya. “Vaksin meningkatkan keyakinan untuk konsumsi,” pungkas Wamenkeu.

 

Diskon PPnBM Dirilis, Srimulyani Gelontorkan Rp 2,99 Triliun

Penulis
Andik Irwanto
-
Diskon PPnBM Dirilis, Srimulyani Gelontorkan Rp 2,99 Triliun

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menebar insentif pajak di tahun ini. Setelah diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada mobil baru, kini bendahara negara juga memberikan diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor properti. Sri Mulyani memberikan beberapa insentif perpajakan untuk menggenjot kinerja konsumsi tahun ini.

Dia pun menjelaskan, untuk diskon PPnBM atas pembelian mobil, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 2,99 triliun. Sedangkan untuk PPN ditanggung pemerintah (DTP) bidang properti anggarannya mencapai Rp 5 triliun.

“Semuanya sudah masuk di dalam insentif usaha yang ada di dalam Rp 58,46 triliun ini,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3/2021).

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan besaran nilai insentif yang akan terserap belum tentu mencapai jumlah tersebut. Sebab, realisasi anggaran akan bergantung pada jumlah masyarakat yang memanfaatkan kedua insentif tersebut. Ia menambahkan, kedua insentif tersebut diharapkan bisa menjadi dorongan terutama bagi kelas menengah untuk menumbuhkan kepercayaan konsumsi.

“Dorongan diperlukan karena perubahan saldo rata-rata per tier simpanan menunjukkan kalau kelompok yang memiliki dana besar meningkat, sedangkan dana kecil menurun,” ujar Sri Mulyani.

“Berarti kelompok menengah atas ada saldo, tetapi tidak melakukan aktivitas ekonomi atau konsumsi. Oleh karena itu, berbagai dorongan dilakukan agar seluruh komponen konsumsi terus bergerak,” jelas dia.

Pasalnya, pemerintah per 1 Maret 2021 ini memberikan keringanan berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM) terhadap pembelian mobil ditanggung pemerintah (DTP). Namun demikian, diskon PPnBM tersebut memiliki batas waktu dan besarannya akan turun setiap tiga bulan.

Pada tiga bulan pertama, yakni dari Maret hingga Mei 2021 mendatang, besaran diskon PPnBM mencapai 100 persen. Artinya, masyarakat yang membeli mobil dengan besaran silinder di bawah atau sama dengan 1.500 cc hingga akhir Mei tak perlu membayar PPnBM.

“Diskon PPnBM hanya untuk tahun ini. untuk 100 persen, tidak perlu dibayar atau terutang atas penyerahan kendaraan bermotor berlaku samia dengan Mei saja. Jadi kalau mau beli mobil sebaiknya sekarang sampai dengan Mei,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3/2021).

Selain itu, untuk bulan Juni hingga Agustus, diskon PPnBM yang diberikan sebesar 50 persen. Sementara unutk periode September hingga Desember, besaran diskon PPnBM yang diberikan kembali turun menjadi sebesar 25 persen. Sri Mulyani pun menjelaskan, kebijakan insentif tersebut didesain sedemikian rumpa untuk memacu kepercayaan masyarakat agar melakukan konsumsi.

Dengan demikian, harapannya pemulihan ekonomi bisa segera terpacu.

“Jadi dalam hal ini, kita memang sengaja mendesain agar front loading, tujuannya memacu confidence dan secara simultan meningkatkan pemulihan ekonomi,” jelas dia.

Ia pun mengatakan, ketentuan kendaraan sedan atau penumpang dengan batasan kapasitas silinder di bawah atau sama dengan 1.500 cc diberlakukan lantaran kedua kelompok tersebut sebagian besar memiliki komponen dalam negeri di atas 70 persen.

Di sisi lain, kedua kelompok tersebut umumnya digunakan oleh kelompok kelas menengah.

“Ini terutama kelompok kelas menengah perlu stimulus untuk dinaikkan dan karena ada keterkaitan dengan industri besar,” ujar Sri Mulyani.(red/ami)

Corona B117 Sudah Masuk RI, Kenali Gejala Covid-19 Varian Baru

Penulis
Rudi Sukmana
-
Corona B117 Sudah Masuk RI, Kenali Gejala Covid-19 Varian Baru

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Kesehatan dr Dante Saksono mengungkap ada dua kasus varian baru Corona B117 yang ditemukan di Indonesia. Laporan ini diumumkan bertepatan dengan setahun pandemi Corona di RI.

“Saya mendapatkan informasi bahwa tepat dalam setahun ini kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia,” sebut Wamenkes dalam konferensi pers Selasa (2/3/2021).

Varian Corona Inggris B117 ini sebelumnya sudah menyebar di setidaknya 60 negara, berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Varian Corona Inggris B117 yang diyakini 70 persen lebih menular ini juga merebak di Singapura dan India.

Namun, gejala COVID-19 yang dilaporkan beberapa pasien yang terkena varian Corona B117 ini berbeda dengan biasanya. Apa saja?

  1. Kelelahan dan merasa lesu

Para pakar Inggris menemukan pasien Corona baru-baru ini lebih umum mengalami gejala COVID-19 kelelahan di awal terpapar. Kelelahan akibat infeksi COVID-19 varian baru ini disertai dengan rasa pusing.

Alasan pasien Corona bisa mengalami gejala ini salah satunya disebabkan adanya sitokin dalam sistem kekebalan tubuh, respons dari reaksi infeksi yang menyerang tubuh. Efek samping melawan patogen dapat membuat tubuh merasa lelah terus menerus.

  1. Mual hingga pusing

Selain itu, gejala COVID-19 neurologis seperti pusing, kelelahan, hingga mual juga ditemukan pada pasien Corona Inggris. Sulit membedakan gejala ini dengan penyakit lainnya lantaran bisa juga dipicu kondisi lain.

Namun, satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat muncul gejala COVID-19 mual hingga pusing di awal terpapar adalah istirahat yang cukup dan mengatur pola makan. Sebisa mungkin menghindari lebih dulu olahraga berat.

Simak gejala lainnya pada varian Corona B117 yang mendominasi di Inggris di halaman berikutnya.

3. Nyeri otot

Varian baru Corona B117 Inggris juga membuat para pasien mengalami nyeri otot. Jumlah kasus yang mengalami gejala COVID-19 nyeri otot ini juga meningkat dua kali lipat di Inggris.

Sebenarnya, penyebab nyeri otot bisa terjadi karena myalgia. Kondisi saat virus menyerang serat otot dan lapisan jaringan penting.

Adanya peradangan secara luas juga bisa menyebabkan nyeri sendi, rasa lemah dan nyeri tubuh selama terpapar. Jika mengalami gejala COVID-19 ini ada baiknya kamu segera melakukan tes.

Selain tiga gejala tersebut, berikut gejala COVID-19 lain yang ditemukan Layanan Kesehatan Inggris (NHS). dikutip dari Express UK.

  1. Sakit (radang) tenggorokan
  2. Diare
  3. Konjungtivitis (mata merah)
  4. Sakit kepala
  5. Ruam pada kulit
  6. Perubahan warna (discolouration) pada jari tangan dan kaki.

 

 

Wapres Dukung Pemda Jatim Wujudkan Industri Halal

Penulis
Andik Irwanto
-
Wapres Dukung Pemda Jatim Wujudkan Industri Halal

SuaraPemerintah.id – Kementrian Perindustrian menetapkan kawasan industri halal yang berlokasi di sidoarjo, Jawa Timur, yaitu SAFE and :PCK Halal Industrial Park (HIP). Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin mengharapkan pemerintah daerah Jawa Timur dapat mengisi kawasan ini dengan berbagai produsen industri halal melalui penyediaan fasilitas yang dibutuhkan, Rabu (3/3/2021)

“Saya mengharapkan agar pemerintah daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi,” pesan Wakil Presiden RI.

K. H. Ma’ruf Amin pada Webinar Nasional “Menyongsong Era Halal Industri Jawa Timur: Peluang dan Tantangan” yang diadakan secara virtual, mencotohkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, diantaranya, lembaga pemeriksa kehalalan, laboratorium, instalasi pengolahan air baku halal, layanan keuangan syariah, dan fasilitas lainnya.

Menurutnya, Provinsi Jatim dinilai memiliki daya saing industri karena terdapat sumber daya manusia yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara yang memadai.

Untuk itu, dalam pertemuan yang diadakan secara virtual tersebut, ia mengharapkan pemerintah daerah agar lebih gencar mempromosikan dan mengajak pelaku usaha segera mengoperasikan kawasan industri halal.

“Untuk Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama pengelola kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan Industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja,” imbaunya.

Selain itu, pembentukan management information system (MIS) yang berintegrasi sekaligus kodifikasi yang mampu mengintergrasikan produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi menjadi sorotan yang ditekankan oleh Wapres. Hal itu, agar statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.

“Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen,” tegasnya.

Wapres juga berharap webinar yang diselenggrakan oleh UIN Sunan Ampel ini menghasilkan berbagai usulan dan kebijakan yang mampu membantu peran pemerintah dalam menghadapi tantangan.

“Saya mengapresiasi UIN Sunan Ampel yang telah menyelenggarakan webinar ini. Semoga webinar ini menghasilkan usulan kebijakan dalam rangka menangkap peluang dan berbagai kiat mengatasi tantangan Jawa Timur menjadi salah satu halal product hub di Indonesia,” pungkasnya.(red/rifki)

Mutasi Virus Corona B117 Terdeteksi di Karawang, Pasien Terjangkit Usai Bepergian ke Luar Negeri

Penulis
Rudi Sukmana
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera mengantisipasi penyebaran mutasi virus corona dari Inggris atau B117 yang sudah ditemukan di Kabupaten Karawang.

“Jangan sampai kecolongan. Kita tidak bisa mengendalikan, mumpung masih kecil, harus segara dideteksi. Kalau telat, harga treatment-nya sangat mahal sekali,” kata Emil, sapaan akrabnya, usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Rabu (3/3/2021).

Ia menjelaskan, virus corona B117 ini menjangkiti dua orang warga Karawang usai bepergian dari luar negeri. Saat ini, tim Satgas Covid telah melakukan pelacakan terhadap pihak keluarga.

“Virus varian B117 UK ini terdeteksi ada di Karawang, dari warga Karawang yang bepergian dengan pesawat Qatar Airways, sesuai prosedur mendarat diisolasi 10 hari,” tutur Emil.

“Kita sedang tracing. Kami akan tes berkali-kali memastikan tidak ada hal yang merugikan. Sudah dinyatakan negatif dari virus varian baru, tapi masih isolasi. Kita belum yakin. Masih (isolasi) di rumah masing-masing,” tambahnya.

Analisis sementara, lanjut Emil, mutasi virus tersebut dipastikan bukan mutasi lokal. Saat ini, ia sudah memerintahkan tim ahli untuk melakukan kajian serta mencari upaya pencegahan.

“Karena virus varian ini pasti impor, bukan varian mutasi lokal. Makanya, dua orang ini tercatat bepergian internasional. Kadisnkes dan peneliti melakukan kajian, bagaimana merespons treatment-nya. Kami sedang menunggu kajian,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, varian virus corona yang lebih menular yang pertama kali diidentifikasi di Inggris terus bermunculan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (2/3/2021), bertepatan dengan satu tahun pandemi Covid-19, Wakil Menteri Kesehatan ( Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengonfirmasi bahwa mutasi virus corona B117 , yang pertama kali terdeteksi di Inggris, kini telah ditemukan di Indonesia.

Terkait Pencabutan Perpres Nomor 10/21, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Alergi Kritik

Penulis
Andik Irwanto
-
Terkait Pencabutan Perpres Nomor 10/21, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Alergi Kritik

SuaraPemerintah.id –  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan saran yang disampaikan oleh masyarakat. Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah tertentu resmi pemerintah mencabutnya. Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran.

Hal itu disampaikan Mahfud lewat kanal akun Twitternya @mohmahfudmd yang terpantau di Jakarta, Rabu, 3 Mar 202. Mahfud menanggapi keputusan Presiden Jokowi yang mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras.

“Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, pemerintah mencabutnya. Jadi, pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pemerintah akan menerima kritik yang disampaikan oleh masyarakat secara rasional sebagai suara rakyat. Kritik menurutnya adalah vitamin untuk pemerintahan.

“Pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan,” tambahnya.

Mahfud kembali tegaskan bukan hanya dalam kasus perpres investasi miras Presiden Jokowi mendengarkan kritik tetapi dalam kasus vaksinasi pun melakukan hal yang sama.

“Semula vaksinasi akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu,” katanya.

Namun, ada yang mengkritik harus gratis semua. Pemerintah terima kritik itu dan menggratiskan vaksin untuk semua.

Akan tetapi, tidak cukup sampai di situ, kritik pun muncul lagi mengenai vaksinasi mandiri.

“Ada kritik lagi, harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Oke, pemerintah izinkan,” ujarnya.

Diketahui pemerintah resmi mencabut butir-butir lampiran pada Peraturan Presiden Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi di bidang industri minuman keras.

“Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait dengan pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa (2/3).

Perpres Nomor 10/2021 itu terbit pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres Nomor 10/2021 itu memang tidak mengatur khusus minuman keras, tetapi juga soal penanaman modal. (red/pen)

1...4,4744,4754,476...4,869Halaman 4,475 dari 4,869