Beranda blog Halaman 4474

Luncurkan Karya Kreatif Indonesia BI Perkuat Penggunaan QRIS

Penulis
Andik Irwanto
-
Luncurkan Karya Kreatif Indonesia BI Perkuat Penggunaan QRIS

SuaraPemerintah.id – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai upaya mendukung kampanye Karya Kreatif Indonesia 2021. Penggunaan QRIS ini sebagai bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia saja.

Hal ini dipaparkan oleh gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam pembukaan virtual Karya Kreatif Indonesia (KKI) Eksotisme Lombok di Jakarta, Rabu, 03 Maret 2021. BI memperkuat sinergi untuk membangun eksotisme Lombok.

“Kami juga terus perbaiki fitur-fitur dalam QRIS tanpa tatap muka, termasuk untuk tarik dana, setor dan transfer,” kata Perry.

Perry mengatakan BI mengerahkan 46 kantor, perbankan, asosiasi sistem pembiayaan fintech, dan marketplace untuk terus melancarkan gerakan QRIS.

Perry secara resmi meluncurkan secara virtual kampanye Karya Kreatif Indonesia Eksotisme Lombok yang dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat, (3/2).

Dalam sambutannya Perry mengatakan Karya Kreatif Indonesia Eksotisme Lombok merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia saja untuk mendorong UMKM hingga ke kancah global.

“Kami akan terus melakukan Karya Kreatif Indonesia sebagai platform untuk mendorong, mengangkat, dan membesarkan UMKM Indonesia baik di nasional maupun global,” jelasnya.

Selain itu, sebagai upaya untuk menyukseskan kampanye KKI yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia saja, BI memperkuat sinergi untuk membangun eksotisme Lombok.

Perry menyebutkan Lombok bukan sekadar potensi pariwisata namun produk-produk UMKM Lombok yang kreatif dan inovatif bisa menjadi produk unggulan.

BI juga menyediakan e-katalog sebagai wadah untuk menampilkan produk-produk UMKM binaan BI maupun UMKM binaan pemerintah daerah.

“Belanja produk UMKM begitu mudah, ada QRIS, ada e-katalog tinggal sentuh,” jelasnya.

Kemudian BI terus melakukan berbagai sinergi dengan berbagai kementerian hingga 5 kantor perwakilan luar negeri BI untuk mengembangkan dan memperluas pemasaran produk UMKM.

Kampanye Karya Kreatif Indonesia Eksotisme Lombok berlangsung selama 3-31 Maret 2021. Masyarakat bisa membeli berbagai produk kriya Nusantara, sentra fesyen wastra Nusantara, serta kuliner unggulan Lombok secara daring melalui situs Karya kreatif Indonesia. (red/pen)

Menkes Budi Gunadi Targetkan Vaksinasi 20% Sampai Juni, Masyarakat Harap Bersabar

Penulis
Andik Irwanto
-
Menkes Budi Gunadi Targetkan Vaksinasi 20% Sampai Juni, Masyarakat Harap Bersabar

SuaraPemerintah.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta kepada masyarakat untuk bersabar ikuti proses vaksin. Dikarenakan proses saat ini dilakukan secara bertahap dan di satu sisi vaksin masih menjadi rebutan dunia internasional hingga saat ini.

Hal ini dikatakan oleh Budi Sadikin saat meninjau vaksinasi di Kantor MUI di Jakarta, Rabu, 03 Maret 2021. Masih banyak negara yang menurutnya belum mendapatkan vaksin.

“Vaksin ini menjadi rebutan di seluruh dunia. Banyak negara belum bisa mendapatkan vaksinnya. Dari total 7,8 miliar populasi manusia di bumi, sebanyak 70 persennya atau sekitar 5,5 miliar jiwa butuh 11 miliar vaksin agar mendapatkan herd immunity, maka proses vaksinasi bertahap dan butuh waktu,”ungkapnya.

Menurut Budi, persaingan dalam mendapat vaksin Covid-19 tak mudah karena seluruh negara sama-sama tengah membutuhkannya untuk keluar dari krisis.

Indonesia tergolong beruntung karena telah mendapatkan vaksin dan proses vaksinasi masih terus berjalan. Sementara beberapa negara di Asia lainnya baru memulai vaksinasi beberapa hari lalu.

“Beberapa negara maju baru mulai vaksinasi, jadi Indonesia ini bersyukur kita bisa dapat, karena (vaksin) masih menjadi rebutan di seluruh dunia,” kata dia.

Budi mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengebut vaksinasi agar Herd Immunity bisa tercapai dan diharapkan sampai Juni tahun ini bisa menyentuh angka 20 persen.

Untuk mencapai Herd Immunity harus ada 70 persen masyarakat usia 18 tahun ke atas yang divaksin. Dia menargetkan sebanyak 181 juta penduduk Indonesia bisa mendapatkan vaksin.

“Memang bertahap ini vaksinasinya, jadi bapak dan ibu mohon bersabar, sampai Juni mungkin 20 persen penduduk yang bisa divaksin, kita berusaha mendapatkan vaksin sebanyak-banyaknya, sisanya pada Juli Insya Allah bisa sebagian rakyat divaksin,” katanya.

Sementara itu menanggapi vaksinasi di MUI, Menkes berharap upaya yang dilakukan pimpinan MUI ini bisa meyakinkan masyarakat untuk ikut serta dalam program vaksinasi, sehingga Indonesia bisa cepat keluar dari krisis pandemi Covid-19.

“Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bisa membangun gerakan vaksinasi untuk Indonesia dan tolong didukung agar semua teman-teman, semua rakyat ini merasa nyaman dan aman,” kata Budi. (red/pen)

Pemprov Banten Berikan Penghargaan Zero Accident K3 Kepada 200 Perusahaan

Penulis
admin sp
-
Pemprov Banten Berikan Penghargaan Zero Accident K3 Kepada 200 Perusahaan

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 200 perusahaan di Provinsi Banten meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai perusahaan yang mampu menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan zero accident atau nihil kecelakaan kerja dan sebagai Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Terbaik Tingkat Provinsi Banten tahun 2021.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim yang diwakilkan Asisten Perekononian dan Pembangunan,  M Yusuf di Pendopo Gubernur Banten KP3b Curug, Kota Serang (Rabu, 03/03/2021). Pemberian penghargaan dilakukan secara simbolis kepada 50 perwakilan perusahaan dan sebagiannya dilakukan secara virtual.

Gubernur Banten dalam arahan yang dibacakan M Yusuf mengatakan, Pemprov Banten sudah berkomitmen pada seluruh stakeholder dan perusahan yang ada di Banten untuk memaksimalkan penerapan K3 di seluruh perusahaan di Provinsi Banten.

“Pembinaan karyawan atau tenaga kerja harus betul-betul dilakukan dengan baik agar kecelakaan kerja bisa diminimalisir atau bahkan nol,” kata M Yusuf.

Menurutnya, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi perusahaan yang menerima penghargaan untuk dapat mempertahankan prestasinya menjadi lebih baik. Sedangkan bagi perusahaan yang belum mendapatkan penghargaan dapat lebih meningkatkan peran sertanya di bidang K3 demi terciptanya produktifitas kerja.

“Perusahaan juga harus benar-benar menjaga kondisi kecelakaan kerja pada perusahaannya masing-masing dan kenyamanan kerja bagi karyawan harus terjaga dengan baik,” ujarnya.

M Yusuf juga mengajak para pengusaha dan perusahaan ikut berpartisipasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dengan patuh menjalankan protokol kesehatan dalam perusahaan masing-masing.

“Walapun saat ini kita sedang melakukan vaksinasi, kemudian protokol kesehatan juga terus diperketat. Dengan adanya PPKM Berskala Mikro yang sekarang ini penurunannya sangat signifikan di Provinsi Banten,” kata M Yusuf.

“Oleh karena itu kami mengajak kepada perusahaan untuk terus meningkatkan protokol kesehatan baik di lingkungan kerja atau di lingkungan perusahaanya. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir,” sambungnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi  menjelaskan bahwa penghargaan zero accident dan P2K3 merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka bentuk perhatian Pemerintah Provinsi kepada perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatannya.

“Hasil dari pengawasan Tim Disnaker dan Tim Audit Ahli, penerima penghargaan zero accident tahun 2021 sebanyak 112 perusahaan, sedangkan yang mendapatkan penghargaan P2K3 sebanyak 87 perusahaan,” sebutnya.

Penghargaan ini, kata Al hamidi  merupakan penghargaan tertinggi bagi perusahaan bahkan semua perusahaan berkeinginan untuk mendapatkan kedua penghargaan ini.

“Kita mengharapkan dari kegiatan ini berkurangnya angka kecelakaan kerja dan meningkatkan standar keselamatan kerja di seluruh perusahaan di Banten,” kata Al Hamidi.

Imbas Konsumsi Listrik Tiongkok Lesu, HBA Maret Turun Jadi USD84,49/Ton

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Harga Batubara Acuan (HBA) tercatat mengalami penurunan sebesar USD3,3 per ton pada perdagangan bulan Maret 2021 menjadi USD84,49 per ton. Keputusan ini mempertimbangkan lesunya konsumsi listrik di Tiongkok sehingga berdampak pada minimnya permintaan batubara ke negara tersebut.

“Setelah berakhirnya perayaan tahun baru imlek dan menjelang berakhirnya musim dingin, konsumsi listrik di pusat – pusat bisnis Tiongkok mulai lesu,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Selasa (2/3).

Agung menambahkan penurunan konsumi listrik dibarengi dengan kebijakan untuk meningkatkan produksi batubara domestik di negara – negara tujuan ekspor. “Baik Pemerintah Tiongkok dan India mendorong peningkatan produksi batubara dalam negeri untuk mengimbangi kebijakan relaksasi impor batubara kedua negara tersebut,” sambungnya.

Penurunan HBA ini merupakan kali pertama dalam lima bulan terakhir setelah mengalami kenaikan cukup signifikan akibat tekanan kuat akibat pandemi Covid-19, yaitu Oktober 2020 (USD51/ton), November 2020 (USD55,71/ton), Desember 2020 (USD59,65/ton), Januari (USD75,84/ton), dan Februari (USD97,79/ton). “Setelah hampir setengah tahun mengalami reli, HBA terjadi koreksi,” tandas Agung.

Di samping faktor demand and supply, perhitungan nilai HBA sendiri diperoleh dari rata-rata empat indeks harga batubara dunia, yaitu Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt’s 5900 pada bulan sebelumnya.

Sebagai informasi, nilai HBA bulan Maret ini akan dipergunakan pada penentuan harga batubara pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel).

Cegah Munculnya Keluarga Miskin Baru, Pemerintah Percepat Implementasi Kartu Prakerja Bagi Calon Pengantin

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Upayakan Percepatan Implementasi Kartu Prakerja Bagi Calon Pengantin

SuaraPemerintah.id – Pemerintah lintas kementerian/lembaga tengah mengupayakan percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin (catin) di tahun 2021.

Hal itu sebagaimana arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Sesmenko PMK Y.B Satya Sananugraha mengatakan bahwa percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin diperlukan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru. Pasalnya, berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau meningkat 0,56% poin dari September yang berjumlah 24,79 juta orang (9,22%).

Sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini sebanyak 138,22 juta orang dengan jumlah pengangguran 9,77 juta orang (7,07%).

“Kartu Prakerja ini merupakan jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin menikah. Harapannya setelah menikah mereka akan mempunyai kehidupan ekonomi yang baik sehingga tidak lahir keluarga miskin baru,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Usulan Kartu Prakerja Bagi Calon Keluarga Baru, Rabu (3/3).

Menurut pria yang akrab disapa Sani tersebut, percepatan implementasi Kartu Prakerja bagi calon pengantin dapat diawali dengan mencari daerah yang akan dijadikan pilot project.

Semisal, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau angka pengangguran yang tinggi akibat terdampak Covid-19 dan belum tersentuh bantuan pemerintah baik reguler maupun nonreguler.

Di samping itu, sebutnya, juga harus dilakukan integrasi dan sinkronisasi data catin tergolong miskin yang ada di Kementerian Sosial, Kementerian Agama, maupun Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Bila diperlukan misalnya Perpres, Permen, atau surat edaran bersama sebagai aspek legal maka ini harus disiapkan agar yang menjadi amanat dari Pak Menko terkait  Kartu Prakerja bagi catin bisa segera diimpelentasikan,” tandasnya.

Seraya menyambut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menyatakan bahwa program Kartu Prakerja bagi catin diharapkan bisa menjadi solusi untuk mencegah lahirnya keluarga miskin baru.

Terlebih mengantisipasi agar kemudian calon pengantin perempuan yang akan menjadi ibu tidak melahirkan generasi stunting di masa depan.

“Kita harus meyakini kalau kondisi ekonomi sudah baik, anak usia dini mendapatkan nutrisi yang baik, mereka akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Maka itu, penting juga bagi kita untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, selain pemahaman agama dan pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah,” tutur Femmy.

Ia pun menginstruksikan kepada kementerian/lembaga terkait agar dapat menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mempercepat implementasi dari program Kartu Prakerja bagi catin.

Termasuk, mendorong terbitnya berbagai peraturan yang akan dijadikan sebagai payung hukum serta prosedur teknis mulai dari pendaftaran Kartu Prakerja bagi catin baik melalui daring maupun luring.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk semester I tahun 2021 dengan total kuota sebanyak 2,7 juta orang.

Namun demi pemerataan, 1 kepala keluarga (KK) maksimal hanya 2 prang penerima Kartu Prakerja.

Sementara, telah ada dasar hukum untuk pendaftaran Kartu Prakerja yang akan dilakukan secara luring yaitu Perpres 76/2020 dan turunan Permenko 11/2020 dan Permenker 17/2020.

Dengan demikian, untuk proses pendaftaran telah bisa dilakukan tidak hanya secara daring, tetapi juga secara luring.

“Lalu apakah akan ada jalur khusus bagi catin untuk menerima Kartu Prakerja, ini yang harus terus kita persiapkan bersama. Datanya harus valid dan tentunya ini perlu kerja keras dari kita (pemerintah) semua agar ini bisa segera terimplementasi,” pungkas Femmy.

Sebanyak 8300 Perusahaan KADIN Ikuti Program Vaksin Mandiri Gotong Royong

Penulis
Andik Irwanto
-
Sebanyak 8300 Perusahaan KADIN Ikuti Program Vaksin Mandiri Gotong Royong

SuaraPemerintah.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengadakan vaksinasi terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam program vaksin Gotong Royong. Sebanyak 8.300 perusahaan yang tergabung telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam program Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri yang diberikan oleh perusahaan swasta kepada karyawan dan buruh secara gratis.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 03 Maret 2021.

“Terakhir sudah 8.300, ini sementara kami stop dulu karena kami lagi evaluasi sekarang bersama pemerintah,” kata Shinta.

Di mana jumlah tersebut terus meningkat dibandingkan pekan lalu. Jumlah sebelumnya sekitar 6.689 perusahaan yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam program Vaksin Gotong Royong. Bahkan Shinta menyebut masih terdapat banyak perusahaan lain yang mengantre untuk mendaftar program Vaksin Gotong Royong yang dikoordinasikan melalui Kadin.

Dia menyebut dari 8.300 perusahaan yang berpartisipasi itu akan memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada sekitar 6,9 juta karyawan atau buruh bersama dengan anggota keluarganya.

Sementara itu pekan lalu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Permenkes itu mengatur tentang Program Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri yang dilakukan oleh perusahaan swasta pada karyawan dan buruh.

Dalam permenkes itu disebutkan bahwa Vaksin Gotong Royong dilakukan oleh pihak swasta tanpa menggunakan vaksin program pemerintah, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan milik pemerintah agar tidak mengganggu program vaksinasi nasional.

Selanjutnya, jenis vaksin Covid-19 yang nantinya digunakan untuk vaksinasi Covid-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM sesuai peraturan perundang-perundangan.

Shinta menjelaskan saat ini Kadin bersama dengan PT Biofarma dan pemerintah sedang melakukan pembahasan teknis untuk pelaksanaan program Vaksin Gotong Royong. Dia menegaskan pada dasarnya perusahaan swasta siap untuk menjalankan program Vaksin Gotong Royong, namun masih harus menunggu kepastian ketersediaan vaksin yang akan diimpor oleh Biofarma. (red/pen)

BSI Jajaki Kerja Sama dengan Dubai Islamic Bank

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Jajaran direksi Bank Syariah Indonesia (BSI) dipimpin Direktur Utama Hery Gunardi menerima kunjungan Group Chief Executive Officer (CEO)  Dubai Islamic Bank Group Adnan Chilwan di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Pertemuan kedua CEO bank syariah ini terselenggara bersamaan dengan kegiatan Indonesia Emirates Amazing Week 2021, 1-7 Maret 2021.

Dubai Islamic Bank merupakan bank syariah ternama dari UEA dan kawasan Timur Tengah. Selama ini, bank tersebut telah banyak membantu penerbitan sukuk global pemerintah Indonesia demi pendanaan berbagai proyek di dalam negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Hery Gunardi bersama jajaran pengurus Bank Syariah Indonesia akan menjajaki peluang kerja sama yang bisa dijalin dengan Dubai Islamic Bank. Pertemuan ini rencananya dilakukan di kantor pusat Bank Syariah Indonesia.

“Pertemuan Direksi Bank Syariah Indonesia dengan CEO Dubai Islamic Bank menunjukkan besarnya perhatian dunia internasional terhadap kehadiran Bank Syariah Indonesia yang baru sekitar satu bulan ini beroperasi. Alhamdulillah, ini merupakan peluang besar bagi kami untuk memulai perjalanan mewujudkan visi dan misi yaitu membawa Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank syariah terbesar di dunia yang kehadirannya berdampak positif bagi kemaslahatan umat,” ujar Hery Gunardi.

Bank Syariah Indonesia memiliki visi menjadi bagian dalam top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam kurun lima tahun ke depan, serta menjadi juara bank syariah dengan meraih potensi pasar syariah yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

Dalam jangka pendek, Bank Syariah Indonesia berencana mendirikan kantor atau unit kerja di kawasan Timur Tengah untuk membantu penyerapan dan penyaluran sukuk global pemerintah Indonesia.

Jika terealisasi, rencana ini akan membuat semakin banyak investor luar negeri yang tertarik berinvestasi sesuai syariat Islam untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi kerja sama antara Dubai Islamic Bank (DIB) atau bank syariah terbesar di Uni Emirat Arab (UEA) dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Perlu diketahui, BSI yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 1 Februari 2021 merupakam bank syariah terbesar di Indonesia, hasil penggabungan tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah. (E-3).

Bobby Nasution Harapkan Dana CSR Bank Sumut Bantu Benahi Kawasan Heritage Kesawan

Penulis
Sopyan
-
Bobby Nasution Harapkan Dana CSR Bank Sumut Bantu Benahi Kawasan Heritage Kesawan

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, SE, MM mengharapkan dana CSR Bank Sumut dapat dimanfaatkan untuk membantu pembenahan kawasan heritage Kesawan.

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Dirut PT. Bank Sumut, Muchammad Budi Utomo, Selasa (2/3) di ruang khusus Wali Kota.

Bobby juga menyampaikan, hanya sekedar dana CSR yang diperuntukkan untuk pengembangan wisata warisan, namun juga membantu usaha kuliner yang ada di Kesawan.

Didampingi Sekda, Ir. Wiriya Alrahman, MM, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Suherman, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, T. Ahmad Sofyan, Wali Kota juga berharap agar Bank Sumut memberikan pelayanan yang memudahkan juga memanjakan nasabah. Dengan demikian, Bank Sumut akan mendapat kepercayaan yang lebih besar dan menambah nasabah-nasabah baru.

Bobby menambahkan, kolaborasi juga harus dijalin dengan berbagai pihak untuk menyukseskan pembangun dan pelayanan publik, termasuk dalam bidang perbankan. Karena itu, tentunya Pemko Medan akan membangun kolaborasi dengan Bank Sumut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya Dirut PT Bank Sumut, Muchammad Budi Utomo didampingi Pimpinan Bank Sumut Cabang Koordinator Medan, Ali Akbar Putra, Wakil Pimpinan Bank Sumut Cabang Koordinator Medan, Faisal Panggabean, Pimpinan Sekretariat Perusahaan Bank Sumut, Syahdan Ridwan Siregar menyampaikan kepada Wali Kota, bahwa, nasabah, Pemko Medan merupakan salah satu pemegang saham di Bank Sumut.

Transaksi perbankan yang dilakukan Pemko Medan juga melalui Bank Sumut. Disebutkannya juga Bank Sumut juga akan mengalirkan dana CSR untuk Medan.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Budi Utomo juga menyampaikan undangan kepada Wali Kota Medan untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berlangsung pada bulan ini. Sebagai pemegang saham, kehadiran Wali Kota Medan tentu diharapkan sangat diharapkan dalam RUPS ini.

Pada pertemuan itu Sekda Ir. Wiriya Alrahman, MM, juga menyampaikan harapan agar Bank Sumut juga memperbanyak kotak sadap. Dengan demikian pengawasan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik sehingga diharapkan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Menko Luhut Resmikan Program Rehabilitasi Mangrove Nasional

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut B. Pandjaitan melaksanakan kegiatan penanaman mangrove pada hari ini (3-3-2021) di Desa Tanjung Pasir, Tangerang Banten.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono, Gubernur Banten Wahidin Halim serta pejabat daerah provinsi Banten turut mendampingi Menko Luhut dalam acara tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara kick off rehabilitasi mangrove tahun 2021. Lokasi Kick Off penanaman mangrove secara nasional pada tahun 2021 berlokasi di kawasan Hutan Lindung, yang dikelola Perum Perhutani, tepatnya di wilayah KPH Banten, BKPH Serang, RPH Tangerang.

Areal seluas ± 168 Hektar ini dikelola bersama kelompok binaan Perhutani, LMDH Tanjung Tapas Jaya. Dalam sambutannya pada awal acara, Menko Luhut menyampaikan bahwa luas hutan mangrove Indonesia sebesar 3,31 juta hektar dan merupakan 20 persen dari luas mangrove dunia.

Namun, teridentifikasi 600.000 hektar diantaranya kritis. Dengan demikian target rehabilitasi mangrove pertahun adalah seluas 150 ribu hektar dan program ini merupakan yang terbesar di dunia.

“Simbolis penanaman mangrove ini menandakan bahwa mulai hari ini kita semua harus bergerak cepat untuk mengejar target rehabilitasi mangrove tahun ini seluas 150 ribu hektar,” tegas Menko Luhut.

Lebih lanjut disampaikan Menko Luhut bahwa mangrove memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama melindungi dari dampak perubahan iklim.

Mangrove dapat menahan ombak besar karena angin kencang dan tsunami. Mangrove memiliki potensi penyimpanan karbon yang besar dan daapt diperjualbelikan. Kawasan Mangrove juga dapat dinanfaatkan melalui pengembangan ekominawisata. Produk mangrove pun dapat diolah untuk dikonsumsi ataupun dijual sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat.

Kelebihan mangrove lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah kemampuannya untuk menyerap dan menyimpan karbon 4 kali lebih besar dari hutan tropis lainnya.

“Hutan di Indonesia termasuk mangrove mampu menyimpan karbon sekitar 75% dari rata-rata simpanan karbon dunia, dan itu bisa kita perjualbelikan untuk meningkatkan pendapatan negara, asalkan mangrove ini dijaga dengan baik” ujar Menteri Luhut dalam sambutan terakhirnya.

Presiden Joko Widodo sangat memerhatikan masalah lingkungan dan telah menetapkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Perpres Nomor 120/2020 untuk melaksanakan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi serta meminta Menteri Luhut untuk mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait antara lain KLHK, KKP, dan Kemendes PDTT serta mendorong pihak non pemerintah untuk dapat menyelesaikan rehabilitasi lahan kritis mangrove di seluruh provinsi selama 4 tahun kedepan dengan mengacu kepada one map mangrove nasional.

Kepala BRGM, Hartono dalam kesempatan yang sama menyatakan kesiapan lembaga yang dipimpinnya untuk melaksanakan tugas percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Ditambahkan bahwa rehabilitasi mangrove harus dilakukan secara inklusif dan melibatkan semua pihak.

BRGM juga telah membangun komunikasi dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan dan lembaga-lembaga donor, disamping persiapan teknis dan kelembagaan.

Sebelumnya Menteri Luhut juga menyampaikan tengah memiliki kerja sama dengan pemerintah Uni Emirat Arab dan Jerman terkait program pengembangan mangrove.

Rehabilitasi mangrove telah dilakukan Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak beberapa tahun lalu. Pembinaan terhadap pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan oleh masyarakat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK dan KKP.

Upaya besar-besaran penanaman mangrove dalam waktu singkat sampai dengan 2024 sejalan dengan visi pembangunan Presiden Jokowi, untuk pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan membangun seraya memulihkan lingkungan. Bukan tugas yang mudah tapi bisa dilakukan.

Salah satu program rehabilitasi mangrove adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi menjelang akhir tahun 2020 dalam rangka membantu terpuruknya ekonomi masyarakat karena Covid-19.

Merujuk kepada keberhasilan PEN 2020, maka pemerintah kembali mencanangkan program PEN 2021 dengan merehabilitasi lahan kritis mangrove seluas 85.000 Ha dan melibatkan lebih dari 200.000 orang.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mengatakan bahwa program rehabilitasi mangrove ini harus dilaksanakan secara terintergrasi.

“Kami juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak baik pemerintah, lembaga non pemerintah termasuk BUMN, swasta dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara mangrove untuk Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkasnya.

Empat Langkah BI Sukseskan Karya Kreatif Indonesia 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Empat Langkah BI Sukseskan Karya Kreatif Indonesia 2021

SuaraPemerintah.id – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan ada 4 hal upaya yang dilakukan BI dalam rangka mendukung Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 Seri 1 “Eksotisme Lombok” Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata Indonesia.

“Dalam kesempatan ini kami sampaikan 4 hal untuk mendukung karya kreatif pemerintah dan gernas BBI dan gerakan nasional berwisata di Indonesia saja, yang pertama disampaikan untuk kali ini adalah eksotisme Lombok,” kata Perry dalam Pembukaan KKI, secara virtual, Rabu (3/3/2021).

Menurutnya KKI seri 1 “Eksotisme Lombok” ini tidak hanya ajakan untuk berwisata ke alam Lombok, melainkan juga menawarkan berbagai produk-produk daerah budaya lokal unggulan.

Upaya kedua, BI terus memperkuat, memperluas, penggunaan QR Indonesia standar di masyarakat. Dan BI berupaya menjadikan QR Indonesia Standar sebagai satu-satunya alat pembayaran yang mudah dan cepat.

“Kami kerahkan 46 kantor kantor, terima kasih Pak Menko dan seluruh menteri Kementerian Lembaga. Kami terima kasih para Pemda, kepada para perbankan, para asosiasi sistem pembayaran fintech, para marketplace yang terus melancarkan gerakan untuk QR Indonesia standar,” ungkapnya.

Perry pun meyakini target 12 juta merchant yang menggunakan QR Indonesia Standar akan tercapai dalam waktu dekat. Oleh karena itu BI terus memperbaiki fitur-fiturnya, seperti fitur tanpa tatap muka, tarik dan setor serta transfer akan semakin dipermudah.

“Ketiga adalah sebagai arahan dari Pak Menko juga kami mengunggah dengan platform digital kami sudah lakukan E-katalog. E-katalog baik produknya UMKM Bank Indonesia maupun juga dari Pemda yang sudah kami dan kurator beserta dekranas maupun dekranasda nanti di unggah,” katanya.

Keempat, BI terus melakukan berbagai Sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga. Karena ia tahu untuk mensukseskan UMKM adalah kolaborasi.

“Kami tahu bahwa suksesnya UMKM adalah atas dasar kolaborasi Sinergi. Terima kasih Pak Menko yang sangat kuat mengajak kita semua, Pak sandiaga Uno, para gubernur bupati semuanya terus bersinergi gotong royong. Mari kita terus kuatkan Sinergi ini agar betul-betul gernas BBI dan bangga berwisata di Indonesia terus kita lakukan,” pungkasnya.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk belanja produk UMKM. Belanja ini khususnya di NTB baik jajaran Menteri, pimpinan Eselon 1 dan 2 serta pegawai Bank Indonesia.

Instruksi ini dilakukan untuk turut mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata.

“Akhirnya ini Gubernur BI dengan sengaja hari ini langsung meminta ayo belanja, belanja, belanja. Pak Menko terima kasih nanti setelah ini harus belanja Pak Teten, Pak Sandiaga Uno, Pak Joni Pak Gubernur NTB ayo belanja-belanja UMKM,” kata Perry dalam Pembukaan KKI 2021, Eksotisme Lombok, Rabu (3/3/2021).

Untuk mempermudah belanja produk UMKM, Bank Indonesia menciptakan kemudahan melalui QR Indonesia Standar (QRIS) dan e-catalog. Sehingga berbagai pihak baik dari Kementerian/Lembaga bisa dengan mudah berbelanja produk UMKM.

“Begitu mudah dengan QRIS dan e-katalog, dengan e-catalog mari kita dengan juga Eselon 1 dan 2 Kami juga perintahkan para pimpinan dan pegawai belanja-belanja UMKM para perbankan ayo belanja belanja ibu-ibu ayo belanja untuk mensukseskan UMKM ini,” ajaknya.

Dirinya menjamin produk-produk UMKM yang diunggah di platform digital melalui e-catalog itu kualitasnya baik. Ini lantaran sudah melalui kurasi dari Dekranas maupun Dekranasda, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitasnya.

“Sebagai arahan dari Pak Menko juga, kami mengunggah dengan platform digital kami sudah lakukan E-catalog. E-catalog baik produknya UMKM Bank Indonesia maupun juga dari Pemda yang sudah kami dan kurator bersama dekranas maupun dekranasda,” katanya.

“Kami juga ajak bahwa belanja UMKM begitu mudahnya ada QR Indonesia Standar dan E-catalog tinggal sentuh dan kemudian bisa kita lakukan. Mari kita terus kuatkan Sinergi ini agar betul-betul gernas BBI dan bangga berwisata di Indonesia terus kita lakukan,” pungkasnya.(red/ami)

1...4,4734,4744,475...4,869Halaman 4,474 dari 4,869