Beranda blog Halaman 4473

Kepala BKPM Bahlil Undang Investor Global Tesla Hingga Volkswagen Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

Penulis
Andik Irwanto
-
Kepala BKPM Bahlil Undang Investor Global Tesla Hingga Volkswagen Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

SuaraPemerintah.id –  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pihaknya tengah mengundang investor-investor global mulai dari Tesla hingga Volkswagen (VW) untuk berinvestasi.

Bahlil mengatakan Indonesia telah mengantongi rencana investasi dua perusahaan global di industri baterai terintegrasi. Yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) asal China dengan nilai investasi 5,2 miliar dolar AS dan LG Chem asal Korea Selatan dengan nilai investasi 9,8 miliar dolar AS.

“BASF dalam proses komunikasi, Tesla dalam proses komunikasi. kemudian juga VW itu juga dalam proses komunikasi,” kata Bahlil dalam MNC Group Investor Forum 2021, Rabu, 3 Maret 2021.

Seperti diketahui Tesla merupakan perusahaan kendaraan listrik asal Amerika Serikat. Sementara VW merupakan pabrikan otomotif asal Jerman, sedangkan BASF adalah perusahaan kimia dari negara yang sama. Dalam catatan BKPM, BASF dibidik untuk masuk industri prekursor dan katoda dalam pengembangan baterai kendaraan listrik.

Bahlil juga memaparkan untuk menarik minat para investor, pemerintah Indonesia akan mengurus semua perizinannya. Pemerintah juga menjanjikan insentif fiskal mulai dari tax holiday hingga kemudahan impor barang modal dan bahan baku. Jadi investor tinggal datang dengan modal dan teknologinya.

“Jadi sekarang investor masuk datang ke BKPM yang menyangkut dengan industri strategis kita akan kasih insentif fiskal, kita kasih tax holiday, kita kasih masterlist, kita urus perizinannya. Silakan investor bawa modal, bawa teknologi, sebagian pasar bawa, nanti perizinannya nanti pemerintah lewat BKPM akan mengurus,” paparnya.

Menariknya Bahlil tetap menegaskan, meski memberi karpet merah, pemerintah Indonesia tetap mengutamakan kepentingan nasional. Pihaknya meminta agar perusahaan nasional ikut dilibatkan dalam proses investasi.

Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengingatkan dan belajar dari pengalaman masa lalu. Yaitu dirinya mengaku tidak ingin pengalaman kelam di Freeport terulang. Pasalnya, saat Freeport dibangun pada tahun 1970an, negara tidak ikut ambil bagian secara maksimal.

“Nah contoh kayak LG. LG ini kita ikutkan adalah BUMN-BUMN kita seperti Antam, MIND ID, Pertamina dan PLN ikut bersama-sama dalam tim di LG. Jadi mereka gabung itu. Begitupun CATL, kita ingin semuanya dapat dan harus menggandeng pengusaha nasional di daerah dan UMKM,” katanya.

Menurut Bahlil, investasi yang masuk harus memberikan dampak pemerataan ekonomi bagi daerah di mana investasi itu hadir. Sebagai wujud esensi dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Karena pikiran kita sebuah investasi yang masuk akan memberikan pertumbuhan ekonomi daerah tetapi juga pemerataan pertumbuhan dan ikut besar bersama-sama itu terwujud. Itulah esensi daripada satu investasi yang berkualitas,” pungkasnya.(red/pen)

Said Aqil Resmi Menjabat Posisi Komisaris Utama KAI

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua PBNU Said Aqil Siradj menjadi komisaris utama merangkap komisaris independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggantikan posisi Jusman Syafii Djamal.

Penunjukan disampaikan oleh Riza Primadi yang juga ditunjuk menjadi komisaris KAI.

“Perubahan posisi Dewan Komisaris PT KAI per siang ini, Said Agil Siradj sebagai Komisaris Utama KAI merangkap Komisaris Independen,” ujarnya, Rabu (3/3)

Selain Said, Riza mengatakan Erick juga menunjuk beberapa orang lainnya. Pertama, ia sendiri menjadi Komisaris Independen.

Kedua, Rochadi menjadi Komisaris Independen. Ketiga, Diah Nataliza menjadi Komisaris. .Dan keempat, Chairul Anwar menjadi Komisaris perusahaan.

Erick Thohir masih mempertahankan beberapa dewan komisaris lama. Mereka adalah, Pungky Sumadi, Criss Kuntadi dan Freddy Haris. Ia juga tidak mengubah posisi dewan direktur.

Sebelumnya, beberapa minggu lalu Erick Thohir merombak direksi PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero). Erick mengangkat Dadan Rudiansyah sebagai Direktur Niaga menggantikan Maqin U. Norhadi.

Dadan sebelumnya merupakan Executive Vice President Corporate Secretary KAI. Selain mengangkat Dadan, Erick menunjuk Heru Kuswanto sebagai Direktur Operasi dan Eko Purwanto sebagai Direktur Pengelolaan Sarana.

Adapun Heru sebelumnya merupakan Corporate Deputy Director of Assets Development KAI dan Eko sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President KAI Daerah Operasi 1 Jakarta. Pengangkatan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-48/MBU/02/2021 tertarikh 16 Februari 2021.

“Kami mengucapkan selamat kepada Dadan Rudiansyah, Heru Kuswanto, dan Eko Purwanto. Semoga dapat membawa kemajuan bagi perkeretaapian Indonesia,” ujar Vice President Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangannya, Kamis, 18 Februari 2021

Joni juga menyampaikan terima kasih kepada Maqin U. Norhadi yang telah mengabdikan diri di perseroan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Maqin U. Norhadi atas pengabdian dan dedikasinya selama ini kepada KAI dalam rangka turut memajukan perkeretaapian Indonesia,” ujar Joni terkait pergantian direksi KAI oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Menko PMK Muhadjir Minta Pemda Evaluasi Data PKH, Ibu Hamil dan Stunting Masuk DTKS

Penulis
Andik Irwanto
-
Menko PMK Muhadjir Minta Pemda Evaluasi Data PKH, Ibu Hamil dan Stunting Masuk DTKS

SuaraPemerintah.id –  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan memperbarui data penerima bantuan sosial. Diantaranya memasukkan keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan anak stunting ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal ini diutarakan oleh Muhadjir melalui siaran pers di Jakarta, Rabu, 3 Mar 2021. Dia meminta daerah untuk mengevaluasi dan mendata ulang data penerima bantuan sosial melalui musyawarah desa atau kelurahan untuk mengeluarkan penerima yang sudah mampu seperti PKH graduasi yang sudah memiliki usaha secara mandiri. Sehingga dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau bisa segera diadakan pendataan ulang penerima PKH. Syukur-syukur kalau kuotanya bisa ditambah. Tetapi kalau tidak bisa sebaiknya dialihkan bagi mereka yang dianggap lebih tidak mampu,” terang Muhadjir.

Menurut Muhadjir masyarakat yang sudah mandiri dan tidak perlu dibantu PKH, maka bantuannya bisa dialihkan kepada keluarga rentan miskin yang ada ibu hamil dan keluarga stunting. Karena masuknya keluarga stunting menjadi prioritas penerima PKH akan membantu pemenuhan gizi bagi ibu dan anak agar stunting dapat tertangani.

Hal itu diungkapkannya saat berdialog dengan Kepala Desa dan keluarga stunting di Balai Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

“Bisa dialihkan kepada keluarga membutuhkan yang ada ibu hamil atau punya anak stunting. Sehingga nanti (bantuannya) bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak,” ujarnya.

Muhadjir juga berkunjung ke Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ia juga mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Kalimporo mengenai Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro).

Dia menjelaskan, pendekatan mikroskopis bertujuan untuk menelusuri kasus. Dirinya mendapat laporan dari pihak desa, banyak masyarakat desa yang enggan melakukan rapid test antigen untuk menelusuri kasus Covid-19. Di mana masyarakat lebih memilih lari dan kabur ketika akan dilakukan penelusuran oleh Dinas Kesehatan.

“Tidak boleh ketika mau ditracing lari, lari ke hutan. Enggak boleh. Itu (tracing) untuk memastikan kalau dia sehat,” tegasnya.

“Mohon disosialisasikan kepada warga kalau di-tracing jangan lari. Nanti kalau lari ternyata dia bawa Covid, nanti Covid-nya kemana-mana. Itu menyebabkan Covid-nya tidak teratasi,” harapnya. (red/pen)

Pefindo Pertahankan Peringkat Bank DKI di AA dengan Outlook Stabil

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pefindo pertahankan peringkat rating PT Bank DKI (Bank DKI) dan Obligasi Berkelanjutan I/2016 yang masih beredar pada rating “idAA-“. Peringkat tersebut mencerminkan dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Jakarta (Pemprov DKI) sebagai pemegang saham pengendali, struktur permodalan yang kuat dan perkembangan bisnis Bank DKI.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/3/2021), Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Pefindo atas rating yang diberikan kepada pihaknya.

“Rating yang diberikan Pefindo merupakan penanda yang baik atas pencapaian kinerja perusahaan BUMD itu serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan berbagai produk dan layanan perbankan dari kami,” kata Herry.

Dari sisi kinerja keuangan, sampai dengan Desember 2020, mengalami pertumbuhan aset sebesar 13,3% menjadi Rp63,01 triliun (unaudited) dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp55,60 triliun.

Peningkatan kinerja tersebut juga didukung dengan kualitas aset yang terjaga dengan baik dimana per Desember 2020, Rasio NPL gross tercatat sebesar 2,98%.

Profil permodalan tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan yang kuat apabila terdapat potensi penurunan kualitas aset, terutama sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19 seperti konstruksi, perdagangan, manufaktur, transportasi, dan pertambangan.

Adapun dari sisi bisnis, terus melakukan upaya transformasi perbankan digital yang dilakukan melalui kehadiran berbagai fitur baru JakOne Mobile yang memudahkan masyarakat, beberapa di antaranya kemudahan membuka deposito secara online serta tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank DKI.

Herry menyampaikan, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi JakOne Mobile. Terbaru, aplikasi JakOne Mobile Bank DKI dapat memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran transaksi non-tunai melalui CPM (Customer Presented Mode).

“Dengan itu, pengguna hanya perlu menunjukkan QRIS dari JakOne Mobile kepada merchant untuk bertransaksi. JakOne Mobile juga dapat dipergunakan untuk pembayaran pajak daerah seperti PBB, Pajak Kendaraan Bermotor hingga retribusi,” ujarnya.

Selain JakOne Mobile, ada jugaproduk e-money berbasis kartu yakni JakCard dan JakLingko. Kartu prabayar yang diterbitkan oleh Bank DKI selama ini sudah dipergunakan secara luas sebagai e-ticket berbagai moda transportasi layanan publik seperti TransJakarta, Mikro Trans, Angkot JakLingko, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga kereta bandara/Railink.

“Saat ini, JakCard juga dapat dipergunakan untuk pembayaran akses masuk jalan tol dalam kota,” tambah Herry.

JakCard dan JakLingko juga menjadi alat pembayaran utama di berbagai Kawasan Wisata yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta seperti Taman Margasatwa Ragunan, Monas, Planetarium dan berbagai museum di DKI Jakarta. JakCard dan JakLingko Bank DKI juga dapat dipergunakan untuk memasuki kawasan wisata Ancol.

Menkop UKM Teten Dorong UMKM Indonesia Modernisasi Bisnis dengan ‘New Branding’

Penulis
Andik Irwanto
-
Menkop UKM Teten Dorong UMKM Indonesia Modernisasi Bisnis dengan 'New Branding'

SuaraPemerintah.id –  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong ada “new branding” bagi para pelaku UMKM Indonesia agar semakin memodernisasi bisnis atau usahanya dengan mengoptimalkan digitalisasi namun tanpa meninggalkan akar budaya lokal. Sehingga melahirkan simbol-simbol Indonesia yang lebih modern.

Hal ini diungkapkan oleh Teten Masduki saat menyampaikan testimoni dalam ajang Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2021 Seri 1 “Eksotisme Lombok” yang digelar di kawasan wisata Mandalika, Rabu, 03 Maret 2021.

“New branding” terhadap Indonesia yang selama ini terlihat sebagai negara agraris, suku-suku, terlihat dengan simbol tradisional kita harus dorong untuk melahirkan simbol-simbol Indonesia yang lebih modern,” ungkap Teten.

Menurut Teten, UMKM di Indonesia jangan hanya berkarya terbatas seperti keripik, akik, atau batik tapi harus sudah mulai melakukan transformasi dengan produk-produk berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing secara umum. Menuju modernisasi dan tetap tidak meninggalkan akar budaya.

Termasuk untuk mendukung sektor pariwisata, Teten mendorong agar UMKM sudah mulai menghadirkan produk-produk unggulan berbasis inovasi teknologi. Apalagi, potensi Indonesia kata dia, sangat besar untuk bisa menghadirkan misalnya pariwisata yang berbasiskan teknologi.

“Kita harus membranding negeri kita sebagai negeri yang menuju ke modernisasi dan tetap tidak meninggalkan akar budaya kita yang kuat,” katanya.

Teten juga menambahkan dengan dukungan teknologi sekarang produk apapun di era digital bahkan dari pelosok desa manapun dengan digitalisasi bisa terhubung ke seluruh dunia dan bisa terhubung ke market yang sangat besar.

Sebelumnya Teten menegaskan bahwa saat ini pandemi masih memaksa semua untuk berada dalam zona “survival”.  Maka dari itu perancangan program yang KemenkopUKM lakukan berorientasi pada usaha untuk UMKM dapat beradaptasi dan bertransformasi.

Ia juga memastikan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Banpres Produktif Usaha Mikro akan dihadirkan kembali, dengan harapan akan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kinerja UMKM. Serta pihaknya memastikan kegiatan usaha dapat tetap berjalan sebagai bentuk nyata dari upaya adaptasi.

Karena kemampuan bertransformasi bagi UMKM memang menjadi keniscayaan. Aktivasi dan program yang meliputi transformasi digital, transformasi proses bisnis, transformasi informal ke formal, transformasi koperasi modern hingga transformasi untuk akses rantai pasok adalah kunci bagi UMKM tidak hanya dapat bertahan, namun juga bangkit dari dampak pandemi.

Menurut Teten, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia adalah bentuk nyata sinergi yang dapat menghadirkan transformasi digital bagi UMKM Indonesia.

Setidaknya saat ini lebih dari 12 juta pelaku UMKM telah hadir dalam ekosistem digital sebagai hasil dari kampanye bersama Bangga Buatan Indonesia.

“Pengembangan UMKM di sektor wisata, baik terkait kriya, kuliner, supply HoReKa, homestay, dan wisata alam menjadi prioritas kami sebagai strategi pemulihan UMKM yang berada di kawasan pariwisata khususnya Destinasi Pariwisata Super Prioritas,” katanya.

Dalam rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yakni Karya Kreatif Indonesia atau KKI diharapkannya ada ​showcase UMKM ​Champion​, UMKM unggulan dari beragam wilayah yang menunjukkan resiliensi tinggi, menjadi inspirasi, memberdayakan, serta memiliki brand yang kuat. Acara tersebut seluruhnya disajikan dalam format eksibisi yang hybrid, luring dan daring.

“Saya mengapresiasi hadirnya KKI 2021 seri perdana yang mengusung tajuk Eksotisme Lombok. Ini adalah kesempatan baik menyajikan keindahan kerajinan terbaik UMKM Lombok yang meliputi potensi kerajinan gerabah, perhiasan emas, perak, dan mutiara hingga tenun Lombok yang sangat memikat,” pungkasnya.(red/pen)

Nadiem Luncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi untuk Honorer yang Ikuti Tes PPPK

Penulis
Andik Irwanto
-
Nadiem Luncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi untuk Honorer yang Ikuti Tes PPPK

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan program “Guru Belajar dan Berbagi – Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”. Program ini diperuntukkan bagi guru honorer yang akan mengikuti tes PPPK.

Hal ini dikatakan Nadiem saat memberi sambutan yang dipantau di Jakarta, Rabu, 03 Maret 2021. Dia merasa bangga dan kagum terhadap guru yang terus meningkatkan kompetensi.

“Saya kagum dan dan bangga pada ibu dan bapak yang telah menjadi guru pembelajar, guru yang terus bergotong-royong dan guru yang terus meningkatkan kompetensi diri demi memberikan layanan terbaik kepada anak-anak kita,” ujar Nadiem.

Program Guru Belajar dan Berbagi – Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN PPPK merupakan program diperuntukkan bagi guru honorer yang akan mengikuti tes PPPK, dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan serta latihan soal melalui belajar mandiri.

Selain program tersebut, Kemendikbud sebelumnya telah meluncurkan program “Guru Belajar dan Berbagi” yang mana para guru dapat saling memberikan pengetahuan dan pengalaman pada sesama. Layanan tersebut dapat diakses melalui laman https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id.

Nadiem juga mengapresiasi atas semangat para guru di masa pandemi untuk terus beradaptasi. Ada sekitar setengah juta guru yang mengikuti program ini.

“Semangat ibu dan bapak sekalian selama pandemi untuk terus beradaptasi, dan tidak mau kalah dengan tantangan merupakan hal yang sungguh luar biasa. Melalui program Guru Belajar dan Berbagi tercatat sekitar setengah juta guru mengaktualisasikan berbagai kompetensinya, melakukan evaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Nadiem.

Selain itu tersedia 65.612 rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibagikan oleh guru-guru kita dan diakses oleh 76 juta pengunjung serta diunduh sebanyak lebih dari 20 juta kali.

Nadiem juga menyinggung tentang Merdeka Belajar yang menurutnya mampu menciptakan pembelajaran yang memerdekan potensi murid.

“Meneruskan kabar baik itu, saya menyampaikan kembali harapan dan cita-cita dari Merdeka Belajar yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan memerdekakan pemikiran dan potensi mereka,” kata dia.

Ujung tombak dari cita-cita Merdeka Belajar tersebut adalah para guru hebat dan berkualitas, guru yang mau membuka diri untuk terus belajar dan tumbuh itulah kuncinya.

“Oleh karena itu, kami berupaya dengan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik, khususnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kerja sehingga mereka dapat mencurahkan perhatiannya secara penuh untuk menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan menyenangkan,” pungkas Nadiem. (red/pen)

Pemerintah Siapkan Empat ‘Game Changer’ untuk Rebound Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,3%

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemerintah Siapkan Empat 'Game Changer' untuk Rebound Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,3%

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto menyampaikan penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah mulai membuahkan hasil baik seiring program vaksinasi, 3T dan 3M. Hal tersebut disampaikan pada acara Seminar Tahunan Standard Chartered Wealth on Wealth (WOW) 2021, Rabu, 03 Maret 2021.

Dari sisi data per 1 Maret 2021 menunjukkan, persentase kasus aktif turun ke level 11,41%, lebih rendah dari rata-rata global 19,09%. Persentase kesembuhan juga meningkat ke level 85,88%, lebih baik daripada rata-rata global 78,69%.

Di sisi ekonomi, upaya memulihkan ekonomi yang terus dilakukan pemerintah juga menghasilkan optimisme dengan berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam dengan mendorong konsumsi domestik. Sehingga mampu mendorong produsen untuk berproduksi. Ekspor juga mulai meningkat terdorong oleh kenaikan harga komoditas utama seperti batu bara dan sawit.

Sentimen positif investor asing mendorong aliran modal masuk kembali ke Indonesia, sehingga IHSG dan nilai tukar rupiah perlahan menguat dan kembali ke level pra-covid. Pemerintah juga terus mendukung ekosistem ekonomi digital.

“Pandemi Covid-19 juga merupakan momentum dalam mengakselerasi ekonomi melalui transformasi digital. Pemerintah juga akan terus mendukung ekosistem ekonomi digital melalui penyiapan infrastruktur, regulasi, SDM, dan penguatan UMKM,” papar Airlangga.

Untuk mendukung perekonomian Indonesia yang diyakini akan rebound tahun ini pada kisaran 4,5 s.d 5,3 persen. Pemerintah telah menyiapkan beberapa “game changer”.

Pertama, pemerintah fokus terhadap program vaksinasi untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan menciptakan herd imunity. Kedua, pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 dengan anggaran mencapai Rp699,4 triliun atau naik 21 persen dari realisasi PEN 2020. Ketiga, reformasi struktural melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja yang diharapkan menjadi terobosan reformasi di bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

Selain itu pemerintah juga telah membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai alternatif pembiayaan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Di mana saat ini semua instrumen sudah lengkap baik modal awal, regulasi serta Dewan Pengawas dan Direksi. Pemerintah Indonesia telah berkonsultasi dengan lebih dari 50 perusahaan dan calon mitra strategis.

Tahun 2020, sudah dialokasikan modal awal sebesar Rp15 T dan tahun 2021 berupa PMN non tunai sebesar Rp60 T. INA akan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2021.

“Berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan pemerintah tentunya akan berhasil jika mendapat dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Saya yakin kita dapat melalui tahun 2021 ini dengan optimisme yang kuat agar dapat mendukung pemulihan ekonomi kedepan,” tutup Airlangga.(red/pen)

Airlangga Tinjau Vaksinasi di Kemenko sebagai Wujud Nyata Sukseskan Program Vaksinasi Tahap Dua

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga Tinjau Vaksinasi di Kemenko sebagai Wujud Nyata Sukseskan Program Vaksinasi Tahap Dua

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto meninjau pelaksanaan vaksinasi di kawasan kantor Kemenko. Kegiatan vaksinasi yang diikuti seluruh pegawai Kemenko Perekonomian ini merupakan wujud nyata dalam mensukseskan program vaksinasi guna mempercepat penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini diungkapakan oleh Airlangga Hartarto saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di kantornya bersama dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam kunjungannya, Rabu, 03 Maret 2021.

“Dari sisi kesehatan, pemerintah akan fokus memulihkan kepercayaan konsumen dengan mempercepat vaksinasi,” ungkapnya.

Adapun pelaksanaan vaksinasi di kantor Kemenko Perekonomian merupakan implementasi dari program vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik yang disusun oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)

Sebagai upaya percepatan vaksinasi, pemerintah juga akan mengadakan program vaksin gotong royong. Pihak swasta (perusahaan) bertanggung jawab untuk melakukan vaksinasi kepada karyawan, keluarga, dan pihak terkait lainnya.

Vaksin gotong royong sendiri telah diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Selanjutnya, jenis vaksin COVID-19 yang nantinya digunakan untuk vaksinasi COVID-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM sesuai peraturan perundang-perundangan.

“Meskipun vaksinasi telah diselenggarakan, kita harus tetap mempertahankan dan menegakkan protokol kesehatan yang ketat atau herd immunity akan sulit dicapai,” ucap Airlangga.

Sementara menurut Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso pelaksanaan vaksinasi hari ini telah disampaikan sebelumnya melalui Surat Edaran tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

Adapun rencana kegiatan vaksinasi ini akan dilakukan dalam 2 hari. Yaitu pada Rabu dan Kamis, 3 sampai 4 Maret 2021 dari pukul 08.00 s.d pukul 15.00 WIB. Pelaksanaan vaksinasi diikuti oleh 1.147 pegawai Kemenko Perekonomian. Vaksinasi selanjutnya akan dilaksanakan dua minggu mendatang.

Termasuk tenaga medis dari Poliklinik Kemenko Perekonomian, sekitar 200 tenaga medis terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama Kemenko Perekonomian, Kementerian Kesehatan, serta beberapa rumah sakit vertikal seperti Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Sitanala. Selain itu, acara ini juga dibantu oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas Menteng, Puskesmas Cipayung, dan Puskesmas Senen. (red/pen)

Menteri KKP Trenggono: Terjadi Perubahan Paradigma Luar Biasa Dalam Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri KKP Trenggono Terjadi Perubahan Paradigma Luar Biasa Dalam Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan

SuaraPemerintah.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan ada perubahan paradigma hukum di sektor kelautan dan perikanan. Terkait pengawasan dan sanksi terjadi perubahan paradigma penegakan hukum dalam pelanggaran yang terjadi.

Hal ini dikatakan oleh Trenggono di Jakarta, Rabu, 03 Maret 2021. Pihaknya perlu penyempurnaan hukum agar bentuk hukuman pemidanaan menjadi upaya terakhir.

“Terkait pengawasan dan sanksi, terjadi perubahan paradigma luar biasa dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan,” katanya.

Menurut Trenggono berbagai bentuk pengawasan dan sanksi yang selama ini berorientasi kepada pemidanaan disempurnakan dengan mengedepankan bentuk sanksi administratif. Pendekatan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran terutama yang tidak memiliki niat jahat adalah upaya agar pemidanaan kembali kepada khitahnya, sebagai ultimatum remedium dan sebagai upaya terakhir dari penegakan hukum.

Sebagaimana dipaparkan, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa upaya melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan bukan hanya dari praktik pencurian ikan oleh nelayan asing, tetapi juga terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan baik tidak memiliki izin maupun praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

Oleh sebab itu, Pung Nugroho Saksono meminta nelayan dan pelaku usaha perikanan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kelestarian sumber daya perikanan saat ini menjadi concern kita semua. Kami akan mengambil langkah tegas bila masih ada praktik penangkapan ikan tanpa dilengkapi izin maupun merusak sumber daya kelautan dan perikanan”, tegasnya.

Sementara berdasarkan data, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP selama 2021 telah menangkap 27 kapal perikanan yang terdiri dari tujuh Kapal Ikan Asing berbendera Malaysia dan 20 kapal ikan berbendera Indonesia.

Kajian KKP juga menemukan bahwa ada sebanyak 12 modus operandi yang kerap dipakai pelaku penangkapan ikan ilegal, seperti tidak mendaratkan ikan di pulau pangkalan, memalsukan dokumen kapal, melakukan registrasi kapal ganda.

Selain itu, modus lainnya adalah transhipment atau alih muatan di tengah laut, mematikan VMS dan AIS (alat pendeteksi lokasi kapal), pelanggaran jalur penangkapan, hingga menurunkan ukuran kapal yang sebenarnya, serta penggunaan alat tangkap ikan terlarang. (red/pen)

Kemenkes Gandeng Halodoc Hadirkan Layanan Vaksinasi Covid-19 Drive Thru

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Untuk mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggandeng telemedis Halodoc sebagai mitra.

Kerjasama yang terjalin terwujud hari ini yang resmi menghadirkan pos pelayanan kesehatan vaksinasi Covid-19 melalui metode drive thru.

CEO & Co Founder Halodoc, Jonathan Sudharta mengatakan, sejak awal Covid-19 Halodoc sudah terlibat menjalankan drive thru pengendalian Covid-19 bersama BLU Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK).

Mereka bersama-sama melakukan drive thru untuk tes swab polymerase chain reaction (PCR) dan rapid antigen.

Namun dalam tiga hari terakhir pihaknya bersama Kemenkes mengubah drive thru swab PCR menjadi layanan drive thru vaksinasi Covid-19

“Minggu lalu bertukar pikiran dengan Menteri Kesehatan untuk bersama-sama membantu program vaksinasi. Kita bisa mengubah ini dalam waktu tiga hari. Jadi dalam waktu tiga hari, kita siapkan drive thru program vaksinasi Covid-19. Kita lihat dari pagi sampai sekarang bersyukur semuanya berjalan lancar,” kata Jonathan dalam Peresmian Pusat Pelayanan Vaksinasi Covid-19 melalui Drive Thru di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Jonathan menambahkan, apabila semuanya berjalan lancar, maka pekan depan akan meningkatkan kapasitas kesehatan bisa menjadi lima kali lipat dari yang dimiliki saat ini.

Pasalnya, antusiasme kelompok lansia yang ingin divaksinasi sangat tinggi. Sementara, banyak orang enggan mengantre secara fisik dan lebih merasa nyaman dengan metode drive thru.

“Lokasi yang diberi oleh PPKK ini baik dan sekali dan dengan adanya tenaga ahli dari Rumah Sakit Hermina, mereka nyaman. Gojek juga mempunyai peran besar untuk mereka yang datang jalan kaki berupa kendaraan mobil dan lain-lain,” ucapnya.

Jonathan juga mengatakan, masyarakat ingin mendaftar tinggal mengunduh aplikasi Halodoc, memilih banner “Drive Thru Vaksinasi Covid-19”.

Kemudian mereka bisa memilih lokasi dan waktu vaksinasi yang tersedia, mengunggah kartu identitas, dan masyarakat yang dicanangkan oleh Kemenkes dengan penjadwalan dapat dilakukan melalui aplikasi Halodoc dan layanan GoMed di Gojek.

“Di tahap awal, fasilitas ini menyediakan akses vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat lanjut usia yang memiliki KTP DKI Jakarta sesuai dengan arahan dari pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Kevin Aluwi selaku Co-Founder dan Co-CEO Gojek mengatakan, peran Gojek dalam pelayanan drive thru ini hadir memberikan pelayanan Gocar yang siap membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan atau tidak ingin menggunakan kendaraan sendiri untuk dapat ke fasilitas pelayanan vaksinasi drive thru.

“Kami siap memberikan pelayanan dan mobil-mobil kami tanpa biaya tambahan, sudah ada sekat pelindung dan sudah melalui proses pembersihan yang secara rutin dilakukan di posko-posko aman mitra driver kami,” ucapnya.

Aristo Setiawidjaja, Direktur Keuangan dan Pengembangan Strategi, Medikaloka Hermina, selaku fasilitas kesehatan penanggung jawab mengatakan komitmen untuk selalu siap membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi.

“Kami siap mengerahkan semaksimal mungkin tenaga vaksinator dan tenaga medis dalam ekosistem. kami untuk memastikan keamanan peserta baik selama vaksinasi maupun dalam menanggulangi kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI),”ucapnya.

Aristo mengatakan, RS Hermina akan menyiapkan sebanyak mungkin vaksinator sesuai yang dibutuhkan dalam program vaksinasi drive thru.

1...4,4724,4734,474...4,869Halaman 4,473 dari 4,869