Beranda blog Halaman 4472

Mensos Serahkan Hasil Lelang Barang HTT kepada Lansia dan PPKS Total Rp 3.517.205.446

Penulis
Sopyan
-
Mensos Serahkan Hasil Lelang Barang HTT kepada Lansia & PPKS Total Rp 3.517.205.446

SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial RI menyerahkan secara simbolis barang Hadiah Tidak Tertebak (HTT) dan paket bantuan untuk Lanjut Usia (Lansia) kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

“Dari hasil lelang barang HTT akan diberikan bagi lansia dan PPKS atau penerima manfaat, ” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini di ruang Lobi Kemensos didampingi Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Tiga penerima bantuan dari barang HTT, yaitu pertama, diberikan kepada penerima manfaat dari balai-balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) senilai Rp 2.674.751.158. Kedua, bantuan barang HTT bagi korban bencana senilai Rp 809.092.288. Ketiga, bantuan alat bantu kesehatan bagi lansia di DKI Jakarta senilai Rp 33.362.000.

Ketiga bantuan yang diberikan oleh Kemensos kepada penerima manfaat atau PPKS melalui balai Rehabilitasi Sosial dan LKS, korban bencana, serta alat bantu lansia dengan total Rp 3.517.205.446.

Penerima simbolis barang HTT dari Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PSDBS) kepada balai-balai di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial, yaitu Balai Disabilitas “Tan Miyat” Bekasi diterima Andry Prayogo berupa laptop; Balai Disabilitas “Melati” Jakarta diterima Rudi Hamdan sebuah laptop.

Balai Residen “Bambu Apus” Jakarta diterima Ahmadsyah Rosa sebuah laptop; Balai Karya “Pangudi Luhur” Bekasi diterima Aminah sebuah laptop dan mesin cuci; Balai Karya “Mulya Jaya” Jakarta diterima Irfansyah berupa tv, kulkas dan mesin cuci.

Selain itu, ada juga paket bagi lansia dari Ditjen Rehabilitasi Sosial melalui Anggota DPRD DKI Jakarta yang diberikan kepada penerima manfaat atas nama Minah.

Bantuan serupa diberikan bagi lansia melalui Anggota DPRD Banten melalui LKS Provinsi Banten diwakili oleh Ketua LKS LU Pusaka Az Zahra Pandeglang dalam 5 paket bantuan, berupa kursi roda, disinfektan, hand sanitizer, thermogun, masker earloop dan headloop.

Untuk alat bantu kesehatan bagi lansia, berupa 5 buah kursi roda merk Avico Type Appola, 7 buah kursi roda Stella, 5 box masker multi One earloop, 5 box masker multi One Headloop, 5 jerigen hand sanitizer 4.0 L, 5 jerigen disinfektan 5 L, 5 pcs thermo Gun Clock, 11 paket nutrisi, serta 4 dos pampers senilai Rp 33.362.000.

Daftar barang HTT atau hadiah tidak diambil pemenang yang akan diberikan kepada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) untuk penangangan bencana, berupa blender, bola, dispenser, kipas angin, kompor gas, lampu, pakaian, payung, peralatan makan, peralatan masak, rice cooker, selimut, sepatu, dan voucher.

Daftar barang HTT atau tidak diambil pemenang yang akan diserahkan kepada Ditjen Rehabilitasi Sosial untuk LKS atau penerima manfaat, berupa tv, kulkas, mesin cuci, home teather & speaker, aircooler, pembersih, mesin kopi, alat penyimpan data, baju pesta, suku cadang kendaraan, kamus, merchandise, alat kecantikan, baterai, aksesoris, elektronik kantor, handphone, perlengkapan kendaraan, serta tas.

Jokowi Minta Kemendag Percepat Penyelesaian Perundingan Perjanjian Negara Mitra Potensial

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Minta Kemendag Percepat Penyelesaian Perundingan Perjanjian Negara Mitra Potensial

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat mempercepat penyelesaian sejumlah perundingan perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara-negara mitra. Menjadikannya agenda prioritas yang segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana Negara Jakarta, Kamis, 04 Maret 2021.

“Dipercepat penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial, ini adalah agenda prioritas,” kata Jokowi.

Rakernas ini juga dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta para pejabat terkait lainnya.

Jokowi juga mengatakan perlunya penyelesaian perundingan untuk mencari pasar ekspor baru di situasi masa pandemi saat ini.

“Karena pada masa-masa seperti ini kita butuhkan pasar ekspor baru. Kita sudah selesaikan IA CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) dengan Australia, dengan Korea, dengan EU,” ungkapnya.

IA CEPA diketahui telah ditandatangani pada 4 Maret 2019 dan resmi berlaku sejak 5 Juli 2020 setelah melalui 10 bulan proses ratifikasi. Sedangkan Indonesia-Korea Selatan resmi menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), di Seoul pada 18 Desember 2020.

Sementara perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) masih berlangsung. Perundingan putaran ke-10 tertunda akibat Covid-19.

Kedua pihak melakukan perundingan intersesi virtual pada 15-26 Juni 2020. Selanjutnya putaran ke-10 diperkirakan dilaksanakan pada Maret 2021 dan direncanakan selesai pada akhir 2021.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mendorong perampungan CEPA dengan negara lainnya.

“Tolong ini Pak Menteri didorong agar juga segera selesai dan negara-negara lain yang kita belum memiliki CEPA ini segera dirampungkan segera diselesaikan,” ungkap Jokowi.

Jokowi juga meminta agar implementasi 23 perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani. Sambil memberikan contoh yang perlu dilakukan jika sudah ada IA CEPA.

“Harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Saya berikan contoh misalnya dengan Australia kita sudah punya IA CEPA, lihat peluang-peluang yang ada di sana. Saya kira yang gede peluangnya ada otomotif, pelajari betul, pasarnya seperti apa, konsumennya seperti apa, informasikan ke tanah air,” papar Jokowi.

Sehingga pengusaha Indonesia betul-betul bisa membuka pasar di Australia dan tentu saja produk produk UMKM yang lainnya dapat punya kesempatan untuk melakukan ekspor.

“UMKM memiliki peluang untuk perlu dibantu dan didorong dalam rangka meningkatkan nilai ekspor dan diversifikasi produk ke negara mitra dagang kita,” jelasnya.

Mantan gubernur DKI tersebut juga meminta ada penekanan terhadap sektor-sektor industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Seperti otomotif, elektronik, tekstil, kimia dan farmasi serta makanan dan minuman harus diberikan stimulus dan fasilitas-fasilitas ekspor, harus ada insentifnya untuk memperluas pasar terutama negara-negara non-tradisional dengan memanfaatkan kerja sama perdagangan,” jelasnya.

Tidak ketinggalan kinerja perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri harus dioptimalkan.

“Kita punya atase perdagangan kita punya ITPC (Indonesian Trade Promotion Center/Pusat Promosi Perdagangan Indonesia), semuanya harus bergerak,” pungkasnya. (red/pen)

Jokowi Sebut Kemendag Perlu Strategi Tepat Kembangkan Produk Nasional dan UMKM Eksportir

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Sebut Kemendag Perlu Strategi Tepat Kembangkan Produk Nasional dan UMKM Eksportir

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) perlunya memiliki strategi tepat untuk mengembangkan produk nasional. Strategi untuk pengembangan pasar dan produk-produk nasional.

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 04 Maret 2021.

“Kemendag punya kebijakan dan strategi yang tepat untuk kembangkan pasar produk nasional kita,” katanya.

Strategi tepat yang dimaksud Jokowi misalnya dengan mendukung produk Bangga Buatan Indonesia, pusat perbelanjaan, serta memberikan ruang bagi produk Indonesia khususnya UMKM. Tempat yang strategis untuk brand lokal dibanding luar negeri.

“Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis, justru diisi dari brand-brand luar negeri. Ini harus mulai geser. Mereka digeser ke tempat yang tak strategis. Tempat yang strategis, yang baik, berikan untuk brand-brand lokal,” paparnya tegas.

Jokowi juga menyampaikan bahwa branding produk lokal harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibanding luar negeri. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar.

“Karena penduduk kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa. 270 juta adalah pasar yang besar. Ajakan-ajakan untuk cinta produk kita sendiri harus terus digaungkan,” katanya.

Jokowi menginginkan masyarakat menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia. Di sisi lain, menurutnya pasar ekspor juga harus mendapat perhatian serius.

“Untuk itu saya minta pasar-pasar nontradisional harus diperluas. Jangan terjebak pada pasar ekspor yang itu-itu saja. Sekarang tumbuh pasar-pasar baru yang harus digarap serius,” terang Jokowi.

Jokowi mengatakan Indonesia memerlukan lebih banyak pelaku UMKM yang mengekspor produknya sehingga semua pihak diminta untuk membantu mendorong UMKM agar menjadi eksportir.

“Saya minta UMKM agar dibantu agar lebih mampu untuk ekspor. Sedikit sudah saya singgung, kita perlu lebih banyak UMKM yang jadi eksportir,” katanya.

Karena menurut Jokowi saat ini sebanyak 90 persen pelaku ekspor adalah UMKM, namun kontribusi ekspornya hanya 13 persen. Artinya kata dia, kapasitasnya perlu ditambah dan diperbesar.

“Oleh sebab itu saya tahun lalu ingatkan ke Mendag, Dewan Penunjang Ekspor dihidupkan lagi,” katanya.

Jokowi ingin agar semua pihak bisa membantu UMKM agar bisa memperbaiki produksinya. Selain itu juga membantu UMKM memperbaiki desain dan memperbaiki packagingnya sehingga kualitasnya menjadi lebih baik.

“Dan ini harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain, institusi yang lain. Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM di pasar global,” katanya.

Jokowi mengatakan, pasar ekspor harus mendapat perhatian serius, sehingga ia meminta agar pasar-pasar nontradisional terus diperluas. Selama ini, pasar ekspor produk Indonesia hampir selalu diarahkan ke Uni Emirat Arab atau Amerika Serikat.

Untuk itu ke depan diharapkan dapat ditumbuhkan pasar-pasar baru yang digarap serius. Apalagi saat ini banyak negara yang perekonomiannya tumbuh lebih dari lima persen misalnya di Afrika, Asia Selatan, Eropa Timur, dan negara-negara lainnya. (red/pen)

Jokowi Tekankan Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Sebesar 5% Harus Betul-Betul Tercapai

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Tekankan Target Pertumbuhan Ekonomi 2021 Sebesar 5% Harus Betul-Betul Tercapai

 

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi Jokowi menekankan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 di kisaran 5 persen harus tercapai.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta, Kamis, 4 Marer 2021. Jokowi menekankan tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi, setelah pada 2020 pertumbuhan ekonomi domestik jatuh ke level minus 2,07 persen (year on year/yoy).

“Target growth (pertumbuhan) yang ada di APBN sebesar 5 persen itu harus betul-betul tercapai. Tahun 2021 adalah tahun pemulihan yang harus dilandasi dengan optimisme,” tegasnya.

Dalam pembukaan Rakernas itu, Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi menyadari target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini tidak mudah. Maka itu, dia minta jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk bekerja lebih keras dan meninggalkan cara-cara kerja yang normatif. Kemendag harus mengeluarkan terobosan kebijakan yang kreatif dan inovatif untuk mendorong pemulihan ekonomi.

“Saya minta semuanya bekerja keras, dan saya minta agar kebijakan perdagangan memberikan kontribusi agenda strategis pemulihan nasional kita,” jelasnya.

“Kita harus bekerja dengan cara-cara baru karena semuanya memang berubah, meninggalkan cara-cara lama,” tambahnya.

Jokowi juga tekankan Kemendag harus mampu menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dan stabilitas harga. Hal itu harus terlaksana bukan hanya di kota-kota besar, namun seluruh pelosok negeri.

Kemendag juga diminta untuk mengatur perdagangan digital agar tercipta ekosistem perdagangan daring yang bermanfaat dan berkeadilan.

“Transformasi digital harus dapat menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa. Dan kita Indonesia tidak boleh jadi korban perdagangan digital yang tak adil,” katanya kembali.

Jokowi juga meminta Kemendag terus memperluas pasar ekspor Indonesia ke nagara-negara non-tradisional. Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang prospektif seperti di Afrika, Asia Selatan, Eropa Timur perlu dibidik untuk menjadi negara sasaran ekspor.

“Saya minta pasar-pasar non-tradisional harus diperluas. Ini bertahun-tahun selalu kita arahnya Uni Eropa, Amerika. Jangan terjebak pada pasar ekspor yang itu-itu saja. Sekarang tumbuh pasar-pasar baru yang harus digarap serius,” papar Jokowi. (red/pen)

Airlangga Dorong Penguatan KNKG sebagai Tata Kelola Pemerintahan Dan Korporasi Untuk Pemulihan Perekonomian Nasional

Penulis
Andik Irwanto
-
Airlangga Dorong Penguatan KNKG sebagai Tata Kelola Pemerintahan Dan Korporasi Untuk Pemulihan Perekonomian Nasional

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mendororng peningkatan kinerja perekonomian nasional perlu diakselerasi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran lembaga tata kelola berskala nasional, dalam hal ini adalah KNKG atau Komite Nasional Kebijakan Governansi.

Hal ini diungkapkan oleh Airlangga Hartarto dalam siaran pers 4 Maret 2021. Perlunya penyempurnaan mandat KNKG yang telah habis masa kerjanya.

“KNKG telah habis masa kerjanya pada 31 Desember 2019 lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperbaiki mandatnya, terutama dalam mendorong upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.” jelas Airlangga.

Sejarah KNKG itu sendiri dibentuk pada 1999 dengan nama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Pendirian KNKCG ditujukan untuk menyiapkan Pedoman Tata Kelola Korporasi yang Baik (GCG) Indonesia untuk sektor bisnis yang terus disesuaikan dengan perkembangan di level global.

Oleh sebab itu penguatan tata kelola di sektor publik maupun korporasi merupakan hal yang penting dalam situasi saat ini. Situasi tersebut mendorong diperbaruinya mandat KNKG melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Berdasarkan peraturan tersebut, operasional KNKG akan berjalan dengan struktur organisasi yang lebih ramping. Selain itu, diberikan pula tugas tambahan khusus untuk memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan berusaha, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Selama ini, KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman untuk peningkatan tata kelola, antara lain Pedoman Good Corporate Governance (GCG), Pedoman Manajemen Risiko Berbasis GCG, dan Pedoman GCG Perbankan. Sejak 2018, juga telah dilaksanakan program sertifikasi personel bidang kompetensi tata kelola untuk pejabat publik dan jajaran manajemen korporasi.

Sementara berdasarkan peringkat pada Worldwide Governance Indicators, peringkat governansi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan arah perbaikan pada indikator akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, dan penegakan hukum. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perlu diperkuat untuk meningkatkan capaian pada indikator stabilitas politik dan keamanan, serta korupsi.

Peningkatan kasus korupsi yang melibatkan sektor publik dan privat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa etika dan tata kelola memang perlu diperkuat. Penguatan pemberantasan korupsi secara khusus dan tata kelola secara umum diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional.

Peningkatan kinerja perekonomian nasional perlu diakselerasi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan peran lembaga tata kelola berskala nasional, dalam hal ini adalah KNKG, sebagai penggerak utama (prime mover) dalam mengatasi pelemahan indikator korupsi, dan juga diharapkan mampu memainkan peran sentral sebagai standard setter dan oversight body implementasi tata kelola secara nasional. (red/pen)

Wali Kota Bobby : Jangan Main-Main dengan Anggaran

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Medan Bobby Nasution mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Medan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab agar mendapat berkah.

Salah satu upaya mencapai keberkahan adalah menggunakan anggaran pembangunan dengan baik dan benar.

Hal ini disampaikan Bobby saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Kota Medan Tahun 2021 di Hotel Santika Dyandra.

“Jangan ada yang main-main dengan anggaran, jangan ada penyelewengan. Jangan main-main dengan amanah yang diberikan,” kata Bobby, melalui keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Bobby menitikberatkan persoalan pada infrastruktur, jalan dan drainase. Dia menyebutkan, Dinas Pekerjaan Umum harus bisa mengembangkan citra yang baik di tengah keterbatasan yang ada saat ini.

“Jadikan momentum ini untuk mengajak masyarakat membantu kita. Pekerjaan di Dinas PU harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional,” ucapnya.

Dia mengedepankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi berbagai permasalahan perkotaan dan pelayanan masyarakat.

Kolaborasi bukan hanya antar-OPD, tetapi juga dari wilayah. Konsep Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) juga mewajibkan kolaborasi untuk mengatasi persoalan di wilayah masing-masing.

Soal kebersihan misalnya, Kota Medan bisa berkolaborasi dengan Kabupaten Deliserdang. Saat ini dibutuhkan sebuah desain besar yang dapat mengatasi persoalan bersama. Menurutnya, kolaborasi harus menguntungkan semua pihak.

Bobby Nasution ajak kolaborasi tanggulangi banjir Selain kebersihan, persoalan banjir juga dapat ditangani dengan berkolaborasi, bukan hanya dengan pemerintah daerah terdekat, namun dengan pemerintahan provinsi dan pusat.

“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah banjir ini sendiri, karena itu bangun kolaborasi dengan baik. Untuk ke pusat, kita harus punya grand design dan pendataan yang baik,” ungkapnya.

Bagian akhir arahannya, Bobby menekankan, apa yang disampaikannya bukanlah pernyataan seremonial. Dia akan terus mengawasi sehingga benar-benar bisa dilaksanakan.

“Apa yang saya sampaikan ini akan terus dan terus saya tanyakan, terus dan terus saya cross check, terus dan terus saya minta pertanggungjawaban,” tegasnya.

KLHK : Indonesia Sukses Turunkan Deforestasi 75,03%, Terendah Sepanjang Sejarah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03 % di periode tahun 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha.

Data ini dirilis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK).

“Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya, maka tahun ini pengurangan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil,” kata Plt. Direktur Jenderal PKTL Ruandha Agung Sugardiman, saat media briefing di Jakarta, Rabu (3/3).

Turunnya deforestasi nasional selama masa pandemi Covid-19 ini, sekaligus membantah klaim beberapa pihak tentang peningkatan deforestasi selama tahun 2020.

Ini juga pembuktian konsistensi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk mengurangi deforestasi dari tahun ke tahun.

“Penurunan 75% laju deforestasi selama periode 2019/2020 ini merupakan bukti, bukan persepsi. Inilah hasil kerja keras kita bersama hingga laju deforestasi bisa diturunkan pada titik terendah sepanjang sejarah,” ungkap Ruandha.

Komitmen pemerintah dan KLHK juga tegas untuk terus berada di jalur pengurangan deforestasi sebagai salah satu sumber penurunan emisi.

Upaya masih terus dilakukan, dan sumber daya terus dialokasikan, untuk mengendalikan tingkat deforestasi di Indonesia, di berbagai tingkatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen PKTL, Belinda A. Margono, menjelaskan penurunan deforestasi sebesar 75,03 % merupakan angka deforestasi netto.

Perhitungan deforestasi ini juga mencakup baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia.

Sesuai perkembangan teknologi, perhitungan luas deforestasi sejak periode tahun 2011-2012 merupakan hasil perhitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi.

Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi bruto.

“Jadi penyajian angka deforestasi yang digunakan adalah deforestasi netto, yang merupakan hasil deforestasi bruto dikurangi dengan angka reforestasi,” katanya.

Angka deforestasi bruto tahun 2019-2020 sebesar 119,1 ribu ha, dan angka reforestasinya sebesar 3,6 ribu ha. Sementara angka deforestasi bruto tahun 2018-2019 sebesar 465,5 ribu ha, dan angka reforestasinya sebesar 3 ribu ha.

Penurunan angka deforestasi ini, menunjukan bahwa berbagai upaya yang dilakukan KLHK akhir-akhir ini, menunjukkan hasil yang signifikan.

Upaya tersebut diantaranya penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pada kesempatan tersebut, Belinda juga menyampaikan hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2020.

Data menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 95,6 juta ha atau 50,9 % dari total daratan, dimana 92,5 % dari total luas berhutan tersebut, atau 88,4 juta ha berada di dalam kawasan hutan.

Lapor SPT Tahunan PPh Secara Daring, Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Melapor

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni 31 Maret 2021.

Kepala Negara telah melaporkan SPT Tahunan tersebut melalui aplikasi daring e-filling di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 3 Maret 2021.

“Hari ini saya telah melaporkan SPT Tahunan secara online melalui e-filling. Sudah lima tahun ini saya lapor pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak. Sangat mudah,” ujarnya.

Presiden sekaligus mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan sangat berarti bagi negara untuk mendukung segenap program pemulihan dan bantuan sosial di tengah pandemi saat ini.

“Pajak yang kita bayarkan sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pemulihan kesehatan seperti vaksinasi serta perlindungan sosial di masa pandemi ini,” tutur Presiden.

Diketahui, batas terakhir pelaporan SPT tahunan sendiri sampai 31 Maret 2021. Semua pemegang NPWP individu maupun lembaga/badan usaha, wajib lapor tepat waktu. Jika mengabaikan pelaporan, maka sesuai UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), akan ada sanksi mulai dari teguran tertulis sampai denda Rp 100.000 untuk WP perorangan dan Rp 1.000.000 untuk WP badan

Selain sanksi berupa denda, ada juga sanksi pidana. Akan tetapi, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

WP yang dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 13 A UU tersebut, adalah WP yang terbukti alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Ada WP yang melakukan kesalahan tersebut namun tidak dikenai sanksi pidana dengan beberapa syarat:

a. Kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP tersebut

b. WP tersebut memenuhi kewajibannya melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 39 UU di atas berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

Sedangkan dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Permudah Layanan Uji KIR, Bank Jatim Bersinergi dengan Dishub Tuban

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban untuk mempermudah pembayaran uji kelayakan kendaraan niaga atau uji kir dengan menggunakan layanan digital Bank Jatim, Quick Response Indonesia Standard (QRIS).

Corporate Secretary Bank Jatim, Umi Rodiyah, menjelaskan, pembayaran uji kir melalui QRIS dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking Bank Jatim atau Bank Jatim Mobile yang dapat diunduh melalui Appstore dan Playstore.

“Saat ini Dishub Tuban menjadi pilot project, namun kedepannya pembayaran uji kir melalui QRIS Bank Jatim dapat dilakukan di seluruh Dishub Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP),” kata Umi di Surabaya, Rabu (3/3/2021).

Menurut Umi, pengembangan inovasi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan implementasi transaksi non-tunai pada Pemerintah Daerah Kapubaten/Kota khususnya di tengah pandemi saat ini.

“Kerja sama dengan Dishub ini sendiri telah berjalan sejak Februari 2021 dan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi serta Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Jatim,” ungkap Umi.

Lebih lanjut, Umi menguraikan, kerja sama tersebut bertolak dari kebutuhan Dishub akan suatu sistem pembayaran yang terkoneksi dengan database dengan tujuan efisiensi waktu dan tenaga serta sistem pembayaran yang lebih mudah, aman, dan nyaman.

“Kerja sama ini juga bertujuan mempermudah transaksi serta efisiensi waktu bagi wajib pajak. Sementara, bagi Dishub sendiri, kerja sama ini dapat membantu dalam hal pembukuan atas pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak,” tandasnya.

Sementara dari sisi nasabah, kerja sama ini akan mempermudah mereka melakukan pembayaran uji kir, baik melalui Bank Jatim Mobile ataupun aplikasi mobile fintech lainnya, sehingga dapat menghemat waktu nasabah.

“Nasabah dapat melakukan pembayaran uji kir menggunakan QRIS Bank Jatim dengan mudah. Nasabah cukup mengakses laman Dishub Kabupaten Tuban dan melakukan pendaftaran uji kir untuk mendapatkan kode QRIS. Selanjutnya, nasabah tinggal membayar tagihan dengan melakukan scan terhadap kode QRIS yang telah diterima oleh nasabah,” imbuhnya.

Dalam kerja sama ini, tambah Umi, di kantor Dishub Kabupaten Tuban juga disediakan standing PC yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendaftar uji kir dan mendapatkan kode QRIS untuk pembayaran.

“Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut tentunya dapat mengurangi antrian pembayaran uji kir serta meminimalisir beredarnya uang tunai,” pungkasnya.

Kolaborasi SMESCO dan Kimia Farma Pasarkan Produk Herbal dan SPA UKM

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Smesco Indonesia yang merupakan BLU dari Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan perusahaan plat merah PT Kimia Farma Tbk dalam membangun pemasaran produk herbal dan spa UKM.

Langkah kerja sama ini sebagai tindak lanjut dari MoU antara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dengan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai sinergi membantu UKM di sektor ritel.

Teten mengapresiasi adanya dukungan dari Kimia Farma terhadap pemasaran dari produk UKM terutama sektor kesehatan. Dengan adanya sinergi tersebut Teten berharap, dapat dimanfaatkan pelaku UKM di tanah air untuk mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas. Kerja sama tersebut juga menjadi dorongan bagi UKM untuk meningkatkan kualitas produknya.

“Kita tahu ada 1.300 gerai Kimia Farma di berbagai daerah ini market yang besar. Banyak produk UMKM yang bagus tapi terkendala di hilirnya terutama saat pandemi covid. Dengan kerjasama ini saya kira akan membantu temen UMKM kita,” jelas Teten saat Preskon Virtual Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pembentukan kerja sama dalam pengembangan koperasi dan UKM, antara Smesco Indonesia dengan PT Kimia Farma Tbk, Rabu (3/3).

Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata menyebut, kerja sama ini disambut positif para pelaku UKM karena sistem pembayarannya tidak memberatkan. Leo menjelaskan sistem pembayarannya ialah Beli Putus dengan retur 14 hari.

“Sistem pembayaran dilakukan 14 hari setelah barang masuk. Begitu juga promosi produk akan dilakukan secara bersama-sama,” jelas Leo.

Di batch pertama ini sudah ada 259 UKM yang sudah mendaftar. Dari total UKM tersebut melalui kurasi yang dilakukan Smesco bersama Kimia Farma diperoleh 43 UKM dengan total 174 produk.

Pendaftaran disebut masih terus akan dibuka dan bagi UKM yang berminat ikut dalam skema tersebut, Leo menjelaskan dapat mengunjungi website Smesco untuk info selengkapnya.

“Persyaratan produk dari kimia Farma akan dipenuhi, seperti izin produk dari BPOM dan lainnya sesuai ketentuan berlaku. Yang telah terkurasi sebanyak 43 UKM dengan total jumlah produk 174 produk. Tahap satu kurasi sudah disampaikan di Kimia Farma. Pendaftaran dibuka terus, seleksi terus kita lakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo berharap kerja sama ini dapat mempermudah akses pasar bagi produk UKM serta meningkatkan promosi dan penjualan produk UKM.

Pihaknya akan memberikan fasilitas display produk untuk mendukung penjualan produk koperasi dan UKM yang telah memenuhi standar dan selaras dengan industri 4.0.

“Produk akan disediakan di ritel atau gerai Kimia Farma baik itu dari sisi penjualan ataupun dari sisi display yang di offline store. Kedua adalah melalui proses penjualan di online store Kimia Farma dalam hal ini adalah KF mobile yang sudah digunakan masyarakat,” kata Verdi.

Verdi menambahkan, sinergi tersebut dijalankan melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta inisiasi dan fasilitasi akses pasar. Termasuk kolaborasi program Pelatihan Peningkatan Mutu Produk seperti branding packaging/kemasan, desain, food safety, dan standarisasi produk Koperasi dan UKM.

Sebagai informasi, selain dengan Kimia Farma, KemenkopUKM juga telah bekerja sama dengan beberapa BUMN dalam pendampingan UMKM, seperti Bank Himbara dalam pembiayaan UMKM, BGR dalam mengembangan warung pangan, PT KAI dalam menyediakan dukungan logistik, PT Pertamina dalam pemberdayaan UKM bidang energi, hingga PT Angkasa Pura dalam pendampingan UMKM.

1...4,4714,4724,473...4,869Halaman 4,472 dari 4,869