Beranda blog Halaman 4482

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Berikan Dua Insentif Perpajakan Sekaligus

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, APBN merupakan instrumen pemerintah yang penting di dalam menanggulangi Covid-19 dan melakukan countercyclical melalui kebijakan fiskal. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan, salah satu bentuknya adalah pemberian keringanan perpajakan/insentif perpajakan.

Demi menjaga perputaran roda ekonomi di masa pandemi, Pemerintah memberikan insentif perpajakan baik untuk masyarakat maupun industri yang memiliki peran strategis dalam perekonomian dan multiplier effect yang kuat. Kali ini pemerintah ingin menggerakkan konsumsi masyarakat kelas menengah keatas yang tertahan di masa pandemi melalui insentif PPnBM di bidang otomotif serta PPN yang Ditanggung Pemerintah (DTP) di bidang properti.

“Konsumsi rumah tangga yang perlu didorong ini termasuk mengoptimalkan daya beli masyarakat terutama kelompok menengah. Kalau kita lihat dorongan itu perlu karena di kelompok menengah atas mereka punya saldo namun tidak melakukan aktivitas ekonomi atau melakukan aktivitas konsumsi. Oleh karena itu kita akan terus melakukan agar seluruh komponen konsumsi ini mulai bergerak termasuk kebijakan untuk mendorong masyarakat terutama kelas menengah untuk melakukan konsumsi ,” jelas Menkeu pada acara Konferensi Pers Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Menteri Perindustrian mengenai Kebijakan Pemberian Insentif untuk Kendaraan Bermotor dan Perumahan bertempat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Senin (01/03).

Regulasi terkait kebijakan diskon pajak untuk kendaraan bermotor telah disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 20/PMK.010/2021 yang mengatur kebijakan insentif penurunan tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor segmen sampai dengan 1.500 cc kategori sedan dan 4×2, serta memiliki local purchase minimal sebesar 70% dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021.

Besarnya PPnBM Kendaraan Bermotor ditanggung oleh Pemerintah diberikan secara bertahap yaitu 100% (seratus persen) untuk Masa Pajak Maret – Mei 2021, sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Masa Pajak – Agustus 2021 dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Masa Pajak September – Desember 2021.

“Kenapa kita membatasi pada dua kelompok ini terutama dalam kelompok menengah yang tadi kita bilang perlu untuk distimulasi. Stimulus dinaikkan dan karena dia memiliki keterkaitan industri di local purchasenya dari kelompok dua kendaraan. Berarti kalau demand meningkat terjadi multiplier karena dia local purchasenya di atas 70%,” tambah Menkeu.

Sementara itu, regulasi terkait kebijakan diskon pajak untuk properti telah disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/PMK.010/2021. Untuk pemberian fasilitas PPN DTP sebesar 100% diberikan bagi penjualan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan nilai jual sampai dengan Rp2 miliar dan PPN DTP sebesar 50% bagi yang memiliki nilai jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar. Diskon ini berlaku selama bulan Maret hingga bulan Agustus 2021.

“Sekali lagi, ini tujuannya adalah betul-betul untuk menstimulasi untuk segera melakukan keputusan pembelian dari rumah baik itu rumah tapak maupun rumah susun. Kenapa kita memfokuskan pada rumah baru dan hanya diberikan maksimal 1 unit karena memang untuk menyerap dari jumlah rumah-rumah yang sudah siap selesai dibangun dan siap dijual sehingga stok rumah akan menurun atau dalam hal ini permintaan akan meningkat sehingga memacu kembali produksi rumah baru lagi,” tutup Menkeu. (

Menkominfo Tegaskan 2021 Momentum Percepatan Transformasi Digital

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan tahun 2021 merupakan momentum percepatan pelaksanaan agenda transformasi digital Indonesia. Menurutnya, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Peluncuran Konektivitas Digitial, Jumat (26/02/2021) dengan menerapkan prinsip connecting the unconnected and leaving no-one behind serta kemandirian dan kedaulatan digital.

“Kominfo perlu berfokus pada peningkatan utilisasi Palapa Ring backbone broadband, juga pemanfaatan ruang digital ekonomi yang lebih berimbang. Kita negara yang bukan negara proteksionis, kita terbuka kerjasama internasional. Namun kita juga harus menjadi bangsa dan negara yang berdaulat, memanfaatkan semua kemampuan, keunggulan, SDM digital kita untuk negeri kita, untuk bangsa dan rakyat kita dan jika bisa untuk kepentingan umat manusia,” jelasnya dalam Pelantikan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama, di ruang Anantakupa Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (01/03/2021).

Mengutip arahan Kepala Negara, Menteri Kominfo menyatakan momentum penting tersebut diharapkan dapat menguhubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir dan mindset baru, dengan kesempatan kolaborasi global yang baru, serta dengan masa depan baru menuju Indonesia Maju.

“Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Kominfo memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam implementasi agenda transformasi digital ini,” ujarnya.

Menurut Menteri Johnny tranformasi digital Indonesia berjalan dengan prinsip connecting the unconnected and leaving no-one behind. Oleh karena itu, kemandirian dan kedaulatan digital harus menjadi kunci utama dalam perwujudan transformasi digital.

“Karenanya dibutuhkan strategi serta eksekusi komunikasi publik yang komprehensif agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan manfaat yang dibawa oleh transformasi digital,” ungkapnya.

Perkuat Tata Kelola Regulasi Inklusif

Menteri Kominfo menegaskan bahwa tata kelola penyelenggaraan regulasi yang apik serta kolaboratif dengan pemangku kepentingan terkait, juga dibutuhkan untuk memastikan implementasi kebijakan yang menyeluruh dan inklusif.

Pemerintah telah menerapkan hal itu melalui pengesahan Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada November 2020 yang keseluruhan campaign juga telah diterbitkan untuk menindaklanjuti regulasi tersebut.

“Salah satu tujuan utama dan penting diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria). Semangat Undang-Undang Cipta Kerja adalah mempercepat proses perijinan, mendorong investasi yang lebih sehat dan lebih memadai di negara kita,” ujarnya.

Selain itu, UU Ciptaker juga membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang lebih cepat. Online Single Submission dan tata kelas risiko yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP, menurut Menteri Johnny harus diterjemahkan secara jitu oleh seluruh aparat dan pejabat, termasuk di lingkungan Kementerian Kominfo.

“Tugas kita justru mendorong, membantu dan memperlancar proses-proses perijinan itu. Karenanya, saya meminta dan mengingatkan kalau Bapak Presiden di sidang kabinet selalu menyampaikan ‘hati-hati’, itu kata-kata yang terkenal dari Presiden sampaikan dan ingatkan kepada seluruh pejabat negara bahwa yang dimaksudkan adalah bukan supaya takut, agar pelayanan kita kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih baik, agar service kita kepada dunia usaha dan lingkungan khususnya untuk kepentingan dunia usaha di dalam negeri menjadi lebih baik, lebih cepat,” tandasnya.

Menteri Kominfo menegaskan agar ekosistem di Kementerian Kominfo bekerja secara sungguh-sungguh. Jangan sampai Kementerian Kominfo berlawanan arah jalannya dengan filosofi semangat dan landasan yang ada dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

“Saya dengan hormat minta untuk jadi perhatian kita, seluruh kementerian lembaga akan dilihat responnya atas semangat besar bangsa kita dengan melakukan reformasi besar-besaran terhadap payung hukum untuk kepentingan kelancaran jalannya pemerintahan, dunia usaha, lingkungan usaha, sosial kemasyarakatan dan khususnya bagi kita adalah kepentingan bangsa dan negara di dalam ruang digital, baik itu untuk kepentingan ekonomi digital, kepentingan kultural dan budaya digital, kepentingan pertahanan, keamanan serta ketertiban masyarakat dalam ruang digital dan kepentingan kehidupan sosial yang lebih baik dalam ruang digital,” tandasnya.

Tingkatkan Komunikasi Publik

Berkaitan dengan utilitasi backbone broadband dan pemanfaatan ruang digital yang lebih baik bagi masyarakat, Menteri Johnny menegaskan adanya kebutuhan komunikasi publik dan juga tata kelola regulasi untuk mewujudkan kita sebagai bangsa digital.

“Hal ini penting untuk terus ditingkatkan agar masyarakat semakin teredukasi akan urgensi dan manfaat baik dari program-program Kementerian Kominfo, dan khususnya dan lebih luasnya tentu adalah manfaat dan program-program pemerintah dibawa leadership Presiden Joko Widodo, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan ketertiban di dalam ruang digital,” jelasnya.

Menteri Kominfo melantik Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama lingkungan Kementerian Kominfo, dengan mengangkat Widodo Muktiyo sebagai Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, serta Ayu Widiasari sebagai Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

“Pada hari ini Kementerian Kominfo melantik Prof Widodo Muktiyo sebagai Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 27/TPA/2021. Dalam kesempatan ini pula kita melantik Ibu Widiasari sebagai Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menkominfo Nomor 78 tahun 2021,” ujarnya.

Menteri Johnny meyakini keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh Staf Ahli Menteri Widodo Muktiyo diharapkan upaya komunikasi dan hubungan dengan media massa semakin lebih baik, dan tentunya sesuai dengan passion dan pengalaman sebagai ahli komunikasi.

Melalui komunikasi yang komprehensif serta hubungan harmonis dengan media massa, strategi yang jitu sesuai keahlian, landasan ilmiah dan akademik mengenai tranformasi digital Indonesia dapat semakin teramplifikasi dan nyata dirasakan oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri, “Saya percaya Prof Widodo dapat mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan baik,” tandas Menteri Johnny.

Selain SAM Widodo Muktiyo, Menteri Kominfo juga menyampaikan selamat kepada Ayu Widiasari yang mengisi posisi Direktur Telekomunikasi, “Saya juga berharap Direktorat Telekomunikasi dapat juga mendukung terwujudnya tata kelola yang mumpuni, juga penting untuk terus kita tingkatkan agar ekosistem industri telekomunikasi Indonesia menjadi lebih sehat dan lebih produktif,” ujarnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Pos dan Telekomunikasi, Menteri Johnny berharap Direktur Telekomunikasi dapat memimpin Direktorat Telekomunikasi dengan integritas tinggi dan profesionalisme yang lebih baik.

“Saya juga berharap kedepannya Direktorat Telekomunikasi dapat terus berkontribusi untuk menyukseskan transformasi digital Indonesia menuju Indonesia Maju,” harapnya.

Dengan dilantiknya Staf Ahli Menteri Kominfo Widodo Muktiyo Ayu Widiasari sebagai Direktur Telekomunikasi diharapkan Kementerian Kominfo dapat lebih terdorong untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa Indonesia, negara dan masyarakat, “Besar harapan saya pula melalui pelantikan ini semangat kita untuk menciptakan lompatan-lompatan besar dan menyukseskan akselerasi transformasi digital demi Indonesia Maju,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo meminta kepada Pejabat Tinggi Madya membantu Pejabat Tinggi Pratama dan begitupun sebaliknya

“Saya ucapkan selamat kepada Prof Widodo Muktiyo dan Ibu Ayu Widiasari. Selamat bertugas mengemban jabatan dan tanggungjawab yang baru, selamat mengabdi demi kemajuan negeri kita tercinta. Mari bersama-sama kita jaga profesionalisme dan tingkatkan sinergi demi mewujudkan Indonesia Terkoneksi semakin Digital semakin Maju,” imbuhnya.

Dalam pelantikan tersebut  Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba dan Inspektur Jenderal Doddy Setiadi menjadi sebagai saksi penandatangaan berita acara. Acara yang berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat juga dihadiri seluruh pejabat eselon I Kementerian Kominfo secara virtual.

Nadiem Umumkan Bantuan Kuota Data Internet 2021 untuk PAUD Hingga Dosen

Penulis
Andik Irwanto
-
Nadiem Umumkan Bantuan Kuota Data Internet 2021 untuk PAUD Hingga Dosen

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) kembali menyalurkan bantuan kuota internet gratis di tahun 2021 untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Kabar tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Ia mengatakan, meski tahun ini besar kuota tak sebesar pada 2020, namun kuota tersebut dapat mengakses semua laman.

“Kuota ini adalah kuota umum, jadinya dapat mengakses seluruh laman dan aplikasi,” jelas Nadiem dalam Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2021 secara daring, Senin (1/3/2021).

Jika bantuan tahun lalu jumlahnya dibagi menjadi dua yakni Kuota Belajar dan Kuota Umum, untuk bantuan yang dimulai bulan Maret hingga Mei mendatang hanya menggunakan Kuota Umum. Besarannya pun jauh lebih sedikit dibandingkan bantuan yang telah diberikan sebelumnya.

“Masukkan dari masyarakat untuk meningkatkan fleksibilitas dari penggunaan kuota tersebut. Tahun 2021 kita memberikan kuota giga lebih kecil dari sebelumnya, tetapi kuota ini diberikan Kuota Umum jadi bisa digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam Konferensi

Pers Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin (1/3/2021).
Nadiem menerangkan, meski dapat mengakses semua laman, namun ada beberapa laman dan aplikasi yang tak termasuk dalam tanggungan kuota gratis Kemendikbud 2021.
Paket kuota, kata Nadiem, dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali: Situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Situs dan aplikasi media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook.

Sementara itu Youtube bisa diakses dalam Kuota Umum ini. Nadiem beralasan karena platform berbagi video itu menjadi tempat materi pembelajarannya.

“Kebanyakan aplikasi seperti game, sosial media seperti Facebook, TikTok, misalnya Instagram,” terang Nadiem.

Namun, ia mengatakan Youtube masuk dalam daftar laman dan aplikasi yang dapat diakses, karena kini banyak guru yang melakukan pembelajaran melalui media tersebut.

Sedangkan untuk akses aplikasi pembelajaran lain seperti Zoom tetap dapat diakses dalam bantuan kuota ini. Bantuan kuota internet ini akan diberikan pada tanggal 11-15 setiap bulannya. Kuota akan berlaku selama 30 hari sejak kuota data diterima.

Penerima bantuan ini termasuk mereka yang telah menerima bantuan kuota pada bulan November dan Desember tahun lalu. Namun Nadiem mengatakan jika ada penerima bantuan lalu yang hanya menggunakan kuota dibawah 1GB tidak akan diberikan lagi.

“Yang nomornya berubah atau belum menerima akan menerima di bulan Apriol. Melapor kepada satu pendidikan sebelum april untuk mendapatkan bantuan,” kata Nadiem.

Besaran kuota besaran kuota belajar yang akan didapat selama Maret, April dan Mei 2021:
1. Siswa PAUD
Siswa di jenjang pendidikan ini mulai bulan Maret 2021 akan mendapatkan 7GB perbulannya. Sementara pada bantuan sebelumnya total 20GB, yang terdiri dari 5GB Kuota Umum dan Kuota Belajar 15GB.
2. Siswa Pendidikan Dasar dan Menengah
Untuk bantuan sebelumnya, seluruh siswa mendapatkan 35GB yang dibagi menjadi Kuota Umum 5GB dan Kuota Belajar 35GB. Sedangkan saat ini akan diberikan 10GB perbulan.
3. Pendidik PAUD dan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Para pendidik ini akan mendapatkan bantuan 12GB perbulan mulai Maret hingga Mei 2021 mendatang. Sedangkan sebelumnya ada Kuota Belajar 37GB dan Kuota Umum 5GB dengan total 42GB.
4. Mahasiswa dan Dosen
Baik mahasiswa dan dosen mendapatkan kuota internet 15GB perbulan. Saat bantuan sebelumnya keduanya diberikan mencapai 50GB dengan rincian 45Gb Kuota Belajar dan sisanya Kuota Umum.(red/ami)

Sri Sultan Harapkan KRL Jogja-Solo Fasilitasi Pelaju Lebih Tepat Waktu

Penulis
Sopyan
-
Sri Sultan Harapkan KRL Jogja-Solo Fasilitasi Pelaju Lebih Tepat Waktu

SuaraPemerintah.id – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap keberadaan Kereta Rel Listrik (KRL) lintas Yogyakarta-Solo dapat menjadi pilihan baik bagi masyarakat yang belajar, kuliah, dan bekerja setiap hari dan harus pulang-pergi Jogja-Solo.

“Penumpang yang mondar-mandir Jogja-Solo setiap harinya begitu besar. Harapannya, adanya KRL bisa membantu mereka lebih tepat waktu,” ujar Sri Sultan.

Pernyataan tersebut disampaikan pada agenda peresmian KRL lintas Yogyakarta-Solo oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin (01/03) siang di Stasiun Tugu Yogyakarta. Agenda tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, dan Kapolda DIY Irjen Pol. Asep Suhendar.

“Semoga saja pelayanan KRL ini bisa dirasakan masyarakat dengan lebih baik,” tambah Sri Sultan. Ngarsa Dalem juga tak lupa menghaturkan terima kasih atas perkenan Presiden Jokowi meresmikan KRL lintas Yogyakarta-Solo tersebut.

Sementara itu, Jokowi menuturkan jika KRL Jogja-Solo adalah pilihan transportasi yang efisien. “Saya diberitahu, disampaikan bahwa KRL ini lebih cepat dibandingkan KA Prameks, terpaut kira-kira 10 menit lebih cepat. Biaya operasional KRL juga cenderung murah. Sebelumnya 640, sekarang 290. Ini sebuah efisiensi yang sangat bagus sekali,” imbuh mantan Walikota Solo itu.

Presiden berharap, nantinya moda transportasi massal di Indonesia haruslah ramah lingkungan. ”Kendaraan-kendaraan semuanya ke depan harus ramah lingkungan, yaitu listrik,” ucapnya. Di samping itu, Jokowi berharap agar KRL ini dapat memudahkan mobilisasi orang maupun barang dari Jogja ke Solo dan sebaliknya, sehingga dapat meningkatkan pariwisata dan perekonomian.

Selanjutnya, Presiden Jokowi bersama Gubernur DIY, Gubernur Jawa Tengah, Menteri Perhubungan RI, dan Kapolda DIY melakukan peninjauan dan mencoba KRL lintas Yogyakarta-Solo dengan tujuan akhir Stasiun Klaten, Jawa Tengah.

KRL lintas Yogyakarta-Solo ini sendiri telah mulai dijalankan sejak 10 Februari 2021, menggantikan KA Prameks yang telah beroperasi sejak 1994, namun dengan besaran tiket yang sama sebesar Rp8.000. Jumlah gerbong yang dioperasikan saat ini adalah 8 gerbong dengan jumlah maksimal penumpang sebanyak 200 penumpang. Namun, selama pandemi, jumlah keterisian penumpang hanya 74 orang saja. Setelah beroperasi secara penuh, setiap harinya akan dioperasikan sebanyak 20 perjalanan atau 10 perjalanan pulang-pergi (PP) dengan jarak tempuh 60 km.

Pulihkan Ekonomi Nasional, Kemnaker Jajaki Kerja Sama Wirausaha dengan PNM

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berusaha menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam program pemulihan ekonomi nasional saat Covid-19.
Salah satu yang dijajaki yakni mendorong gerakan perekonomian rakyat melalui kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) sebagai mitra program wirausaha.
“Kami menyambut positif tawaran kerja sama dengan PNM dan kami sudah minta Dirjen Binapenta dan Binalattas untuk mencari hal-hal yang bisa dikerjasamakan secara konkrit, ” ujar Menaker Ida Fauziyah saat menerima Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi, di Kemnaker, Jakarta, Senin (1/3/2021).

Turut hadir mendampingi Menaker Ida, Dirjen Binapenta & PKK, Suhartono; Dirjen Binalattas, Budi Hartawan; Plt. Dirjen PHI & Jamsos, Tri Retno Isnaningsih; dan Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari.

Menurut Menaker Ida Fauziyah, PNM akan membantu dalam sisi peningkatan kompetensi pendampingan dan juga program-program kewirausahaan yang dilakukan oleh Kemnaker yang nantinya bisa meningkatkan modal dari PNM.

“Untuk kerja sama wirausaha itu, setiap peserta yang lulus pelatihan tersebut mendapatkan modal dari PNM atau yang kita latih bisa menjadi pendampingnya,” ujar Menaker Ida.

Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, menambahkan, pihaknya juga akan melihat berbagai kemungkinan jalinan kerja sama. Misalnya dari sisi pelatihan, pihaknya akan meminta job requirement atau persyaratan kerja yang diminta PNM sebagai account officer untuk dilatih Kemnaker.

“Nantinya PNM akan menerima hasil dari pelatihan itu. Kita juga akan melihat standar kompetensinya karena kita akan susun kurikulum pelatihannya di setiap BLK-BLK, termasuk 2.127 BLK Komunitas di seluruh Indonesia, ” kata Drijen Budi Hartawan seraya menyebut untuk pendamping dari PNM sudah direkrut sekitar 48 ribu orang.

Hal senada dikatakan Dirut PT PNM, Arief Mulyadi. Menurutnya, PNM menyambut baik kerja sama yang disampaikan Menaker Ida Fauziyah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.
“Kami sangat terima kasih dan ini akan menjadi tambahan amunisi nilai tambah kepada masyarakat. Kerja sama ini nantinya masyarakat tidak hanya terbina secara ekonominya, tapi lebih integratif dengan kegiatan-kegiatan lainnya,” kata Arief.

Arief mengatakan, nantinya pemberdayaan ekonomi dilakukan kepada masyarakat, terutama yang berada di kawasan perdesaan dan perkotaan, sehingga masyarakatnya menjadi produktif.

“Kita bisa kerjasamakan karena di BLK-BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan itu sangat beririskan dengan wilayah layanan nasabah kami yang saat ini sudah 4620 kecamatan,” kata Arief didampingi Direktur Keuangan PT PNM, Tjatur H. Priyono; Kadiv SDM PT PNM, Henry Yunus Pangemanan; dan Direktur Utama PT Micro Madani Institute, Lalu Dodot Patria Ary.

Kemenperin: Mobil Gunakan 70 Persen Komponen Dalam Negeri Dapat Pembebasan PPnBM

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenperin: Mobil Gunakan 70 Persen Komponen Dalam Negeri Dapat Pembebasan PPnBM

SuaraPemerintah.id – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, terdapat 21 tipe mobil yang bisa memanfaatkan diskon tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM).

Varian kendaraan tersebut meliputi dari enam perusahaan, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia.

Selain itu, kendaraan bermotor yang bisa menikmati insentif PPnBM ini harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal. Artinya, pembebasan sementara PPnBM ini diberikan untuk segmen Sedan 4×2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc dan diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, kendaraan bermotor yang bisa menikmati insentif PPnBM ini harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal. Artinya, pembebasan sementara PPnBM ini diberikan untuk segmen Sedan 4×2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc dan diproduksi di dalam negeri.

Segmen tersebut dipilih karena produk dalam negeri telah menguasai lebih dari 91 persen pasar Indonesia dan memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 80 persen.

“Harus memenuhi persyaratan pembelian lokal yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).

Di dalam Kepmenperin No.169/2021 ini juga menyebutkan, terdapat 115 jenis komponen yang bisa masuk dalam perhitungan kandungan lokal.

“Dalam Kepmen, disebutkan bahwa perusahaan industri wajib menyampaikan rencana pembelian lokal (local purchase) dan surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal (local purchase) dalam kegiatan produksi,” lanjutnya.

Di samping itu, perusahaan juga wajib menyampaikan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan realisasi PPnBM DTP, dan kinerja penjualan triwulan.

“Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah di bidang perpajakan dan/atau melibatkan lembaga verifikasi independen,” kata dia.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pembelian lokal, Kemenperin mengusulkan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghapusan sebagai kendaraan bermotor penerima fasilitas PPnBM DTP.

Dirinya optimistis, stimulus tersebut akan menurunkan harga kendaraan bermotor produksi dalam negeri sehingga lebih terjangkau di masyarakat, meningkatkan daya saing terhadap kendaraan impor, serta dapat meningkatkan kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih menjadi di atas 1 juta unit pada tahun 2021 atau sama dengan kinerja produksi tahun 2019.

Stimulus perpajakan berupa insentif PPnBM DTP ini berlaku selama 9 bulan, terhitung pada Maret 2021 yang dibagi dalam tiga tahap, yaitu pengurangan 100 persen untuk tiga bulan tahap pertama, pengurangan 50 persen untuk tiga bulan tahap kedua, dan pengurangan 25 persen untuk tiga bulan tahap ketiga.

“Implementasinya akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan,” pungkas dia. (red/ami)

Menuju Era Industri 4.0, Jababeka Hadirkan Fabrication Laboratory

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Jababeka selaku pengembang kota mandiri dan kawasan industri di Indonesia membuka Fabrication Laboratory (Fablab) di kawasan Medical Science Center, Kota Jababeka Cikarang.

Fablab Jababeka merupakan hasil kolaborasi antara anak perusahaan PT Jababeka Tbk (KIJA), yaitu PT Jababeka Infrastruktur dengan President University.

“Kami hadirkan Fablab Jababeka ini sebagai fasilitator dan wadah untuk menuangkan segala inovasi dari segala lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, teknisi, pekerja, komunitas, perusahaan startup, sehingga memungkinkan mereka untuk belajar dan mengimplementasikan Industri 4.0,” ujar Board of Director JababekaTjahjadi Rahardja dalam keterangan resmi, Senin (1/3/2021).

Dijelaskannya, Fablab Jababeka akan lebih memfokuskan pada pengembangan kompetensi. serta pengembangan purwarupa manufaktur untuk tenant industri. Tjahjadi menjelaskan bahwa Fablab Jababeka mengusung lima pilar utama yakni pilar showcase, capability, ecosystem, delivery dan innovation.

Di mana kelima pilar ini sejalan dengan tujuan PIDI 4.0 (Pusat Inovasi Digital Industri 4.0). PIDI 4.0 merupakan suatu program pemerintah dalam pengembangan inovasi dan sumber daya manusia demi terwujudnya Indonesia 4.0.

Rektor President University Jony Haryanto menyampaikan, dengan fasilitas Fablab Jababeka, memungkinkan para pelaku industri khususnya di kawasan Jababeka untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya di era Industri 4.0.

Selain itu, melalui Fablab Jababeka dapat meningkatkan kemampuan kapabilitas individu melalui forum group discussion (FGD), workshop, training serta seminar yang akan diadakan oleh Fablab Jababeka.

Fablab Jababeka ini pun dikatakan sebagai Fablab pertama yang memiliki dukungan ekosistem matang yang siap menyambut era Industri 4.0.

Ekosistem ini terbentuk dari peran serta dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan yang berada di kawasan Jababeka seperti institusi pendidikan, komunitas, Living Labs, investor, Accelerator, perusahaan, media dan pemerintah.

Diharapkan dengan dukungan ekosistem ini dapat mengakselerasi industri konvensional menuju Industri 4.0 serta mempertemukan para perusahaan penyedia solusi Industri 4.0 dengan perusahaan lain yang membutuhkan solusi tersebut.

Fablab Jababeka menghadirkan sejumlah fasilitas serta peralatan industri modern yang dapat digunakan para peserta. Mulai dari perangkat lunak untuk desain, mesin metal cutting, grinder, Arduino, drill hingga 3d printer, 3d scanner , 3in1 Snapmaker, Armrobotic dan Cnc Plasma.

Seluruh fasilitas ini terbuka untuk umum seperti mahasiswa, akademisi, komunitas, start up, praktisi maupun industri dengan cara mendaftarkan diri melalui website Fablab Jababeka.

“Kami membuka diri bagi siapa saja yang hendak mengembangkan diri ataupun produknya dengan cara bergabung di Fablab Jababeka, karena disinilah tempat untuk belajar, berkolaborasi serta mengimplementasikan teknologi Industry 4.0,” jelas Tjahjadi.

Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, Wadah BI Bawa UMKM Go Digital

Penulis
Andik Irwanto
-
Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, Wadah BI Bawa UMKM Go Digital

SuaraPemerintah.id – Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Iwan Kurniawan, mengatakan dalam rangka mendukung UMKM di Indonesia, BI memiliki program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia atau WUBI.

“BI dalam rangka untuk penguatan UMKM ini, kita memiliki program Wirausaha Unggulan Bank Indonesia atau WUBI, ini merupakan proses peningkatan atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas UMKM,” kata Iwan dalam siaran RRI Mataram, Senin (1/3/2021).

Iwan menjelaskan kenapa Bank Indonesia fokus terhadap UMKM? karena UMKM ini sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian daerah.

Tidak bisa dipungkiri, daya serap tenaga kerja, dan bagaimana kemampuan produksi lokal UMKM mendukung ekonomi daerah yang nantinya akan berhubungan dengan stabilitas ekonomi daerah.

“Dan itu menjadi sangat concern oleh BI,” ujarnya.

Adapun peran BI untuk mendukung UMKM yakni pengendalian dan pelatihan UMKM mencakup seluruh aspek, ada di bidang keuangan, legalitas, pemasaran. Sehingga nanti diharapkan UMKM yang dilatih tersebut bisa sukses.

“Yang sukses ini berarti UMKM yang telah mampu memproduksi barang yang dikenal dan mereka setelah sukses mereka butuh perluasan akses pasar. Disitulah BI mengenalkan bagaimana memasarkan produk-produknya,” jelasnya.

Kemudian BI juga berupaya untuk memperkuat kapasitas UMKM dengan cara menghubungkannya dengan akses pembiayaan. Begitu mereka beranjak menjadi suatu UMKM yang lebih mapan, selanjutnya BI mendorong mereka go digital.

“Setelah go digital kita berikan edukasi onboarding bagaimana masuk ke lapak-lapak e-commerce. Kalau mereka sudah memiliki akses pasar dan standarisasi sudah bagus, kita dorong untuk go ekspor,” pungkasnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Iwan Kurniawan mengatakan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang akan dilaksanakan di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, pada 3 Maret 2021, sekaligus mengkampanyekan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia.

“Kebetulan periode Maret pelaksanaan Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBBI) itu dilaksanakan di NTB. Jadi kita mendapat kehormatan sebagai penyelenggaraan kegiatan Gernas BBI dan GBBI periode Maret,” kata Iwan dalam siaran RRI Mataram, Senin (1/3/2021).

Menurut Iwan, kegiatan Gernas BBI dan GBBI sebenarnya merupakan gerakan untuk membangun kepercayaan dan optimisme masyarakat sekaligus mendorong sektor usaha agar aktif kembali.

“Caranya, kita mendorong agar masyarakat mau mengkonsumsi produk-produk lokal yang kita miliki. Tentunya pada masa pandemi ini kita maknai bersama tantangannya sangat berat,” katanya.

Namun, dibalik tantangan itu ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan dan berusaha untuk memulihkan diri. Salah satunya dengan mendorong masyarakat Indonesia agar membeli barang-barang buatan dalam negeri.

Lebih lanjut Iwan mengatakan dalam pelaksanaan Gernas BBI di Mandalika nanti, akan diadakan showcase promosi produk-produk dagang unggulan NTB yang akan dilakukan secara online. Selain itu, juga akan dilakukan edukasi bagi UMKM agar mereka bisa go online.

“Untuk menciptakan diskusi mendapatkan masukan dari masyarakat, sekaligus kita mempromosikan wisata kita dan juga akan melakukan talkshow dan wisata virtual. Kita juga akan menyelenggarakan bisnis matching untuk UMKM agar bisa bertemu dengan buyer secara virtual,” ujarnya.

Lanjutnya, walaupun selama masa pandemi covid-19 ini dibatasi oleh pertemuan fisik, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa beraktivitas dan kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Jadi dari semua kegiatan mulai promosi, transaksi pembayaran QR Code non tunai suatu mekanisme bagaimana kita memberikan model transaksi baru kepada masyarakat, agar bisa terus menjalankan konsumsinya, karena konsumsi ini penting untuk sektor usaha bagaimana sektor usaha akan bergeliat jika ada permintaan,” pungkasnya.(redd/ami)

Mendagri : Tidak Hanya Memadamkan, Damkar Punya Misi Penyelamatan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemadam kebakaran bukan hanya bertugas sebagai pemadam kebakaran, tetapi juga memiliki misi penyelamatan.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Inspektur Upacara pada peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-102 di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin, (1/3).

Mendagri mengatakan, meskipun ada badan-badan lain yang khusus mengerjakan hal itu, pemadam kebakaran yang sudah didirikan sejak tahun 1919 tentunya sudah terlatih dan memiliki kemampuan spesifik.

Petugas pemadam kebakaran pun diminta untuk bersinergi dan memperkuat hubungan dengan badan-badan lain dalam hal kemampuan penyelamatan, seperti yang sudah dilakukan negara lain.

“Saya mohon untuk rekan-rekan kepala daerah tolong berikan perhatian kepada jajaran pemadam kebakaran, baik organisasinya kalau bisa dinas tersendiri, kemudian saya juga akan mengeluarkan peraturan untuk itu,” ujar Mendagri.

Di samping itu, terkait anggaran agar memadai, Mendagri meminta pembuat kebijakan untuk mendengarkan aspirasi yang dibutuhkan dari petugas pemadam kebakaran, seperti sarana prasarana, peralatan bahkan tunjangan.

Militansi dan profesionalitas akan terbangun jika memiliki sumber daya manusia yang terlatih di samping doktrin dan kode etik yang ditaati bagi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Tentunya hal tersebut juga harus didukung oleh komitmen kepala daerah agar pemadam kebakaran lebih kuat.

“Siapa lagi yang bisa membesarkan kalau bukan pemadam kebakaran dan kepala daerah yang membesarkan, manfaatkan betul karena ini adalah potensi dan aset yang sangat luar biasa bagi kepala daerah,” ungkap Mendagri.

Mendagri juga meminta kepada jajaran petugas pemadam kebakaran agar responsif dan proaktif.

Selain siaga dan memiliki respon cepat ketika ada bencana kebakaran, petugas juga diminta proaktif untuk mencegah terjadinya kebakaran, seperti melakukan feasibility study atau studi kelayakan terhadap konsep-konsep bangunan perumahan ataupun ruang publik untuk mencegah terjadinya kebakaran.

“Jangan sampai nanti sudah terjadi kebakaran kemudian kelabakan karena airnya tidak ada, sistem listriknya berantakan, sistem untuk pencegahan kebakarannya melalui ketersediaan air tidak ada, karena hanya diberikan izin membangun bangunan dan izin lokasi saja, tapi tanpa ada feasibility study tentang pemadam kebakaran,” katanya.

Bantuan Kuota Gratis Dimulai Maret Ini, Kemendikbud Beri Batasan Akses 4 Medsos Ini

Penulis
Sopyan
-
Bantuan Kuota Gratis Dimulai Maret Ini, Kemendikbud Beri Batasan Akses 4 Medsos Ini

SuaraPemerintah.id – Kebijakan bantuan kuota data internet di tahun 2020 mendapatkan tanggapan sangat positif dari masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, di tahun 2021 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan kebijakan bantuan kuota data internet selama tiga bulan sejak bulan Maret 2021.

Dalam paparannya, Mendikbud menerangkan bahwa peserta didik PAUD mendapat 7 GB/bulan, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 10GB/bulan, dan pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 12 GB/bulan. Sedangkan, mahasiswa dan dosen mendapat 15 GB/bulan.

“Bantuan akan disalurkan pada tanggal 11-15 setiap bulan dan berlaku selama 30 hari sejak diterima,” disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam pengumuman virtual di YouTube Kemendikbud RI, Senin (1/3).

Mendikbud menjelaskan bahwa berdasarkan masukan masyarakat, keseluruhan bantuan kuota data internet di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses semua laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta daftar pengecualian yang tercantum pada situs resmi bantuan kuota data internet Kemendikbud: http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Adapun peserta didik dan pendidik yang menerima bantuan kuota adalah semua yang telah menerima bantuan kuota pada bulan November-Desember 2020 dan nomornya masih aktif. “Otomatis mereka akan menerima bantuan kuota pada bulan Maret 2021. Kecuali yang total penggunaannya kuotanya kurang dari 1GB,” tegas Nadiem.

Selain itu, untuk yang sudah menerima bantuan pada bulan November-Desember 2020 maka pemimpin satuan pendidikan tidak perlu mengunggah SPTJM lagi. Namun apabila ada yang nomornya berubah atau belum menerima bantuan kuota sebelumnya, maka calon penerima harus melapor kepada pimpinan satuan pendidikan sebelum bulan April 2021 untuk mendapat bantuan kuota.

Selanjutnya, pimpinan/operator satuan pendidikan mengunggah SPTJM untuk nomor yang berubah atau nomor baru http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id (untuk PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah) atau http://pddikti.kemdikbud.go.id (untuk jenjang pendidikan tinggi).

Merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Paket Kuota Data Internet Tahun 2021, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan kuota data internet pada tahun 2021.

Untuk peserta Didik pada PAUD  dan jenjang pendidikan dasar dan menengah syaratnya harus terdaftar di aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) dan memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga/wali. Sedangkan untuk mahasiswa, harus terdaftar di aplikasi pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti), berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang menuntaskan gelar ganda (double degree), memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan, dan memiliki nomor ponsel aktif.

Berikutnya, untuk pendidik pada PAUD  dan jenjang pendidikan  dasar dan menengah harus terdaftar di aplikasi dapodik dan memiliki nomor ponsel aktif. Kemudian untuk dosen, harus terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif, memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP), serta memiliki nomor ponsel aktif.

Informasi lebih detail tentang bantuan kuota data internet Kemendikbud, dapat diakses melalui situs resmi http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Bantuan Kuota Data Internet pada Tahun 2020 Tepat dan Bermanfaat

Merujuk data Arus Survei Indonesia, sebanyak 84,7 persen responden menilai bahwa program bantuan kuota internet pada tahun 2020 merupakan langkah tepat dalam menjawab krisis wabah Covid-19. Selanjutnya, sebanyak 85,6 persen responden menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua pelajar/mahasiswa dalam membeli paket internet.

Bantuan kuota data internet mendapat respons positif dari pendidik dan peserta didik. Di antaranya adalah Luh Eka Yanti, Guru SMKN 3 Singaraja Kab. Buleleng, yang merasakan peningkatan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini membuat komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua semakin baik di era pandemi.

“Dengan bantuan ini semakin jarang guru mendapat komplain dari orang tua, peserta didik pun semakin banyak yang bisa hadir pembelajaran virtual. Terima kasih atas bantuan kuota internet yang diberikan, kini kami bisa menjalin hubungan yang lebih komunikatif antara guru dan peserta didik serta orang tua,” ungkapnya.

Tak ketinggalan, Wawan Hendrawan, siswa asal SMAN 1 Panggarangan, Kabupaten Lebak. Ia mengaku senang mendapat bantuan kuota internet karena memudahkannya melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

“Saya senang mendapat bantuan kuota internet, sehingga saya bisa men-download video-video pembelajaran yang bisa saya putar kembali di rumah,” ujar Wawan yang hanya mendapat sinyal internet di rumah pohon miliknya.

1...4,4814,4824,483...4,869Halaman 4,482 dari 4,869