Beranda blog Halaman 4483

Menperin Agus Sebut Toyota Siap Investasi 28 Triliun untuk Produksi Mobil Hibrida dan Listrik

Penulis
Andik Irwanto
-
Menperin Agus Sebut Toyota Siap Investasi 28 Triliun untuk Produksi Mobil Hibrida dan Listrik

SuaraPemerintah.id – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong agar pelaku industri di Jepang terus berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikannya ketika melakukan pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji.

Dalam pertemuan itu, Menperin menyebutkan bahwa salah satu perusahaan ternama asal Negeri Sakura, Toyota Group, berencana akan berinvestasi di Indonesia sebesar 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 28 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS) dalam mengurangi emisi karbon dengan memproduksi mobil hibrida dan listrik.

“Kami mendorong agar para pelaku industri Jepang dapat aktif berinvestasi di Indonesia. Apalagi, Pemerintah Indonesia bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan izin dan berbagai insentif yang menarik,” kata dia melalui keterangan tertulis, dikutip pada Senin (1/3/2021).

Selain itu, dari total tujuh perusahaan multinasional, terdapat tiga perusahaan Jepang yang akan merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia, yaitu Panasonic Manufacturing dengan nilai investasi sebesar 30 juta dollar AS, Denso investasi senilai 138 juta dollar AS, dan Sagami Indonesia senilai 50 juta dollar AS.

Pada tahun 2019, nilai investasi Jepang di Indonesia sebesar 4,31 miliar dollar AS. Sedangkan pada periode Januari-November 2020 mencapai 2,58 miliar dollar AS.
Sementara itu, ekspor sektor nonmigas Indonesia ke Jepang sepanjang tahun 2014-2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,23 persen. Pada 2019, nilai pengapalan Indonesia ke Jepang untuk sektor nonmigas mencapai 13,8 miliar dollar AS.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko SA Cahyanto mengemukakan, Indonesia dan Jepang sepakat melakukan kerja sama di bidang pengembangan sektor industri melalui program New Manufacturing Industry Development Center (New MIDEC).

Program itu berisikan kerangka proyek kerja sama yang meliputi enam sektor strategis, yaitu industri otomotif, elektronik, kimia, tekstil, makanan dan minuman, serta logam.
Program New MIDEC akan dilaksanakan pada tujuh bidang lintas sektor yang meliputi metal working, mold dan dies, welding, energy conservation, SME development, export promotion, dan policy reforms.

“Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenperin telah mengusulkan sektor otomotif untuk menjadi sektor pertama (quick win program) pada proyek kerja sama dengan pihak Jepang, melalui dua pilot project, yaitu SME Development dan Mold dan Dies,” kata Eko.
Manufaktur RI Membaik

Airlangga menerangkan bahwa sejumlah indikator perekonomian Indonesia sudah menunjukkan tren pemulihan. Data Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia tercatat meningkat di November 2020. PMI Indonesia naik hampir tiga poin menjadi 50,6 pada November 2020, dari bulan sebelumnya di level 47,8. Indeks di atas 50 menunjukkan industri yang berekspansi, sebaliknya indeks di bawah 50 menunjukkan kegiatan terkontraksi.

“Indikator ini menunjukkan kegiatan produksi sudah mulai bergerak, kepercayaan masyarakat mulai pulih, dan daya beli diharapkan bisa mengikuti dan segera menunjukkan perbaikan,” ujar Airlangga.

Omnibus Law di Mata Jepang
Selain memaparkan mengenai rencana pengembangan bisnis ke depan, manajemen Toyota juga menyambut baik Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia.

“Dalam rencana pengembangan bisnis kami, Toyota mempersiapkan Indonesia menjadi hub ekspor bagi produk Toyota, tidak hanya untuk kawasan ASEAN namun juga negara tujuan lainnya, sehingga kami benar-benar mempersiapkan rantai pasok dan sumber daya manusia,” tambah Yoichi.

Airlangga menerangkan, Undang-Undang Cipta Kerja ditargetkan menjadi solusi agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

“Penyerapan tenaga kerja menjadi permasalahan tersendiri untuk Indonesia, karena keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Apalagi Indonesia tengah menghadapi bonus demografi atau peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Pemerintah menyambut baik rencana investasi yang akan dilakukan oleh Toyota, dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan juga meningkatkan skill atau keahlian angkatan kerja Indonesia,” tutur Airlangga.(red/ami)

Bangun Makassar New Port, Pelindo Siap Gandeng Swasta

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Makassar New Port (MNP) yang digadang-gadang akan menjadi terminal utama Indonesia Timur akan dibangun PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

Pelindo IV juga akan menggandeng pihak swasta atau investor potensial untuk mengembangkan ekosistem bisnis logistik atau pelabuhan sehat di Makassar tersebut.

“Jadi konsep pelabuhan MNP ini terintegrasi dengan kawasan industri. Maka dari itu, kita akan mengoptimalkan potensi kerja sama untuk menciptakan eksosistem bisnis logistik atau pelabuhan yang lebih sehat dengan menggandeng pihak-pihak swasta atau potensial investor. Sehingga MNP diharapkan menjadi main terminal,” kata DVP of Strategic Planning, Research and Development PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Andar Irwansyah pekan ini.

Andar menambahkan bahwa pembangunan MNP secara perizinan sudah selesai baik yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) maupun yang berkaitan dengan master plan atau rencana induk pelabuhan.

Hal tersebut juga tidak lepas dari dukungan Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang sudah memberikan perizinan yang terbaik.

Dengan demikian, kalau ditinjau dari perspektif sistem logistik nasional kehadiran pelabuhan ini akan menjadi hub untuk konsolidasi kargo di Indonesia Timur maupun mengeksplor potensi pelayanan dari Bau-Bau di wilayah Australia menuju Asia Timur karena letak Makassar strategis menghubungkan region tersebut.

“Saya rasa, ini butuh effort besar dan Pelindo dalam penjajakan dengan calon mitra strategis. Mudah-mudahan, rencana ini bisa teealisasisi sebagaimana mestinya,” kata Andar.

Menurut dia, salah satu kenggulan MNP yaitu dari sisi kedalaman yang sudah dirancang mencapai kedalaman minus 16 meter dan akan terus dikembangkan hingga minus 20 serta dapat disinggahi oleh kapal besar. Begitu juga dengan supra strukturnya yang sudah disiapkan untuk ship to ship (STS).

Sementara terminal Maskassar yang eksisting akan dipindahkan bertahap karena MNP tahap 1A sudah beroperasi sejak 2018 lalu dengan panjang dermaga sekitar 360 meter.

Pada tahun 2020 lalu sudah mampu menampung kargo kontainer sekitar 130 ribu teus atau meningkat sekitar 40% dari tahun sebelumnya.

Genjot Pembangunan Fisik

Selain itu, MNP juga didesain untuk melayani kontainer termasuk menjadi area untuk general cargo yang diproyeksikan menangani kargo yang terkait dengan kawasan industri. Sebagai pelabuhan, MNP sudah bisa dijalankan.

“Tahapan 1A sudah operasional. Sekarang kita sedang menggenjot progres fisik 1B ke 1C dengan panjang dermaga keseluruhan mencapai 1.000 meter. Di sampingnya juga ada 800 meter yang sebagian digunakan bersama untuk peti kemas dan general cargo untuk muatan curah,” tambahnya.

Andar berharap, MNP dapat terkoneksi dengan Jalan Tol Trans Sulawesi sehingga dapat terkoneksi ke seluruh wilayah Sulawesi sekaligus tersambung dengan rel kereta api yang sedang dibangun.

Lebih jauh, perusahaan Pelindo juga tidak melupakan untuk membangun konektivitas di wilayah Papua dan Ambon. Ia melaporkan, saat ini Ambon New Port sedang dalam pembahasan intensif dengan Kemhub untuk calon mitra strategis.

Sejalan dengan Kemenhub akan dilakukan juga penataan sistem logisitik di wilayah Papua khususnya di pelabuhan-pelabuhan kecil untuk mendukung keberadaan Ambon New Port sebagai pelabuhan terintegrasi antara peti kemas dan produk-produk perikanan karena potensi perikanan sangat besar di wailayah Maluku dan sekitarnya. “Jadi, persoalan logistik di Papua ini akan dikonsolidasikan di Ambon New Port ini,” tutupnya.

PMI Manufaktur Masih Dalam Level Ekspansif Ditengah gempuran Pandemi

Penulis
Sopyan
-
PMI Manufaktur Masih Dalam Level Ekspansif Ditengah gempuran Pandemi

SuaraPemerintah.id – Industri manufaktur di tanah air masih menunjukkan geliat yang positif di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. Ini tercermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Februari dengan menempati posisi 50,9. Indeks di atas 50 menandakan bahwa industri manufaktur berada dalam level ekspansif sesuai yang dirilis oleh IHS Markit.

“Kami masih bersyukur PMI Februari tetap berada di level ekspansif. Kami sangat memberikan apresiasi kepada pelaku industri di Indonesia yang masih terus berjuang dalam menjalankan usahanya di tengah tekanan pandemi saat ini,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (1/3).

Menperin optimistis, dengan berbagai kebijakan dan stimulus yang telah diluncurkan pemerintah dalam upaya membangkitkan kembali gairah pelaku usaha dan pemulihan ekonomi nasional, PMI Manufaktur Indonesia bakal terus tembus di level ekspansif. “PMI Manufaktur Indonesia selama enam bulan ini sudah berturut-turut di level ekspansif. Kami akan terus pertahankan dan tingkatkan,” ungkapnya.

Apalagi, pemerintah baru saja memberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor. “Kebijakan ini tentu akan meningkatkan confidence kepada pelaku industri dan mendorong daya beli masyarakat. Kami yakin PMI bulan berikutnya bisa meningkat, mudah-mudahan bisa di atas indeks 51,” papar Agus.

Merujuk hasil survei IHS Markit, output dan permintaan baru terus meningkat dan aspek pekerjaan mendekati stabil. Di samping itu, perusahaan masih sangat optimis bahwa output akan naik selama 12 bulan mendatang.

Catatan positif lainnya, yakni produksi meningkat selama empat bulan berturut-turut dan perusahaan terus meningkatkan output sesuai dengan pertumbuhan permintaan baru yang berkelanjutan. Bahkan, permintaan baru meningkat tajam pada bulan Februari atau setidaknya dalam tiga bulan terakhir.

Peningkatan output dan permintaan baru yang berkelanjutan saat ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan aktivitas pembelian dan membatasi pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun demikian, beberapa perusahaan mencatat gangguan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Menanggapi hasil PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Februari, Direktur Ekonomi IHS Markit Andrew Harker mengatakan, jumlah kasus Covid-19 yang meningkat saat ini menunjukkan bahwa pandemi terus mengganggu operasional. “Namun demikian, sektor manufaktur masih relatif tangguh pada bulan Februari,” tuturnya.

Sementara itu, aktivitas pekerjaan terus bergerak mendekati stabil. “Meskipun adanya gangguan yang disebabkan oleh pandemi, optimisme perusahaan terkait perkiraan tahun depan masih tidak berkurang di tengah harapan bahwa pandemi akan segera berakhir,” tandasnya.

Pulihkan Ekonomi, Sri Mulyani Anggarkan 2,99 Triliun Relaksasi atau Insentif Pajak Motor

Penulis
Andik Irwanto
-
Pulihkan Ekonomi, Sri Mulyani Anggarkan 2,99 Triliun Relaksasi atau Insentif Pajak Motor

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi memberlakukan pemberian relaksasi atau insentif pajak untuk pembelian kendaraan bermotor dan perumahan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini masih perlu di dorong pertumbuhannya.

Hal ini dikatakan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual yang digelar di Jakarta, Senin, 1 Mar 2021.

“Pertumbuhan ekonomi kita terlihat mulai pulih namun masih perlu didorong pada kuartal I,” katanya.

Sri Mulyani menuturkan kebijakan ini merupakan desain dalam rangka mendorong konsumsi rumah tangga dari sisi permintaan masyarakat kelas menengah ke atas. Sehingga aktivitas ekonomi menjadi bergerak.

“Perubahan simpanan menunjukkan kelas dengan dana besar meningkat dan dana kecil menurun. Itu berarti mereka punya saldo tapi tidak melakukan aktivitas ekonomi jadi ini agar konsumsi mulai bergerak,” jelasnya.

Ia menyebutkan insentif untuk sektor kendaraan bermotor dan perumahan ini telah masuk dalam anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang insentif usaha.

Adapun besaran anggaran insentif usaha dalam PEN 2021 yang sebesar Rp699,43 triliun adalah Rp58,46 triliun atau naik 4,2 persen dari yang direalisasikan pada 2020 Rp56,1 triliun.

Sementara anggaran untuk kebijakan relaksasi pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor yang ditanggung pemerintah melalui PMK 20/2021 adalah Rp2,99 triliun.

Kemudian untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor perumahan yang ditanggung pemerintah melalui PMK 21/2021 ditetapkan anggarannya sebesar Rp5 triliun.

“Ini semua udah masuk dalam insentif usaha yang ada Rp58,46 triliun,” ujarnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui usulan Kementerian Perindustrian terkait relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan bermotor secara bertahap selama 2021.

“Dengan skenario relaksasi PPnBM dilakukan secara bertahap, diperhitungkan dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Adanya kebijakan ini menurut dia, estimasi terhadap penambahan output industri otomotif akan menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun.

“Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar Rp1,62 triliun,” kata Airlangga.

Ia mengharapkan pulihnya produksi dan penjualan industri otomotif akan membawa dampak yang luas bagi sektor industri lainnya (pendukung) di antaranya industri bahan baku yang berkontribusi sekitar 59 persen dalam industri otomotif. (red/pen)

.

Kolaborasi Angkasa Pura I dengan ALFI Untuk Tingkatkan Layanan Kargo

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP 1 meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Kerjasama yang tejralin ini sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama pengembangan dan peningkatan layanan kargo dan logistik di seluruh bandara AP I.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengembangan Usaha AP I Dendi T Danianto dan Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan pada Senin (1/3/2021) di Kantor Pusat AP I, Kemayoran, Jakarta.

Dendi mengungkapkan, pada era yang makin kompleks dan serba tidak pasti ini, kolaborasi menjadi hal yang mutlak dilakukan dibanding kompetisi.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud kolaborasi AP I dengan stakeholders kunci di sektor logistik yang juga bertujuan untuk turut mengakselerasi penerapan ekosistem logistik nasional yang diinisiasi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 2020 lalu,” ujar Dendi dalam keterangan resmi, Senin (1/3/2021).

Selain itu, lanjut Dendi, kolaborasi ini juga merupakan upaya untuk mendukung strategi revenue enhancement AP I, khususnya pada area bisnis logistik dan kargo.

Pada masa pandemi, kinerja arus kargo tahun 2020 dibanding 2019 di bandara AP I masih bisa tumbuh tipis 2,09% dibanding dengan arus penumpang dan pesawat yang turun drastis.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan pertumbuhan arus kargo yang pada 2021 diprediksi tumbuh tipis 2,1% menjadi sekitar 445.300 ton, AP I melakukan beberapa inisiatif, salah satunya rencana kerja sama dengan ALFI ini.

“Diharapkan kolaborasi ini dapat mendukung rencana pengoptimalan bisnis kargo perusahaan dalam jangka pendek dan menengah,” ujar Dendi.

Sementara itu, Yukki Nugrahawan menyebutkan, kolaborasi lebih baik dibanding kompetisi.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kolaborasi yang dapat mendukung implementasi National Logistic Ecosystem sehingga biaya logistik di Indonesia semakin kompetitif dan Indonesia dapat masuk 30 besar dunia dan 3 besar di ASEAN terkait logistic performance index pada 2024.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup penjajakan rencana kerja sama pada lima bidang, yaitu:
1. Perlindungan keamanan terhadap pengguna layanan kargo udara yang dikelola oleh Angkasa Pura I;
2. Peningkatan service level agreement (SLA), key performance index (KPI), dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menangani kargo dan logistik di bandara Angkasa Pura I;
3. Standardisasi pelayanan penanganan kargo dan logistik di bandara Angkasa Pura I;
4. Penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan seperti lahan, warehousing, ruangan pelaku usaha logistik dan forwarder, cold storage, layanan fast track, dan lain-lain yang dapat meningkatkan volume kargo;
5. Pelayanan logistik dan kargo tidak terbatas pada moda transportasi udara, namun juga transportasi darat dan laut.

Selain itu, nota kesepahaman juga mencakup kegiatan pertukaran data dan informasi terkait pengembangan dan peningkatan layanan kargo dan logistik.

Dampingi Jokowi Jajal KRL Yogya-Solo, Ganjar Diledek Sundul Atap Kereta Api

Penulis
Sopyan
-
Dampingi Jokowi Jajal KRL Yogya-Solo, Ganjar Diledek Sundul Atap Kereta Api

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat pengalaman menarik saat menjajal KRL Yogya-Solo kali pertama, Senin (1/3/2021). Memiliki postur tubuh tinggi membuat kepalanya nyaris menempel pada besi bagian dalam KRL.

Hal itu disampaikan Ganjar usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo, menumpang KRL Yogya-Solo, dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan turun di Stasiun Klaten. Ganjar mengaku senang karena dirinya bertahun-tahun jadi pengguna jasa kereta api.

“Asyik aja sih. Saya dulu orang yang naik kereta sembilan tahun, jadi merasakan menarik, enak,” ucap Ganjar.

Selain itu, impresi pertamanya pada KRL Yogya-Solo adalah bersih. Ganjar pun melempar guyonan bahwa kesan menaiki KRL kini tidak lagi berdesakan.

“Ya enak pertamanya bersih, enak keduanya mungkin nggak suk-sukan (tidak berdesakan) karena sama presiden nggak suk-sukan ya he he he. Tapi nggak, enak kok tadi,” selorohnya.

Pengalaman menarik lainnya, ucap Ganjar, saat dirinya diledek Presiden Joko Widodo. Kepada Ganjar, orang nomor satu di Indonesia itu menyebut Ganjar menyundul atap bagian dalam kereta api.

“Cuma saya diledekin sama Pak Presiden, Pak Gubernur sundul ya. Ternyata palangnya tadi tuh pas kok saya jalan rasanya rambut saya diginiin, ternyata nggaduk, wah kurang dhuwur. Tapi (keseluruhan) bagus,” tandasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian kereta rel listrik (KRL) lintas Yogyakarta-Solo, Senin (1/3/2021). KRL ini beroperasi menggantikan relasi yang sebelumnya dilayani dengan Kereta Rel Diesel (KRD) Prambanan Ekspres (Prameks).

Saat ini, Prameks tetap ada namun relasinya berubah menjadi Kutoarjo – Yogyakarta PP. Sebelum diresmikan kepala negara, sebenarnya KRL Yogyakarta – Solo sudah beroperasi dan melayani penumpang.

KRL ini juga sempat menjalani tahap uji coba yang dapat diikuti masyarakat secara gratis. Usai uji coba itu, selanjutnya mulai 10 Februari KRL Yogyakarta – Solo mulai beroperasi sepenuhnya. Sejak saat itu, layanan dibuka dengan 20 perjalanan KRL yang setiap harinya beroperasi di lintas Yogyakarta – Solo PP.

Jokowi Melayat Mendiang Artidjo Alkostar, Sebut Punya Kenangan Tersendiri Semasa Hidupnya

Penulis
Andik Irwanto
-
Jokowi Melayat Mendiang Artidjo Alkostar, Sebut Punya Kenangan Tersendiri Semasa Hidupnya

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayat ke tempat mendiang Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang disemayamkan di Masjid Ulil Albab, Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin, 1 Mar 2021.  Mantan Hakim Agung yang dikenal sangat berintegritas, jujur, dan tak ragu dalam penegakan hukum tersebut berpulang pada usia 72 tahun, Minggu (28/2) kemarin.

Jokowi turut berduka cita dan Indonesia kehilangan putra terbaiknya.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Kemarin hari Minggu telah berpulang ke rahmatullah Bapak Artidjo Alkostar. Kita telah kehilangan putra terbaik bangsa,” ujar Jokowi di lokasi.

Selain Jokowi tampak keberadaan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang  turut menyalatkan jenazah almarhum setibanya di masjid Ulil Albab.

Orang nomor satu di Indonesia itu memiliki kenangan tersendiri terhadap Artidjo Alkostar semasa hidupnya. Kepribadian dan integritasnya tak perlu diragukan lagi dan menjadi teladan bagi para penegak hukum dan peradilan.

“Beliau adalah penegak hukum, hakim agung, dan Dewan Pengawas KPK yang sangat rajin, jujur, memiliki integritas yang tinggi,” ungkapnya.

Usai menyampaikan belasungkawa, Jokowi berdoa untuk almarhum agar diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Tak lama setelah itu, mantan gubernur DKI tersebut berpamitan meninggalkan lokasi.

“Atas nama pemerintah kami menyampaikan duka cita mendalam,” katanya.

Sebelumnya, Artidjo meninggal dunia pada Minggu (28/2) pukul 14.00 WIB. Almarhum meninggal dalam usia 72 tahun. Jenazah almarhum Artidjo telah diberangkatkan dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu (28/2) pukul 20.00 WIB.

Perlu diketahui bawah Artidjo adalah pakar hukum kelahiran Situbondo, 22 Mei 1948. Artidjo menjadi Dewan Pengawas KPK sejak 20 Desember 2019 bersama dengan Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris dan Harjono.

Sebelum menjabat sebagai anggota Dewas KPK, Artidjo adalah Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang dikenal memberikan hukuman berat dan tambahan hukuman kepada terdakwa kasus korupsi.

Sementara jenazah almarhum Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) itu dimakamkan di Kompleks Pemakaman Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dan almarhum rencana prosesinya sendiri dimulai sekira pukul 10.00 WIB. (red/pen)

Tingkatkan Ekonomi Sektor Indsutri, RI-Jepang Terus Perkuat Kerja Sama Industri Manufaktur

Penulis
Sopyan
-
RI-Jepang Terus Perkuat Kerja Sama Industri Manufaktur

SuaraPemerintah.id – Indonesia dan Jepang terus berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif, khususnya di sektor industri. Sinergi kedua negara ini diharapkan membawa dampak positif dalam membangkitkan gairah usaha di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Jepang merupakan salah satu negara mitra strategis bagi Indonesia. Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang untuk sektor nonmigas pada periode 2014-2019 cenderung naik dengan pertumbuhan sebesar 5,06 persen,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Minggu (28/2).

Beberapa waktu lalu, Menperin Agus melakukan pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji.

“Kami mendorong agar para pelaku industri Jepang dapat aktif berinvestasi di Indonesia. Apalagi, Pemerintah Indonesia bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan izin dan berbagai insentif yang menarik,” tuturnya.

Pada tahun 2019, nilai investasi Jepang di Indonesia sebesar USD4,31 miliar. Sedangkan, pada periode Januari-November 2020 mencapai USD2,58 miliar. “Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Tidak saja Indonesia, namun seluruh dunia mengalaminya,” ungkap Agus.

Salah satu perusahaan ternama asal Negeri Sakura, Toyota Group menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia sebesar USD2 miliar dan berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dengan memproduksi mobil hibrida dan listrik.

Terkait fenomena kebijakan beberapa negara yang merelokasi pabriknya dari China ke negara lain, perusahaan Jepang juga melakukan relokasi ke negara lain, khususnya Indonesia.

Dari total tujuh perusahaan multinasional, terdapat tiga perusahaan Jepang yang akan merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia, yaitu Panasonic Manufacturing (senilai USD30 juta), Denso (USD138 juta), dan Sagami Indonesia (USD50 juta).

Sementara itu, ekspor sektor nonmigas Indonesia ke Jepang sepanjang tahun 2014-2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,23 persen. Pada 2019, nilai pengapalan Indonesia ke Jepang untuk sektor nonmigas mencapai USD13,8 miliar.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto mengemukakan, pihak Indonesia dan Jepang sepakat akan melakukan kerja sama di bidang pengembangan sektor industri melalui program New Manufacturing Industry Development Center (New MIDEC).

Program itu berisikan kerangka proyek kerja sama yang meliputi enam sektor strategis, yaitu industri otomotif, elektronik, kimia, tekstil, makanan dan minuman, serta logam. Program New MIDEC akan dilaksanakan pada tujuh bidang lintas sektor yang meliputi metal working, mold & dies, welding, energy conservation, SME development, export promotion, dan policy reforms.

“Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenperin telah mengusulkan sektor otomotif untuk menjadi sektor pertama (quick win program) pada proyek kerja sama dengan pihak Jepang, melalui dua pilot project, yaitu SME Development dan Mold & Dies,” papar Eko.

Hingga saat ini, Ditjen KPAII Kemenperin telah menyampaikan dokumen Technical Arrangement (TA) Concept for Automotive Sector, Terms of Reference (TOR) SME Development for Automotive Industry, dan TOR Mold and Dies kepada pihak METI Jepang. “Pada prinsipnya, Jepang menerima konsep proposal dari Kemenperin,” tandasnya.

Dubes Kanasugi berharap peningkatkan kerja sama dengan Indonesia-Jepang dapat mewujudkan banyak hal positif. “Contohnya pandemi Covid-19 saat ini, tantangan kita bersama untuk saling berbagi kearifan,” tuturnya.

Misalnya, guna mengatasi masalah ekonomi, kedua negara akan terus bergandengan tangan baik bagi kemajuan Indonesia maupun revitalisasi perekonomian Jepang dengan memanfaatkan kekuatan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda.

“Untuk membuat hubungan yang saling menguntungkan, kami selalu menanamkan semangat untuk bisa bermanfaat baik bagi masyarakat Indonesia maupun Jepang. Kami juga berupaya mendukung aktivitas perusahaan Jepang di Indonesia,” papar Kenji.

Menurutnya, Jepang dan Indonesia memiliki ikatan sejarah tersendiri yang begitu kuat, terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan kekuatan perekonomian besar di kawasan sebagai anggota G20.

“Selain itu, dengan adanya sekitar 2.000 perusahaan Jepang di Indonesia, Jepang selama ini turut berkontribusi besar bagi kemajuan perekonomian Indonesia, seperti melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan ekspor,” tandasnya.

Sementara itu, hasil survei Japan External Trade Organization (JETRO) mengemukakan, sekitar 65,1 perusahaan Jepang di Indonesia memperkirakan mengalami operating profit di tahun 2021. Angka ini menunjukkan perkiraan tingkat kepercayaan bisnis para pengusaha. Alasan terbesar ekspansi perusahaan Jepang di Indonesia, antara lain adalah peningkatan penjualan di pasar domestik dan potensi perluasan pasar ekspor.

Kampung Nelayan Maju, Upaya KKP Tingkatkan Taraf Hidup Nelayan

Penulis
Sopyan
-
Kampung Nelayan Maju, Upaya KKP Tingkatkan Taraf Hidup Nelayan

SuaraPemerintah.id – Salah satu terobosan dan program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021 adalah mengembangkan perkampungan nelayan. Melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) upaya ini dilakukan untuk mengubah kampung nelayan dari kesan miskin, kumuh dan kotor menjadi lebih maju.

Setiap tahunnya, jumlah perkampungan nelayan di wilayah pesisir laut bertambah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018, jumlah desa pesisir di Indonesia tersebar di 12.857 lokasi. Bila dibandingkan dengan total desa di Indonesia, desa pesisir mencapai 15,32% dari total desa yang ada.

Menurut Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini pada tahun 2021, KKP menargetkan pengembangan 25 lokasi kampung nelayan di Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dilaksanakan melalui program padat karya.

“Untuk mendukung dan mengoptimalkan program ini, KKP juga menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk bersinergi. Kami juga melibatkan swasta dan BUMN untuk fasilitasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), perguruan tinggi melalui program KKN, lembaga permodalan serta organisasi kemasyarakatan untuk berkontribusi,” jelasnya usai mengunjungi kampung nelayan di kawasan Selat Nasik, Belitung, Sabtu (27/2).

Tujuan program kampung nelayan maju untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya nelayan. Langkahnya berupa bantuan sarana prasarana penataan kampung nelayan dengan memperbaiki fasilitas umum, penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan pembenahan saluran air.

“Tidak hanya fisiknya saja, para nelayan juga kita libatkan langsung serta diberikan edukasi baik spiritual maupun kultur nelayan yang baik dan maju. Kita juga akan siapkan dukungan pendanaan dan pemberdayaan nelayan dengan memberikan pendampingan serta pelatihan untuk nelayan dan keluarganya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Zaini menjelaskan saat ini KKP tengah menyempurnakan petunjuk teknis pelaksanaan program kampung nelayan. Pihaknya menargetkan bulan depan dapat dilakukan sosialisasi dan penerimaan dokumen proposal dari lokasi target kegiatan serta penetapan lokasi dan persiapan pelaksanaannya di bulan April.

“Bulan Mei harus sudah jalan, sehingga tidak sampai akhir tahun program dapat selesai agar dapat kita lakukan monitoring evaluasi. Semoga secara bertahap dapat terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi prioritas capaian KKP. Pembangunan kampung nelayan merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat.

“Pembangunan kawasan pesisir harus diiringi oleh kesadaran yang kuat dari masyarakat setempat untuk memajukan daerahnya. Untuk itu, perlu penguatan edukasi saat merealisasikan setiap program pembangunan kawasan pesisir, selain mendirikan infrastruktur fisik,” ujarnya saat membahas secara daring program Kampung Bahari Nusantara (KBN) yang digagas oleh TNI AL, Rabu (17/2).

Menteri Trenggono berharap konsep ini bukan hanya pembangunan fisiknya saja, tapi juga pembinaan kepada masyarakat dikuatkan. Ini untuk menambah pengetahuan bagaimana mengolah potensi yang dimiliki menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan lestari.

“Kita akan bergerak cepat, nama kampungnya juga bisa diambil dari nama-nama ikan karena mayoritas masyarakatnya adalah nelayan yang bekerja menangkap ikan,” tandasnya.

 

Pertemuan G20, Sri Mulyani Jadikan Momentum Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Internasional Pulihkan Ekonomi

Penulis
Andik Irwanto
-
Pertemuan G20, Sri Mulyani Jadikan Momentum Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Internasional Pulihkan Ekonomi

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia akan memperkuat kerja sama internasional dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Sri Mulyani pastikan Indonesia secara perlahan akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, 01 Maret 2021, Sri Mulyani menyampaikan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20. Pertemuan ini membahas Ekonomi Global dan Aksi Kebijakan untuk Pemulihan Transformatif dan Berkeadilan serta Isu-Isu Sektor Keuangan.

“Ekonomi dunia termasuk Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia masih mengalokasikan belanja negara yang cukup besar untuk penanganan pandemi pada tahun ini di tengah penerimaan negara yang terbatas.

Meski begitu ia memastikan Indonesia secara perlahan akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter dengan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonomi ke depan.

Penguatan kerja sama internasional juga dipertegas oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 untuk menghadapi tantangan global melalui pendekatan multilateralisme yang lebih kuat.

Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 diperkirakan akan membaik seiring telah dimulainya pelaksanaan vaksinasi dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara.

Pertemuan G20 menegaskan komitmen dalam membantu negara-negara miskin yang beban utangnya meningkat melalui restrukturisasi utang dalam kerangka Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan G20 Common Framework on Debt Treatment.

Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi a Special Drawing Rights (SDRs) General Allocation dalam rangka mendukung pembiayaan global jangka panjang dan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan.

Sementara itu, pertemuan G20 menggarisbawahi urgensi reformasi sistem perpajakan yang dinilai dapat merespons tantangan globalisasi dan digitalisasi terhadap perekonomian.

“G20 mendorong tercapainya a global and consensus-based solution pada pertengahan 2021 ini,” katanya.

G20 turut mendorong dilanjutkannya upaya penguatan sektor keuangan nonbank dan implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments dalam rangka pengembangan layanan transaksi lintas negara yang efektif, cepat, efisien dan murah.

“Kami berharap forum multilateral dapat terus mendukung upaya pemulihan global. Kami akan menggunakan instrumen fiskal dan terus bekerja sama dengan otoritas moneter untuk memastikan pemulihan yang lebih baik, kuat dan berkelanjutan,” kata Sri Mulyani.

Ia menuturkan pada tahun ini Indonesia sudah terlibat dalam Troika bersama Arab Saudi dan Italia dalam pembahasan agenda pertemuan G20 sebagai wujud peran Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022.

Menurutnya, hal ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan peran dalam kerja sama internasional termasuk terlibat terkait kepemimpinan global atas kerja sama di bidang ekonomi dan politik internasional. (red/pen)

1...4,4824,4834,484...4,869Halaman 4,483 dari 4,869