Beranda blog Halaman 4485

Kerjasama dengan UNRC, KemenPPPA Pastikan Perempuan Sejahtera

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjalin kerjasama dengan United Nations Resident Coordinator (UNRC) untuk Indonesia.

Terjalinnya kerjasama ini karena Menteri PPPA Bintang Puspayoga ingin memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), khusunya para perempuan.

Dia mengakui pandemi Covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat, termasuk perempuan. Untuk itu, KemenPPPA menjalin kerjasama dengan United Nations Resident Coordinator (UNRC) untuk Indonesia.

UNRC menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dan menjadi isu prioritas dalam kerangka kerja United Nation Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF).

“Melalui kerangka kerja jangka menengah atau UNSDCF, KemenPPPA sepakat memastikan no one left behind,” kata Bintang dalam keterangan resminya, Minggu (28/2/2021).

Bintang menjelaskan, dalam Kerangka kerja UNSCDF, menggambarkan visi dan respon Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke dalam prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kerangka kerja sama PBB melalui UNRC yang berkaitan dengan SDGs itu, kata Bintang, sejalan dengan lima isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo yang pernah diarahkan kepada Kemen PPPA, yaitu isu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

“Kami akan fokus kepada perempuan kepala keluarga, pra sejahtera, dan perempuan penyintas,” kata Bintang.

Dengan memberdayakan kewirausahaan perempuan, Bintang yakin Kemen PPPA bisa berkontribusi bagi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Sebab, kata dia, yang mendapatkan manfaat bukan hanya perempuan itu sendiri, namun juga keluarganya serta negara secara keseluruhan.

Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada isu penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak. Kemudian fokus menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan terakhir, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak.

“Selama pandemi Covid-19, KemenPPPA telah meluncurkan program Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak). Terdapat 10 aksi untuk memastikan perempuan dan anak aman dari Covid-19,” ujarnya.

“Kami juga meluncurkan layanan psikologi untuk sehat jiwa (SEJIWA), serta menyerahkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak,” imbuhnya.

KKP Berikan Bantuan Gudang Beku Demi Pengolahan Ikan Bangkit

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)melalui Ditjen Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan Perikanan (PDSPKP) memberikan bantuan bantuan cold storage atau gudang beku berkapasitas 30 ton.

KKP memberikan cold storage kepada Kelompok Aroma Jaya dan membuahkan hasil baik dengan berhasil bangkit.

Tak hanya itu, kelompok UMKM pengolahan ikan asin dan pemindangan yang berlokasi di Dusun Kertamukti, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, tersebut, kini mampu menjaga kesegaran mutu ikan, baik masih berupa bahan baku maupun hasil olahan menjadi lebih bagus.

“Ketersediaan bahan baku bisa disimpan dan tidak terpengaruh oleh musim termasuk ada pandemi atau tidak,” kata Ketua Kelompok Aroma Jaya, Carman Bin Iksan, Minggu (28/2/2021).

Carman menambahkan, bantuan gudang beku dari PDSPKP juga berdampak pada peningkatan produksi. Bahkan anggota kelompok menjadi lebih percaya diri memanfaatkan peluang karena pasarnya yang kian terbuka. Tak hanya itu, konsistensi dan keberlanjutan usaha pun kini lebih terjamin.

“Pelaku usaha perikanan mulai dari para nelayan, kelompok pemasar, pengolah ikan, pemilik moda transportasi dan konsumen lainnya yang terlibat dalam rantai bisnis ini lebih terjamin mendapatkan manfaat karena meningkatnya kelancaran bisnis pengolahan setelah mendapatkan bantuan Gudang beku,” ujarnya, bangga.

Manfaat tersebut bukan hanya ocehan belaka. Carman menyontohkan, harga ikan kapasan yang semula Rp34 ribu/kg, kini menjadi Rp36 ribu/kg. Hal serupa pada ikan japuh yang semula Rp18 ribu/kg, ikan tembang Rp17 ribu/kg dan ikan layang Rp24 ribu/kg, kini masing-masing Rp20 ribu/kg, Rp19 ribu/kg dan Rp27 ribu/kg.

“Harganya jadi bagus karena mutu dan kualitasnya terjaga, ikan juga tidak rusak setelah kita simpan di gudang beku dari KKP, dan jarak pembeli ke lokasi gudang beku semakin dekat,” sambung Carman.

Terkait bantuan cold storage portable ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari stimulus penanggulangan dampak ekonomi Covid-19 yang diberikan untuk menghindari penurunan kualitas/mutu dan harga ikan yang drastis di tingkat nelayan atau pembudidaya.

“Tujuannya untuk menjamin tersedianya pasokan bahan baku bagi UMKM pengolahan ikan sekaligus konsumsi ikan,” terang Menteri KKP Trenggono.

Melalui sarana penyimpanan beku ini, Menteri Trenggono berharap bisa dimanfaatkan untuk menyimpan kelebihan produksi saat musim puncak sekaligus menjaga harga agar tetap stabil di tingkat nelayan serta dapat menjamin ketersediaan ikan pada saat musim paceklik dengan harga yang terkendali.

“Dengan demikian diharapkan dapat menguatkan dan meningkatkan peranan UMKM sektor kelautan dan perikanan sekaligus membangun rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan ke depan,” sambung Menteri Trenggono.

Sementara Dirjen PDSPKP, Artati Widiarti mengapresiasi kerja keras Kelompok Aroma Jaya. Dia berharap bantuan yang sudah diberikan menjadi stimulus dan penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Terlebih Kelompok Aroma Jaya Blanakan yang memiliki usaha dibidang pengolahan dan pemasaran ikan asin, bisa memproduksi 2-3 ton/hari saat musim ikan dan 4-5 ton/hari saat musim ikan.

Produk olahan ikan dikemas dalam dus dan dijual rata-rata 5 kwintal/hari untuk tujuan pasar lokal sekitar Pamanukan, Subang, Purwakarta, Cikampek, dan 2 kali seminggu dikirimkan untuk agen pedagang grosir dan eceran di Bandung, Bogor, Cianjur, Garut, dengan varian minimal 2-3 jenis olahan per pengiriman.

“Saya kira yang begini patut diteruskan. Perluasan pasar akan berbanding lurus dengan kesejahteraan anggotanya. Itulah kenapa kita tidak ragu untuk salurkan bantuan ini,” jelas Artati.

Artati mengaku prihatin, sebelumnya dia mendengar laporan bahwa kesegaran bahan baku dan hasil olahan Kelompok Aroma Jaya tidak bisa bertahan lama, atau hanya bertahan 3 hingga 4 hari.

Alhasil produksi tidak bisa dimaksimalkan serta sering mengalami kerugian kerusakan produk karena tidak segera terjual.

“Kami mendengar, saat cuaca buruk pasokan bahan baku sangat kurang dan tidak punya cadangan bahan baku sehingga produksi olahan sangat sedikit. Semoga dengan banutan ini, kelompok Aroma Jaya bisa semakin maju,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kelompok Aroma Jaya Blanakan memiliki 10 orang anggota, adapun dalam proses pengolahan ikan, kelompok ini memiliki 6 orang tenaga kerja tetap yang melakukan proses penjemuran dan penggaraman, serta 20-30 orang tenaga harian lepas yang melakukan proses penyiangan.

Sedangkan jumlah tenaga kerja dalam mengoperasionalkan gudang beku sebanyak 12 orang terdiri dari manager sebanyak 1 orang, teknisi sebanyak 2 orang, dan tenaga bongkar muat sebanyak 3 orang.

Penerima manfaat langsung dari gudang beku sebanyak 50 orang yang merupakan anggota kelompok, para pengolah yang bermitra dengan kelompok, pembeli pedagang grosir produk kurang lebih 30 orang yang utamanya berasal dari masyarakat sekitar di Subang.

2 Usulan Proyek Indonesia di Forum KP APEC Tuai Dukungan Co-sponsorship

2 Usulan Proyek Indonesia di Forum KP APEC Tuai Dukungan Co-sponsorship

SuaraPemerintah.id – Upaya peningkatan diplomasi sektor kelautan dan perikanan di forum regional terus dilakukan Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Diplomasi ini ditujukan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebagaimana tujuan dan harapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

KKP selaku focal point nasional di forum KP APEC, Ocean and Fisheries Working Group (OFWG), memimpin Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada Pertemuan APEC OFWG ke-16 yang digelar secara virtual pada 25-26 Februari 2021.

Pertemuan membahas perkembangan kerja sama yang diimplementasikan pada tahun 2020 dan pemaparan konsep usulan proyek untuk peroleh co-sponsorship dari anggota ekonomi APEC.

“KKP memimpin Delri yang beranggotakan perwakilan Kemenkomarves, Kemlu dan Bappenas serta unit kerja teknis KKP. Sinergi lintas sektor diharapkan memberi penguatan bagi KKP dalam berdiplomasi, sekaligus langkah mengoptimalkan koordinasi dalam penyusunan usulan proyek,” terang Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar di Jakarta (25/2/2021).

Proyek merupakan bagian penting dari proses kerja sama di forum APEC, dimana proyek yang diusulkan membantu menerjemahkan arah kebijakan para pemimpin APEC dalam tindakan dan manfaat kongkrit bagi masyarakat di kawasan Asia Pasifik.

APEC mengalokasikan dana di tahun 2021 sekitar 16 juta USD. Proyek-proyek tersebut dipilih secara kompetitif berdasarkan kriteria kelayakan dan penilaian yang telah ditetapkan, berupa lokakarya, peningkatan kapasitas, publikasi dan riset.

Dua usulan proyek Indonesia yang dipresentasikan adalah ‘Determining micro-plastic distribution in coastal aquaculture systems and developing its mitigation plan towards seafood safety’ yang disusun oleh Pusat Riset Perikanan BRSDM KKP, dan ‘Research on Marine Debris Vessel Fleet for Marine Protected Area and Tourism Sustainability’ yang disusun oleh Pusat Riset Kelautan BRSDM KKP.

Proyek pertama, dipaparkan oleh Hatim Albasri, Ph.D., untuk memetakan sebaran plastik mikro pada kegiatan perikanan budidaya di wilayah pesisir serta membahas langkah penanggulangan yang diperlukan untuk menjamin keamanan pangan laut (seafood safety). Proyek kedua, ditampilkan oleh Dr. Handy Chandra, dengan fokus pada penanggulangan sampah laut di kawasan konsevasi laut (marine protected areas), wisata laut dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan kapal pengumpul dan insulator sampah.

“Presentasi usulan proyek Indonesia mendapatkan masukan, apresiasi hingga dukungan co-sponsorship dari beberapa anggota ekonomi APEC seperti Chili, Korea Selatan, China, Chinese Taipei dan Papua Nugini,” ungkap Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo yang juga selaku Ketua Delri.

Lebih jauh Agung menjelaskan bahwa selain mempertimbangkan kondisi dan kebijakan sektor KP nasional, penyusunan usulan proyek juga diselaraskan dengan komitmen bersama dalam APEC, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota ekonomi APEC.

Selain dua usulan proyek tersebut, KKP berkoordinasi dengan K/L terkait tengah menyiapkan beberapa usulan lainnya mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, IUU Fishing, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan perempuan nelayan.

Untuk isu perubahan iklim KKP menggandeng Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Pengajuan usulan proyek-proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan forum APEC bagi pembangunan sektor KP melalui pendanaan riset, berbagi pengalaman terbaik (sharing best practices) dan peningkatan kapasitas SDM.

Pertemuan APEC OFWG ke-16 diikuti oleh 20 Ekonomi APEC dari total 21 (Australia, Kanada, Chili, Tiongkok, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam) dan 5 (lima) Guest Presentation (FAO, APEC Virtual Working Group on Marine Debris, The Nature Conservancy, The Ocean Conservancy dan The Global Ghost Gear Initiative).

Selain membahas proyek, pertemuan juga membahas implementasi APEC Roadmap on Marine Debris dan APEC Roadmap on IUU Fishing, serta mengesahkan APEC OFWG Work Plan dan Strategic Plan 2021.

Sasa Tetap Berinovasi di Tengah Pandemi, Hadirkan Tepung Bumbu Bervitamin Pertama di Indonesia

Wawancara dengan Albert Dinata, GM CAR PT Sasa Inti.

SuaraPemerintah.id – Di masa pandemi, banyak perusahaan yang lebih fokus untuk survive daripada melakukan ekspansi yang beresiko. Tapi berbeda dengan PT Sasa Inti dengan brand legendarisnya Sasa yang tidak pernah berhenti berinovasi meskipun di tengah pandemi. Baru-baru ini Sasa meluncurkan Sasa Platinum Care+, inovasi tepung bumbu bervitamin pertama di Indonesia.

Tepung bumbu Sasa Platinum Care+ dilengkapi beragam kandungan nutrisi seperti zat besi, zink, vitamin B2 dan B9, serta serat pangan untuk mendukung kelengkapan gizi keluarga Indonesia.

Albert Dinata, GM CAR PT Sasa Inti menjelaskan bahwa sejalan dengan misi Sasa untuk menghadirkan kebahagiaan melalui makanan lezat yang mudah disajikan, Sasa memahami bahwa masyarakat Indonesia juga membutuhkan dukungan dalam pemenuhan kelengkapan nutrisi.

“Inovasi ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial Sasa kepada masyarakat Indonesia. Kita ingin berterimakasih kepada konsumen Sasa dengan terus menghadirkan kebahagaiaan tapi juga memberikan manfaat kesehatan,” jelas Albert saat wawancara melalui Zoom.

Hadirnya Sasa Platinum Care+, tambah Albert, diawali dengan munculnya keinginan Sasa untuk menghadirkan produk yang bermanfaat terutama dalam hal kesehatan. Dimana kesehatan sangat penting terutama untuk mencegah penularan COVID-19. Namun menururt Albert masyarakat Indonesia lebih menyukai makanan yang simple dan enak seperti gorengan. Makanya Sasa menghadirkan tepung bumbu yang mengandung vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan.

“Kami sudah riset berkali-kali bahwa kandungan vitamin di dalam Sasa Platinum Care+ tidak akan hilang setelah digoreng dengan berbagai jenis minyak dan penggorengan. Kadarnya mungkin berkurang tapi tetap masih ada dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi,” tambah Albert.

Albert juga mengungkapkan bahwa Sasa telah hadir 50 tahun lebih di Indonesia. Sasa selalu berusaha untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan kualitas Indonesia. Hadirnya Sasa Tepung Bumbu bervitamin sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menekankan pentingnya kualitas SDM, kondisi yang berkaitan erat dengan asupan gizi setiap individu.  Faktanya, sebagian penduduk hingga kini masih mengalami gizi buruk, stunting, dan obesitas.

Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi kurang gizi di Indonesia mencapai angka 17,7 persen. Situasi ini turut menjadi alasan yang mendorong Sasa menekuni komitmen untuk merealisasikan produk dengan kandungan vitamin tepat yang dibutuhkan masyarakat, sebagai bentuk dukungan Sasa terhadap upaya pemerintah mewujudkan Indonesia lebih sehat.

Selama perkembangannya setengah abad, Sasa telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Indonesia. Sasa juga telah menjadi salah satu brand lokal yang sukses di pasar internasional. Nilai ekspor produk-produk Sasa sangat besar terhadap kontribusi devisa negara. Selain itu tentunya pertumbuhan yang cepat dan besar dari Sasa akan membantu menopang ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan di perusahaan Sasa.

“Kami bersyukur di tengah pandemi, Sasa tetap growing. Kita sudah masuk jajaran 8 Top Growing Food Company dari Nielson. Sasa juga akan mendirikan pabrik baru di Minahasa, sebelumnya sudah ada di Probolinggo dan Cikarang. Tentunya dengan semakin besarnya Sasa akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat,” ujar Albert.

Di tengah pandemi, Sasa juga aktif berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Mulai dari bantuan dari program CSR-nya, hingga bantuan untuk men-suport para tenaga kesehatan di garda depan. Untuk membantu masyarakat yang ekonominya terdampak, Sasa juga meluncurkan program Sasa-preneurship untuk mendukung kegiatan wirausaha masyarakat.

“Sasa akan terus berinovasi dan memberikan kontribusi kepada konsumen dan seluruh masyarakat Indonesia. Kita memang harus survive, tapi juga tetap mencari solusi dan membantu masyarakat agar bangkit lagi, terutama di masa pandemi ini,” pungkas Albert.

 

Pemda Jawa Timur Kembangkan Kawasan Industri Nganjuk

SuaraPemerintah.id – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menyatakan akan membangun Kawasan Industri Nganjuk (KING) sebagai upaya untuk menggerakkan perekonomian di Jawa Timur.

“KING akan menjadi pusat kegiatan industri di Kabupaten Nganjuk dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang,” kata Emil dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Minggu (28/2/2021).

Emil menjelaskan, kawasan industri tersebut memiliki luas 2. 105 hektare. Terbagi menjadi empat wilayah. KING 1 memiliki luas 660 hektare dengan yang berada di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Sukomoro.

KING 2 memiliki luas 341,5 hektare yang berada di sebagian Kecamatan Lengkong dan Kecamatan Jatikalen. KING 3 memiliki luas 237 hektare yang ada di sebagian Kecamatan Jatikalen. Sedangkan KING 4 seluar 866,5 hektar, ada di sebagian Kecamatan Gondang.

Emil mengatakan kawasan industri ini akan memiliki fasilitas penunjang yang berwawasan lingkungan. Lebih dari itu, kawasan industri ini akan menggerakan perekonomian daerah secara maksimal.

“Fasilitas penunjang berwawasan lingkungan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal,” kata dia.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta pengembangan kawasan industri KING bisa bersinergi dengan program strategis nasional (PSN). Antara lain Bendungan Semantok, Bendungan Margopatut, Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung.

“Pengembangan kawasan ini harap disinergikan dengan program strategis nasional (PSN) lainnya,” kata Luhut.

Termasuk juga dengan proyek jalan Selingkar Wilis dan pengembangan kawasan Pantai Selatan. Luhut ini, Pulau Jawa memiliki akses infrastruktur yang saling terintegrasi dengan baik.

“Jawa sebagai sebuah pulau, agar dihubungkan dengan jalan yang baik,” kata Luhut.

Menteri Nadiem Beri Apresiasi UMM Raih Universitas Islam Terbaik Dunia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan tanggapan tentang rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Rapat kerja tersebut membahas tentang laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019, proses hibah hak paten merdeka belajar serta kebijakan sekolah yang berada dalam zona hijau COVID-19. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan apresiasinya atas prestasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang meraih peringkat pertama Universitas Islam Terbaik Dunia 2021 versi UniRank.

“Saya ucapkan selamat kepada tiga perguruan tinggi Muhammadiyah yang berhasil menduduki 10 besar Top Islamic University versi UniRank, yakni Universitas Muhammadiyah Malang, peringkat I, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta peringkat IV serta Universitas Muhammadiyah Surakarta pada peringkat VIII,” katanya melalui video singkat yang disampaikan dalam rilis UMM yang diterima di Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/2/2021).

Nadiem berharap prestasi ini dapat menjadi semangat untuk seluruh universitas Muhammadiyah agar terus konsisten dalam meningkatkan kualitas pendidikan bangsa serta membawa nama baik Indonesia ke tingkat dunia.

“Selamat dan sukses pada perguruan tinggi Muhammadiyah. Semoga tetap konsisten dalam memajukan pendidikan Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas secara kompetensi dan pendidikan karakter. Maju terus pendidikan tinggi Muhammadiyah,” katanya.

Mendikbud Nadiem juga meminta perguruan tinggi Muhammadiyah untuk melanjutkan perjuangan dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi secara profesional, sesuai perkembangan IPTEK berdasarkan nilai-nilai Islam untuk Indonesia maju dan harum di kancah internasional.

Sementara itu, Wakil Rektor I UMM Prof Dr Syamsul Arifin menyampaikan capaian ini menjadi langkah mantap kampus putih tersebut untuk meraih rekognisi secara internasional sebagai upaya mewujudkan Visi UMM 2030.

“Tentu ini akan menjadi pemicu, menjadi trigger dan energi positif bagi sivitas akademika UMM untuk terus meningkatkan capaian-capaian internasional. Kita memang telah mematok visi UMM pada 2030, UMM mendapatkan international recognition, pengakuan internasional dari berbagai lembaga pemeringkat, baik sertifikasi maupun akreditasi,” ujarnya.

Syamsul mengungkapkan saat ini beberapa program studi (prodi) di UMM telah meraih sertifikasi dan akreditasi internasional, di antaranya Prodi Manajemen, Peternakan, Pendidikan Biologi (sertifikasi Asean University Network Quality Assurance), dan Teknik Industri (akreditasi Indonesian Accreditation Board for Engineering Education).

Sementara itu, Prodi lainnya juga sedang dalam proses internasionalisasi. “Jadi akan banyak prodi yang terakreditasi secara internasional. Ini sebagai penanda kalau kita akan terrekognisi, sehingga dosen-dosen dengan mudah bisa berjejaring dan para alumni bisa diakui di level ASEAN, maupun internasional dan tentu saja nasional,” katanya.

Senada dengan Syamsul, Rektor UMM Dr Fauzan menyampaikan terima kasihnya kepada sivitas akademika yang semangatnya tidak pernah redup dalam berkarya dan menjadikan UMM lebih baik dari hari ke hari.

“Terima kasih kepada semua sivitas akademika yang telah bekerja keras hingga UMM mampu terus berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional,” ucapnya.

Pemeringkatan Universitas Islam Terbaik Dunia 2021 versi UniRank ini didasarkan pada beberapa kriteria, di antaranya telah diakreditasi oleh organisasi terkait pendidikan tinggi yang sesuai di negara bersangkutan, menawarkan setidaknya gelar sarjana empat tahun (sarjana) atau gelar pascasarjana (magister atau doktoral) serta melakukan perkuliahan terutama dalam format pendidikan tradisional, tatap muka dan non-jarak jauh.

Berikut urutan sepuluh besar Universitas Islam Terbaik Dunia 2021 versi UniRank, yakni Universitas Muhammadiyah Malang (Indonesia), Iran University of Science and Technology (Iran), Cairo University (Mesir), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Indonesia).

Selanjutnya Umm Al-Qura University (Saudi Arabia), Shahid Beheshti University of Medical Sciences (Iran), Universiti Islam Antarabangsa (Malaysia), Universitas Muhammadiyah Surakarta (Indonesia), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Indonesia), dan Universitas Islam Indonesia (Indonesia).

Peresmian Perpustakaan Digital Islamic Center NTB

SuaraPemerintah.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. meresmikan langsung perpustakaan digital Islamic Center yang berlangsung di area taman Islamic Center Nusa Tenggara Barat di dampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB beserta jajaran OPD terkait.

Penambahan fasilitas itu berada di sebuah ruang di Ball Room IC NTB yang diresmikan oleh Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah hari ini. Dari sana, pengunjung bisa membaca sekaligus menikmati pemandangan IC NTB.

“Satu pesan saya, tentunya rumah baca ini fungsional betul dari waktu ke waktu. Tidak apa-apa kecil yang penting nyaman dan lengkap”, ujar Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang akrab di sapa Ummi Rohmi tersebut.

Beliau juga menyampaikan agar perpustakaan digital ini harus selengkap mungkin, terutama mengenai sejarah Nusa Tenggara Barat karena ini menjadi salah satu cara kita untuk memperkenalkan NTB dengan memanfaatkan teknologi sehingga apapun yang dicari mengenai NTB itu sudah ada.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB juga berharap Semoga perpustakaan digital ini menjadi tempat yang nyaman untuk warga Nusa Nusa Tenggara Barat menikmati Islamic Center sambil membaca.

Selain perpustakaan digital yang berada di area taman Islamic Center, masyarakat juga bisa menikmati fasilitas perpustakaan digital yang berada di area gedung Islamic Center NTB.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Amir menyebutkan digital perpustakaan di IC NTB tersambung dengan koleksi di kantornya. ”Ada 9.000 judul buku koleksinya,” kata dia.

Koleksi di Islamic Center tersebut antara lain mengenai adat istiadat NTB, tokoh-tokoh NTB,  diantaranya sejarah kerajaan di Sumbawa dan Bima yang hanya didapati di sini karena merupakan buku langka yang tidak dimiliki pihak lain.

MenkopUKM Dorong Pengembangan Tambak Udang Dipasena Melalui Koperasi dan Kemitraan

MenkopUKM Dorong Pengembangan Tambak Udang Dipasena Melalui Koperasi dan Kemitraan

SuaraPemerintah.idMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong pemberdayaan petani tambak udang melalui koperasi sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19.

Hal tersebut dikatakan Teten saat meninjau serta berdialog bersama Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW Lampung) di Tulang Bawang, Lampung, Sabtu (27/02/2021).

“Kawasan tambak udang Bumi Dipasena merupakan salah satu tambak udang yang terbesar, dan kita harus mengembalikan kejayaannya agar bisa membantu memulihkan perekonomian,” ujar Teten Masduki.

Teten menambahkan, berhimpun dalam koperasi merupakan salah satu upaya  untuk meningkatkan produktivitas tambah udang.

“Di sini ada Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung (P3UW) yang memiliki anggota sebanyak 5.530 Kepala Keluarga yang bergantung pada sektor tambak udang. Adanya perhimunan ini dapat pula dikembangkan dengan membentuk  koperasi sehingga dapat membantu meningkatkan produksinya,” tegas Teten.

Menurut Teten, langkah awal membangkitkan dan meningkatkan produksi dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui koperasi dan pembiayaan.

“Pembiayaan ini juga penting dilakukan. Kita menyediakan kemudahan dengan memberikan kemudahan kredit dengan bunga hanya 3 persen, namun semua harus bernaung dalam bentuk koperasi,” ucapnya.

Teten menjelaskan sinergi antarlembaga, masyarakat, pemerintah, serta perusahaan dapat mendorong terbentuknya sistem produksi yang baik.

“Saat ini kita dorong adanya kemitraan koperasi bagi petambak dengan penyediaan off taker atau perusahaan penjamin sehingga petambak tidak perlu memikirkan ke mana harus menjual dan hanya fokus meningkatkan produksi,” ucap Teten.

Teten memberi contoh, sistem pengembangan kemitraan tambak udang telah diaplikasikan di Muara Gembong dan diharapkan sistemnya bisa direplikasi di Dipasena.

Usaha budidaya udang di kawasan Bumi Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung mencakup luas area 16.000 hektare di 8 kampung. Setiap petambak memiliki potensi menghasilkan 1 ton hingga 3 ton udang dalam sehari dengan kebutuhan pembiayaan modal pembudidayaan kisaran Rp30 juta hingga Rp 50 juta per orang.

Permintaan udang khususnya jenis vaname sampai saat ini tergolong sangat tinggi terutama permintaan dari luar negeri. Udang merupakan potensi ekspor yang besar karena permintaan pasar dunia tinggi sehingga hal ini menjadi salah satu prioritas dukungan dari KemenkopUKM.

Ekspor udang terus naik dan tren kenaikan yang positif sekitar 21% pada tahun 2020 ketimbang tahun sebelumnya. Saat ini Indonesia merupakan pengekspor udang terbesar kelima di dunia dan pemerintah menargetkan menjadi negara penghasil udang terbesar ketiga di dunia.

“Potensi ekspor udang harus bisa dimaksimalkan dengan terus mencoba sistem pengembangan tambak udang rakyat. Korporitasasi petani, konsolidasi, dan kemitraan dengan perusahaan besar akan didorong,” ujar Teten.

Optimalkan Media Digital, Ratusan Brand Raih TOP Digital PR Award dan TOP Official Store 2021

SuaraPemerintah.id – Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam aktivitas public relations (PR). Perubahan itu dipicu oleh pergeseran media masa dari cetak ke digital, yang membuat distribusinya semakin cepat. Di sisi lain ada media sosial, membuat saluran distribusi semakin pintas menjangkau masyarakat melalui beranda media sosial.

Tri Raharjo, CEO TRAS N CO Indonesia, sebagai perusahaan yang mendedikasikan pada penelitian dan perkembangan brand di Indonesia mengatakan, digitalisasi saat ini benar-benar telah mengubah habit dan cara komunikasi. Daya jangkauan yang sangat luas dengan dukungan publikasi yang bisa dilakukan dalam sekejap telah dapat menjangkau jutaan konsumen.

“Organisasi dan perusahaan harus pintar dalam mengelola konsep komunikasi yang menarik dan bernilai bagi masyarakat dan konsumen. Hingga akhirnya mampu meningkatkan enggagement membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dan perusahaan,” jelas Tri.

Selanjutnya, untuk mengakomodir perkembangan tersebut dan memberikan apresiasi terhadap brand yang berhasil melakukan Digital PR dan membangun Official Store, TRAS N CO Indonesia bekerjasama dengan INFOBRAND.ID sebagai Indonesia number one brand media, menyelenggarakan Indonesia Top Digital Public Relations (PR) Award 2021 dan Top Official Store Award 2021.

Top Digital Public Relations AWARD 2021 adalah penghargaan yang didedikasikan khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sukses dalam memanfaatkan digital Public Relations mereka dalam berkomunikasi, menjalin enggagement dengan masyarakat untuk menciptakan persepsi, citra positif  dan menjaga reputasi agar terjaga dengan baik.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan terpilih dengan menggunakan tiga parameter penilaian digital; Digital Media Aspect, Social Enggagement Aspect, dan Digital Mention Aspect. Survey Digital PR Index dilakukan mulai bulan November 2020 – Januari 2021 dengan total brand tersurvei lebih dari 1.000 perusahaan di 150 kategori bisnis.

Dan berikut brand-brand pemenang Top Digital PR Award 2021; SASA (Bumbu Instan, Bumbu Penyedap dan Santan Siap Pakai), Blue Band (Margarin), Richeese Nabati (Wafer), Cap Kapal (Garam Dapur), Busan Auto Finance/BAF (Leasing), KFC (Fast Food), Telkomsel (Provider Telekomunikasi), SHARP (Mesin Cuci), IRC (Ban Motor), TEKIRO (Tools), K24 (Apotek), Pigeon (Produk Perawatan Bayi), Allianz (Asuransi), Lenovo (Laptop), Confidence (Adult Diapers), dan lain sebagainya.

Brand Peraih TOP Official Store Award 2021

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan TOP Official Store Award, sebagai apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada Official Store yang sukses menjadi pilihan konsumen Indonesia.

Kehadiran Official Store, menurut Tri, sebagai salah satu fitur yang disediakan marketplace secara nyata telah membawa dampak yang sangat positif terhadap eksistensi perusahaan atau brand dan bahkan berhasil menjadi channel penjualan yang sangat efektif, khususnya ketika dunia masuk kepada kebiasaan baru (new normal) saat pandemic Covid-19.

“Keamanan, kenyamanan dan kepraktisan adalah beberapa faktor utama banyak konsumen beralih memilih berbelanja melalui saluran market place ataupun e-commerce,” ujar Tri.

Top Official Store Award 2021 sendiri diberikan kepada Official Store atau Official Shop pilihan konsumen Indonesia berdasarkan tiga parameter penilaian survei, yaitu; Store Sales Aspect, Store Reviews & Rating Aspect, dan Store Followers Aspect.

Brand-brand yang masuk sebagai TOP OFFICIAL STORE AWARD 2021 merupakan hasil seleksi dari lebih 5.000 Official Store di Indonesia, berdasarkan kinerja Official Store atau Official Shop di marketplace, yang dilakukan sejak bulan Oktober – Desember 2020.

Adapun pemenang Top Official Store Award 2021 ada 500 pemenang diantaranya; Blue Band, iPangananDotCom, Mayonette dan brand lainnya.

 

Menteri ESDM : Smart Grid Percepat Elektrifikasi Masyarakat di Wilayah 3T

SuaraPemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pembangunan jaringan listrik pintar (smart grid) akan mempercepat proses elektrifikasi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar).

Hal ini ditegaskan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membuka webinar bertajuk “Implementation of Smart Grid”, Jumat (26/2).

“Teknologi Smart Grid tidak terbatas hanya pada Teknologi Informasi dan Komunikasi saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk otomasi sistem kelistrikan yang efisien di daerah 3T dengan memanfaatkan energi terbarukan setempat melalui konsep Smart Micro Grid,” kata Arifin lewat keterangan tertulis, Jum’at (26/2).

Teknologi Smart Grid, sambung Arifin, dinilai dapat meningkatkan partisipasi konsumen listrik dalam sistem ketenagalistrikan dengan pemasangan Smart Meter yang menggunakan konsep komunikasi dua arah.

Konsumen akan berubah menjadi prosumer atau konsumen yang bisa memproduksi listrik mereka sendiri, baik menggunakan Solar Home System atau Mikrohidro.

Melalui pembangunan teknologi ini, Arifin berharap mampu meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang sudah menyentuh angka 99,20% di akhir tahun 2020. Capaian ini jauh meningkat dibanding tahun 2000 yang hanya sebesar 53%.

Di antara kebijakan yang ditempuh Pemerintah di antaranya dengan perluasan jaringan di wilayah yang sudah on-grid untuk peningkatan keandalan dan efisiensi.

Sementara khusus daerah 3T, Pemerintah melakukan pendekatan off-grid untuk memperluas akses tenaga listrik di antaranya dengan Solar PV, tabung listrik (Talis), dan lainnya Menurut Arifin, Topografi Indonesia bukan dianggap sebagai hambatan bagi Pemerintah dalam menyediakan akses listrik ke masyarakat.

“Beberapa strategi dalam penyediaan listrik dilakukan secara on grid maupun offgrid,” ungkapnya.

Untuk itu, peran Pemerintah Daerah juga dinilai penting dalam pengembangan Smart Grid untuk meningkatkan RE di daerah masing-masing.

Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Salah satu amanat di PP tersebut adalah Pemerintah Daerah menyediakan anggaran/dana untuk masyarakat kurang mampu dan dapat menggunakan dana tersebut untuk membangun teknologi Smart Grid untuk mempercepat capaian rasio elektrifikasi di wilayah masing-masing,” ungkap Arifin.

Menteri Arifin pun mengapresiasi upaya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang melakukan modernisasi infrastruktur ketenagalistrikan melalui digitalisasi dengan penerapan Advanced Metering Infrastructure (AMI) di Jakarta dan penerapan Digital Substation di proyek Sepatan II.

Pengembangan Smart Grid juga telah dilakukan melalui Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic & Optimization Center (REMDOC) dan Reliability Efficiency Optimization Center (REOC).

Pada kesempatan yang sama, Director Energy Market and Security International Energy Agency (IEA) Keisuke Sadamori melihat langkah penting dalam kolaborasi dengan Indonesia yang semakin meningkat.

Apalagi, Smart Grid bisa berperan dalam menjawab tantangan elektrifikasi di Indonesia.

“Tidak ada solusi tunggal untuk bisa menyediakan akses terhadap listrik yang bersih, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Butuh kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mengerahkan berbagai solusi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi sistem dalam skala besar serta kualitas listrik di skala kecil atau sistem di daerah terpencil,” ujar Keisuke.