Beranda blog Halaman 4490

Erick Thohir Kolaborasikan Tiga BUMN Bangun EV Battery

Erick Thohir Kolaborasikan Tiga BUMN Bangun EV Battery

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan kolaborasikan perusahaan BUMN dalam membentuk perusahaan raksasa baterai (EV battery) mobil listrik di Indonesia. Tiga BUMN akan menggandeng perusahaan dari luar negeri untuk membangun pabrik tersebut.

Tiga BUMN tersebut adalah PT PLN (Persero), PT Inalum (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Ketiga BUMN ini akan kerjasama dengan perusahaan LG Energy Solution dan Contemporary Amperex Technology atau CATL. Proyek ini juga akan melibatkan anak usaha MIND ID atau Inalum yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Hal ini dijelaskan oleh Erick saat memberikan pemaparan di Acara Economic Outlook CNBC Indonesia, Kamis (25/2/2021). Pemerintah bisa jadi produsen baterai nasional.

“Ada yang namanya EV battery. Bagaimana policy pemerintah supaya bisa jadi produsen selain jadi market, bisa dijaga salah satunya nikel. Tak mau dikirim ke luar negeri raw material. Kami diberi kepercayaan, dimana PLN, Inalum, Pertamina akan membuat perusahaan baterai nasional partner dengan CATL dan LG,” kata Erick.

Sebelumnya Kementerian BUMN memang tengah membentuk Indonesia Battery Holding (IBH) untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Perusahaan holding yang terdiri dari empat BUMN antara lain MIND ID atau Inalum, Aneka Tambang, Pertamina, dan PLN ini ditargetkan bakal terbentuk pada Semester 1 2021 ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury.

“Kami harap pembentukan IBH bisa dibentuk di Semester 1 tahun ini. Sudah ada diskusi empat badan usaha itu, juga sudah ada diskusi awal dengan para calon mitra, timeline Semester 1 tahun ini,” ungkapnya dalam ‘BUMN Media Talk, EV Battery: Masa Depan Ekonomi Indonesia’ secara daring, Selasa (02/02/2021).

Selain itu, kata Erick, komoditas juga menjadi kekuatan Indonesia dan harganya saat ini terus naik. Harga komoditas yang naik tersebut seperti batu bara, kelapa sawit, karet, dan cacao.

“Jangan lagi komoditas ini hanya dilepas seperti biasa. Value added harus dinaikkan, ekspor digalakkan. Balance ekspor dan hilirisasi, agar saat komoditas tak berpihak ke kita, bisa merasakan value added,” ujar Erick. (red/pen)

 

Tergolong Tinggi, Pertumbuhan Uang Beredar Capai 11,8% yoy pada Januari 2021

Tergolong Tinggi, Pertumbuhan Uang Beredar Capai 11,8% yoy pada Januari 2021

SuaraPemerintah.id – Pertumbuhan jumlah uang beredar masih cukup tinggi pada bulan Januari 2021 meski melambat dibandingkan Desember 2020.

Pertumbuhan jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2021 melambat menjadi 11,8% yoy dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 12,4% yoy. Meski melambat, pertumbuhan M2 tersebut masih tergolong tinggi.

Tagihan bersih kepada pemerintah pusat melambat meski masih tergolong sangat tinggi.

Penyaluran kredit pada Januari 2021 tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,1% yoy, tidak sedalam kontraksi pada Desember 2020 yang tercatat sebesar -2,7% yoy.

Penghimpunan DPK pada Januari 2021 mengalami perlambatan.

Tercatat penghimpunan DPK pada Januari 2021 mencapai Rp 6.355,7 triliun atau tumbuh 11,1% yoy, sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan bulan Desember 2020 yang sebesar 11,3% yoy.

Likuiditas tahun ini masih akan terjaga, didorong oleh Stimulus Fiskal Pemerintah dan Bauran Kebijakan BI yang akomodatif.

Kami memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2021 sebesar 5% dan pertumbuhan DPK sebesar 8%. Prediksi ini sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang akan kembali positif pada 2021. Program vaksinasi yang dilakukan pemerintah pada tahun ini diharapkan dapat mempercepat proses mencapai herd immunity sehingga perekonomian dan mobilitas masyarakat dapat kembali normal.

Untuk informasi yang lebih lengkap, Report tersebut dapat Bapak/Ibu unduh pada website kami melalui link berikut ini:

Unduh Dokumen Media

Kembangkan Sektor Pariwisata, Kemenaker Bersama Kemenparekraf Bahas Duta Wisata & Ekonomi Kreatif

Kembangkan Sektor Pariwisata, Kemenaker Bersama Kemenparekraf Bahas Duta Wisata & Ekonomi Kreatif

SuaraPemerintah.id – Bersiap tingkatkan kompetensi tenaga kerja pada sektor ekonomi kreatif, dan sinergi Balai Latihan Kerja (BLK), Manaker Ida bersama Menparekaf membahas program Duta Wisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Salahudin Uno berkunjung ke kantor Kemnaker, Rabu (24/2/2021).

Menaker Ida pada pertemuan tersebut menuturkan akan memperkuat nota kesepahaman dengan Kemenparekaf. Demi mewujudkan 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah di bangun, maka dipersiapkan 500 ribu pekerja terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Perlu diketahui, lima destinasi super prioritas tersebut yaitu Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

“Sebenarnya semua itu sudah berjalan, jadi tinggal kita perkuat lagi dengan kedatangan Pak Menparekaf ke kantor Kemnaker. Kami akan intervensi untuk peningkatan SDM terutama di lima destinasi super prioritas,” kata Menaker Ida.

Guna mencapai upaya tersebut, Menaker Ida menuturkan pihaknya akan menyiapkan ratusan ribu pekerja terampil tersebut merupakan bagian dari 2 program besar Kemnaker untuk pemulihan di sektor pariwisata, yaitu berupa peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat.

“Kemnaker juga membangun komunitas berbasis kejuruan pariwisata dan perhotelan. Total BLK Komunitas yang telah dibangun sejak 2017-2020 sebanyak 2.127 BLK Komunitas di seluruh Indonesia,” katanya.

Selain itu, Menaker Ida juga menuturkan akan menjadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi duta wisata. Hal tersebut dikarenakan para PMI selain bekerja di luar negeri, mereka juga akan mewakili Indonesia di luar negeri dan memperkenalkan Indonesia di mata dunia, sekaligus dianggap menjadi pahlawan bagi pariwisata Indonesia.

“Kita sudah punya MoU untuk menjadikan PMI kita duta wisata dan kita akan perkuat MoU itu. PMI kita sebenarnya bisa menjadi ujung tombak pengembangan pariwisata di Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, tidak hanya pekerja formal yang mengisi sektor pariwisata namun juga pekerja informal. Dua sektor lain yakni kuliner local dan kerajinan tangan saat ini dianggap potensial.

“Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun. Di samping itu Kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata,” ujar Menaker Ida.(red/rifki)

Dorong Peluang Usaha Ekonomi Produktif, Hutama Karya Ciptakan Program Mandiri Pangan

SuaraPemerintah.id – Di tengah pandemi Covid-19 yang terus melanda dan berdampak pada melemahnya sektor ekonomi, PT Hutama Karya (Persero) berkomitmen untuk membantu menumbuhkan kembali perekonomian Indonesia dengan menciptakan Program Mandiri Pangan melalui implementasi program CSR & PKBL-nya.

Program yang melibatkan puluhan pelaku UMKM merupakan bentuk upaya pelaksanaan Sustainable Development Goal (SDG) Nomor 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya lapangan pekerjaan dan sekaligus juga upaya perusahaan untuk menumbuhkan peluang bisnis dan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan bahwa Program Mandiri Pangan yang diwujudkan dalam bentuk ternak ayam broiler dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pembangunan kandang ayam close house.

Pemilihan budidaya ternak ayam broiler oleh Perusahaan, dikarenakan tersedianya potensi ketersediaan lahan yang cukup luas, biaya perawatan serta pemeliharaan yang lebih ekonomis dan peluang pasar yang cukup besar, akan memberikan peluang bagi pengusaha pemula untuk mengembangkan bisnisnya.

“Kita telah membangun fasilitas kandang ayam serta akan mendatangkan tenaga ahli dan profesional dalam proses pelatihan dan pendampingan ternak ayam broiler bagi masyarakat di sekitar proyek tol di Riau, agar masyarakat kedepannya mampu mengelola dan mengembangkan budidaya ternak ayam broiler secara mandiri. Total bantuan yang akan disalurkan melalui program ini senilai lebih dari 200 juta rupiah lebih, dan sampai dengan saat ini penyaluran bantuan sudah mencapai 50%,” ujar Fauzan.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa saat ini fokus utama perusahaan adalah penyelesaian infrastruktur berupa kandang ayam terlebih dahulu khususnya di wilayah pondok pesantren sekitar proyek.

“Melalui budidaya dan ternak ayam broiler diharapkan dapat mendorong terciptanya kemandirian masyarakat dalam mencukupi kebutuhan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Riau, mendorong terciptanya lapangan tenaga kerja baru dan secara berkelanjutan budidaya ternak ayam broiler ini dapat meningkatkan perekonomian serta membangun jaringan bisnis yang baru antar masyarakat dan pelaku UMKM. Kami akan dampingi prosesnya secara bertahap hingga usaha ternak ayam dapat dilepas secara mandiri,” tutup Fauzan EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya.

Program  Mandiri Pangan mendapatkan antusiasme yang cukup positif oleh para masyarakat khususnya di sekitar proyek jalan tol.

“Kami sebagai pihak pengurus budidaya dan ternak ayam broiler sangat berterima kasih atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan oleh Hutama Karya. Dengan fasilitas kandang ayam ini, kami akan berusaha konsisten untuk terus melakukan pelatihan dan pendampingan budidaya ternak ayam broiler sehingga tujuan mandiri pangan dapat tercapai,” ujar M Noor Pedamping Ternak Ayam Broiler.

Presiden Jokowi Targetkan Buka Sekolah Tatap Muka Juli 2021

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menargetkan kegiatan sekolah tatap muka bisa mulai dilakukan pada semester kedua tahun ini atau tepatnya pada Juli 2021.

Pernyataan tersebut Jokowi lontarkan usai meninjau vaksinasi guru di SMAN 70 Jakarta Selatan, seperti dikutip Kamis (25/2/2021).

“Karena tenaga pendidik [dan] kependidikan, guru ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan,” kata Jokowi

Jokowi menargetkan pada bulan Juni 2021 mendatang 5 juta guru, tenaga pendidik dan kependidikan semuanya bisa divaksinasi. Vaksinasi diharapkan memberikan perlindungan bagi para tenaga pengajar.

“Sehingga di bulan Juli saat mulai [tahun] ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu,” kata Jokowi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menambahkan nantinya kegiatan belajar tatap muka tidak sepenuhnya 100%. Kegiatan belajar tatap muka akan dilakukan dengan sistem rotasi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Mungkin tidak 100%. Tapi paling tidak bisa saja dua kali seminggu atau tiga kali, atau dalam sistem rotasi,” kata Nadiem Makarim.

Nadiem mengemukakan, vaksinasi Covid-19 akan diprioritaskan untuk tenaga pendidik mulai dari Sekolah Dasar (SD), PAUD, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Keujuran (SMK), hingga perguruan tinggi.

“Sekali lagi, walaupun tatap muka, itu harus menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kemenkes dan Kemendikbud,” tegasnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak memungkiri proses pembelajaran tatap muka akan dilakukan pada Juli 2020. Namun, pelaksanannya akan dilakukan secara bertahap.

“Secara bertahap diusahakan di semester ini sudah buka,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri.

Namun, Jumeri tak menjelaskan tahap pembukaan sekolah tersebut. Jumeri mengatakan pembelajaran tatap muka ini sekaligus menjadi kampanye protokol kesehatan di sekolah bagi guru maupun siswa.

Menurutnya, Kemendikbud mewajibkan pihak sekolah menyiapkan standar operasional maupun fasilitas untuk menjaga kesehatan lingkungan.

“Masa pembelajaran tatap muka digunakan untuk kampanye menjaga kesehatan bagi guru dan siswa, galakan penyuluhan kepada siswa agar meningkat kesadarannya akan protokol kesehatan,” ujarnya.

Jumeri meminta kepada pihak sekolah yang membuka proses pembelajaran tatap muka menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat. Termasuk komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid secara intensif.

Pupuk Indonesia Grup Gaet 2.030 UMKM Sebagai Bentuk Kepedulian Pada Usaha Kecil

SuaraPemerintah.idPT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyatakan komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Pasar Digital (PaDi) UMKM yang telah dicanangkan oleh Kementerian BUMN.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, selama 2020 Pupuk Indonesia Grup telah bekerjasama dengan 2.030 UMKM untuk kegiatan pengadaan, dengan total transaksi senilai Rp2,62 T Selain itu, melalui program PaDi UMKM B2B, Pupuk Indonesia juga telah melakukan transaksi Business-to-Business senilai Rp41 miliar dengan berbagai UMKM di seluruh Indonesia selama tahun 2020.

UMKM tersebut bergerak dalam bidang jasa ekspedisi dan pengepakan, pengadaan peralatan mesin, pengadaan peralatan elektronik, perawatan peralatan mesin, serta jasa periklanan.

“Melalui program PaDi UMKM, Pupuk Indonesia dapat memberikan ruang dan peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bertransaksi serta menjalin kemitraan,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman, Senin (15/2).

“Dengan demikian, kami berharap para vendor UMKM dapat terus mengembangkan produknya dan terus bermitra dengan Pupuk Indonesia, supaya tercipta ekosistem rantai nilai dan rantai pasok yang berkelanjutan antara Pupuk Indonesia selaku BUMN dengan para pelaku UMKM,” tambah Bakir.

“Kami berharap dengan terjalinnya kerjasama dengan UMKM, Pupuk Indonesia dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bakir.

Untuk tahun 2021, Bakir mengungkapkan Pupuk Indonesia bersama dengan anak usahanya, antara lain Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, Pupuk Kujang, Pusri Palembang, PIM, Mega Eltra, Rekayasa Industri, Pilog, dan cucu perusahaan, PT KDM, menargetkan pengadaan melalui UMKM di tahun 2021 dengan melibatkan 2.233 UMKM dengan nilai transaksi sebesar Rp2,69T. Selain itu, Perusahaan juga berencana melakukan transaksi B2B dengan UMKM senilai Rp 144 miliar.

“Sedangkan realisasi transaksi sampai Januari 2021 ini sudah mencapai Rp356 miliar”, tambah Bakir.

PaDi BUMN sendiri adalah platform yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN untuk memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Program ini memiliki fitur PaDi UMKM B2B, yang memungkinkan perusahaan BUMN berbelanja produk-produk lokal berkualitas dari UMKM dengan transaksi Business-to-Business.

“Dengan membangun ekosistem rantai nilai dan rantai pasok yang berkelanjutan antara BUMN dengan pelaku UMKM, maka kita bisa mendorong ketahanan dan daya saing beragam produk karya anak bangsa Indonesia dengan multiplier effect yang positif terhadap upaya kita bersama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca adanya pandemi Covid-19 ini,” ujar Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury dalam Pembukaan PaDi UMKM Virtual Expo 2021, Senin (15/2).

 

Dinkes Kota Semarang Gelar Pelaksanaan Vaksinasi Para Pegawai di Balaikota

SuaraPemerintah.id – Dinas Kesehatan Kota Semarang menggelar pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahap dua di Balaikota untuk para pegawai dilingkungan pemerintah kota Semarang.

Pelaksanaan dilakukan sejak Senin (22/02) mulai pukul 08.00 pagi dengan target 500 peserta vaksin setiap harinya. Pelaksanaan vaksinasi masal di Balaikota tersebut akan berlangsung hingga hari Kamis mendatang.

Bebberapa kepala OPD turut hadir melakukan vaksinasi pada Senin lalu termasuk Plh Wali Kota Semarang, Iswar aminudin.

“ Sesuai jadwal dari DKK, kami mulai vaksin tahap ke dua untuk ASN dan Non ASN dengan total sekitar 16 ribu. Hari ini sesuai kapasitas ruangan di Balaikota, kurang lebih 500 orang setiap harinya sehingga diharapkan bisa segera selesai dalam waktu satu bulan.” Ungkap Iswar usai divaksin dan kemudian melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi.

Pada tahap ke du aini, Kota Semarang mendapatkan droping vaksin 10.000 vial yang bisa digunakan untuk menyuntik 100.000 orang karena satu vial berisi 10 dosis.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dr Hakam menjelaskan pihaknya telah menerjunkan hamper sebagain pegawai yang ada di Dinkes untuk bertugas pada pelaksanaan vaksinasi di Balaikota.

“ Semua dapat tugas, kita menerjunkan banyak personil untuk melaksanakan vaksinasi hari ini hingga Kamis mendatang. Semoga lancar dan cepat selesai untuk pelaksanan tahap dua ini.” Jelasnya. dr.Hakam juga menghimbau kepada masyarakat yang sudah divaksin untuk tetap menerapkan protocol Kesehatan.

Tahun Ajaran Baru, Pemerintah Targetkan Vaksinasi 5 Juta Tenaga Pendidik

SuaraPemerintah.id – Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 sebanyak 5 juta tenaga pendidik pada Juli 2021. Hal itu dilakukan demi kegiatan belajar dan mengajar tatap muka dapat dilakukan.

“Target itu untuk guru, tenaga pendidik dan kependidikan, insyaallah sudah bisa kita selesaikan semuanya sehingga di Juli, saat tahun ajaran baru,” ujar Presiden Joko Widodo secara virtual, Rabu (24/2/2021).

Pada kegiatan vaksinasi ini, pertama kali dilakukan di DKI Jakarta. Vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan ini diharapkan bisa diikuti dengan kegiatan serupa di provinsi-provinsi lain.

Dengan memprioritaskan pemberian vaksin kepada tenaga pendidik, Presiden berharap kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera dilakukan.

“Hari ini vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan telah dimulai dan saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar. Para guru, tenaga pendidik, semuanya yang di sini prosesnya telah dimulai,” kata Presiden.

Vaksinasi awal bagi tenaga pendidim tersebut menyasar 650 orang yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi.

Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, vaksinasi dibagi menjadi tiga waktu yakni pukul 08.00-10.00 sebanyak 250 orang, pukul 10.00-12.00 sebanyak 150 orang, dan 13.00 hingga selesai sebanyak 250 orang.

Diketahui, Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi Covid-19 massal tahap kedua yang menyasar tenaga pendidik dan kependidikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di SMA Negeri 70 Jakarta yang terletak di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam peninjauan di lokasi, Presiden tiba sekitar pukul 11.10. Presiden tampak didampingi Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Tersangkut Kail Nelayan, KKP Lepasliarkan Penyu Tempayan di Teluk Palu

SuaraPemerintah.idKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar bersama dengan Dit. Polairud Polda Sulawesi Tengah serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melepasliarkan satu ekor Penyu jenis Tempayan (Caretta caretta) di Pantai Talise, Teluk Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyu Tempayan (Caretta caretta) yang dilepasliarkan di Pantai Talise, Teluk Palu merupakan penyu tersangkut kail pancing nelayan secara tidak sengaja kemudian dilaporkan ke BPSPL Makassar Wilayah Kerja Palu dan diserahkan secara sukarela oleh nelayan Teluk Palu untuk dilepaskan kembali ke habitatnya. Penyu tersebut terkait di pancing nelayan pada Rabu malam (10/2).

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Andry I. Sukmoputro menjelaskan bahwa Penyu Tempayan (Caretta caretta) yang dilepasliarkan sebanyak 1 (satu) ekor dengan panjang karapas 100 cm, lebar karapas 80 cm dan jenis kelamin jantan. Sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya, dilakukan pengambilan foto ID.

“Pengambilan foto ID merupakan prosedur yang harus dilakukan sebelum melepasliarkan penyu. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendata penyu tersebut” jelas Andry.

Lebih lanjut Andry mengungkapkan, pelepasliaran penyu di wilayah kerja BPSPL Makassar bukan yang pertama kali. Tercatat khusus untuk wilayah kerja Sulawesi Tengah sudah 5 (lima) kali terjadi hal yang sama sejak tahun 2017.

Andry juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat dan nelayan yang secara sukarela menginformasikan dan menyerahkan penyu yang tersangkut pancing tersebut kepada BPSPL Makassar Wilker Palu untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya.

“Pelepasliaran Penyu Tempayan (Caretta caretta) tersebut merupakan bentuk keseriusan KKP dalam menjaga kelestarian penyu sebagai biota laut yang dilindungi dan saat ini sudah terancam punah” tutup Andry.

Sebelumnya Menteri Trenggono menjelaskan bahwa prinsip keharmonisan adalah kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Kalau kita bisa menjaga harmonisasi di setiap kawasan, kita akan memiliki masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera.

Penyu merupakan biota laut yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau Produk Turunannya. Artinya segala bentuk pemanfaatan penyu baik dalam keadaan hidup, mati maupun pemanfaatan bagian tubuhnya dilarang.

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia Diluncurkan

SuaraPemerintah.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Hery Kristiyana mengatakan peta jalan ini merupakan pelaksanaan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 (MSPJKI).

Sebelumnya OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025.

“Kami juga ingin menyampaikan di dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia pada pilar ketiga, kita menyatakan salah satu dari sub pilar ketiga adalah pengembangan perbankan syariah,” ujar Heru dalam launching RP2SI 2020-2025, Kamis (25/2).

Heru menjelaskan dalam peta jalan itu, terdapat tiga pilar utama dalam pengembangan perbankan syariah. Pertama, penguatan identitas perbankan syariah.

Kedua, sinergi ekosistem ekonomi syariah serta penguatan perizinan. Ketiga, pengaturan dan pengawasan.

Dalam pilar pertama, yakni penguatan identitas perbankan syariah, ada empat strategi yang akan dilakukan yakni memperkuat nilai syariah, mengembangkan keunikan produk syariah, memperkuat modal dan efisiensi serta digitalisasi.

Selanjutnya pada pilar kedua, yakni sinergi ekosistem syariah, langkah yang telah disusun di antaranya sinergi dengan industri halal, sinergi antar-lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan non-Islam, Kementerian/Lembaga (K/L), serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait ekosistem ekonomi syariah.

Kemudian dalam pilar ketiga, OJK mendorong akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi. Ke depan, kata Heru, OJK ingin melakukan proses perizinan yang lebih transparan, lebih cepat dalam memenuhi harapan masyarakat.

“Kami turut melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga terutama Bank Indonesia supaya nanti perizinan di perbankan dan termasuk perbankan syariah menjadi satu atap dengan OJK supaya izin ini menjadi cepat, transparan, lebih traceable dan trackable,” tuturnya.

Menurut Heru perbankan syariah memiliki potensi berkembang cukup besar di Indonesia. Hal ini salah satunya terlihat dari aset perbankan syariah yang cukup besar yakni Rp1.802 triliun per Desember 2020 dengan pangsa pasar sebesar 9,89 persen.

“Kami harapkan tahun berikutnya peran ini akan semakin besar,” tuturnya.

Di samping itu selama pandemi covid-19 total aset, dana pihak ketiga serta pembiayaan masih dapat tumbuh. Total aset perbankan syariah tumbuh 13,11 persen, kemudian pembiayaan tumbuh 9,08 persen sementara dana pihak ketiga tumbuh 11,8 persen

“Kalau di perbankan konvensional kredit terkontraksi sekitar 2,4 persen, di perbankan syariah tumbuh positif cukup tinggi. Saya mengapresiasi kerja keras pemangku kepentingan yang di tengah pandemi ini masih mencatat pertumbuhan sangat baik 9,08 persen,” pungkasnya.