Beranda blog Halaman 4492

Dukung Pariwisata, Kemnaker Pasok 500 Ribu Pekerja Terampil ke Kemenparekraf

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung pariwisata Indonesia bangkit. Salah satu caranya ialah akan menyiapkan 500 ribu pekerja terampil di sektor pariwisata sepanjang 2021

Kordinasi sinergis yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif.

.Selain itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kedua kementerian tersebut juga akan mensinergikan Balai Latihan Kerja (BLK).

Upaya peningkatan tersebut demi mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia yang tengah di bangun. Kelima destinasi super priortas tersebut yakni Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

“Sebenarnya semua itu sudah berjalan, jadi tinggal kita perkuat lagi dengan kedatangan Pak Menparekaf ke kantor Kemnaker. Kami akan intervensi untuk peningkatan SDM terutama di lima destinasi super prioritas,” kata Menaker Ida saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf) Sandiaga Uno di kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Menaker menjelaskan, langkah untuk menyiapkan ratusan ribu pekerja terampil tersebut merupakan bagian dari 2 program besar Kemnaker untuk pemulihan di sektor pariwisata yaitu peningkatan keterampilan SDM dan perluasan kesempatan kerja di kawasan pariwisata setempat.

“Kemnaker juga membangun komunitas berbasis kejuruan pariwisata dan perhotelan. Total BLK Komunitas yang telah dibangun sejak 2017-2020 sebanyak 2.127 BLK Komunitas di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain BLK Komunitas, pihaknya akan terus memperkuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menjadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi duta wisata.

Sebagai duta wisata, selain akan mewakili Indonesia di luar negeri dan memperkenalkan Indonesia di mata dunia, PMI juga dapat menjadi pahlawan bagi pariwisata Indonesia.

“Kita sudah punya MoU untuk menjadikan PMI kita duta wisata dan kita akan perkuat MoU itu. PMI kita sebenarnya bisa menjadi ujung tombak pengembangan pariwisata di Indonesia,” ucap Menaker.

Menurutnya, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal namun juga informal. Selain itu, terdapat dua sektor lainnya yaitu kuliner lokal dan kerajinan lokal yang saat ini dianggap potensial.

“Kami punya BLK yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, ada juga BLK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kami akan terus sinergikan karena tidak sedikit kompetensi SDM yang harus kita bangun. Di samping itu Kami juga punya BLK komunitas, karena banyak BLK komunitas itu yang jurusannya pariwisata,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk berkordinasi beberapa program, salah satunya yakni program duta wisata dan ekonomi kreatif bagi PMI.

Kedua, kolaborasi Kemnaker-Kemenparekaf dalam peningkatan kompetensi terutama 34 juta lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Untuk BLK komunitas ini saya sangat terkesan karena ini betul-betul langsung ada di tengah masyarakat untuk meningkatkan sektor pelayanan,” kata Menparekraf Sandiaga.

Dengan begitu, Kemenparekraf bersama Kemnaker juga sepakat untuk sharing data di sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).

“Kami juga sedang kembangkan sehingga data ini nanti bisa diintervensi dan dieksekusi sehingga tepat sasaran khususnya di 34 juta lapangan pekerjangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” pungkas Sandiaga.

Pemprov DKI Mulai Program Normalisasi Sungai dengan Anggaran 1 Triliun

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara kontinu akan melakukan normalisasi sungai, termasuk tahun ini dengan anggaran Rp 1 triliun.

Anggaran Rp 1 triliun tersebut diperuntukkan pembebasan lahan di sekitar sungai yang akan dinormalisasi. Pembebasan lahan wajib dilakukan.

“Normalisasi menjadi program yang memang terus dikerjakan tiap tahun. Anggaran setiap tahun ada pembebasan lahan. Kemarin ada, tahun ini ada. Tahun ini tidak kurang dari Rp 1 triliun. Terus kita lakukan,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Meskipun demikian, Riza enggan menyebutkan titik-titik yang hendak dilakukan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi sungai.

Pasalnya, dia khawatir menimbulkan kehebohan bagi pemilik lahannya.

“Diatur, nanti ada prioritas. Saya tidak bisa menyebutkan di publik ya. Nanti jadi heboh pemilik tanahnya. Biarlah Dinas SDA (Sumber Daya Air) yang mengatur, perintah dari kami untuk lakukan pembebasan pada titik-titik tempat yang memberikan kontribusi terbesar pada pengendalian banjir,” tandas dia.

Terkait program normalisasi sungai ini, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah-daerah sekitar Jakarta.

Pemprov DKI, kata dia, tidak bisa bekerja sendirian dalam mengendalikan banjir. “Karena banjir, macet tak bisa diselesaikan oleh satu provinsi, termasuk Jakarta. Kita harus kerja sama, koordinasi, integrasi secara baik,” ungkap Ariza, panggilannya.

Selain normalisasi sungai, lanjut Ariza, program lain yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mengendalikan banjir, adalah naturalisasi, sumur resapan, peningkatan pompa stasioner, pompa mobile, pengerukan sungai, kali, pembuatan waduk, situ, dan embung.

“Selain itu, juga pembuatan sodetan, termasuk membuat olakan-olakan,” kata Ariza.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang baru, Yusmada Faizal mengatakan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk pembebasan lahan lima sungai atau kali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021. Kelima kali tersebut adalah Pesanggrahan, Angke, Sunter, Ciliwung, dan Jati Kramat.

“Tahun ini akan ada anggaran sekitar Rp 1 triliun untuk membebaskan kali-kali itu dengan waduk-waduk,” ujar Yusmada seusai dilantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Yusmada menuturkan, pada 2020 lalu, Dinas SDA mengeluarkan anggaran Rp 340 miliar untuk pembebasan lahan sebagian Kali Ciliwung dan Sunter.

“Sudah jalan tahun lalu, kita sudah melaksanakan, datanya saya ini dulu ada Rp 340 miliar yang sudah kita selesaikan di Ciliwung dan Sunter,” kata dia.

DUPRPKP Kota Malang Anggarkan 254 Miliar, Prioritaskan Infrastruktur untuk Rancang Kerja 2022

Penulis
Andik Irwanto
-
DUPRPKP Kota Malang Anggarkan 254 Miliar, Prioritaskan Infrastruktur untuk Rancang Kerja 2022

SuaraPemerintah.id – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DUPRPKP) Kota Malang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk rancang kerja di tahun 2022. Rancang bangun ini dibahas dalam agenda Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang tahun 2022, di Ijen Suites Hotel, Rabu (24/2/2021).

FPD dihadiri oleh pejabat teras kota Malang. Yaitu Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, Sekretaris daerah Kota Malang, Drs. Wasto, SH. MH, Kepala DPUPRPKP, Ir. Hadi Santoso, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Drs. H. Fathol Arifin, MH.

Kepala Dinas PUPRPKP Kota Malang Hadi Santoso memaparkan bahwa sederet program pembangunan infrastruktur terus dimaksimalkan guna meningkatkan akses perekonomian masyarakat Kota Malang.

Program infrastruktur tersebut antara lain pembangunan Jalan Tembus Ranu Grati – Muharto, pelebaran Jalan Sunan Kalijaga (Belakang UIN Malang), pembangunan lanjutan Jalan Basuki Rahmat, masterplan drainase, program stunting-sanitasi dan air bersih hingga Pasar Seni di Madyopuro.

“Ketika pembangunan infrastruktur dimaksimalkan, mobilitas dan akses masyarakat akan lebih mudah. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari perbaikan lingkungan, pembangunan akses jalan baru supaya tidak macet lagi,” ujar Hadi.

Selain itu Hadi juga menekankan perihal Standart Pelayanan Minimal (SPM) di DPUPRPKP, termasuk baik di bidang perumahan.

“Itu pasti akan kami tingkatkan, SPM sudah jelas menjadi target prioritas. Ada pelayanan kepada masyarakat, seperti penangan limbah,” jelasnya.

Untuk rancangan kerja di tahun 2022 sendiri, besaran pagu indikatif DPUPRPKP diperkirakan mencapai angka Rp 254 Miliar.

Adapun, sebesar Rp 111 Miliar ditujukan untuk program-program prioritas seperti Penyusunan master plan drainase, penambahan satgas banjir, evaluasi rencana detil tata ruang, pemenuhan anggaran MCC, penyusunan DED Budem di gedung ex KNPI, penyusunan DED pembangunan Parkir vertikal di mini block office, serta pembangunan Pasar Seni di Madyopuro.

Pun, ia berharap agar seluruh komponen dapat menjaga komitmen dan kesepakatan bersama. Sebab, suatu program tidak dapat dilakukan hanya oleh satu atau dua komponen saja. Melainkan melalui kerjasama dari berbagai pihak. Baik PD (Perangkat Daerah), konsultan, Perguruan Tinggi (PT) hingga masyarakat. (red/pen)

 

Kepala BKPM : Izin UMKM Hanya Butuh NIB dan 2-3 Jam Selesai

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa membuat UMKM sudah sangat mudah. Ia menyebut hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hanya 2-3 jam saja.

Bahlil menjelaskan kemudahan itu andil adanya Undang-undang Cipta Kerja. Ia menilai UU tersebut telah memberi dukungan penuh pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ia menambahkan, di dalam UU Cipta Kerja  terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021. Yakni tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM), proses perizinan hingga akses pembiayaan juga dipermudah.

“Fokus BKPM dalam peningkatan daya saing UMKM adalah kita memberikan perizinan berusaha dan insentif. Jadi izinnya cukup Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak perlu notifikasi, itu sudah bisa jalan. Bahkan mungkin 2-3 jam sudah selesai,” kata Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/2/2021).

Ia menambahkan, dengan adanya NIB bagi pelaku UMKM ini mereka akan lebih mudah untuk mendapat akses permodalan dari perbankan.

Terlebih sebelumnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan perizinan cukup mahal.

Melalui proses perizinan yang dipermudah tersebut, Bahlil berharap jumlah UMKM yang masuk ke sektor formal bisa lebih meningkat.

Saat ini dari total 64 juta pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 50% masih berada di sektor informal

Pemerintah, Jelas Bahlil akan memberikan kemudahan bahan baku, proses produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pemasaran produk dari UMKM. Bahkan pemerintah mengalokasi 40 persen belanja khusus untuk produk UMKM.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan agar UMKM dapat bermitra dengan pelaku usaha besar.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Bahkan pengusaha besar bisa mendapat insentif jika bermitra dengan UMKM.

“Setiap pengusaha dalam maupun luar negeri, pengusaha besar yang akan melakukan usaha di daerah atau di mana saja, wajib hukumnya berkolaborasi bergandengan dengan pengusaha nasional yang ada di daerah dan UMKM,” pungkas dia.

Dalam aturan baru ini, kriteria UMKM berdasarkan modal dasar juga telah diubah, yakni kategori usaha mikro menjadi di bawah Rp 1 miliar, usaha kecil Rp 1 miliar- Rp 5 miliar, dan usaha menengah Rp 5 miliar-Rp 10 miliar. Sedangkan untuk usaha besar tetap sama yaitu lebih dari Rp 10 miliar.

Gubernur Kalbar Usulkan Jembatan Kapuas 3 sebagai Proyek Prioritas Nasional 2022

Penulis
Andik Irwanto
-
Gubernur Kalbar Usulkan Jembatan Kapuas 3 sebagai Proyek Prioritas Nasional 2022

SuaraPemerintah.id – Gubernur Kalimatan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengusulkan kepada Bappenas untuk menjadikan Jembatan Kapuas 3 sebagai proyek prioritas nasional pada 2022. Perkiraan anggaran untuk proyek jembatan ini sebesar Rp1,3 triliun.

“Proyek prioritas Kalbar dalam mendukung pelaksanaan proyek mayor dan prioritas nasional yang kami usulkan ke Bappenas antara lain pembangunan Jembatan Kapuas 3 di Kubu Raya,” ujarnya saat rapat koordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dikutip dari Antara, Rabu, 24 Februari 2021.

Sutarmijdi berharap penuh ke pemerintah pusat pada 2022 pembangunan Jembatan Kapuas 3 bisa dianggarkan dan direalisasikan. Harapannya jembatan ini akan berdampak besar pada kemajuan dan ekonomi daerah.

“Kalau Jembatan Kapuas 3 hadir tentu akan ada kawasan ekonomi baru, investasi akan masuk dan lainnya. Dengan demikian, akan mendorong ekonomi dan kemajuan daerah,” katanya.

Ia menambahkan jembatan tersebut tentunya akan mengurai kemacetan karena bisa menjadi alternatif selain Jembatan Kapuas 1 dan 2 serta penyeberangan kapal feri.

“Kondisi saat ini arus kendaraan sudah padat dan kadang macet. Kalau ada jembatan ini tentu memperlancar arus atau distribusi orang dan barang, sehingga berdampak positif bagi banyak hal,” jelasnya.

Menurutnya arah pembangunan perumahan saat ini selalu berpusat ke Kota Pontianak akan ikut beralih ke Kubu Raya. Sehingga ruang terbuka hijau di kota tidak semakin menyempit.

“Ruang terbuka hijau menjadi kecil, maka Pontianak akan banjir. Dengan hadirnya Jembatan Kapuas 3, maka pusat pembangunan rumah akan ke Kubu Raya,” jelasnya.

Terkait Jembatan Sungai Sambas Besar di Kabupaten Sambas, menurut dia, pada tahun ini sudah mulai terealisasi.

“Bersyukur, untuk Jembatan Sungai Sambas Besar mulai tahun ini,” pungkas dia.(red/pen)

Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Gunakan Tes Covid-19 GeNose Mulai 1 April 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Gunakan Tes Covid-19 GeNose Mulai 1 April 2021

SuaraPemerintah.id – Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA, Kulon Progo, akan mulai menggunakan alat deteksi Covid-19 berbasis hembusan nafas, GeNose, pada 1 April 2021.

Penggunaan GeNose di YIA merupakan bagian dari uji coba penggunaan alat deteksi Covid-19 Universitas Gadjah Mada itu di bandara.

Penggunaan GeNose ini sesuai Surat Direktur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara nomor AU.201/4/12/DJPU.DKP-2021 perihal persiapan dan percobaan penggunaan peralatan GeNose.

“Angkasa Pura I sangat menyambut baik rencana penggunaan alat tes Covid-19 GeNose C-19 di bandara pada 1 April mendatang,” kata Direktur Utama AP I Faik Fahmi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2/2021).

“Hal ini merupakan sentimen positif bagi sektor aviasi di mana layanan tes Covid-19 dengan harga terjangkau berpotensi meningkatkan trafik penumpang pesawat udara,” tambahnya.

Pada fase persiapan ini, Angkasa Pura I (AP) akan berkoordinasi dengan pihak penyedia untuk meyediakan 40 alat GeNose C-19, menyiapkan area lokasi layanan di Bandara Internasional Yogyakarta, menyiapkan prosedur alur pemeriksaan, dan melakukan simulasi pemeriksaan Covid-19 menggunakan GeNose C-19 pada minggu ketiga Maret 2021.

“Pada tahap awal, layanan tes Covid-19 menggunakan GeNose akan diimplementasikan pada YIA dan secara bertahap akan diterapkan di seluruh bandara Angkasa Pura I,” jelas Faik.

Layanan GeNose di bandara AP I dikhususkan bagi masyarakat yang sudah memiliki tiket penerbangan.

Untuk harga layanan GeNose akan diinformasikan kemudian menjelang penerapan GeNose di bandara.

“Dengan adanya layanan GeNose C-19 nanti  di bandara, akan menambah pilihan layanan tes Covid-19 selain swab antigen dan PCR,” ucapnya.

Untuk harga layanan GeNose C-19 di bandara Angkasa Pura I akan diinformasikan kembali menjelang penerapan GeNose C-19 di bandara pada 1 April 2021 mendatang.

“Dengan adanya layanan GeNose C-19 nanti di bandara, akan menambah pilihan layanan tes Covid-19 selain swab antigen dan PCR. Hal ini akan semakin memudahkan pengguna jasa bandara yang ingin melakukan perjalanan udara,” katanya.

Tentunya hal ini akan menumbuhkan optimisme di sektor aviasi, di mana dengan adanya layanan tes Covid-19 dengan harga terjangkau ini berpotensi meningkatkan trafik penumpang pesawat udara.

 

Menparekraf Akan Bentuk Program Pengumpulan Dana Pemulihan Pariwisata

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan membuat program pengumpulan dana pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif atau tourism and creative economy recovery fund.

Pengumpulan dana tersebut bertujuan membantu pelaku usaha memperbaiki
likuiditas keuangannya yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Saya menjajaki dengan beberapa institusi keuangan untuk meluncurkan tourism and creative economy recovery fund. Ini sebuah fund untuk merestrukturisasi, membangkitkan, dan memulihkan sektor pariwisata,” ujar Sandiaga dalam rekaman suara yang dikirimkan kepada Tempo, Senin, 22 Februari 2020.

Sandiaga menginginkan program pengumpulan dana pemulihan pariwisata dapat menjangkau pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang perhotelan maupun pengelola tempat wisata. Kementerian sedang membahas program itu bersama sejumlah
pihak pengelola keuangan, seperti Danareksa.

Meski demikian, mekanisme program pengumpulan dana ini masih dimatangkan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut memastikan program pengumpulan dana nantinya berbeda dengan hibah yang dikucurkan oleh pemerintah.

“Ini bukan hibah, tapi mekanisme untuk memberikan bantuan likuiditas,” ujar Sandiaga.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI sebelumnya mencatat pengusaha
mengalami kesulitan keuangan yang sangat parah selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data PHRI, setiap bulannya sekitar 150 sampai 200 pemilik restoran dan hotel memilih menutup usahanya.

PHRI menduga ada lebih dari 24 ribu pekerja di sektor hotel dan restoran yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Jumlahnya tersebut diduga bisa lebih banyak lantaran saat ini tidak semua pelaku usaha hotel dan restoran tergabung dalam PHRI.

Adapun Sandiaga Uno yakin sektor usaha yang bergerak di bidang wisata akan mulai menunjukkan tren pemulihan pada paruh kedua 2021. Pemulihan ekonomi didorong oleh vaksinasi yang telah berjalan dan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

 

LKPP : UU Cipta Kerja Cegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto menilai UU Cipta Kerja memegang peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pernyataan Roni tersebut menanggapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) baru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Aturan tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Ini UU Cipta Kerja memang secara umum seperti itu karena yang mendukung vibe pencegahan pemberantasan korupsi di pengadaan barang dan jasa masuk ke rangking 2. Sehingga tantangan kita sampaikan bagaimana menghindari crowd proses pengadaan,” ujarnya dalam acara sosialisasi secara virtual, Rabu (24/2/2021).

Adapun tujuan lainnya adalah untuk melakukan reformasi birokrasi secara struktural. Sehingga semua proses dalam pengadaan barang dan jasa bisa jauh lebih cepat.

“Latar belakang perubahan ada UU Cipta Kerja yang secara umum ingin melakukan reformasi secara struktural,” kata Roni.

Selain itu, diharapkan juga bisa mempercepat transformasi ekonomi.

Apalagi menurutnya, pengadaan barang dannjasa menjadi salah satu motor penggerak roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

“Mempercepat transformasi ekonomi dan bagaimana pengadaan barang dan jasa adalah salah satu penggerak roda perputaran ekonomi yang di dalamnya pasti mengandung unsur bagaimana lapangan kerja bisa tersedia sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja,” jelasnya.

Menurut Roni, adanya UU Cipta Kerja ini juga memudahkan masyarakat untuk membuka usaha baru.

Khususnya kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang akan diberikan kemudahan dalam mendapatkan izin.

“Bagaimana memudahkan usaha masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru dan ini melibatkan seluruh kementerian lembaga termasuk Pemda,” kata Roni

Jumat 26 Februari 2021, Pemkot Semarang Lakukan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Secara Virtual

Penulis
Sopyan
-
26 Februari 2021, Pemkot Semarang Lakukan Pelantikan Walikota & Wakil Walikota Secara Virtual

SuaraPemerintah.id – Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Semarang rencananya akan digelar pada Jumat, 26 Februari 2021 besok. Rencananya, pelaksanaan pelantikan akan digelar secara virtual, melalui zoom meeting dan live streaming di kanal youtube Pemkot Semarang.

Hal ini disampaikan oleh R. Wing Wiyarso Poespojoedho, Kabag Humas dan Protokol Setda kota Semarang melalui sambungan telepon, Selasa (23/2).

“Walaupun masih tentative, Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Semarang, rencananya dilaksanakan pada hari Jumat (26/2) yang semula jam 09.00 diajukan jam 08.00 WIB karena akan dilaksanakan serentak se Indonesia. Hal ini sesuai dengan edaran yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada kabupaten/kota masing-masing,” ujar Wing sapaan akrabnya.

Menurut Wing, pelaksanaan pelantikan nantinya akan dilakukan secara virtual. “Semuanya dilakukan virtual oleh Gubernur provinsi masing-masing tetapi terkoneksi langsung dan dipantau oleh Mendagri. Kita akan integrasi dan kerjasama dengan kominfo, humas maupun pemerintah provinsi Jawa tengah untuk pelaksanaan pelantikan virtual,” katanya.

Rencananya, pelantikan bupati dan wali kota akan dilakukan virtual serentak oleh Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo. “Ada 21 bupati dan wali kota yang akan dilantik. Semua melalui virtual,” imbuhnya.

Di Kota Semarang sendiri, pelantikan wali kota dan wakil wali kota Semarang terpilih akan dilakukan pada hari Jumat pukul 08.00 di ruang Lokakrida Gedung Moh. Ihsan, Balai Kota Semarang.

“Akan tetapi, sesuai edaran Mendagri (pelantikan) tetap dilakukan pembatasan-pembatasan karena masih dalam kondisi pandemi, yang boleh hadir dibatasi maksimal hanya 25 orang yang berkaitan langsung,” jelasnya.

Dari 25 orang yang hadir saat pelantikan tersebut, hanya sekitar lima OPD inti dan Forkopimda inti yang mungkinkan bisa menyaksikan prosesi pelantikan secara langsung.

“Kemungkinan OPD inti hanya lima yang mendampingi ditambah Forkopimda inti. Yang lain tidak boleh masuk ruangan. Ruanganpun akan di sterilkan,” kata Wing.

*Tidak Ada Perayaan dan Keramaian Saat Pelantikan Wali Kota*

Menurut Wing, tidak akan ada perayaan khusus dalam pelantikan, hal ini lantaran kondisi saat ini masih menghadapi pendemi dan penuh keprihatinan. Untuk mengantisipasi timbulnya keramaian maka tidak dilakukan perayaan-perayaan agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Kota Semarang.

Meski demikian, lanjut Wing, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih berencana membagikan 5.000 makanan kepada masyarakat sebagai bentuk berbagi kebahagiaan.

“Tanti pak Wali dan bu Wakil berencana berbagi kebahagiaan kepada kaum dhuafa, anak-anak kita di panti asuhan kurang lebih 5.000 nasi dus. Tapi tetap melakukan pembatasan sesuai prosedur kesehatan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan di kota Semarang sesuai prosedur dan SOP kesehatan serta sesuai edaran yang diberikan Mendagri Tito Karnavian.

“Kita kan harus memberikan contoh kepada masyarakat, dengan 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas). Jadi yang terbaik saat ini yang kita lakukan adalah menghindari kontak fisik agar tidak terjadi peningkatan penularan virus Covid-19,” kata Wing.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Kadar Lusman mengatakan bahwa rencana pelantikan wali kota dan wakil wali kota Semarang telah dipersiapkan secara matang oleh dinas terkait.

Menurut Pilus sapaan akrab Kadar Lusman, pelantikan akan dilakukan di Ruang Loka krida, lantai 8 Gedung Moh Ihsan, Balaikota Semarang. Setelahnya, akan dilanjutkan Paripurna dengan agenda pembacaan pidato pertama kali oleh Wali Kota Semarang terpilih dan serah terima jabatan dari Plh Wali Kota kepada Wali Kota Semarang terpilih.

“Pelantikan sudah dipersiapkan dengan baik oleh tim OPD terkait, tentunya sudah sesuai prosedur yang diberikan dan dilakukan pembatasan-pembatasan,” kata Pilus.

Setelah pelantikan tersebut, lanjut Pilus,  akan dilakukan Paripurna yang dihadiri terbatas dengan hanya 50 anggota Dewan serta beberapa OPD yang diundang untuk mencegah kerumunan dan pembatasan kapasitas.

“Semua bisa mengikuti pelantikan lewat virtual dan merasakan euforia pelantikan secara virtual, jadi tidak harus hadir disini semua,” kata Pilus.

Pilus menyebut jika tidak akan ada perayaan yang mengundang keramaian saat pelantikan wali kota dan wakil wali kota Semarang. “Jadi rangkaiannya hanya itu, tidak seperti dulu yang dimeriahkan berbagai acara, pesta rakyat, konvoi dan sebagainya. Kita harus saling menjaga agar tidak ada peningkatan kasus Covid-19,” paparnya.

 

Wapres Yakini Masjid Istiqlal Bisa Menjadi Pusat Gagasan dan Gerakan Pembangunan Peradaban

Penulis
Andik Irwanto
-
Wapres Yakini Masjid Istiqlal Dapat Menjadi Pusat Gagasan dan Gerakan Pembangunan Peradaban

SuaraPemerintah.id – Masjid Istiqlal merayakan Milad ke-43 pada 22 Februari 2021. Bersamaan ini, Masjid Istiqlal meluncurkan 41 program baru yang diberi nama “The New Istiqlal”. Bersamaan ini, Wakil Presiden berharap, (Wapres) Masjid Istiqlal dapat menjadi pusat gagasan dan gerakan pembangunan peadaban dan budaya Islam Indonesia, Senin (22/2/2021).

“Saatnya kini untuk mengembangkan “perangkat lunaknya”. Bagaimana menjadikan masjid Istiqlal sebagai pusat gagasan dan gerakan pembangunan peradaban dan budaya Islam di Indonesia (manba’ al-hadharah wa at-tsaqafah al-Islamiyah al-Indunisiyah),“ ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.

Dalam acara, lebih jauh Wapres mengungkapkan bahwa Masjid Istiqlal telah mengalami kemajuan secara fisik bangunan maupun inovasi-inovasi program Masjid Istiqlal yang baru, ia juga memuji peran Imam Besar dan para pengurus badan pengelola masjid.

“Saya telah menyaksikan berbagai kemajuan Masjid Istiqlal, baik secara hardware maupun software yang telah dirancang oleh Imam Besar dan para pengurus badan pengelola,” ungkapnya.

Selain itu, dibangunnya “Terowongan Silaturahmi” menjadi sorotan Wakil Presiden tersebut. Ia bahkan memberikan apresiasi secara khusus, dimana terowongan ini menghubungkan Masjid Istiqlal sebagai representasi Muslim dan Gereja Katedral sebagai representasi Nasrani.

“Terowongan Silaturrahmi ini akan menjadi simbol toleransi dan kebhinekaan bangsa Indonesia, yang akan menjadi contoh baik bagi masjid-masjid lainnya di wilayah ibukota dan daerah lainnya, bahkan di tingkat regional maupun global,” sambungnya.

Pada acara Milad ke-43 tersebut yang dihadiri oleh Wapres secara virtual, ia berharap peran dan kontribusi Masjid Istiqlal sebagai masjid negara dalam memberi contoh dan teladan bagi masjid lainnya tetap konsisten dan optimal.

“Terutama dalam menebarkan kesejukan dan kedamaian kepada masyarakat, merawat harmoni dan persatuan, serta terus konsisten dakwah Islam wasathiyah dan rahmatan lil alamiin dalam rangka menuju Indonesia yang lebih maju,” pesannya.

Ia juga memberikan ucapan selamat, doa dan harapan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-43 Masjid Istiqlal.

“Sekali lagi, selamat memperingati Milad Masjid Istiqlal ke-43. Semoga pimpinan, pengurus, dan jajaran Badan Pengelola Masjid Istiqlal tetap sehat, semangat, dan istiqomah menjalankan segala kegiatan dan program-program keagamaan, dakwah, dan pemberdayaan umat, serta sosial kemasyarakatan, dengan harapan Allah SWT senantiasa me-ridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan,” harap Wapres.(red/rifki)

1...4,4914,4924,493...4,869Halaman 4,492 dari 4,869