Beranda blog Halaman 4494

Tim SKK Migas Temukan Sumber Minyak Baru di Blok North Madura II

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Tim Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan berhasil menemukan minyak di Blok North Madura II.

Sebelumnya, memang telah dilakukan pengeboran sumur Eksplorasi Hidayah-1 yang dilakukan Petronas Carigali North Madura II Ltd.

Deputi Perencanaan SKK Migas, Jaffee A. Suardin mengatakan, setelah kegiatan pemboran berjalan 57 hari, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Petronas Carigali North Madura II Ltd. melakukan 1 interval drill steam test (DST) untuk mengetahui laju alir serta data reservoir pada Formasi Ngimbang dan berhasil menemukan hidrokarbon berupa minyak dengan lajur alir awal 2.100 barel minyak per hari (bph).

“Saat ini kami masih melakukan analisa akhir untuk menentukan jumlah sumber daya, tetapi ini adalah temuan yang sangat menggembirakan setelah sebagian besar temuan kami berupa gas,” kata Jaffee, di Jakarta (23/2/2021).

Pengeboran sumur Hidayah-1 merupakan salah satu dari kegiatan komitmen pasti WK North Madura II.

Target kegiatan adalah menyentuh Formasi Ngimbang Carbonate, dengan besaran sumber daya inplace sebesar 158 juta barel minyak (MMBO). Pada kegiatan pengeboran ini, kedalaman keseluruhan sumur Hidayah-1 berada pada kedalaman 2.739 meter.

Jaffee menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terlibat pada kegiatan penemuan potensi hidrokarbon di wilayah kerja tersebut.

“Selamat atas kerja keras seluruh tim di SKK Migas dan Petronas Carigali North Madura II Ltd. yang terlibat pada pengeboran sumur eksplorasi Hidayah-1. Keberhasilan ini tidak saja menggembirakan, juga akan memotivasi insan hulu migas untuk lebih bersemangat menemukan potensi migas di berbagai wilayah kerja di Indonesia”, tutur Jaffee.

Penemuan ini, akan menjadi pondasi yang kokoh bagi upaya penemuan lainnya sebagai upaya bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama mewujudkan visi produksi 1 juta barel minyak dan 12 BSCFD gas di tahun 2030.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak sehingga program pengeboran sumur ekplorasi dapat dilaksanakan dengan baik. Penemuan ini tentunya kedepannya akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat setelah potensi minyak tersebut dapat diproduksi,” tutup Jaffee.

“Penemuan ini menjadi salah satu wujud komitmen SKK Migas dan KKKS dalam melakukan program 2021 yang masif dan agresif melebihi apa yang telah dilakukan di 2020. Capaian yang menggembirakan di awal tahun 2021, tidak lepas dari koordinasi yang dilakukan sejak September 2020 melalui forum CEO, International Oil and Gas Convention di awal Desember 2020, dan kegiatan pada malam pergantian tahun 2021 dengan dilakukannya tajak sumur perdana 2021”, pungkas Jaffee.

 

KNTI Dukung KKP Buat Program Dana Pensiun Nelayan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Wacana terkait asuransi tunjangan hari tua untuk nelayan ditanggapi positif oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendukung wacana penyiapan program dana pensiun sebagai jaminan hari tua bagi kalangan nelayan, yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

“Dalam beberapa pekan terakhir, Pak Menteri sempat menyampaikan kaitannya dengan asuransi tunjangan hari tua. Ini satu wacana baru yang saya kira menarik. Banyak anggota yang merespon positif inisiatif itu,” kata Ketua KNTI Riza Damanik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (24/2).

Riza mengutarakan harapannya agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa segera merealisasikan program asuransi dana pensiun tersebut.

Karena, dampaknya tidak sebatas memberi jaminan sosial, tapi juga mendorong produktivitas nelayan yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, dana pensiun nelayan akan melengkapi program asuransi nelayan yang sudah berjalan, yang meliputi kecelakaan dan kematian. “Sejalan dengan program asuransi nelayan ini,: ujar Trenggono.

Pihaknya akan membenahi tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap sehingga bisa meningkat dari Rp 600 miliar menuju Rp 12 triliun.

“Hasil dari PNBP itu kita turunkan lagi untuk pembangunan masyarakat nelayan,” ujar Trenggono.

Destructive Fishing Watch (DFW) menginginkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat segera merealisasikan berbagai program termasuk jaminan hari tua bagi nelayan dalam rangka menjamin kesejahteraan mereka di usia senja mereka.

“Janji Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan fasilitas asuransi berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua mesti dapat direalisasikan secepatnya,” kata Koordinator DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan.

Pelni Optimis Muatan Kapal Ternak Naik 21 Persen di 2021

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni optimistis muatan kapal ternak pada tahun ini akan meningkat sebanyak 21 persen.

Selain mengoperasikan sembilan kapal barang, saat ini Pelni juga tetap mendapatkan penugasan satu unit angkutan ternak yakni KM Camara Nusantara.

“Proyeksi tahun 2021 meningkat 21 persen dari realisasi tahun sebelumnya, dimana pada 2020 Pelni telah mengangkut hingga 6.608 hewan ternak,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Opik Taupik, Rabu (24/2).

Dia menjelaskan, Pelni menargetkan sepanjang 2021 KM Camara Nusantara 1 mampu membawa hingga delapan ribu ekor hewan ternak menuju Jakarta. Dengan proyeksi tersebut, lanjut Opik, diharapkan mampu mendukung kebijakan nasional untuk swasembada daging.

“Tahun 2020 muatan hewan terbanyak diangkut Pelni dari Kupang menuju Jakarta, yakni sebesar 4.713 hewan,” terangnya.

Sementara itu berdasarkan data, Opik mengatakan, pada Januari 2021 KM Camara Nusantara 1 mengangkut 675 ekor sapi dari wilayah Nusa Tenggara Timur menuju DKI Jakarta.

“Muatan kapal ternak pada periode tersebut naik 40 persen dari target produksi yang telah Pelni tetapkan pada bulan ini sebesar sebesar 480 ekor,” ungkap Opik.

Opik menjelaskan bulan Januari ini, kapal ternak melakukan deviasi rute menuju Wini, Nusa Tenggara Timur. Penyebab utamanya karena terdapat permintaan dari dinas setempat untuk membawa muatan sebanyak 250 hewan ternak menuju Ibu Kota.

KM Camara Nusantara 1 merupakan kapal ternak pertama di Indonesia yang dibangun oleh pemerintah dan pengoperasiannya diberikan kepada Pelni. Kapal khusus ternak tersebut dapat membantu dalam menjaga kualitas hewan hingga pelabuhan tujuan.

Opik menuturkan, kapal tersebut memiliki desain dengan memperhatikan prinsip animal welfare.

“Ini dapat membantu meminimalkan penyusutan bobot ternak sebesar delapan sampai 10 persen serta mengurangi tingkat stress hewan selama masa pelayaran,” ungkap Opik.

Adapun pengguna jasa kapal ternak yang dioperasikan oleh Pelni adalah BUMN, BUMD, koperasi daerah, maupun badan hukum yang telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dan Dinas Peternakan Daerah asal ternak.

KNTI Dukung Program Dana Pensiun Nelayan yang Digagas KKP

Penulis
Sopyan
-
KNTI Dukung Program Dana Pensiun Nelayan yang Digagas KKP

SuaraPemerintah.id – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan program dana pensiun bagi nelayan mendapat sambutan positif dari masyarakat nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Gagasan baru ini menjadi angin segar sebab berdampak pada kehidupan sosial nelayan nantinya.

Ketua KNTI Riza Damanik bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KKP, Selasa (23/2/2021). Dalam pertemuan ini juga hadir perwakilan nelayan dari berbagai daerah, di antaranya Indramayu, Semarang, Medan, Lombok, dan Tuban.

“Kalau kami ikuti dalam beberapa pekan terakhir, Pak Menteri sempat menyampaikan kaitannya dengan asuransi tunjangan hari tua. Ini kan satu wacana baru yang saya kira menarik. Banyak anggota yang merespon positif inisiatif itu,” ujar Riza Damanik.

Riza berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa segera merealisasikan program asuransi dana pensiun tersebut. Karena dampaknya tidak sebatas memberi jaminan sosial, tapi juga mendorong produktivitas nelayan yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, dana pensiun nelayan akan melengkapi program asuransi nelayan yang sudah berjalan. Dimana dua asuransi sebelumnya meliputi kecelakaan dan kematian.

Sejalan dengan program asuransi nelayan ini, pihaknya akan membenahi tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap sehingga bisa meningkat dari Rp600 miliar menuju Rp12 triliun.

“Kenapa PNBP harus meningkat? Kemudian hasil dari PNBP itu kita turunkan lagi untuk pembangunan masyarakat nelayan,” ujar Menteri Trenggono.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Trenggono mengajak masyarakat nelayan untuk menekuni budidaya perikanan sebagai sumber penghasilan baru. KKP katanya, akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis komoditas unggulan lokal dengan melibatkan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

Selain soal asuransi dan budidaya perikanan, juga dibahas tentang Kartu Kusuka, akses BBM bersubsidi untuk nelayan, akses permodalan usaha bagi nelayan, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, hingga pemanfaatan lahan perhutanan sosial di wilayah pesisir untuk tempat budidaya.

Bappenas Tegaskan Daerah Siapkan Tiga Proyek Prioritas untuk RKP 2022

Penulis
Andik Irwanto
-
Bappenas dampingi daerah dalam siapkan tiga proyek prioritas 2022

SuaraPemerintah.id – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Selasa, menegaskan setiap daerah harus mengusulkan tiga proyek prioritas yang paling berdampak signifikan untuk kesejahteraan masyarakat dan memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian Indonesia. Bappenas akan mendampingi daerah dalam menyiapkan masing-masing tiga proyek prioritas untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

“Ketiga usulan paling prioritas ini dapat dipilih dari proyek yang direncanakan dalam RPJMN 2020-2024, maupun proyek lain dari pemerintah daerah untuk mendukung prioritas nasional,” kata Suharso saat memimpin Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) 2021 secara daring di Jakarta, Selasa, 23 Februari 2021.

Suharso memastikan penetapan masing-masing tiga proyek prioritas dari daerah ini penting agar implementasi pembangunan proyek dapat lebih terukur dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah setempat.

Dalam memilih tiga proyek yang paling diprioritaskan ini, Suharso juga mengharapkan pemerintah daerah dapat melengkapi dengan rencana dukungan serta kesiapan dan komitmen daerah yang dibutuhkan, seperti ketersediaan lahan, perijinan, dan kerangka regulasi.

Sejauh ini, dalam rancangan RKP 2022, terdapat 45 major project yang berasal dari seluruh provinsi. Pengembangan 10 destinasi wisata prioritas di Kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung dan Morotai tercantum sebagai rencana proyek prioritas nasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemulihan pascabencana di sejumlah lokasi seperti di Palu, Lombok, dan Kawasan Pesisir Selat Sunda juga menjadi proyek prioritas. Selain itu, juga afirmasi terhadap aspek pemerataan pembangunan, diantaranya pengembangan wilayah adat Laa Pago dan Domberay Papua serta pembangunan jalan trans di 18 pulau Kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan atau 3T.

Suharso ikut mengingatkan pentingnya memastikan sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui mekanisme clearing house pada proyek prioritas, khususnya proyek prioritas, serta identifikasi kerangka kebijakan, regulasi, dan kerangka pendanaannya.

“Dalam waktu dekat, akan ada pertemuan bilateral antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga yang mengajukan alokasi anggaran dari programnya. Masukan para gubernur dapat menjadi bahan kami dalam pertemuan bilateral ini untuk dimasukkan ke APBN 2022. Tentu tidak semua yang diakomodasi, tetapi setidaknya kalau masuk ke dalam major project, Insya Allah bisa dimasukkan ke prioritas 2022,” katanya.

Dari hasil Rakorgub ini, Kementerian PPN/Bappenas mengharapkan dapat mengetahui skala prioritas dari berbagai usulan proyek prioritas untuk dibahas pada forum perencanaan pembangunan tahap selanjutnya, yaitu Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) pada 25 Februari-10 Maret 2021 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada April 2021.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala Bappeda, memegang peran penting agar perencanaan RKP 2022 yang mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dapat berdampak maksimal bagi masyarakat Indonesia.

“Pelaksanaan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbangnas adalah rangkaian kesepakatan proyek prioritas yang akan dilaksanakan di 2022. Hasil Rakorgub menjadi dasar memantapkan implementasi rencana proyek strategis di daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan sinergis didukung dengan komitmen tinggi dari pemerintah daerah,” kata Suharso. (red/pen)

BUMN Industri Pertahanan Indonesia Promosikan Produknya di Abu Dhabi

Penulis
Sopyan
-
BUMN Industri Pertahanan Indonesia Promosikan Produknya di Abu Dhabi

SuaraPemerintah.id – BUMN Industri Pertahanan yang terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) mengikuti Pameran IDEX & Navdex 2021 yang digelar pada tanggal 21 hingga 25 Februari 2021 di Abu Dhabi.

Kementerian Pertahanan RI telah menginisiasi keikutsertaan pameran bersama industri pertahanan Indonesia dengan mendirikan Paviliun Indonesia dalam pameran internasional 2 tahunan ini.

Direktur Bisnis dan Kerjasama PT Len Industri (Persero), Wahyu Sofiadi menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan pameran seperti ini adalah untuk melakukan promosi produk-produk industri pertahanan di pasar luar negeri, khususnya di wilayah Uni Emirat Arab (UAE).

Selain itu juga sebagai ajang temu dalam membangun jaringan mitra di luar negeri, terutama partner teknologi kunci yang ikut hadir dalam pameran.

“BUMN Indhan di Abu Dhabi sekarang sedang menawarkan portofolio yang sudah dimiliki, sudah banyak pengalaman sebagai mitra kerja Kemhan dan TNI di bidang pertahanan. Contohnya, PT Len Industri sudah memproduksi radio sendiri, target drone, sistem senjata, command and control,” ujarnya.

Pada hari ini, Len Industri dan Rohde & Schwarz melakukan penandatanganan NDA dan penjajakan kerja sama untuk joint production and development alat komunikasi militer guna membangun kemampuan network centric warfare TNI melalui sistem C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) yang terintegrasi. Penandatangan disaksikan oleh Dirjen Pothan Kemhan Mayjen TNI Dadang Hendrayudha di booth Len Industri, Senin (22/02).

“PT Len Industri saat ini di tengah masa transformasi menjadi holding BUMN Industri Pertahanan Indonesia dengan nama DEFEND ID. Lima perusahaan BUMN yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dahana dan PT Len Industri sebagai holding company (induk perusahaan) akan digabung dalam DEFEND ID oleh Kementerian BUMN,” imbuh Wahyu.

Menurutnya, sebagai langkah untuk masuk ke global supply chain technology partner, Len Industri dan BUMN Industri Pertahanan memiliki rencana strategic partnership dengan perusahaan global di 3 matra (darat, laut, udara).

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kompetensi kunci dan memandirikan industri pertahanan dalam negeri. Sehingga berimbas pada peningkatan sustainability dan skala bisnis, adanya recurring income dari bisnis MRO (Maintenance, Repair & Overhaul), hingga pengurangan ketergantungan impor produk utama.

DEFEND ID memiliki target ambisius dalam jangka waktu menengah ke depan, yakni menjadi Top 50 perusahaan bidang industri pertahanan di dunia. Selain juga mencanangkan target skor TRL & MRL (Technology Readiness Levels & Manufacturing Readiness Level) di angka 8-8 dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di atas 50% untuk proyek-proyek pertahanan.

Sementara itu, IDEX & Navdex 2021 juga diikuti oleh industri pertahanan swasta Indonesia seperti PT Fallah Inovasi Teknologi, PT Fazza Royal Yantasir Simulasi, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Indo Pacific Communication & Defence (IPCD), PT Persada Aman Sentosa, PT Ridho Agung Mitra Abadi, PT SSE, serta PT Jala Berikat Nusantara.

 

Semakin Digemari, MyPertamina Catat 1,5 Juta Transaksi Setiap Bulan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Aplikasi MyPertamina dari PT Pertamina (Persero) terbukti mampu menjadi andalan dalam memperkuat layanan. Terbukti, masyarakat sudah banyak menggunakannya dan menggemarinya, bahkan dalam sebulan mencatat 1,5 juta transaksi.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh berbagai layanan dan produk Pertamina.

“MyPertamina saat ini sudah mulai menjadi pilihan konsumen untuk membeli produk Pertamina,” kata Manager Retail PT Pertamina (persero) Marketing Operation Regional (MOR) II Putut Adriatno dalam keterangan tertulisnya Selasa (23/2/2021).

Dia menegaskan, informasi aplikasi MyPertamina diharapkan menyajikan kemudahan konsumen. Apalagi saat ini masyarakat lebih banyak bekerja dari rumah.

Dalam MyPertamina, terdapat informasi SPBU terdekat, beserta produk dan fasilitas yang tersedia, mulai harga produk, product knowledge, informasi terkait event.

“Untuk pembelian produk BBM di SPBU sudah dapat melalui aplikasi MyPertamina. Saat ini kami dalam tahap pengembangan agar konsumen dapat membeli produk ritel Pertamina selain BBM dari MyPertamina,” kata Putut.

Putut mengungkapkan penggunaan aplikasi ini di SPBU telah meningkat, saat ini, jumlah downloader aplikasi telah mencapai lebih dari 7 juta konsumen.q

Adapun untuk layanan antar, kata Putut, konsumen dapat mengakses melalui situs serta dengan Pertamina Call Center.

Ke depan, kata Putut, pengembangan lebih fokus untuk memberikan kemudahan konsumen dalam bertransaksi. Salah satunya penambahan opsi pembayaran dan delivery service melalui MyPertamina.

Mengenai pembayaran di aplikasi ini, saat ini konsumen dapat menggunakan metode cashless, yang bekerja sama dengan LinkAja.

Pertamina juga memperkuat layanan Pertamina Delivery Service (PDS) dimana bisa dipesan melalui nomor khusus, yang telah disediakan oleh Pertamina.

“Respon saat ini sangat baik, apalagi banyak penawaran menarik yang ditawarkan melalui PDS,” kata Putut.

Saat ini saja, kata Putut, untuk PDS bright gas sudah tersedia di seluruh Indonesia, sedangkan produk BBM tersedia di kota-kota besar Indonesia.

Menteri KLHK Ajak Masyarakat Kelola Sampah Jadi Bahan Baku Bernilai Ekonomi

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri KLHK Ajak Masyarakat Kelola Sampah Jadi Bahan Baku Bernilai Ekonomi

SuaraPemerintah.id – Peringatan Puncak Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (circular economy) dan sampah menjadi sumber energi alternatif.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya pada sambutannya di acara Peringatan HPSN 2021 bertemakan Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi yang diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) dari Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

“Prinsip dan langkah-langkah tersebut, merupakan perwujudan dan praktek terbaik dalam menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi,” ujar dia.

Pendekatan ekonomi linier dalam pengelolaan sampah dengan ciri khas make, consume, dan dispose, disebut Menteri Siti juga harus digantikan dengan ekonomi sirkular dengan memegang prinsip regenerate natural system, design out of waste, dan keep product and material in use melalui strategi elimination, reuse, dan material circulation dengan menjalankan phase out barang dan kemasan barang sekali pakai.

Kemudian, redesign barang dan kemasan barang agar tahan lama (durable), dapat dikembalikan untuk diguna ulang (returnable and reusable), dapat didaur ulang (recyclable), mudah diperbaiki (repairable), dapat diisi ulang (refillable), dapat di-charge ulang (rechargeable), dan dapat dikomposkan (compostable).

“Pendekatan baru dimaksud tepat menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi kerja dengan pendekatan end of pipe yang selama ini dijalankan, yakni dengan mengimplementasikan pendekatan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsibility, EPR), pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi terbarukan, serta pemrosesan akhir sampah di TPA yang berwawasan lingkungan,” jelas dia.

Selain pendekatan ekonomi sirkular, perwujudan sampah sebagai bahan baku ekonomi dapat pula melalui pendekatan sampah sebagai sumber energi alternatif (recovery energy of waste) melalui implementasi sampah menjadi bahan bakar (refuse derived fuel, RDF), sampah menjadi energi listrik (waste to electricity) atau sampah menjadi energi panas (waste to heat).

“Ini menjadi persoalan yang sangat serius dengan multi dimensi forward and backward linkage yang ada, sehingga pelibatan seluruh komponen masyarakat menjadi penting dan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus menerus sungguh-sungguh diperlukan,” tambahnya.

Dengan jumlah timbulan sampah nasional yang ada saat ini masih sangat besar, yaitu mencapai sekitar 67,8 juta ton pada tahun 2020 dan masih akan terus bertambah, maka perlu langkah pengelolaan persampahan yang lebih baik, yang direfleksikan dalam langkah-langkah berupa, komunikasi, informasi, dan penyadar-tahuan atau edukasi (KIE).

Beberapa kebijakan dan peraturan bahkan bersifat progresif dan cukup berani telah dilahirkan, seperti antara lain berupa penetapan target pengurangan dan penanganan sampah yang terhitung ambisius, yaitu 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah, serta phase-out dan pelarangan beberapa jenis plastik sekali pakai seperti kantong belanja plastik, sedotan plastik, dan wadah styrofoam.

Tercatat sampai saat ini, terdapat 2 provinsi dan 39 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan kebijakan daerah terkait pelarangan dan pembatasan plastic sekali pakai. Atas langkah progressif daerah-daerah ini, Menteri Siti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Kontribusi pemerintah pusat pun disebut Menteri Siti tidak kalah banyak, diantara berupa bantuan sarana dan prasarana, asistensi penyusunan peraturan, pelatihan, pilot proyek, subsidi, dan insentif lainnya. Dari sisi subsidi, pemerintah pusat telah mengeluarkan 3 skema subsidi yang berbeda, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

Kemudian untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pemerintah pusat sudah membantu penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Berbasis 3R (TPS3R), Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah Induk, kendaraan pengumpul dan pengangkut sampah, fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), fasilitasi pembangunan pengolahan sampah tenaga termal serta tempat pemrosesan akhir (TPA) tingkat lokal dan regional.

“Kami berharap bantuan pemerintah pusat dalam bentuk sarana dan prasarana, subsidi, dan insentif lainnya dapat menjadi pemicu percepatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, yang sampai hari ini secara rerata nasional masih di bawah 50 persen dari target 100 persen di Tahun 2025,” harapnya.(red/ami)

Khofifah Ajak Warga Jawa Timur Bangga dengan Keberagaman Logatnya

Penulis
Andik Irwanto
-
Khofifah ajak warga jawa timur bangga dengan keberagaman logatnya

SuaraPemerintah.id – Bahasa ibu atau bahasa asli mengalami ancaman kepunahan setiap harinya. Menurut data Unesco, setiap dua minggu sebuah bahasa menghilang dengan membawa seluruh warisan budaya dan intelektual.

Setidaknya 43 persen dari sekitar 6.000 bahasa yang digunakan di dunia terancam punah. Hanya beberapa ratus bahasa yang benar-benar diberi tempat dalam sistem pendidikan dan domain publik, dan kurang dari seratus bahasa digunakan di dunia digital.

Dalam peringatan hari bahasa ibu internasional yang jatuh pada tanggal 21 februari yang lalu, gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk mensyukuri logat Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, keragaman budaya dan bahasa merupakan salah satu nilai lebih yang dimiliki bangsa Indonesia. Setiap suku memiliki ciri dan bahasa yang khas untuk kelompoknya. Di Jawa Timur pun beragam.

“Ini satu keragaman yang patut kita jaga, kita lestarikan dan kita kembangkan,” ujar Khofifah, Minggu (21/2/2021).

Khofifah menjelaskan, masyarakat Jatim di wilayah timur dikenal khas dengan bahasa Osing. Ada juga yang menggunakan bahasa Madura. Tapi, logat bahasa tersebut sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di Kepulauan Madura.

Masih ada lagi, lanjut Khofifah, masyarakat Jawa Timur di wilayah barat, logat bahasa hampir sama dengan Jawa Tengah, seperti daerah Bojonegor, Tuban, Magetan dan Ngawi.

“Ini masih satu provinsi, belum pada provinsi lainnya, sungguh ini kekayaan yang luar biasa,” ucapnya.

Khofifah mengungkapkan, masyarakat Indonesia patut bersyukur dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Perbedaan bahasa tidak bisa disatukan dalam satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. persatuan ditetapkan jauh sebelum Indonesia Merdeka. Yakni pada 1928.

“Penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ditetapkan jauh sebelum Indonesia Merdeka. Yakni pada 1928,” ujarnya.

Bahasa tersebut lalu menjadi alat komunikasi resmi, tanpa harus menggeser bahasa daerah atau bahasa adat. Permasalahan perbedaan bisa diselesaikan dengan cara damai. Perbedaan bahasa bukan menjadi buah persoalan. Sebaliknya, keragaman bahasa dan logat menjadi anugerah serta kekayaan yang patut dilestarikan.

Tak jarang, orang sunda belajar menggunakan bahasa Jawa, dan sebaliknya. Tak jarang pula orang Jawa belajar menggunakan bahasa Batak, dan sebaliknya. Orang Batak, merasa terhormat ketika ada orang lain berusaha mempelajati bahasanya.

Di hari Bahasa Ibu Internasional ini, Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menghargai keragaman budaya dan bahasa yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur. “Perbedaan bukan untuk dipersoalkan. Perbedaan merupakan kepatutan yang harus dipahami dan dihargai,” ucapnya.(red/ami)

Disaksikan Langsung Jokowi, Mulai Besok 600 Guru hingga Dosen Mulai Divaksin

Penulis
Andik Irwanto
-
Disaksikan Langsung Jokowi, Mulai Besok 600 Guru hingga Dosen Mulai Divaksin

SuaraPemerintah.id – Sebanyak 600 orang dari profesi guru, tenaga kependidikan, dan dosen akan divaksin Covid-19 pada esok hari, Rabu (24/2/2021). Menurut Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam, rencananya proses vaksinasi untuk guru, tenaga kependidikan, dan dosen akan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Dia mengaku, pelaksanaan vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan dosen akan dilakukan di SMA Negeri 70, Jakarta.
Sehari yang lalu, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Hendarman mengaku, guru dan tenaga kependidikan akan mulai divaksin pada 24 Februari 2021.

“Rencana 24 Februari 2021 akan dilakukan vaksin kepada guru dan tenaga kependidikan,” ungkap dia.

Dia mengaku, pemberian vaksin kepada guru dan tenaga kependidikan akan dilakukan secara bertahap. Tak hanya guru PNS saja yang diberikan, tapi juga untuk guru honorer.
Vaksin tahap kedua untuk pekerja public

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu pernah mengatakan, suntik vaksin tahap kedua untuk pekerja publik.
Lalu diberikan juga kepada masyarakat yang berusia di atas 60 tahun.
Pada tahap kedua pemberian vaksin, ada sebanyak 38.513.446 orang yang menjadi sasaran untuk disuntik vaksin.

Dari total itu, ada sebanyak 5.057.582 orang yang akan diberi vaksin. Mereka itu adalah guru, tenaga kependidikan, dan dosen. Mereka itu adalah guru, tenaga kependidikan, dan dosen. Mereka itu adalah guru, tenaga kependidikan, dan dosen. Selain guru, tenaga kependidikan, dan dosen, suntuk vaksin juga untuk pedagang pasar, tokoh dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat negara, jurnalis, atlet, dan lainnya.

“Nanti ditunggu infonya lebih lanjut karena nanti pelaksanaannya apakah akan melalui PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat) atau akan vaksinasi massal ini masih dibahas,” ujar Nadia.
Jika memang termasuk dalam kelompok yang divaksinasi pada tahap 2 ini, guru honorer tidak perlu cek ke PeduliLindungi seperti yang terjadi pada nakes (tenaga kesehatan).
Data guru honorer rencananya akan diambil dari data Kemendikbud dan PGRI. “Ini datanya kami dapatkan dari Kemendikbud dan PGRI ya,” ujar Nadia.

Kementerian Kesehatan merencanakan 24 Februari 2021, guru dan tenaga pendidik mulai vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik merupakan target sasaran vaksinasi COVID-19 tahap kedua.

Dalam dialog Tim Advokasi Vaksinasi – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, informasi vaksinasi COVID-19 untuk guru dan tenaga pendidik.

“Oh, iya kami sudah merencanakannya (vaksinasi guru dan tenaga pendidik). Nanti rencananya tanggal 24 (Februari) di Jakarta sudah akan kita mulai,” ujar Nadia pada Minggu, 21 Februari 2021.

“Nanti untuk pengaturannya di daerah akan ditentukan oleh dinas kesehatan masing-masing.”

Untuk vaksinasi COVID-19 tahap kedua menyasar petugas pelayanan publik, termasuk guru dan tenaga pendidik serta lansia di atas 60 tahun. Target sasaran, yakni 5.057.582 tenaga pendidik di Indonesia.

“Jadi, (vaksinasi COVID-19 tahap kedua) karena ini kan memang spesifik untuk usia di atas 60 tahun, pemberi pelayanan publik yang mencakup guru dan tenaga pendidik juga akan diatur (vaksinasi) nanti sesuai dengan stok vaksin yang diterima oleh teman-teman di dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota,” lanjut Nadia.(red/ami)

1...4,4934,4944,495...4,868Halaman 4,494 dari 4,868