Beranda blog Halaman 4505

Kemenag Validasi 158 Ribu Jemaah Haji Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan validasi kepada 158 ribu calon jemaah haji untuk mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman mengatakan data tersebut juga sudah bisa diakses Kemenkes karena Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sudah terintegrasi dengan Siskohat Kesehatan.

“Hari ini, tercatat sudah ada 158 ribu update data jemaah Kemenag yang sudah bisa diakses Kementerian Kesehatan untuk didaftarkan dalam usulan prioritas vaksinasi tahap kedua,” kata Oman di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

“Ini sebagai langkah antisipasi jika Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk memberikan kuota jemaah haji 1442H kepada Indonesia,” lanjutnya.

Oman menjelaskan data jemaah lainnya masih dalam proses verifikasi ulang. Menurut Oman, validasi data ini sekaligus sebagai tindak lanjut surat Menag Yaqut Cholil Qoumas ke Menteri Kesehatan. Surat tertanggal 5 Januari 2021 itu terkait permohonan dukungan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.

Data yang divalidasi berbasis pada jemaah yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1440H/2020M. Akses data diberikan secara bertahap karena tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah lebih dulu melakukan proses validasi.

Data yang diberikan Kemenag kata Oman yaitu lain mencakup Nomor Induk Kependudukan atau NIK, Nama, Nomor Porsi, dan alamat lengkap jemaah.

“Kami akan terus update dan diharapkan dalam waktu dekat ini seluruh jemaah yang telah lunas sudah bisa didaftarkan pada program vaksinasi tahap II,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya program Vaksinasi tahap II sudah bergulir sejak 17 Februari 2021.

Program ini diperuntukan bagi petugas pelayanan umum dan lansia. Jemaah haji Indonesia juga banyak yang masuk kategori lansia.

Kemkominfo Berkolaborasi dengan Polri Berikan Edukasi UU ITE

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan edukasi terkait UU ITE.

Kedepannya akan dibentuk tim atau satuan khusus digital dari Polri dan Kemenkominfo dalam menanganani permasalahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal itu merupakan tindak lanjut dari janji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan menggunakan UU ITE secara selektif dalam penegakan hukum. Rencana tersebut disampaikan Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Sebelumnya Kapolri juga berupaya mengedukasi masyarakat terkait UU ITE melalui program Virtual Police.

“Polri juga akan berkoordinasi dengan pihak Kemenkominfo untuk membentuk satuan khusus digital,” kata Ahmad di Jakarta, Kamis (18/2/2021). Virtual Police, kata Ahmad, nantinya akan dibentuk di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Pendekatannya yaitu mengedepankan edukasi dan imbauan kepada masyarakat di dunia maya.

“Tim ini nanti akan mengedepankan edukasi penggunaan ruang siber di masyarakat serta mengutamakan imbauan sebelum penindakan. tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial mengenai undang-undang ITE,” ujar Ahmad.

Oleh sebab itu, Ahmad mengatakan ke depan jika ada permasalahan terkait UU ITE, Virtual Police akan lebih dahulu dikedepankan dibandingkan penindakan.

“Akan melakukan tindakan menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal-pasal sekian juga ancaman-ancaman apa yang terkait dengan undang-undang ITE,” tutur Ahmad.

Upaya edukasi melalui Virtual Police itu lah yang salah satunya akan dikoordinasikan Polri dengan Kemenkominfo.

“Lalu memberikan apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi sifatnya lebih kepada edukasi atau imbauan dan sekali lagi, ini akan kami lakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kemenkominfo. Artinya virtual police muncul sebelum siber police yang turun,” ucapnya.

Dorong Kemenkes Kirim Vaksin Gelombang II, Jateng Siap Percepat Vaksinasi

Penulis
Sopyan
-
Dorong Kemenkes Kirim Dosis Vaksin Gelombang II, Jateng Siap Percepat Vaksinasi

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong agar Kementerian Kesehatan segera mengirimkan dosis vaksin gelombang II untuk pelayan publik. Pihaknya pun siap mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

“Kita tinggal nunggu saja (kiriman vaksin),” kata Ganjar, saat rapat dengan Menteri Perekonomian, Airlangga Hartanto via zoom, di rumah dinasnya, Kamis (18/2/2021).

Ganjar mengatakan, pihaknya melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jateng terus berkomunikasi dengan Kemenkes terkait pengiriman vaksin.

“Kalau satu dua hari ini bisa dikirim dalam jumlah atau kapasitas untuk batch kedua setelah tenaga kesehatan, ya kita akan kejar. Kita sebenarnya tinggal nunggu kiriman aja,” tegas Ganjar.

Sementara terkait dengan vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan, Ganjar mengatakan jika progresnya hingga kini bagus. Meski tak merinci secara detail, Ganjar memastikan bila vaksinasi di Jateng berjalan dengan baik.

“Progresnya bagus, tinggal kita komunikasi sama Pak Menteri (Kesehatan) agar beberapa dari target yang vaksinnya kemarin masih kurang, mohon kiranya bisa dikirim lebih cepat. Karena sebenarnya dari sisi tenaga kan bagus, kesiapannya bagus, manajemennya bagus, tinggal vaksinnya saja. Karena vaksin kita kan tergantung, tidak mengadakan sendiri,” tandasnya.

Sebagai informasi, pemerintah kembali menyediakan 38,4 juta dosis dalam program vaksinasi gelombang II, untuk pekerja pelayanan publik, dan masyarakat lanjut usia (lansia).

Vaksinasi gelombang II sudah mulai berjalan, dimulai dengan pemberian pertama kepada pedagang pasar di Tanah Abang pada Rabu (17/2/2021) kemarin. Sementara, Jateng belum mendapat tambahan vail vaksin untuk gelombang II.

 

Rahasia Polres Sidoarjo dan Polresta Banyuwangi Pertahankan Predikat Pelayanan Prima

Penulis
Sopyan
-
Polres Sidoarjo dan Polresta Banyuwangi

SuaraPemerintah.id – Polres Sidoarjo dan Polresta Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Pelayanan Prima dalam evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Polres Sidoarjo dan Polresta Banyuwangi meningkatkan layanannya dengan penerapan teknologi, inovasi, hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menyampaikan bahwa perbaikan sarana dan prasarana serta mental melayani dari para anggota kepolisian di Sidoarjo merupakan faktor utama dalam mempertahankan predikat Pelayanan Prima.

Dia menilai tanpa adanya SDM yang kuat dan ditunjang oleh pemenuhan fasilitas sarpras yang baik, maka perbaikan kualitas pelayanan akan sulit terwujud.

Setidaknya terdapat 20 jenis layanan dari Polresta Sidoarjo yang dapat dirasakan oleh masyarakat di mini Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo.

“Ini upaya yang dilakukan seluruh anggota, terutama mempertahankan Pelayanan Prima yang kedua kalinya. Untuk bisa mempertahankan lebih berat,” ungkapnya pada acara Penyampaian Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020, di Mabes Polri Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Arman Asmara Syarifudin menegaskan jika mempertahankan predikat Pelayanan Prima lebih sulit dibanding meraihnya. Selama tiga tahun berturut-turut, Polresta Banyuwangi berhasil meraih predikat ini.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Arman Asmara Syarifudin

Dijelaskan, jajarannya mempertahankan predikat itu dengan meningkatkan semangat melayani serta membangun soliditas antar-anggota Polresta Banyuwangi. Tidak kalah penting adalah menciptakan inovasi yang bisa memberi kemudahan layanan pada masyarakat.

Kemudahan yang diberikan Polresta Banyuwangi adalah dengan menyatukan berbagai pelayan kedalam satu atap.

Selain pelayanan secara manual, pihaknya juga menerapkan sistem pelayanan online dengan menggunakan aplikasi.

“Ini merupakan edukasi yang terbaik kepada masyarakat diera revolusi industri 4.0. Kita meningkatkan kemampuan SDM yang ada dilingkungan internal kepolisian, maupun dimasyarakat sendiri sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman,” ujarnya.

Kemudian pihaknya juga membangun sinergitas dengan pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan satu atap.

Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lebih lanjut Arman pun memberikan semangat kepada seluruh jajaran Polres yang belum meraih predikat Pelayanan Prima untuk tetap berkarya sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik kepada organisasi maupun masyarakat tanpa memikirkan hal lain.

Dengan demikian pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, khususnya warga Banyuwangi, dapat berjalan optimal.

Dorong Pertumbahan Kredit Saat Pandemi, BI Longgarkan DP Rumah 0% Mulai Maret

Penulis
Andik Irwanto
-
BI
Dorong Pertumbahan Kredit BI Longgarkan DP Rumah 0% Mulai Maret.

SuaraPemerintah.id – Bank Indonesia (BI) melonggarkan ketentuan uang muka (DP) kredit/pembiayaan properti paling sedikit 0%. DP Rumah 0% diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit maupun sektor properti. Hal tersebut juga disebabkan oleh keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2021, untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,50%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional, melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan,” kata Perry dalam acara virtual, Kamis (21/1/2021)

Di samping kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah yaitu melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif.

Melanjutkan percepatan pendalaman pasar keuangan melalui penguatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) sebagai acuan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS guna meningkatkan kredibilitas pasar valas domestik dan mendukung stabilitas nilai tukar di Indonesia. Penguatan JISDOR mencakup metodologi, periode pemantauan transaksi, dan waktu penerbitan sebagaimana terlampir.

Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan dalam rangka mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial,” bebernya.

Ke depan, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan.
Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya

Adapun, memberikan stimulus dengan melonggarkan aturan rasio Loan to Value/Financing to Value (LtV/FtV) untuk kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan aturan tersebut berlaku untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan, bagi bank yang memenuhi kriteria rasio kredit bermasalah atau NPL/NPF di bawah 5%.

“Pelonggaran LTV berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021,” kata Perry dalam video virtual, Kamis (18/2/2021).

Perry menambahkan, untuk bank dengan NPL di atas 5% pelonggaran Ltv hanya bisa mencapai 90% hingga 95%, terkecuali untuk pembelian rumah pertama dan rumah susun di bawah tipe 21.

Selain itu, BI juga menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. (red/ami)

Jumlah Pasien Sembuh dari COVID-19 Terus Bertambah

Penulis
Andik Irwanto
-
JumlahPasien Sembuh dari COVID-19 Terus Bertambah

SuaraPemerintah.id – Update corona alias kasus Covid-19 di Indonesia kembali diunggah sore hari ini. Penambahan pasien corona kembali menurun. Dikutip dari Covid19.go.id, pasien corona yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 10.546 orang, naik 2.500 pasien sembuh dari hari sebelumnya, 18 Februari 2021.

Angka ini didapat usai terdapat penambahan pasien corona sebanyak 9.039 orang dalam 24 jam terakhir. Tambahan kasus Covid-19 di Indonesia hari ini turun sedikit ketimbang hari sebelumnya.

Sedangkan, pasien corona yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 10.546 orang, naik 2.500 pasien sembuh dari hari kemarin. Maka dari itu, akumulasi pasien sembuh corona hingga hari ini mencapai 1.058.222 orang atau sekitar 84,5 persen. Tersisa 160.494 pasien corona dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri (kasus aktif) atau sekitar 12,8 persen dari total kasus Covid-19 di Indonesia.

Di sisi lain, tercatat juga suspek kasus virus corona di Indonesia sebanyak 82.444 orang. Sementara sebelumnya, penambahan pasien corona pada Rabu sore, 17 Februari 2021 mencapai 9.687 orang. Diketahui bahwa jumlah kasus virus corona di Indonesia kemarin sudah tembus 1.243.646 orang. Pasien sembuh corona kemarin mencapai 1.047.676 orang, sedangkan total pasien meninggal dunia akibat virus corona di Indonesia sudah tembus 33.788 orang.

Menurut Airlangga Hartato Mentri Koordiantor Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemuliah Ekonomi Nasional dalam konferensi pers Senin (8/2/2021), dilihat dari bed occupancy rate atau tingkat keterisian rumah sakit, secara nasional telah mengalami penurunan.

Hal itu dihitung dari ambang batas keterisian rumah sakit sebesar 70 persen. “Kita lihat di Jawa Tengah (BOR) sudah turun di 44 persen, Banten 68 persen, DKI 66 persen, Wisma Atlet 53,9 persen setelah sebelum PPKM mencapai 80 persen,” ungkap Airlangga.

“Selanjutnya di Jawa Barat keterisian rumah sakit turun ke 61 persen, DIY juga turun hingga 61 persen dan Bali menurun ke 60 persen,” lanjutnya.

Sementara itu menurut juru bicara Reisa Broto Asmoro, hingga saat ini semakin banyak warga Indonesia yang telah sembuh atau telah menjalani isolasi COVID-19.

“Semakin banyak saudara-saudara kita yang dirawat kini telah sembuh dari COVID-19,” ujar Reisa dalam konfrensi pers di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan dari total kasus aktif di Indonesia yang saat ini berjumlah 66.262 kasus, sebanyak 3.492 kasus sudah selesai menjalani isolasi. Angka kesembuhan meningkat, hingga saat ini 258.519 kasus yang dinyatakan pulih kembali atau sembuh dari COVID-19.
Sementara rata-rata kesembuhan di Indonesia naik menjadi 76,4% dibandingkan pekan sebelumnya yakni 75,4%.

Menurut Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurachman, peningkatan jumlah pasien yang ada di Rumah sakit serta semakin melandainya kasus Covid-19 tidak lepas dari semakin profesionalnya kementrian kesehatan dalam menagani pasien Covid-19 serta Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro cukup efektif untuk menekan penularan Covid-19.

“Pengaruh profesionalisme para Nakes karena sudah semakin sering menangani pasien Covid-19, dan yang ketiga pengaruh diberlakukannya PPKM berskala mikro menjadi sangat efektif. Babinsa atau Bhabinkamtibmas apabila menemukan masyarakat yang positif Covid-19 akan di tracing Covid-19 kontak erat dengan siapa dan di lingkungan tersebut akan dilacak, dari situlah maka akan ditesting mana yang positif dan mana yang terpapar,” tuturnya. (red/ami)

Sandiaga Uno dan Johnny G Plate Sepakat Era Internet Cepat Ciptakan Peluang Usaha hingga Penyerapan Tenaga Kerja

Penulis
Andik Irwanto
-
Sandiaga Uno dan Jhony G Plate

SuaraPemerintah.id – Per Januari 2021, jumlah pengguna smartphone global mencapai 5,22 miliar; jumlah pengguna internet 4,66 miliar; jumlah pengguna media sosial adalah 4,2 miliar. Laporan tersebut menunjukkan bahwa per bulan ini, populasi dunia adalah 7,83 miliar. Menurut laporan PBB, jumlah itu meningkat 1% per tahun. Artinya sejak awal 2020, total populasi global telah meningkat lebih dari 80 juta orang.

Saat ini, 5,22 miliar orang di seluruh dunia menggunakan smartphone, setara dengan 66,6% dari total populasi dunia. Sejak Januari 2020, jumlah pengguna smartphone meningkat 1,8% (93 juta), sedangkan jumlah koneksi seluler (satu orang yang memiliki banyak perangkat) telah meningkat sebesar 0,9% (72 juta) menjadi 8,02 miliar (Januari 2021).

Pada Januari 2021, jumlah pengguna Internet di seluruh dunia mencapai 4,66 miliar, meningkat 316 juta (7,3%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat ini, tingkat penetrasi Internet global adalah 59,5%. Namun, wabah COVID-19 berdampak signifikan pada jumlah pengguna internet. Jadi angka sebenarnya mungkin lebih tinggi.

Saat ini, terdapat 4,2 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia. Jumlah ini meningkat sebesar 490 juta dalam 12 bulan terakhir, meningkat dari tahun ke tahun lebih dari 13%. Jumlah pengguna media sosial sekarang menyumbang lebih dari 53% populasi global.
Tingginya data pengguna internet di dunia dinilai dapat menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi pada masa depan. Lewat pemanfaatan teknologi, tercipta banyak peluang usaha yang berujung kepada penciptaan lapangan kerja.

Hal tersebut diungkapkan Sandiaga Salahuddin Uno dalam webinar bertajuk ‘Trend & Peluang Ekonomi Kreatif di Era Internet Cepat’ yang digelar Sandilogi Bersama Bhumi Varta Technology (BVT) dan Aden & Co pada Kamis (18/02/21).

Dalam webinar yang dihairi Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate; Martyn Terpilowski selaku Founder / President Director BVT dan Benny Emor selaku Co-Founder / COO BVT itu Sandiaga Uno membahas peluang ekonomi kreatif di era digital lewat e-commerce.

Indonesia katanya kini mulai mengejar ketertinggalan dengan membangun infrastruktur pita lebar (broadband), baik fix broadband maupun mobile broadband.

Namun, katanya tidak mudah, dan butuh fondasi yang kuat dalam mencapai masa internet of thing, yakni kemampuan mengirimkan data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat computer.

“Di tengah pandemi, para profesional banyak yang bekerja dengan berpindah tempat dan mengandalkan internet. Tentu ini akan mendorong ekonomi kreatif, salah satu hal yang kami fokuskan adalah internet cepat,” ujar Sandiaga Uno.

“Kini sektor media online terus bertumbuh di tegah pandemi Covid-19. Dan sudah saatnya kita bangkit,” tambahnya.

Momen tersebut diungkapkan Sandi menjadi peluang yang baik dalam pengembangan sektor ekonomi nasional.

Sebab, di tengah keterbatasan ruang yang dimiliki para pelaku usaha lewat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah, mereka tetap dapat mengembangkan usahanya lewat e-commerce.

“Kesempitan yang dirasakan saat ini harus diubah menjadi kesempatan. Lewat inovasi, sekarang usaha tidak perlu lagi tatap muka, semuanya bisa lewat aplikasi di gadget masing-masing,” ungkap Sandiaga Uno.

“Artinya, pengembangan teknologi lewat internet of thing ini menjadi kunci pengembangan ekraf nasional yang membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan sebesar-besarnya pasca pandemi covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, Johnny G Plate menjelaskan kebutuhan riil pembangunan infrastruktur mobile broadband berbasis 4G di Indonesia akan selesai di tahun 2022.
Tercatat ada sebanyak 12.548 dari total 83.218 desa / kelurahan di Indonesia yang belum terjangkau 4G.

Namun kebutuhan tersebut katanya akan dibarengi dengan pengembangan 5G.

“Kominfo juga sedang membuat rencana pembangunan pusat data dengan kapasitas total 43.000 cores prosesor dan 72 petabytes storage,” jelas Johnny G Plate.

Lebih lanjut dipaparkannya, pemerintah telah menargetkan penyelesaian pembangunan serta pengoperasian sebesar 75 persen pusat data nasional pada tahun 2024.
Oleh karena itu, penguatan backbone dan backhaul sangat penting untuk meningkatkan quality of experience (QoE) jaringan 5G.

Bersamaan dengan pengembangan 5G, penyelesaian Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 katanya menjadi pedoman strategis untuk memfasilitasi transformasi digital.
Tujuannya untuk memberikan penekanan pada pemanfaatan teknologi termutakhir dengan perspektif yang lebih inovatif dan inklusif.

Kebijakan lain yang Kementerian Kominfo laksanakan ialah upaya untuk menciptakan regulasi yang mendukung ruang digital yang sehat dan produktif sesuai dengan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Dalam hal ini, era internet cepat merupakan kunci peluang ekonomi kreatif Indonesia.
“Karena Kemenparekraf adalah sisi hilir Kominfo,” tutup Johnny G Plate.(red/ami)

OJK Rilis Aturan Bank Digital Indonesia Pertengahan Tahun 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
OJK
OJK rilis aturan bank digital

SuaraPemerintah.id –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menuntaskan peraturan terkait bank digital di Indonesia. Aturan terkait bank digital ini ditargetkan akan dirilis sebelum pertengahan tahun 2021. Layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik Bank.

Digitasliasi bank akan membuka lapangan kerja yang terkoneksi digital pula. OJK menegaskan bahwa digitalisasi pada perbankan akan mensyaratkan beberapa hal di dalamnya.

“Tidak ada kemungkinan digitalisasi menjadi disrupsi ke tradisional banker atau worker. Efeknya akan ada penciptaan lapangan kerja baru yang terkoneksi dengan transaksi digital,” ujar Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Anung Herlianto, mengatakan peraturan OJK terkait bank digital ini diharapkan sudah bisa dirilis sebelum Juni 2021.

“Rencananya sebelum pertengahan tahun ini sudah akan rilis POJK ini,” Ungkapnya.

Nantinya, pengaturan pendirian bank digital di Indonesia akan terdiri dari dua jenis. Pertama, pendirian bank baru yang akan mengusung layanan digital secara penuh. Kedua, konversi dari bank eksisting menjadi bank digital.

Aturan terkait pendirian bank baru yang fully digital akan dibuat khusus. Sementara pengaturan bank konversi akan dilakukan secara prinsipal dan tidak ada aturan detail sepanjang bank memenuhi aspek manajemen risiko.

Pasalnya, dalam draf Undang-undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang kini tengah digodok, akan ada aturan terkait ekosistem digital banking.

Dalam draf aturan pendirian bank baru disyaratkan memiliki modal minimum Rp 10 triliun.

“Namun, ini masih draf yang bisa saja berubah. Ini prosesnya masih panjang karena harus meminta pendapat dari industri, asosiasi, dan perlu  pembahasan di internal OJK,” kata  Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK dalam konferensi pers virtual peluncuran Roadmap Pengembangan Perbankan 2020-2025, Kamis (18/2).

Syarat lainnya, seluruh layanan bank digital baru harus dilakukan secara digital sehingga kapasitas teknologinya harus kuat. Kemudian, wajib memiliki satu kantor pusat di Indonesia.

Sementara syarat modal bank konversi akan dibagi dua. Minimal Rp 3 triliun untuk bank yang berdiri sendiri dan minimal Rp 1 triliun untuk bank yang merupakan bagian dari satu grup perbankan seperti pengembangan bank digital BCA. (red/pen)

Ultimatum Produsen, KLHK : Dilarang Buang Galon Sekali Pakai ke TPA

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi ultimatum dan meminta produsen galon sekali pakai menjalankan sistem penarikan ulang kemasan bekas pakainya. Penarikan sampah kemasan tersebut perlu dilakukan agar tidak mencemari lingkungan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, produsen galon sekali pakai harus memastikan tidak ada galon sekali pakai itu tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Kami tekankan ke produsen galon sekali pakai ini harus diiringi dengan sistem penarikan galon yang sudah tidak digunakan itu dalam waste management. Artinya, produsen harus memastikan galon itu tidak dibuang ke TPA,” jelas Vivien, dalam konferensi pers Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021, Kamis (18/2/2021).

Vivien menjelaskan, produsen harus menyiapkan manajemen pembuangan atau waste management, mulai dari pengumpulan atau penarikan sampah dari konsumen, kemudian pencacahan dan kemudian didaur ulang sehingga tidak sampai ke TPA.

Apabila nanti ditemukan sampah kemasan galon sekali pakai yang bocor ke lingkungan, maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Berdasarkan pasal 40 UU nomor 18 tahun 2008, ada pasal pidana jika ada limbah yang bocor ke lingkungan dengan penjara paling singkat 4 tahun paling lama 10 tahun,” jelasnya.

Menurut Vivien, peraturan tersebut diharapkan juga bisa mendorong produsen yang menggunakan galon sekali pakai untuk bisa lebih aware.

“Sehingga, produsen bisa memperhatikan bagaimana masalah penarikan kembali galon sekali pakai itu dan kemudian dipastikan untuk tidak dibuang ke TPA atau tidak bocor ke lingkungan,” tegasnya.

Sejauh ini, produsen pun hingga saat ini belum menunjukkan adanya sistem pengelolaan sampah kemasan galon.

Artinya, produsen berharap pengumpulan sampah kemasan galon dilakukan oleh pemulung. Yang artinya belum ada upaya produsen untuk bertanggung jawab langsung terhadap sampah industrinya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia (APSI) Saut Marpaung mengatakan, perlunya keterlibatan pihak swasta dalam hal ini produsen dalam pengelolaan sampah. “Hal ini bertujuan agar tidak semua kemasan itu terangkut ke TPA,” ujar Saut.

Kerjasama Pegadaian dan Lazada Logistik Berdayakan Mitra Kurir

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pegadaian (Persero) resmi menjalin kerjasama dengan Lazada Logistics untuk pemberdayaan Mitra Kurir Lazada sebagai agen Pegadaian.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto dengan Chief Logistics Officer Lazada Logistics, Philippe Jacques Auberger di kantor pusat Pegadaian, Rabu (17/02/21).

Kuswiyoto menyambut baik kerja sama ini. Dengan jumlah 20.000 mitra logistik yang dimiliki Lazada, diyakini bisa membantu memperkenalkan produk Pegadaian dan memasarkannya kepada masyarakat.

Selain itu mitra logistik juga bisa memanfaatkan berbagai layanan produk yang disediakan Pegadaian mulai dari Tabungan Emas, Kreasi, Amanah, Arrum Haji, Mulia, dan Digital Landing.

“Mereka adalah mitra logistik yang akan menjadi agen sekaligus pemasar, sehingga produk-produk Pegadaian bisa dikenal dan dipasarkan melalui Lazada Logistics. Selain itu para mitra logistik bisa mendapatkan tambahan pemasukan dan bisa memanfaatkan produk dan layanan dari kami, seperti pemodalan, pembiayaan, bahkan investasi emas,” ujarnya.

Kuswiyoto menambahkan mitra kurir Lazada yang menjadi Agen Pegadaian akan mendapatkan sosialisasi dan pendampingan mengenai produk-produk Pegadaian, serta pembinaan terkait keagenan. Mitra Lazada yang bergabung menjadi agen juga akan mendapatkan banyak manfaat seperti mendapatkan penghasilan tambahan, bonus agen, hingga gratis biaya pembukaan Tabungan Emas.

“Pelatihan dan pendampingan ini kami lakukan agar mitra Lazada bisa mengenal dan memahami produk-produk Pegadaian. Selain itu kami juga akan memberikan pembinaan bagi mitra Lazada yang akan bergabung menjadi Agen Pegadaian,” katanya.

Sementara itu Chief Logistics Officer Lazada Logistics, Philippe Jacques Auberger mengaku senang bisa bekerjasama dengan Pegadaian. Menurutnya kerja sama ini akan memberikan tambahan penghasilan bagi mitra Lazada dengan bergabung menjadi Agen Pegadaian.

Philippe menambahkan kerja sama tersebut diharapkan bisa terus berkelanjutan, produk pegadain bisa dipasarkan melalui platform Lazada, dan mitra Lazada bisa mendapatkan pengetahuan mengenai literasi keuangan.

“Kerja sama dengan Pegadaian sangat penting, karena Lazada Logistics ingin membantu mitra Lazada untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi agen Pegadaian. Melalui kerja sama ini bisa terus berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi Lazada maupun Pegadaian,” ucapnya.

Hingga saat ini tercatat lebih dari 800 perusahaan yang telah bersinergi dengan Pegadaian, diantaranya BUMN, BUMD, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan instansi lainnya.

Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk dan layanan Pegadaian.

1...4,5044,5054,506...4,868Halaman 4,505 dari 4,868