Beranda blog Halaman 4506

Lantik 545 Pejabat, Ridwan Kamil : ASN Harus Melayani Dengan Ikhlas

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melantik 545 orang pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/2/2021).

Pelantikan digelar secara virtual dan hanya perwakilan yang dilantik secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Dalam sambutannya, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil mengamanatkan Pemda Provinsi Jabar saat ini mengusung semangat Juara Lahir dan Batin.

Artinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Provinsi Jabar harus menerapkan birokrasi yang center of excellence atau pusat layanan unggulan terbaik.

“Kita harus menjadi birokrasi yang menjadi center of excellence terbaik tapi tidak hanya urusan duniawi, saja tapi juga spiritual,” kata Kang Emil.

Birokrasi yang menjadi center of excellence ini dapat diwujudkan melalui sebuah inovasi. Oleh karena itu, Kang Emil menitipkan kepada semua pejabat yang dilantik untuk rajin berinovasi.

“Rajin ke lapangan melihat permasalahan, rajin menyimak keluhan-keluhan masyarakat dan rajin berinteraksi secara positif,” ujarnya.

Selain itu, Kang Emil juga mengingatkan ada tiga kunci fondasi dari sebuah masa depan yang harus dimiliki ASN. Pertama adalah integritas. Kuatkan kembali bahwa niat menjadi ASN adalah melayani masyarakat bukan dilayani.

“Anda adalah golongan yang memberi pertolongan bukan diberi pertolongan, berikan kemudahan bukan minta kemudahan, itu harus menjadi dasar. Jadi benteng moral integritas ini jangan ternodai oleh godaan di depan meja maupun saat berinteraksi,” tuturnya.

Kunci yang kedua yaitu layani masyarakat dengan keikhlasan. Caranya, menurut Kang Emil, layani masyarakat dengan sepenuh hati, selalu tersenyum ketika berhadapan dengan masyarakat dan harus sabar.

“Sebagai ASN layani masyarakat kita dengan keikhlasan, kuncinya adalah kita melayani dengan sepenuh hati dan selalu tersenyum ketika berhadapan dengan masyarakat dan harus lebih sabar,” ujarnya.

Terakhir adalah profesional, sebab Jabar kini membutuhkan individu yang pintar dan cerdas.

“Perbaiki keilmuan, ikuti apapun yang memperkuat kualitas keilmuan kita, jangan jadi ASN yang gitu-gitu aja,” kata Kang Emil.

Pemerintah Perketat Skrining bagi WNI dan WNA Masuk Indonesia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito sepakat untuk memperketat pengawasan di pintu masuk Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 terutama mencegah mutasi baru untuk masuk Indonesia.

Dalam hal ini, Wiku menjelaskan Warga Negara Indonesia (WNI) pulang ke Indonesia ataupun Warga Negara asing (WNA) yang berkunjung akan dilakukan pendataan dan skrining.

Prof Wiku menyebutkan, upaya dilakukan pemerintah melakukan skrining, dan pendataan ini untuk pencegah potensi penularan Covid-19 dari luar Indonesia.

Selain itu, mencegah masuknya varian baru Covid-19 dari negara lain. Contohnya SARs Cov-2 varian B117 yang dilaporkan di Inggris.

Prof Wiku juga menyebutkan, data dihimpun per 29 Desember hingga 16 Februari 2021 menunjukkan jumlah kedatangan orang dari luar negeri sebanyak 53.118 orang, dengan rincian WNI sebanyak 43.495 dan WNA sebanyak 9.746 orang.

Dari hasil skrining menunjukkan ada 728 orang terdeteksi positif pada swab pertama dan 320 orang yang negatif pada swab pertama tetapi menunjukkan hasil positif pada swab berikutnya.

“Dapat menyimpulkan bahwa hasil negatif yang ditunjukan pelaku perjalanan yang memasuki Indonesia tidak menjamin seseorang benar-benar negatif, sehingga langkah pemerintah untuk menetapkan tahapan yang berlapis-lapis setiap WNI dan WNA masuk ke Indonesia adalah keputusan yang tepat,” kata Prof Wiku pada acara konferensi pers virtual tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19″, Kamis (18/2/2021).

Prof Wiku menambahkan, terkait pengawasan kedatangan WNI dan WNA ke Tanah Air, pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan selama masa pandemi Covid-19.

Tujuannya untuk penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang disertai dengan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka pencegahan terjadinya penularan Covid-19, akibat kedatangan dari luar negeri.

“Pemerintah sangat bekerja keras untuk membentuk kebijakan yang handal untuk dijadikan pedoman termasuk melakukan revisi sesuai dengan up date terkini kasus Covid-19 di dunia,” ucapnya.

BPOM Masih Mengawal Uji Klinis Fase I Vaksin Nusantara

Penulis
Andik Irwanto
-
BPOM kawal
BPOM kawal uji klinis fase i vaksin nusantara

SuaraPemerintah.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan bahwa pengembangan vaksin Covid 19 yang diberi nama Vaksin Nusantara masih berada dalam pengawalan. Kini vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis sebelum benar-benar bisa diujikan.

Vaksin Nusantara sendiri merupakan vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh tim peneliti di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Di mana diketahui bahwa pengembangan vaksin tersebut juga melibatkan Mantan Menteri Kesehatan, Terawan. Pengembangan ini merupakan kerja sama Kementerian Kesehatan dengan AIVITA Biomedical.

“Kami mengawal proses-proses uji klinisnya,”kata Siti Asfijah, Kepala Sub Direktorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus BPOM dalam sebuah dialog virtual pada Kamis (18/2/2021).

Siti mengatakan, fase pertama dari uji klinis Vaksin Nusantara saat ini sudah selesai dilaksanakan. “Kami Badan POM dalam tahap melakukan proses evaluasi terhadap data-data yang disampaikan,”ujarnya.

Dia menambahkan, data hasil uji klinis fase 1 Vaksin Nusantara telah diserahkan ke BPOM dari peneliti. Menurutnya, untuk melanjutkan ke fase berikutnya, data uji klinis fase pertama harus dipastikan memenuhi syarat dan ketentuan.

Dalam kesempatan yang sama, Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan mengatakan, Kemenkes masih memantau perkembangan uji klinis Vaksin Nusantara.

“Vaksin Nusantara masih dalam pengembangan uji klinis jadi masih di ranah para peneliti,” kata Nadia yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes tersebut.

Sementara menurut Terawan vaksin Nusantara akan memberikan imunitas yang bisa bertahan lama.

“Kami bersama-sama dengan teman-teman dari Aivita Biomedical Corporation dari Amerika Serikat dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Kariadi Semarang ini bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell,”jelas Terawan.

“Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap Covid-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler tentunya akan bertahan lama, karena tingkatnya di sel bukan imunitas humoral tapi seluler,”pungkasnya.

Setelah melewati persiapan beberapa bulan, vaksin buatan anak negeri ini mulai dikembangkan sejak Desember dan selesai uji klinis fase I pada akhir Januari 2021. Saat ini, pengembangan vaksin ini telah memasuki tahapan uji klinis fase II yang sudah berjalan mulai Februari 2021.

Sementara keterangan Dosen dan tim peneliti, Dr. Yetty Movieta Nency SPAK mengatakan, temuan vaksin tersebut menggunakan metode berbasis sel dendritik autolog yang bersifat personal.

Sel dendritik autolog sendiri merupakan komponen dari sel darah putih yang dimiliki setiap orang lalu dipaparkan dengan antigen protein S dari SARS-COV-2. Kemudian, sel dendritik yang telah mengenal antigen akan diinjeksikan ke dalam tubuh kembali. Di dalam tubuh, sel dendritik tersebut akan memicu sel-sel imun lain untuk membentuk sistem pertahanan memori terhadap SARS COV-2. (red/pen)

 

Kemkominfo : Puskesmas di Indonesia Sudah Dapat Akses Internet

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyebut semua pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Indonesia sudah terlayani akses internet. Dengan begitu diharapkan dapat memudahkan segala urusan pelayanan kesehatan yang berbasis internet.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto mengatakan pemerintah memang sedang mempercepat pembangunan infrastruktur digital.

Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung transformasi digital bagi semua layanan publik di Tanah Air.

“Saat ini, semua puskesmas di Indonesia sudah bisa melayani paket internet. Karena sudah disambungkan dengan satelit. Walaupun puskesmasnya di wilayah terluar, kami sudah sambungkan dengan satelit,” kata Henry di Banda Aceh, Aceh, Kamis (18/2/2021).

Menurut Henry, pada 2023 Indonesia akan memiliki satelit sendiri untuk layanan tersebut, namanya Satelit Satria.

Henry menuturkan, terdapat sekitar 13 ribu unit puskesmas di seluruh nusantara.

Sebanyak 10 ribu unit di antaranya sudah jauh hari terkoneksi dengan internet karena keberadaannya juga relatif lebih dekat dengan daerah perkotaan.

Kemudian, terdapat juga sekitar 3.126 unit puskesmas yang berada di daerah pedalaman, jauh dari pusat kota, sehingga tidak bisa mendapatkan layanan internet.

Namun, lanjut Henry, karena pandemi Covid-19 di Indonesia, membuat pemerintah mempercepat layanan internet bagi puskesmas di pedalaman tersebut.

“Tetapi saat ini 3.126 Puskesmas itu sudah terkoneksi semua dengan internet, yang pembangunan diselesaikan dalam waktu lima bulan pada 2020. Itu deadline karena Covid-19, jadi kita percepat,” kata Henry.

“Dengan adanya internet, maka laporan-laporan menjadi lebih lancar dan cepat. Layanan juga semakin cepat, BPJS dan sebagainya,” ujar Henry.

Kemendikbud Buka Pendaftaran KIP 2021 untuk 200 ribu Mahasiswa

Penulis
Andik Irwanto
-
KIP 2021
KIP 2021 resmi dibuka

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya resmi membuka pendaftaran Akun Siswa untuk Kartu Indonesia Pintar ( KIP) Kuliah 2021. Pendaftaran KIP Kuliah 2021 bisa dimulai dengan pendaftaran Akun Siswa terlebih dahulu.

Perlu diketahui KIP atau Kartu Indonesia Pintar adalah jaminan negara kepada para siswa yang memenuhi syarat ekonomi dan akademik untuk melangsungkan kuliah dengan memberikan pembebasan biaya kuliah dan bantuan biaya hidup bulanan.

Mengutip laman KIP Kuliah, pada tahun 2021, pemerintah melalui Puslapdik Kemendikbud kembali akan menyalurkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 200 ribu mahasiswa penerima KIP Kuliah baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemdikbud), Ainun Na’im, menyampaikan ada 200.000 KIP yang disediakan untuk mahasiswa baru penerima.

Ainun berharap agar mahasiswa tidak putus asa dan memiliki cita-cita yang tinggi untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

“Raih prestasi mu dan songsong masa depan yang gemilang bersama KIP Kuliah serta wujudkan SDM Indonesia yang unggul, kompetitif dan berkarakter,” ucap Plt Sekjen Kemdikbud

Adapun pendaftaran Akun Siswa KIP Kuliah sebenarnya telah dibuka pada 8 Februari 2021 hingga 31 Oktober 2021. Setelah siswa mendaftar akun, maka alurnya adalah dengan mendaftar KIP Kuliah sesuai dengan jalur masuk Perguruan Tinggi baik itu melalui SNMPTN, SNMPN, SBMPTN atau jalur mandiri. Tidak hanya itu untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), untuk memperluas jangkauan, KIP Kuliah juga terbuka untuk jalur seleksi mandiri Perguruan Tinggi Swasta ( PTS).

Informasi selengkapnya dapat dilihat di Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP KULIAH) >>> Klik

Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang KIP Kuliah 2021. Kemendikbud telah mengatur  mulai dari jadwal, syarat, hingga alur pendaftarannya. Informasi pendaftaran Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah tahun 2021. Bagi pendaftar KIP Kuliah bisa mengakses laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id.

Nantinya, siswa diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional(NPSN) dan alamat email yang valid dan aktif. (red/pen)

 

Kemenag Pastikan Indonesia Tidak Punya Utang Bea Akomodasi Haji

Penulis
Andik Irwanto
-
Yaqut
Kemenag Tegaskan Indonesia aman dari utang akomodasi haji

SuaraPemerintah.id – Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Oman Fathurahman memastikan, Indonesia tidak mempunyai utang akomodasi jemaah ke Arab Saudi. Kepastian ini disampaikan Oman menyusul beredarnya berita bahwa jemaah haji Indonesia ditolak Saudi karena belum bayar bea akomodasi.

Oman menjelaskan bahwasanya Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan manajemen penyelenggaraan haji terbaik di dunia. Dia mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari manajemen pengelolaan haji yang baik dalam segala aspek, termasuk dalam proses pengadaan layanan di Arab Saudi, baik transportasi, katering, maupun akomodasi.

“Indonesia itu terbaik dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Itu diakui banyak negara. Dan, tidak sedikit dari mereka yang melakukan studi banding,” ujar Oman.

“Informasi Indonesia belum bayar akomodasi jemaah jelas keliru dan menyesatkan. Jemaah haji Indonesia juga tidak pernah ditolak Arab Saudi,”lanjut Oman, dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (18/2/2021).

Terkait dana haji, Oman kembali menegaskan bahwa sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji telah dialihkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Per Februari, dana haji sebasar Rp 103 triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH. Sejak itu, Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun,” katanya.

Berdasarkan keterangan Oman maka setelah adanya BPKH, Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola dana haji. Apalagi, mengembangkan dana haji.

“Sejak itu, Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun,” tandasnya.

Pemerintah dalam hal ini Kemenag memberikan batas waktu hingga Maret 2021 kepada pemerintah Arab Saudi terkait kepastian pelaksanaaan haji tahun ini. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, selalu berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi seminggu sekali untuk memastikan hal tersebut. Namun, dia belum membicarakan soal kuota haji yang akan diberikan Saudi kepada Indonesia.

”Kami punya deadline Maret, pastikan mau berangkat atau tidak? Itu dulu, masalah kuota itu perihal berikutnya,” kata Yaqut dikutip dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa 16 Februari 2021.

Menurut Yaqut, Kemenag telah menyusun beberapa skenario haji 2021.Dia mengatakan, penyelenggaraan haji tidak bisa hanya diurusi oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkolaborasi dengan pihak swasta. Belum lagi soal penyelenggaraan umrah yang pelaksanaannya sepanjang tahun. Pastinya, tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah untuk saat ini semakin lebih berat.

“Sebab, kita tidak punya pengalaman memberangkatkan haji di tengah pandemi,” ungkap Yaqut.

Menag Yaqut pun mengatakan pemerintah tidak bisa lari dari masalah haji ini. Sebab, kepastian haji tak hanya menjadi tanggung jawab Arab Saudi.

”Kita tidak bisa lari dari masalah ini, karena tidak hanya menjadi tanggungjawab Saudi, tapi ini tanggung jawab kita semua,” kata Yaqut. (red/pen)

Jangkau Pasar Dunia, Komoditas Rumput Laut Jadi Primadona di Batam

Penulis
Sopyan
-
Jangkau Pasar Dunia, Komoditas Rumput Laut Jadi Primadona di Batam

SuaraPemerintah.id – Sempat dipandang sebelah mata, komoditas rumput laut kini menjadi salah satu primadona di Batam, Kepulauan Riau. Bahkan, selama 2020, permintaan rumput laut dari Batam tergolong tinggi untuk pasar ekspor.

“Rumput laut kini menjadi komoditas yang menghasilkan di Batam sebagai daerah pulau,” kata Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam, Anak Agung Gde Eka Susila, Senin (15/2/2021).

Agung memaparkan, merujuk data lalu lintas ekspor 2020, 920,9 ton rumput laut jenis dried sargassum seawed telah diekspor ke Tiongkok. Nilai ekspor komoditas tersebut mencapai USD 179,827. 75 yang terbagi dalam 17 kali pengiriman.

Kemudian frekuensi ekspor jenis spinosum mencapai 5 kali untuk pasar Vietnam. Jumlah yang diekspor sebanyak 129 ton dengan nilai sebesar USD 92,791.12 .

“Selanjutnya jenis Sargassum cutting yang sudah 5 kali kirim ke Jepang. Totalnya mencapai 100,02 ton dengan nilai USD 21,583.65 ” sambungnya.

Dalam kurun waktu setahun juga, Agung memastikan tidak ada penolakan dari pengiriman rumput laut ke negara tujuan ekspor. Total, selama 2020, SKIPM Batam melakukan 27 kali pengiriman dengan volume sebanyak 1.149,92 ton.

“Nilai ekspor rumput laut dari Batam selama 2020 mencapai USD 294,202.52 ,” terang Agung.

Dia berharap, tahun ini ekspor rumput laut dari Batam semakin meningkat. Terlebih komoditas ini sudah banyak membantu masyarakat nelayan yang selama ini hanya menggantungkan hidupnya mencari ikan.

Bahkan, saat ini, terdapat sekitar 150 Kepala Keluarga nelayan yang bisa menghasilkan rata-rata 180.000-200.000/hari atau sekitar Rp6 jutaan perbulan dari hasil mengumpulkan rumput laut.

“Tentu kita berharap tahun ini bisa meningkat, dan kami dari karantina, siap memberikan kemudahan pelayanan,” tandasnya.

OJK Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2020 (Unaudited) kepada BPK

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Untuk memastikan akuntabilitas OJK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memiliki mandat untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, menilai efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan OJK Tahun 2020 (Unaudited) serta Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2020, yang diselenggarakan di Kantor Pusat BPK, pada Rabu (17/02/2020).

Ketua BPK menyatakan bahwa sebagai institusi keuangan yang modern, OJK telah senantiasa memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir untuk mengelola data keuangannya, sebaliknya pemeriksa BPK juga harus memanfaatkan teknologi informasi dalam pemeriksaan OJK.

Ketua BPK menambahkan bahwa BPK telah berkomitmen untuk memanfaatkan secara intensif teknologi digital dan Big Data Analytics dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Penerapan Big Data Analytics ini nantinya tidak berhenti pada pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 saja, namun akan terus direplikasi dan dikembangkan pada pemeriksaan BPK selanjutnya, baik dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja maupun dalam Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu,” ungkap Ketua BPK.

“Transformasi digital dan penerapan Big Data Analytics tersebut menjadi salah satu inisiatif strategis dalam Rencana Strategis BPK periode 2020 – 2024, untuk mendukung peningkatan fungsi oversight dan insight menuju foresight, sehingga kehadiran BPK dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi bangsa dan negara,” tambahnya.

Pada kesempatan ini Anggota II BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan OJK sudah berlangsung sejak OJK berdiri yaitu Laporan Keuangan OJK Tahun 2013. Pada tahun 2016 – 2018, BPK memberikan Penekanan pada Suatu Hal dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikarenakan masih terdapat permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019, OJK telah menyelesaikan permasalahan yang menjadi perhatian BPK, sehingga BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019. BPK menyampaikan apresiasi atas usaha dan komitmen OJK untuk tetap menjaga kualitas laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik,” ujar Anggota II BPK.

Anggota II BPK menjelaskan bahwa dalam Pemeriksaan atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2020, BPK akan memfokuskan pada area yang berisiko dan signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan OJK, antara lain yaitu:

  1. Pendapatan, Beban serta Penerimaan dan Pengeluaran Kas atau Realisasi Anggaran,
  2. Pengadaan dan Penatausahaan Aset,
  3. Pendanaan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Imbalan Pascakerja OJK, serta
  4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebelumnya.

 

Selain itu Anggota II BPK juga menyebutkan bahwa penentuan fokus pemeriksaan dalam pemeriksaan ini didasarkan pada hasil penilaian risiko yang dilakukan selama pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan OJK per 30 Juni 2020.

“Pada saat ini kita masih harus menghadapi suasana ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, kita sepakat bahwa faktor keselamatan dan kesehatan adalah yang paling utama. Namun demikian, tugas dan fungsi institusi harus tetap berjalan. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan pemeriksaan harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan secara khusus yang diterapkan di lingkungan OJK,” tutupnya.

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan Laporan Keuangan OJK Tahun 2020 (Unaudited) yang diserahkan secara langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso kepada Ketua BPK, dan selanjutnya Anggota II BPK menyerahkan secara simbolis Surat Tugas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2020 kepada Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida.

Hadir dalam kegiatan ini para Anggota Dewan Komisioner OJK, Auditor Utama Keuangan Negara II Laode Nusriadi, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara II dan Tim Pemeriksa BPK.

Pemerintah Akselerasi Pengembangan Industri Kendaraan Listrik Dalam Negeri

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Akselerasi Pengembangan Industri Kendaraan Listrik Dalam Negeri

SuaraPemerintah.id – Indonesia terus melakukan upaya terobosan untuk mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.

Hal ini sejalan dengan tren dunia yang bergerak ke arah penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan.

“Pemerintah telah menetapkan target bahwa pada tahun 2025 produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua.

Target produksi ini akan terus meningkat hingga pada tahun 2030 yangakan mencapai 600 ribu unit roda empat dan 2,45 juta unit roda dua,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier di Jakarta, Kamis (18/2).

Dirjen ILMATE menjelaskan, sasaran tersebut ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian target pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% pada tahun 2030. Selain itu juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama produsen otomotif dunia.

“Pengembangan kendaraan listrik bahkan diyakini dapat menarik investasi di sektor industri komponen utama seperti baterai, motor listrik dan power control unit(PCU) yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi,” papar Taufiek.

Sejalan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan beleid untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 terkait percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan yang diselenggarakan melalui percepatan pengembangan industri KBLBB dalam negeri, pemberian insentif, penyediaaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBLBB, pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBLBB, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Di samping itu, Kemenperin telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) serta Permenperin No. 28 Tahun 2020 terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (CKD) dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (IKD).

Pilot Project

Dirjen ILMATE menegaskan, akselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri juga dilakukan dengan meningkatkan awareness masyarakat. Salah satunya dilaksanakan melalui kerjasama antara Kemenperin dengan New Energy and Industrial Technology Development Organization(NEDO) untuk melaksanakan pilot project “The Demonstration Project To Increase Energy Efficiency Through Utilization Of Electric Vehicle And Mobile Battery Sharing”.

“Proyek demonstrasi kendaraan listrik hasil kerja sama dengan NEDO Jepang ini bertujuan untuk mengenalkan kendaraan listrik dan teknologi battery sharing, dan tentu saja akan mendorong tumbuhnya pasar sebagai basis pembangunan industri kendaraan listrik didalam negeri,” kata Plt. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Restu Yuni Widayati, beberapa waktu lalu.

Restu menyampaikan, pilot project ini tidak hanya berupa uji coba kendaraan listrik yang akan dilaksanakan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Bali, namun juga dilakukan studi kendaraan listrik oleh Konsorsium Institusi R&D Indonesia yang terdiri dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kemenperin, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Udayana, serta Universitas Indonesia.

Restu menambahkan, proyek kendaraan listrikini dilakukan melalui beberapa skema seperti penggunaan sepeda motor listrik oleh konsumen langsung (skema B to C), pegawai instansi pemerintah (skema B to B to C), pelaku bisnis (B to B), dan melibatkan sebanyak 300 unit kendaraan roda dua (EV bike), 1000 unit baterai, 40 unit baterai exchanger station (BEx Station) dan 4 unit kendaraan roda empat (Mikro EV).

Salah satu bentuk implementasi skema B to B to C,yaitu kerja sama penggunaansepeda motor listrik dengan satuan kerja di lingkungan Kemenperin di Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

“Pengguna akanmerasakan pengalaman baru mengendarai sepeda motor listrik dan teknologi battery sharing yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan penukaran baterai secara langsung padabaterai exchanger station tanpa waktu tunggu,” imbuhnya.

Erick Thohir Tempatkan 3 Nama sebagai Direksi Baru KAI

Penulis
Andik Irwanto
-
Erick
Erick Thohir rombak baru direksi KAI

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir menempatkan tiga nama baru dalam jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Tiga direksi baru ini seluruhnya berasal dari internal perusahaan. Berdasarkan Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-48/MBU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Berdasarkan SK tersebut maka ditunjuklah tiga direksi baru. Direksi baru itu antara lain Dadan Rudiansyah sebagai Direktur Niaga, Heru Kuswanto sebagai Direktur Operasi dan Eko Purwanto sebagai Direktur Pengelolaan Sarana.

Setelah terbentuk direksi baru maka Kementerian BUMN juga memberhentikan dengan hormat Maqin U. Norhadi sebagai Direktur Niaga. Begitu VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan dalam keterangannya.

“Kami mengucapkan selamat kepada Dadan Rudiansyah, Heru Kuswanto, dan Eko Purwanto. Semoga dapat membawa kemajuan bagi perkeretaapian Indonesia,” kata Joni dalam siaran persnya, Kamis (18/2/2021).

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Maqin U. Norhadi atas pengabdian dan dedikasinya selama ini kepada KAI dalam rangka turut memajukan perkeretaapian Indonesia,” lanjutnya.

Adapun Dadan Rudiansyah sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President Corporate Secretary KAI, Heru Kuswanto sebelumnya menjabat sebagai Corporate Deputy Director of Assets Development KAI, dan Eko Purwanto sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President KAI Daerah Operasi 1 Jakarta.

Secara keseluruhan maka seperti berikut jajaran direksi KAI sekarang ini:

Direktur Utama : Didiek Hartantyo

Direktur Niaga : Dadan Rudiansyah

Direktur Operasi : Heru Kuswanto

Direktur Pengelolaan Prasarana : Awan Hermawan Purwadinata

Direktur Pengelolaan Sarana : Eko Purwanto

Direktur Keselamatan dan Keamanan : John Robertho

Direktur SDM dan Umum : Agung Yunanto

Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha : Jeffrie N. Korompis

Direktur Keuangan : Salusra Wijaya

Dalam keterangan sebelumnya, Erick merilis Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021. Dalam surat itu, Kementerian BUMN mengangkat Didiek Hartantyo untuk kembali menjadi Direktur Utama KAI.

Selain itu, pada Januari itu, Kementerian BUMN juga memberhentikan dengan hormat Apriyono Wedi Chresnanto sebagai Direktur Operasi dan Azahari sebagai Direktur Pengelolaan Sarana seiring dengan telah berakhirnya masa jabatan Apriyono dan Azahari.(red/pen)

Didiek diangka Erick menjadi Dirut KAI pada 8 Mei 2020, menggantikan Direktur Utama KAI sebelumnya Edi Sukmoro.(red/pen)

 

1...4,5054,5064,507...4,868Halaman 4,506 dari 4,868