Beranda blog Halaman 4507

Temui Gubernur DIY, Kemendikbud Berupaya Lakukan Penyelamatan Cagar Budaya Eks Hotel Tugu

Penulis
Sopyan
-
Temui Gubernur DIY, Kemendikbud Berupaya Lakukan Penyelamatan Cagar Budaya Eks Hotel Tugu

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI terus berupaya melakukan penyelamatan terhadap bangunan cagar budaya yakni di Yogyakarta.

Untuk itulah Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI, Hilmar Farid hadir menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (18/02).

Ditemui usai pertemuan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Hilmar mengungkapkan, ada dua hal yang dibicarakannya dengan Gubernur DIY.

Pertama mengenai gedung eks Hotel Tugu. Pihaknya mengkonsultasikan langkah-langkah penyelamatan yang perlu diambil dan juga membicarakan tentang kepemilikan gedung tersebut.

“Tadi Pak Gubernur mengarahkan, memang kami harus berkonsultasi dengan pemilik karena (gedung) itu milik perseorangan. Dan tentunya untuk langkah penyelamatan, paling bagus jika ada konsultasi dan kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga (pemilik),” ungkap Hilmar.

Hilmar pun mengungkapkan harapannya agar langkah penyelamatan bangunan yang terletak di Jalan Margo Utomo ini bisa segera diselamatkan.

Karena menurutnya, hal yang paling mendesak sekarang ini adalah langkah penyelamatan itu sendiri. Tekait pengembangan maupun pengelolaan bisa dibicarakan belakangan.

“Dalam waktu dekat, kami akan segera berkomunikasi dengan pemilik untuk meminta izin membersihkan kawasan itu. Karena adanya tanaman rambat bisa sangat memperparah kerusakan gedung. Jadi paling tidak itu dulu. Kalau yang sifatnya struktural, semacam atap dan seterusnya, itu memang memerlukan kesepakatan,” jelasnya.

Dikatakan Hilmar, kepemilikan gedung eks Hotel Tugu oleh perorangan ini memang menjadi kendala tersendiri karena membutuhkan izin dan perjanjian.

Ia pun berharap, setiap tahan penyelamatan gedung ini tidak terlalu rumit. “Langkah yang kita kejar sekarang itu adalah penyelamatannya, bukan ngomongin kepemilikan,” tegasnya.

Diungkapkan Hilmar, sering kali terjadi kesalahpahaman pada masyarakat. Banyak yang berpikir jika menyangkut urusan cagar budaya, semua itu kuasa negara, padahal tidak, karena gedung cagar budaya juga bisa milik siapa saja.

Namun memang, dalam hal ini negara berkewajiban menjaga keutuhan dari peninggalan cagar budaya.

“Soal ini ada undang-undangnya, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2010 pasal 75. Di situ  jelas mengatakan kalau gedung yang dalam kondisi tidak terawat, negara dapat mengambil langkah untuk melakukan penyelamatan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Hilmar mengungkapkan, selain gedung eks Hotel Tugu, bersama Gubernur DIY dibahas pula tentang kerja sama dalam upaya mengelola Museum Benteng Vredeburg yang memang ada perjanjian antara Pemda DIY dengan Kemendikbud RI.

Menurutnya, perjanjian kerja sama itu akan berakhir di 2022 mendatang.

“Jadi tadi kami juga membicarakan upaya memperbarui komitmen. Ngarsa Dalem juga mengarahkan agar kerja samanya dilanjutkan, hanya saja nanti pembicaraannya akan lebih detail. Bagaimana manajemennya dan apa programnya, biar kami dengan dinas terkait nanti yang menyelesaikan. Tapi arah utamanya paling penting, museum ini harus menjadi pusat pendidikan karakter,” paparnya.

Hilmar berharap, Museum Benteng Vredeburg betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembinaan karakter, khususnya bagi para pelajar.

Museum ini diharapkan tidak sekedar untuk memasang artefak, tapi menjadi tempat belajar.

“Tapi ini mungkin agak panjang prosesnya, apalagi dengan situasi pandemi saat ini. Walaupun beberapa langkah persiapan sudah kami lakukan juga,” imbuhnya.

KPK Nilai BUMD DIY Miliki Kinerja Baik

Penulis
Sopyan
-
KPK Nilai BUMD DIY Miliki Kinerja Baik

SuaraPemerintah.id – Pemda DIY melakukan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu (17/02) siang.

Rapat yang digelar di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, ini bertujuan untuk menyaksikan paparan akan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hadir memimpin rapat Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji bersama Ketua Tim KPK (Pamen Bareskrim Polri) Brigjen. Pol Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran. BUMD yang hadir pada kesempatan tersebut antara lain PT. Bank BPD DIY, PT. Taru Martani, ASKRIDA, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), BUKP, dan PDAB Tirtatama.

Ketua Tim KPK Brigjen Pol. Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan bahwa setiap BUMD, hendaknya dapat menjaga integritas untuk meminimalisir tindak pidana korupsi.

“Korupsi dapat terjadi dalam segala lini, praktiknya bisa beraneka ragam. Integritas dari individu merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki,” ujarnya.

Bahtiar mengutarakan, “Saya contohkan, ada fraud pada pemeriksaan di salah satu BUMD di suatu daerah. Padahal insentif untuk jajaran dari BUMD itu sendiri sudah sangat tinggi, jauh melebihi insentif PNS. Harapan saya, dengan angka insentif yang tinggi ini, korupsi lantas bisa dihindari. Tapi ternyata tidak, itu bukan jaminan,” jelas mantan Kabid Humas Polda Sulut ini.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Direktur PT Taru Martani Nur Ahmad Affandi melaporkan bahwa pada tahun 2020 terjdi peningkatan pendapatan karena disebabkan adanya peningkatan kualitas pada produk yang dihasilkan.

Perusahaan tembakau dan cerutu yang berdiri sejak tahun 1918 ini, telah menyumbang nominal hampir sekitar 4 miliar rupiah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jumlah ini meningkat drastis daripada tahun 2019 yang hanya mendekati 150juta rupiah. “Sementara untuk laba perusahaan pada tahun 2020 kemarin sekitar 9,5miliar rupiah,” jelas Nur Affandi.

Nur Ahmad Affandi juga mengatakan bahwa per Juli 2020 lalu, PT Taru Martani juga merambah ke bidang usaha lain yakni membuka restoran dengan memanfaatkan halaman depan pabrik.

“Dari bidang restoran tersebut, dapat ditaksir keuntungannya sekitar 250juta rupiah per akhir tahun 2020 lalu,” jelasnya.

Di sisi lain, Direktur PT. Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyampaikan bahwa untuk tahun 2020, total deviden yang didapatkan setelah dipotong pajak adalah 241miliar rupiah. Untuk Pemda DIY sendiri sebagai pemilik modal terbesar, mendapatkan deviden sebanyak 85miliar rupiah.

Adapun Santoso menambahkan jika BPD DIY telah melakukan banyak inovasi dalam kaitannya mendukung kinerja pemerintah daerah.

“Perannya adalah melayani SIPD dalam lingkup Informasi Keuangan Daerah, khususnya penatausahaan keuangan daerah. Untuk itu, kami telah mengembangkan sistem yang mampu mengikuti perkembangan spesifikasi SIPD dan telah dilakukan pengujian dari Kemendagri. Tahapan ke depan adalah perlunya sosialisasi dengan Pemda DIY terkait penggunaan SIPD tersebut,” ungkap Santoso.

Tak terkecuali, mewakili PT AMI, Ludfi Nuryono juga mengatakan bahwa untuk tahun 2020, terdapat beberapa kendala yang dihadapi perusahaan menyangkut adanya pandemi COVID-19.

“Tak dapat dimungkiri bahwa pandemi menyebabkan adanya penurunan pendapatakn perusahaan,” jelasnya.

Menurutnya, PT. AMI mengalami kendala yang berbeda saat sebelum dan setelah pandemi.

“Kalau sebelum pandemi, kendalanya itu modal kerja, pemasaran (harga tidak bisa bersaing), SDM, dan faktor alam. Saat pandemi, kendalanya ekonomi lesu dan biaya operasional tinggi,” jelas Ludfi.

Adapun PT. AMI sendiri saat ini memiliki 6 bidang unit bisnis yang melingkupi bidang pariwisata, pertambangan, air bersih, percetakan dan promosi, transportasi (Trans Jogja), dan realty.

“Yang paling tidak bisa dihindari itu unit usaha yang beroperasi di sekitar Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Karena pemerintah sudah menetapkan batas minimum untuk zona merah, jadi memang hal itu tak bisa dihindari,” katanya.

Di samping itu, Ludfi menerangkan PT AMI senantiasa meminimalisir praktik korupsi di dalam internal perusahaan dengan menekankan lima hal utama.

Lima hal tersebut meliputi komitmen, perbaikan, perencanaan, perbaikan, dan evaluasi.

“Misalnya dalam hal komitmen, setiap karyawan harus memahami pakta integritas. Untuk bidang manajemen, operasional kerja yang sifatnya strategis juga disampaikan secara tertulis.

Menurutnya, adanya perbaikan perilaku pada sumber daya manusia juga menjadi faktor tercipta budaya jujur dalam perusahaan di PT AMI.

Tiga poin tersebut adalah pembinaan berkelanjutan bagi karyawan, pemberian contoh serta teladan, serta pemberian penghargaan dan hukuman bagi karyawan sesuai dengan porsi masing-masing.

Menanggapi beberapa pelaporan tersebut, Bahtiar mengutarakan bahwa BUMD DIY memiliki kinerja yang cukup baik selama tahun 2020.

“Semoga hal ini dapat menjadi langkah baik yang bisa diterapkan di tahun-tahun berikutnya,” tukasnya.

Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji berujar bahwa harapan ke depan, BUMD senantiasa bersinergi dengan Pemda DIY dan KPK dalam upaya mencegah praktik korupsi.

Adanya sinergi tersebut akan menciptakan atmosfer yang baik sehingga kesadaran sehingga dapat menekan praktik korupsi.

Aji mengatakan bahwa sinergi ini akan dibahas secara khusus oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama KPK pada Kamis (18/02).

“Besok Bapak Gubernur akan hadir untuk melakukan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama dengan KPK. Ini adalah awal dari sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mencegah praktik korupsi yang merugikan negara,” tutupnya.

Balai Kemenperin di Yogyakarta Berkontribusi Kembangkan GeNose C19

Penulis
Sopyan
-
Balai Kemenperin di Yogyakarta Berkontribusi Kembangkan GeNose C19

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui salah satu unit kerjanya, yakni Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) di Yogyakarta turut berkontribusi dalam pengembangan alat pendeteksi virus Covid-19 melalui hembusan nafas, yang dinamakan GeNose C19.

Dalam hal ini, BBKKP Kemenperin menjalin kolaborasi dengan PT Yogya Presisi Teknikatama (YPTI) untuk mendukung pembuatan alat tersebut dalam konsorsium yang dipimpin Universitas Gadjah Mada (UGM).

“BBKKP mengembangkan formula untuk beberapa komponen GeNose C19 yang berbahan karet, yaitu gasket/seal dan plug GeNose C19. Tidak hanya itu, BBKKP juga menjadi tempat produksi untuk pembuatan gasket/seal dan plug GeNose C19,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) Kemenperin, Doddy Rahadi di Jakarta, Kamis (18/2).

Kepala BSKJI menerangkan, gasket/seal dan plug merupakan komponen yang berfungsi merekatkan komponen elektronik dalam module sensor sehingga dapat meminimalisasi adanya gangguan dalam pembacaan.

“Material karet dan aditifnya diformulasikan sedemikian rupa agar tidak memberikan interferensi atau gangguan terhadap kinerja sensor, namun tetap mempunyai karakteristik yang prima,” jelasnya.

Dengan keberhasilan BBKKP mengembangkan formula dan memproduksi gasket/seal dan plug GeNose 19 tersebut, YPTI menggandeng kembali satker tersebut dalam upaya mengembangkan sample bag non-rebreathing mask.

“Kami sangat mengapresiasi terhadap langkah sinergi ini karena dapat mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di tanah air,” imbuhnya.

Kepala BBKKP Agus Kuntoro menyampaikan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan konsorsium dalam mengembangkan sample bag non-rebreathing mask yang berfungsi sebagai penampung udara sample uji untuk GeNose C19.

“Sample bag non-rebreathing mask dikembangkan sebagai pengganti sample bag GeNose C19 yang terbuat dari plastik,” tuturnya.

Inovasi tersebut guna menekan biaya produksi GeNose 19 sehingga harga jual menjadi kompetitif dan dapat menekan impor.

Bahkan diyakini bakal berkontribusi pada produktivitas sektor industri nasional di tengah tekanan pandemi Covid-19 saat ini, tanpa mengorbankan efektivitas dan sensitivitas alat.

“Hal ini untuk mendukung percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan manusia,” tegas Agus.

Kemenperin sebagai pembina sektor industri mempunyai tugas untuk mendorong industri di dalam negeri agar tetap produktif dengan tetap melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kerjanya.

GeNose C19 merupakan inovasi anak bangsa, diproduksi di dalam negeri, sehingga harga terjangkau dan dapat diaplikasikan di semua sektor, termasuk industri untuk melindungi keselamatan tenaga kerjanya.

Pesona dan Rintangan Menantang Curug Pitu Margasari Kota Tegal Jawa Tengah

Penulis
Andik Irwanto
-
curug pitu
Curug Pitu Margasari Kota Tegal Jawa Tengah

SuaraPemerintah.id – Curug Pitu di Margasari Kota Tegal Jawa Tengah merupakan suatu destinasi wisata yang tak jauh berbeda dengan wisata curug atau air terjun di daerah lainnya. Adapun hal yang membedakan antara Curug Pitu Margasari dengan Curug di kawasan lainnya adalah pesona dan perjalanannya yang penuh rintangan.

Tidak heran jika Curug Pitu di Margasari ini sering kali dikunjungi oleh para pecinta alam dan siswa/siswi ekskul pramuka. Mereka sering mengadakan suatu kegiatan penjelajahan ataupun sekedar jalan-jalan sambil uji nyali dan adrenalin diri. Bagaimana tidak, untuk dapat naik dan melihat keindahan Curug Pitu ini harus melewati berbagai rintangan dalam perjalanannya.

Jika kamu ingin berkunjung dan menikmati keindahan Curug Pitu di Margasari ini maka hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah persiapan, baik itu bekal, obat-obatan P3K dan yang terpenting lagi yaitu transportasi. Lokasi Curug Pitu ini ada di perbukitan Margasari Kota Tegal. Wisata Curug Pitu ini berjarak sekitar 4,5 KM ke Tenggara dari Pasar Margasari. Setelah melewati pasar Margasari, kamu perlu berjalan kaki melewati sungai dan perbukitan dengan berbagai macam batu-batuan runcing disekitarnya.

Ketika musim hujan, sebaiknya jika ingin berlibur melihat Curug Pitu ini kamu harus membawa tali temali atau tali tambang untuk menolongmu melewati sungai yang menghadang apabila airnya tiba-tiba meninggi. Tali tersebut dapat kamu kaitkan pada pohon-pohon jati di sekitarnya, kemudian kamu dapat memegang dan menarik tali tersebut selagi melewati sungai yang deras. Jangan lupa jika belum terbiasa, berhati-hatilah, ajaklah pemandu yang bisa membantumu melewati sungai dan mendaki ke atas bukit.

Perjalanan setelah melewati sungai kurang lebih mencapai satu jam hingga mencapai puncak Curug Pitu. Pemandangan alam yang akan kamu lihat pada perjalanan menuju Curug Pitu adalah hamparan hutan jati yang amat lebat. Jalan yang akan kamu lalui berupa jalanan datar dan panjang melewati hutan jati dan juga kebun milik warga sekitar. Setelah menempuh perjalanan panjang yang datar tersebut, kamu masih harus menanjak dan tidak lupa berhati-hati karena jalanan akan terasa licin oleh air hujan atau air yang berasal dari embun hingga air terjun yang mengalir ke bebatuan disekitarnya.

Kamu tidak perlu khawatir atas perjalanan yang melelahkan, karena ketika kamu melihat air Curug yang mengalir deras dari atas bukit, rasa lelahmu akan terbayarkan. Kamu pun dapat beristirahat di bendungan yang telah disediakan sebagai tempat berteduh sambil menikmati sejuknya alam yang tersaji, dinginnya cipratan air Curug yang jatuh dan hutan tropis (heterogen) yang masih alami.

Wisata Curug Pitu di Margasari, Tegal, Jawa Tengah merupakan kawasan alternatif wisata bagi kamu yang ingin membuang stress dan tentu saja mencuci mata dari kepenatan selama masa Pandemi Covid-19. Bagi kamu yang suka berpetualang pasti akan berbahagia dengan pemandangan yang masih alami dan rintangan yang akan kamu lalui.

Curug Pitu ini adalah serangkaian air terjun yang bermacam-macam jumlahnya. Curug pertama yang akan kamu lihat adalah satu buah air terjun yang mengalir deras dari atas bukit. Curug kedua terdapat dua buah air terjun, curug ketiga dan keempat terdapat dua hingga tiga air terjun yang berjejer rapi di atas bukit.

Jika kamu menanjak hingga ke atas bukit, maka yang akan kamu temukan adalah air terjun yang jumlahnya bila dihitung maka mereka akan mencapai angka tujuh (7). Inilah mengapa wisata Curug di Margasari dinamakan dengan Curug Pitu. Pitu dalam bahasa Jawa artinya tujuh. Maka Curug Pitu diartikan sebagai Curug (air terjun) yang berjumlah tujuh.(red/eva)

Dukung Capaian Brisbane Target, Indonesia Tekan Tingkat Kesenjangan Gender Hingga 25 Persen

Penulis
Sopyan
-
Dukung Capaian Brisbane Target, Indonesia Tekan Tingkat Kesenjangan Gender Hingga 25 Persen

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus mendukung capaian Brisbane Target, yaitu komitmen para pimpinan Negara G20 untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja hingga mencapai 25 persen pada tahun 2025.

Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi yang juga selaku Ketua Delegasi Indonesia sekaligus Co-Chair pada pertemuan virtual G20 Employment Working Group (EWG) pertama pada Senin s.d Rabu (15 s.d 17 Februari 2021) malam.

Sekjen Anwar mengemukakan bahwa tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja Indonesia telah mencapai 29,28 persen pada tahun 2020.

Untuk itu, pada forum tersebut ia meminta dukungan berupa kemudahan akses dan kemudahan mobilitas untuk memperoleh pelatihan, bantuan modal, pembinaan kewirausahaan, perlindungan sosial yang mencukupi, serta lingkungan kerja yang kondusif bagi kelompok ‘bukan angkatan kerja’, khususnya mereka yang mengurus rumah tangga.

“Dukungan tersebut pastinya dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja, baik wanita maupun laki-laki, dan dapat menurunkan tingkat kesenjangan partisipasi angkatan kerja,” katanya.

Ia menyatakan bahwa dalam pencapaian Brisbane Target, Indonesia optimis mencapai angka 25% untuk tingkat kesenjangan gender pada partisipasi angkatan kerja tahun 2025.

Pada forum tersebut, ia juga menyatakan bahwa Indonesia sangat mengapresiasi dan mendukung tema isu yang diangkat oleh Presidensi Italia terkait Perlindungan Sosial.

Menurutnya, perlindungan sosial sangat penting karena menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, terutama pada masa pandemi.

Ia menyatakan, bantuan kesehatan dan peningkatan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan merupakan langkah prioritas yang akan diambil Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan perlindungan sosial, khususnya pada masa pandemi.

Hal lain yang ia kemukakan pada forum tersebut terkait perlindungan sosial, di mana Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Ia mengatakan, UU tersebut memberikan reformasi bagi implementasi program perlindungan sosial dan juga dukungan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Pada pertemuan EWG pertama kali ini, selain dihadiri oleh seluruh Negara anggota G20, juga dihadiri beberapa negara observer (pengamat) seperti Spanyol, Singapura, Rwanda, Brunei Darussalam, Kongo, dan Nepal.

Mereka hadir untuk ikut berpartisipasi menyampaikan pandangan dan pengalaman nasional mereka terhadap pembahasan isu ketenagakerjaan yang diangkat oleh Presidensi Italia.

Pertemuan EWG ini bertujuan untuk membahas isu ketenagakerjaan yang terkait dengan kesenjangan gender pada tingkat partisipasi angkatan kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Sedangkan isu ketenagakerjaan lain mengenai pemanfaatan digitalisasi dalam dunia kerja akan dibahas pada EWG ke-dua yang akan diselenggarakan pada bulan April tahun ini.

Selanjutnya kabar yang membanggakan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah atau Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) Tahun 2022.

Wamendes PDTT Sebut UU Ciptaker Bantu BUMDes, Majalengka Siap Gencarkan Destinasi Wisata

Penulis
Andik Irwanto
-
bumdes
Ciptaker bantu BUMDes, Majalengka siap gencarkan destinasi wisata

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi mengungkapkan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan keuntungan terhadap BUMDes. Demikian ia sampaikan saat menerima audiensi Bupati Majalengka, Karna Sobahi di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Budi Arie Setiadi membahas strategi pengembangan Badan Milik Usaha Desa (BUMDEs) di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Budi Arie juga mengatakan, dengan diakuinya BUMDes sebagai badan hukum, akan memiliki peluang besar dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk perbankan.

Hal itu ia sampaikan, seiring kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan keuntungan signifikan terhadap BUMDes yang telah diakui sebagai badan hukum.

“(Undang-Undang) Omnibuslaw Cipta Kerja itu menguntungkan BUMDes. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Wakil Menteri Desa tersebut menuturkan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh BUMDes membutuhkan modal cukup besar. Ia juga menambahkan, jika modal dari desa tidak mampu mencukupi kebutuhan BUMDes, maka perlu adanya kerjasama dengan pihak perbankan terkait penambahan modal.

“BUMDes kan butuh uang, butuh modal, nanti kita gandeng bank dan kita sambungkan dengan offtaker,” ujarnya.

Hingga sampai saat ini, Kabupaten Majalengka telah memiliki 280 BUMDes dari 330 Desa yang ada. Menurut Bupati Majalengka, Karna Sobahi, desa-desa di Kabupaten Majalengka memiliki potensi cukup signifikan di sektor pariwisata alam, diantaranya bendungan, curug, dan persawahan. Ia berharap, potensi tersebut dapat sekaligus memberdayakan masyarakat.

Secara Geografis, Majalengka terbagi atas dataran rendah dan tinggi sehingga pilihan untuk tempat wisata semakin beragam. Disamping itu, Majalengka memiliki keindahan alam senhingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Secara detailnya, daerah utara Majalengka berupa dataran rendah, bagian tengah berupa perbukitan, dan daerah selatan berupa pegunungan yaitu area dari Gunung Ciremai.
Dengan kondisi geografis Majalengka yang bervariasi, membuat kabupaten ini memiliki banyak destinasi wisata alam sangat menarik.

“Di Majalengka banyak potensi wisata, ada bendungan, curug, persawahan. Objek wisata kita alami semua. Kita arahnya agar desa wisata ini ke pemberdayaan masyarakat,” Ungkap Karna Sobahi. (red/rifki)

Ditargetkan Selesai 2021, Waduk Pidekso Dirancang Tahan Gempa Hingga 8 SR

Penulis
Sopyan
-
Ditargetkan Selesai 2021, Waduk Pidekso Dirancang Tahan Gempa Hingga 8 SR

SuaraPemerintah.id – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo mengklaim Waduk Pidekso yang dibangun di wilayah Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri, dirancang tahan gempa hingga kekuatan delapan skala Richter (SR). Waduk tersebut juga tahan terhadap berbagai bencana.

Hal itu disampaikan Kasi Bendungan BBWS Bengawan Solo, Khoirul Murod, Selasa (16/2/2021). Menurutnya, konstruksi bendungan sudah didesain dan diperhitungkan untuk menahan kondisi yang bisa memicu terjadinya bencana, dan diperkirakan mampu bertahan hingga 50 tahun.

“Selain itu, bendungan tersebut juga dirancang dengan konstruksi yang mampu bertahan meskipun diguncang gempa bumi hingga delapan SR. Apabila terjadi gempa bumi, petugas akan segera memeriksa apakah ada keretakan pada badan bendungan. Jika ada segera dilakukan perbaikan,” katanya.

Meski begitu, BBWS Bengawan Solo tetap menyusun Rencana Tindak Darurat (RTD) di Desa Pidekso. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.

Khoirul mengatakan ada beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya bencana di bendungan Pidekso, antara lain hujan badai, gempa bumi, puting beliung, dan sabotase. Sebagai bentuk antisipasi dan kesiapsiagaan, masyarakat diminta ikut serta dalam mengamankan bendungan.

“Warga diminta melapor kepada petugas jika melihat hal-hal yang mencurigakan, seperti terjadinya rembesan atau amblesan pada tubuh bendungan dan naiknya air tanah. Masyarakat juga diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mendukung penghijauan dan tidak membuang sampah di sungai dan waduk,” imbuhnya.

Khoirul membeberkan, hingga akhir Desember 2020 lalu, progres pembangunan Waduk Pidekso sudah mencapai 80 persen.

Ditargetkan, bendungan itu selesai pada 2021 ini. Waduk Pidekso dirancang supaya bisa mengaliri saluran irigasi untuk 1.500 hektare lahan, menyuplai 300 liter per detik air baku, mereduksi banjir 261,2 m3 per detik, serta konservasi tanah dan kawasan pariwisata.

SKIPM Batam Pastikan Rumput Laut Batam Jajaki Pasar Dunia

Penulis
Andik Irwanto
-
skipm
SKIPM Batam jajaki pasar ekspor

SuaraPemerintah.id – Kata Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam, Anak Agung Gde Eka Susila, yakin komoditas rumput laut akan mengalami pertumbuhan pasar dan menjadi primadona di Batam. Kepulauan Riau. Tercatat, selama 2020, minat permintaan rumput laut tergolong tinggi untuk pasar ekspor, Senin (15/2/2021).

“Rumput laut kini menjadi komoditas yang menghasilkan di Batam sebagai daerah pulau,” kata Anak Agung Gde Eka Susila.

Hal tersebut ia sampaikan dengan merujuk pada data lalu lintas ekspor 2020, 920,9 ton rumput laut jenis dried sargassum seawed telah diekspor ke Tiongkok. Nilai ekspor komoditas tersebut mencapai USD 179,827. 75 yang terbagi dalam 17 kali pengiriman.
Tidak hanya itu, frekuensi ekspor jenis spinosum mencapai 5 kali untuk pasar Vietnam. Jumlah yang diekspor sebanyak 129 ton dengan nilai sebesar USD 92,791.12 . Selain Tiangkok dan Vietnam, ekspor juga dilakukan 5 kali pengiriman ke Jepang.

“Selanjutnya jenis Sargassum cutting yang sudah 5 kali kirim ke Jepang. Totalnya mencapai 100,02 ton dengan nilai USD 21,583.65 ” sambungnya.

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Batam tersebut memastikan, dalam kurun waktu setahun, tidak ada penolakan dari pengiriman rumput laut ke negara tujuan ekspor. Merujuk pada data, total tercatat selama 2020, SKIPM Batam telah melakukan 27 kali pengiriman volume sebanyak 1.149,92 ton.

“Nilai ekspor rumput laut dari Batam selama 2020 mencapai USD 294,202.52,” terang Agung.

Komoditas rumput laut sejauh ini telah banyak membantu masyarakat nelayan yang selama ini hanya menggantungkan hidupnya mencari ikan. Karena itu Agung berharap, tahun ini ekspor rumput laut dari Batam semakin meningkat.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 150 kepala keluarga nelayan yang mampu menghasilkan rata-rata 180.000-200.000/hari atau sekitar Rp6 jutaan perbulan dari hasil mengumpulkan rumput laut. Demi mendukung upaya peningkatan komoditas ini, Agung menegaskan pihaknya siap memberikan kemudahan pelayanan untuk para nelayan.

“Tentu kita berharap tahun ini bisa meningkat, dan kami dari karantina, siap memberikan kemudahan pelayanan,” tandasnya.(red/rifki)

Pemerintah Genjot Percepatan KPM PKH Graduasi Mandiri Untuk Entaskan Kemiskinan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Program Keluarga Harapan (PKH) digadang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

Namun demikian, Keluarga penerima manfaat (KPM) PKH didorong untuk bisa segera menjadi KPM PKH graduasi mandiri.

KPM PKH Graduasi mandiri adalah KPM yang berakhir kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi dengan memberi pelatihan dan bimbingan usaha bagi KPM PKH.

“Nanti kalau usahanya sudah bagus dan kira-kira sudah bisa dilepas baru nanti PKH-nya dicabut kemudian digandengkan dengan bantuan pinjaman modal, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau yang lain,” ujarnya saat mengunjungi Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Kebon Sari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (17/2).

KPM PKH selain mendapatkan bantuan sosial juga diberikan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia keluarga pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak,  kesejahteraan sosial, dan ekonomi.

Di samping itu, diberikan juga program komplemen pemberdayaan.

Selama pandemi Covid-19, lanjut Menko PMK, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan relaksasi subsidi bunga KUR. Sehingga harapannya, dapat membantu penerima PKH dalam mengembangkan usaha.

“Tapi ya kita harapkan mereka tidak usah disubsidi sudah jalan. Yang paling penting sekarang bagaimana kita memperbanyak jumlah lulusan (KPM PKH graduasi mandiri) dan mempercepat,” tandasnya.

Kendati demikian, Muhadjir menilai intervensi paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan ialah melalui jalur pendidikan.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang melalui dinas sosial bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Magelang  untuk memberikan bimbingan belajar kepada anak dari KPM PKH yang telah duduk di kelas XII SMA/SMK sederajat agar siap masuk ke perguruan tinggi.

“Ini satu langkah yang bagus, bisa dicontoh oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi lain untuk memberikan bimbingan kepada putra-putri keluarga penerima PKH. Saya kira bagus ini dan sudah ada beberapa yang kuliah, lulus, dan mendapatkan KIP kuliah juga,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga berdialog terkait pengalaman KPM PKH graduasi mandiri dalam mengembangkan usaha sekaligus menyerahkan KUR secara simbolis senilai Rp30 juta dan Rp10 juta.

Selain itu, ia mengapresiasi hasil kerajinan tangan dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH yang telah dipasarkan di Candi Borobudur hingga menambah pemasukan ekonomi bagi KPM PKH.

Wilayah Jawa Tengah juga memberikan program peningkatan SDM PKH  berupa pelatihan pemasaran digital.

Tahun 2021 adalah tahun kedua kerjasama  dengan Gapura Digital yang menyasar anak KPM PKH dan sebelumnya kepada pendamping PKH.

Komplemen PKH dan program pemberdayaan diyakini mampu mengakselerasi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dukung Proyek Strategis Nasional, PLN Penuhi Kebutuhan Listrik di 5 Stasiun Kabupaten Barru

Penulis
Sopyan
-
Dukung Proyek Strategis Nasional, PLN Penuhi Kebutuhan Listrik di 5 Stasiun Kabupaten Barru

SuaraPemerintah.id – Guna mendukung percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), PLN telah berhasil melistriki 5 (lima) section pada pembangunan jalur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi Makassar-Parepare melalui pemasangan baru dengan total daya 293,2 kilo Volt Ampere (kVA) di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UIW Sulselrabar) Awaluddin Hafid mengaku bersyukur PLN dapat berkontribusi dalam melayani kebutuhan listrik di lima stasiun pada pembangunan jalur Kereta Api Trans Sulawesi Makassar-Parepare.

“Alhamdulillah PLN berhasil melayani kebutuhan listrik kelima stasiun di Kabupaten Barru, kami berharap dengan adanya pasokan listrik ini dapat mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Kereta Api yang akan beroperasi di tahun 2021,” tutur Hafid.

Lima stasiun yang telah dilistriki PLN diantaranya Stasiun KA Barru Kota, Stasiun KA Takkalasi, Stasiun KA Mangkoso, Stasiun KA Palanro, dan Stasiun KA Tanete Rilau.

Total jaringan yang telah terbangun adalah sepanjang 1,57 kilo meter sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan 4,1 kms Jaringan Tegangan Rendah (JTR) terbentang serta PLN memasang 5 buah trafo dengan total daya 400 kVA untuk mendukung Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi Makassar-Parepare.

Site Manager PT LEN (Persero), Franklin Gaspersz mengaku sangat terbantu dengan layanan PLN yang menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari target yang ditentukan.

“PLN merespon baik akan kebutuhan listrik kami dan kami sangat terbantu dengan teralirinya listrik di stasiun yang kami bangun,” ungkapnya

Dengan rampungnya pemasangan baru listrik kelima stasiun di Kabupaten Barru, maka tersisa Stasiun Garongkong yang saat ini masih dalam pembangunan fisik untuk selanjutnya akan dialiri listrik PLN.

PLN berharap agar kedepannya investor tidak ragu untuk berinvestasi dan berkomitmen dalam melayani serta mendukung kebutuhan listrik ke pelanggan.

1...4,5064,5074,508...4,868Halaman 4,507 dari 4,868