Beranda blog Halaman 4508

Kejar Program Prioritas, KKP Tingkatkan Kapasitas SDM Di Sumut

Penulis
Sopyan
-
Dorong Prioritas Utama Untuk Nelayan, KKP Beri Pelatihan Tingkatkan Kapasitas SDM di Sumut

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong 3 prioritas utama yakni peningkatkan kesejahteraan nelayan dan PNBP perikanan, peningkatan produksi budidaya untuk komoditas perikanan ekspor, serta pengembangan kawasan kampung-kampung perikanan.

Guna mencapainya, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) terus mendorong peningkatan kapasitas SDM, salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah perikanan.

Pada 16-18 Februari 2021, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Medan bekerjasama dengan DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan ragam pelatihan secara serentak di 4 lokasi wilayah yang meliputi:

  1. Pelatihan Pembuatan dan Perawatan Alat Tangkap Gillnet bagi 50 nelayan di Kab. Aceh Selatan, Aceh
  2. Pelatihan Teknis Pembenihan Ikan Hias Koki bagi 50 pembudidaya di Kab. Deli Serdang, Sumut
  3. Pelatihan Perawatan Mesin Kapal bagi 50 nelayan di Kab. Asahan, Sumut
  4. Pelatihan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan Berbasis Surimi dengan Bread Crumbs bagi 30 pengolah ikan di Kota Medan, Sumut

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, penyelenggaran pelatihan ini ditujukan untuk mendorong kapasitas SDM di Sumut guna meningkatkan produksi budidaya, perikanan tangkap, maupun pengolahan perikanan.

“Pelatihan perawatan mesin kapal perlu digelar. Sebagai nelayan, tentunya salah satu hal yang menjadi faktor keselamatan kalau sudah berangkat ke laut adalah kondisi prima dari mesin kapal,” katanya.

Hal tersebut mengingat bahwa tingkat kecelakaan kerja yang dialami oleh kapal ikan dan perahu nelayan masih tergolong tinggi.

Dalam kurun waktu 1 Desember 2020 hingga 10 Januari 2021 saja terdapat 13 kali insiden kecelakaan yang dialami oleh perahu nelayan dan kapal perikanan di perairan Indonesia.

“Untuk itu, kami ingin menekankan kepada nelayan bahwa jangan sampai mesin itu rusak baru diservis. Tapi perlu kesadaran untuk melakukan perawatan rutin supaya mesin itu tetap prima. Kalau diperlukan, kita pun bisa membangun bengkel nelayan. Kita bisa berkolaborasi dengan pemda setempat,” tegasnya.

Selanjutnya, Lilly mengatakan bahwa KKP juga terus mendorong program prioritas percepatan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Salah satu caranya yaitu dengan melakukan intervensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengonsumsi makanan dengan gizi baik, salah satunya ikan.

“Mungkin masyarakat kita ini masih banyak yang belum suka makan ikan karena amis atau bentuknya kurang menarik bagi anak-anak. Dengan pelatihan olahan perikanan ini, kami harapkan konsumsi ikan masyarakat Sumut bisa meningkat, sejalan dengan program Gemarikan,” ujarnya.

Tak kalah penting, sektor perikanan budidaya juga menjadi salah satu andalan Indonesia dalam menopang perekonomian masyarakat. Tren ikan hias terus meroket di masyarakat, salah satunya ikan koki.

Satu data KKP mencatat bahwa produksi ikan hias nasional terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Dari 1,19 milyar ekor pada tahun 2017 menjadi 1,22 milyar ekor di tahun 2018, hingga tumbuh menjadi 1,28 milyar ekor dengan nilai mencapai Rp19,81 milyar pada tahun 2019 (sumber: Satu Data KKP).

Angka ini pun terus melonjak di tengah pandemi Covid-19 dengan banyaknya masyarakat yang mencari hobi baru.

“Fenomena ini menjadi angin segar bagi pembudidaya ikan hias karena terus kebanjiran pesanan. Untuk itu, kami mendorong masyarakat supaya bisa memanfaatkan peluang ini untuk membuka usaha baru atau meningkatkan usaha ikan hias yang sudah ada,” tutur Lilly.

Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja berharap, berbagai pelatihan yang digelar dapat memberikan dampak langsung bagi nelayan, pembudidaya, maupun pengolah perikanan di 4 kabupaten/kota di Sumut.

“Walaupun baru bisa 180 orang semoga para peserta ini bisa menularkan ke teman-teman lainnya. Kalau tiap peserta bisa menularkan ke 1 orang temannya saja, akan ada 360 orang yang meningkat keterampilan dan kreativitasnya,” ucapnya.

“Semoga akan muncul kelompok-kelompok usaha baru yang mampu menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara,” lengkap Sjarief.

Senada dengan itu, Anggota Komite II DPD RI Provinsi Sumut Dedi Iskandar Batubara menilai, potensi KP besar yang ada di daerahnya sangat melimpah.

Meskipun begitu, pemanfaataannya belum dilakukan dengan optimal. Mayoritas usaha perikanan masih dijalankan secara tradisional.

Untuk itu, ia berharap agar pelatihan ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi para pelaku usaha KP agar turut meningkatkan pendapatan mereka.

“Saat ini kita hidup di zaman di mana kita dituntut untuk mempunyai kreativitas dan inovasi tinggi. Dalam hal ini, kreativitas kita masih kurang. Masyarakat Sumatera Selatan misalnya punya pempek, kalau Jawa Barat punya siomay. Kita Sumatera Utara punya apa?,” cetusnya.

“Kita memang terkenal mempunyai produksi teri, tetapi itu masih dalam bentuk mentah, bukan olahan. Kreativitas inilah yang perlu kita perlukan sekarang. Jika kita kreatif dan cerdas maka hasilnya akan sangat luar biasa,” ucapnya.

Di akhir sambutan, Dedi menyampaikan apresiasinya kepada KKP atas koordinasi yang telah terjalin baik dengan pihaknya selama ini.

“Saya berterima kasih kepada KKP sebagai mitra kerja Komite II yang aktif melibatkan anggota daerah. Saya yakin, pelatihan ini sangat dibutuhkan masyarakat yang sangat berdampak pada peningkatan skill. Dengan begitu, kami berharap masayrakat KP di Sumut punya skill yang mumpuni,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kab. Deli Serdang Syahrifah Alwiyah menyambut baik rencana KKP yang telah menunjuk daerahnya untuk dikembangkan sebagai Kampung Wisata Ikan Hias.

“Sumut khususnya Deli Serdang merupakan salah satu pemasok terbesar ikan hias. Sekitar 20% dari ikan hias di Sumut berasal dari Deli Serdang,” ungkapnya.

Ia pun barharap agar rencana pengembangan kampung wisata yang disertai degan pelatihan SDM ini akan menumbuhkembangkan animo masyarakat untuk berusaha di sektor budidaya ikan hias.

“Terutama di tengah pandemi Covid-19 yang melanda, mudah-mudahan program serupa akan semakin banyak muncul di daerah sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,“ pungkas Syahrifah.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pembukaan pelatihan ini Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Selatan, perwakilan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Kepala BP3 Medan, serta jajaran widyaiswara dan penyuluh perikanan BP3 Medan.

 

Perkuat Sektor KP di Jambi, KKP Terima Hibah Tanah Bangun Kantor UPT KKP

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat hibah tanah dari pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

Di tanah hibah ini akan dibangun kantor unit pelaksana teknis KKP untuk memperkuat pengawasan sumber daya perikanan serta menjamin kualitas produk perikanan di wilayah tersebut.

Hibah yang diterima meliputi 2000 m2 lahan dari Pemkab Bungo untuk pembangunan kantor KIPM Bungo.

Kemudian lahan seluas 896 meter persegi dari Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk kantor Satuan PSDKP Tanjung Jabung Barat.

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi KKP di wilayah Jambi.

Daerah berjuluk Bumi Melayu ini diakuinya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang menjanjikan sehingga keberadaan UPT memang diperlukan.

“Saya berterima kasih dan mengapresiasi dukungan dari semua pihak atas dukungannya memperkuat sektor ini baik dari segi teknis maupun non teknis. Kiranya hibah yang diberikan oleh Pemda ini dapat difungsikan secara tepat guna ke depannya,” ucap Antam Novambar.

Antam pun meminta jajarannya untuk aktif menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan pemda dalam menjaga hingga mengelola sumber daya perikanan yang ada di wilayah Jambi.

Ditegaskannya, potensi yang ada harus bisa meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala BKIPM KKP Rina juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah atas dukungan yang diberikan kepada KKP.

Dia berkomitmen, BKIPM akan selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi Indonesia, termasuk Jambi dari hama maupun penyakit pada produk perikanan.

BKIPM juga, sambung Rina, mempermudah proses pengajuan sertifikasi kesehatan (health certificate) yang menjadi syarat ekspor produk perikanan.

Langkah ini dalam rangka mendukung industri perikanan dalam negeri untuk terus tumbuh dan mendunia.

Di samping itu, baik Antam maupun Rina juga sama-sama memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian serta otoritas bandara Jambi dan Sumatera Selatan karena mendukung KKP memerangi praktik penyelundupan benih bening lobster (BBL).

Sepanjang tahun 2020 terdapat 23 kasus upaya penyelundupan yang berhasil digagalkan.

Dalam acara penyerahan hibah tanah ini KKP melalui Antam Novambar turut menyerahkan penghargaan kepada 9 personel Polda Jambi dan Polda Sumatera Selatan yang berjasa dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan khususnya terhadap tindak pidana penyelundupan benih bening lobster (BBL).

“Kami berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus berjalan secara harmonis, sehingga bermanfaat untuk pengembangan dan pengawasan sumber daya alam di Provinsi Jambi,” pungkas Antam.

Presiden Resmikan Bendungan Tapin. Jokowi : Penting Untuk Kurangi banjir dan Irigasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, pada Kamis (18/2). Bendungan itu menghabiskan anggaran sebesar Rp986 miliar.

“Alhamudillah pada pagi hari ini di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Bendungan ini dibangun tahun 2015 dan telah selesai. Bendungan ini menghabiskan anggaran Rp986 miliar, hampir Rp1 triliun,” ujar Jokowi dalam pidatonya.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan bendungan dengan kapasitas tampung air 56,77 juta meter air memiliki peran penting dalam pengendalian banjir dan memperkuat ketahanan pangan. Bendungan itu juga berfungsi untuk irigasi untuk 5.472 hektare.

“Bendungan Ini bisa menyediakan irigasi untuk 5.472 hektare (ha) dan juga menyediakan air baku 0,5 meter kubik per detik, serta menghasilkan tenaga listrik 3,3 megawatt (MW), besar sekali,” ujar Jokowi dalam Peresmian Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan, Kamis (18/2).

Jokowi meyakini banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi secara drastis. “Banjir di Kabupaten Tapin bisa dikurangi, kecil sekali daerah yang terkena banjir,” terang Jokowi.

Selama ini, sambung Jokowi, banjir sering terjadi di Kalimantan Selatan. Biasanya, terdapat 10 kabupaten/kota yang terkena banjir rutin setiap tahun.

“Dan ini memang memerlukan penanganan yang komprehensif dari hulu ke hilir,” imbuhnya.

Melihat fakta ini, Jokowi memerintahkan Gubernur dan Bupati setempat untuk melakukan intervensi dalam pengelolaan lahan di Kalimantan Selatan. Misalnya, melakukan penanaman hutan kembali (reboisasi).

“Perlu dilakukan secara besar-besaran kalau tidak mau kena banjir di masa datang,” pungkas Presiden Jokowi.

Turut serta dalam keberangkatan Presiden menuju Provinsi Kalimantan Selatan di antaranya ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, dia bilang pengelolaan sumber daya air dan irigasi akan terus dilakukan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal.

Pembangunan bendungan tersebut telah dimulai sejak akhir 2015.

Bendungan Tapin dilengkapi dengan akses jalan masuk sepanjang 21 Km dengan lebar 7 meter, kantor pengelola, rumah dinas, tempat ibadah, toilet, gardu pandang, dan rumah genset.

Untuk bendungan utama memiliki tinggi 70 meter dengan konstruksi terowongan pengelak sepanjang 430 meter, cofferdam setinggi 29 meter serta spillway (pelimpahan) sepanjang 234 meter dan lebar 10-19 meter.

Tahun 2021, Hendi Targetkan 1.641 Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang

Penulis
Sopyan
-
Tahun 2021, Hendi Targetkan 1.641 Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang

SuaraPemerintah.id – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menargetkan bedah rumah untuk 1.641 rumah tidak layak huni (RTLH) di ibu kota provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengupayakan hal tersebut, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi, turun langsung ke wilayah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, untuk melakukan verifikasi sejumlah RTLH yang akan dibedah, Rabu (18/2/2021).

“Proses program bedah rumah tidak layak huni sebenarnya cukup panjang, karena harus melalui proses pengajuan, verifikasi lapangan oleh dinas terkait, pembuatan RAB dan penganggaran. Untuk program RTLH yang dilaksanakan Tahun 2021, proses verifikasi, penyusunan RAB dan lain-lain pada Tahun 2020,” terang Hendi.

Disampaikan, percepatan proses rehab rumah tidak layak huni di kawasan Muktiharjo Kidul dilakukan, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu yang terdampak oleh adanya hujan ekstrem di Kota Semarang pada Sabtu (6/2/2021) lalu.

“Contohnya di Muktiharjo Kidul yang terdampak hujan ekstrem kemarin, sudah kita cek lapangan, hari ini disurvei, minggu depan mulai pengerjaannya. Ada tiga rumah di wilayah Muktiharjo Kidul,” tegas Hendi.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Semarang Ali mengungkapkan, program rehab RTLH di Kota Semarang akan bersumber pada dua anggaran, yaitu anggaran pembangunan daerah dan anggaran pembangunan pemerintah pusat.

“Untuk tahun 2021 dari anggaran pusat (APBN) 741 unit dari APBD 900 unit,” terang Ali.

Lebih lanjut Ali menerangkan, tidak ada pengecualian bagi warga untuk mengajukan RTLH sepanjang syarat terpenuhi.

Setelah mengajukan, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan rumah tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Verifikasi dilakukan agar yang mendapatkan bantuan ini memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Sedangkan untuk persyaratan yang harus dipenuhi warga yang ingin memperoleh program rehab RTLH antara lain, surat pengantar atau keterangan tidak mampu dari pihak kelurahan, tanah yang ditempati tidak sengketa dan atas nama sendiri serta dengan melampirkan KK dan KTP,” pungkas Ali.

Wapres Ma’ruf Amin Resmikan ATENSI Untuk eks Pemulung dan Tunawisma

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin hari ini Kamis (18/2/2021), berada di Bekasi untuk meresmikan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional bagi eks pemulung dan tunawisma

Wapres Amin mengatakan, Sentra Kreasi Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dibuat dengan tujuan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan memberikan lapangan kerja.

Ma’ruf Amin mengatakan, bahwa program ATENSI dapat menjadi salah satu program strategis untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem – masyarakat termiskin yang belum terjangkau layanan sosial dasar.

Salah satu program ATENSI yang dijalankan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, yaitu para penerima manfaat diberikan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan seperti pelatihan olahan pangan (kuliner), pelatihan budidaya ikan air tawar, pelatihan pengelolaan sampah, pelatihan tanaman hidroponik, pelatihan ternak ayam, pelatihan tanaman media tanah dan pelatihan pembuatan komposter.

Melalui program ATENSI, warga terlantar dan rentan diberikan akses bekerja di perusahaan mitra Kemensos. Beberapa di antaranya bekerja di PT PP Properti Grand Kamala Lagoon, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan lembaga lainnya yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

“Kesempatan kerja yang diberikan bagi eks pemulung dan tuna wisma di perusahaan-perusahaan BUMN selayaknya diikuti oleh perusahaan swasta dan perusahaan BUMN lainnya,” kata Wapres, seperti dikutip dari siaran pers.

Selain itu, Kementerian Sosial telah melakukan perekaman data kependudukan bagi eks pemulung dan tunawisma yang belum memiliki KTP. Sebanyak 65 orang telah mendapatkan KTP.

Mereka juga didaftarkan rekening bank sebagai program kerja sama dengan Bank Mandiri. Sebanyak tujuh eks pemulung dan tunawisma telah mendapat ATM ATENSI dan 53 orang lainnya sedang dalam proses pembuatan rekening.

Sebelumnya, program ATENSI dan pemberdayaan eks pemulung dan tunawisma ini hasil kolaborasi Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyebut akan ada dua rusunawa yang akan dibangun yakni lahan Balai Karya, Pangudi Luhur, Bekasi dan lahan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jakarta.

“Nantinya rusunawa ini akan disewakan kepada PM yang telah mandiri secara ekonomi dari hasil pelatihan kewirausahaan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi,” kata Harry.

Kurangi Efek CO2, Pertamina GRR Tuban Tanam 20.000 Bibit Cemara Laut

Penulis
Sopyan
-
Kurangi Efek CO2, Pertamina GRR Tuban Tanam 20.000 Bibit Cemara Laut

SuaraPemerintah.id – Meskipun masih belum beroperasi secara penuh, Pertamina GRR Tuban terus berkomitmen dalam pengembangan lingkungan sekitar area operasi perusahaan.

Menyadari adanya potensi dampak operasi terhadap lingkungan sekitar terutama pada area pantai, Pertamina GRR Tuban bekerja sama dengan Yayasan Mangrove Center Indonesia, LSM yang fokus bergerak di bidang pelestarian lingkungan di Tuban dan Jawa Timur, telah melakukan penanaman dan penghijauan area pantai di 3 desa Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, yaitu Desa Jenu, Desa Mentoso, dan Desa Purworejo melalui penanaman 20.000 bibit cemara laut.

Wiko Taviarto, Project Coordinator Pertamina GRR Tuban menyampaikan bahwa program penanaman cemara laut ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam penyerapan efek CO2.

“Selain itu pohon cemara dapat menyerap pulusi udara seperti CO2, untuk 1 pohon bisa menyerap CO2 sebesar 126,51 kg/tahun. Bila dikalikan dengan jumlah pohon yang kita tanam adalah 20.000 pohon maka jumlah CO2 yang bisa terserap adalah 2.530.200kg/ tahun,” ungkap Wiko.

Penanaman pohon Cemara di pesisir pantai Kecamatan Jenu merupakan salah satu upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut yaitu diperlukan untuk perlindungan pesisir, penahan abrasi/erosi pantai, memecah ombak besar dapat mengurangi derasnya ombak sebelum mencapai daratan.

Cemara dipilih karena merupakan tanaman endemik, berkayu dan memiliki masa hidup yang panjang.

Penanaman cemara laut sejatinya telah selesai dilakukan pada akhir Desember 2020 lalu dan pada Rabu (17/2) lalu dilakukan kegiatan Seremoni Serah Terima Penanaman & Penghijauan Cemara Laut Area Pantai Jenu Tuban di area Yayasan Mangrove Center Indonesia.

Acara ini diawali dengan penyerahan bantuan secara simbolis bantuan penanaman 20,000 bibit cemara laut dari Wiko Taviarto, Project Coordinator Pertamina NGRR Tuban kepada Ali Mansyur, Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Mangrove Center Indonesia.

Pertamina menanam 4,000 bibit cemara laut masing-masing di Desa Mentoso dan Purworejo, serta 12,000 di Desa Jenu. Ali menyampaikan bahwa penanaman mangrove cemara banyak bermanfaat untuk mencegah abrasi.

“Kegiatan ini juga dapat dikembangkan karena selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan  dan dapat digunakan sebagai sarana rekreasi yang indah di tempat hijau,” lanjut Ali.

Turut hadir pula dalam kegiatan ini Bupati Tuban,  Kepala Bappeda Tuban, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Tuban, Fathul Huda, mengungkapkan rasa syukur dan bahagia karena Pertamina GRR Tuban terus merealisasikan program-program CSR nya.

“CSR yang dilakukan di semua lini diperhatikan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, lingkungan, nelayan dengan memberikan premi asuransi, hampir semua diperhatikan,” ungkap Fathul.

Giat penanaman pohon ini sebagai tahap awal dan diharapkan akan selalu dijaga dilanjutkan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

Kopi Arabika Boyolali Tembus Pasar Jerman, Ekspor Perdana 500 kg Kopi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kopi Arabika Boyolali menorehkan prestasi apik yakni sukses menembus pasar ekspor Jerman. Untuk eskpor perdana, 500 kg kopi Arabika Boyolali akan diterbangkan ke Hamburg.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran KJRI Hamburg. Konsul Jenderal RI Hamburg, Ardian Wicaksono, menyampaikan kabar gembira tersebut dalam sambutan acara virtual “Pemberangkatan Kopi Boyolali untuk Pasar Jerman”, di Boyolali pada 16 Februari 2021 yang diselenggarakan oleh Koperasi Produsen Kopi Rakyat Indonesia (KOPIRA).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Diplomasi Ekonomi Kemenlu RI saat pandemi Covid-19, agar dapat terus mencari peluang ekspor bagi UKM dan koperasi kopi Indonesia yang siap melakukan ekspor.

Ketua KOPIRA, ibu Imelda Liliyanti, dalam siaran persnya pada Kamis (18/2/2021) menyampaikan apresiasi kepada KJRI Hamburg dan Kemenlu RI atas bantuan dan kerja sama dalam mendukung ekspor kopi Boyolali ke Jerman.

Kerja sama antara KJRI Hamburg dengan KOPIRA juga mendapat apresiasi dari Samsul Widodo, Staf Ahli dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, serta perwakilan KADIN Jawa Tengah.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, yaitu perwakilan Kemenlu RI (Duta Besar Bagas Hapsoro dan Duta Besar Prayono Atiyanto), Penggiat Kopi/Diplomasi Kopi Kemenlu, Kementerian Desa-PDT-Transmigrasi, perwakilan KADIN Jawa Tengah, dan para petani, serta anggota KOPIRA.

Konsul Jenderal RI Hamburg juga menggarisbawahi bahwa ekspor kopi ini sekaligus mempromosikan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan dan peran koperasi dalam memberikan kesejahteraan pada petani, serta mempromosikan potensi daerah lainnya, seperti wisata dan ekonomi kreatif.

Dengan ekspor ke Jerman, diharapkan perkebunan kopi Indonesia sudah mulai memenuhi standar dan sertifikasi internasional. Diharapkan ekspor produk Jawa Tengah ke Jerman tidak hanya pada komoditi kopi, tetapi juga produk/komoditas unggulan lainnya.

Upaya ekspor kopi Boyolali dimulai melalui penjajakan business to business MyBali Coffee, perusahaan kopi di Jerman dengan KOPIRA yang difasilitasi oleh KJRI Hamburg sejak November 2020.

Pengiriman tahap I 500 kg kopi Boyolali oleh KOPIRA ini merupakan bagian dari 1,5 ton kopi Indonesia yang akan diekspor ke Jerman pada pertengahan Maret 2021. Kopi lainnya yang akan dikirim pada awal Maret 2021 adalah kopi Flores Bajawa dan kopi Tana Toraja.

Sebagai wujud kepedulian mendorong UKM Go Export, Kemenlu RI dan KJRI Hamburg, pada awal Maret 2021 akan mengadakan kegiatan “Pelepasan Ekspor Kopi ke Jerman” secara virtual.

Upaya KJRI Hamburg memfasilitasi ekspor kopi Boyolali adalah bentuk nyata dari komitmen KJRI Hamburg dan Kemenlu RI untuk mendorong UKM Go Export, dan terus mencari peluang pasar di luar negeri terhadap produk-produk lainnya dari seluruh daerah di Indonesia.

Pemkot Tangerang Berikan Layanan Pembuatan e-KTP Dirumah Bagi Lansia dan Difabel

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemkot Tangerang lakukan jemput bola untuk mendata warganya yang termasuk kaum lanjut usia (lansia) dan penyandang difabel.

Kepala Seksi Pendataan Disdukcapil Kota Tangerang Nurmalia menjelaskan pihaknya akan membantu mengupayakan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

“Untuk memenuhi persyaratan dan pendataan warga yang ada di Kota Tangerang, Disdukcapil Kota Tangerang terus berupaya mendorong pembuatan e-KTP khusus bagi lansia dan kaum difabel yang ada di Kota Tangerang. Salah satu caranya dengan melakukan perekamanan e-KTP khusus dengan metode jemput bola. Ini sebagai upaya kita mencegah adanya kerumuman di masa pandemi Covid-19,” ungkap Nurmalia.

Nurmalia memberikan contoh, Disdukcapil Kota Tangerang memberikan layanan perekaman KTP el gratis untuk lansia. Seperti Sopiah (93), warga RT 02, RW 09, Pondok Lakah, Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Selasa (16/02).

“Disdukcapil terima permohonan perekaman khusus. Dua-duanya di Kelurahan Peninggilan, keduanya lansia sehingga kami berikan layanan langsung di rumah yang membutuhkan, secara gratis,” kata Kepala Seksi Pendataan, Disdukcapil Kota Tangerang, Nurmalia.

Ia mengatakan, tidak ada jadwal khusus terkait pelayanan lansia dan difabel ini. Pelayanan akan diberikan sesuai permintaan masyarakat. Tim Disdukcapil siap setiap harinya, di waktu kerja.

“Masyarakat dibantu oleh RT atau kelurahan untuk mengajukan permohonan layanan ke Disdukcapil. Semua dipermudah, tinggal tunggu konfirmasi kapan petugas akan datang ke rumah pemohon,” katanya.

Sementara itu, Murkasan, salah seorang pemohon mengaku pelayanan dari Pemkot Tangerang ini sangat membantu dirinya, untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan sang ibu, yang kini audah berusia 93 tahun.

Keterbatasan jalan hingga akomodasi, menyulitkan Murkasan membawa sang ibu ke kantor Kelurahan.

“Adanya layanan ini, sangat terbantu dan terima kasih banget. Nanti kalau sudah ada E-KTP saya bisa lebih mudah urus administrasi kesehatan ibu saya,” katanya.

“Masyarakat akan dibantu oleh RT atau kelurahan untuk mengajukan permohonan layanan ke Disdukcapil. Semua dipermudah, tinggal tunggu konfirmasi kapan petugas akan datang ke rumah pemohon,” tambahnya.

Stafsus Jokowi, Billy Mambrasar, Resmikan Pusat Inkubasi Bisnis di Aceh

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo, Billy Mambrasar meresmikan Gedung Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Teuku Umar bersama dengan sang Rektor, Jasman J. Ma’ruf yang berlokasi di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Rabu (17/2).

Billy mengatakan, dibawah pemerintahan Presiden Jokowi untuk periode kedua ini, fokus pembangunan adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Untuk itulah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mendorong filosofi “Merdeka Belajar”, dimana salah satu yang dikerjakan untuk menciptakan Indonesia maju dengan menciptakan wirausahawan yang akan menggerakkan sektor ekonomi.

“Salah satunya adalah dengan mendorong lebih banyak lagi pusat inkubasi bisnis seperti milik Universitas Teuku Umar ini,” kata Billy Mambrasar dalam keterangan resminya pada Rabu (17/2/2021).

Menurutnya, tahun lalu dirinya bersama Menteri Nadiem Makarim menyepakati program “Bawa Perubahan” atau “Baper”.

Salah satu yang dikerjakan dalam program Baper ini adalah penciptaan ekosistem kewirausahaan, dengan membuat pusat inkubasi bisnis di berbagai wilayah terluar, dan salah satunya di Kota Meulaboh.

Dalam program Baper tersebut, Billy telah mengusung model konsep pendidikan secara digital yang tentunya dengan pemanfaatan internet untuk meningkatkan literasi anak bangsa, mengurangi buta huruf, mengembangkan kemampuan bahasa inggris dan yang terpenting menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini bagi pelajar di wilayah terluar, tertinggal dan terdepan.

Setahun bekerja bersama dengan tim dari Universitas Teuku Umar, lahirlah sebuah konsep pengembangan ekosistem kewirausahaan yang beroperasi dengan cukup lancar, menghasilkan ratusan wirausahawan dari kalangan mahasiswa Aceh Barat, yang sebagian besar merambah sektor komoditas dan pertanian.

Tahun ini, Billy kembali ke Meulaboh untuk memantau secara langsung perkembangan program Baper tersebut, dan bersama-sama dengan Rektor Universitas Teuku Umar meluncurkan Pusat Inkubasi Bisnis satu-satunya di universitas negeri paling barat Indonesia ini.

“Peran yang dimainkan oleh Mas Billy, adalah sebagai pengarah, dan mentor untuk anak-anak didik kami dalam Inkubasi ini,” tutup Jasman J. Ma’ruf.

“Sebagai Staf Khusus Presiden yang membidangi inovasi, milenial, pendidikan dan entrepreneurship saya akan terus berupaya mendorong kampus agar terus melahirkan generasi muda yang progresif dan inovatif untuk membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” kata Billy.

UMM Posisi Pertama Dalam Daftar 2021 Top Islamic Universities Versi UniRank

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menorehkan prestasi membanggakan dengan menempati posisi nomor satu di dalam daftar 2021 Top Islamic Universities versi UniRank.

Organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah patut berbangga lantaran tiga kampus di bawah naungannya berhasil masuk dalam urutan 10 besar dunia.

Selain UMM diposisi pertama, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) masing-masing menduduki urutan keempat dan kedelapan.

Adapun posisi kedua, ketiga, dan kelima berurutan diduduki Iran University of Science and Technology dari Iran, Cairo University dari Mesir, dan Umm Al-Qura University dari Arab Saudi.

Lalu di peringkat keenam dan ketujuh ditempati Shahid Beheshti University of Medical Sciences dari Iran dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Sementara itu, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Islam Indonesia (UII) berurutan di daftar kesembilan dan ke-10. Adapun peringkat ke-11 ditempati University of the Punjab dari Pakistan.

UniRank sendiri adalah lembaga perangkingan perguruan tinggi internasional yang setiap tahun merilis survei perguruan tinggi terbaik di dunia. Dikutip dari laman resmi www.4icu.org, penilaian untuk masuk ke dalam daftar kampus Islam terbaik merujuk tiga faktor.

Pertama, diakreditasi oleh organisasi terkait pendidikan tinggi yang sesuai di setiap negara. Kedua, menawarkan setidaknya gelar sarjana empat tahun, atau gelar pascasarjana (gelar magister dan doktoral). Ketiga, memberikan kursus terutama dalam format pendidikan tradisional, tatap muka, dan nonjarak jauh

“Tujuan kami adalah untuk menyediakan tabel liga nonakademik dari Universitas Islam top di dunia berdasarkan metrik web yang valid, tidak bias, dan tidak dapat dipengaruhi, yang disediakan oleh sumber intelijen web independen daripada data yang dikirimkan oleh Universitas itu sendiri,” begitu penjelasan UniRank terkait penyusunan daftar universitas Islam terbaik di dunia.

Sementara itu, kampus Muhammadiyah di luar tiga yang sudah disebutkan terpaut peringkat cukup jauh. Universitas Ahmad Dahlan, misalnya di urutan 30, Universitas Muhammadiyah Semarang di posisi 32, Universitas Muhammadiyah Purwokerto peringkat 39, dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo masuk 50 besar.

1...4,5074,5084,509...4,868Halaman 4,508 dari 4,868