Beranda blog Halaman 4509

Orang Terkaya di Indonesia versi Sri Mulyani Bukan Bambang dan Bukan Budi

Penulis
Andik Irwanto
-
Sri
Orang terkaya di Indonesia versi Sri Mulyani

SuaraPemerintah.id – Meskipun Forbes merilis orang terkaya di Indonesia adalah pemilik Djarum yakni Bambang dan Budi Hartono tapi  menurut Sri Mulyani orang terkaya di Indonesia bukan keduanya. Sri Mulyani mengatakan, ada orang yang paling kaya dan ternyata orang tersebut ada di Kementerian Keuangan. Orang terkaya versi dia adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani sambil bergurau dalam penyambutan 1.521 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru Kementerian Keuangan secara virtual. Berawal dari Sri Mulyani memperkenalkan jajaran eselon satu dan tugas yang akan dilakukan masing-masing unit tersebut.

“Nah ini pak Isa (Dirjen DJKN) orang paling kaya di seluruh Indonesia,” ujarnya, Rabu (17/2/2021).

Ia menjelaskan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah unit Kementerian Keuangan yang mengelola seluruh aset yang dimiliki Pemerintah. Sehingga Isa sebagai pimpinannya dianggap paling kaya.

Pak Isa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, nah ini orang paling kaya di seluruh Indonesia. Memegang berapa pak, kekayaan negaranya pak Isa?,” kata Sri Mulyani dalam video virtual Rabu (17/2/2021)

Bagaimana tidak, aset yang dikelola Isa mencapai Rp 6.000 triliun yang tercatat sebagai Barang Milik Negara dan Rp 2.400 triliun tercatat sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Kata dia, Dirjen Isa bisa kaya karena kekayaan di sini merujuk pada kekayaan negara yang dikelola sebagai pimpinan DJKN. DJKN adalah unit Kementerian Keuangan yang mengelola seluruh aset pemerintah, baik berupa barang maupun saham.

“Itu yang kita kelola dan itu didapat dari uang pajak, uang Bea Cukai, uang PNBP dan juga utang,” jelasnya.

Perlu diketahui pada tahun ini ada sebanyak 1.512 PNS baru yang akan masuk di lingkungan Kementerian Keuangan, yakni:

16 orang ditempatkan di Sekretariat Jenderal (Sekjen)
20 di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
525 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
327 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
512 di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (JDPN)
83 di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
2 di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
9 orang di DJPPR
11 orang di Inspektorat Jenderal
11 orang di Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Sementara itu, Sri Mulyani menyebut seluruh calon ASN harus melakukan sinergi dengan divisi lain, misalnya dengan pihak di DJP, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atau Direktorat Jenderal Anggaran. (red/pen)

BPS : Sektor Pertanian Tetap Aman di Masa Pandemi

Penulis
Andik Irwanto
-
pertanian
Sektor pertanian aman di masa pandemi

SuaraPemerintah.id – Sektor pertanian menjadi sektor yang tahan akan guncangan Covid-19. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, mengatakan sektor pertanian mengalami pertumbuhan dan kinerja ekspor yang menggembirakan di tengah pandemi pada 2020. Sektor pertanian menjadi salah satu sandaran untuk pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan data BPS, tujuh sektor pada tahun lalu mengalami pertumbuhan dengan salah satunya adalah pertanian. Sektor pertanian selama pandemi tumbuh 1,75 persen, meskipun sedikit melambat dibandingkan 2019.

Secara umum struktur Produk Domestik Bruto (PDB) 2020 tidak berubah, dimana 5 sektornya berasal dari industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan dengan catatan kontribusi dari pertanian cukup besar yakni 13,7 persen.

“Ini menggembirakan meskipun dengan catatan agak melambat dibandingkan 2019. Kalau sektor pertanian mengalami kontraksi maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi sangat dalam, karena besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi,” kata Suhariyanto dalam diskusi INDEF “Daya Tahan Sektor Pertanian: Realita Atau Fatamorgana?” pada Rabu (17/2/2021).

Dari sub-sektor, dua dari tujuh pertanian mengalami kontraksi yaitu peternakan minus 0,33 persen serta kehutanan dan penebangan kayu minus 0,03 persen. Sisanya tumbuh positif yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, jasa pertanian dan perburuan, serta perikanan.

Total ekspor Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi minus 2,61 persen dibandingkan 2019. Sementara ekspor sektor pertanian justru tumbuh 14,03 persen, lebih besar daripada industri dengan pertumbuhan 2,94 persen dan pertambangan minus 20,7 persen.
Kontribusi sektor pertanian terhadap total ekspor naik dari 2,15 persen pada 2019 menjadi 2,52 persen pada 2020.

“Performa pertanian sangat bagus sekali, dan kedepan kita harus terus memacunya,” tutur Suhariyanto.

Ia mengatakan, negara harus memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian. Pasalnya, sektor ini disebut selalu menjadi penyelamat bukan hanya ketika pandemi Covid-19, tapi juga saat krisi moneter 1998. Kebijakan pemerintah ke depan sebaiknya tidak hanya terkonsentrasi pada output atau produksi.

“Kebijakan ke depan jangan hanya konsentrasi ke output atau produksi, tapi juga mampu mengangkat kesejahteraan para pelakunya yaitu para petani,” jelasnya.

Selain menjadi pendukung perekonomian selama pandemi, Pakar pertanian UGM, Dr. Jamhari berpendapat bahwa petani juga menyediakan nutrisi dan karbohidrat yang diperlukan untuk meningkatkan imunitas.

“Saya melihat permintaan pangan sumber vitamin dan mineral yang penting untuk meningkatkan imunitas seperti sayuran dan buah-buahan, nampak-nampaknya akan terus meningkat,” ujarnya di Fakultas Pertanian UGM, Jumat (11/9).

Untuk itu dukungan dari pemerintah untuk menambah produktifitas petani dirasa sangat diperlukan, mengingat di masa pandemi para petani merasa kesulitan dalam memasarkan hasil panenya.

“Sayangnya sampai saat ini sedikit sekali koperasi tani yang bisnis pemasaran hasil tani. Untuk menghindari harga jatuh masing-masing petani perlu menjalin jaringan dengan konsumen langsung. Di era pandemi saluran pemasaran tradisional yang melibatkan pedagang pengumpul sampai pengecer sangat rentan volatilitas harga tinggi,” paparnya.

Untuk itu di tengah pandemi Covid-19 diperlukan kehadiran campur tangan pemerintah dalam rantai pasok hasil pertanian. Meski diakuinya pemerintah sudah berperan melalui pemberdayaan kelompok tani, gapoktan atau koperasi tani untuk lebih terlibat dalam pemasaran tetapi belum sesuai dengan harapan.

“Dalam kondisi seperti ini pemerintah perlu turun langsung, seperti yang sudah dilakukan semisal di Kulon Progo dengan Program Bela Beli Kulon Progo, di Sleman Program Beras untuk ASN,” imbuhnya.(red/ami)

Jasa Marga Pastikan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran Segera Beroperasi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Jasa Marga (Persero) Tbk, melalui kelompok usahanya PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), optimis, jalan tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dapat beroperasi dalam waktu dekat.

Maka dari itu PT JKC terus melanjutkan pembangunan di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Utama PT JKC Agung Widodo menjelaskan, hingga 14 Februari 2021, pembangunan konstruksi atau fisik Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran mencapai progres 93,06%. Sedangkan pembebasan lahannya  telah mencapai 97,59%.

“Setelah pembangunan konstruksi nanti selesai, selanjutnya kami akan menjalani tahap uji laik dan fungsi untuk jalan tol ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). Bila lulus, jalan tol ini baru akan beroperasi. Kami optimis, jalan tol ini akan beroperasi dalam waktu dekat,” jelas Agung dalam keterangan resmi, Rabu (17/2).

Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran masuk ke dalam jaringan jalan tol JORR II yang memiliki panjang keseluruhan 14,19 Km.

Jalan tol ini terbagi menjadi empat Seksi, yaitu Seksi I Simpang Susun Kunciran- Underpass Tirtayasa (2,04 Km), Seksi II Underpass Tirtayasa-Underpass Benteng Betawi (3,52 Km), Seksi III Underpass Benteng Betawi-Underpass Husein Sastranegara (6,57 Km), dan Seksi IV Underpass Husein Sastranegara-Simpang Susun Benda (2,06 Km).

Agung menambahkan, masyarakat yang tinggal di Kota Tangerang dan sekitarnya antusias menantikan kehadiran jalan tol ini karena akan menjadi akses baru menuju Bandara Soekarno Hatta.

“Kami melihat antusiasme masyarakat yang tinggal di Kota Tangerang dan sekitarnya yang sangat menantikan kehadiran jalan tol ini, terutama karena akan menjadi akses baru menuju Bandara Soekarno Hatta. Tidak hanya itu, jalan tol ini akan terhubung dengan jalan tol Kunciran-Serpong yang sudah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Jokowi sejak Desember 2019 lalu. Ruas ini juga akan terhubung dengan Jalan Tol Cinere-Serpong yang akan selesai konstruksi dalam waktu dekat,” imbuh Agung.

Selain itu, jalan tol tersebut juga akan terhubung dengan jalan tol Kunciran-Serpong yang sudah beroperasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo sejak Desember 2019. Sekaligus terhubung dengan jalan tol Cinere-Serpong yang bakal selesai konstruksi dalam waktu dekat.

Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran akan memiliki total 5 Gerbang Tol (GT), yakni GT Kunciran, GT Tirtayasa, GT Buaran Indah, GT Tanah Tinggi, dan GT Husein Sastranegara.

Selain itu, jalan tol ini dilengkapi dengan 2 simpang susun, yakni Simpang Susun Kunciran dan Simpang Susun Benda di Cengkareng.

“Kami juga bersinergi dengan PT Jasa Marga Tollroad Operator yang akan mengoperasikan pelayanan lalu lintas lainnya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan seperti 2 unit Patroli Jalan Raya (PJR), 2 unit Mobile Customer Service (MCS), 1 unit Rescue, 1 unit Ambulance serta 2 unit Derek,” tambahnya.

Lebih jauh, PT JKC tetap menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai mitigasi risiko di tengah pandemi Covid-19 dalam pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran.

Antara lain dengan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk seluruh petugas, mengukur suhu tubuh secara rutin bagi semua orang yang berada di lingkungan proyek, menerapkan prinsip physical distancing, serta menyemprotkan disinfektan pada sarana dan prasarana kantor dan lapangan.

PT KAI Sebut Penumpang Lebih Pilih GeNose C19 dibanding Antigen Saat Test Covid-19

Penulis
Andik Irwanto
-
genose
Penumpang Pilih test pakai GeNose C19

SuaraPemerintah.id – PT KAI Daop 8 Surabaya telah menerapkan tes Covid-19 menggunakan GeNose C19 di Stasiun Pasarturi sejak Senin, 15 Februari 2021. Hal tersebut disambut baik oleh para calon penumpang kereta. Test GeNose C19 dinilai lebih akurat dan efektif.
Tak hanya itu, petugas yang diposisikan di bagian administrasi, sibuk memandu calon penumpang yang antre memeriksa GeNose C19. Salah satu penumpang, Aarif Maalif (40) warga Jalan Pabean yang akan menuju ke Jakarta mengaku menyukai teknis pengambilan sampel menggunakan tes Covid-19 GeNose.

Berbeda dengan menggunakan rapid Antigen, kata Aarif, pemeriksaan kesehatan memakai GeNose tidak membuat hidung sakit karena hanya perlu meniup kantong plastik.

“Tes GeNose menurut riset lebih akurat mendekati PCR, dan otomatis lebih ramah. lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu banyak, seperti meniup balon saja,” kata Aarif.

Terdapat enam bilik yang dipersiapkan untuk melakukan tes GeNose C19 di stasiun tersebut. Seluruh bilik terlihat hampir selalu terisi calon penumpang. Terlihat calon penumpang antre menuju bilik tes GeNose. Setelah itu, penumpang akan diminta meniup plastik yang disediakan petugas, layaknya meniup balon.

Petugas akan meminta kembali plastik yang sudah mengembang terisi napas dari calon penumpang. Setelah itu, calon penumpang tinggal mengambil hasil tesnya di meja yang lain.

Di sisi lain, hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Agung (35) warga Jalan Tambak Segaran, yang berencana menuju Jakarta. Menurut dia, harga tes GeNose cukup terjangkau.

“Saya pernah sekali pakai Antigen, mendingan (GeNose) ini simpel, kalau pake Antigen efeknya bikin sakit kepala. Pakai GeNose juga pertama ini, karena layanan pertama, harga jauh lebih ringan,” kata Ahmad. Sekali tes penumpang cukup membayar Rp20 ribu untuk dites menggunakan GeNose.

Sementara itu, Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan ratusan calon penumpang sudah memanfaatkan fasilitas tes GeNose, di Stasiun Pasarturi.

“Sementara di Daop 8 Surabaya, di Stasiun Pasarturi, di sini jalan dua, GeNose dan Rapid Antigen. Itu sesuai dengan SE Surat Edaran (SE) Kemenhub No 20 Tahun 2021,” kata Luqman. (red/pen)

UKM Virtual Expo Jateng Bawa Produk UKM Go Internasional

Penulis
Sopyan
-
UKM Virtual Expo 2021 Jateng Bawa Produk UKM Go Internasional

SuaraPemerintah.id – UKM Virtual Expo (UVO) Jawa Tengah mampu membawa produk UKM di Jawa Tengah go internasional.

Ajang yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah tersebut telah berjalan untuk kali ketiga.

Ketertarikan konsumen dari mancanegara bahkan menyumbang omzet cukup tinggi. Yang didapatkan dari UKM Virtual Expo 2020 sesi 1 dan 2 mencapai Rp4,4 miliar.

Terbesar dari produk keramik Naruna Salatiga dengan nilai Rp1,786 miliar, dengan konsumen dari Qatar, India, Singapura, dan di beberapa daerah di Indonesia.

Produk lain yang juga cukup banyak permintaan antara lain Nasrafa Kain Lukis Rp170 juta, tas JF Bag Rp71,5 juta, dan tas batik Andjani Rp275 juta.

Datangnya konsumen, terutama dari luar negeri karena akses informasi berbasis online mudah didapat.

Dengan keberhasilan tersebut, ajang UKM Virtual Expo kembali digelar untuk kali ketiga, dan resmi dibuka 16-18 Februari 2021. Tema yang diusung “Food and Bevearage“.

Kabid Binus dan Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Julie Emmylia menuturkan, UKM Virtual Expo menjadi solusi bagi usaha kecil dan menengah untuk tetap bergairah di tengah pandemi Covid-19.

Ajang UVO 2021 akan digelar secara reguler, dua bulan sekali. Setiap sesi akan dibikin tema-tema tertentu.

“Sesi satu UVO 2021 fokus pada tema food and bevearage. Jadi, UKM yang dimunculkan sesuai tema,” ujarnya, Rabu (17/2/2021).

Ditambahkannya, ada 150 UKM yang ikut serta di UKM Virtual Expo sesi 3, ditambah peserta tahun lalu total jadi 325 UKM yang ikut. Jumlah yang produk yang dijual 3.420 jenis. UKM berikut produknya bisa diakses melalui www.ukmvirtualexpo.com.

“Memang ada beberapa produk yang go internasional, itu karena konsumen mengakses melalui online. Di masing-masing toko atau UKM ada form untuk diisi data pembeli dan produk yang telah terjual berikut besarannya. Data bisa kita lihat dari laporan form itu,” ungkapnya.

Ia berharap, UVO tahun ini mendapat respons baik dari konsumen, dan menambah omzet.

“Dari dua sesi yang digelar tahun lalu omzetnya mencapai Rp4,4 miliar. Tahun ini harapannya bisa bertambah lagi,” tandasnya.

 

Manjakan Mata dengan Menikmati Keindahan Alam dari Puncak Angata

Penulis
Sopyan
-
Manjakan Mata dengan Menikmati Keindahan Alam dari Puncak Angata

SuaraPemerintah.id – Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dianugerahi akan keindahaan alamnya yang dapat memanjakan mata, apalagi jika dilihat dari ketinggian.

Salah satu pemandangan alam yang dapat dinikmati dari atas ketinggian yakni Puncak Angata yang terletak di Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sultra.

Untuk sampai di tempat ini, jika dari kota Kendari jaraknya kurang lebih 75 kilo meter melalui jalur Bandara Haluoleo, kemudian poros Kendari- Motaha dan jalur Angata- Andoolo.

Tempat ini memiliki ketinggian kurang lebih 350 meter di atas permukaan laut (MDPL), membuat jalur menuju Puncak Angata tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Cuman butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke titik puncak.

Saat kesini, jangan lupa membawa bekal makanan dan air minum, agar tidak kelaparan dan kehausan di sepanjang perjalanan. Apalagi Anda yang akan camping di puncak tersebut.

Sepanjang perjalanan Anda akan disuguhkan dengan pemandangan alam berupa hamparan perkebunan cengkeh, lada, kakao serta tanaman produktif lainnya milik warga sekitar.

Sampai di puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Sungai Rawa Aopa sangat nampak terlihat dari atas ketinggian. Selain itu, Anda dapat melihat Puncak Ahuawali yang lebih dulu dikenal menjadi destinasi wisata.

Dari Puncak Angata pengunjung dapat menikmati sunrise dan sunset. Saat waktu-waktu tertentu, Puncak Angata ini diselimuti kabut semacam Anda berada negeri di atas awan.

Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung ke lokasi tersebut, baiknya meminta bantuan warga sekitar untuk mengantar ke Puncak Angata guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersesat atau hilang di hutan.

Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarang agar keberlangsungan tempat tersebut bisa terjaga dengan baik.

Meski Refocusing Anggaran Covid-19, Bupati Serang Pastikan Anggaran Pendidikan Tetap Ada

Penulis
Andik Irwanto
-
Bupati Serang
Bupati Serang akan refocusing anggaran pendidikan

SuaraPemerintah.id – Tabrakan kebutuhan anggaran bantuan dana untuk penanganan Covid-19 tidak akan mempengaruhi anggaran bantuan bagi pendidikan agama dan keagamaan di Kabupaten Serang. Hal ini disampaikan oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah terkait bantuan untuk pendidikan Islam madrasah dan pesantren akan tetap tersedia meskipun ada refocusing anggaran penanganan Covid-19, Senin (15/02/2021).

“Anggaran bantuan untuk pendidikan Islam madrasah, pesantren masih bertahan, meski ada refocusing untuk covid-19, juga insentif untuk guru ngaji,” kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat menerima kunjungan kerja Anggota Komisi VIII DPR RI.
Bupati Serang itu juga menambahkan bahwa pihak komisi VIII DPR RI turut banyak membantu siapkan anggaran untuk pesantren dan madrasah.

“Kita siapkan anggaran untuk membantu pesantren, madrasah, komisi VIII DPR RI juga banyak membantu,” tambah Bupati.

Menurut Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Proses kegiatan belajar mengajar selama masa Covid-19, diharap mampu melahirkan beragam inovatif baru dalam proses pembelajaran yang terjadi di madrasah dan pesantren.

Selain itu, pihak Kementrian Agama turut mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Serang. Penyelenggaran proses belajar mengajar di madrasah dan pondok pesantren di masa Covid-19 membutuhkan inovasi dan adaptasi baru. Kepala Kantor Kemenag Kab. Serang Tubagus Syihabuddin menuturkan, melalui upaya pemberian intensif bagi 9000 guru madrasah diniyah, intensif guru ngaji dan guru TPQ, dana tersebut mencapai nilai 17m.

“Dukungan tersebut diantaranya pemberian bantuan insentif bagi 9000 guru madrasah diniyah, insentif guru ngaji, guru TPQ dengan nilai mencapai 17M. Mengarahkan dana CSR perusahaan daerah untuk pembangunan di pondok pesantren,” terang Kepala Kantor Kemenag Kab. Serang Tubagus Syihabuddin.

Syihabuddin juga menuturkan, dukungan yang diberikan pemerintah Daerah Kabupaten Serang tidak hanya berupa anggaran pendidikan, dukungan lainnya seperti memberikan pelayanan Penerapan Protokol Kesehatan melalui Tim Penanggulangan Covid-19, diantaranya berupa APD, serta dukungan layanan penerapan protokol kesehatan bagi madrasah dan pondok pesantren yang akan menerapkan proses pembelajaran secara tatap muka.

Juga tampak hadir dalam acara kunjungan kerja Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut, Dirjen Pendidikan Islam Ali Ramdhani, Kepala Biro Umum Yayat Supriyadi, dan Kakanwil Kemenag Banten Bazari Syam.(red/rifiki)

Lampaui Target, Ini Capaian USAID dan KKP Selama 5 Tahun Kerja Sama dalam Proyek SEA

Penulis
Sopyan
-
Lampaui Target, Ini Capaian USAID dan KKP Selama 5 Tahun Kerja Sama dalam Proyek SEA

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama United States Agency for International Development (USAID) Indonesia resmi melakukan penutupan proyek kerja sama Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) yang telah terjalin selama 5 tahun (2016 – 2021).

Dalam agenda kegiatan yang dilakukan pada Rabu (17/02) di Gedung Topaz, Jakarta serta secara daring tersebut juga dilaporkan mengenai capaian target Proyek SEA yang meliputi konservasi kawasan perairan, penguatan keamanan laut dan pelabuhan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penegakan hukum di laut melalui Pokmaswas, pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, kerja sama IPTEK bidang Kelautan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah AS melalui USAID atas kerja sama yang baik dalam pengembangan Indonesia sebagai negara dengan potensi baharinya yang luar biasa.

“Terima kasih saya sampaikan atas kerja sama yang luar biasa selama 5 tahun ke belakang antara Pemerintah Indonesia, khususnya KKP dan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID yaitu sejak 2016.

Selain itu terima kasih juga kami sampaikan kepada para mitra yang aktif berpartisipasi dalam menyukseskan Proyek SEA ini. Melalui SEA kita telah banyak melakukan program-program bagus sehingga banyak target dilampaui.

Contoh saja seperti perikanan berkelanjutan terutama perikanan dan nelayan skala kecil, area perbaikan pengelolaan perikanan dan kawasan perlindungan perairan di Indonesia timur seperti Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, begitu juga untuk pengelolaan wilayah konservasi perairan,” ucap Antam.

Proyek Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) adalah program kerja sama hibah 5 tahun yang mendukung Pemerintah Indonesia untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut dan meningkatkan tata kelola sumber daya laut di tingkat lokal, kabupaten, provinsi, dan nasional di dalam area sasaran (Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat).

Dengan menggunakan pendekatan berbasis ekosistem untuk pengelolaan dan melibatkan pemangku kepentingan utama, Proyek SEA meningkatkan konservasi dan penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan mereformasi pengelolaan perikanan dan mempromosikan kawasan lindung laut untuk meningkatkan produktivitas perikanan, ketahanan pangan dan gizi, dan mata pencaharian yang berkelanjutan.

Terbukti Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715 terdapat area seluas 21,7 juta hektare dalam perbaikan pengelolaan perikanan, jauh melampaui target yaitu 6 juta hektare. Selain itu juga terdapat 17,2 juta hektare area dalam perbaikan pengelolaan dengan implementasi perencanaan tata ruang laut (marine spatial planning).

Hal utama lainnya yang menjadi target Proyek SEA adalah memperkuat peran (KKP) dan pemerintah 3 provinsi sasaran untuk mendorong konservasi dan penangkapan ikan yang berkelanjutan dengan capaian 1,6 juta hektare Kawasan Konservasi Perairan, melampaui target 1 juta hektare area konservasi.

Perlindungan ekosistem mangrove juga dilakukan pada Kawasan Konservasi Perairan Sorong Selatan seluas 336,062 hektare dan ekosistem mangrove di area penangkapan ikan tradisional 66,921 hektare di Teluk Bintuni, Papua Barat. Terlebih, selama pelaksanaan Proyek SEA tersebut adalah melibatkan nelayan lokal dalam implementasi program.

Dalam kesempatan yang sama, Ryan Washburn sebagai Direktur USAID Indonesia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan rasa bangga atas hasil kerja sama yang sangat baik dengan mitra multipihak ini.

“Pemerintah AS melalui USAID menyampaikan apresiasi setingginya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah ketiga provinsi terutama kepada Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi terkait yang telah bekerja bersama dalam mewujudkan target pemerintah Indonesia dalam penguatan maritim,” ucap Ryan.

Masa Pandemi, Kemendagri Rancang Pelantikan Bupati dan Walikota Secara Serentak dan Virtual

Penulis
Andik Irwanto
-
kemendagri
Kemendagri akan lakukan pelantikan walikota bupati secara virtual

SuaraPemerintah.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah merancang pelantikan bupati/walikota secara virtual. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik pihaknya masih melakukan kajian apakah pelantikan secara virtual.

“Saat ini memang kami memilih rencana pelantikan akan dilakukan secara virtual. Bagaimana itu virtual? Nanti rencananya agar tidak melanggar ketentuan pasal 64 UU 10/2016” katanya di Kantor Kemendagri, Rabu (17/2/2021)

Dia mengatakan memang dalam aturan yang berlaku bupati/walikota dilantik di ibukota provinsi. Nantinya saat virtual gubernur akan melantik tetap di ibukota provinsi sementara bupati/walikota di wilayah masing-masing.

“Gubernur yang akan melantik tetap berada di ibukota provinsi. Sementara bupati/walikota beserta wakil-wakilnya berada di daerah masing-masing dengan menggunakan protokol kesehatan maksimal hanya 25 orang berada di dalam ruangan,” tutur Akmal.

“Ini kamu lakukan untuk apa? Sesuai dengan semangat untuk mencegah pandemi covid-19. Kita dapat memahami betapa banyak pergerakan nanti dari kabupaten/kota ke provinsi ketika pelantikan kita laksanakan di ibukota provinsi. Ini tidak relevan dengan semangat kita untuk memerangi covid-19,” pungkasnya.

Akmal Malik juga menambahkan bahwa selain dilaksanakan secara virtual pelantikan Pilkada 2020 akan dilakukan secara serentak bertahap. Dikarenakan keserentakan bertahap ini dilakukan karena akhir masa jabatan kepala daerah sangat variatif.

“Itu kemudian itu kenapa kami katakan tiga tahap.Tahap serentak bertahap pertama itu 26 Februari. Serentak bertahap kedua nanti adalah akhir April. Dan serentak bertahap ketiga nanti adalah nanti pada Juli, Juli 2021,” katanya di kantornya, Rabu (17/2/2021).

Akmal menyebut meskipun ada 207 daerah yang habis masa jabatannya di bulan ini tapi hanya 170an yang akan dilantik. Pasalnya ada beberapa daerah yang masih harus menuntaskan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Yang akan dilantik Februari ini adalah yang 122 daerah yang tidak ada sengketa. Lalu ditambah dengan jumlah yang ditolak sengketanya oleh MK kami memperkirakan ada kurang lebih jumlah 50 daerah. Jadi demikian ada kurang lebih 170an yang akan kita lantik di Februari, akhir Februari ini,” ungkapnya.

Lalu untuk tahap kedua jumlahnya belum diketahui pasti berapa yang akan dilantik. Namun dia memastikan bahwa pelantikan tahap kedua merupakan jumlah dari daerah yang bersengketa di MK dan daerah yang masa jabatannya habis di bulan Maret dan April.

“Kemudian pelantikan tahap kedua untuk mereka yang sengketanya berlanjut di MK, yang nanti akan diputuskan 24 Maret. Ini ditambah dengan 13 daerah yang habis di bulan maret, ditambah dengan 17 daerah yang habis di bulan April. Ini akan dilantik di akhir April,” paparnya.

Selanjutnya pelantikan tahap ketiga akan digelar pada bulan Juli akan diikuti 28 daerah. Diantaranya 11 daerah yang masa jabatannya habis di bulan Mei dan 17 daerah yang habis di bulan Juni.

“Kemudian yang yaitu Yalimo September. Mamberamo Raya dengan Muna dan terakhir dengan Kota Pematang Siantar yang Februari 2021 kita akan mencoba melantik di depan pada bulan September atau bulan Juli. Ini untuk empat daerah ini masih kami komunikasikan agar nanti kita tidak melanggar ketentuan pasal 60 UU 23/2014 dan pasal 162 tentang masa jabatan kepala daerah sebanyak 5 tahun,” pungkasnya (red/ami)

Tekan Disparitas Harga, Kemenhub Buka 4 Trayek Baru Tol Laut

Penulis
Andik Irwanto
-
tol laut
Kemenhub buka trayek baru tol laut

SuaraPemerintah.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah trayek baru tol laut. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil, dan dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Antoni Arif Priyadi mangatakan, selama ini wilayah Indonesia Timur terkenal dengan disparitas harga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan oleh tingginya biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke daerah tersebut.
Inilah yang mendasari lahirnya program Tol Laut dengan tujuan memangkas biaya logistik sehingga harga yang diterima oleh masyarakat sebagai pengguna akhir menjadi tidak terlalu mahal.

“Untuk tahun 2021 ini, Ditjen Hubla menambah 4 trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek. Melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah,” ujar Antoni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/2/2021).
Antoni menambahkan, rute Tol Laut awalnya hanya memiliki 2 trayek di tahun 2015.

Seiring berjalannya waktu, trayek tersebut terus bertambah karena manfaat dari tol laut yang sudah dirasakan masyarakat secara nyataPada 2016, Tol Laut mengalami peningkatan 6 trayek, berlanjut pada tahun 2017, ada 13 trayek baru Tol Laut. Kemudian pada 2018 bertambah lagi 18 trayek.

Adapun penambahan rute baru Tol Laut dengan kode T-19 di Papua yang dilayani oleh penugasan kapal milik PT Pelni, yaitu Kapal Logistik Nusantara 2. Dengan adanya rute tol laut tersebut telah dibuka pelabuhan-pelabuhan baru, diantaranya Pelabuhan Kokas di Kabupaten Fak fak, Pelabuhan Korido di Kabupaten Supriori dan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura dalam rangka Ships Promote the Trade.

“Dengan adanya rute tol laut di wilayah Papua tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan layanan pelabuhan sehingga dapat memperlancar arus barang, menurunkan biaya logistik dan meningkatkan pemerataan di daerah 3TP,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, daerah yang dilewati Tol Laut saat ini masyarakatnya sudah menikmati penurunan harga barang antara 20–30 persen.
Diketahui, pelayaran perdana telah dilepas oleh Wakil Bupati Merauke beberapa waktu lalu sebagai pelabuhan pangkal dengan membawa muatan 21 kontainer muatan Bapokting sebagai Komoditi unggulan hasil produksi petani yaitu beras sebanyak 20 kontainer dan 1 kontainer berisi kecap.

Pengiriman 21 kontainer dari Kabupaten Merauke ini, dikirim dan didistribusikan ke seluruh wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam perjalanan perdananya tersebut, kapal telah singgah di Pelabuhan Kokas yang merupakan Pelabuhan di wilayah Kab. Fakfak yang disambut oleh Wakil Gubernur Papua Barat.

Selanjutnya, tiba di Pelabuhan Sorong dan di Pelabuhan Korido yang juga merupakan Pelabuhan Baru yang masih dalam tahap uji coba di Kabupaten Supriori. Kapal Logistik Nusantara 2 berangkat dari Pelabuhan Korido pada dan tiba di Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura. (red/pen)

1...4,5084,5094,510...4,868Halaman 4,509 dari 4,868